“Dugaan Kuat Korupsi Dana BOS di SMAN 1 Sarolangun, Oknum Kepala Sekolah Diduga Mark-up Anggaran Puluhan Juta”

Sarolangun || Mediacakrabuana.id

Tim Cakrabuananews – menemukan adanya dugaan kuat praktik melanggar hukum dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Sarolangun. Oknum Kepala Sekolah di sekolah tersebut diduga telah melakukan manipulasi dan mark-up penggunaan anggaran BOS tahap 1 Tahun 2024 – 2025 demi meraup keuntungan pribadi.

Penyimpangan Dana BOS di tingkat satuan pendidikan disinyalir menjadi fenomena yang marak, dan kasus di SMAN 1 Sarolangun ini diduga kuat menambah daftar tersebut. Temuan tim Cakrabuana menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran pada Tahap 1 Tahun 2024- 2025, khususnya pada beberapa komponen utama.

Dugaan Mark-up Anggaran Tahun 2024 – 2025 :

Komponen Kegiatan Anggaran yang Dicurigai

1. Kegiatan pemebelajaran & ekstrakurikuler Rp 134. 838. 000 tahun 2024 Tahap 1
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp 144. 136. 000 tahun 2024 tahap 1
3. Kegiatan pemebelajaran & ekstrakurikuler Rp 104. 370. 000 tahun 2025 tahap 1
4. Administrasi kegiatan sekolah Rp 71. 663. 973 tahun 2025 tahap 1
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp 381. 119. 200 tahun 2025 tahap 1

Total anggaran puluhan juta Rupiah pada 5 poin administrasi Kegiatan Sekolah, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sekolah, serta administrasi kegiatan sekolah tersebut dicurigai telah dimanipulasi dengan cara mark-up atau penggelembungan dana, yang menunjukkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengelolaannya.
Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sarolangun selama ini dinilai cenderung tertutup dan kurang transparan. Oknum Kepala Sekolah diduga tidak mengikuti secara ketat petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan Dana BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pedoman resmi.

Menyikapi dugaan penyimpangan serius ini, Tim Cakrabuana mendesak:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Provinsi Jambi untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SMAN 1 Sarolangun terkait dugaan penyelewengan Dana BOS tersebut.

Pihak Berwenang (Inspektorat/Aparat Penegak Hukum dan Kejari) untuk segera melakukan audit mendalam dan forensik terkait seluruh realisasi Dana BOS di SMAN 1 Sarolangun, khususnya pada Tahap I Tahun 2024- 2025.

Tim cakrabuana juga menegaskan kembali, sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Publik (KIP), bahwa dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rekapitulasi perkomponen Dana BOS merupakan Dokumen Terbuka atau data publik. Sekolah berkewajiban membuka akses dokumen tersebut apabila terdapat kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana.

”Masyarakat berhak mengakses dokumen tersebut. Jika ada indikasi penyimpangan, sekolah tidak boleh menutupi. Keterbukaan adalah kunci untuk memberantas praktik korupsi,” tutup Tim Cakrabuana

Hingga berita ini diterbitkan, Pihak Sekolah SMAN 1 Sarolangun belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan Kuat Korupsi Dana BOS SMAN 1 Sarolangun tersebut.

SUNANDI NADI

“TANGKAP KABID DISKOMINPO SANTIK KAB. BEKASI DIDUGA RAMPOK UANG AWAK MEDIA”

KAB. BEKASI || MEDIACAKRABUANA

Ali Sopyan Relawan Rambo ( Rakyat Membela Prabowo ) kab. Bekasi angkat bicara terkait Pengaduan masyarakat kepada Inspektorat sehingga mengguncang kerjasama Media padaDiskominfo santik ,adapun Pengaduan tersebut menyoroti kegiatan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.

Dalam laporan itu disebutkan, pelaksanaan kerja sama media melalui sistem e-katalog diduga terjadi penayangan advertorial berulang atau Ganda tayang. Modusnya, media hanya dibayar untuk dua kali tayang , namun konten bisa muncul hingga empat kali tayang. Bahkan, ada kasus media yang hanya melakukan satu kali tayang, namun tercatat ditayangkan hingga empat kali. Hal tersebut di lakukan oleh gerombolan pejabat rampok sehingga Relawan Rambo Nusantara kab. Bekasi mendesak KPK.RI Untuk menangkap pejabat bangsat di lingkaran Pemda bekasi yang di duga keras sarat dengan pejabat koruptor. Yang mengangkangi program persiden RI ke 8 Prabowo Subianto

Ironisnya Pada Tahun Anggaran 2023, nilai anggaran mencapai Rp4.410.000.000 dengan realisasi Rp4.396.168.000. Namun, jika dihitung tanpa penayangan berulang, realisasi seharusnya hanya sekitar Rp1.113.030.000. Dugaan tayang berulang membuat nilai realisasi melonjak menjadi sekitar Rp2.833.825 .000

Hal serupa juga terjadi pada Tahun Anggaran 2024. Dari total anggaran Rp3.900.000.000 dengan realisasi Rp3.835.699.000 , jika dihitung tanpa tayang berulang, pembayaran diperkirakan hanya sekitar Rp1.250.869.000. Namun, akibat dugaan tayang berulang, realisasi mendekati Rp3.192.272.000.
Menariknya, pada Tahun Anggaran 2025, laporan menyebut tidak ditemukan lagi penayangan berulang dalam kerja sama media.

Masyarakat kini mendesak adanya audit menyeluruh dan transparansi penggunaan anggaran publik, guna memastikan pengelolaan dana daerah berjalan akuntabel dan bebas dari praktik penyimpangan.

Sementara itu Rhamdan Nurul Ikhsan Kabid Informasi Komunikasi Publik pada Diskominfosantik belum lama ini mengatakan itu hanya kesalahan tehknis saja. .

( Redaksi)

Wabup Muba Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas dan Kesehatan Selama Ramadhan

Palembang –Cakrabuana id

Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, suasana penuh harap dan kebersamaan mulai terasa di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pun menyambut momen tersebut dengan mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, serta kepedulian sosial.

Dalam suasana penuh keberkahan itu, Wakil Bupati Musi Banyuasin, KH. Abdur Rohman Husen atau yang akrab disapa Kyai Rohman, menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriah kepada seluruh umat Muslim.

Kyai Rohman yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Musi Banyuasin itu mengajak masyarakat menjadikan momentum Ramadhan sebagai sarana memperkuat keimanan, memperbanyak amal ibadah, serta menumbuhkan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Ia menegaskan, Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momentum memperbaiki diri, memperkuat akhlak, serta meningkatkan kepekaan terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Ramadhan adalah bulan pendidikan bagi jiwa. Di sinilah kita dilatih untuk sabar, jujur, dan peduli. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai kesempatan memperbanyak kebaikan dan menebar manfaat bagi sesama,” ujar Kyai Rohman.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana yang kondusif, saling menghormati, serta memperkuat kebersamaan dalam kehidupan sosial di Musi Banyuasin.

“Kita ingin Ramadhan di Musi Banyuasin berlangsung aman, damai, dan penuh kebersamaan. Perkuat ukhuwah, jaga toleransi, serta ciptakan lingkungan yang harmonis,” tambahnya.

Selain itu, Kyai Rohman mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa, serta bijak dalam beraktivitas agar ibadah tetap berjalan optimal.

Ia juga berharap momentum Ramadhan dapat menjadi energi positif dalam mendukung pembangunan daerah, dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang semakin kuat.

