“Krisis Air Meluas Berhari-hari: Mulyadi Diduga Tak Punya Legalitas & Gagal Kelola PDAM, Diminta Mundur”

SAROLANGUN, JAMBI – MEDIACAKRABUANA.ID

Keresahan mendalam melanda puluhan kawasan pemukiman di Kabupaten Sarolangun. Pasokan air bersih dari Perumda Tirta Sako Batuah terputus selama tiga hari berturut-turut tanpa kejelasan waktu pemulihan.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, wilayah yang terdampak meliputi: Kompleks Perkantoran Gunung Kembang, Kelurahan Gunung Kembang, Kelurahan Sarkam, Tanjung Rambai, Pelayang Ilir, Pelayang Mudik, Pulau Pinang, serta Desa Ladang Panjang (se-Kecamatan Sarolangun); Desa Lubuk Sepuh, Desa Rantau Tenang, Desa Muara Danau, Desa Lubuk, Desa Pulau Aro, dan Desa Pelawan Jaya (se-Kecamatan Pelawan), ditambah sejumlah wilayah di Kecamatan Singkut.

Saat dikonfirmasi awak media melalui telepon dan pesan WhatsApp, pihak manajemen Perumda Tirta Sako Batuah mengakui terputusnya aliran air dengan alasan penurunan debit air akibat musim kemarau.

Menanggapi hal tersebut, seorang tokoh masyarakat sekaligus pengamat yang meminta identitasnya disingkat SJ menilai krisis ini adalah bukti nyata kegagalan manajemen di bawah kepemimpinan Mulyadi. Alasan kemarau dianggap hanya alasan klise sekaligus cerminan lemahnya perencanaan kerja.

“Masalah ini seharusnya sudah diantisipasi lewat mitigasi yang tepat. Faktanya, unit pompa justru terendam lumpur tanpa penanganan serius. Ini bukti nyata: jika tidak dikelola secara profesional, rakyatlah yang akan menanggung kerugian,” tegasnya.

Selain aspek teknis dan manajerial, aspek hukum pun menjadi sorotan tajam. SJ menegaskan kedudukan Mulyadi selaku pimpinan PDAM saat ini sudah tidak memiliki landasan hukum yang sah. Hal ini merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menolak upaya hukum Bupati Sarolangun dan mewajibkan pencabutan surat keputusan pengangkatannya.

“Secara hukum ia sudah tidak memiliki legitimasi lagi. Harus segera mundur demi kepentingan warga yang menderita akibat kelangkaan air ini,” ujarnya dengan nada tegas.

Kondisi kritis yang terjadi semakin memperkuat desakan agar pihak berwenang segera mengambil alih manajemen PDAM, guna menjamin hak dasar masyarakat atas ketersediaan air bersih yang layak. Darmawan.

‘Wujudkan Rumah Ibadah Layak Bagi Siswa, Masjid Al-Mukhlisin MTsN 1 Muara Enim Ketuk Pintu Hati Pemerintah dan Sektor Swasta”

Muara Enim Sumsel Mediacakrabuana.id

.Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Muara Enim terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Saat ini, pihak madrasah sedang gencar melaksanakan proyek pembangunan Masjid Al-Mukhlisin yang berlokasi di lingkungan Kampus B MTsN 1 Muara Enim.

MTsN 1 Muara Enim saat ini sedang melaksanakan pembangunan Masjid Al-Mukhlisin di Kampus B dan sangat membutuhkan bantuan dana serta material dari pihak pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, serta para donatur.

Pembangunan masjid ini bertujuan untuk menampung lonjakan jumlah siswa dalam melaksanakan ibadah salat berjamaah, sekaligus menjadi pusat pembinaan karakter serta kegiatan keagamaan ekstra kurikuler. Namun, agar fasilitas ini dapat segera digunakan secara optimal, pihak panitia pembangunan masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran.

Pembangunan ini mendesak dilakukan guna menyediakan fasilitas ibadah yang layak bagi ratusan siswa dan guru di lingkungan kampus tersebut.

