“Muratara Go Provinsi! Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi Lepas Pasukan Keamanan Sekolah (PKS) Berlaga di Tingkat Provinsi Sumsel di Palembang!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Kabar membanggakan datang dari Polres Musi Rawas Utara (Muratara). Pasukan Keamanan Sekolah (PKS) binaan Polres Muratara resmi dilepas untuk berlaga di perlombaan PKS tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang akan digelar di Kota Palembang.

Pelepasan PKS Polres Muratara tersebut dilakukan langsung oleh Kapolres Musi Rawas Utara AKBP ARDY AGUNG PERMADI, S.H., S.I.K., M.H, pada Senin (26/10/2026) pukul 07.30 WIB bertempat di Kantor Sat Lantas Polres Muratara.

PKS yang akan membawa nama baik Kabupaten Muratara ini berada di bawah binaan Sat Lantas Polres Muratara, dengan pembinaan langsung oleh Kasat Lantas *AKP M. ABDUL KARIM, S.H., M.H., bersama Kanit Kamsel AIPDA HERLI.

Dalam sambutannya, Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada para peserta PKS yang akan berlaga.

Kapolres berpesan agar seluruh peserta menjaga kedisiplinan, kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan berlangsung di Palembang.

“Jaga kedisiplinan, kekompakan, serta junjung tinggi sportivitas selama perlombaan. Berikan hasil terbaik dan bawa nama baik Kabupaten Musi Rawas Utara di tingkat Provinsi Sumatera Selatan,” tegas Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi saat melepas PKS.

Kegiatan pelepasan PKS ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Muratara dalam membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sejak usia dini.

Dengan pembinaan yang telah dilakukan oleh Sat Lantas Polres Muratara, diharapkan PKS Polres Muratara dapat tampil maksimal, kompak, dan memberikan hasil terbaik di tingkat Provinsi Sumsel.

Keluarga besar Polres Muratara dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara pun mendoakan agar PKS Polres Muratara dapat mengharumkan nama Muratara dan meraih prestasi terbaik di Kota Palembang.

*Turut hadir dalam kegiatan pelepasan:*
– Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi, S.H., S.I.K., M.H.
– Kasat Lantas Polres Muratara AKP M. Abdul Karim, S.H., M.H.
– Kanit Kamsel Sat Lantas Aipda Herli
– Personel Sat Lantas Polres Muratara
– Peserta Pasukan Keamanan Sekolah (PKS) Polres Muratara

Tim Redaksi: Cakrabuana.id / Kabiro

“Bareskrim Polri Turun Gunung! Dittipidter Bongkar Praktik Migas Ilegal di Desa Mekar Sari Rawas Ilir Muratara, Dua Lokasi Penyulingan & Pemurnian Digerebek”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik tindak pidana minyak dan gas bumi (migas) ilegal di Desa Mekar Sari, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Pengungkapan ini menyasar dua lokasi yang dijadikan tempat penyulingan serta pemurnian minyak tanpa izin.

Pengungkapan kasus tersebut diumumkan langsung oleh Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, didampingi Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol. Tedy dan Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi saat konferensi pers di lokasi kejadian pada Jumat (23/10).

“Kami berhasil mengungkap tindak pidana migas di dua lokasi di Desa Mekar Sari. Lokasi pertama merupakan tempat penyulingan minyak, sedangkan lokasi kedua menjadi tempat pemurnian minyak. Harapan kami, dengan penindakan ini lifting migas nasional dapat meningkat,” ujar Brigjen Pol. Moh. Irhamni.

Modus Operandi dan Para Tersangka
Di lokasi pertama, petugas mengamankan tersangka berinisial S. Tersangka diketahui memperoleh minyak mentah dari wilayah Musi Banyuasin yang kemudian diolah secara ilegal menjadi produk turunan berupa bensin, minyak tanah, dan solar. Aktivitas ini diduga telah berjalan sejak Januari 2025 tanpa dilengkapi izin resmi maupun pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sementara itu, di lokasi kedua, polisi mengamankan direktur PT Ratiga Abdi Meksa berinisial KF dan manajernya berinisial A. Di tempat ini, minyak olahan mengalami proses pemurnian dengan penambahan bahan kimia tertentu sehingga menghasilkan produk BBM yang menyerupai BBM resmi di pasaran untuk kemudian didistribusikan.

