“DUGAAN GEROMBOLAN PEGAWAI MALING APBD PEMKAB OGAN ILIR . DIBONGKAR BPK, DEVISI WRC PAN RI”.

OGAN ILIR || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan yang berhasil di temui dikantor korwil Sumsel jalan peteran Dengan tegas mengatakan apapun bentuknya jika sudah terindikasi ada kerugian ke Uangan negara harus diproses secara hukum

Ironisnya kasus seperti ini jarang di hendus oleh pihak Tipikor . Pasalnya Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Tujuh SKPD
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada TA 2025 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp495.862.453.070,76 dan Belanja Modal sebesat
Rp329.175.481.622,06. Kemudian telah direalisasikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp437.791.717.837,00 dan Belanja Modal sebesar Rp274.819.632.106,00
dari anggaran. Realisasi tersebut antara lain untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultansi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Belanja Jasa Konsultansi pada Dinas PUPR, Dinas
PPPAPPKB, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
(Perkimtan), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir, Disdikbud, Dinkes, dan
Dinas Sosial terdapat kelebihan pembayaran jasa konsultansi, dengan perincian
sebagai berikut.

a. Kelebihan Pembayaran Biaya Personel Dua Paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi pada Dinas PUPR
Pemeriksaan secara uji petik atas 35 paket pekerjaan jasa konsultansi pada
anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas PUPR atas dokumen kontrak, laporan
hasil pekerjaan, dan konfirmasi kepada tim personel konsultan menunjukkanbahwa terdapat personel yang tidak hadir sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan sehingga jumlah hari pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah hari dalam
kontrak pada dua paket pekerjaan. Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan
perhitungan biaya langsung personel sebesar Rp22.111.969,34.

b. Kelebihan Pembayaran Biaya Personel Satu Paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi pada Dinas PPPAPPKB
Pemeriksaan secara uji petik atas dua paket pekerjaan jasa konsultansi pada
anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas PPPAPPKB atas dokumen kontrak,
laporan hasil pekerjaan, dan konfirmasi kepada tim personel konsultan
menunjukkan bahwa terdapat personel yang tidak hadir sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan sehingga jumlah hari pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah
hari dalam kontrak pada satu paket pekerjaan. Hal ini mengakibatkan kelebihan
perhitungan biaya langsung personel sebesar Rp20.580.811,28.

c. Kelebihan Pembayaran Biaya Personel Satu Paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi pada Dinas Perkimtan
Pemeriksaan secara uji petik atas 18 paket pekerjaan jasa konsultansi pada
anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkimtan atas dokumen kontrak, laporan
hasil pekerjaan, dan konfirmasi kepada tim personel konsultan menunjukkan
bahwa terdapat personel yang tidak hadir sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan sehingga jumlah hari pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah hari dalam
kontrak pada satu paket pekerjaan. Hal ini mengakibatkan kelebihan perhitungan
biaya langsung personel sebesar Rp6.000.000,00.
Pemeriksaan lebih lanjut atas biaya non personil atas 18 pekerjaan jasa konsultansi
tersebut menunjukkan bahwa terdapat biaya langsung non personel berupa bukti
pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada satu paket
pekerjaan, sehingga terdapat kelebihan perhitungan biaya langsung non personel
sebesar Rp15.000.000,00.

d. Kelebihan Pembayaran Biaya Personel Satu paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi pada RSUD
Pemeriksaan secara uji petik atas delapan paket pekerjaan jasa konsultansi pada
anggaran Belanja Barang dan Jasa RSUD atas dokumen kontrak, laporan hasil
pekerjaan, dan konfirmasi kepada tim personel konsultan menunjukkan bahwa
terdapat personel yang tidak hadir sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
sehingga jumlah hari pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah hari dalam kontrak
pada satu paket pekerjaan. Hal ini mengakibatkan kelebihan perhitungan biaya
langsung personel sebesar Rp151.006,71.

e. Kelebihan Pembayaran Biaya Personel 10 Pekerjaan Jasa Konsultansi pada
Disdikbud
Pemeriksaan secara uji petik atas 38 paket pekerjaan jasa konsultansi pada
anggaran Belanja Barang dan Jasa Disdikbud atas dokumen kontrak, laporan hasil
pekerjaan, dan konfirmasi kepada tim personel konsultan menunjukkan bahwa
terdapat personel yang tidak hadir sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
sehingga jumlah hari pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah hari dalam kontrakKondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana pada ayat

(1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa,
ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan
ketepatan tempat penyerahan;

2) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan
terhadap barang/jasa yang diserahkan;

b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah pada Lampiran Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan yang
menyatakan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

c. Klausul masing-masing kontrak pekerjaan, Kerangka Acuan Kerja, Syarat-Syarat
Umum, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak menyangkut hak dan kewajiban serta
tanggung jawab penyedia, yang di antaranya menyatakan bahwa Penyedia
mempunyai kewajiban untuk:

1) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan
penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
Permasalahan di atas mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran biaya personel dan non personel atas jasa konsultansi
sebesar Rp167.200.539,24 pada lima SKPD; dan

b. Potensi kelebihan pembayaran biaya non personel pada Dinas Sosial sebesar
Rp45.500.000,00.
Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PPPAPPKB, Kepala Dinas Perkimtan, Direktur
RSUD, Kepala Disdikbud, Kepala Dinkes, dan Kepala Dinas Sosial selaku
Pengguna Anggaran (PA) kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi yang menjadi tanggung jawabnya; dan

b. PPK dan PPTK masing-masing pekerjaan kurang cermat dalam melaksanakan
tugasnya.
Atas permasalahan tersebut, Bupati Ogan Ilir menyatakan sependapat dengan temuan
BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Ogan Ilir agar memerintahkan Kepala Dinas
PUPR, Kepala Dinas PPPAPPKB, Kepala Dinas Perkimtan, Direktur RSUD, Kepala
Disdikbud, Kepala Dinkes, dan Kepala Dinas Sosial selaku PA untuk:Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan jasa Konsultansi yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Menginstruksikan PPK dan PPTK masing-masing pekerjaan lebih cermat dalam
melaksanakan tugasnya;

c. Memproses kelebihan pembayaran biaya personel dan non personel atas Jasa
Konsultansi sebesar Rp167.200.539,24 sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan pada lima SKPD dan menyetorkan ke Kas Daerah yang terdiri dari:

1) Dinas PUPR sebesar Rp22.111.969,34;

2) Dinas PPPAPPKB sebesar Rp15.580.811,28;

3) Dinas Perkimtan sebesar Rp21.000.000,00;

4) Disdikbud sebesar Rp21.922.758,62;

5) Dinkes sebesar Rp86.585.000,00; dan

d. Memproses potensi kelebihan pembayaran biaya non personel pada Dinas Sosial
sebesar Rp45.500.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menyetorkan ke Kas Daerah.

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Ogan Ilir untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi)

“Dugaan Mark-Up Anggaran Proyek Penataan Kios PKL Bungursari Purwakarta, APH Didesak Segera Turun Tangan”

Purwakarta.Jabar || Mediacakrabuana.id

“Untuk Meningkatkan perekonomian masyarakat Pemerintah mengucurkan pembagunan Proyek penataan kios Pedagang Kaki Lima (PKL) yang baru sesuai di kerjakan menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Proyek yang awalnya ditujukan untuk mempercantik kawasan kota dan memberdayakan pelaku usaha kecil tersebut diduga kuat mengalami pembengkakan anggaran atau mark-up yang tidak wajar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, indikasi penyimpangan terlihat dari ketidaksesuaian antara besarnya alokasi dana yang dikucurkan dengan realisasi fisik bangunan kios di lapangan. Material yang digunakan serta fasilitas yang disediakan dinilai jauh dari standar anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Kondisi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pengamat anggaran publik.

Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, didesak untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh atas proyek tersebut.

“Kami meminta APH segera memeriksa seluruh dokumen perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban proyek penataan kios PKL ini.

Jika ditemukan ada indikasi kerugian negara akibat manipulasi harga atau mark-up, maka pihak-sidak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas demi keadilan publik,” ujar salah satu perwakilan elemen masyarakat yang mengawal kasus ini.

“Suardi mandor Cv.Warga Utama prima mandiri Saat di konfirmasi melalui Whatsapp mengenai proyek mengatakan Alhamdulillah sedit lagi pak tinggal pemasangan listrik dari pln untuk pekerjaan kita hanya seperti itu saja pak.untuk lebih lengkapnya bisa ke dinas pak lebih lengkapnya 🙏🙏🙏🙏
Kalau jumlah kios 19 pk”. Tegas” Suardi mandor

Iwan Sukma Kasi DPUTR saat di konfirmasi melalui Whatsapp membalas whatsapp mengatakan”. Maaf pk sudah Koordinasi bu kabid Tata baguna belum terkait proyek yang yg di bungursari biar bu yang menjelaskan 🙏

Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas Kabid Kadis DPUTR terkait selaku pembuat komitmen proyek belum memberikan keterangan resmi mengenai kejelasan rincian anggaran

transparansi pengelolaan anggaran dapat segera dibuka terang-benderang agar tidak merugikan keuangan negara”.

Bersambung Edisi berikut nya ……

( Red/ Tslm )

“Skandal Pajak, Penjarahan PAD Pasar Tradisional, Hingga Anggaran Siluman Non-ASN Prabumulih Resmi Digelandang ke Kejati Sumsel, WRC PAN-RI Tantang Nyali Penegak Hukum Tanpa Kompromi”

PALEMBANG — MEDIACAKRABUANA.ID

Aliansi pengawas publik mendesak aparat penegak hukum untuk berhenti berkompromi dengan praktik lancung birokrasi daerah yang kian merajalela. Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia secara resmi melangkah ke garda depan pemberantasan kejahatan fiskal dengan menyerahkan bundel Laporan Pengaduan Masyarakat langsung ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.

Langkah hukum ini diambil menyusul bau busuk perampokan uang rakyat yang mencederai keadilan publik di Kota Prabumulih. Berdasarkan Tanda Terima Penyerahan Dokumen bernomor resmi bertanggal 7 September 2026, terdapat dua borok birokrasi mematikan yang dibongkar dan diserahkan langsung ke hadapan Korps Adhyaksa.

