“DUGAAN KASUS ASUSILA DI LINGKARAN DPRD KOTA PRABUMULIH BELUM DI PROSES HUKUM:

PRABUMULIH, MEDIACAKRABUANA.ID

Isu dugaan hubungan spesial antara dua kader partai politik yang sama-sama duduk sebagai anggota lembaga legislatif di Kota

Prabumulih . Menurut Ali Sopyan yang mengamati kasus Cucuk cabut asusila di lingkaran DPRD kota prabumuli harus cepat di proses secara hukum pemerintah hukum agama hukum adat agar kasus cucuk cabut tersebut terang benderang tegas Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo. Pasalnya
tengah menjadi perbincangan.

Keduanya disebut merupakan wakil rakyat atau wakil bangsat dari partai politik yang sama. Salah satunya merupakan pria yang disebut Atelah beristri, sementara pihak perempuan dikabarkan masih berstatus lajang Mangkonyo GAWETU jangan asak cucuk Bae awak lah wakil rakyat laju wakil nyuck tekasus GAWETU . Rajawali di udara tikus disemak belukar lagi tau . Itulah Informasi mengenai dugaan hubungan spesial yes tersebut bahkan disebut telah menjadi pembicaraan di internal kalangan anggota legislatif DPRD Isu itu juga dikabarkan telah terdengar di kalangan keluarga anggota dewan serta menjadi perhatian awak media. Seharusnya pihak polisi cepat tanggap isu yg berkembang janga tutup telinga Bos.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan itu dinilai dapat mencoreng citra partai politik cek melalui pisum budak betunonyo kedokter sapisialis agar tidak menimbulkan pinah tutur Ali Sopyan maupun lembaga legislatif, terlebih keduanya merupakan pejabat publik yang seharusnya menjaga integritas dan etika sebagai wakil Rakyat.

Salah seorang petinggi partai politik di Prabumulih, yang kadernya disebut-sebut terlibat dalam isu tersebut, saat dikonfirmasi awak media akhir pekan ini tidak menampik telah mengetahui adanya persoalan tersebut.

Menurutnya, pihak partai telah mengambil langkah internal dengan memanggil kader yang bersangkutan dan memberikan peringatan.

“Secara internal, telah dilakukan pemanggilan dan sudah diberikan peringatan. Hal itu merupakan salah satu pelanggaran berat, termasuk soal asusila,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa isu tersebut tetap harus dibuktikan terlebih dahulu. Pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar.

Ia mengatakan, apabila setelah melalui proses internal dan pembuktian ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan, maka kader tersebut dapat menghadapi sanksi organisasi, termasuk kemungkinan pergantian antarwaktu (PAW) sebagai anggota legislatif.

“Tetapi tetap prosesnya berjalan secara internal. Bisa di-PAW sebagai wakil rakyat nantinya jika terbukti benar,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, dugaan hubungan spesial tersebut belum terbukti secara independen. Pihak-pihak yang disebut dalam isu tersebut juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab.

( Redaksi)

“Mengaku Advokat Tapi Buta Hukum Pers: Oknum LBH Ancam Jurnalis dan Tolak Hak Jawab”

​KOTA BENGKULU . MEDIACAKRABUANA.ID

Sikap arogan dan minimnya pemahaman konstitusi kembali dipertontonkan oleh oknum yang mengaku sebagai pengacara dari sebuah lembaga bantuan hukum. Alih-alih menunjukkan kapasitasnya sebagai aparatur hukum yang taat asas, oknum tersebut justru mempermalukan diri sendiri lewat intimidasi pesan singkat yang secara terang-terangan menolak instrumen hukum pers dan melempar ancaman pidana serampangan.

​Berdasarkan dokumen otentik tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diterima redaksi, interaksi tersebut berlangsung pada kurun waktu malam hari. Oknum yang mengaku dari Ade Associate sekaligus tim hukum aliansi pendemo tersebut mulanya mempertanyakan isi pemberitaan media terkait kritik terhadap Pemkot Bengkulu serta ritel modern Indomaret dan Alfamart.

​Pihak redaksi sejatinya telah merespon secara profesional dan santun dengan mengarahkan yang bersangkutan untuk menggunakan mekanisme resmi yang diatur undang-undang, yakni Hak Jawab dan Hak Sanggah, apabila terdapat informasi yang dinilai kurang tepat atau tidak akurat.

