Bekasi -Media Cakrabuana. Id

Terkait persoalan Kasus dugaan Gratifikasi atau Pemberian Uang Ratusan Juta Rupiah yang dilakukan oleh 17 oknum Kepala Puskesmas dan oknum Dirut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabang Bungin Kabupaten Bekasi yang Viral di beberapa media online, bahwa ini dapat di katakan “bola panas” agar Kejaksaan Negri Cikarang Kabupaten Bekasi segera menangani dan menuntaskan Kasus dugaan Gratifikasi tersebut.

Bahwa menurut Nurhasan, SH
Kasus dugaan Gratifikasi atau Pemberian Uang Ratusan Juta Rupiah yang di lakukan oleh 17 oknum Kepala Puskesmas dan oknum Dirut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabang Bungin Kabupaten Bekasi kepada oknum Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa barat yang terjadi pada Tanggal 30 Maret silam, karena Kasus tersebut sudah cukup jelas, maka Kejaksaan Negri Cikarang harus serius menuntaskan Kasus dugaan Gratifikasi tersebut demi tercapainya kepastian Hukum di Indonesia,” kata Nurhasan, SH.

Nurhasan, SH menjelaskan, sebagai seorang Praktisi Hukum dan juga sebagai Pengacara, dirinya sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negri Cikarang Kabupaten Bekasi, Riky Setiawan Anas pada saat Jumpa Pers setelah dilakukan penangkapan terhadap Dua orang oknum BPK tersebut, namun pada saat wartawan mempertanyakan jenis Korupsi yang di lakukan apakah Gratifikasi.?, Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Riky Setiawan Anas menjawab iya.!!,” jelas Nurhasan.

“Bahwa baik pemberi maupun penerima dalam Kasus tersebut itu adalah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Kasus itu dapat di Kwalifikasikan atau di kategorikan Kasus Gratifikasi, apa yang di katakan oleh Kajari Cikarang,” papar Nurhasan.SH.

“Saya selaku warga Masyarakat Kabupaten Bekasi meminta bahkan mendesak Kejaksaan Negeri Cikarang untuk dapat serius dan tidak ragu dalam menangai Kasus dugaan Gratifikasi yang dilakukan oleh 17 oknum Kepala Puskesmas dan oknum Dirut RSUD selaku pemberi kepada oknum Auditor BPK,” ungkap Nurhasan.

“Dalam Kasus dugaan Gratifikasi atau Suap Menyuap, biasanya Pasal yang dikenakan adalah Pasal 12 (B) Undang – undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah di ubah menjadi Undang – undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Tipikor, karena dalam Kasus Gratifikasi baik pemberi maupun penerima wajib diminta pertanggung jawaban Hukum,” pungkas Nurhasan.

Reporter Liputan:
( Jul )
Editor.( Taslim)*

Lahat.Media Cakrabuana.id

Penggunaan Dana Desa direalisasikan sesuai usulan masyarkat/permintaan masyarakat yang DiMusyawarahkan diDusun (MUSDus) yang dilanjutkan Musyawarah Desa (MUSDes) dan disetujui disahkan dan disepakati oleh angota Bpd,seluruh Kadus,dan Kades disaat rapat APBDes sehingga pembangunan dapat terarah tepat guna dan tepat sasaran sesuai keinginan masyarakat,dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,bukan memberikan keuntungan bagi oknum tikus-tikus berdasi untuk melakukan korupsi berdalih pembangunan.

Ironisnya hal ini diduga diDesa Nanjungan Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan,pembangunan jalan setapak usaha tani yang bersumber dari Dana APBdes tahun 2022 pembangunan tersebut diduga banyak kejanggalan direalisasi fisik.

Hal ini terungkap setelah laporan masyarakat di tindak lanjuti tim Investigasi Rajawali group langsung cek kelokasi.

Menurut keterangan warga Desa Nanjungan kecamatan Kikim selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan mengaku bernama Indiras 01-06-2022 mengatakan,saya sedikit banyak mengerti tentang bangunan,menurut saya material yang digunakan untuk pembangunan jalan setapak usaha tani tersebut mengunakan sirtu biasanya untuk material pembangunan jalan setapak mengunakan pasir,split,semen, ketebalannyapun hampir tidak merata karena sisa jalan yang lama tidak dibersihkan jalan yang baru dibangun diatas jalan yang lama dan pengerjaannyapun secara manual tanpa mengunakan mesin molen,”ujarnya”.