“Semoga Ramadhan tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, serta memperkuat persatuan kita semua dalam membangun Musi Banyuasin yang religius, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.

Ucapan tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung kehidupan keagamaan masyarakat serta menciptakan suasana yang kondusif selama bulan suci Ramadhan. (Harto)

“Program Bupati Purwakarta BPJS Ketenagakerjaan Di Indikasi Tidak Maksimal”

Purwakarta. Jabar || Mediacakrabuana.id

Di tahun sebelumnya Pemkab Purwakarta Bersama BPJS ketenagakerjaan Resmi meluncurkan Program Universal Coverage Jamsostek, di Bale Sawala Yudistira 2025.

Namun, Kegiatan ini suatu langkah awal dalam memperluas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Para Pekerja Non-Formal.

Saat, Bupati Purwakarta Saepul Bahri mengumumkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Program tersebut didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Bentuk,Komitmen Bupati Purwakarta Saepul Bahri dalam memberikan perlindungan kerja bagi mereka yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial ungkap Saepul Bahri Bupati Purwakarta.

Di beberapa bulan, Diskominfo Purwakarta memberikan link pendaftaran Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang harus di isi data data, untuk terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan 2025.

Dalam pergantian tahun , Diskominfo Purwakarta memberikan link kembali untuk penerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang sudah selesai dan di berikan masing masing mendapatkan tersebut.

Anehnya,salah satu awak media mempertanyakan kenapa kami tidak mendapatkan kartu BPJS ketenagakerjaan, sedangkan kami mengisi from web yang di berikan Diskominfo Purwakarta,tapi tidak ada atau tidak mendapatkan ungkapnya.

Masih dilokasi diskominfo Purwakarta,salah satu Bagian Pengelolaan data Berinisial R mengatakan bahwa tidak ada datanya terhadap kami ungkap R.

“Coba saja pertanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan saya berikan nomor nya tersebut ucap R.

Akhirnya awak media mencoba konfirmasi Jumat,13/2/2026 terhadap pihak BPJS Ketenagakerjaan Berinisial H, mengatakan bahwa kami hasil data yang diberikan oleh diskominfo Purwakarta ucapnya.

Namun, kalau mau saya cek datanya,apakah terdata atau tidak di BPJS Ketenagakerjaan, silahkan dikirim ke kami tegasnya H

Saat data tersebut, dikirim terhadap pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Diskominfo Purwakarta sama sekali tidak ada kelanjutan dan informasi apapun.

Pihak Diskominfo Purwakarta R menjelaskan coba tolong di cek lagi,atau pertanyakan saja ke kadis Kominfo ujar R.

Awak mediapun, memperjelas bahwa saat pihak diskominfo Purwakarta memberikan link BPJS ketenagakerjaan kami sudah mengisi dua kali from online.

Hal tersebut,tidak mungkin tidak ada data yang terisi,karena situs tersebut hanya bisa membuka dari pihak diskominfo Purwakarta untuk pengajuan ke BPJS Ketenagakerjaan, yang tidak masuk logis kalau kami tidak mengisi from online tersebut ungkapnya.

Terlihat dalam pelaksanaan kinerja diskominfo Purwakarta diduga masih lemahnya dalam informasi dan juga dugaan kuat hanya pilihan saja,dan juga mengangkangi Program Bupati Purwakarta.

Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap Kadis Kominfo Purwakarta, untuk pernyataan resmi( To/ Ridho )

“Tuduhan Pengalihan Kernel di Tapung Isapan Jempol, Pemilik Gudang Sebut Narasi “Video Usang” Sengaja Digoreng!”

KAMPAR – MEDIACAKRABUANA.ID

Pemilik gudang di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, berinisial DM, angkat bicara terkait pemberitaan miring yang menyudutkan usahanya terkait dugaan pengalihan inti sawit (kernel) milik PTPN IV. (16/02/2026).

Dengan nada bicara tinggi dan tegas, DM menyebut narasi yang dibangun sejumlah pihak adalah asumsi prematur yang dipaksakan dan cenderung menjurus pada pembunuhan karakter.

Menanggapi isu panas tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) dilaporkan telah turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. Hasilnya? Zonk.

Tidak ditemukan satu butir pun inti sawit (kernel) sebagaimana yang dituduhkan dalam pemberitaan sebelumnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa gudang tersebut hanya berisi tumpukan Cangkang Sawit (Palm Kernel Shell), yang secara nilai ekonomi dan legalitas jauh berbeda dengan inti sawit.

“Silakan cek, jangan bicara pakai asumsi di balik meja. APH sudah turun, dan faktanya yang ada hanya cangkang sawit. Kalau tidak mengerti perbedaan kernel dan cangkang, sebaiknya belajar dulu sebelum menyebar narasi yang menyesatkan publik,” cetus DM saat dikonfirmasi, Senin (16/02).

DM menyayangkan adanya penyebaran potongan video atau foto yang dijadikan dasar tuduhan. Ia menegaskan bahwa dokumentasi yang beredar kuat dugaan adalah rekaman lama (file lawas) sekitar dua bulan lalu yang sengaja dimunculkan kembali oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kegaduhan.

“Itu video dua bulan lalu! Saat ini sama sekali tidak ada aktivitas seperti yang dituduhkan. Menggunakan video usang untuk menghakimi kondisi hari ini adalah bentuk jurnalisme dangkal yang sangat merugikan,” tegasnya dengan nada pedas.

Terkait tuduhan keterlibatan dalam sindikat penggelapan aset negara atau kerugian BUMN, DM memperingatkan semua pihak agar tidak bermain api dengan data yang tidak valid.

“Jangan mencoba membenturkan usaha masyarakat dengan aparat atau instansi negara lewat opini yang dipelintir. Kami menghormati hukum, tapi kami tidak akan tinggal diam jika difitnah dengan data sampah,” tambahnya.

Hingga saat ini, kondisi di lokasi terpantau kondusif dan tidak ditemukan adanya aktivitas ilegal. Fakta bahwa yang tersedia hanya tumpukan cangkang sawit secara otomatis mematahkan seluruh spekulasi mengenai “pengalihan muatan” atau “penyamaran tonase” yang sebelumnya dituduhkan secara keji. (Tim Redaksi).

Key Giffary Puteri Anak Indonesia Pariwisata 2024, Ucapkan Selamat Puasa Ramadhan

​Palembang, – Cakrabuana id

Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 H, Runner-up 1 Puteri Anak Indonesia Pariwisata 2024, Maylafazza Alkayla Giffary, mengirimkan pesan hangat dan inspiratif bagi seluruh umat Muslim di dunia. Gadis berbakat asal Palembang yang akrab disapa Key ini mengajak kaum muda untuk menjadikan momen puasa sebagai ajang transformasi diri yang positif.

​Dalam keterangannya di Palembang, Selasa (17/02/2026), Key menyampaikan bahwa Ramadan bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga, melainkan momentum emas untuk memperkuat empati dan kepedulian sosial.

​”Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat Muslim. Mari kita jadikan bulan yang penuh berkah ini sebagai waktu untuk mengasah kualitas diri, menebar kasih sayang, dan menjaga kerukunan antarsesama,” ujar Key dengan penuh antusias.

​Sebagai representasi ikon anak di bidang pariwisata, Key menekankan pentingnya menjaga perilaku positif (good manners) yang mencerminkan nilai luhur bangsa selama bulan suci.