​Namun, respon yang ditunjukkan oknum advokat tersebut justru memperlihatkan sikap antipati terhadap hukum. Tanpa ragu, ia secara arogan menolak mekanisme resmi negara dengan menyatakan bahwa di lembaga/tim hukumnya tidak dikenal istilah Hak Jawab atau klarifikasi, serta mengancam akan membawa pemberitaan tersebut ke ranah pidana.

​Pernyataan “tidak ada istilah hak jawab” yang dilontarkan oleh seorang yang mengklaim diri sebagai penegak hukum merupakan sebuah bentuk ketidakpahaman yang fatal. Sikap ini menelanjangi betapa dangkalnya penguasaan yang bersangkutan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 1 angka 11 dan 12 serta Pasal 5 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan pers melayani Hak Jawab dan Hak Sanggah sebagai sarana penyelesaian sengketa pemberitaan.

​Menolak instrumen konstitusional tersebut sembari menebar ancaman pidana bukan lagi cermin penegak hukum yang profesional, melainkan bentuk intimidasi yang berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999, di mana setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.

​Lebih menggelikan lagi ketika sang oknum berdalih bahwa institusinya “berbeda dan bukan media” untuk membenarkan ancaman pidananya. Padahal, asas lex specialis derogat legi generali secara tegas menggariskan bahwa sengketa karya jurnalistik tunduk pada hukum khusus (UU Pers), sehingga penggunaan pasal pidana umum seperti Pasal 310/311 KUHP atau Pasal 433/434 UU No. 1 Tahun 2023 tentang pencemaran nama baik tidak dapat diterapkan secara sembarangan terhadap produk pers yang sah.

​Tindakan main ancam ini juga menandakan ketidaktahuan oknum tersebut terhadap Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 03/DP/MoU/III/2022. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, Polri secara tegas berkomitmen mengarahkan setiap pengaduan masyarakat terkait produk jurnalistik untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme di Dewan Pers, bukan melalui penyidikan pidana umum.

​Perilaku intimidatif ini pun mencederai marwah profesi advokat itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada Pasal 15 UU Advokat, kebebasan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dibatasi oleh kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan mengancam jurnalis di luar koridor hukum jelas merusak predikat advokat sebagai officium nobile (profesi yang mulia).

​Menanggapi tindakan intimidasi tersebut, Pimpinan Redaksi sekaligus Ketua Umum Persatuan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA), Hermanius Burunaung, C.BJ., C.EJ., C.In., menyampaikan penegasan kerasnya. “Kami akan lawan jika itu sudah mencederai profesi kami, siapapun dia,” tegas Hermanius Burunaung menggarisbawahi komitmen pers dalam menjaga kehormatan profesi dari gertakan oknum tak bertanggung jawab.

​Hermanius menegaskan bahwa seluruh karya jurnalistik yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi dan berlandaskan pada Pasal 1, 3, dan 11 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menekankan independensi, akurasi, serta tidak beriktikad buruk. Pers berdiri untuk menyuarakan kebenaran demi kepentingan publik, bukan untuk tunduk pada intimidasi pihak mana pun yang merasa kebal hukum.

​Apabila oknum LBH atau aliansi tersebut merasa dirugikan oleh suatu produk jurnalistik, tempuhlah jalur hukum yang terhormat dan beradab sesuai regulasi yang berlaku. Kirimkan Hak Jawab secara tertulis atau adukan secara resmi ke Dewan Pers, bukan justru memamerkan ketidakpahaman hukum melalui pesan singkat privat.

​Redaksi bersama organisasi PRIMA membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya secara benar dan elegan. Namun, terhadap segala bentuk teror, intimidasi, dan ancaman pidana yang berniat membungkam kemerdekaan pers, kami pastikan akan mengambil langkah hukum tegas demi membela kehormatan profesi dan menegakkan kedaulatan hukum di Republik Indonesia.

( REDAKSI)

“OKNUM GAKUM PANGGIL PT BA DI HOTEL SANTIKA BINTARO. TERKAIT KASUS SUNGAI PAIT KAB LAHAT YANG DIDUGA TERCEMAR LIMBAH BATU BARA”

jakarta : Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo. Meminta kementrian lingkungan hidup ( jumhur Hidayat ) beritindak cepat dengan ada sungai pahit wilayah kabupaten lahat yang diduga terkena limbah batu bara.

Pasalnya kasus tersebut di duga dibuat Bancakan oleh oknum aparat pencari kekayaan pribadi isehingga kasus tersebut akan di petieska.