Begitu juga yang yang disampaikan warga yang mengaku bernama sander 01-06-2022, kalau kami masyarakat tidak pernah dilibatkan kalau dalam hal pembangunan ,tiba-tiba tau saja kalau ada pembangunan,kami warga dianggap tidak perlu kalau ada Musdes atau Musdus,dan menurut pandangan saya yang sedikit mengerti tentang bangunan material kalau mau bagus pakai split,pasir bersih dan semen, bukan memakai sirtu.bangunanpun ditengah-tengahnya ditambah batu bujang kesannya seperti pengurangan volume ketebalan lantai jalan,”ungkapnya”

“Agung Saputra Kades Desa Nanjungan kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Saat beberapa kali dikonfirmasi Via wa 0823-7679-xxxx
sampai berita ini diterbitkan kades selaku penggung jawab pekerjaan, tidak memberikan jawaban bahkan memblokir no awak media ini”.

Reporter Liputan:
HERI AS & NITA YUPIKA

Editor.(Taslim)*

Purwakarta Media Cakrabuana.id

Program sangat Strategis untuk menyelesaikan permasalahan dan pengendalian  normalisasi situ . di wilayah

Namun Program tersebut tidak semuanya sesuai harapan masyarakat . Terkadang program tersebut merugikan masyarakat secara langsung dan tidak langsung.

Salah satu contoh Proyek pemerintah berkala sungai situ Cisaat. BBWS. ( Balai Besar Wilayah Sungai ) Citarum
yang berlokasi Desa cisaat  Kecamatan Cempaka  Kabupaten Purwakarta. Proyek tersebut di kerjakan tidak jelas pemborong . Ironisnya lagi pekerjaan tersebut tidak di cantumkan nama kontraktor/ Pemborong.

Ketika hal tersebut di atas di konfirmasi Ade penjaga pitu air atau pengamat air juga  sebagai  pematau pekerja  proyek Selasa. 31/5/22. Mengatakan,  tidak tahu nama kontraktor PT atau CV apa lagi jumlah anggaran dana dan nama pembrong juga tidak tahu. kalau pekerjan sudah satu bulan lebih minggu kemaren ada pemborong nya ke lokasi ini tapi saya tidak tahu nama nya ucap ade penjaga pintu air”.

Seraya megatakan nanti saya sampaikan ke pihak pemborong dari bandung kalau di datang lokasi. ucap ade.

ALi Sopyan  salah seorang masyarakat purwakarta yang mengaku perduli transpansi menyikapi hal tersebut di atas menghimbau agar para kontraktor  yang mendapatkan pekerjaan  harus nya ada papan proyek dan penangguang jawab pekerjaan di lapang”.

“Jangan mencari ke untungan semata,  harapan nya ada transparan dari pihak BBWS biar masyarakat tahu dari mana sumber anggaran dan berapa jumlah anggaran biar masyarakat ikut mengontrol pekerjaan. Dan pihak pemborong  harus memikirkan keselamatan pekerja,  kualitas pekerjaan  Dan jagan mementingkan  keuntungan pribadi semata di duga kuat proyek BBWS  Citarum ini sarat (KKN) Korupsi Kolusi dan nepotisme.

Sampai berita ini diterbitkan pihak kontraktor dan BBWS Citarum belum bisa di konfirmasi”.

Reporter Liputan
( Taslim )*

Lahat.Media Cakrabuana.Id

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang taruna menyebutkan bahwa karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wada generasi muda untuk mengembangkan diri,tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari,oleh,dan bentuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Seprtihalnya yang tercantum dalam pasal 38 ayat (2) yang mengacu pada ayat (1) e. Kepala desa atau lurah ,melakukan pembinaan umum Desa atau kelurahan dan menfasilitasi kegiatan karang taruna diDesa atau kelurahan.

Disetiap daerah kelurahan atau Desa pasti ada organisasi karang taruna
Sama sepertihalnya,untuk keuangannya sudah dianggarkan oleh Negara ,disalurkan melalui pemerintah kelurahan atau desa setempat, anggaranyapun tidak ada batasan sesuai setiap kegiatan apa yang ingin delakukan oleh Karang taruna,tidak menutup kemungkinan apa bila ada kekurangan dana untuk melakukan kegitan bisa mengajukan provosal dan pemerintah setempat mempasilitasi agar bisa memakai anggaran dana Desa yang ada.

Mirisnya Hal tersebut tidak dirasakan oleh Karang taruna diDesa muarasiban Kecamatan Pulau ping Kabupaten lahat Provinsi Sumatera Selatan, menyangkut anggaran/pendanaan organisasi Karang Taruna Desa muarasiban untuk menunjang seluruh kebutuhan dan kegiatan maupun jangka pendek dan jangka panjang belum menemukan kejelasan/tertup.