Berikut adalah detail informasi terkait pemberitaan pembangunan Masjid Al-Mukhlisin:Pembangunan Masjid Al-Mukhlisin Kampus B MTsN 1 Muara Enim

Lokasi proyek: Kampus B MTsN 1 Muara Enim, Jl.Triton sosial Rt.04 RW 03 Kelurahan Pasar 1 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan

Tujuan pembangunan: Menyediakan sarana ibadah (salat berjamaah) dan pusat kegiatan keagamaan siswa dan menampung jamaah masyarakat sekitar lingkungan kampus B Muara Enim

Kondisi saat ini: Proses pembangunan sedang berjalan namun terkendala keterbatasan anggaran komite.

Kebutuhan mendesak: Bantuan dana segar serta material bangunan seperti semen, besi, pasir, dan atap.

Target kemitraan: Dinas pemerintahan terkait, perusahaan sektor pertambangan/energi di Muara Enim, BUMN, dan alumni.

Kepala MTsN 1 Muara Enim Jumianah S.Ag M.M diwakili Ketua Pembangunan Masjid Al-Muklisin Kampus B Muara Enim Edi Susanto S.Ip menyampaikan bahwa pihak madrasah membuka pintu sebesar-besarnya bagi para instansi pemerintahan, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun para donatur pribadi yang ingin menyalurkan bantuan.

Lanjutnya, Bantuan yang diharapkan tidak hanya berupa dana stimulus (anggaran), tetapi juga keterlibatan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berbentuk material bangunan dasar.Bagi pihak eksternal, perusahaan, atau instansi pemerintahan yang ingin berpartisipasi dan menyalurkan bantuan dana maupun material, dapat langsung menghubungi pihak Panitia Pembangunan Masjid Al-Mukhlisin di Kampus B MTsN 1 Muara Enim atau melalui kontak resmi madrasah. (+62 822-7835-2331) Atau langsung ke Rekening BRI Masjid Al-Muklisin Kampus B MTs N 1 Muara Enim (012801066455504)

Setiap kontribusi yang diberikan akan menjadi investasi akhirat yang sangat berdampak bagi masa depan generasi muda Islam di Kabupaten Muara Enim.”pungkasnya (Man).

“WARGA CLUSTER TAMAN TORAJA MERIAHKAN HUT KEMERDEKAAN KE-81, KOMPAK JAGA KEHARMONISAN DAN HORMATI JASA PAHLAWAN”

MAKASSAR — MEDIACAKRABUANA.ID

Semangat kemerdekaan berkibar di Cluster Perumahan Taman Toraja, Kelurahan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga dari berbagai kalangan meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan penuh sukacita dan khidmat, sebagai wujud penghormatan dan penghargaan yang tak terputus terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur demi merdeka tanah air.

Kegiatan ini diselenggarakan berkat kerja sama dan kepedulian RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RW setempat, serta seluruh pengurus Badan Pengelola Cluster Taman Toraja. Kebersamaan ini menjadi bukti nyata bahwa warga hidup dalam keharmonisan, saling kompak, saling mendukung, serta saling menghargai satu sama lain.

“Memperingati kemerdekaan bukan sekadar seremonial. Ini adalah momen untuk selalu mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berkorban nyawa dan harta benda demi Indonesia merdeka. Semangat persatuan itulah yang kini kita tanam di lingkungan kita sendiri,” ujar pengurus pengelola Cluster Taman Toraja.

Warga berharap semangat gotong royong yang terjalin saat perayaan ini terus dijaga dan ditingkatkan ke depannya. Kerja sama yang erat antara RT, RW, serta pengurus pengelola diharapkan dapat membawa Cluster Perumahan Taman Toraja menjadi lingkungan yang lebih baik, tertata rapi, dan semakin nyaman untuk ditinggali.

“Mari kita terus kompak, saling mendukung, dan saling menghargai. Setiap elemen — warga, RT, RW, dan pengurus — bersatu tangan untuk memajukan lingkungan kita. Dengan kerja sama yang kokoh, Taman Toraja pasti akan semakin indah, tertib, dan harmonis,” tambah pengurus.

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan adalah anugerah yang harus dijaga dengan persatuan. Di lingkungan yang rukun dan saling peduli, itulah cara terbaik melanjutkan perjuangan para pahlawan: membangun Indonesia yang lebih baik, dimulai dari rumah sendiri.

