www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News    
Beranda blog

“ARMADA AGKUTAN BATU BARA PT MME DI BEKINGI, OKNUM POLISI MALING TERIAK MALING”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“ARMADA AGKUTAN BATU BARA PT MME DI BEKINGI, OKNUM POLISI MALING TERIAK MALING”

MUARA ENIM, SUMSEL MEDIACAKRABUANA.ID

Puluhan warga Desa Pulau Panggung Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Warga melakukan aksi penyetopan terhadap iring-iringan truk angkutan hauling batubara milik PT MME pada Rabu (7/10/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Ternyata ada pak coklat yang mengawalnya sebut saja maling teriak maling Repot Masi mental tempe belum berjan terbukti.

Truk angkutan yang bergerak dari PT MME Darmo menuju PT MME Pulau Panggung Enim tersebut terpaksa gigit jari dan diminta memutar balik oleh massa yang telanjur berang akibat tidak adanya transparansi dari pihak manajemen perusahaan.

Menurut keterangan warga setempat, aksi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat karena pihak PT MME dinilai belum melakukan sosialisasi sama sekali mengenai aktivitas lintasan angkutan tersebut.

Situasi di lapangan kian diperparah oleh kondisi jalan lintas provinsi yang sedang mengalami penyempitan akibat proyek perbaikan dan pengaspalan jalan yang tengah berjalan.

Kehadiran armada batubara di tengah proyek pengaspalan ini memicu kemacetan panjang di jalur tersebut, sehingga warga berinisiatif menghadang lalu lintas kendaraan tambang demi menghindari dampak kemacetan yang lebih parah.

Padahal saat beroperasi, truk angkutan itu mendapatkan pengawalan dari dua personel kepolisian serta petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muara Enim. Provinsi Sumatera selatan.

Di lokasi kejadian, pihak Dishub Muara Enim yang melakukan pengawalan menjelaskan bahwa aktivitas angkutan tersebut sebenarnya telah mengantongi izin lintasan sementara yang diterbitkan langsung oleh Pemerintah Provinsi. Petugas Dishub menyebut bahwa operasional malam itu masih berstatus uji coba (trial).

Merespons penolakan dari masyarakat, perwakilan Dishub menyatakan akan menyampaikan dinamika lapangan ini kepada pihak manajemen PT MME. Petugas juga menyarankan agar perwakilan warga menyuarakan aspirasi ini secara formal dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Desa (Kades) setempat, untuk kemudian ditindaklanjuti dan dikonfirmasikan langsung kepada pihak perusahaan.

Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di jalan lintas provinsi perlahan kembali normal setelah armada angkutan batubara tersebut bersedia memutar balik menjauhi pemukiman warga.(kabiro and team)

Revitalisasi Paud Assalam, Bersama Masyarakat Sekitar Menumbuhkan Ekonomi Sekitar

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Revitalisasi Paud Assalam, Bersama Masyarakat Sekitar Menumbuhkan Ekonomi Sekitar”

PURWAKARTA , JABAR || MEDIACAKRABUANA.ID

Revitalisasi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan program strategis pemerintah yang berfokus pada pembenahan menyeluruh untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan lebih optimal, aman, dan bermakna.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah secara masif memperbaiki sarana dan prasarana demi mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas.

Langkah maju ditunjukkan oleh Kelompok Bermain (KB) Assalam melalui pelaksanaan proyek revitalisasi fasilitas pendidikan mereka.

Program peningkatan mutu infrastruktur ini mendapatkan respons positif serta dukungan penuh dari berbagai tokoh masyarakat.

Perangkat desa, hingga para orang tua murid.

Revitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan representatif bagi anak-anak usia dini.

Pembenahan mencakup perbaikan ruang kelas, pengadaan alat permainan edukatif (APE) yang lebih modern, serta peningkatan fasilitas sanitasi yang higienis.

Rahman Salah satu tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa pembenahan institusi pendidikan anak usia dini (PAUD) seperti KB Assalam merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi lingkungan mereka.

Menurutnya, fasilitas yang layak akan sangat membantu menstimulasi tumbuh kembang dan karakter anak sejak dini.

Senada Agus, dengan hal tersebut, perwakilan orang tua murid mengaku sangat mengapresiasi proyek ini.

Mereka merasa lebih tenang dan antusias menitipkan anak-anak mereka karena aspek keselamatan dan kenyamanan belajar kini jauh lebih terjamin.

Devi Pihak pengelola KB Assalam berharap, dengan selesainya proyek revitalisasi ini, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, langkah ini diharapkan mampu memotivasi para pendidik untuk terus memberikan layanan edukasi terbaik bagi generasi emas di masa depan.

Yadi ketua P2SP Saat berbincang dengan Media Senin 5/10/2026 Mengatakan Alhamdulillah proyek rehabilitasi berjalan dengan sesuatu harap dari tokoh masyarakat dan Orang tua murid kita mendapatkan bantuan pemerintah 3 ruang rehabilitasi dan 1 ruang gedung baru(RKB) .

Mudah mudahan kita bisa menambah 2 ruang kelas lagi dan itu rencananya swadaya masyarakat lingkungan disini.

Lanjutnya,Yadi mengutarakan Keamanan dan Kenyamanan PAUD dalam Memperbaiki ruang kelas yang rusak agar layak anak.

Fokusnya adalah menghadirkan suasana yang aman, nyaman, dan menggembirakan sehingga anak-anak merasa dihargai dan berani bermimpi.

Sedangkan Ruang Eksplorasi:

Menyediakan ruang gerak yang cukup bagi anak untuk bermain sambil belajar secara aktif

Kami selalu Melibatkan orang tua dan warga sekitar sekolah untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan sekolah PAUD yang berkualitas tegasnya

Insyaallah kita akan menjalankan amanah ini sesuai dengan ketentuan Agar proses belajar mengajar pasca-revitalisasi dapat berjalan secara optimal”. Tutupnya yadi

Keterangan foto : Dalam Pelaksanaan

( Red/ Tslm )

Apdesi Muratara Kepanasan Sebut Berita Dana Desa Opini dan Tanpa Konfirmasi, Padahal Media Kantongi Data Resmi dan Bukti Chat Kades Tak Ditanggapi”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Apdesi Muratara Kepanasan Sebut Berita Dana Desa Opini dan Tanpa Konfirmasi, Padahal Media Kantongi Data Resmi dan Bukti Chat Kades Tak Ditanggapi”

 

MURATARA, Cakrabuana.id –

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali membuat manuver kontroversial. Setelah sebelumnya mengancam akan melaporkan media ke Aparat Penegak Hukum (APH) dengan dalih berita tanpa konfirmasi, kini APDESI Muratara kembali kepanasan dan menyebut pemberitaan Dana Desa di Muratara sebagai “Berita Opini”.

Tudingan tersebut langsung dibantah keras oleh Redaksi Cakrabuana.id. Pasalnya, pemberitaan Dana Desa di Muratara yang dimaksud bukan opini, melainkan *berbasis DATA RESMI*, dan proses konfirmasinya pun sudah dilakukan, namun Kadesnya yang tidak menanggapi.

“Ini logika terbalik bos. Ada DATA dibilang OPINI, sudah KONFIRMASI dibilang TANPA KONFIRMASI. Apdesi Muratara ini harus belajar lagi apa itu jurnalisme data bos,” ujar Pimred Cakrabuana.id, Jumat (09/10/2026).

Bukan Opini Bos, Ini Data Resmi!

Pimred Cakrabuana.id menegaskan, seluruh pemberitaan Dana Desa di Muratara yang tayang di Cakrabuana.id bukan karangan atau opini wartawan, melainkan berdasarkan data resmi yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau APDESI Muratara bilang itu opini, saya tantang tunjukkan di paragraf mana yang opini? Kami punya datanya lengkap bos.”

“Kami punya: 1. Data APBDes 2024, 2. Data APBDes Perubahan 2024, 3. Data Laporan Realisasi APBDes, 4. Data RAB Pembangunan Rabat Beton, 5. Data RAB Jalan Usaha Tani, 6. Foto dan Video kondisi fisik bangunan yang retak dan pecah. Itu DATA bos, bukan OPINI!”