Menurutnya, Ramadan adalah saat yang tepat bagi generasi muda untuk:
– ​Meningkatkan Literasi Budaya: Mengenal lebih dalam tradisi lokal Ramadan di berbagai daerah di Indonesia.
– ​Aksi Sosial Kreatif: Memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan kebaikan dan kampanye kemanusiaan.
– ​Disiplin Diri: Melatih kesabaran dan manajemen waktu antara ibadah, belajar, dan aktivitas kreatif.
​
​Kehadiran Key sebagai tokoh inspiratif cilik membuktikan bahwa usia bukan hambatan untuk memberikan dampak positif. Sejak dinobatkan sebagai Runner-up 1 Puteri Anak Indonesia Pariwisata 2024, ia aktif mempromosikan destinasi wisata tanah air dengan gaya yang segar dan edukatif bagi anak-anak seusianya.

​Melalui momentum Ramadan ini, Key berharap seluruh anak Indonesia dapat terus berkarya dan menjadi “duta kebaikan” di lingkungan masing-masing.

​”Puasa adalah sekolah kehidupan. Semoga kita semua keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih peduli terhadap sesama,” pungkasnya. Harto

Masyarakat Sukosari tumpah ruah laksanakan pawai obor sambut Ramadhan

Palembang, – Cakrabuana id

Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M, Ratusan Jamaah Masjid Alhuda Sukosari sekitar melaksanakan Pawai obor yang dikawal Personil PJR Dit lantas Polda Sumsel guna pengamanan dan memberikan rasa nyaman pada kegiatan pawai obor di wilayah RT 015 Kelurahan Talang Kelapa Kampung Sukosari Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang Senin (16/2/2026) pukul 20.00 WIB.

Kegiatan diawali dari titik kumpul di depan Masjid Almakmur komplek perumahan Grand Permai Kelurahan talang kelapa Kecamatan Alang Alang lebar Palembang Rombongan pawai obor kemudian melintasi perumahan Grand Permai Jalan Sukosari dan finish dimasjid Alhuda Kampung Sukosari

Sesampainya ratusan peserta pawai obor tersebut acara semakin seru dan menarik tatkala disambut grup Rebana ibu ibu Pengajian Masjid Al-Huda kampung Sukosari Palembang yang ikut memeriahkan dalam menyambut Ramadhan 1447 H dengan tembang tembang religi.

Pengamanan dilakukan Personil PJR Dit lantas Polda Sumsel dengan dukungan panitia pelaksana, serta partisipasi warga masyarakat. Kegiatan pawai obor tersebut diselenggarakan oleh Masjid Al Huda berkerjasama Remaja Masjid dan Tahfiz quran Alhuda serta jamaah Masjid Al-Huda, masjid Almakmur dan Masjid Alharomain sebagai bagian dari tradisi menyambut Ramadhan.

Panit PJR Dit lantas Polda Sumsel Ipda Yoegi Patriosa didampingi Aipda Rahmadi menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan keagamaan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Kami memastikan setiap kegiatan masyarakat, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadhan, dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan ini juga sebagai langkah preventif guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,dan Polri bersama masyarakat” ujar Yoegi

Ipda Yoegi Patriosa menambahkan bahwa petugas tidak hanya fokus pada pengamanan peserta pawai, tetapi juga memastikan kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan masyarakat sepanjang rute yang dilalui. “Kami mengutamakan keselamatan peserta pawai dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, kami melakukan deteksi dini dan pencegahan dini untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi Call Center 110 ,” jelas Ipda Yoegi Patriosa

Secara keseluruhan, kegiatan pawai obor berlangsung lancar, aman, dan kondusif, mencerminkan sinergi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan dengan penuh khidmat dan kebersamaan. Harto

“DUGAAN GEROMBOLAN KORUPTOR BERJEMAAH DI LINGKARAN PEMKAB LAHAT SUMSEL”

LAHAT SUMSEL MEDIACAKRABUANA.ID

.Ali Sopyan Wakil Ketua umum IWO Indonesia dan Kepala Divisi Investigasi Tim Gabungan media Pemburu Fakta mendesak Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti dan periksa SKPD di Provinsi Sumatera Selatan dari hasil rekomendasi temuan BPK tersebut, Teģas Ali Sopyan.

“Dengan adanya rekomendasi temuan dari BPK terkait anggaran Perjalanan SKPD Pemdaprov Sumatera Selatan, kami mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti temuan tesebut, tegas Ali Sopyan, pada Selasa 17/02/2026

Pemkab Lahat pada tahun 2023 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa, Belanja
Hibah, dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp745.494.466.663,00,
Rp216.969.542.248,00, dan Rp1.164.843.031.374,00 dengan realisasi masing-masing
sebesar Rp645.613.816.353,02, Rp209.272.541.406,00, dan Rp1.110.490.579.102,25 atau
sebesar 86,60%, 96,45%, dan 95,33% dari anggaran.
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen realisasi Belanja Barang dan Jasa,
Belanja Hibah, dan Belanja Modal menunjukkan terdapat tiga SKPD yang menganggarkan
dan merealisasikan kegiatan TA 2023 secara tidak tepat, dengan rincian sebagai berikut.
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Dinas PUPR menganggarkan dan merealisasikan kegiatan Rehab Rumah Dinas Kejari
Kabupaten Lahat sebesar Rp150.000.000,00 pada Belanja Modal Gedung dan
Bangunan. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja
Hibah karena hasil pekerjaan dimaksudkan untuk diserahkan kepada instansi vertikal.
Selain itu, terdapat kegiatan Normalisasi Irigasi Ataran Desa Muara Danau Kecamatan
Tanjung Tebat sebesar Rp193.484.000,00 yang dianggarkan dan direalisasikan belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan
dan direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa karena berupa kegiatan penggalian
sedimen aliran dan tidak terdapat pembangunan struktur bangunan hasil pekerjaan,
sehingga tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Aset Tetap dengan masa manfaat
tertentu yang telah ditetapkan.
b. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP)
Dinas PRKPP menganggarkan dan merealisasikan Belanja Modal Tanah berupa
kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur’an di Desa
Ulak Lebar Kecamatan Lahat sebesar Rp150.000.000,00 dan kegiatan pengadaan
tanah untuk Relokasi Korban Banjir Desa Keban Agung Kecamatan Mulak Sebingkai
sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Hibah karena pengadaan tanah tersebut ditujukan untuk
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
c. Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menganggarkan dan merealisasikan Belanja
Modal Gedung dan Bangunan untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana
olahraga pada lahan milik Pemerintah Desa dan Polisi Resort Kabupaten Lahat serta akan diserahterimakan kepada pihak terkait sehingga seharusnya dianggarkan pada
Belanja Hibah. Rincian kegiatan pembangunan dan rehabilitasi tersebut disajikan pada
tabel berikut.
Tabel 2. Kegiatan Belanja Modal TA 2023 yang substansinya Belanja Hibah pada Dispora
No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
1
Rehab Pembangunan Lapangan Tenis Polres
Lahat
192.418.431,00
188.318.000,00

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

1. ( Redaksi)

DEMOKRASI TELAH SEKARAT BERGANTI DENGAN PLUTOKRASI DAN OLIGARKI.

Oleh: Saiful Huda Ems.