Penulis:Robby.RCAZ

“SEKBER FAHMI Ucapkan Selamat atas Dilantiknya Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon sebagai Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut”

MEDAN // MEDIACAKRABUANA.ID

Keluarga besar Sekretariat Bersama Forum Advokasi Hukum dan Media Indonesia (SEKBER FAHMI) menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas dilantiknya Kombes Pol Dr. Josua N.A.M. Tampubolon, S.H., M.H. sebagai Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumatera Utara.

Ucapan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal SEKBER FAHMI, Bung Joe Sidjabat, di sela-sela menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan, Kamis (13/8/2026).

«“Kami segenap keluarga besar SEKBER FAHMI mengucapkan selamat atas amanah baru yang diemban Kombes Pol Dr. Josua N.A.M. Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumatera Utara. Semoga amanah dan sukses dalam menjalankan tugas,” ujar Bung Joe kepada awak media.»

Menurut Bung Joe, jabatan baru tersebut bukan sekadar sebuah posisi strategis, tetapi juga membawa tanggung jawab besar di tengah kompleksitas ancaman narkotika di Sumatera Utara.

Pengalaman Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon dalam penanganan persoalan narkotika diharapkan menjadi modal penting untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, serta pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika.

“Sumatera Utara membutuhkan kerja pemberantasan narkotika yang kuat, profesional, terukur dan berbasis informasi. Fungsi pemberantasan dan intelijen memiliki posisi yang sangat penting dalam membaca pola peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan di baliknya,” tegasnya.

SEKBER FAHMI juga berharap Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon dapat memperkuat sinergi antara BNNP Sumut dengan Polri, TNI, Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, insan pers serta seluruh elemen masyarakat.

Sinergi tersebut dinilai penting agar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan.

“Kami siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah positif BNNP Sumut sepanjang semuanya diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan perang terhadap narkotika. Pers juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan sekaligus memberikan informasi yang faktual kepada publik,” kata Bung Joe.

Bukan Sekadar Menangkap, Tetapi Membongkar Jaringan

SEKBER FAHMI menilai tantangan pemberantasan narkotika saat ini semakin kompleks. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya barang bukti atau jumlah tersangka yang diamankan.

Lebih jauh, publik membutuhkan pengungkapan menyeluruh mengenai dari mana narkotika masuk, siapa pengendalinya, bagaimana jaringan bekerja, serta ke mana aliran peredarannya bergerak.

Dengan demikian, fungsi pemberantasan dan intelijen diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam memutus mata rantai peredaran narkotika secara berkelanjutan.

“Kami berharap tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Kalau memang ditemukan jaringan yang lebih besar, maka harus ditelusuri secara profesional berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Prinsipnya jelas: bongkar jaringan, lindungi masyarakat, dan jangan tebang pilih,” tegas Bung Joe.

Berbekal Pengalaman di BNNK Deli Serdang

Kombes Pol Dr. Josua N.A.M. Tampubolon diketahui memiliki pengalaman dalam penanganan persoalan narkotika. Sebelum dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut, ia pernah menjabat sebagai Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal dalam memahami karakteristik persoalan narkotika di wilayah Sumatera Utara, termasuk dinamika jaringan peredaran dan berbagai modus yang digunakan para pelaku.

SEKBER FAHMI berharap pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi strategi pemberantasan yang semakin tajam, terukur dan berbasis intelijen.

“Selamat bertugas, Abangda Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah. Kami berharap kehadiran Abangda membawa energi baru bagi pemberantasan narkotika di Sumatera Utara,” ujar Bung Joe.

Ia menambahkan, SEKBER FAHMI akan terus mengambil posisi sebagai bagian dari elemen masyarakat dan insan media yang mengawal, mengkritisi, sekaligus mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum secara proporsional.

“Kami tidak ingin pers hanya hadir ketika ada persoalan. Ketika aparat bekerja baik, tentu wajib diapresiasi. Ketika ada persoalan yang perlu dikritisi, pers juga harus berani menyampaikan. Semua harus berdasarkan fakta, data dan kepentingan publik,” pungkasnya.

SEKBER FAHMI — Bersinergi Untuk Keadilan.