“Opini itu contohnya begini: ‘Kadesnya diduga korupsi Dana Desa’. Kami tidak pernah menulis kalimat opini seperti itu. Yang kami tulis adalah FAKTA berbasis DATA: ‘Berdasarkan APBDes 2024, anggaran Rabat Beton Desa X adalah Rp 267 Juta, namun kondisi di lapangan baru 3 bulan sudah retak dan hancur’. Itu FAKTA bos, bukan OPINI. Publik yang menilai sendiri,” tegasnya.

Bukan Tanpa Konfirmasi, Tapi Kadesnya yang Bungkam!

Selain tudingan opini, APDESI Muratara juga kembali mengulang tudingan lama yakni berita tanpa konfirmasi. Padahal, bukti konfirmasi sudah dikantongi media.

“Kami sudah konfirmasi berulang kali bos. Ini buktinya kami simpan rapi,” ujar Tim Biro Muratara, Andika | Gunadi.

Tim menunjukkan bukti:

1. Tanggal 7 Oktober 2026, Pukul 09:15 WIB: Mengirim WA konfirmasi berisi 5 pertanyaan rinci soal Dana Desa ke Kades yang bersangkutan. Status centang dua biru (read) pukul 09:22 WIB, tanpa balasan hingga deadline tayang 2×24 jam.

2. Tanggal 8 Oktober 2026, Pukul 10:00, 13:00, dan 16:00 WIB: Melakukan 3 kali panggilan telepon, semua tidak diangkat.

3. Tanggal 3 Oktober 2026, Pukul 14:30 WIB: Mendatangi Kantor Desa, Kades tidak ada di tempat dengan alasan perangkat desa sedang keluar.

“Jadi jelas ya bos, bukan tanpa konfirmasi, tapi KONFIRMASI TAK DITANGGAPI. Dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dan Peraturan Dewan Pers No 6 Tahun 2008, jika konfirmasi sudah dilakukan 2×24 jam namun narasumber bungkam, maka demi kepentingan publik, berita berhak tetap ditayangkan dengan mencantumkan kalimat ‘hingga berita ini diterbitkan pihak Kades belum memberikan jawaban’,” jelasnya.

LSM: Kalau Ada Data, Lawan Dengan Data, Bukan Dengan Ancaman APH

Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (GRAKI) Muratara menilai manuver APDESI Muratara yang menyebut berita data sebagai opini adalah bentuk kepanikan dan alergi kritik.

“Ini lucu bos. Wartawan nulis pakai DATA APBDes resmi dari desa sendiri, malah dibilang OPINI. Kalau memang itu OPINI, mana DATA tandingan dari APDESI? Tunjukkan dong APBDes versi Kades, tunjukkan RAB versi Kades, tunjukkan foto bangunan yang bagus versi Kades. Lawan DATA dengan DATA bos, bukan lawan DATA dengan ancaman lapor ke APH.”

“Kalau APDESI Muratara kepanasan dan mau lapor ke APH hanya karena media memberitakan DATA Dana Desa, itu namanya anti transparansi. Dana Desa itu uang rakyat bos, Rp 1 Miliar lebih per desa per tahun, wajar kalau media soroti. Kalau bersih, kenapa harus risih dibilang opini?” tegas Ketua LSM GRAKI.

Cakrabuana.id Siap Adu Data di Dewan Pers

Cakrabuana.id menantang APDESI Muratara untuk menguji kebenaran berita berbasis data tersebut di Dewan Pers, bukan dengan ancaman kriminalisasi ke APH.

“Kami siap adu DATA di Dewan Pers bos. Kami akan bawa semua dokumen APBDes, RAB, Laporan Realisasi, dan bukti foto fisik. Silakan APDESI Muratara juga bawa DATA tandingan. Dewan Pers yang akan menilai mana yang OPINI dan mana yang DATA.”

“Kami tegaskan, sesuai MoU Kapolri dan Dewan Pers No 2 Tahun 2017, sengketa pemberitaan pers itu ranahnya di Dewan Pers, bukan di APH. Dan sesuai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4, pers nasional punya hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi berbasis DATA.”

“Kami tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya untuk APDESI Muratara. Silakan jawab dengan DATA, bukan dengan OPINI dan ANCAMAN APH,” tutup Pimred.

Hingga rilis ini diterbitkan, Ketua APDESI Muratara belum memberikan data tandingan untuk membantah bahwa pemberitaan Dana Desa tersebut adalah opini.

Andika | Biro Muratara
Red – Gunadi

Belum Ada Sosialisasi, Warga Pulau Panggung Enim Setop dan Paksa Putar Balik Truk Hauling Batubara PT MME

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Belum Ada Sosialisasi, Warga Pulau Panggung Enim Setop dan Paksa Putar Balik Truk Hauling Batubara PT MME”

MUARA ENIM – MEDIACAKRABUANA.ID

Puluhan warga Desa Pulau Panggung Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, melakukan aksi penyetopan terhadap iring-iringan truk angkutan hauling batubara milik PT MME pada Rabu (7/10/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Truk angkutan yang bergerak dari PT MME Darmo menuju PT MME Pulau Panggung Enim tersebut terpaksa gigit jari dan diminta memutar balik oleh massa yang telanjur berang akibat tidak adanya transparansi dari pihak manajemen perusahaan.

Menurut keterangan warga setempat, aksi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat karena pihak PT MME dinilai belum melakukan sosialisasi sama sekali mengenai aktivitas lintasan angkutan tersebut.

Situasi di lapangan kian diperparah oleh kondisi jalan lintas provinsi yang sedang mengalami penyempitan akibat proyek perbaikan dan pengaspalan jalan yang tengah berjalan.

Kehadiran armada batubara di tengah proyek pengaspalan ini memicu kemacetan panjang di jalur tersebut, sehingga warga berinisiatif menghadang lalu lintas kendaraan tambang demi menghindari dampak kemacetan yang lebih parah.

Padahal saat beroperasi, truk angkutan itu mendapatkan pengawalan dari dua personel kepolisian serta petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muara Enim.

Di lokasi kejadian, pihak Dishub Muara Enim yang melakukan pengawalan menjelaskan bahwa aktivitas angkutan tersebut sebenarnya telah mengantongi izin lintasan sementara yang diterbitkan langsung oleh Pemerintah Provinsi. Petugas Dishub menyebut bahwa operasional malam itu masih berstatus uji coba (trial).

Merespons penolakan dari masyarakat, perwakilan Dishub menyatakan akan menyampaikan dinamika lapangan ini kepada pihak manajemen PT MME. Petugas juga menyarankan agar perwakilan warga menyuarakan aspirasi ini secara formal dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Desa (Kades) setempat, untuk kemudian ditindaklanjuti dan dikonfirmasikan langsung kepada pihak perusahaan.

Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di jalan lintas provinsi perlahan kembali normal setelah armada angkutan batubara tersebut bersedia memutar balik menjauhi pemukiman warga.(kabiro and team)

( Tim/ Biro )

Dipertanyakan dalam Kasus Ayam Ambunten: Zaini Ditahan, Nama Lain Disebut, Polisi Diminta Transparan

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

” Dipertanyakan dalam Kasus Ayam Ambunten: Zaini Ditahan, Nama Lain Disebut, Polisi Diminta Transparan”

Sumenep,- Mediacakrabuana.id

Penanganan perkara dugaan pencurian hewan (curwan) berupa ayam di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, mulai menuai sorotan publik. Perhatian tersebut mencuat setelah Zaini, warga Ambunten Tengah, ditangkap dan ditahan aparat kepolisian dalam perkara tersebut.

Pihak keluarga mempertanyakan sejumlah hal dalam proses hukum yang sedang berjalan. Mulai dari dugaan kondisi kejiwaan salah satu orang yang disebut sebagai pelaku utama, adanya nama lain yang disebut dalam pengakuan terduga pelaku, hingga persoalan administrasi penangkapan yang diklaim tidak diterima keluarga.

Pihak keluarga Zaini melalui Abd Rahman bahkan mempertanyakan mengapa proses hukum dinilai hanya mengarah kepada satu orang, sementara menurut informasi yang diterima keluarga terdapat beberapa nama lain yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.

Rahman mengatakan, berdasarkan keterangan yang diterima pihak keluarga, seseorang bernama Zainal, yang disebut sebagai salah satu pihak utama dalam perkara tersebut, diduga mengalami gangguan kejiwaan.