Koordinator Wilayah WRC Sumatera Selatan, H. Zaenal Aripin Hulap, S.IP., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam membongkar indikasi kejahatan terstruktur yang merugikan keuangan negara di daerah ini. Kami mendesak Kejati Sumsel untuk segera memanggil para aktor intelektual di balik karut-marut ini tanpa ada rasa sungkan atau pandang bulu, tegasnya dengan nada tinggi.
Gurita Bisnis Gelap Pasar Pagi Eks Polsek Timur, WRC PAN-RI mendesak pengambilalihan kasus atas karut-marut pengelolaan pasar yang terindikasi kuat sarat tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, praktik pemutihan pajak ilegal, hingga penguapan Pendapatan Asli Daerah secara terstruktur.

Satu berkas bundel kajian hukum, dokumen Perjanjian Kerja Sama, hingga perjanjian pinjam pakai diserahkan sebagai peluru bukti awal.
Bangkai Anggaran Belanja Non-ASN Setda Prabumulih, sorotan tajam diarahkan pada realisasi belanja jasa tenaga non-ASN di Sekretariat Daerah Kota Prabumulih yang diduga menjadi lubang hitam pembobolan APBD.

Sejumlah instrumen bukti mutlak seperti kajian hukum, surat klarifikasi, hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan telah diletakkan di atas meja penyidik.
Perwakilan pelapor, Pebrianto, menambahkan bahwa penyerahan dokumen ini adalah alarm keras bagi para penguasa lokal agar berhenti mempermainkan keringat rakyat.

redaksi membuka ruang konfirmasi kepada Pemerintah Kota Prabumulih guna menghadirkan perimbangan informasi dalam eskalasi pemberitaan investigasi lanjutan.

*( Redaksi)

“Diduga Dialihkan ke Pihak Ketiga, Proyek Revitalisasi SMAS PGRI 3 Purwakarta Satuan Pendidikan di Borongkan Menuai Sorotan”

Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.id

Pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan berupa rehabilitasi infrastruktur sekolah di wilayah Kabupaten Purwakarta Smas PGRI 3 di Borongkan kini menjadi sorotan tajam Publik.

“Proyek yang bersumber dari anggaran negara tersebut menyalahi petunjuk teknis (juknis) karena diduga kuat diborongkan atau dialihkan kepada pihak ketiga Pemborong.

Berdasarkan aturan baku dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Instruksi Presiden terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC),

Seluruh dana bantuan rehabilitasi sekolah wajib dikelola secara swakelola penuh Kepada yang mendapatkan bantuan Revitalisasi.

“Artinya, proses pengerjaan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan dikepalai langsung oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) bentukan pihak sekolah.

Namun, informasi yang dihimpun di lapangan mengindikasikan adanya dugaan intervensi atau pengalihan pekerjaan fisik kepada pihak rekanan Kepala sekolah (Pihak Ke-3)

Sangat di sayangkan Praktik pemborongan ini dinilai melanggar komitmen transparansi anggaran dan memangkas esensi pemberdayaan warga sekolah yang seharusnya menjadi pilar utama program Pemerintah Pusat.

Masyarakat dan pengamat pendidikan mendesak dinas terkait bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan peninjauan dan evaluasi langsung ke lokasi proyek guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang maupun potensi kerugian negara.

Asep Kepsek SMAS 3 PGRI Purwakarta Mengutarakan Kronologis Sebenarnya :

Asep kepala sekolah SMAS PGRI 3 Purwakarta Saat di konfirmasi di lokasi sekolah Senin 7/9/26 Membenarkan proyek tersebut di pihak ke tiga/dibrongkan terhadap rekanan ungkap asep

Lanjutnya ,tapi tidak semuanya di pihak Ke-3 ujar kepsek

Hanya Baja ringan dan Kusen dan pintu Almunium belanja ke lain ,di karenakan yang masuk harganya.
Sedangkan,Rehabilitasi 6 Ruang kelas,1 Ruang Administrasi Kepala sekolah, 1 Ruang Administrasi Guru,1 Ruang Administrasi TU Jumlah Dana Bantuan Rp. 818.887.000 ini bantuan Aspirasi tapi kita tidak tahu Aspirasi apa”. Tegas kepsek

Asep Kepsek menambahkan Revitalisasi ini pengajuan dari KDM Gubernur Jabar makanya sekolah ini yang di tunjuk langsung dari KDM menjadi sekolah Maung terang Asep.

Awalnya,saya kaget di tunjuk oleh KDM Gubernur Jabar,dan juga mengurus proposal dalam 2 Minggu langsung kami mendapat respon ujar Asep

Dalam mengikuti Bimtek di kementerian untuk Revitalisasi ini harus di kerjakan swakelola, pungkas kepsek.

Sementara,Fkks tidak bisa menjelaskan bahwa pihak mereka belum mendapatkan Anggaran Revitalisasi ucap Asep

Asep melanjutkan kembali,kalau matrial bekas digunakan kembali itu benar diperbolehkan dan batu bata bekas ,sama digunakan kembali yang penting masih layak di pakai tutur Asep.

Anggaran yang di berikan pihak Kementerian itu kurang untuk rehab bangunan segitu ucap Asep

Sedangkan, matrial yang besar aja tidak memiliki Siplah ,maupun matrial yang kecil, apalagi untuk belanja ada yang Cass dan Transfer ujar Asep .