Menurut keterangan salah satu anggota karang taruna yang bernama Rangga mengatakan 30-05-2022 bagai mana kami karang taruna mau melakukan kegiatan kalau anggaran nya saja tidak ada kejelasan
harapan kami karang Taruna untuk anggaran kalau memang ada tolong ditentukan pertanggal berapa dicairkan dan jika kami ada kegiatan yang dana anggaranyan tidak mencukupi,tolong dipertimbangkan melalui dana yang lain,agar kegitan kami berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan,”jelasnya”

Ia juga menambahkan
Saya dan seluruh Karang Taruna juga terkadang merasa iri terhadap desa-desa tetangga karna mereka tidak pernah mengeluhkan masalah anggaran dan setiap kegiatan apapun selalu difasilitasi baik untuk pendaptaran ikut turnamen, sampai segala yang dibutuhkan untuk Karang Taruna selalu dipenuhi dan disuport oleh kepala Desanya,”tambahnya”

Hal senada juga diungkapkan Adam 30-05-2022 saya sebagai anggota karang taruna sekaligus donatur dan pencari dana untuk kebutuhan karang taruna,mirisnya setiap ingin melakukan kegiatan dan ikut turnamen antar desa kami selalu melakukan patungan untuk membayar uang pendaptaran dan beli kebutuhan yang diperlukan saat turnamen berlangsung
Padahal itu membawa Nama Desa,jika disetiap turnamen kita bisa ikut andil walaupun hanya 1x membawa medali ya sewajarnya kan baru dibentuk dan para pemainnyapun masih dikatakan muda dan bersetatus pelajar semua.
Adanya kegiatan anak muda dibidang olahragapun bisa mengurangi Hal-hal Negatif seperti miras dan narkoba,’jelasnya”

bahkan saat kami membangun lapangan bola volli kami mengajukan perovosal ke beberapa pengusaha dan toko-toko yang ada dimurasiban dan meminta kepada masyarakat,kami membangun lapangan tidak mengunakan dana desa ,melainkan hasil kerja keras dan jerih payah kami karang taruna,”Tambahnya”

Saat dikonfirmasi dikantor Desa
KUSWARA Brata Atmaja kepala Desa Muara Siban 30-05-2022 Mengatakan selama saya jabat Kepala Desa(KADES) periode pertama anggaran karang taruna dianggarkan sebesar enam juta rupiah(Rp.6.000.000,00) pertahun dan dicairkan satu bulan sekali sebesar Lima Ratus ribu rupiah (Rp.500.000,00) dan yang mengambil uangnya diambil oleh ketua karang taruna yang bernama ICA untuk periode kedua ini dikeluarkan triwulan sekali sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah (Rp.1.500.000,00) itu memang suda dianggarkan dari pusat ,’jelasnya”

( TEAM )*

Purwakarta, Media Cakrabuana.id

Pemerintah Pusat membuat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan harapan dapat membantu perekonomian masyarakat pada kalangan ekonomi menengah hingga ke bawah.

Sama seperti Desa lain pada Kabupaten Purwakarta, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka sudah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 102 penerima mulai dari bulan Januari hingga maret 2022.
“300 ribu, 102 penerima, dari 40 % DD 2022” Ucap Yunus Sekretaris Desa Cisaat, Selasa(31/05/2022).

Berdasarkan informasi yang didapat oleh awak media, diduga terdapat Pungli terhadap Penerima BLT 2022 Pada Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, dengan harus membayar terlebih dahulu Pajak Bumi Bangunan(PBB) atau dipotong secara langsung pada jumlah nominal penerima BLT tersebut.
“Kita hanya menyarankan, terkait di lapangan ngasih ke RT atau RW kita gatau” Ungkap Yunus yang sudah berkecimpung menjadi perangkat desa mulai dari tahun 2009 tersebut.

Seakan menyepelekan hal tersebut, Yunus yang baru saja menjabat sebagai Sekretaris Desa Cisaat pada Januari 2022 mengatakan mau besar atau kecil nominal tersebut semua sama hukumannya.
“Ngapain ngambil uang receh, mending yang gede sekalian, semua sama hukumannya” Kata Yunus.

Sampai berita ini dimuat Kepala Desa Cisaat, DPMD Purwakarta hingga Inspektorat belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut”.