“Kalau memang prosesnya dianggap benar dan tidak mengalami gangguan jiwa, pengakuan Zainal menyebutkan ada Tiga orang yang diduga ikut serta. Tapi kenapa hanya satu orang yang masuk dalam perkara dugaan ikut serta ini?” kata Rahman.

Menurutnya, terdapat nama Syafi’i dan Halqi yang juga disebut-sebut berkaitan dengan perkara tersebut. Karena itu, pihak keluarga meminta kepolisian memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan pihak-pihak yang diproses dalam perkara tersebut.

“Kami mempertanyakan kenapa nama-nama yang disebut tersebut tidak diproses atau setidaknya diperiksa secara proporsional. Jangan sampai masyarakat melihat seolah-olah penegakan hukum hanya diarahkan kepada satu orang,” ujarnya.

Dugaan ‘Main Mata’ dengan Oknum Kepala Desa Disorot

Rahman juga melontarkan dugaan adanya hubungan tertentu antara oknum aparat dengan salah seorang kepala desa.

“Kami menduga ada main mata antara pihak Polsek dengan salah satu oknum Kades,” ujarnya.

Justru dengan adanya tudingan tersebut, transparansi proses penyidikan menjadi penting agar seluruh pihak memperoleh penjelasan berdasarkan fakta, alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

Surat Perintah Penangkapan Dipertanyakan

Sorotan berikutnya datang dari Ketua DPC Madas Sedarah Kabupaten Sumenep, Samsuddin.

Ia mempertanyakan kelengkapan administrasi terkait penangkapan Zaini. Menurut Samsuddin, keluarga hanya menerima surat perintah penahanan (Sprinhan), sementara surat perintah penangkapan (Sprinkap) disebut tidak diterima.

“Yang ada cuma surat penahanan (Sprinhan),” terang Samsuddin, Selasa (6/10/2026).

Persoalan ini patut diklarifikasi karena ketentuan hukum acara pidana memang mengatur prosedur penangkapan. Dalam KUHAP yang berlaku sebelumnya, Pasal 18 mengatur bahwa petugas memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan, dan tembusannya diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan.

Nilai Ayam Disebut Hanya Rp200 Ribu, Bagaimana Ketentuan Hukumnya?

Samsuddin juga mempertanyakan dasar penahanan Zaini dengan mengaitkannya dengan ketentuan tindak pidana ringan.

Menurutnya, ayam yang menjadi objek perkara disebut bernilai sekitar Rp.200 ribu.

“Kalau mengacu pada aturan tindak pidana ringan, harga ayam itu hanya sekitar maksimal Rp200 ribu. Nah, acuan yang dipakai penyidik apa?”ujarnya.

“Hal tersebut, kami mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 2 tahun 2012 yang berisi ” jika nilai yang dicuri tidak lebih dari 2.500.000 kasus tersebut umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring) dan pelaku tidak dapat tidak dapat ditahan selama proses penyidikan.” Tukasnya.

Madas Sedarah: Akan Terus Mengawal

Samsuddin menyatakan pihaknya tidak akan berhenti mengawal perkara tersebut.

“Kami akan terus mencari keadilan. Saudara kami di sini diduga menjadi korban dan kami menilai sudah terzalimi,”tegasnya.

Menurutnya, pengawalan tersebut dimaksudkan agar proses hukum berjalan transparan dan seluruh pihak yang disebut dalam perkara mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan hukum.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pihak Polsek Ambunten terkait persoalan ini. Tetapi, media ini akan terus melakukan konfirmasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait utamanya Polsek Ambunten.

Bersambung — Part 1

“ANGGARAN BOS SMPN PULAU KIDAK MURATARA JANGGAL: PENGGELEMBUNGAN PERPUSTAKAAN RP 27,7 JUTA DAN PEMELIHARAAN SAPRAS RP 25,4 JUTA DIPERTANYAKAN”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Anggaran BOS SMPN Pulau Kidak Muratara Janggal: Penggelembungan Perpustakaan Rp 27,7 Juta dan Pemeliharaan Sapras Rp 25,4 Juta Dipertanyakan”

 

“Muratara – Mediacakrabuana.id

Indikasi Penggelembungan Dana BOS di SMPN Pulau Kidak Disorot, Aktivis Minta Audit Menyeluruh

Dugaan praktik penggelembungan dana (mark-up) Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat.

Kali ini, dugaan penyimpangan melanda Kepala Sekolah SMP Negeri Pulau Kidak, kecamatan ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), untuk tahun anggaran 2024 hingga 2025.

​Indikasi penggelembungan anggaran tersebut disinyalir terjadi pada sejumlah item kegiatan pengelolaan dana BOS. Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa rincian anggaran kegiatan yang diduga mengalami keterlanjuran atau penggelembungan dana antara lain:

​Pengembangan Perpustakaan: Rp27.715.100
​Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Administrasi Kegiatan Sekolah: Rp57.043.900
​Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah: Rp25.411.000

​Menyikapi temuan tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (LSM GRAKI) Kabupaten Muratara angkat bicara.

Pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan melakukan audit secara menyeluruh terhadap item-item penggunaan anggaran di sekolah tersebut.

​”Kami meminta APH dan BPK untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS di SMPN Pulau Kidak.

Hal ini penting guna menegakkan prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Di mata hukum, semua pihak berkedudukan sama (equality before the law),” tegas Ketua LSM GRAKI Muratara.

​Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak Kepala Sekolah SMPN Pulau Kidak guna memperoleh hak jawab serta keberimbangan informasi.

Biro Muratara – Andika

Red – Gunadi

“WUJUDKAN KEADILAN HUMANIS, KEJARI SIMALUNGUN TEMPUH RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PENADAHAN”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“WUJUDKAN KEADILAN HUMANIS, KEJARI SIMALUNGUN TEMPUH RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PENADAHAN”

Simalungun, Mediacakrabuana.id

08 Oktober 2026 – Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Bidang Tindak Pidana Umum melaksanakan upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam perkara penadahan, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, Kamis (08/10/2026).

Upaya Keadilan Restoratif tersebut dilaksanakan di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, H. Munawal Hadi, S.H., M.H., sebagai bagian dari komitmen Kejaksaan Negeri Simalungun dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan mengedepankan pemulihan.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Simalungun, Ardyansyah, S.H., M.H., didampingi oleh Jaksa Fasilitator, Adi Perdana Lubis, S.H.

Perkara tersebut melibatkan seorang tersangka berinisial ES, yang disangkakan melanggar Pasal 591 huruf a dan b KUHP dalam perkara penadahan, dengan korban berinisial PM.

Dalam pelaksanaan upaya Keadilan Restoratif, telah dilakukan proses perdamaian antara korban dan tersangka. Korban berinisial PM telah menyatakan memaafkan tersangka ES. Hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan.

Melalui mekanisme Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Simalungun berupaya menghadirkan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan tersangka serta pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Pelaksanaan upaya Keadilan Restoratif ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan Negeri Simalungun di bawah kepemimpinan H. Munawal Hadi, S.H., M.H. dalam menghadirkan penegakan hukum yang humanis, profesional, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kejaksaan Negeri Simalungun
Penegakan Hukum Humanis, Berkeadilan dan Berintegritas.

(Hadi S Purba )

“Akun IG “Makassar Terekam” Resmi Dilaporkan Karna Membuat Peta Komflik Dengan Memposting Tuduhan A Nasrun Dg Tarang Danai Geng Motor”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Akun IG “Makassar Terekam” Resmi Dilaporkan Karna Membuat Peta Komflik Dengan Memposting Tuduhan A Nasrun Dg Tarang Danai Geng Moto”r

 

MAKASSAR – MEDIACAKRABUANA.ID

Sebuah akun Instagram Makassar Terekam menjadi sorotan setelah mengunggah konten berupa peta konflik mapping yang berisi tuduhan bahwa A Nasrun Dg Tarang mendanai aktivitas geng motor.

Postingan tersebut beredar luas dan di-screenshot oleh warga pada Kamis, 08/10/2026. Dalam unggahan tersebut, akun tersebut menampilkan foto, alur, dan narasi yang mengaitkan nama A Nasrun Dg Tarang dengan kelompok geng motor yang meresahkan di Makassar.

Menanggapi tuduhan tersebut, pihak A Nasrun Dg Tarang dengan tegas membantah.

“Itu fitnah dan tidak berdasar. Saya tidak pernah danai geng motor. Itu tuduhan keji yang mencemarkan nama baik saya dan keluarga. Peta-peta yang dibuat itu karangan,” ujar A Nasrun Dg Tarang saat dikonfirmasi.