Ironisnya PT.BA Diduga menjadi sapi perahan .
Gonjang ganjing pemberantasan Korupsi. Ternyata Masi ada aparat yang berani bermain kasus pertemuan di hotel .

Buming Kasus limbah batu bata di Sungai pait kabupaten lahat yang di duga dilakukan oleh pihak PT BA sehingga dilaporkan

Pihak Balai Besar Wilaya Sungai Sumatera VIIl Ke Gakum . Ironisnya pihak Gakum memanggil Pihak PT BA. Ke Jakarta . Diajak pertemuan di hotel Santika Bintaro .

Tim pegawai PT BA
Dan Anggota Gakum pada tanggal 30 Agustus 2026 di Hotel Santika Bintaro sehingga menjadi sorotan Awak media yang Tergabung di Team V Pemburu fakta Rajawali news Grup.

Menurut sumber yang layak di percaya dengan tegas mengatakan persoalan laporan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Vlll . Terkait kasus dugaan @!-pengalihan sungai Pait . Dikernakan pihak PT BA. Akan membuka menggali tambang batu bara . Ironisnya sungai pait menjadi korban limbah batu bara yang sudah tidak dapat di mumpaatkan oleh Rakyat

.
.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala PTBA Dan Gakum untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi )

“Geram Terus Dilewati Truk Besar. Warga Blokir Total Aktivitas Angkutan Batu Bara PT MME dan PT BAS”

MUARA ENIM. SUMSEL.MEDIACAKRABUANA.ID

Sabtu 12 September 2026
Masyarakat desa darmao,kec lawang Kidul,kabupaten muara enin Menyetop Aktipitas angkutan memicu Ketegangan terjadi di ruas jalan umum yang menjadi jalur perlintasan armada angkutan batu bara. Sejumlah warga dan elemen masyarakat dan Masyarakat desa darmao,kec lawang Kidul,kabupaten muara enin

Melakukan aksi sepihak dengan menyetop total aktivitas hauling (pengangkutan) batu bara yang melintas dari wilayah jln umum PT MENAMBANG MUARA ENIM (MME) Dan PT BARA ANUGERAH SEJAHTERA (BAS).

Aksi penyetopan ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap aktivitas truk tronton bermuatan besar yang terus memanfaatkan jalan raya umum sebagai jalur perlintasan utama mereka.

Menurut perwakilan warga di lapangan, operasional angkutan ini dinilai telah melanggar kesepakatan bersama terkait batasan penggunaan jalan pemukiman dan fasilitas umum.

Selain masalah regulasi dan komitmen, warga mengeluhkan dampak nyata yang mereka rasakan sehari-hari. Mulai dari debu pekat yang mengganggu kesehatan, tingginya risiko kecelakaan lalu lintas akibat volume truk yang padat, hingga ceceran material tanah dan batu bara yang membuat kondisi jalan raya menjadi licin dan berbahaya bagi pengendara Sepeda motor dan pejalan kaki lain. Nya

“Kami sudah sering menyuarakan hal ini, bahkan sempat ada beberapa kali mediasi antara perwakilan warga dan pihak manajemen perusahaan. Namun sampai saat ini belum ada solusi konkret yang memihak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat setempat,” ujar salah seorang warga yang ikut dalam aksi pemblokiran jalan tersebut.

Masyarakat menegaskan aksi penyetopan ini akan terus berlanjut sampai ada jaminan tegas dari pihak PT MME dan PT BAS, serta tindakan nyata dari pemerintah daerah kabupaten Muara ini Sumatera Selatan untuk menghentikan seluruh aktivitas angkutan batu bara di jalur umum. Warga menuntut perusahaan agar segera memaksimalkan dan menyelesaikan jalur khusus (hauling) internal tanpa harus mengorbankan fasilitas masyarakat

Hingga berita ini diturunkan, arus kendaraan angkutan batu bara di lokasi dilaporkan lumpuh total. Sementara itu, pihak kepolisian dan aparat desa setempat masih berjaga di lokasi guna memediasi massa agar situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya konflik masyarakat di lokasi penyetopan kendaraan”.