“KPKM-RI Serahkan Dua Piagam Penghargaan kepada Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam Polres Pematangsiantar”

Pematangsiantar, Mediacakrabuana.id

18 Agustus 2026 — Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM-RI) menyerahkan dua piagam penghargaan kepada pejabat di lingkungan Polres Pematangsiantar sebagai bentuk apresiasi masyarakat sipil terhadap pengabdian, keteladanan, profesionalitas, serta komitmen dalam menjalankan tugas kepolisian.

Dua penghargaan tersebut diberikan kepada dua penerima dengan kategori yang berbeda.

Pertama, Piagam Penghargaan Adhi Bhayangkara Anti-Manipulatif diberikan kepada AKP Sandi Riz Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar.

Kedua, Piagam Penghargaan Bramasta Esensial Kemerdekaan diberikan kepada AKP Hary Isdiyanto, S.H., M.H., selaku Kasat Intelkam Polres Pematangsiantar.

Penyerahan dilaksanakan pada Selasa, 18 Agustus 2026, dalam rangka momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada saat penyerahan, AKP Sandi Riz Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H., sedang melaksanakan penugasan di Medan. Sehubungan dengan itu, yang bersangkutan telah menyampaikan izin dan menerima pelaksanaan penyerahan penghargaan tersebut.

Secara administratif di lingkungan Polres Pematangsiantar, penyerahan diterima oleh Kasium Polres Pematangsiantar Ipda Marolop Nainggolan, yang hadir mewakili Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H.

Kehadiran dan penerimaan secara administratif tersebut tidak mengubah kedudukan penerima penghargaan, karena kedua piagam secara khusus ditujukan masing-masing kepada AKP Sandi Riz Akbar dan AKP Hary Isdiyanto.

Penyerahan dilakukan oleh Ketua Umum KPKM-RI Hunter D. Samosir, didampingi pengurus KPKM-RI, antara lain Munir Purba dan Irmayani dari Bidang Perkebunan dan Pertanian, Ummi Kalsum Siahaan dari Bidang Pendidikan, serta Ricardo Nainggolan dari Bidang Investasi dan Hibah.

ADHI BHAYANGKARA ANTI-MANIPULATIF

Piagam Penghargaan Adhi Bhayangkara Anti-Manipulatif kepada AKP Sandi Riz Akbar merupakan bentuk apresiasi KPKM-RI terhadap nilai keteladanan dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas reserse dan penegakan hukum.

Dalam terminologi filosofis penghargaan KPKM-RI, kata “Adhi” dimaknai sebagai sesuatu yang utama, unggul, dan memiliki nilai keteladanan.

Sementara “Bhayangkara” ditempatkan sebagai simbol pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan fungsi penegakan hukum.

Adapun frasa “Anti-Manipulatif” merupakan nilai yang secara khusus digunakan KPKM-RI untuk menggambarkan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang menjunjung objektivitas, integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta menolak segala bentuk manipulasi, rekayasa, distorsi informasi, penyalahgunaan kewenangan, dan intervensi yang dapat mengganggu proses hukum.

Penghargaan tersebut bukan merupakan pernyataan bahwa seluruh pelaksanaan tugas penerima telah terbebas dari kesalahan atau menjadi legitimasi atas seluruh tindakan yang pernah dilakukan, melainkan bentuk apresiasi masyarakat sipil terhadap nilai dan komitmen positif yang menjadi dasar pemberian penghargaan.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas kepolisian yang saat ini juga ditegaskan dalam perubahan terbaru UU Kepolisian melalui UU Nomor 5 Tahun 2026.

Kode Etik Profesi Polri juga mengatur pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari melalui Perpolri Nomor 7 Tahun 2022.

BRAMASTA ESENSIAL KEMERDEKAAN

Sementara itu, Piagam Penghargaan Bramasta Esensial Kemerdekaan diberikan kepada AKP Hary Isdiyanto, S.H., M.H., selaku Kasat Intelkam Polres Pematangsiantar.

Istilah “Bramasta” dalam penghargaan ini merupakan terminologi filosofis yang digunakan KPKM-RI, bukan gelar, tanda kehormatan negara, maupun nomenklatur penghargaan resmi Polri.

Dalam konteks penghargaan KPKM-RI, Bramasta dimaknai sebagai simbol keteguhan, semangat pengabdian, dan tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Sedangkan “Esensial Kemerdekaan” dimaknai sebagai nilai dasar kemerdekaan yang harus terus diwujudkan melalui keamanan, ketertiban, persatuan, perlindungan masyarakat, dan terciptanya ruang kehidupan masyarakat yang kondusif.