Dalam Aturan Regulasi Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah :

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (termasuk SMA) secara aturan tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga (rekanan/kontraktor).

Berdasarkan regulasi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), proyek revitalisasi sekolah wajib dilaksanakan dengan metode swakelola atau partisipasi penuh masyarakat (padat karya).

Sekolah diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola dana bantuan secara langsung demi menggerakkan ekonomi warga sekitar

Berikut adalah poin penting mengenai aturan pembongkaran dan konsekuensi pelanggarannya:1. Mengapa Sistem Borongan Pihak Ketiga Dilarang?Konsep Padat Karya & Swakelola:

Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening komite atau Panitia Pembangunan Sekolah (P2SP).

Tujuannya adalah menyerap bahan baku serta tenaga kerja/tukang lokal di sekitar sekolah, bukan diserahkan ke vendor swasta.

Potensi Pengurangan Mutu:

Ketika proyek “diborongkan” atau dipihak ketigakan secara tidak resmi, anggaran sering kali dipotong untuk keuntungan rekanan, yang memicu penurunan kualitas bangunan dan ketidaksesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Ketentuan Penggunaan Bata Bekas Revitalisasi Kualitas Fisik:

Pastikan bata masih utuh, tidak retak, tidak hancur, dan memiliki tingkat kekerasan yang baik.

Bebas Kontaminasi:

Bersihkan sisa-sisa adukan semen atau plester lama yang menempel pada permukaan bata.

Standar Teknis Proyek:

Dalam proyek resmi (seperti revitalisasi fasilitas umum atau sekolah), penggunaan material bekas harus disetujui oleh pengawas atau konsultan teknis serta tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Kekurangan Matrial Bekas :

Ukuran mungkin tidak seragam akibat pembongkaran, dan kekuatannya tidak seseragam bata baru jika ada yang mengalami pelapukan internal.

Upah Borongan Tukang vs Harian:

Di beberapa kasus lapangan, penggunaan “sistem upah borongan kerja” bagi tukang lokal sering memicu polemik jika besaran upah yang diterima di bawah standar kelayakan atau aturan RAB yang seharusnya berbasis upah harian

Sanksi dan Tindakan Jika Terbukti Diborongkan :

Kementerian menerapkan sistem pengawasan berlapis bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penegak hukum.

Jika sebuah sekolah (baik SMA, SMP, maupun SD) terbukti mengalihkan proyek swakelola ini menjadi proyek borongan rekanan:

Pengembalian Dana:

Sekolah atau panitia pelaksana diwajibkan mengembalikan seluruh atau sebagian dana bantuan ke kas negara.

Penundaan Anggaran:

Pencairan dana tahap berikutnya (skema 70% dan 30%) dapat dibekukan seketika.

Proses Hukum:

Indikasi penyalahgunaan wewenang atau ladang korupsi birokrasi akan langsung dilaporkan untuk diproses secara hukum

Ketentuan Hukum dan Sanksi
Undang-Undang Tipikor:
Penyalahgunaan dana bantuan pemerintah untuk revitalisasi satuan pendidikan berisiko dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena berpotensi merugikan keuangan negara.

( Red/ Tslm)

“WRC PAN-RI Soroti Temuan BPK Pada Dinas Perkim Kota Prabumulih atas Belanja Proyek Jalan Rp6,62 Miliar, Desak APH Lakukan Pendalaman Menyeluruh”

PRABUMULIH,SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

“Ali Sopyan DPP Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Dan Kepala Divisi Investigasi Tim Gabungan media Pemburu Fakta mendesak Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti dan periksa SKPD di Kabupaten Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dari hasil rekomendasi temuan BPK tersebut, Tegas Ali Sopyan.6 Agustus 2026

Dan Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Unit Kota Prabumulih menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2025 terkait pelaksanaan sejumlah paket pekerjaan jalan lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Prabumulih.

Ketua WRC PAN-RI Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan dokumen resmi negara yang wajib menjadi perhatian Pemerintah Kota Prabumulih serta ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan hasil telaah WRC PAN-RI terhadap Lampiran LHP BPK RI Tahun 2025, terdapat paket-paket pekerjaan jalan dengan total nilai realisasi sekitar Rp6.620.354.000,00 yang dalam hasil pemeriksaan dicatat berada pada jalan lingkungan/perumahan yang bukan merupakan milik Pemerintah Kota Prabumulih, sehingga memunculkan catatan mengenai kesesuaian penganggaran, status aset, dan pencatatan akuntansinya.

Menurut WRC PAN-RI, temuan tersebut merupakan persoalan yang patut mendapat perhatian serius karena menyangkut penggunaan anggaran daerah dalam jumlah miliaran rupiah. Oleh sebab itu, diperlukan kepastian mengenai dasar hukum pelaksanaan pekerjaan, status kepemilikan aset, mekanisme penganggaran, serta bentuk pertanggungjawaban keuangannya.

Pebrianto menegaskan bahwa WRC PAN-RI tidak bermaksud menyimpulkan telah terjadi tindak pidana, namun menilai temuan BPK merupakan dasar yang cukup bagi instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pendalaman sesuai kewenangannya.