Barang Bukti Diagkut Petugas
Dari kedua lokasi penggerebekan, tim Dittipidter Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti berukuran besar dan perlengkapan pengolahan, di antaranya:

Kendaraan & Tangki: 1 unit truk tangki biru-putih (Nopol BG 8302 QA), 1 unit mobil pikap Suzuki Carry (Nopol BG 8615 QA) bermuatan 2 buah tedmon kapasitas 1.000 liter, 1 unit tangki penampungan hijau kapasitas 20.000 liter, serta 1 unit tangki merah-putih kapasitas 5.000 liter.

Peralatan Pengolahan: 21 buah tedmon plastik kapasitas 1.000 liter, 8 buah kolam mixer beserta mesin pengolah, 1 unit mesin penyaring (filter), 2 unit mesin blower, genset, selang, 250 segel, serta berkas transaksi penjualan.

Bahan Kimia: 25 liter asam sulfat, 39 jerigen bekas asam sulfat, dan 20 kg pasir silika.

Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (Illegal Refinery) dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp50 miliar.

Sementara itu, tersangka A selaku Manajer PT Ratiga Abdi Meksa dijerat Pasal 54 huruf a UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas atas tuduhan pemalsuan dan pemurnian BBM tanpa izin usaha, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara serta denda maksimal Rp60 miliar.

Brigjen Pol. Moh. Irhamni mengimbau seluruh pelaku bisnis minyak mentah ilegal untuk segera menghentikan operasinya. Pihaknya menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan terus menindak tegas aktivitas migas ilegal.

Senada dengan hal tersebut, Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi menyatakan siap melakukan penyisiran berkelanjutan di wilayah hukumnya. “Kami tidak akan tinggal diam dan akan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku minyak ilegal,” tegas AKBP Ardy.

” Ketua IWOI Bekasi Pertanyakan Komitmen Pemkab Bekasi terhadap Perlindungan Wartawan”

BEKASI — MEDIACAKRABUANA. ID

Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bekasi melontarkan kritik keras terhadap belum jelasnya tindak lanjut tuntutan Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya terkait dugaan penghinaan dan penghalangan tugas jurnalistik pada 6 Oktober 2026.

Ketua IWOI DPD Kabupaten Bekasi, Afifudin, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak boleh membiarkan persoalan tersebut menggantung tanpa kepastian. Menurutnya, tuntutan yang telah disampaikan melalui aksi damai bukan sekadar aspirasi untuk didengar, melainkan persoalan yang harus dijawab secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Jangan sampai wartawan sudah turun ke jalan menyampaikan tuntutan, tetapi setelah itu semuanya seolah-olah selesai hanya karena ada pertemuan atau jawaban tertulis. Kami ingin tahu apa tindak lanjutnya, bukan sekadar mendengar janji dan pernyataan normatif,” tegas Afifudin. Sabtu, 24/10/2026

Siapa yang Mewakili Wartawan Bertemu Bupati?

Afifudin secara khusus mempertanyakan informasi mengenai pertemuan dengan Bupati Bekasi yang disebut berkaitan dengan persoalan tuntutan wartawan.

Ia mempertanyakan siapa saja yang hadir mewakili Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya, apa mandat yang dibawa dalam pertemuan tersebut, apa yang disampaikan kepada bupati, serta apa hasil konkret yang diperoleh.

“Ini yang harus dijelaskan kepada rekan-rekan wartawan. Siapa yang mewakili dalam pertemuan dengan bupati? Apa yang dibicarakan? Apa jawaban bupati? Lalu, setelah pertemuan itu, tindak lanjutnya ke mana? Jangan sampai banyak yang mengaku sudah berkomunikasi atau bertemu, tetapi wartawan yang memperjuangkan tuntutan justru tidak mendapatkan kejelasan,” ujar Afifudin.

Menurutnya, apabila memang telah berlangsung pertemuan dengan bupati atau pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, informasi mengenai hasilnya perlu disampaikan secara transparan kepada para wartawan yang terlibat dalam perjuangan tersebut.

Ia menegaskan, mempertanyakan hasil pertemuan bukan berarti menolak komunikasi atau dialog dengan pemerintah. Sebaliknya, komunikasi harus menghasilkan kejelasan, komitmen, dan tindak lanjut yang bisa dipantau bersama.

“Jangan jadikan pertemuan sebagai alasan untuk meredam persoalan. Kalau memang ada kesepakatan, sampaikan apa kesepakatannya. Kalau ada janji tindak lanjut, jelaskan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana perkembangannya. Wartawan berhak mengetahui hasil perjuangan yang menyangkut kepentingan bersama,” katanya.