Banyak orang sepertinya tidak sadar, bahwa negara ini telah bergeser dari negara Demokrasi ke Plutokrasi dan Oligarki dalam waktu yang bersamaan. Karenanya meskipun warga negara Indonesia ini turut aktif dalam memberikan suaranya di setiap Pemilu, suaranya kemudian terhenti setelah para pejabat negara dilantik.

Disini berarti Pemilu hanya sebagai syarat formalitas saja, untuk bisa dikatakan Indonesia sebagai penganut Demokrasi. Padahal kenyataannya tidak, setelah Pemilu selesai urusan negara ini kemudian diserahkan dan dikendalikan oleh plutokrat, atau orang yang memiliki kekuasaan karena kekayaannya.

Bukan bermaksud untuk menggurui, melainkan saya hanya mengingatkan sebagian masyarakat awam saja, biar apa yang saya tulis ini bisa dengan mudah difahami oleh semua orang dari berbagai kalangan. Bahwa istilah Plutokrat ini berasal dari kata Yunani, yakni ploutos yang berarti kekayaan dan kratos yang bermakna kekuasaan. Jadi, Plutokrat adalah penguasa yang berkuasa karena uang atau kekayaan.

Plutokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan, dimana kekuasaan dikendalikan oleh orang-orang kaya. Dan dalam sistem ini kebijakan cenderung menguntungkan kelompok kaya (para pemodal), atau orang dengan kekayaan besar punya pengaruh politik kuat di masyarakat. Karenanya, dalam sistem ini mereka yang memiliki uang banyak, akan lebih didengar dan berperan daripada suara rakyat biasa.

Olehnya, jangan pernah heran kenapa Presiden Prabowo yang berpidato menggebu-gebu mau melawan Oligark yang jahat dan yang telah mencuri kedaulatan rakyat, beberapa jam setelah itu Presiden Prabowo Subianto kok tiba-tiba malah mengadakan pertemuan khusus dengan para Oligark.

Ini seperti yang saya katakan di atas, bahwa negara ini sudah bergeser dari Demokrasi ke Plutokrasi. Dan Presiden Prabowo sangat memahami pentingnya kedudukan orang-orang kaya, pemodal besar yang sebelumnya ia sumpahi mau dilawannya karena telah mencuri kedaulatan rakyat itu.

Oh ya, biar lebih jelas lagi saya ingin sedikit menjelaskan perbedaan antara Sistem Plutokrasi dan Oligarki. Karena plutokrasi dan oligarki seringkali dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda.

Begini: Jika Plutokrasi bermakna kekuasaan dipegang oleh orang-orang kaya (pemodal besar/konglomerat), maka Oligarki yang berasal dari kata Oligo yang bermakna sedikit, adalah kekuasaan yang dipegang oleh sedikit orang. Ia bisa dari kalangan keluarga, militer atau elite partai politik. Namun dalam sistem Oligarki ini, yang berkuasa tidak harus orang kaya/konglomerat. Bisa saja ia bukan dari orang kaya raya (konglomerat), namun diperalat oleh orang atau kelompok kaya raya (konglomerat).

Kata-kata Oligarki ini sangat populer di masa Pemerintahan Jokowi dan berlanjut di masa Pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab ketika itu banyak analis politik yang melihat, betapa Jokowi yang bukan dari kalangan konglomerat, telah diperalat oleh para pemodal/konglomerat. Hingga secara tidak langsung pemerintahan Jokowi ketika itu, berada dalam kendali para konglomerat yang kemudian populer disebut dengan Oligark.

Pertanyaannya kemudian, apakah sistem pemerintahan kita ini lebih tepat dikatakan bergeser dari Demokrasi ke Plutokrasi ataukah ke Oligarki? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebetulnya kita cukup memperhatikan siapakah kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh berbagai kebijakan pemerintahan sekarang?

Makan Bergizi Gratis misalnya, yang paling banyak diuntungkan itu orang-orang kaya, atau kelompok pendukung Prabowo dan Jokowi, bukan para siswa atau orang-orang tidak mampu yang mendapatkan jatah seporsi makanan tak lebih dari 15 ribu perhari (kenyataan di lapangan kadang di bawah 10 ribu), maka pastilah sistem pemerintahan kita lebih tepat jika dikatakan sudah bergeser ke Plutokrasi.

Namun jika dilihat dari sedikitnya orang yang mendapatkan keuntungan besar dari seluruh kekayaan alam kita, juga jika dilihat dari terkonsentrasinya kekuasaan politik dan ekonomi hanya terbatas di sedikitnya orang, kelompok suksesor Prabowo dan Jokowi, maka sistem pemerintahan kita lebih tepat bergeser ke Oligarki.

Jadi memang agak membingungkan dikotomi antara Plutokrasi dan Oligarki di negeri ini, karena kedua-duanya terdapat unsur yang sama (Plutokrasi dan Oligarki) di negeri ini. Namun satu hal yang pasti, di negeri ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, Demokrasi bisa dikatakan telah sekarat mau mati dan berganti menjadi Negara yang menjalankan sistem pemerintahan Plutokrasi dan Oligarki dalam waktu yang bersamaan !…(SHE).

16 Februari 2026.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

*Bangun Komunikasi Kredibel dan Bernilai, PTBA Sabet Empat Penghargaan Bergengsi di Public Relations Indonesia Awards 2026*

*Yogyakarta, Mediacakrabuana.id

16 Februari 2026 -* PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA meraih empat penghargaan sekaligus dalam ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2026 yang bertemakan “Merajut Narasi dan Memperkuat Reputasi untuk Negeri”.

Dalam ajang apresiasi tahunan yang digelar di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Jumat (13/2/2026), PTBA menerima penghargaan pada Kategori Kanal Digital dengan Sub Kategori Website, Kategori Owned Media dengan Sub Kategori Majalah Enermia Edisi Oktober 2025, Kategori Program PR Sub Kategori Corporate PR dengan nama Program PTBA Wujudkan Energi Tanpa Henti dan terakhir Kategori Program PR Sub Kategori Digital PR dengan Nama Program Energi Tanpa Henti Ke Seluruh Penjuru Negeri.

Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno mengungkapkan, penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi Perusahaan dalam membangun komunikasi korporasi yang strategis, kredibel dan relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa komunikasi yang terencana, konsisten, dan berbasis nilai mampu memperkuat reputasi Perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam merajut narasi yang kuat dan bermakna. Ia percaya bahwa narasi yang dibangun dengan integritas dan transparansi akan menghadirkan kepercayaan publik.

“Ke depan, PTBA akan terus menghadirkan komunikasi yang adaptif, inovatif, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” terang Eko.

Pencapaian di PRIA 2026 ini semakin menegaskan komitmen PTBA untuk terus memperkuat reputasi perusahaan melalui strategi komunikasi yang selaras dengan transformasi bisnis dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Apalagi, PR Indonesia Awards merupakan ajang bergengsi yang telah menjadi tolok ukur dan barometer prestasi bagi para praktisi public relations (PR) di Indonesia sejak 2016. PRIA merupakan wadah bagi para pelaku PR untuk berbagi pengetahuan, menjalin relasi, dan saling menginspirasi serta ajang apresiasi atau penghargaan.

—————–oooooo———————
Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Eko Prayitno
Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam (Persero) Tbk
corsec@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

“Dugaan Kuat Korupsi Dana BOS di SMAN 11 Muaro Jambi, Oknum Kepala Sekolah Diduga Mark-up Anggaran Puluhan Juta”

MUARO JAMBI || MEDIACAKRABUANA.ID

Tim Cakrabuananews – menemukan adanya dugaan kuat praktik melanggar hukum dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAM 11 Muaro Jambi. Oknum Kepala Sekolah di sekolah tersebut diduga telah melakukan manipulasi dan mark-up penggunaan anggaran BOS tahap 1 Tahun 2024 – 2025 demi meraup keuntungan pribadi.