Kuasa hukum A Nasrun Dg Tarang menilai unggahan akun IG tersebut telah masuk ke dalam dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, “Klien kami dirugikan. Akun tersebut dengan sengaja menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal tanpa bukti, dan disebar agar diketahui umum. Kami akan menempuh jalur hukum sesuai UU ITE Pasal 27A,” tegas kuasa hukumnya.

Sementara itu, pengamat media sosial mengingatkan bahwa membuat peta Konflik infografis tuduhan tanpa disertai bukti hukum yang sah berpotensi menjadi pelanggaran hukum.

“Media sosial bukan ruang bebas untuk menuduh. Kalau ada dugaan pendanaan geng motor, laporkan ke polisi dengan bukti, bukan membuat peta tuduhan di Instagram,” ujar pengamat.

Hingga berita ini diterbitkan, akun IG yang dimaksud masih dapat diakses dan belum menghapus postingannya, juga belum memberikan klarifikasi resmi.

Pihak A Nasrun Dg Tarang menyatakan akan melaporkan akun tersebut ke Polda Sulsel Subdit Cyber Crime.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap tuduhan di media sosial yang belum terbukti kebenarannya dan menunggu proses penyelidikan aparat.

( Tim/ Red)

Reaksi Cepat, Sat Reskrim Polres Simalungun Tindaklanjuti Aduan Dugaan Sabung Ayam di Karang Bangun

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Reaksi Cepat, Sat Reskrim Polres Simalungun Tindaklanjuti Aduan Dugaan Sabung Ayam di Karang Bangun”

SIMALUNGUN – MEDIACAKRABUANA.ID

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Unit Jatanras Polres Simalungun bergerak cepat menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian sabung ayam di Dusun Rambungan, Nagori Karang Bangun, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Hal tersebut diungkapkan Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Senin, 5 Oktober 2026, sekira pukul 17.14 WIB.

AKP Verry Purba menjelaskan bahwa penanganan aduan tersebut merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat sekaligus wujud komitmen Polres Simalungun yang berintegritas dan humanis dalam melayani, sejalan dengan semangat Polisi bersama masyarakat dalam melindungi, mengayomi, dan melayani.

“Laporan ini masuk melalui layanan pengaduan Halo Kapolres Simalungun dari seorang warga pada Minggu, 4 Oktober 2026, yang menyampaikan keresahan atas dugaan aktivitas sabung ayam di wilayah Nagori Karang Bangun yang diduga melibatkan seorang oknum dengan status sebagai mantri,” ujar AKP Verry Purba.

Ia mengungkapkan, dalam pengaduannya, pelapor menyampaikan bahwa aktivitas tersebut meresahkan warga dan dikhawatirkan dapat memicu peningkatan kriminalitas lain serta berdampak buruk bagi generasi muda, selain merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP tentang perjudian.

“Pelapor juga mempertanyakan kapan pihak kepolisian akan menurunkan tim untuk melakukan razia langsung ke lokasi, serta langkah preventif yang akan diambil agar kegiatan serupa tidak berpindah-pindah atau kembali beroperasi di wilayah tersebut,” ucap AKP Verry Purba.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Sat Reskrim Unit Jatanras Polres Simalungun yang dipimpin Ipda B. Situngkir, S.H., bersama lima anggota lainnya langsung mendatangi lokasi kejadian di Jalan Bangun Melintang Huta II, Nagori Karang Bangun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, guna melakukan pengecekan dan penyelidikan di lapangan.

“Petugas juga berupaya menghubungi pelapor secara berulang kali guna melakukan klarifikasi lebih lanjut, namun yang bersangkutan tidak dapat dihubungi,” ungkap AKP Verry Purba.

Ia menambahkan, petugas kemudian melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh dan perangkat Nagori Karang Bangun guna mendalami informasi yang disampaikan pelapor, di antaranya Kepala Desa Nagori Karang Bangun Mario, warga Huta III Karang Bangun Suwito, Gamot Huta II Nagori Karang Bangun Muhammad Taufiq, serta Gamot Huta V Nagori Karang Bangun Poltak Ambarita.

“Dari hasil pengecekan di lokasi, tidak ditemukan adanya aktivitas sabung ayam yang berlangsung. Pemilik rumah yang disebutkan dalam laporan dalam keadaan tidak berada di tempat, dan kondisi rumah dalam keadaan terkunci dari luar,” ujar AKP Verry Purba.

Meski demikian, petugas tetap menghimbau kepada perangkat Nagori dan tokoh masyarakat setempat agar turut mengingatkan dan melarang warganya untuk tidak melakukan kegiatan sabung ayam maupun bentuk perjudian lainnya di wilayah tersebut.

“Kami telah menyampaikan imbauan kepada perangkat Nagori dan tokoh masyarakat agar bersama-sama mengingatkan warganya untuk tidak melakukan kegiatan perjudian, mengingat hal tersebut jelas melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat luas,” ungkap AKP Verry Purba.

Ia menegaskan, meskipun saat pengecekan tidak ditemukan aktivitas perjudian, pihaknya tidak akan berhenti pada tahap tersebut dan akan terus melakukan monitoring secara berkala di lokasi yang dilaporkan guna memastikan tidak ada kegiatan serupa yang kembali berlangsung.

“Kami akan terus melakukan monitoring di lokasi agar kegiatan perjudian tidak kembali terjadi, dan akan mengambil tindakan hukum tegas apabila ke depan ditemukan adanya aktivitas sabung ayam maupun bentuk perjudian lainnya,” ujar AKP Verry Purba.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Simalungun akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu, termasuk apabila melibatkan figur yang dikenal di tengah masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Seluruh rangkaian kegiatan penanganan aduan ini berjalan dengan aman dan baik. Apabila terdapat perkembangan lebih lanjut, akan kami laporkan dan sampaikan kembali kepada masyarakat,” ucap AKP Verry Purba.

AKP Verry Purba turut mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif melaporkan dugaan pelanggaran hukum melalui layanan Halo Kapolres Simalungun, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi bersama Kepolisian dalam menciptakan wilayah Kabupaten Simalungun yang aman, tertib, dan bebas dari segala bentuk aktivitas perjudian.

“Layanan Halo Kapolres Simalungun akan terus kami optimalkan sebagai sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan Kepolisian, agar setiap persoalan yang dirasakan warga dapat segera direspons dan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional,” tutup AKP Verry Purba.

( Hadi S Purba)

Dana BOS Pengembangan Perpustakaan SDN Sukamenang Karang Jaya Muratara Rp 52,9 Juta Disorot: Diduga Tak Sesuai Realisasi

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Dana BOS Pengembangan Perpustakaan SDN Sukamenang Karang Jaya Muratara Rp 52,9 Juta Disorot: Diduga Tak Sesuai Realisasi”

MURATARA, Cakrabuana.id –

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Sukamenang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) untuk pos *Pengembangan Perpustakaan menjadi sorotan.

Berdasarkan data laporan penggunaan Dana BOS yang dihimpun, SDN Sukamenang menganggarkan dana pengembangan perpustakaan senilai Rp 20.047.000 pada Tahun Anggaran 2024 dan kembali menganggarkan *Rp 32.943.000 pada Tahun Anggaran 2025, dengan total *Rp 52.990.000 dalam dua tahun terakhir.

Anggaran puluhan juta untuk pengembangan perpustakaan tersebut kini dipertanyakan dan diduga tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan.

“Kalau tahun 2024 sudah anggarkan Rp 20 juta untuk perpustakaan, terus tahun 2025 anggarkan lagi Rp 32,9 juta, total hampir Rp 53 juta bos, harusnya perpustakaan SDN Sukamenang itu sudah bagus, lengkap buku-buku baru, rak baru, komputer. Tapi faktanya gimana? Ini yang perlu dicek,” ungkap salah seorang wali murid dan pemerhati pendidikan Muratara yang enggan disebutkan namanya, Rabu (08/10/2026).

Menurutnya, pengembangan perpustakaan dari Dana BOS harus jelas peruntukannya, seperti pembelian buku pelajaran, buku referensi, buku cerita, rak buku, perbaikan ruangan, hingga sarana digital.