> “Kami tidak ingin berspekulasi ataupun memberikan vonis. Namun, ketika BPK telah mencatat adanya temuan resmi terkait penggunaan anggaran daerah, maka sudah menjadi kepentingan publik agar seluruh proses tersebut diperjelas melalui pemeriksaan yang objektif, profesional, dan transparan,” ujar Pebrianto.

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC PAN-RI Unit Kota Prabumulih, Suandi, menambahkan bahwa apabila terdapat perbedaan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan pengelolaan aset daerah maupun klasifikasi belanja sebagaimana dicatat dalam hasil pemeriksaan BPK, maka kondisi tersebut layak menjadi objek pendalaman lebih lanjut.

> “Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendalaman terhadap temuan BPK penting dilakukan agar tidak menimbulkan ruang spekulasi dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” kata Suandi.

Koordinator Wilayah WRC PAN-RI Sumatera Selatan, H. Zaenal Aripin Hulap, S.IP, turut memberikan perhatian terhadap temuan tersebut. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK merupakan dokumen resmi negara yang harus ditindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

> “Temuan BPK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen pengawasan negara yang wajib ditindaklanjuti. Kami mendorong Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pendalaman secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar seluruh fakta dapat terungkap secara objektif. WRC PAN-RI tidak bermaksud memberikan vonis, namun masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap penggunaan anggaran daerah telah dilaksanakan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas H. Zaenal Aripin Hulap, S.IP.

Ia juga menegaskan bahwa WRC PAN-RI Sumatera Selatan mendukung langkah pengawasan yang dilakukan Unit Kota Prabumulih sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

> “Pengawasan masyarakat merupakan bagian dari sistem demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, kami akan terus mengawal tindak lanjut atas temuan ini agar rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga,” tambahnya.

WRC PAN-RI menegaskan bahwa penyampaian sikap ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat dalam mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, WRC PAN-RI mendesak Pemerintah Kota Prabumulih untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, WRC PAN-RI meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan telaah dan pendalaman terhadap temuan tersebut guna memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi, penyimpangan tata kelola keuangan daerah, maupun aspek hukum lain yang memerlukan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WRC PAN-RI menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut atas temuan tersebut sebagai bagian dari komitmen mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Apabila dalam waktu yang patut belum terdapat perkembangan tindak lanjut yang dapat diketahui publik, WRC PAN-RI akan menggunakan hak partisipasi masyarakat untuk menyampaikan laporan beserta dokumen pendukung kepada instansi yang berwenang sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

> “Pengelolaan setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral. Transparansi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan hak masyarakat yang harus dipenuhi,” tutup Pebrianto.

( Redaksi)

“PEMKAB PURWAKARTA, DIDUGA KEHILANGAN DANA ANGGARAN BELANJA BBM”

.Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.id

Dengan menjamurnya sendikat koruptor di lingkaran pemkab Purwakarta yang belum2 tersentuh hukum menimbulkan pirus tindak pidana korupsi yang sulit untuk di berantas .

“Pasalnya Realisasi belanja bahan bakar minyak pada lima SKPD Tidak Sesuwai ketentuan LRA Pemkab Purwakarta Tahun 2025 ( Audited ) menyajikan anggaran realisasi belanja barang dan jasa masing masing sebesar Rp 986.472.380.063.69 dan Rp 863.420.787. 783 dari anggaran belanja tersebut diantaranya belanja bahan bakar’ minyak BBM lima SKPD SEBESAR.Rp 9.722.973.528 dengan rincian sebagai berikut hasil pemeriksaan bahwa terdapat permasalahan atas belanja BBM pada lima SKPD.

Dinas lingkungan hidup .

Dinas perumahan dan kawasan permukiman .

Dinas pekerjaan umum DPUTR .

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS pendidikan

Belanja BBM pada lima SKPD. bermasala Dimintak pihak jajaran KORTAS TIPIDKOR POLRI. Agar dapat mengusut adanya kerugian ke Uangan negara di lima SKPD Purwakarta. Tegas Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news Grup.

Data akuratnya ada di tangan Pimpinan Rajawalinews. Hal tersebut akan di tindak lanjuti biro hukum Rajawali news Grup ke KORTAS TIPIDKOR POLRI. Jakarta.

( Redaksi )

“Di Balik Topeng WTP: LHP BPK Hancurkan Citra Palsu dan Bongkar Tuntas Penjarahan Anggaran di Pemkot Prabumulih”

PRABUMULIH — MEDIACAKRABUANA.ID

Publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan secara brutal merobek topeng pencitraan birokrasi Pemerintah Kota Prabumulih. Audit negara ini telanjang membongkar carut-marut manajemen anggaran serta busuknya tata kelola keuangan yang selama ini ditutupi rapat-rapat.

Di balik seremoni opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kerap dieksploitasi penguasa lokal untuk membangun ilusi keberhasilan, audit BPK justru menelanjangi tumpukan pelanggaran sistemik yang terang-terangan merampas hak-hak dasar masyarakat demi kepentingan segelintir elite.

Menanggapi skandal pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan secara ugal-ugalan dan nir-integritas ini, Ketua Watch Relation of Corruption PAN-RI Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, melontarkan kecaman keras tanpa kompromi. Ia mendesak aparat penegak hukum segera memproses temuan audit ini secara pidana, bukan sekadar membiarkannya menjadi tumpukan arsip mati tanpa sanksi bagi para pejabat yang bermental perampok uang rakyat.