KPKM-RI memandang fungsi intelijen keamanan memiliki posisi strategis dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Oleh karena itu, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian dan kontribusi positif dalam menjalankan tugas.

Atas penghargaan tersebut, AKP Hary Isdiyanto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPKM-RI.

“Terima kasih atas apresiasi dan dukungan KPKM-RI. Semoga atas dukungan ini kami semakin meningkatkan kualitas dalam pengabdian kepada masyarakat,” ujar AKP Hary Isdiyanto.

APRESIASI TIDAK MENGHILANGKAN FUNGSI PENGAWASAN

Ketua Umum KPKM-RI Hunter D. Samosir menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bagian dari budaya apresiasi masyarakat, namun tidak menghilangkan fungsi kontrol sosial.

“KPKM-RI memberikan apresiasi ketika melihat ada pengabdian yang patut dihargai. Namun apresiasi tidak berarti menghentikan pengawasan. Ketika ada hal yang baik, kita apresiasi. Ketika terdapat kekurangan atau persoalan yang membutuhkan koreksi, kita juga harus menyampaikannya secara objektif dan berdasarkan hukum,” ujar Hunter D. Samosir.

Menurutnya, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan institusi negara, yaitu melalui apresiasi yang objektif, kritik yang konstruktif, dan pengawasan yang berintegritas.

“Pengawasan yang berintegritas bukan berarti hanya mencari kesalahan. Pengawasan yang berintegritas adalah mampu memberikan penghargaan ketika ada yang patut diapresiasi dan mampu memberikan koreksi ketika terdapat sesuatu yang perlu diperbaiki,” tegasnya.

MAKNA KEMERDEKAAN DAN KEADILAN

KPKM-RI memilih momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia karena kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai sejarah terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga sebagai tanggung jawab berkelanjutan untuk memastikan negara hadir melalui pelayanan publik, keamanan, perlindungan hukum, dan keadilan.

Dalam perspektif tersebut, kedua penghargaan menjadi simbol harapan masyarakat agar institusi penegak hukum terus memperkuat integritas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Hunter D. Samosir menambahkan bahwa penghargaan dari KPKM-RI merupakan penghargaan dari organisasi masyarakat sipil dan tidak dimaksudkan sebagai tanda jasa atau penghargaan resmi negara maupun penghargaan kedinasan Polri.

“Piagam ini adalah suara apresiasi masyarakat sipil. Nilainya terletak pada pesan moralnya: bahwa setiap pengabdian yang baik patut dihargai, tetapi setiap penghargaan tetap harus berjalan bersama tanggung jawab, integritas, transparansi, dan pengawasan,” katanya.

KPKM-RI berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen seremonial, tetapi menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, KPKM-RI menegaskan bahwa mengisi kemerdekaan berarti menjaga keadilan, menjaga keamanan, menjaga integritas, dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

Apresiasi diberikan dengan objektif. Pengawasan tetap berjalan. Supremasi hukum tetap menjadi pijakan.

Redaksi

“Maklumat DPD RAMBO Muara Enim: Waspada Racun Provokasi Asing yang Ingin Memecah Belah NKRI”

Muara Enim Sumsel Mediacakrabuana.id

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Rakyat Membela Prabowo (DPD RAMBO) Muara Enim ZulPadlil Azim S.Pd menghimbau keseluruhan anggota ormas dan masyarakat Sebagai pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas), menjaga kedaulatan negara dan persatuan bangsa adalah tanggung jawab yang besar.

Menghadapi ancaman pihak asing yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan narasi yang tegas, fokus pada persatuan, dan tetap berada dalam koridor hukum serta konstitusi.

1. Narasi Fokus pada Persatuan dan Menolak Intervensi Asing.

“Saudara-saudaraku sekalian! Saat ini ada pihak luar yang memanfaatkan situasi domestik kita untuk memecah belah NKRI. Kita boleh memiliki pandangan berbeda terhadap jalannya pemerintahan, tetapi kita tidak akan pernah membiarkan bangsa asing merusak persatuan kita! Merapatkan barisan, jaga lingkungan kita, dan tunjukkan bahwa ormas kita adalah benteng terdepan yang menjaga keutuhan NKRI!”