Tiga Tuntutan Tidak Boleh Berakhir sebagai Dokumen

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya menggelar aksi damai pada 15 Oktober 2026 dengan membawa tiga tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Tuntutan tersebut meliputi evaluasi terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, permintaan maaf resmi disertai jaminan agar dugaan penghinaan dan intimidasi tidak terulang, serta pengawalan proses hukum dan penegakan akuntabilitas pejabat publik.

Afifudin menilai, ketiga tuntutan itu harus ditanggapi secara serius. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa persoalan akan ditangani sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

“Jangan berlindung di balik kalimat ‘sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku’ tanpa memberikan penjelasan perkembangan yang bisa dipahami publik. Kalau prosesnya sedang berjalan, sampaikan prosesnya. Kalau belum berjalan, jelaskan kendalanya. Jangan biarkan semuanya menjadi kabur,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa tuntutan evaluasi pejabat harus diproses secara objektif sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Namun, proses tersebut juga harus disertai kejelasan informasi agar tidak menimbulkan kesan bahwa aspirasi wartawan diabaikan.

Bupati Bekasi Harus Memberikan Kejelasan

Afifudin meminta Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, memastikan jajaran pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut tuntutan tersebut.

Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut hubungan antara wartawan dan pejabat tertentu, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers dan tanggung jawab aparatur pemerintah ketika berhadapan dengan insan pers.

“Bupati harus memastikan persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Kami tidak meminta keputusan diambil secara serampangan, tetapi kami menuntut transparansi dan kepastian proses. Jangan sampai publik melihat pemerintah lebih cepat memberikan pernyataan daripada menunjukkan hasil,” katanya.

Afifudin juga mengingatkan bahwa wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Kritik dan pertanyaan jurnalistik seharusnya disikapi secara profesional, bukan dengan tindakan yang berpotensi merendahkan martabat atau menghambat kerja jurnalistik.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran, ia meminta persoalan tersebut diperiksa berdasarkan bukti, keterangan para pihak, dan ketentuan hukum yang berlaku.

IWOI DPD Kabupaten Bekasi Menuntut Transparansi

Sebagai organisasi profesi wartawan, IWOI DPD Kabupaten Bekasi mendorong agar seluruh pihak yang terlibat dalam penyampaian tuntutan maupun komunikasi dengan pemerintah menjaga keterbukaan kepada sesama insan pers.

Afifudin menegaskan bahwa perjuangan mengenai perlindungan profesi wartawan tidak boleh berhenti pada seremoni, dokumentasi pertemuan, atau pernyataan dukungan semata.

“Yang kami pertanyakan sederhana: tuntutannya sudah disampaikan, lalu apa hasilnya? Jika sudah ada pertemuan dengan bupati, siapa yang mewakili dan apa yang dibawa pulang dari pertemuan itu? Jangan biarkan rekan-rekan wartawan terus menunggu tanpa informasi yang jelas,” tandasnya.

Ia berharap Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya dapat memperoleh penjelasan terbuka mengenai hasil komunikasi dengan pemerintah daerah, sementara Pemkab Bekasi diharapkan menyampaikan perkembangan penanganan setiap tuntutan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Afifudin menegaskan, kritik tersebut bukan untuk menutup ruang dialog dengan pemerintah, melainkan memastikan bahwa dialog tidak berhenti sebagai formalitas.

“Persoalan ini harus dijawab dengan tindakan dan kejelasan, bukan sekadar kata-kata. Wartawan tidak boleh hanya dibutuhkan ketika pemerintah ingin membangun citra, tetapi ketika wartawan menuntut keadilan dan penghormatan terhadap profesinya, justru dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” pungkas Afifudin.

(red)

“Jelang Peringati hari Sumpah Pemuda, Bravo TNI- POLRI dukung Kegiatan di lapangan H.adam Malik Kota siantar”

.Siantar ||| Mediacakrabuana.id

kegiatan Fun Run sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada hari Minggu 6 pagi 25 Oktober 2026.

Menanggapi hal tersebut salah satu generasi pemuda kota Siantar yang biasanya di panggil Alvin mengatakan berikan apresiasi kepada walikota Kapolres Siantar, komandan Dandim 0207 Simalungun, komandan danrem, dansat brimob, komandan denpom, komandan Danrindam, dukung kegiatan 3 agenda besar Organisasi KNPI dalam rangka menjelang Sumpah tahun 2028 di lapangan h. Adam malik kota Siantar, sabtu 24/10/2026

“Mengusung tema “Pemuda Bergerak, Indonesia Maju”, kegiatan ini untuk merayakan semangat kepemudaan melalui olahraga dan kebersama masyarakat.