( Kabiro)

“Ngeri!!! Pabrik Es Cristal, Cv Aaa Abaikan Kebersihan Konsumen Dan Hak Karyawan, Peran Pemerintah Dipertanyakan”

MAKASSAR// MEDIACAKRABUANA.ID

Minggu 06 September 2026//Sebuah perusahaan produksi es kristal jalan Cendrawasih 4 kecamatan mariso kota makassar , diduga melanggar aturan. Dari hasil penelusuran, perusahaan tersebut diketahui adalah CV AAA Menjalankan usaha es kristal dengan kondisi tempat yang jorok dan mengabaikan kebersihan hingga jam kerja standar nasional yang sudah diterapkan pemerintah. Minggu (06/09/2026)

Dalam video amatir yang berdurasi singkat, salah satu pembeli yang identitasnya diminta dirahasiakan memasuki ruang produksi, suasana berubah menjadi Kepanikan saat jarinya menyentuh dinding freezer, “waduhh kaget saya bang lihat kondisi pabrik jauh dari kata bersih lantai dan dinding hingga penampungan es kotor, ” Ungakapnya kepada wartawan minggu (06/09)

“Sumber menambahkan kebersihan pabrik es kristal merupakan ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat karena produk tersebut dikonsumsi secara langsung oleh konsumen dalam berbagai minuman. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait hingga memicu spekulasi liar ditengah masyarakat keselamatan konsumen diabaikan demi menekan biaya produksi.jelasnya dengan nada panik,

Disisi lain pabrik es Cristal Commanditaire Vennootschap (CV) AAA. Memiliki beberapa karyawan dengan upah jauh dari kata UMR hanya berkisar sejuta lebih dengan bebera shift yang sudah ditentukan pemilik usaha bahkan beberapa karyawan harus bekerja melebihi jam kerja,

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan PP No. 35 Tahun 2021, jika pabrik menerapkan sistem kerja hingga pagi hari, mereka harus mematuhi aturan sistem Shift Pabrik harus membagi pekerja ke dalam beberapa shift kerja. Waktu kerja normal adalah 7 jam sehari (6 hari seminggu) atau 8 jam sehari (5 hari seminggu) dengan total maksimal 40 jam seminggu.

Operasional pabrik pada malam hingga pagi hari sering kali memicu protes warga akibat kebisingan atau bau tajam. Regulasi yang mengatur hal ini meliputi:Baku Mutu Kebisingan: Berdasarkan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 dan PP No. 22 Tahun 2021, tingkat kebisingan untuk kawasan pemukiman pada malam hari dibatasi maksimal 45–55 dB. Aktivitas pabrik yang melebihi ambang batas ini di area pemukiman dianggap melanggar hukum. (A.surya Ramadhan)

(((( Robby.R))))

“Mengaku Advokat Tapi Buta Hukum Pers: Oknum LBH Ancam Jurnalis dan Tolak Hak Jawab”

KOTA BENGKULU, MEDIACAKRABUANA.ID

12 September 2026 – Sikap arogan dan minimnya pemahaman hukum kembali dipertontonkan oleh oknum yang mengaku sebagai pengacara atau tim hukum dari salah satu lembaga bantuan hukum. Alih-alih membuktikan kapasitasnya sebagai kaum intelektual yang taat asas, oknum tersebut justru mempermalukan diri sendiri melalui percakapan WhatsApp yang secara terang-terangan menolak instrumen hukum pers dan menebar ancaman pidana serampangan.

Berdasarkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang terekam secara otentik, interaksi tersebut berlangsung pada Kamis, 10 September 2026 di rentang waktu malam hari. Pada pukul 19.44 WIB, oknum yang mengaku dari salah satu lembaga bantuan hukum memulai percakapan dengan mengirimkan salam, yang kemudian dibalas oleh pihak redaksi pada pukul 19.45 WIB.

Tidak lama berselang tepatnya pada pukul 19.47 WIB, oknum tersebut langsung melontarkan introgasi bernada intervensi dengan mempertanyakan isi pemberitaan media terkait kritik terhadap Pemkot, Indomaret, dan Alfamart. Pada pukul 19.48 WIB, ia mempertegas identitasnya sebagai bagian dari tim hukum aliansi pendemo, yang kemudian direspon secara santun oleh pihak media agar menempuh mekanisme yang sah jika ada hal yang tidak sesuai.

Puncak blunder dan ketidaktahuan hukum sang pengacara terekam jelas pada pukul 19.50.00 WIB. Tanpa rasa malu, oknum tersebut secara arogan menolak mekanisme resmi negara dengan menyatakan bahwa jika dengan tim hukum mereka, tidak ada istilah hak jawab atau klarifikasi, dan selama pemberitaan dianggap tidak benar maka akan dianggap cacat hukum serta didalami tindak pidananya. Merasa di atas angin, ia kembali mengirimkan pesan tambahan pada pukul 19.50 WIB yang menegaskan posisinya seolah berada di luar koridor hukum pers dengan dalih bahwa mereka berbeda dan bukan seperti media.