Senada dengan sikap tersebut, Korwil WRC Sumsel, H. Zainal Arifin Hulap, menegaskan bahwa lembaganya akan mengawal tuntas temuan audit negara ini hingga menjebloskan para pelakunya ke meja hijau. Menurutnya, deretan penyimpangan dalam LHP BPK adalah bukti sahih rusaknya mentalitas birokrat daerah yang memperlakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selayaknya jarahan pribadi.

“Pembiaran atas temuan ini sama saja dengan merestui kejahatan terstruktur terhadap keuangan negara. Aparat penegak hukum wajib segera melakukan jemput bola penyelidikan, bukan menunggu laporan masyarakat,” tegas Zainal dengan nada geram.

Anatomi Kebusukan: Ketika APBD Dijadikan Ladang Jarahan Elite
Berdasarkan lembar demi lembar dokumen resmi LHP BPK, deretan pelanggaran hukum, pengabaian aturan, dan aroma kejahatan birokrasi terpampang sangat telanjang tanpa bisa dibantah:

Belanja Pegawai Menabrak Konstitusi: Porsi belanja pegawai Pemkot Prabumulih meroket liar di luar komponen tunjangan guru akibat nafsu rekrutmen pegawai tanpa kalkulasi fiskal yang rasional. Angka ini secara terang-terangan menginjak-injak batas maksimal mandatory spending, membuktikan eksekutif sengaja merampas alokasi pembangunan infrastruktur demi memuaskan birahi kekuasaan birokrasi.

Rekayasa Anggaran Fisik: Lemahnya kapabilitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah terbukti dari rekayasa salah klasifikasi pos Belanja Modal pada Dinas PUPR dan Dinas Perkim senilai fantastis. Angka ini diduga kuat sengaja disamarkan untuk mengaburkan asal-usul pos yang semestinya dialokasikan pada Belanja Barang Jasa atau Hibah.

Proyek Fisik Asal Jadi dan Konkalikong Kontraktor: Temuan BPK pada proyek Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Gedung dan Bangunan di beberapa satuan kerja mencatatkan kekurangan volume serta ketidaksesuaian kontrak. Ini mengungkap praktik kotor persekongkolan jahat antara Pejabat Pembuat Komitmen dan rekanan kontraktor hitam yang mengeruk untung di atas penderitaan rakyat.

Kebocoran Tunjangan dan Perjalanan Dinas Fiktif: Aliran pengembalian dari kelebihan pembayaran tunjangan jabatan, tambahan penghasilan pegawai, honorarium, hingga perjalanan dinas fiktif membuktikan sistem pengawasan internal Pemkot Prabumulih telah busuk dan sengaja dipelihara sebagai ladang basah perampokan uang rakyat.

Gagal Total Hadapi Standar Akuntansi: Ketidaksiapan total Pemkot Prabumulih menyongsong standar akuntansi baru tentang Pendapatan Nonpertukaran dan Pengaturan Bersama membuktikan birokrasi ini dikelola oleh orang-orang nir-kompetensi yang hanya pintar bersilat lidah di balik meja kekuasaan.

Hak Jawab dan Klarifikasi Resmi Pemerintah Kota Prabumulih Sebagai bentuk kepatuhan mutlak terhadap Undang-Undang tentang Pers serta penerapan prinsip keberimbangan informasi, redaksi memberikan ruang penuh bagi pihak Pemerintah Kota Prabumulih untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, dan tanggapan resmi terkait seluruh temuan LHP BPK di atas.

*( Redaksi)

“OKNUM PEJABAT BANGSAT ANGGARA BELANJA BAJU SERAGAM SEKOLAH KAB. MUARA ENIM DIDUGA DIGOROK”

MUARA ENIM SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan DEVISI WRC. PAN RI . Menyikapi adanya dugaan gerombolan pejabat bangsat yang menggorok Anggaran belanja baju dinas berasal dari APBD. Pasalnya
Pengadaan Seragam Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak Sesuai Ketentuan
Anggaran Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.170.205.111.116,48 dan direalisasikan sampai
dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.048.412.144.930,44 atau 89,59%.
Realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Disdikbud sebesar Rp58.904.783.965,00 atau 98,29% dari anggarannya. Belanja
tersebut diantaranya direalisasikan untuk sembilan paket pengadaan seragam
sekolah sebesar Rp51.432.329.520,00, sebagai berikut.

Pengadaan seragam sekolah merupakan bagian dari Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

Hasil pemeriksaan dokumen perencanaan, dokumen
pertanggungjawaban atas seluruh kontrak pengadaan, permintaan keterangan
kepada PPK, konfirmasi kepada penyedia jasa, dan pemeriksaan fisik lapangan
diketahui terdapat permasalahan atas pengadaan seragam sekolah sebagai
berikut.

a. Perencanaan Penganggaran Tidak Memadai
1) Perencanaan Belanja Seragam pada Disdikbud Tidak Terukur

a) Penganggaran Pengadaan Seragam Selain Seragam Nasional
SD dan SMP tidak didasarkan pada Rencana Kebutuhan
Seragam yang Terukur
Pengadaan Seragam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah
Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dianggarkan
pada APBD (induk dan/atau perubahan) yang bersumber dari Dana
Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan.