Lanjut menambahkan, semoga setiap komandan Polri dan Komandan TNI semakin erat di tengah masyarakat kota Siantar yang kita banggakan demi menjaga di NKRI

“Detail Kegiatan Sumpah Pemuda KNPI Siantar 2026

Rangkaian acara yang melibatkan kolaborasi dengan Forkopimda, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, KORMI, dan PWI ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 25 hingga 28 Oktober 2026 dengan beberapa agenda utama:
• Fun Run & Fun Walk: Digelar bersama unsur Forkopimda Kota Pematangsiantar dan komunitas olahraga.

• Car Free Day (CFD): Mendukung ruang gerak sehat tanpa kendaraan bermotor.
• Lomba Mancing & Olahraga Tradisional: Lomba rekreasi masyarakat untuk mempererat kebersamaan.
• Kirab Malam & Doa Lintas Agama: Agenda puncak pemersatu kerukunan antarumat beragama di Pematangsiantar. Ujarnya (s.hadi Purba/red)

“Perlu  Kolaborasi Lintas Sektoral Cegah Paham Radikal”

*Medan,-* Sumatera Utara (Sumut) Mediacakrabuana.id

merupakan salah satu provinsi dengan anak terpapar radikal di luar Pulau Jawa. Dari 1.011 anak di Indonesia yang terpapar pada tahun 2026, 38 diantaranya terdapat di Sumut.

Hal itu disampaikan Kasatgaswil Sumut Densus 88 Antiteror (AT) Polri melalui Katim Cegah Satgaswil Sumut Densus 88 AT Polri, Ipda Kunto Adi Wibowo, SH,MH dalam pemaparannya pada kegiatan Sosialisasi dan Launching
Kolaborasi lintas sektoral dalam pencegahan radikal pada generasi muda di wilayah Sumut untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 di SMA Negeri 5, Jumat (23/10/2026).

“Pada tahun 2025 anak 112 anak yang masuk dalam grup radikal 70 diantaranya masuk dalam True Crime Community (TCC). Sedangkan di tahun 2026 ada 1011 anak masuk dalam
Nihilistic Violent Extremism (NVE) dan True Crime Community (TCC), 38 diantaranya di Sumut,”ungkapnya.

Lebih jauh, perkembangan dunia digital memunculkan fenomena baru yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni Nihilistic Violent Extremism (NVE) dan True Crime Community (TCC).

NVE merupakan bentuk ekstremisme yang ditandai dengan kecenderungan melakukan kekerasan ekstrem tanpa motivasi ideologis atau politik yang jelas. Fenomena ini dapat didorong oleh pandangan yang membenci manusia serta keinginan untuk menghancurkan tatanan masyarakat.

Sementara itu, TCC merupakan komunitas daring yang membahas berbagai kasus kejahatan dan kekerasan. Dalam konteks pencegahan, paparan konten kekerasan secara berulang dapat menjadi perhatian apabila mendorong seseorang untuk meniru tindakan serupa.

Kunto mengatakan, anak-anak dan remaja berisiko terpapar konten kekerasan melalui berbagai saluran, mulai dari permainan daring, media sosial, lingkungan keluarga hingga lembaga pendidikan.

Mewakili Dir Intelkam Polda Sumut, Kabaganalis Dit Intelkam Polda Sumut, DR. AKBP Rudy Chandra, SH, MH mengatakan, upaya mencegah paham radikal merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Menurutnya, generasi muda, khususnya para pelajar, merupakan calon penerus bangsa yang perlu dibekali pemahaman agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang mengarah pada kekerasan.
“Adik-adik inilah yang nantinya akan meneruskan bangsa ini. Paham radikal dapat menghancurkan diri sendiri. Penyebarannya bisa berasal dari mana saja, termasuk media sosial,” ujarnya.

Ia menegaskan, Indonesia dan Sumatera Utara merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga. Karena itu, kolaborasi antara aparat, sekolah, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk melindungi generasi muda dari paparan paham yang mengarah pada kekerasan.

Sementara itu, Kasubdit IV Kamneg Dit Intelkam Polda Sumut, AKBP Pardamean Hutahean, SH, MH, mengingatkan para pelajar agar bijak memanfaatkan internet dan teknologi digital.