Penyimpangan Dana BOS di tingkat satuan pendidikan disinyalir menjadi fenomena yang marak, dan kasus di SMAN 11 Muaro Jambi ini diduga kuat menambah daftar tersebut. Temuan tim Cakrabuana menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran pada Tahap 1 Tahun 2024- 2025, khususnya pada beberapa komponen utama.

Dugaan Mark-up Anggaran Tahun 2024 – 2025 :

Komponen Kegiatan Anggaran yang Dicurigai

1. Administrasi Kegiatan Sekolah Rp 25. 601. 936 tahun 2025 Tahap 1
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp 40. 727. 200 tahun 2025 tahap 1
3. Pengembangan perpustakaan sekolah Rp 119. 184. 090 tahun 2024 tahap 1
4. Administrasi kegiatan sekolah Rp 25. 195. 572 tahun 2024 tahap 1
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp 41. 300.000 tahun 2024 tahap 1

Total anggaran puluhan juta Rupiah pada 5 poin administrasi Kegiatan Sekolah, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sekolah, serta administrasi kegiatan sekolah tersebut dicurigai telah dimanipulasi dengan cara mark-up atau penggelembungan dana, yang menunjukkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengelolaannya.
Pengelolaan Dana BOS di SMAN 11 Muaro Jambi selama ini dinilai cenderung tertutup dan kurang transparan. Oknum Kepala Sekolah diduga tidak mengikuti secara ketat petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan Dana BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pedoman resmi.

Menyikapi dugaan penyimpangan serius ini, Tim Cakrabuana mendesak:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Provinsi Jambi untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SMAN 11 Muaro Jambi terkait dugaan penyelewengan Dana BOS tersebut.

Pihak Berwenang (Inspektorat/Aparat Penegak Hukum dan Kejari) untuk segera melakukan audit mendalam dan forensik terkait seluruh realisasi Dana BOS di SMAN 11 Muaro Jambi, khususnya pada Tahap I Tahun 2024- 2025.

Tim cakrabuana juga menegaskan kembali, sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Publik (KIP), bahwa dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rekapitulasi perkomponen Dana BOS merupakan Dokumen Terbuka atau data publik. Sekolah berkewajiban membuka akses dokumen tersebut apabila terdapat kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana.

”Masyarakat berhak mengakses dokumen tersebut. Jika ada indikasi penyimpangan, sekolah tidak boleh menutupi. Keterbukaan adalah kunci untuk memberantas praktik korupsi,” tutup Tim Cakrabuana

Hingga berita ini diterbitkan, Pihak Sekolah SMAN 11 Muaro Jambi belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan Kuat Korupsi Dana BOS SMAN 11 Muaro Jambi tersebut.

SUNANDI NADI

“Praktisi Hukum dan Akademisi Sumatera Utara menanggapi KUHP dan KUHAP memberikan harapan baru bagi jalannya sistem di Indonesia.”

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru menurut Guru Besar Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Prof Dr Ansari Yamamah, MA merupakan langkah tepat, guna memberi warna dan ruang bagi penegakan dan penerapan hukum pidana di Indonesia yang didasari kebutuhan, dinamika hukum dan menghilangkan warisan hukum kolonial yang sudah berlangsung lama. Bahkan sejak Indonesia belum merdeka, hukum pidana kolonial menjadi rujukan dalam penerapan pidana.

“Keberanian pemerintah Indonesia dalam menerapkan hukum pidana yang bersumber dari khazanah pemikiran dan kehidupan bangsa Indonesia yang kian tumbuh kesadaran hukum, maka sudah selayaknya beragam produk warisan hukum pidana kolonial yang selama ini hidup subur dalam belantika penerapan hukum pidana Indonesia diakhiri,”ungkap Guru Besar Hukum Islam UINSU, Prof, Dr, Ansari Yamamah, MA yang juga Founder Islam Transitif

Dikatakan, keberanian pemerintah dan DPR RI dalam mengganti pemberlakuan konsep-konsep hukum pidana kolonial dengan penerapan KUHP dan KUHAP yang baru saja diberlakukan, tentu ini membawa angin segar bagi keberlangsungan hukum pidana di Indonesia. Sebab penerapan pasal dan tafsir pidana yang ada di dalamnya, merupakan buah pemikiran kelompok intelektual Indonesia yang disemangati nilai-nilai kebangsaan yang kuat, tentu langkah ini patut diapresiasi..

Sementara Guru Besar Fakultas Hukum (FH) USU, Prof, Dr H Hasim Purba, SH, M.Hum di sela kegiatan diskusi politik, di Sekretariat DPD RI Sumatera Utara kepada media menjelaskan terkait pemberlakuan KUHP dan KUHAP nasional yang baru saja efektif berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 lalu, tentunya memberikan harapan baru bagi jalannya sistem hukum di Indonesia. Sebab, selama ini, Indonesia masih mengadopsi sistem hukum pidana warisan kolonial, sehingga hadirnya KUHP dan KUHAP nasional ini, memberikan arah baru bagi jalannya sistem hukum Indonesia yang lahir dari pemikiran para tokoh hukum dan sebagai bangsa, tentu ini menjadi kebanggaan.

“Kehadiran UU Nomor 1/2023 terhadap lahirnya KUHP dan KUHAP Nasional ini memberikan harapan baru bagi jalannya sistem hukum pidana nasional kita, sebab selama ini kita cenderung masih mengadopsi sistem hukum pidana produk Hindia Belanda. Isi KUHP yang baru ini diatur tentang Restoratif Justice dan pemaafan diantara para pihak, termasuk hukum adat yang hidup ditengah masyarakat (living law), dan tercapainya keadilan secara substansial,”jelasnya.

Pengamat sekaligus Dosen Studi Hukum UISU, Nasrullah, MH, terkait pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru versi Indonesia yang sudah berjalan sudah sepatutnya di apresiasi, artinya hukum pidana Indonesia berani keluar dari dominasi hukum-hukum kolonial yang sangat menguasai panggung hukum nasional. Inilah salah satu karya terbaik para pemikir hukum nasional kita, bahwa mereka mampu mendraf konsep-konsep KUHP dan KUHAP berdasarkan dinamika sosial ditengah bangsa Indonesia. “Kita tahu KUHP dan KUHAP era kolonial dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum yang ada di negeri kita, sebagai pemerhati dan peneliti saya sangat apresiasi keputusan pemerintah ini,”ungkapnya.

Sementara, Ketua Peradi Kota Medan, Dwi Ngai Sinaga SH MH menambahkan, produk ini dianggap sangat berhasil. Pemberlakuan KUHP dan KUHAP tersebut sudah lama dibutuhkan sebab sangat menguntungkan bagi masyarakat. *(Tim)*

“KONSUMSI GAS BUMI 2024 MEMBENGKAK Rp 682,82 MILIAR, BAYANG-BAYANG KUJANG 1A TERHENTI BEROPERASI”

Cikampek || Mediacakrabuana.id

15 Februari 2026– Beban biaya energi kembali menghantui industri pupuk nasional. Sepanjang 2024, konsumsi gas bumi di PT Pupuk Kujang Cikampek tercatat melonjak hingga Rp 682,82 miliar. Kenaikan signifikan ini bukan sekadar angka di atas kertas—ia menjadi sinyal keras atas rapuhnya struktur biaya produksi dan ancaman nyata terhadap keberlanjutan operasional pabrik.