Bukti percakapan WhatsApp pada pukul 19.50 WIB tersebut menjadi dokumen telanjang yang memperlihatkan bagaimana seseorang yang mengaku tim hukum justru buta total terhadap sistem hukum positif di Indonesia.

Pertama, pernyataan oknum tersebut bahwa tidak ada istilah hak jawab atau klarifikasi merupakan bentuk pelecehan terang-terangan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan 12 serta Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers, Hak Jawab dan Hak Sanggah adalah instrumen wajib yang dijamin oleh negara bagi siapa saja yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Menolak instrumen ini sambil mengklaim diri sebagai tim hukum membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memahami hierarki hukum dan fungsi advokasi yang benar.

Kedua, produk jurnalistik yang diterbitkan oleh media sah dilindungi secara konstitusional dan tunduk pada asas lex specialis derogat legi generali atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Menyebut berita cacat hukum secara sepihak dan langsung mengancam mempidanakannya menunjukkan bahwa oknum lembaga bantuan hukum tersebut gagal paham terhadap Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana sengketa pers wajib diselesaikan melalui Dewan Pers terlebih dahulu, bukan melalui ancaman ala preman pasar.

Ketiga, alibi yang menyatakan bahwa mereka berbeda dan bukan seperti media justru memperlihatkan betapa awamnya sang pengacara terhadap hukum positif. Hukum pers berlaku bagi setiap orang atau pihak yang mempermasalahkan karya jurnalistik, bukan ditentukan oleh klaim sepihak apakah mereka mirip media atau tidak.

Tindakan oknum lembaga bantuan hukum yang terekam dalam chat WhatsApp pada pukul 19.50 WIB tersebut bukan sebuah bentuk penegakan hukum, melainkan aksi intimidasi murahan yang justru menelanjangi ketidaktahuan mereka sendiri di hadapan publik. Redaksi menegaskan tidak akan pernah gentar menghadapi segala bentuk gertakan sambal dari pihak-pihak yang berlagak paham hukum namun nyatanya gagal paham secara telak. Jika merasa dirugikan, silakan gunakan Hak Jawab secara terhormat atau laporkan ke Dewan Pers, bukan memamerkan kebodohan hukum melalui pesan singkat.((Red)

“Rezim Preman Berseragam di Samsat Banggai Laut: Razia Ber-Sprint Tapi Pimpinan Bolos, Anak Buah Lepas Baju Tantang Duel & Pukul Wartawan! Desak Pemerintah Pusat Pecat Kepala UPT Samsat Wilayah 13!”

BANGGAI LAUT, MEDIACAKRABUANA. ID

4 September 2026 – Wajah birokrasi pemerintahan di Kabupaten Banggai Laut benar-benar telah tercoreng dan runtuh martabatnya. Operasi penertiban kendaraan bermotor yang digelar oleh UPT Samsat Wilayah 13 Banggai Laut bersama jajaran Satlantas di depan SPBU Pasar Baru memang mengantongi surat perintah (Sprint) resmi, namun pelaksanaan di lapangan justru dinodai oleh aksi premanisme brutal berseragam negara yang mencederai akal sehat publik!, pada Kamis 3/9/26.

Alih-alih menjadi pelayan masyarakat yang taat hukum, gerombolan birokrat dan oknum aparat di lapangan justru mempertontonkan aksi biadab. Sederet fakta dan pelanggaran telak yang terjadi di lokasi meliputi:

– Razia Resmi, Tapi Pimpinan Bolos & Disetujui Kepala UPT Sendiri: Meskipun kegiatan penertiban ini berlandaskan surat perintah resmi, beberapa petugas yang namanya tercantum di dalam Sprint tersebut ternyata tidak berada di tempat saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi. Wartawan dengan tegas melayangkan kritik tajam bahwa personel yang seharusnya bertanggung jawab di titik tersebut tidak berada di luar, dan ketidakhadiran tersebut diakui secara langsung oleh Kepala UPT. Lebih parahnya lagi, Kepala UPT Samsat dilaporkan baru mendatangi lokasi setelah kegaduhan terjadi dan dihubungi oleh wartawan.

– Titik Razia Barbar: Memilih lokasi penertiban tepat di depan area vital seperti SPBU dan beberapa UMKM bidang perbengkelan, membuktikan rendahnya pemahaman aparat terhadap manajemen keselamatan publik, analisis lapang serta potensi kerugian UMKM serta bahaya di ruang publik.