Berdasarkan reviu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Induk, DPA
APBD-P dan permintaan keterangan dengan PPK serta Kabid
Pembinaan SD diketahui bahwa jumlah volume pada DPA dan DPA
Perubahan untuk kegiatan Pengadaan Seragam Nasional SD dan
SMP menyesuaikan dengan jumlah peserta didik pada Data Pokok
Pendidikan (Dapodik) Tahun 2024.

Hasil permintaan keterangan dengan PPK dan pemeriksaan DPA APBD Induk, DPA APBD-P serta Dapodik diketahui bahwa jumlah
volume pengadaan seragam sekolah pada DPA induk dan perubahan
tidak berdasarkan Dapodik.

Atas kondisi tersebut, PPK menyatakan
bahwa volume pengadaan seragam Nasional SD dan SMP
ditentukan sekolah pada DPA APBD Induk maupun APBD-P
disesuaikan dengan pagu anggaran.

“Adapun perubahan volume pada
DPA APBD Induk ke volume pada APBD-P tersebut juga dihitung
berdasarkan data jumlah dan ukuran seragam yang dikumpulkan
Disdikbud melalui Surat Edaran Kepala Disdikbud Nomor 420/3902/DISDIKBUD.ME-1/2025 tanggal 11 September 2025
perihal Permintaan Data Ukuran Pakaian Seragam Siswa/i Sekolah.

Permintaan data tersebut dilaksanakan melalui pengisian google
sheet atau mengirimkan dokumen jumlah siswa dan ukuran
seragamnya yang telah ditandatangani kepala sekolah.
Sedangkan volume pengadaan untuk seragam selain seragam
Nasional SD dan SMP disesuaikan dengan pagu anggaran dengan
mekanisme jumlah pagu anggaran dibagi dengan harga satuan
sehingga didapat jumlah unit seragam sekolah yang akan dilakukan
pengadaan. Oleh karena itu, hasil pengisian permintaan data oleh
Disdikbud dengan google sheet tidak menunjukkan kebutuhan
jumlah untuk seragam selain seragam nasional SD dan SMP.

Berdasarkan keterangan PPK pengadaan seragam Nasional PAUD
dan Olahraga PAUD diketahui bahwa untuk volume pengadaan
kedua seragam tersebut memang disesuaikan dengan pagu anggaran
sehingga tidak semua sekolah PAUD mendapatkan seragam.

Namun, tidak terdapat kertas kerja atas pemilihan sekolah yang
menerima atau tidak menerima seragam.
Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perencanaan Disdikbud
menjelaskan bahwa tidak memverifikasi atas jumlah volume
pengadaan seragam sekolah yang diusulkan dalam RKA oleh
Bidang Pembinaan SD maupun Bidang Pembinaan SMP. Tidak
dilakukannya verifikasi dikarenakan kegiatan pengadaan seragam
nasional SD dan SMP merupakan kegiatan rutin sejak Tahun 2020
dan anggaran kegiatan yang diusulkan masih sesuai nilai pagu
anggaran.

Untuk pengadaan selain seragam nasional, Disdikbud
tidak melakukan permintaan data ke sekolah.

Untuk seragam selain
seragam nasional jumlahnya bervariasi.

Atas jumlah tersebut tidak
diperoleh data rujukan yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar
penentuan jumlah unit pengadaan seragam selain seragam nasional,

karena disdikbud hanya melakukan pendataan melalui google sheet
sebanyak satu kali dan jumlahnya merujuk pada jumlah pengadaan
seragam nasional.

b) Standar Harga Satuan Pengadaan Seragam Sekolah Belum
Merinci sesuai dengan Jenis Seragam
Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Muara Enim untuk Tahun
2025 diatur dengan Keputusan Bupati Nomor
716/KPTS/BPKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
tanggal 15 Juli 2024. Sesuai dengan Kepbup tersebut, nilai yang
tertera pada SHS merupakan batas tertinggi untuk perencanaan dan
pelaksanaan anggaran, mencakup harga satuan barang, jasa, bahan,
dan upah dan berlaku untuk TA berkenaan sesuai dengan perihal
yang tercantum pada batang tubuh Kepbup.

Hasil penelusuran harga
satuan seragam sekolah pada dokumen SHS Tahun 2025 diketahui
bahwa tidak ditemukan SHS untuk beberapa jenis seragam sekolah
dengan rincian sebagai berikut.
Berdasarkan keterangan PPK diketahui bahwa usulan SHS seragam
sekolah untuk pengadaan Tahun 2025 telah diajukan ke BPKAD
melalui surat Kepala Disdikbud Nomor 050/1288/Disdikbud.ME-
1/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Usulan SHS. Namun, hasil
penelusuran buku register persuratan pada Disdikbud dan BPKAD
diketahui bahwa surat usulan tersebut tidak tercatat buku register
surat masuk, baik pada Disdikbud maupun pada BPKAD.

Proses pemasukan harga satuan dalam SIPD-RI atas jenis seragam
sekolah yang belum memiliki SHS dilakukan secara manual oleh
staf Bidang Anggaran. PPK mengarahkan staf Bidang Pembinaan
SD Disdikbud untuk memberikan usulan SHS seragam sekolah ke
staf Bidang Anggaran BPKAD setelah PPK berkoordinasi dengan
Kabid Anggaran BPKAD.