Gas bumi merupakan urat nadi industri pupuk. Lebih dari sekadar bahan bakar, gas adalah bahan baku utama dalam proses produksi amonia dan urea. Ketika biaya gas melonjak, struktur ongkos produksi langsung terdorong naik, menekan margin, dan mempersempit ruang gerak perusahaan.

Sorotan tajam kini mengarah pada Pabrik Kujang 1A, unit produksi senior yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung kapasitas pabrik di Cikampek. Dengan usia instalasi yang tidak lagi muda dan efisiensi yang kalah dibanding teknologi generasi terbaru, beban biaya gas yang membengkak berpotensi membuat operasionalnya tidak lagi ekonomis.

Jika tekanan biaya terus berlangsung tanpa skema kompensasi atau kebijakan harga gas yang lebih kompetitif, risiko penghentian operasi Kujang 1A bukan sekadar wacana. Penghentian itu akan berdampak berantai:

Penurunan kapasitas produksi pupuk nasional

Ketergantungan lebih besar pada impor

Tekanan terhadap ketahanan pangan

Potensi implikasi terhadap tenaga kerja dan ekosistem industri sekitar

Di tengah agenda swasembada pangan dan penguatan industri strategis, kondisi ini menjadi alarm serius. Industri pupuk adalah fondasi sektor pertanian. Ketika fondasi ini diguncang lonjakan biaya energi, dampaknya merambat hingga ke petani dan stabilitas harga pangan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah beban biaya ini berat—melainkan seberapa cepat solusi dihadirkan. Tanpa kebijakan gas industri yang berpihak pada daya saing manufaktur strategis, pabrik-pabrik lama berisiko tersisih oleh tekanan biaya yang tak terkendali.

Lonjakan Rp 682,82 miliar ini bukan sekadar statistik tahunan. Ia adalah peringatan keras: tanpa intervensi konkret, sejarah panjang produksi pupuk di Cikampek bisa memasuki babak baru—babak efisiensi ekstrem, atau bahkan penghentian operasi.

*Siapa aktor dibalik RUMAMBE 2 Karawang: Laporan di Kejati Jabar Terdengar Senyap!*

KARAWANG – MEDIACAKRABUANA.ID

Senyapnya penyidikan dugaan korupsi proyek Jembatan Rumambe 2 dan Peningkatan Jalan Anggadita TA 2024 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) mulai memicu keresahan publik. Aroma busuk dari proyek puluhan miliar ini bukan lagi sekadar isu warung kopi, melainkan dugaan kejahatan struktural yang melibatkan lingkaran elite birokrasi di Kabupaten Karawang.

Langkah Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jabar memanggil deretan nama mentereng mulai dari mantan Kepala Dinas PUPR hingga jajaran bendahara dan ketua Pokja mengonfirmasi satu hal: Ini adalah dugaan korupsi berjamaah.

Aktor utama dibalik “Bancakan” proyek terendus. Daftar panggil Kejati Jabar mencerminkan sebuah mata rantai yang terputus dari hulu ke hilir:

Mantan Kadis PUPR Karawang diduga sebagai pemegang otoritas tertinggi yang merestui skenario. Kasubag keuangan dan bendahara disinyalir penjaga gawang anggaran yang diduga membiarkan aliran dana menguap. Ketua Pokja Pelelangan diduga pintu masuk utama dugaan pengondisian pemenang tender. “Mata-mata” yang diduga justru menutup mata atas spesifikasi yang disunat.

> “Anggaran puluhan miliar yang seharusnya menjadi beton kokoh bagi rakyat, diduga kuat menguap menjadi ‘upeti’ dan ‘fee’ yang dinikmati di ruang-ruang gelap kekuasaan.” ungkap pegiat anti korupsi dimasyarakat, Senin 16 Pebruari 2026.

Kejahatan kemanusiaan dibalik infrastruktur. Korupsi di sektor infrastruktur bukan sekadar kerugian nominal di atas kertas. Ini adalah bentuk pengkhianatan nyata. Ketika kualitas aspal diturunkan dan struktur jembatan dikurangi demi mempertebal kantong pribadi, yang mereka pertaruhkan adalah nyawa warga Karawang.

Setiap rupiah yang dikorupsi dari Jembatan Rumambe 2 adalah pengabaian terhadap hak masyarakat akan mobilitas yang aman. Rakyat membayar pajak dengan keringat, namun diduga dikembalikan dalam bentuk infrastruktur yang rapuh dan “disunat”.

Publik kini bertanya-tanya: Apakah pemanggilan ini hanya drama seremonial agar terlihat bekerja, atau sebuah langkah konkret menuju penetapan tersangka?

Penyidikan yang “senyap” seringkali berakhir dengan antiklimaks. Kejati Jabar tidak boleh membiarkan kasus ini menguap tertiup angin politik. Siapapun “orang kuat” di belakang proyek ini harus diseret. Apakah berhenti di pejabat teknis, atau mengalir sebagai “dana taktis” ke level yang lebih tinggi. Kembalikan kerugian negara untuk rakyat, bukan sekadar memenjara badan.

Rakyat tidak butuh retorika! Masyarakat Karawang tidak butuh klarifikasi normatif atau janji manis penegakan hukum. Publik butuh wajah-wajah berbaju oranye yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika Kejati Jabar gagal membongkar gurita korupsi di PUPR Karawang ini, maka kepercayaan publik terhadap hukum di Jawa Barat berada di titik nadir. (Red)

“PENYIDIKAN KASUS KORUPSI JEMBATAN RUMAMBE 2 KARAWANG OLEH KEJATI JABAR 2024 SENYAP. MASYARAKAT BERHAK TAHU..!!!!”

Karawang || Mediacakrabuana.id

13 Februari 2026 Gelombang penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Rumambe 2 dan peningkatan Jalan Anggadita Tahun Anggaran 2024 kini menyeret lingkaran pejabat penting di Kabupaten Karawang. Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) resmi memanggil mantan Kepala Dinas PUPR Karawang untuk dimintai keterangan.

Bukan hanya satu nama. Dalam pusaran perkara ini, turut dipanggil:

Kasubag Keuangan Dinas PUPR Karawang

Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Rumambe 2

Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Karawang

Ketua Pokja Pelelangan Pembangunan Jembatan Rumambe 2 dan Peningkatan Jalan Anggadita

Jika dugaan yang beredar benar, maka ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini adalah dugaan korupsi berjamaah — sistematis, terstruktur, dan diduga melibatkan aktor-aktor kunci dari hulu hingga hilir proyek. Dari meja perencanaan, proses lelang, pengawasan, hingga pencairan anggaran.

Anggaran puluhan miliar rupiah yang seharusnya menjelma menjadi jembatan kokoh dan jalan berkualitas diduga berubah menjadi “es teh manis” yang habis diseruput bersama. Uang rakyat — yang dikumpulkan dari pajak dan retribusi — diduga diperlakukan seperti dana pribadi tanpa rasa takut, tanpa rasa malu.