“Kami menduga ada kejanggalan bos. Dana Rp 32,9 juta tahun 2025 untuk pengembangan perpustakaan itu besar untuk ukuran SD. Kalau hanya beli beberapa buku saja, itu diduga ada penyelewengan atau mark up. Apalagi kalau perpustakaannya masih sepi, buku tidak bertambah,” tegasnya.

Dugaan lain yang mencuat, laporan penggunaan Dana BOS untuk perpustakaan diduga hanya formalitas di atas kertas (SPJ), sementara fisik buku dan sarana perpustakaan tidak ada atau tidak sesuai dengan nilai anggaran.

“Kasihan anak-anak SD Sukamenang bos, hak mereka untuk dapat perpustakaan yang layak diduga dikorupsi. Dinas Pendidikan Muratara dan Inspektorat harus segera audit Dana BOS SDN Sukamenang ini,” tambahnya.

Sesuai dengan Permendikbudristek No 63 Tahun 2022 tentang Juknis BOS, penggunaan Dana BOS harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan komite sekolah dan wali murid.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SDN Sukamenang Karang Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penggunaan Dana BOS untuk pengembangan perpustakaan senilai Rp 20.047.000 (TA 2024) dan Rp 32.943.000 (TA 2025) tersebut.

Tim Cakrabuana.id masih berupaya meminta konfirmasi kepada:

1. Kepala SDN Sukamenang Karang Jaya
2. Bendahara BOS SDN Sukamenang
3. Komite Sekolah SDN Sukamenang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara
5. Inspektorat Kabupaten Muratara

Pihak pemerhati pendidikan Muratara meminta agar Dinas Pendidikan dan Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan fisik perpustakaan di SDN Sukamenang Karang Jaya.

“Jangan sampai Dana BOS untuk pengembangan perpustakaan yang notabene untuk mencerdaskan anak bangsa malah disunat bos. Rp 53 juta itu bukan kecil untuk ukuran perpustakaan SD,” tutupnya.

Redaksi Cakrabuana.id membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya kepada pihak SDN Sukamenang sesuai amanat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Andika – Biro Muratara
Editor: Redaksi Cakrabuana.id

Dana BOS SMPN Muara Batang Empuh Karang Jaya Muratara Rp 178,6 Juta Disorot: Administrasi dan Pemeliharaan Diduga Tidak Sesuai Realisasi

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Dana BOS SMPN Muara Batang Empuh Karang Jaya Muratara Rp 178,6 Juta Disorot: Administrasi dan Pemeliharaan Diduga Tidak Sesuai Realisasi

 

MURATARA, Cakrabuana.id –

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri Muara Batang Empuh, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menjadi sorotan publik.

Berdasarkan data laporan penggunaan Dana BOS yang dihimpun redaksi, SMPN Muara Batang Empuh menganggarkan pos yang dinilai janggal dan fantastis, yakni:

1. Administrasi Kegiatan Sekolah Tahun 2024: Rp 54.074.050
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2024: Rp 41.550.000
3. Administrasi Kegiatan Sekolah (TA 2025): Rp 83.007.209

Total untuk 3 pos anggaran tersebut mencapai Rp 178.631.259 atau hampir Rp 179 Juta!

Anggaran ratusan juta untuk administrasi kegiatan sekolah tersebut kini dipertanyakan dan diduga tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

“Administrasi kegiatan sekolah itu kan seperti fotokopi, ATK, laporan, spanduk, konsumsi rapat. Masak sampai Rp 54 Juta di tahun 2024, terus tahun berikutnya naik drastis jadi Rp 83 Juta bos? Itu naik hampir Rp 30 Juta. Ini sangat janggal, diduga ada mark up dan penyelewengan,” ungkap salah seorang pemerhati pendidikan Muratara yang enggan disebutkan namanya, Rabu (08/10/2026).

Selain itu, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sapras) sekolah senilai Rp 41.550.000 pada tahun 2024 juga disorot.

“Pemeliharaan sapras Rp 41,5 Juta itu harusnya sekolah SMPN Muara Batang Empuh sudah kinclong bos, cat baru, WC bagus, kursi meja bagus. Tapi faktanya gimana? Banyak sekolah di Karang Jaya itu masih rusak, plafon jebol, cat kusam. Jadi patut diduga laporan pemeliharaan itu fiktif atau di-mark up,” tegasnya.

Ia menambahkan, sesuai Permendikbudristek No 63 Tahun 2022 tentang Juknis BOS, penggunaan Dana BOS harus transparan, akuntabel, dan melibatkan komite sekolah. Administrasi kegiatan sekolah tidak boleh menjadi pos untuk menggelembungkan anggaran.

“Administrasi Rp 83 Juta itu untuk apa bos? Kalau hanya ATK dan fotokopi, mustahil habis segitu untuk ukuran SMP satu sekolah. Ini diduga ada permainan SPJ fiktif. Kami minta Dinas Pendidikan Muratara dan Inspektorat segera audit,” lanjutnya.

Pemerhati pendidikan tersebut juga meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari Kejari Muratara dan Inspektorat ikut memantau penggunaan Dana BOS di SMPN Muara Batang Empuh tersebut.

“Jangan sampai Dana BOS yang seharusnya untuk meningkatkan mutu pendidikan malah disunat untuk kepentingan pribadi oknum kepsek bos. Kasihan anak-anak dan guru-guru di sana,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMPN Muara Batang Empuh Karang Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penggunaan Dana BOS untuk 3 pos tersebut.

Tim Cakrabuana.id masih berupaya meminta konfirmasi kepada:

1. Kepala SMPN Muara Batang Empuh Karang Jaya
2. Bendahara BOS SMPN Muara Batang Empuh
3. Komite Sekolah SMPN Muara Batang Empuh
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara
5. Inspektorat Kabupaten Muratara

Redaksi Cakrabuana.id membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya kepada pihak SMPN Muara Batang Empuh sesuai amanat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Andika – Biro Muratara
Editor: Redaksi Cakrabuana.id

Bau Busuk Pabrik Sawit MMS di Terusan Muratara Resahkan Warga dan Pengguna Jalinsum, Diduga Limbah CPO

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Bau Busuk Pabrik Sawit MMS di Terusan Muratara Resahkan Warga dan Pengguna Jalinsum, Diduga Limbah CPO”

 

MURATARA, Cakrabuana.id –

Bau busuk menyengat yang diduga berasal dari limbah pabrik kelapa sawit (CPO) milik PT Mitra Muratara Sejahtera (MMS) yang beroperasi di Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, dikeluhkan warga dan pengguna Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).

Warga di sekitar wilayah Desa Terusan dan pengguna jalan yang melintas di daerah tersebut mengeluhkan bau menyengat yang berasal dari pengelolaan pabrik sawit setempat, Kamis (08/0/2026).

Bau tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari, baik bagi penduduk setempat maupun bagi pengendara yang melintasi area tersebut.

Beberapa masyarakat menyayangkan kurangnya tindakan tegas dari instansi terkait untuk menindaklanjuti masalah ini. Mereka berharap pemerintah maupun instansi terkait segera serius menangani masalah yang berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

“Kalau pemerintah atau instansi terkait benar-benar serius, seharusnya ada langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini, terutama bagi masyarakat Terusan yang sangat terdampak,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Bukan hanya masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik, para penumpang mobil serta sopir yang melintasi kawasan itu juga mengaku mengalami gangguan serupa. Mereka berharap ada solusi konkret dalam waktu dekat, sehingga tidak lagi merasa terganggu oleh bau tersebut saat melintas di area tersebut.

Diketahui, bau tak sedap yang diduga dari limbah pabrik sawit ini sudah lama dirasakan warga. Tak hanya itu, saat melintasi jalan dari arah Kabupaten Muratara menuju Kota Lubuk Linggau atau sebaliknya, bau tak sedap ini dapat tercium dengan jelas.

Menurut keterangan warga sekitar, Mutmainah, bau tak sedap ini tercium mulai pukul 08.00 WIB hingga malam hari. Ia mengaku, saat hujan bau menyengat ini makin terasa lebih busuk dari biasanya.

“Baunya kita cium pas di pagi hari, siang dan sore hari. Malam bau tersebut juga muncul. Apalagi kalau hujan dan kencang angin, itu baunya sangat menyengat. Kasihan anak-anak kami yang menghirup bau tak sedap ini,” ungkap Mutmainah pada Rabu (07/10).

Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muratara dan DLH Provinsi Sumatera Selatan segera turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan uji baku mutu limbah udara di Pabrik MMS Terusan.

Masyarakat dan pengguna jalan kini menantikan tindakan cepat dari pihak berwenang untuk mengatasi persoalan ini.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Pabrik CPO PT Mitra Muratara Sejahtera (MMS) dan Kepala DLH Muratara belum berhasil dikonfirmasi.

Redaksi Cakrabuana.id masih berupaya meminta klarifikasi kepada:

1. Manajemen PT MMS Terusan
2. Kepala DLH Kabupaten Muratara
3. Camat Karang Jaya
4. Kades Terusan

Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Andika – Biro Muratara

*Kabut Asap Kembali Mengancam Pekanbaru, PC PMII Minta Pemerintah Bergerak dari Pencegahan hingga Penegakan Hukum*

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

*Kabut Asap Kembali Mengancam Pekanbaru, PC PMII Minta Pemerintah Bergerak dari Pencegahan hingga Penegakan Hukum*

PEKANBARU, MEDIACAKRABUANA.ID

7 OKTOBER 2026 — Kembalinya kabut asap dengan intensitas yang semakin terasa di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru menjadi alarm serius bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Persoalan kualitas udara tidak boleh dipandang sebatas fenomena musiman, sebab dampaknya menyentuh langsung aspek kesehatan masyarakat, pendidikan, aktivitas ekonomi, hingga kualitas hidup warga.

Pantauan kondisi udara pada Selasa (6/10/2026) menunjukkan konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 di Kota Pekanbaru sempat mencapai 298,7 µg/m³ pada pukul 06.00 WIB, yang masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi tersebut kemudian mengalami penurunan, namun kualitas udara masih berada pada tingkat yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Situasi ini turut berdampak terhadap sektor pendidikan. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi peserta didik jenjang PAUD hingga SMP pada 6–7 Oktober 2026 sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan siswa.

Sekretaris PC PMII Kota Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, menilai memburuknya kualitas udara harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, kebijakan PJJ dan imbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan memang penting sebagai langkah mitigasi. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada penanganan dampak. Pemerintah juga harus memastikan sumber persoalan ditelusuri secara serius.

Masyarakat membutuhkan udara yang sehat, bukan sekadar imbauan ketika kabut asap sudah menyelimuti kota. Pemerintah harus bekerja dari hulu sampai hilir, mulai dari memastikan sumber asap, melakukan pencegahan, sampai memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Gusti Pardamean Nasution.

PC PMII Kota Pekanbaru juga menyoroti informasi BMKG yang menyebutkan bahwa kondisi asap di Riau tidak hanya dipengaruhi oleh titik panas yang berada di wilayah Riau. Asap dari wilayah Sumatera Selatan dan Jambi turut berkontribusi karena kondisi angin dominan dari arah tenggara membawa partikel asap menuju wilayah Riau.

BMKG juga mendeteksi sejumlah titik panas di wilayah Riau, termasuk di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kabut asap membutuhkan penanganan lintas wilayah dan koordinasi antarlembaga yang lebih kuat.

Gusti menegaskan, persoalan kabut asap harus ditempatkan sebagai persoalan publik yang membutuhkan kebijakan berbasis data, koordinasi kelembagaan, serta penegakan hukum yang konsisten apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Kita tidak ingin setiap tahun masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama, sementara penyelesaiannya hanya bersifat reaktif. Kalau ada aktivitas yang terbukti menjadi sumber pencemaran dan melanggar ketentuan, maka harus ada proses hukum yang transparan dan tegas,” tegasnya.

PC PMII Kota Pekanbaru juga mendorong pemerintah daerah bersama kepolisian, TNI, BPBD, DLHK, BMKG, serta instansi terkait untuk memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap titik panas maupun potensi kebakaran lahan.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memastikan informasi mengenai kualitas udara dapat disampaikan secara terbuka, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala. Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat menentukan langkah perlindungan diri berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Bagi PC PMII Kota Pekanbaru, keselamatan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan penanganan kabut asap. Kelompok rentan, khususnya anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan, harus memperoleh perlindungan yang memadai.

PMII Kota Pekanbaru berpandangan bahwa udara bersih bukan sekadar kebutuhan ekologis, tetapi merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara.

Karena itu, PC PMII Kota Pekanbaru meminta pemerintah tidak menjadikan kabut asap sebagai persoalan yang hanya diselesaikan ketika situasi sudah memburuk. Pencegahan, pengawasan, transparansi informasi, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan harus berjalan secara berkelanjutan.

Jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan dari persoalan yang berulang. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang terukur, berbasis data, dan berpihak pada keselamatan publik. Kabut asap hari ini harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar berita yang berulang setiap tahun,” tutup Gusti Pardamean Nasution.

( REDAKSI )

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Satpol PP Muratara Rp 240.060.000 Tahun 2026 Disorot: Diduga Tidak Transparan

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Satpol PP Muratara Rp 240.060.000 Tahun 2026 Disorot: Diduga Tidak Transparan”

 

MURATARA, Cakrabuana.id –

Anggaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 240.060.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)* menjadi sorotan publik.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan dokumen APBD Muratara TA 2026, pagu anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas perorangan di OPD Satpol PP Muratara tersebut dinilai tidak wajar dan diduga berpotensi terjadi penyelewengan.

Sejumlah pihak mempertanyakan rincian penggunaan anggaran sebesar Rp 240 juta tersebut untuk pemeliharaan kendaraan dinas bermotor perorangan.

“Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas Rp 240 juta untuk satu OPD seperti Satpol PP itu besar bos, patut dipertanyakan. Kendaraan dinasnya berapa unit? Kerusakan apa saja sampai habis Rp 240 juta dalam setahun? Ini harus dibuka secara transparan,” ujar salah seorang narasumber pemerhati anggaran Muratara yang enggan disebutkan namanya, Rabu (07/10/2026).

Menurutnya, belanja pemeliharaan kendaraan dinas seharusnya memiliki rincian yang jelas, mulai dari jumlah unit kendaraan, jenis pemeliharaan (servis rutin, ganti sparepart, ganti oli, pajak), hingga bukti-bukti bengkel rekanan.

“Kalau Rp 240 juta hanya untuk servis dan ganti oli, itu diduga mark up bos. Apalagi kalau kendaraan dinasnya hanya 2 atau 3 unit. Kami menduga ada potensi penyelewengan atau pembengkakan anggaran di pos tersebut,” tambahnya.

Dugaan lain yang mencuat, pemeliharaan kendaraan dinas tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai kondisi riil di lapangan, namun anggaran tetap dicairkan 100 persen.

“Coba cek fisik kendaraan dinas Satpol PP Muratara bos, apakah benar-benar dipelihara dengan anggaran sebesar itu? Atau jangan-jangan anggarannya cair tapi kendaraannya tetap rusak dan tidak terawat? Ini yang harus diaudit oleh Inspektorat,” tegas narasumber.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Muratara tentang Standar Biaya dan prinsip efisiensi pengelolaan keuangan daerah, belanja pemeliharaan harus berdasarkan kebutuhan riil dan azas kewajaran.

Hingga berita ini diturunkan, Kasat Pol PP Muratara belum memberikan keterangan resmi terkait rincian belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp 240.060.000 tersebut.

Tim Cakrabuana.id masih berupaya meminta konfirmasi resmi kepada:

1. Kasat Pol PP Kabupaten Muratara
2. Sekretaris Satpol PP Muratara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Kabag Keuangan Satpol PP Muratara
4. Inspektorat Kabupaten Muratara
5. BPKAD Muratara

Pemerhati anggaran Muratara meminta agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Satpol PP Muratara TA 2026 tersebut.

“Jangan sampai anggaran Rp 240 juta ini hanya menjadi bancakan oknum bos. Ini uang rakyat Muratara, harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.