2. Narasi Pemisahan antara Kritik Pemerintah dan Ketahanan Negara.

“Instruksi kepada seluruh anggota! Kritik terhadap ketidakbecusan kepemimpinan adalah hak kita sebagai warga negara, namun menjaga negara dari kehancuran dan adu domba asing adalah kewajiban mutlak kita! Jangan biarkan kemarahan kita dimanfaatkan oleh aktor luar untuk memecah belah bangsa. Tetap satu komando, jaga kedamaian, dan lawan setiap upaya provokasi yang ingin meruntuhkan merah putih!”

3. Narasi Singkat dan Tegas (Untuk Pesan Singkat/Broadcast)

“Pemerintah bisa berganti, tetapi NKRI adalah harga mati! Mari seluruh anggota ormas, kita waspadai gerakan-gerakan adu domba dari pihak luar yang ingin menghancurkan negara kita. Tetap solid, jangan terprovokasi, dan bersiap siaga menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah masing-masing. NKRI Harga Mati!”

Fokus pada Pertahanan: Arahkan perlawanan kepada “provokasi, adu domba, dan intervensi asing”, bukan tindakan kekerasan fisik secara sepihak.

Konstitusional: Tegaskan bahwa evaluasi atau kritik terhadap presiden dilakukan melalui jalur yang sah dan konstitusional, bukan dengan merusak negara sendiri.

Koordinasi: Selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat (TNI/Polri) jika mendeteksi adanya gerakan asing atau infiltrasi yang mencurigakan di daerah Anda.

Semoga rakyat Indonesia tidak terpecah belah dan selalu menghormati dan menghargai jasa jasa pahlawan kita yang telah mempertaruhkan nyawa demi kemenangan NKRI yang kita cintai ini tetap damai, aman dan tentram.”pungkasnya.

“Perayaan HUT RI Ke-81
Ratusan Mobil Hias
Padati Jalanan Purwakarta”

Purwakarta..Jabar || Mediacakrabuana.id

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggelar Karnaval Mobil Hias 2026 dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama berbagai perangkat daerah.

Rangkaian karnaval mengambil titik awal di Gereja Pasundan, Jalan Jenderal Sudirman, dengan panggung start berada di kawasan MPP Bale Madukara dan panggung kehormatan di depan Bank BJB Purwakarta.
Karnaval tersebut turut dihadiri Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzen, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kapolres dan Dandim Purwakarta.

Beragam kendaraan dari sejumlah perangkat daerah tampil dengan kreasi dan dekorasi bertema kemerdekaan. Setiap instansi menampilkan konsep serta ciri khas masing-masing sehingga membuat iring-iringan karnaval menjadi tontonan menarik bagi masyarakat.
Antusiasme warga terlihat di sepanjang jalur yang dilalui peserta. Masyarakat berbondong-bondong menyaksikan kendaraan hias yang melintas sekaligus mengabadikan kemeriahan perayaan kemerdekaan tersebut.
Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah, Forkopimda, perangkat daerah, dan masyarakat Purwakarta.

Karnaval Mobil Hias 2026 merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Purwakarta. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wadah untuk menunjukkan kreativitas dan semangat gotong royong dalam menyambut momentum kemerdekaan.

Dengan semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, peringatan HUT ke-81 RI diharapkan tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga memperkuat persatuan serta mendorong semangat bersama dalam membangun Kabupaten Purwakarta.
Rangkaian karnaval dijadwalkan berakhir di Jalan Tengah, dengan penyesuaian rute bagi masing-masing perangkat daerah. Kegiatan tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan TikTok Diskominfo Purwakarta.

( Red /Tslm)

“MAHKAMAH AGUNG TOLAK KASASI BUPATI SAROLANGUN; KETUA UMUM BADAN HUKUM DPP IC-RI MENDESAK PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN”

Jamb, Mediacakrabuana.id

17 Agustus 2026 — Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan dengan nomor 178 K/TUN/2026, yang memutuskan untuk menolak memori kasasi yang diajukan oleh Bupati Sarolangun melalui kuasa hukumnya, Erick Abdullah, S.Ag.