Lebih memprihatinkan lagi, proyek infrastruktur bukan sekadar angka di APBD. Jembatan dan jalan adalah urat nadi ekonomi. Ketika proyek diduga dikondisikan, spesifikasi diturunkan, atau anggaran dimanipulasi, yang dikorbankan bukan hanya kas negara, tapi keselamatan dan masa depan masyarakat.

Pemanggilan oleh Pidsus Kejati Jabar harus menjadi alarm keras: Karawang tidak boleh menjadi ladang bancakan elite birokrasi dan rekanan. Jika terbukti ada pengondisian lelang, mark-up anggaran, atau pembagian fee proyek, maka ini adalah pengkhianatan terang-terangan terhadap amanah publik.

Masyarakat berhak tahu:

Siapa aktor intelektual di balik dugaan skema ini?

Berapa nilai riil kerugian negara?

Apakah aliran dana berhenti di pejabat teknis, atau mengalir lebih jauh?

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan seremonial. Jika bukti cukup, penetapan tersangka harus dilakukan tanpa pandang jabatan. Tidak boleh ada “orang kuat” yang kebal hukum.

Kasus ini adalah ujian bagi Kejati Jawa Barat: berani membongkar hingga ke akar, atau membiarkan publik kembali kecewa?

Karawang sedang menunggu. Dan rakyat tidak butuh klarifikasi normatif. Rakyat butuh keadilan yang nyata.

( Redaksi)

Konsolidasi Besar Alumni UGM, Kagama Sumsel Bidik Peran Lebih Luas

Palembang – Cakrabuana id

H. Joncik Muhammad resmi dilantik sebagai Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Sumatera Selatan oleh Ketua Harian DPP Kagama, Budi Karya Sumadi, dalam pelantikan pengurus daerah dan sejumlah pengurus cabang di Hotel Excelton Palembang, Sabtu (14/02/2026).

Momentum ini menjadi ajang konsolidasi alumni UGM di Sumsel untuk memperkuat peran dan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Joncik Muhammad mengajak seluruh alumni memperkuat silaturahmi dan pengabdian. Ia menegaskan bahwa UGM sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai universitas perjuangan yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa.

“UGM bukan hanya besar karena sejarahnya, tetapi juga karena kontribusi alumninya di berbagai bidang. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi kita semua,” ujarnya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi alumni UGM di Sumatera Selatan yang telah banyak menduduki posisi strategis, dan berharap ke depan Kagama dapat menyiapkan kader-kader pemimpin daerah, termasuk membuka peluang lahirnya Gubernur Sumsel dari alumni UGM.

“Kagama memang bukan organisasi politik, tetapi kita memiliki sumber daya manusia yang memahami dinamika pembangunan. Kita harus siap menghadapi momentum strategis ke depan demi kemajuan Sumatera Selatan,” tegasnya.

Sementara itu, Bendahara Kagama Sumsel, Drs. Alfin Suhada yang juga Ketua PDHI Sumsel, menegaskan kesiapan penuh jajaran pengurus dalam menggerakkan organisasi secara profesional dan berdampak. Ia menyebut Kagama memiliki kekuatan besar dari jejaring alumni lintas profesi mulai dari birokrat, akademisi, pengusaha hingga tenaga profesional yang dapat disinergikan untuk program-program strategis.

“Kami akan memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, mengoptimalkan potensi jaringan alumni, serta menghadirkan program konkret di bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kagama harus hadir sebagai solusi dan mitra pembangunan di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Alfin juga menambahkan, pihaknya akan mendorong program berkelanjutan seperti beasiswa dan pendampingan siswa SMA/SMK agar lebih banyak generasi muda Sumsel dapat menembus UGM, serta kegiatan pengabdian masyarakat berbasis keilmuan dan profesi.

“Dengan kolaborasi yang solid dan semangat gotong royong, kami optimistis Kagama Sumsel mampu memberi manfaat luas, memperkuat kualitas SDM, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah,” pungkasnya.Harto

“Waspada Saat Membeli Bolu Gulung Strobery di Hypermart Lippo Plaza Lubuklinggau, Diduga Sudah Berjamur”

Lubuklinggau – Mediacakrabuana.id

Salah satu pengunjung tenant Hypermart Lubuklinggau yang berada di Lippo Plaza Lubuklinggau, Rizka (32) menuturkan, dirinya terkejut ketika memperhatikan bolu yang akan ia beli sudah berjamur.
“Sudah dipilih, sudah dimasukkan ke keranjang. Namun, saat masih berkeliling belanja kebutuhan lain, tanpa sengaja memperhatikan Bolu yang ada di dalam keranjang saya, pada bagian atas bolu itu terlihat sudah berjamur,” tutur Rizka, Minggu (15/2/2026).

Pada kemasan Bolu Gulung Strobery tersebut terdapat informasi bertuliskan Bolu Gulung Strobery, pack date 11.02.26, used date 17.02.26, unit price Rp30.900/pcs, Hypermart Lubuklinggau, serta terdapat stiker Halal MUI Nomor: 00200103450420, dan stiker Bake Mart.

Di permukaan Bolu Gulung Strobery yang berwarna coklat tersebut, nampak begitu jelas beberapa bintik-bintik berwarna hitam dan abu-abu yang diduga mulai membentuk koloni spora.

Badan Pangan AS (USDA) tidak menyarankan untuk mencoba-coba mengonsumsi roti berjamur, meski hanya ada beberapa titik jamur yang terlihat pada roti.

Mengutip Eating Well, pertumbuhan jamur pada roti bisa menyebar sampai ke bagian dalam roti. Dengan begitu, saat kamu menemukan titik-titik keabuan pada roti, maka kemungkinan besar jamur telah menyebar ke sebagian besar roti tanpa terlihat dengan jelas.

Berikut beberapa efek makan roti berjamur, mengutip Medicine Net.

1. Keracunan
Konsumsi roti berjamur dapat mengakibatkan keracunan makanan. Reaksi tubuh setelah mengonsumsinya bisa berupa tubuh akan merasa mual, muntah, diare, hingga sakit kepala. Tingkat keparahan reaksi keracunan ini tentu saja bergantung pada kondisi tubuh masing-masing. Bisa ringan dan bisa juga parah.
2. Reaksi alergi
Konsumsi jamur atau menghirup spora jamur bisa memicu reaksi alergi. Kondisi ini biasanya ditandai dengan masalah pernapasan seperti serangan asma, batuk, dan bersin.
Kamu perlu berhati-hati jika sampai mengalami mengi atau kesulitan bernapas yang parah. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah lebih berisiko mengalami komplikasi yang mengancam jiwa.
Demikian penjelasan mengenai reaksi tubuh saat makan roti berjamur. Hindari roti berjamur untuk mencegah reaksi-reaksi di atas. Dikutip dari artikel detikfood, “Tak Sengaja Makan Roti Berjamur? Ini Reaksi yang Terjadi pada Tubuh” selengkapnya https://food.detik.com.

“Akhirnya kami tidak jadi beli Bolu Gulung Strobery itu, dan kami batalkan membeli dan dikembalikan saat di meja kasir. Saat itu, saya juga menyampaikan kepada kasir, tidak jadi membeli karena sudah berjamur. Ia berharap, Bolu tersebut tidak lagi dipajang pada etalase kue, dan terbeli oleh pengunjung lainnya,” tegas Rizka.