Redaksi Cakrabuana.id masih membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya kepada pihak Satpol PP Muratara sesuai amanat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Andika – Kabiro Muratara
Red – Gunadi

Pekerja Proyek Irigasi di Kroya Mengaku Tak Dapat BPJS Ketenagakerjaan, Upah Disebut Rp120 Ribu per Hari

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Pekerja Proyek Irigasi di Kroya Mengaku Tak Dapat BPJS Ketenagakerjaan, Upah Disebut Rp120 Ribu per Hari”

INDRAMAYU – MEDIACAKRABUANA.ID

Sejumlah pekerja pada proyek peningkatan jaringan irigasi di Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, mengaku belum mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama bekerja pada proyek tersebut.
Selain persoalan jaminan sosial, para pekerja juga menyebut upah yang mereka terima sebesar sekitar Rp120 ribu per hari.
Informasi tersebut disampaikan oleh pekerja yang mengaku terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek. Mereka berharap pihak terkait memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di lapangan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lalanang, berlokasi di Desa Kroya, Kecamatan Kroya.
Proyek tersebut tercantum bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026, dengan nilai kontrak sekitar Rp7.663.354.000. Pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan mulai 13 Juli 2026 hingga 10 Desember 2026, dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender.
Pada papan proyek juga tercantum penyedia jasa, yakni CV. Pandu Pertiwi, yang beralamat di Jalan Jaka Kantingan No. 01, Desa Jemaras Kidul, Cirebon.
Pekerja Minta Kejelasan
Seorang pekerja yang ditemui di lokasi mengatakan bahwa dirinya dan sejumlah pekerja lainnya belum memperoleh BPJS Ketenagakerjaan dari pekerjaan tersebut.
“Setahu saya belum ada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk upah sekitar Rp120 ribu per hari,” ujar pekerja tersebut.
Pernyataan tersebut masih merupakan keterangan dari pekerja di lapangan dan perlu dikonfirmasi kepada pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Persoalan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan besaran upah pekerja di proyek pemerintah menjadi hal yang penting untuk diklarifikasi, mengingat pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang perlu mendapatkan perlindungan.
Hingga berita ini dibuat, belum terdapat keterangan resmi dari pihak CV. Pandu Pertiwi maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu mengenai keluhan pekerja tersebut.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait.

( TIM /RED)

Viral Sebut “Enjoy” di Tengah Kabut Asap, Wali Kota Palembang Ratu Dewa”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Viral Sebut “Enjoy” di Tengah Kabut Asap, Wali Kota Palembang Ratu Dewa”

PALEMBANG — MEDIACAKRABUANA.ID

Jagat media sosial TIK TOK dihebohkan oleh potongan video wawancara Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang mengaku masih merasa “enjoy” meskipun wilayahnya sedang dikepung kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan tersebut disampaikan Ratu Dewa saat diwawancarai oleh media di  Palembang. Ketika ditanya apakah dirinya merasakan keluhan kesehatan seperti sesak napas akibat polusi udara yang memburuk, sang Wali Kota menjawab bahwa sejauh ini fisiknya masih sehat dan aktivitas olahraganya tetap berjalan rutin.
“Kalau saya sebenarnya sih ya, sampai sekarang tidak ya, karena mungkin saya enjoy-enjoy saja,” ujar Ratu Dewa dalam potongan video yang viral tersebut.

Menuai Kritik Tajam

Edan Ratu Dewa Walikota Palembang . Rakyat Menghirup Udara Asap Sampai Sesak Napas. Ratu Dewa Wali kota Palembang mengatakan Kita Masi Enjoy saja. Menurut Ali Sopyan pimpinan Umum Media Rajawali News Grup. Tidak layak Seorang pejabat bicara asal ngejeplak . Menurut pengamatan Ali Sopyan Ratu Dewa Bisa jatuh dari jabatannya jika hal ini di mumpaatkan lawan politik nya. Tutur Ali Sopyan. Relawan Rakyat Membela Prabowo ( RAMBO ) Nusantara

( Redaksi)

Panik Dikonfirmasi Soal Jarang Masuk Kantor, Oknum PPPK (J) Puskesmas Rawas Ilir Minta Tolong Bantu Lalu Blokir WA Wartawan!

Penulis
Admin Website
-
0

“Panik Dikonfirmasi Soal Jarang Masuk Kantor, Oknum PPPK (J) Puskesmas Rawas Ilir Minta Tolong Bantu Lalu Blokir WA Wartawan!”

MURATARA, Cakrabuana.id –

Sikap tidak profesional diduga ditunjukkan oleh seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Puskesmas Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Oknum tersebut panik saat dikonfirmasi terkait dugaan jarang masuk kantor, sempat meminta tolong untuk dibantu agar tidak diberitakan, namun kemudian malah memblokir nomor WhatsApp (WA) wartawan.

Kejadian ini bermula saat Tim Cakrabuana.id menerima laporan warga terkait pelayanan di Puskesmas Pauh Rawas Ilir yang diduga terganggu akibat salah satu oknum tenaga kesehatan berstatus PPPK jarang masuk kantor.

“Dokter/Bidan itu jarang masuk bos, kami warga Pauh kalau berobat sering tidak ada orangnya. Katanya PPPK tapi jarang ngantor bos,” ujar warga Pauh Rawas Ilir kepada Cakrabuana.id, Selasa (06/10/2026).

Menindaklanjuti laporan warga tersebut, wartawan Cakrabuana.id berupaya melakukan konfirmasi secara profesional melalui pesan WhatsApp kepada oknum PPPK Puskesmas Pauh tersebut pada Senin (06/10/2026).

Awalnya, oknum PPPK tersebut merespon dan meminta tolong untuk dibantu agar tidak diberitakan.

‘Tolong dibantu pak jangan diberitakan, saya minta tolong pak,” ujar oknum tersebut dalam pesan WA yang disimpan redaksi.

Namun, setelah wartawan meminta klarifikasi terkait absensi dan jadwal masuk kantor sebagai hak jawab, oknum tersebut justru panik dan langsung memblokir nomor WhatsApp wartawan Cakrabuana.id.

Screenshot bukti chat permintaan tolong dan bukti nomor diblokir telah disimpan redaksi sebagai barang bukti.

Sikap memblokir wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dinilai mencederai UU Pers No 40 Tahun 1999 dan menunjukkan ketidakprofesionalan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PPPK.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Puskesmas Pauh Rawas Ilir dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muratara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan oknum PPPK yang jarang masuk kantor tersebut.

Tim Cakrabuana.id masih berupaya meminta konfirmasi resmi kepada:

1. Kepala Puskesmas Pauh Rawas Ilir
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Muratara
3. BKPSDM Muratara terkait disiplin PPPK
4. Oknum PPPK Puskesmas Pauh Rawas Ilir yang bersangkutan (melalui jalur lain setelah WA diblokir)

Pemerhati pelayanan publik Muratara menyayangkan sikap oknum PPPK tersebut.

“Kalau memang rajin masuk kantor, kenapa harus panik dan blokir WA wartawan bos? Wartawan itu konfirmasi untuk cover both side. Sebagai PPPK yang digaji dari uang rakyat, harusnya transparan. Kalau jarang masuk kantor, itu ada aturannya bos, bisa dikenakan sanksi disiplin PPPK,” tegasnya.

Ia meminta Dinkes Muratara dan BKPSDM Muratara mengecek absensi fingerprint oknum PPPK Puskesmas Pauh tersebut selama 3 bulan terakhir.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Cakrabuana.id masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak terkait.

Andika – Biro Muratara
Red – Gunadi

“Uji komitmen ” No viral No Justice ” , Kapolri baru di desak segera tolak upaya banding dan jatuhkan PTDH final kepada Kompol DK .:

Penulis
Admin Website
-
0

“Uji komitmen ” No viral No Justice ” , Kapolri baru di desak segera tolak upaya banding dan jatuhkan PTDH final kepada Kompol DK .:

 

*​Medan,—* Mediacakrabuana.id

Momentum kepemimpinan baru di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi panggung pembuktian atas janji reformasi mental dan pembersihan internal. Publik hari ini menagih komitmen tegas dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. bersama Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M. untuk segera memutus dan menolak upaya banding sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diajukan oleh Kompol Dedi Kurniawan (DK).

​Pelanggaran berat yang dilakukan Kompol Dedi Kurniawan sebagaimana terekam dalam video viral saat mengonsumsi vape berisi zat terlarang Etomidate dan diduga melakukan perbuatan mesum dengan seorang wanita yang bukan istrinya , ini terbukti bukan sekadar pelanggaran disiplin biasa , melainkan pelanggaran ‘ disiplin ‘ serius di tubuh POLRI .

Perbuatan tersebut merupakan tamparan keras yang mencoreng wajah dan kehormatan institusi Polri di mata masyarakat.