Kekacauan ini semakin memuncak ketika jurnalis turun ke lapangan untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya melakukan kontrol sosial dan mengkritisi papan pemberitahuan tilang di mundurkan jangan ada kerugian warga lokal yang lagi mencari dan ketidakhadiran para pejabat penanggung jawab. Alih-alih memberikan klarifikasi atau bersikap ksatria, oknum pegawai UPT Samsat justru mengamuk layaknya preman pasar.

Tidak sekadar berteriak-teriak, oknum tersebut nekat melepas baju dinasnya di hadapan khalayak ramai, membusungkan dada menantang wartawan untuk berduel seolah dirinya jagoan jalanan, oknum samsat kedua di depan pimpinannya melayangkan pukulan sekali di wajah wartawan secara fisik di hadapan pimpinannya lalu anggota polres langsung sigap melerai. Berdasarkan konfirmasi langsung dengan awak media, korban menegaskan bahwa dirinya sempat dipukul walau tidak keras tetapi sudah mengenai bagian wajah pipi bagian kanan.

Tindakan main hakim sendiri, penganiayaan fisik, serta upaya intimidasi biadab untuk membungkam pers adalah kejahatan murni yang melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Rekaman video atas insiden memalukan yang beredar luas di tengah masyarakat dan dunia maya saat ini sedang dipelajari secara intensif oleh berbagai organisasi pers di Indonesia. Video yang memperlihatkan arogansi birokrasi dan kekerasan terhadap jurnalis tersebut tidak menutup kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan pelaporan resmi di Jakarta, guna memastikan keadilan ditegakkan dan melindungi keselamatan kerja insan pers secara nasional.

Melihat borok, arogansi, dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh para oknum birokrat bermental preman ini, publik, aliansi masyarakat, dan insan pers mendesak Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri, serta instansi berwenang untuk tidak tinggal diam dan mengambil tindakan kilat:

– Evaluasi Total & Copot Jabatan: Desak pemerintah pusat untuk segera melakukan investigasi mendalam dan mencopot Kepala UPT Samsat wilayah 13 Banggai Laut karena terbukti mangkir saat awal kegiatan hingga harus ditegur dan dikonfirmasi langsung oleh wartawan atas ketidakhadirannya, serta gagal memimpin dan mengawasi anak buahnya.

– Sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat: Berikan sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat kepada seluruh oknum pegawai Samsat yang terlibat dalam aksi premanisme, melepas baju, menantang duel, dan memukul wartawan.

– Proses Hukum Pidana: Tangkap dan penjarakan oknum pelaku penganiayaan dan pelecehan profesi pers agar institusi negara bersih dari sampah-sampah birokrasi bermental preman!

– publik juga menanti ketikan baik dari Kepala UPT selaku penanggung jawab terhadap anak buahnya yang arogan yang berlagak seperti preman di muka umum tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan wartawan yang menjadi korban,

1. Publisher -Red

“BUPATI SAROLANGUN MENGINJAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 178 K/TUN/2026: KETIDAKPATUHAN TERBUKA, PENGINGKARAN TEGAS TERHADAP SUPREMASI HUKUM”

Jambi || Mediacakrabuana.id

BUPATI SAROLANGUN TELAH MENYANGKAL DAN MENGABAITI PUTUSAN HUKUM TERTINGGI NEGARA. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menutup jalan hukum sepenuhnya bagi Bupati Sarolangun dengan MENOLAK MUTLAK upaya kasasi yang diajukannya. Berdasarkan Putusan Nomor 178 K/TUN/2026 yang diputuskan pada 27 Juli 2026, keputusan ini SUDAH SAH, BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MENGIKAT SEPENUHNYA, DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.

Upaya kasasi yang diajukan Bupati Sarolangun sejak 14 Januari 2026 DITOLAK BULAT-BULAT tanpa sisa oleh Majelis Hakim Agung. Ini adalah jawaban hukum yang KOKOH DAN TAK TERGUNCANGKAN atas sengketa Tata Usaha Negara yang melibatkan Investigation Crime Corruption – Republik Indonesia (ICC-RI) di bawah pimpinan Ketua Umum, Darmawan.

AMAR PUTUSAN TEGAS MAHKAMAH AGUNG:

MENGADILI:

1. MENOLAK permohonan kasasi Pemohon (Bupati Sarolangun) SEMPURNA DAN SEPENUHNYA.
​
2. MENGHUKUM Pemohon Kasasi wajib membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp400.000,00.