Penyampaian usulan tersebut dilakukan
dengan cara mengirimkan dokumen softcopy excel usulan SHS
melalui aplikasi Whatsapp kepada staf Bidang Anggaran BPKAD
dengan perintah untuk memasukkan harga satuan ke dalam SIPD-
RI. Selanjutnya staf Bidang Anggaran BPKAD melakukan proses
pemasukan harga satuan secara manual atas dokumen softcopy
tersebut tanpa memeriksa apakah terdapat SHS atas seragam sekolah
sebelumnya di SIPD-RI.

Berdasarkan keterangan Kabid Aset BPKAD, selama ini pemasukan
harga satuan ke SIPD-RI berawal dari usulan survei harga barang
dari perangkat daerah ke Bidang Aset BPKAD.

Kemudian Kabid Aset meneruskan usulan tersebut ke Pokja yang membidangi barang
tersebut.

Selanjutnya Pokja melaksanakan survei harga. Setelah hasil survei diterima, kemudian dilakukan rapat yang diikuti oleh
seluruh Pokja. Rapat tersebut membahas hasil survei harga, deviasi harga, pertimbangan keuntungan, dan pajak atas pembelian barang
tersebut.

Tahapan ini yang tidak dilaksanakan oleh Disdikbud dan
Bidang Aset BPKAD. Kepala BPKAD menyatakan bahwa
pengusulan ini disetujui untuk dimasukkan ke SIPD-RI karena
merupakan program Bupati.
Pemasukan harga satuan secara manual pada SIPD-RI hanya dapat
dilakukan dengan akun SIPD-RI milik Bidang Aset BPKADBerdasarkan permintaan keterangan dengan Kabid Aset BPKAD,
akun tersebut diberikan kepada beberapa staf dari bidang aset dan bidang anggaran BPKAD sehingga siapa saja yang memegang akun tersebut dapat memasukkan harga satuan.

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi)

“WRC Ingatkan DPRD Prabumulih Dengan Bimtek nya : Jaga Empati Publik di Tengah Ancaman Karhutla Dan Kekeringan:

PRABUMULIH. MEDIACAKRABUANA.ID

(4 September 2026) – Lembaga swadaya pengawas anggaran, Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Unit Prabumulih, melayangkan pengingat keras kepada jajaran DPRD Kota Prabumulih. Para wakil rakyat didesak untuk menjaga empati publik dan menata ulang skala prioritas anggaran daerah di tengah bencana kekeringan serta tingginya risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang saat ini melanda wilayah tersebut.

Langkah ini diambil WRC menyusul derasnya sorotan dan polemik di media sosial serta media daring terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Prabumulih.
Ketua WRC PAN-RI Prabumulih, Pebrianto, menegaskan bahwa substansi persoalan yang bergulir di tengah masyarakat bukan sekadar sah atau tidaknya pelaksanaan Bimtek secara regulasi. Masalah mendasarnya adalah sensitivitas lembaga legislatif dalam menentukan prioritas belanja negara di saat rakyat sedang berjuang menghadapi krisis air bersih dan ancaman api.

“Kami tidak menyalahkan kegiatan Bimtek secara mutlak karena itu hak kedewanan. Namun, masyarakat berhak tahu urgensi, manfaat, dan alokasi biayanya di tengah kondisi darurat ini. Transparansi adalah kuncinya: berapa anggarannya, tujuannya apa, siapa penyelenggaranya, serta apa manfaat konkretnya bagi peningkatan kinerja lembaga,” ujar Pebrianto dalam keterangan resminya, Kamis (3/9/2026).

WRC menilai fungsi strategis DPRD harus dibarengi dengan akuntabilitas yang terbuka. Menurut mereka, program yang sudah direncanakan secara legal tidak perlu ditutup-tutupi. Sebaliknya, institusi harus proaktif menjelaskan agar tidak memicu spekulasi liar atau berkembang menjadi hoaks di ruang digital.

Lebih lanjut, Pebrianto mengingatkan agar situasi ini tidak dipandang sebagai benturan narasi “Bimtek melawan Karhutla”, melainkan sebuah desakan moral agar seluruh uang rakyat dikelola berdasarkan perencanaan yang matang dan berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pengadaan air bersih dan armada pemadam.

“Di tengah kekeringan dan Karhutla, rakyat butuh pemerintah yang hadir, responsif, dan terbuka. Jangan biarkan media sosial menjadi satu-satunya sumber informasi liar. Buka data, sampaikan fakta ke publik agar persepsi negatif hilang,” tegasnya.

Pebrianto juga memastikan WRC tidak akan gegabah mengambil kesimpulan sepihak. Proses pengawasan akan terus berjalan melalui verifikasi data yang valid. Jika dalam perkembangannya ditemukan indikasi penyimpangan prosedur anggaran, WRC menegaskan siap membawa temuan tersebut ke ranah hukum.

“Kritik kami murni pada prinsip akuntabilitas pengelolaan uang rakyat agar tepat sasaran, bukan bersifat personal. Jika sudah sesuai prosedur, buktikan saja lewat keterbukaan informasi,” pungkas Pebrianto.

( REDAKSI )