Menurutnya, teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan konten kekerasan dan merekrut anak muda ke dalam kelompok yang memiliki kecenderungan ekstrem.

AKBP Pardamean berharap, dengan terselenggaranya kegiatan ini tidak adanya lagi anak dibawah umur yang terapapar radikal di wilayah Sumut.

Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama (KAUB) MUI Sumut, Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., menilai ancaman radikalisme terhadap generasi muda harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Menurutnya, generasi muda perlu menjadi perhatian utama agar tidak mudah terpapar propaganda yang dapat memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku mereka.

Media sosial, kata Yafiz, menjadi salah satu jalur penyebaran propaganda yang perlu diwaspadai karena informasi dapat menjangkau banyak orang dengan cepat, biaya relatif rendah, dan tanpa dibatasi wilayah geografis. Konten propaganda juga dapat dikemas secara menarik sehingga mudah diterima oleh kalangan muda.

Bahkan, proses perekrutan dapat berlangsung secara tertutup melalui ruang digital yang sulit terpantau apabila tidak disertai kewaspadaan dan pendampingan.

Yafiz menegaskan, pencegahan radikalisme tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga saja. Persoalan tersebut memiliki dimensi yang kompleks, meliputi ideologi, sosial, ekonomi, psikologis, dan digital.

“Karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektoral agar deteksi dapat dilakukan lebih cepat dan upaya pencegahan menyentuh akar persoalan,” demikian substansi pesan yang disampaikannya.

Ia juga mengingatkan bahwa agama terkadang digunakan sebagai instrumen pembenaran untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, pemahaman keagamaan yang baik, sikap kritis, serta penguatan kerukunan antarumat beragama menjadi bagian penting dalam membentengi generasi muda dari ajakan yang mengarah pada kekerasan. *(Tim)*

“Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Tangkap 3 pengedar Di Dua Tempat Berbeda”

*Sumatra Utara – Deli Serdang,-* Mediacakrabuana.id

Tim gabungan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di dua lokasi di kawasan Bakaran Batu, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan pengungkapan peredaran narkoba pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB tersebut, petugas mengamankan 3 orang pria yang diduga terlibat dalam peredaran sabu serta menyita barang bukti narkotika.

Operasi ini dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., bersama dengan personil Sat Narkoba dan personil dari BNNK Deli Serdang.

Sat narkoba melakukan penangkapan di 2 lokasi yang berbeda, lokasi pertama di Jalan Bakaran Batu, Dusun II Kec. Tanjung Morawa petugas mengamankan pria berinisial AS alias Benget (35). Dari lokasi tersebut, petugas menyita tiga plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 3 gram, plastik klip kosong, satu blok plastik klip kecil, satu unit telepon genggam, dan satu sekop plastik.

Petugas kemudian mengembangkan penyelidikan ke lokasi kedua di Gang Jambu, Jalan Bakaran Batu, Dusun III, Desa Tanjung Baru. Di lokasi ini, dua pria berinisial RA alias Riki (34) dan RH alias Rizal (29) turut diamankan.

Dari lokasi kedua, petugas menyita dua plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 9,28 gram, tiga plastik klip kecil yang dilaporkan memiliki berat 3,74 gram, satu blok plastik klip kecil, dua unit telepon genggam, serta satu sekop plastik.

Berdasarkan pemeriksaan awal kepada ketiga terduga pelaku menyebut narkotika tersebut diperoleh dari seorang pria yang dikenal dengan panggilan RD. Petugas kini melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri keberadaan dan dugaan keterlibatan pria tersebut. Ujara Kasat

Selanjutnya, ketiga terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kasat Narkoba menyampaikan bahwa Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkotika d wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Petugas diharapkan terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

“kami akan terus melakukan penindakan kepada pelaku pelaku pengedar narkoba dan kami akan menindak tegas” jelasnya

Polresta Deli Serdang mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan ke Call Center 110 apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Dengan kerja sama dan kepedulian bersama, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. *(Tim)*

“Polres Ogan Ilir Ungkap 26 Kasus, Sita 4.200 Liter BBM Ilegal tahun 2026
Hendrika Saputra Kaperwil Aceh
23 Oktober 2026”

Ogan Ilir Sumsel || Mediacakrabuana.id

Media Raja Wali News Grup Tim Pemburu Fakta Korupsi Cetak & Online

Kamis 22 Oktober 2026 Kepolisian Resor (Polres) Ogan Ilir mengungkap tiga perkara menonjol, mulai dari kejahatan jalanan, pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) olahan tanpa izin, hingga kebakaran gudang yang diduga menjadi lokasi penampungan BBM ilegal.