LANGKAH TEGAS TANPA KOMPROMI PASCA KEMENANGAN MUTLAK

Merespons kemenangan hukum yang MUTLAK DAN TAK TERBANTAHKAN, Ketua Umum DPP ICC-RI, Darmawan, TIDAK MEMBERIKAN RUANG UNTUK TAWAR-MENAWAR. Pihaknya langsung mengajukan permohonan EKSEKUSI PAKSA ke PTUN Jambi dengan tujuan tegas: MENUNTUT PELAKSANAAN PUTUSAN TANPA TUNDA DAN MENYATAKAN BATAL TOTAL Surat Keputusan Nomor 148/PSDA/2025 tentang Pengangkatan Direktur Perumda Tirta Sako Batuah.

“Putusan ini adalah HUKUM YANG TELAH JADI. Kami menuntut EKSEKUSI SEKARANG JUGA, tanpa penundaan, tanpa alasan, dan tanpa manipulasi, sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Darmawan dengan nada mengancam dan tak tergoyahkan.

Darmawan menegaskan dampak hukum yang MEMATIKAN: Seluruh kebijakan yang lahir dari surat keputusan yang telah dibatalkan ini TIDAK MEMILIKI KAKI, TIDAK MEMILIKI DASAR, DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM APA PUN.

“Segala kebijakan administratif, pengelolaan keuangan negara, hingga penggunaan anggaran publik yang berkaitan dengan jabatan tersebut HARUS DIHENTIKAN SEKETIKA ITU JUGA. Semuanya wajib dikembalikan ke koridor hukum yang sah, atau kita hadapi konsekuensi pidana pelanggaran negara,” ucapnya dengan tajam dan tanpa belas kasih.

PERINGATAN KERAS: KETIDAKPATUHAN ADALAH TINDAKAN MELAWAN NEGARA

Menolak, menunda, atau mengelak dari eksekusi Putusan Mahkamah Agung yang sudah sah dan tetap, SECARA NYATA DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAKAN MELAWAN HUKUM OLEH PENYELENGGARA NEGARA.

Ketidakpatuhan kepala daerah terhadap putusan pengadilan tertinggi bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan PENGINGKARAN TERBUKA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

FAKTA KERAS YANG TAK TERBANTAHKAN:

Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Sarolangun TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HUKUMNYA, TIDAK MENUNJUKKAN TANDA TANGGUNG JAWAB, DAN TETAP MENGABAIKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT.

Redaksi

“BBWS VIII SUMSEL KEMENTRIAN LINGKUNGAN HÌDUP DAN GAKUM AGAR TIDAH MANDUL HADAPI PT.BA”

.MUARA ENIM SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.iD

Akibat pembukaan lahan batu bara di kab. lahat PT BA di laporkan BBWS VIII SUMSEL Ke Gakum Katenye . Sehingga pihak PT BA. Dipangil kejakarta diduga pertemuan di hotel .

Yang menjadi pertanyaan Kenapa tidak di kantor Gakum untuk proses hukumnya . Kalau pihak Gakum proses hukum PT BA. Dihotel menjadi tanda tanya cair dong

Ironisnya ada dugaan juga pihak Aparat memintak senjumlah uang  Milyar di wilayah lahat keren ternyata repormasi mental belum berjalan sekalipun persiden Prabowo Giat memberantas sendikat korupsi.

Pasalnya Bumi Sriwijaya Sumatera Selatan Hancur Lebur . Ribuan lubang mengangak EX pengerukan Batu bara PT BA. Tanjung Enim yang mencapai kedalamanya puluhan meter.

Diduga Ternyata perusak Hutan bumi Sriwijaya ada lah pihak perusahaan anak BUMN yang berdalih negara sejak menjamurnya kegiatan pengerukan batu bara puluhan Sungai Sungai Enim tercemar. Kemana mata BBWS VIII Sumatera Selatan diduga kementrian lingkungan hidup dan Gakum buta luh buta mata buta hati

Seperi  pepatah mengatakan semut di ujung pulau kelihatan gajah didepan mata tak terlihat. Hancurlah hutan bumi Sriwijaya yang tidak ada menpaat nya untuk rakyat petani lokal . Bumi Sriwijaya Sumsel

.“Redaksi membuka Ruang bagi PTBA ,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Muara Enim  untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi)

“Dibiarkan Tanpa Tanggapan, Jaringan Penimbun Solar Subsidi di SPBU 23.316.10 Didesak Segera Diaudit”

LUBUK LINGGAU, MEDIACAKRABUANA.ID

12 September 2026 — Praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU resmi nomor 23.316.10 kembali mencuat ke ruang publik. Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang didukung oleh bukti autentik berupa rekaman video dan dokumentasi foto, terungkap aktivitas pengisian bahan bakar secara melawan hukum menggunakan armada truk modifikasi khusus.