Putusan ini memperkuat keputusan sebelumnya dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan nomor 61/B/2025/PT.TUN.PLG. Sebelumnya, PT TUN Palembang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 10/G/2025/PTUN JBI.

Badan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (ICRI) menyambut baik putusan tersebut dan mendesak Mahkamah Agung RI untuk segera menyerahkan salinan sah putusan ini kepada seluruh pihak yang terkait, guna menjamin kepastian hukum serta transparansi proses peradilan.

Keterangan Tambahan:

– Putusan Mahkamah Agung bersifat mengikat dan menutup jalur hukum kasasi dalam perkara ini.
​
– Penyerahan salinan putusan diharapkan dapat mempercepat langkah hukum selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Darmawan)

“Di Usia 81 Tahun Kemerdekaan, Ali Yusuf Ajak Masyarakat Desa Jernih Jaga Kebersamaan dan Cinta Tanah Air”

SAROLANGUN, JAMBI – MEDIACAKRABUANA.ID

Dalam semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepala Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Ali Yusuf, menjadikan momen istimewa ini untuk mengajak seluruh elemen masyarakat mempertegas persatuan dan semangat kebangsaan.

Dalam rangkaian perayaan tersebut, ia mengajak seluruh lapisan warga untuk bersatu, berpartisipasi aktif, serta menjaga api semangat kebangsaan dan persatuan di lingkungan desa. Semangat kemerdekaan diharapkan dapat mempererat kebersamaan, memperkuat budaya gotong royong, serta mewujudkan suasana yang aman, nyaman, dan harmonis demi kemajuan Desa Jernih.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas antusiasme masyarakat yang telah mendukung berbagai kegiatan peringatan hari kemerdekaan yang digelar dengan penuh kehangatan dan kemeriahan. Bagi warga desa, perayaan HUT RI ke-81 ini menjadi momen berharga untuk merenungkan kembali jasa para pahlawan serta memperkokoh komitmen bersama membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Menekankan pesan kebangsaan, Ali Yusuf mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan dan kelestarian kemerdekaan sangat bergantung pada kerukunan dan kerja sama yang erat antarwarga.

“Di usia ke-81 kemerdekaan kita, mari kita tidak lengah. Tetaplah menjaga kebersamaan, toleransi, dan keharmonisan di lingkungan masing-masing. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus kita lestarikan bersama,” ujar Ali Yusuf dalam pernyataannya, Senin (17/8/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, produktif, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar—sebagai wujud nyata cinta tanah air. Semangat gotong royong harus terus dijaga agar bangsa Indonesia tetap kokoh berdiri menghadapi berbagai tantangan zaman.

Peringatan HUT RI ke-81 ini diharapkan dapat memperkuat rasa nasionalisme dan persaudaraan, sekaligus menjadi penyemangat bagi seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkan negara yang maju, adil, dan sejahtera.
(Darmawan)

“Pemangkasan Dana Desa dari Pusat Tidak Menghambat Kades Tambang Tinggi Tetap Jalankan Pembangunan:

SAROLANGUN JAMBI – MEDIACAKRABUANA.ID

Pemangkasan alokasi Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak menjadi penghalang bagi Kepala Desa Tambang Tinggi, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, untuk terus melaksanakan program kerja dan pembangunan desa. Hal ini ditegaskan oleh M. Helmi, Kepala Desa Tambang Tinggi, di tengah keterbatasan anggaran yang ada.

Menurut M. Helmi, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut menjadi tantangan namun tidak menyurutkan semangat pihaknya dalam melayani masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terarah pada prioritas utama kepentingan warga.

“Pemangkasan Dana Desa bukan alasan untuk berhenti bekerja. Kami akan menyusun strategi penghematan dan memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik di bidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun pelayanan dasar,” ujar M. Helmi.

Selain itu, pihaknya juga akan mengoptimalkan sumber pendapatan desa lainnya serta meningkatkan partisipasi dan gotong royong warga guna menutupi keterbatasan anggaran. Langkah ini diambil agar program-program unggulan desa tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan kualitas hasil kerja.

Masyarakat Desa Tambang Tinggi pun diharapkan dapat memahami kondisi anggaran ini serta mendukung upaya pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan pembangunan hingga tahun berjalan selesai. (Darmawan).