“Pengungkapan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di Markas Polres Ogan Ilir, Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan tersebut, didampingi Kasat Reskrim AKP Rio Pranata Tarigan dan Kasi Humas Iptu Mansyur,Amd.Kep., S.H.,kamis (22/10/2026).

“yang diwawancarai oleh awak media Operasi Sikat I Musi 2026 Ungkap 26 Kasus Pengungkapan pertama merupakan hasil Operasi Sikat I Musi 2026 yang menyasar kejahatan jalanan dan aksi premanisme,Dalam operasi tersebut, polisi menetapkan enam target operasi (TO), terdiri atas tiga kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta tiga kasus premanisme.

“Hasilnya, Polres Ogan Ilir mengungkap total 26 kasus, dengan rincian 19 kasus kejahatan 3C dan tujuh kasus premanisme. Pada kategori 3C, polisi mencatat nihil kasus curas, lima kasus curat dengan lima tersangka, serta 14 kasus curanmor dengan empat tersangka.

“Dari kasus curat, satu di antaranya merupakan target operasi, sedangkan pada kasus curanmor terdapat dua kasus yang masuk target operasi. Sementara itu, tujuh kasus premanisme melibatkan delapan tersangka. Tiga kasus di antaranya merupakan target operasi, sedangkan empat lainnya merupakan non-target operasi.

“Seluruh tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,Polisi Sita 4.200 Liter BBM Olahan Pengungkapan kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengangkutan BBM olahan tanpa izin,Perkara ini ditangani Satuan Reserse Kriminal melalui Unit Pidana Khusus (Pidsus) berdasarkan laporan polisi LP/A/15/X/2026/SPKT Polres Ogan Ilir tertanggal 14 Oktober 2026.

“Penindakan berlangsung pada Rabu (14/10/2026), sekitar pukul 01.30 WIB, di Jalan Lingkar Selatan, Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua pria berinisial AM (31), yang berperan sebagai sopir, dan BK (20), sebagai kernet.

“Operasi Sikat I Musi 2026 Ungkap 26 Kasus Pengungkapan pertama merupakan hasil Operasi Sikat I Musi 2026 yang menyasar kejahatan jalanan dan aksi premanisme,Dalam operasi tersebut, polisi menetapkan enam target operasi (TO), terdiri atas tiga kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta tiga kasus premanisme.

“Hasilnya, Polres Ogan Ilir mengungkap total 26 kasus, dengan rincian 19 kasus kejahatan 3C dan tujuh kasus premanisme,Pada kategori 3C, polisi mencatat nihil kasus curas, lima kasus curat dengan lima tersangka, serta 14 kasus curanmor dengan empat tersangka.

“Dari kasus curat, satu di antaranya merupakan target operasi, sedangkan pada kasus curanmor terdapat dua kasus yang masuk target operasi. Sementara itu, tujuh kasus premanisme melibatkan delapan tersangka. Tiga kasus di antaranya merupakan target operasi, sedangkan empat lainnya merupakan non-target operasi.

“Keduanya diketahui merupakan warga Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim,Mereka diamankan ketika mengendarai mobil Isuzu Traga berwarna putih dengan nomor polisi BG 8157 KL. Dari kendaraan itu, polisi menyita sekitar 4.200 liter BBM olahan berwarna kecokelatan.

“Barang bukti tersebut terdiri atas dua tedmon berkapasitas masing-masing 1.000 liter, empat drum plastik biru berkapasitas 240 liter, 18 jeriken berkapasitas 70 liter, serta enam jeriken berkapasitas 35 liter,Polisi turut menyita dua unit telepon genggam,Atas dugaan perbuatannya, kedua terduga pelaku dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, juncto Pasal 20 huruf C KUHP dan Pasal 591 KUHP tentang penadahan.

“Gudang Diduga Penampungan BBM Ilegal Terbakar Perkara ketiga berkaitan dengan kebakaran sebuah gudang di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan BBM ilegal,Kebakaran terjadi pada Sabtu (17/10/2026), sekitar pukul 03.00 WIB.

“Insiden tersebut mengakibatkan tiga orang mengalami luka bakar, salah satunya dilaporkan merupakan warga Tanjung Raja,Tim Inafis bersama Unit Pidsus Polres Ogan Ilir mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 08.00 WIB untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan barang bukti,Di lokasi, petugas menemukan satu unit mobil tangki bertuliskan PT PETRO ARTHA INDO berkapasitas 16.000 liter dalam kondisi hangus terbakar.