( Tim )

Lahat.Media Cakrabuana.id

Kegiatan musyawarah desa penyusunan RPJMDesa ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tahapan dalam penyusunan RPJMDesa sesuai dengan Permendagri 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang dikombinasikan dengan Permendesa No 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kombinasi ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan di desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Ironisnya ini tidak berlaku di Desa Muara Siban Dusun Dua yang diduga tidak ada perhatian dari Pemerintahan Desa,diduga tidak ada Musdus dan Musdes,yang bertujuan untuk menampung usulan-usulan dari Masyarakat,pembangunan apa saja yang diinginkan masyarakat.

Hal ini terungkap yang disampaikan warga Desa Muara Siban Dusun dua yang mengaku bernama anggelina 25-05-2022 me ngatakan, ditempat kami ini rawan banjir pada saat hujan,jika sudah hujan saya sangat kwatir karena akan bersiap-siap untuk menyelamatkan barang yang ada dirumah,jika terkena banjir otomatis akan rusak,banjir sudah sangat sering bahkan kadus kami tahu akan kendala kami tentang banjir ini,mengapa seolah-olah tidak tahu dan tak mau tahu akan bencana yang kami rasakan,bukankah kami selaku warga sangat perlu untuk diperhatikan,”ungkapnya dengan wajah kesal”.

Begitu juga yang disampaikan oleh warga yang tidak mau namanya disebut 25-05-2022 mengatakan,saya sangat kecewa sebagai warga benar-benar tidak diperhatikan,tidak diperdulikan,kesannya kalau butuh saja baru perhatian dengan kami selaku warga,tapi kalau bagian yang tidak enak pura-pura tidak tahu,rumah kami setiap hujan pasti banjir bahkan sampai masuk kerumah,dampaknya perabotan dirumah banyak rusak dan harus diungsikan,yang menyedihkan pemerintah desa seolah-olah tutup mata,tidak mau tahu,kok malah membangun diwilayah yang tidak begitu membutuhkan pembangunan,yang kesannya hanya menguntungkan oknum yang berwenang,”ujarnya”.

Kalau membangun jalan cor beton diwilayah menuju kaplingan tanah salah satu pengembang yang sekarang sudah dibangun terkesan tidak ada azas manfaatnya karena didaerah tersebut baru ada tiga (3) Kepala Keluarga yang menggunakan, sedangkan kami sangat membutuhkan Drainase supaya tidak terkena dampak banjir,jangan menutup mata akan musibah yang kami alami ini,”tambahnya”.

Kuswara Brata Atmaja Kades Muara Siban kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat di konfirmasi Via Wa 0813-7951- XXXX Hanya dibaca namun tidak memberikan jawaban bahkan langsung memblokir no kontak wartawan media ini.

Reporter Liputan (NITA YUPIKA /TEAM)
Editor.(Taslim)*

Lahat. Media Cakrabuana.ud

Penggunaan Dana Desa APBDes disesuaikan dengan rancangan Program yang ada pada rancangan APBDes ,sehingga pembangunan dapat terarah tepat guna dan tepat sasaran,dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Ironisnya diduga ini tidak terjadi diDesa Banjar Negara,Rehab SPAL DiDesa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari Dana APBdes tahun 2022 diduga terindikasi tidak tepat Sasaran,dan terkesan kurang terarah,dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat yang banyak mengatakan pembangunan rehab SPAL didesa Banjar Negara hanya bentuk Cara Aparat Pemerintah untuk Korupsi berkedok Pembangunan.

Warga Desa Banjar Negara yang mengaku bernama Darley 21-05-2022 mengatakan,Spal itu sebelumnya sudah ada,namun diperbaiki lagi dengan tujuan biar lebih bagus,tapi kalau menurut saya itu masih layak dan masih bisa dipergunakan rehabnya hanya ditempel bagian yang kurang baik,kalau hanya seperti itu pengerjaannya tentunya tidak akan menghabiskan dana yang banyak,”ujarnya”.

Begitu juga halnya yang disampaikan oleh warga Desa Banjar Negara yang mengaku bernama Margaret 21-05-2022 mengatakan memang itu bangunan lama,diperbaiki lagi biar kesannya enak dipandang,tapi alangkah baiknya kalau pembangunan carilah yang lebih banyak manfaatnya,seharunya benar-benar ditanya kemasyarakat,libatkan masyarakat supaya lebih tau apa yang layak untuk dibangun,jangan hanya menguntungkan sepihak saja,Spal yang dibangun lingkungan rumah ikut bagus”ungkapnya”.

SULPIANSYAH Kades Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tiga kali dikonfirmasi oleh awak media ini Via WA 0821-7524-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban.

Reporter Liputan ( HERI AS & NITA YUPIKA )*

Editor.(Taslim)*