Dalam pantauan visual di lokasi SPBU tersebut, teridentifikasi sebuah truk bernomor polisi BG 8220 LG yang mengangkut tangki penampungan berukuran besar atau tandon kubik di bak belakangnya. Rekaman investigasi memperlihatkan secara jelas adanya instalasi selang saluran serta sistem modifikasi pada bagian kolong kendaraan yang dirancang untuk merampok pasokan BBM subsidi demi keuntungan pihak-pihak tertentu di atas penderitaan masyarakat.

Upaya konfirmasi resmi terkait temuan faktual dan bukti-bukti visual kegiatan ilegal tersebut telah disampaikan secara patut kepada pengawas wilayah, Dwi Cahyo Nugroho. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan memilih bungkam tanpa memberikan respons maupun tanggapan profesional. Sikap pasif ini semakin memperkuat sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan serta adanya indikasi pembiaran sistemik di tingkat penyalur.

Seluruh rangkaian temuan lapangan ini mengarah pada pelanggaran berat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemberitaan ini disajikan secara objektif berlandaskan fakta-fakta terverifikasi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Guna menjamin perlindungan hukum dan standar keamanan operasional, seluruh dokumen investigasi dan instrumen pemberitaan dikelola melalui protokol pengamanan berlapis berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Aparat penegak hukum dan otoritas terkait didesak untuk segera melakukan audit investigatif secara terbuka serta menindak tegas jaringan pelaku penimbunan di SPBU 23.316.10.

Urgensi Kepada Otoritas Pusat:

# Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

# Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

# PT Pertamina (Persero) Pusat

# Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Publisher -Red

“DIPERIKSA LSM PKP: 350 Ha Sawah Sarolangun 2026, Anggaran Belasan Miliar TANPA RINCIAN & TERTUTUP”

Sarolangun, Jambi || Mediacakrabuana.id

1 April 2026 — Program Cetak Sawah Rakyat Pemerintah Kabupaten Sarolangun menargetkan 350 hektare lahan baru tahun 2026. Namun fakta memilukan: proyek bernilai belasan miliar rupiah—sepenuhnya dana pusat—dijalankan tanpa transparansi, tanpa rincian resmi, dan tertutup rapat. Hal ini memicu sorotan tajam dari LSM Pemantau Kebijakan Publik (PKP).

Dinas TPHP Sarolangun menempatkan proyek ini sebagai prioritas utama. Berlandaskan aturan Kementerian Pertanian dengan dukungan TNI, namun pelaksanaannya justru mengabaikan prinsip keterbukaan publik.

Secara hitungan resmi nasional, biaya cetak sawah adalah Rp35 juta per hektare. Untuk target 350 hektare, total anggaran mencapai belasan miliar rupiah, semuanya bersumber dari kas negara. Namun tidak ada satu pun rincian penggunaan, pembagian, maupun alokasi dana yang dipublikasikan di tingkat kabupaten.

Sebanding dengan skala nasional yang mencakup 250.000 hektare senilai Rp8,75 triliun, di Sarolangun justru berjalan dalam ketidakjelasan. Dinas TPHP juga mengajukan permohonan bantuan alat pertanian, namun data lokasi per kecamatan, progres fisik lapangan, hingga laporan kinerja disembunyikan. Pihak dinas berkelit: “baru disampaikan jika data sudah ada”.

UPAYA KONFIRMASI GAGAL TOTAL: KADIS TIDAK BISA DITEMUI
Pimpinan LSM PKP Sarolangun, Atrizal, bersama awak media CAKRA BUANA NEWS Com, mendatangi kantor Dinas TPHP pada Rabu, 9 September 2026 pukul 14.30 WIB untuk menuntut kejelasan. Namun, Kepala Dinas TPHP, Dulmu’i, SP, tidak berada di ruang kerjanya. Upaya menghubungi melalui telepon maupun WhatsApp gagal total—nomor tidak aktif.

Hingga berita ini ditayangkan, Dinas TPHP Sarolangun tetap bungkam, tidak memberikan penjelasan, dan menutup akses informasi terkait proyek raksasa bernilai belasan miliar tersebut.
(Darmawan)