Dugaan Kuat Korupsi Dana BOS di SDN Krani Jaya Musi Rawas Utara, Oknum Kepala Sekolah Diduga Mark-up Anggaran Puluhan Juta

Musi Rawas Utara, || Mediacakrabuana.id

Tim Cakrabuananews – menemukan adanya dugaan kuat praktik melanggar hukum dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Krani Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara. Oknum Kepala Sekolah di sekolah tersebut diduga telah melakukan manipulasi dan mark-up penggunaan anggaran BOS tahap 1 Tahun 2024 – 2025 demi meraup keuntungan pribadi.

Penyimpangan Dana BOS di tingkat satuan pendidikan disinyalir menjadi fenomena yang marak, dan kasus di SDN Krani Jaya ini diduga kuat menambah daftar tersebut. Temuan tim Cakrabuana menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran pada Tahap 1 Tahun 2024- 2025, khususnya pada beberapa komponen utama.

Dugaan Mark-up Anggaran Tahun 2024 – 2025 :

Komponen Kegiatan Anggaran yang Dicurigai

1. Administrasi Kegiatan Sekolah Rp 31.253.000 tahun 2024 Tahap 1

2. Administrasi Kegiatan sekolah Rp 44.158.00 tahun 2025 tahap 1

Total anggaran puluhan juta Rupiah pada 2 poin administrasi Kegiatan Sekolah tersebut dicurigai telah dimanipulasi dengan cara mark-up atau penggelembungan dana, yang menunjukkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengelolaannya.
Pengelolaan Dana BOS di SDN Krani Jaya selama ini dinilai cenderung tertutup dan kurang transparan. Oknum Kepala Sekolah diduga tidak mengikuti secara ketat petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan Dana BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pedoman resmi.

Menyikapi dugaan penyimpangan serius ini, Tim Cakrabuana mendesak:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SDN Krani Jaya terkait dugaan penyelewengan Dana BOS tersebut.

Pihak Berwenang (Inspektorat/Aparat Penegak Hukum) untuk segera melakukan audit mendalam dan forensik terkait seluruh realisasi Dana BOS di SDN Krani Jaya, khususnya pada Tahap I Tahun 2024- 2025.

Tim cakrabuana juga menegaskan kembali, sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Publik (KIP), bahwa dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rekapitulasi perkomponen Dana BOS merupakan Dokumen Terbuka atau data publik. Sekolah berkewajiban membuka akses dokumen tersebut apabila terdapat kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana.

”Masyarakat berhak mengakses dokumen tersebut. Jika ada indikasi penyimpangan, sekolah tidak boleh menutupi. Keterbukaan adalah kunci untuk memberantas praktik korupsi,” tutup Tim Cakrabuana

Hingga berita ini diterbitkan, Pihak Sekolah SDN Krani Jaya belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan Kuat Korupsi Dana BOS SDN Bina Karya tersebut.

Cakra

Dugaan Kuat Korupsi Dana BOS di SDN Bina Karya Musi Rawas Utara, Oknum Kepala Sekolah Diduga Mark-up Anggaran Puluhan Juta

Musi Rawas Utara || Mediacakrabuana.id

Tim Cakrabuananews – menemukan adanya dugaan kuat praktik melanggar hukum dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN bina Karya, Kabupaten Musi Rawas Utara. Oknum Kepala Sekolah di sekolah tersebut diduga telah melakukan manipulasi dan mark-up penggunaan anggaran BOS tahap 1 Tahun 2024 – 2025 demi meraup keuntungan pribadi.

Penyimpangan Dana BOS di tingkat satuan pendidikan disinyalir menjadi fenomena yang marak, dan kasus di SDN Bina Karya ini diduga kuat menambah daftar tersebut. Temuan tim Cakrabuana menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran pada Tahap 1 Tahun 2024- 2025, khususnya pada beberapa komponen utama.

Dugaan Mark-up Anggaran Tahun 2024 – 2025 :

Komponen Kegiatan Anggaran yang Dicurigai

1. Administrasi Kegiatan Sekolah Rp 23.335.000 tahun 2024 Tahap 1

2. Administrasi Kegiatan sekolah Rp 41.111. 300 tahun 2025 tahap 1

Total anggaran puluhan juta Rupiah pada 2 poin administrasi Kegiatan Sekolah tersebut dicurigai telah dimanipulasi dengan cara mark-up atau penggelembungan dana, yang menunjukkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengelolaannya.

Pengelolaan Dana BOS di SDN Bina Karya selama ini dinilai cenderung tertutup dan kurang transparan. Oknum Kepala Sekolah diduga tidak mengikuti secara ketat petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan Dana BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pedoman resmi.

Menyikapi dugaan penyimpangan serius ini, Tim Cakrabuana mendesak:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SDN Bina Karya terkait dugaan penyelewengan Dana BOS tersebut.

Pihak Berwenang (Inspektorat/Aparat Penegak Hukum) untuk segera melakukan audit mendalam dan forensik terkait seluruh realisasi Dana BOS di SDN Bina Karya, khususnya pada Tahap I Tahun 2024- 2025.

Tim cakrabuana juga menegaskan kembali, sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Publik (KIP), bahwa dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan rekapitulasi perkomponen Dana BOS merupakan Dokumen Terbuka atau data publik. Sekolah berkewajiban membuka akses dokumen tersebut apabila terdapat kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana.

”Masyarakat berhak mengakses dokumen tersebut. Jika ada indikasi penyimpangan, sekolah tidak boleh menutupi. Keterbukaan adalah kunci untuk memberantas praktik korupsi,” tutup Tim Cakrabuana

Hingga berita ini diterbitkan, Pihak Sekolah SDN Bina Karya belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan Kuat Korupsi Dana BOS SDN Bina Karya tersebut.

Cakra

*Kasdim 0418/Palembang Dampingi Kunjungan Kantor Staf Kepresidenan di Empat Lokasi KDKMP yang Rampung 100 Persen*

PALEMBANG, MEDIACAKRABUANA.ID

Dandim 0418/Palembang yang diwakili Kasdim Letkol Inf Dery Septiandi, S.T., M.M., M.Han mendampingi kunjungan Tim Kantor Staf Kepresidenan Ibu Erni Juliana di lokasi KDKMP yang telah selesai 100 persen, Sabtu (14/02/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari peninjauan terhadap empat lokasi KDKMP yang telah rampung seluruhnya 100%.di antara nya KDKMP Plaju ilir, KDKMP Srimulya, KDKMP Talang Aman dan KDKMP Kebun Bunga .

Turut hadir dampingi kegiatan tersebut Danramil 418-03/Plaju Kapten Inf Indra Sakti Ritonga, Danramil-08/Sako
Kapten Inf Indriyansyah, Danramil-06/Kamboja Kapten Inf Zainal Aripin, Danramil-07 Sukarami Mayor Inf Zainuri dan Pasiter Lettu Inf Christian Bambang serta Ketua dan pengurus Koperasi empat lokasi termasuk serta tokoh masyarakat setempat.

Tim Kantor Staf Kepresidenan melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas dan sarana yang telah dibangun. Monitoring dan tanya jawab berkaitan operasional yang telah dilakukan Koperasi sebelum dibangunnya gerai guna memastikan manfaatkan yang dirasakan secara oleh masyarakat.

Dandim 0418/Palembang Letkol Arh Erik Novianto, S.Sos melalui Kasdim menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung percepatan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami dari Kodim 0418/Palembang siap bersinergi dan mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran kami juga untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran,” ujar Kasdim.

Kasdim juga menambahkan bahwa kolaborasi antara TNI, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Palembang. Harto