“Selain itu, terdapat 92 unit baby tank berkapasitas 1.000 liter yang diduga berisi solar dan ikut terbakar, delapan mesin pompa air, empat kolam penampungan, serta puluhan peralatan lainnya,Polisi juga mengamankan 17 unit baby tank yang masih utuh dan tidak terbakar untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

“Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam pendalaman dugaan aktivitas penampungan BBM ilegal di lokasi tersebut,Namun, kepastian mengenai kepemilikan gudang, asal-usul BBM, serta pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

“Penyidikan Berlanjut, Pemilik Gudang Diburu Kapolres Ogan Ilir menegaskan bahwa ketiga perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik akan berkoordinasi dengan para ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, serta Laboratorium Forensik untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara.

“Polisi juga terus menelusuri pihak yang diduga menjadi pemilik atau pengelola gudang yang terbakar tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan jaringan distribusi maupun penampungan BBM ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir,Pengungkapan tiga perkara tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menekan kejahatan jalanan sekaligus menindak dugaan penyalahgunaan distribusi BBM.

“Proses hukum selanjutnya akan menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan alat bukti yang sah.

Jurnalis: rdduparman@gmail.com

“Kejari Simalungun Perkuat Pengawasan dan Pendampingan Hukum Dana Desa melalui Program Jaga Desa di Kecamatan Purba”

Simalungun,  Mediacakrabuana.id

Jumat, 23 Oktober 2026 — Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Bidang Intelijen dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan kegiatan Entry Meeting Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kantor Camat Purba, Kabupaten Simalungun.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kejaksaan Negeri Simalungun, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Nagori dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan nagori yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Simalungun, Yudhi Saputra, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Said Reza Pahlevi, S.H., M.Si., Kasubsi Pertimbangan Hukum Rido Sirait, S.H., Camat Purba Abed Nego Purba.S.STP., M.Si, Jaksa Pengacara Negara, para Pangulu se-Kecamatan Purba, serta jajaran staf Bidang Intelijen dan Bidang Datun Kejaksaan Negeri Simalungun.

Dalam kegiatan tersebut, Camat Purba menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Simalungun. Ia juga berharap agar koordinasi dan sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah nagori, dan Kejaksaan dapat terus ditingkatkan demi mendukung pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyampaikan pentingnya pendampingan hukum dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya untuk membantu pemerintah nagori memahami aspek hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen menyampaikan pentingnya program Jaksa Garda Desa sebagai sarana penerangan hukum dan upaya preventif untuk mencegah potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Pada kesempatan tersebut, para Pangulu juga menyampaikan berbagai aspirasi, kondisi, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagori, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Menanggapi hal tersebut, jajaran Kejaksaan Negeri Simalungun memberikan pandangan dan solusi dari perspektif hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong pemerintah nagori agar aktif berkonsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara apabila menghadapi kendala atau keraguan dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, para Pangulu diimbau agar memastikan setiap penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berorientasi pada manfaat serta kepentingan masyarakat, menghindari kegiatan yang tidak produktif, dan mengutamakan program yang memberikan manfaat nyata bagi warga.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Simalungun juga mengimbau seluruh Pangulu se-Kecamatan Purba agar segera melakukan pengisian dan pemutakhiran data pada aplikasi ASLINMAS secara tertib, lengkap, dan akurat guna mendukung optimalisasi pendataan serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan nagori.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus memberikan penerangan dan pendampingan hukum secara preventif kepada pemerintah nagori. Diharapkan, sinergi yang terbangun dapat meminimalkan potensi permasalahan hukum, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kejaksaan Negeri Simalungun — Mengawal Pembangunan, Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Melayani Masyarakat.

(Hadi s purba)

“Sosialisasi Pencegahan Paham Radikal, Sumut merupakan salah satu Provinsi Di Luar Jawa Dengan Anak Terpapar Radikal”

*Medan,-* Sumatera Utara (Sumut) merupakan salah satu provinsi dengan anak terpapar radikal di luar Pulau Jawa. Dari 1.011 anak di Indonesia yang terpapar pada tahun 2026, 38 diantaranya terdapat di Sumut.

Hal itu disampaikan Kasatgaswil Sumut Densus 88 Antiteror (AT) Polri melalui Katim Cegah Satgaswil Sumut Densus 88 AT Polri, Ipda Kunto Adi Wibowo, SH,MH dalam pemaparannya pada kegiatan Sosialisasi dan Launching
Kolaborasi lintas sektoral dalam pencegahan radikal pada generasi muda di wilayah Sumut untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 di SMA Negeri 5, Jumat (23/10/2026).

“Pada tahun 2025 anak 112 anak yang masuk dalam grup radikal 70 diantaranya masuk dalam True Crime Community (TCC). Sedangkan di tahun 2026 ada 1011 anak masuk dalam
Nihilistic Violent Extremism (NVE) dan True Crime Community (TCC), 38 diantaranya di Sumut,”ungkapnya.

Lebih jauh, perkembangan dunia digital memunculkan fenomena baru yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni Nihilistic Violent Extremism (NVE) dan True Crime Community (TCC).

NVE merupakan bentuk ekstremisme yang ditandai dengan kecenderungan melakukan kekerasan ekstrem tanpa motivasi ideologis atau politik yang jelas. Fenomena ini dapat didorong oleh pandangan yang membenci manusia serta keinginan untuk menghancurkan tatanan masyarakat.

Sementara itu, TCC merupakan komunitas daring yang membahas berbagai kasus kejahatan dan kekerasan. Dalam konteks pencegahan, paparan konten kekerasan secara berulang dapat menjadi perhatian apabila mendorong seseorang untuk meniru tindakan serupa.

Kunto mengatakan, anak-anak dan remaja berisiko terpapar konten kekerasan melalui berbagai saluran, mulai dari permainan daring, media sosial, lingkungan keluarga hingga lembaga pendidikan.

Mewakili Dir Intelkam Polda Sumut, Kabaganalis Dit Intelkam Polda Sumut, DR. AKBP Rudy Chandra, SH, MH mengatakan, upaya mencegah paham radikal merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Menurutnya, generasi muda, khususnya para pelajar, merupakan calon penerus bangsa yang perlu dibekali pemahaman agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang mengarah pada kekerasan.
“Adik-adik inilah yang nantinya akan meneruskan bangsa ini. Paham radikal dapat menghancurkan diri sendiri. Penyebarannya bisa berasal dari mana saja, termasuk media sosial,” ujarnya.

Ia menegaskan, Indonesia dan Sumatera Utara merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga. Karena itu, kolaborasi antara aparat, sekolah, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk melindungi generasi muda dari paparan paham yang mengarah pada kekerasan.

Sementara itu, Kasubdit IV Kamneg Dit Intelkam Polda Sumut, AKBP Pardamean Hutahean, SH, MH, mengingatkan para pelajar agar bijak memanfaatkan internet dan teknologi digital.

Menurutnya, teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan konten kekerasan dan merekrut anak muda ke dalam kelompok yang memiliki kecenderungan ekstrem.

AKBP Pardamean berharap, dengan terselenggaranya kegiatan ini tidak adanya lagi anak dibawah umur yang terapapar radikal di wilayah Sumut.

Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama (KAUB) MUI Sumut, Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., menilai ancaman radikalisme terhadap generasi muda harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Menurutnya, generasi muda perlu menjadi perhatian utama agar tidak mudah terpapar propaganda yang dapat memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku mereka.

Media sosial, kata Yafiz, menjadi salah satu jalur penyebaran propaganda yang perlu diwaspadai karena informasi dapat menjangkau banyak orang dengan cepat, biaya relatif rendah, dan tanpa dibatasi wilayah geografis. Konten propaganda juga dapat dikemas secara menarik sehingga mudah diterima oleh kalangan muda.

Bahkan, proses perekrutan dapat berlangsung secara tertutup melalui ruang digital yang sulit terpantau apabila tidak disertai kewaspadaan dan pendampingan.

Yafiz menegaskan, pencegahan radikalisme tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga saja. Persoalan tersebut memiliki dimensi yang kompleks, meliputi ideologi, sosial, ekonomi, psikologis, dan digital.

“Karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektoral agar deteksi dapat dilakukan lebih cepat dan upaya pencegahan menyentuh akar persoalan,” demikian substansi pesan yang disampaikannya.

Ia juga mengingatkan bahwa agama terkadang digunakan sebagai instrumen pembenaran untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, pemahaman keagamaan yang baik, sikap kritis, serta penguatan kerukunan antarumat beragama menjadi bagian penting dalam membentengi generasi muda dari ajakan yang mengarah pada kekerasan. *(Tim)*