​Sebelumnya, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Bidang Propam Polda Sumatera Utara dalam sidang Rabu, 6 Mei 2026 yang dipimpin Karo SDM Polda Sumut telah mengambil keputusan tepat dan berani dengan menjatuhi sanksi PTDH kepada Kompol Dedi Kurniawan Namun, upaya banding yang diajukan Kompol Dedi Kurniawan ke tingkat Mabes Polri hingga kini menggantung tanpa kejelasan, berpotensi mencederai rasa keadilan publik dan memperpanjang preseden buruk internal.

​Masyarakat menaruh harapan penuh dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas rekam jejak kepemimpinannya yang berintegritas di masa menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN ) dalam pemberantasan narkoba .

Publik meyakini kepemimpinan Kapolri yang baru beserta Kadiv Propam Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap tidak akan bertoleransi terhadap oknum yang merusak nama baik kepolisian. Sesuai dengan komitmen tegas yang disampaikan Jenderal Suyudi saat Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI, Polri berjanji akan menindak tegas setiap pelanggaran tanpa harus menunggu berita viral terlebih dahulu untuk bergerak.

Masyarakat Sumatera Utara menuntut
​Tolak Banding Kompol Dedi Kurniawan dan meminta Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap dan Majelis Banding KKEP Mabes Polri untuk secara tegas menolak seluruh permohonan banding Kompol Dedi Kurniawan.

​segera kukuhkan keputusan PTDH dari Polda Sumut agar status pemecatan Kompol DK memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) di Mabes Polri .

Agar kasus ini dapat di jadikan ketegasan sebagai bukti nyata bahwa tidak ada tempat bagi pengguna narkotika/zat terlarang di dalam tubuh Polri, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh personel lainnya.

​Ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kadiv Propam Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap dalam menuntaskan kasus ini akan menjadi bukti sah bahwa era baru Polri benar-benar bersih, responsif, dan tidak ragu membuang “benalu” demi menjaga kehormatan Bhayangkara. *(Tim/Red)*

Ketua GMPK sumsel Iwan memberikan apresiasi kepada kejaksaan negeri Banyuasin,Empat Orang Jadi Tersangka Kasus PDAM Tirta Betuah, Kerugian Negara Capai Rp3,9 Miliar”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Ketua GMPK sumsel Iwan memberikan apresiasi kepada kejaksaan negeri Banyuasin,Empat Orang Jadi Tersangka Kasus PDAM Tirta Betuah, Kerugian Negara Capai Rp3,9 Miliar”

Banyuasin – Mediacakrabuana.id

Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2019–2024.

Keempat tersangka masing-masing berinisial SH, WO, ER, dan IB. Penetapan tersangka dilakukan penyidik setelah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan gelar perkara pada Selasa (6/10/2026).

Kepala Kejari Banyuasin Erni Yusnita, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Gustian Winanda dan Kepala Seksi Intelijen Cepy Indra Gunawan, mengatakan penyidik telah memperoleh alat bukti yang dinilai cukup untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka.

“Pada hari ini, tim penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Erni Yusnita.

Perkara ini menjadi sorotan karena penyidik tidak hanya menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark up, tetapi juga dugaan kegiatan fiktif dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban dana PDAM Tirta Betuah selama periode 2019–2024.

Dugaan kegiatan fiktif dan mark up tersebut diduga tercermin dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana perusahaan. Penyidik menilai perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hasil perhitungan auditor BPKP Provinsi Sumatera Selatan, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3.940.341.417 atau sekitar Rp3,94 miliar.

“Kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan auditor BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.940.341.417,” ujar Erni.

Dari total kerugian tersebut, penyidik telah menyita uang sebesar Rp500 juta yang ditempatkan dalam rekening penampungan Kejari Banyuasin. Uang tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan hukum.

Kasi Pidsus Kejari Banyuasin Gustian Winanda menjelaskan, penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami rangkaian dugaan penyimpangan serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana PDAM Tirta Betuah.

Keempat tersangka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi sehat sebelum dilakukan penahanan. SH ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, sementara WO, ER, dan IB ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan pertimbangan telah terpenuhinya alat bukti serta adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana.

Atas perkara tersebut, keempat tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana korupsi sebagaimana pasal yang diterapkan penyidik, baik dalam sangkaan primer maupun subsider.

Kejari Banyuasin memastikan proses hukum terhadap perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PDAM Tirta Betuah periode 2019–2024 masih berlanjut. Penyidik juga masih mendalami seluruh rangkaian pengelolaan dana yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,94 miliar tersebut.

Penetapan tersangka ini sekaligus membuka ruang bagi penyidik untuk mengurai secara lebih jauh bagaimana dugaan mark up dan kegiatan fiktif tersebut terjadi, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana perusahaan berlangsung selama kurun 2019–2024.

( Redaksi)

Realisasi Dana Desa Krani Jaya Nibung Muratara TA 2024 Disorot: Dua Kali Anggaran Pelatihan Hukum Rp 18,9 Juta Dipertanyakan Warga

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Realisasi Dana Desa Krani Jaya Nibung Muratara TA 2024 Disorot: Dua Kali Anggaran Pelatihan Hukum Rp 18,9 Juta Dipertanyakan Warga

MURATARA, Cakrabuana.id –

Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Krani Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2024 menjadi sorotan warga. Dua kegiatan pelatihan dengan nomenklatur yang sama persis dengan total anggaran Rp 18.909.000 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dipertanyakan realisasinya.

Berdasarkan data APBDes Desa Krani Jaya TA 2024 yang diperoleh Cakrabuana.id, dua kegiatan yang disorot tersebut adalah:

1. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat: Rp 11.409.000
2. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat: Rp 7.500.000

Total dari kedua kegiatan pelatihan hukum tersebut mencapai *Rp 18.909.000* dalam satu tahun anggaran yang sama.

Warga mempertanyakan substansi dan pelaksanaan dari dua kegiatan pelatihan tersebut, mengingat judul kegiatannya sama persis.

“Ada dua anggaran pelatihan hukum bos, satu Rp 11,4 Juta dan satu lagi Rp 7,5 Juta. Judulnya sama persis bos, Pelatihan Hukum dan Perlindungan Masyarakat. Totalnya hampir Rp 19 Juta bos. Ini pelatihan apa? Kapan? Di mana? Siapa pesertanya? Warga tidak pernah lihat ada pelatihan hukum di balai desa. Kami tidak pernah diundang bos,” ujar salah seorang warga Desa Krani Jaya yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Selasa (06/10/2026).

Warga berharap ada transparansi terkait realisasi kedua kegiatan tersebut, termasuk bukti SPJ, daftar hadir, dan dokumentasi foto kegiatan.

“Kami minta Kepala Desa Krani Jaya transparan bos. Kalau memang ada pelatihannya, tunjukkan buktinya. Daftar hadir, foto, pematerinya siapa. Jangan sampai Dana Desa Rp 18,9 Juta untuk pelatihan hukum ini tidak jelas realisasinya bos,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Tim Cakrabuana.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Krani Jaya. Beberapa poin konfirmasi yang dilayangkan adalah:

1. Realisasi dan SPJ lengkap kegiatan pelatihan hukum Rp 11.409.000 TA 2024 (materi, narasumber, daftar hadir, foto 0% s.d 100%)
2. Realisasi dan SPJ lengkap kegiatan pelatihan hukum Rp 7.500.000 TA 2024 (materi, narasumber, daftar hadir, foto 0% s.d 100%)
3. Perbedaan substansi antara kedua kegiatan pelatihan tersebut
4. Baliho APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Krani Jaya TA 2024

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Krani Jaya belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp belum mendapat balasan.

Sementara itu, pemerhati kebijakan Dana Desa Muratara meminta Inspektorat Kabupaten Muratara dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Muratara untuk turun melakukan audit dan pemeriksaan.

“Kalau ada dua kegiatan dengan nomenklatur sama persis dalam satu tahun anggaran, ini harus diaudit bos. Apakah itu dua gelombang yang berbeda atau ada indikasi duplikasi anggaran? Inspektorat harus cek SPJ nya, cek daftar hadirnya, cek foto dokumentasinya. Dana Desa Rp 18,9 Juta itu uang rakyat bos, harus jelas pertanggungjawabannya,” tegas aktivis tersebut.

Ia juga menambahkan, jika terbukti tidak ada realisasi fisik kegiatan pelatihan, maka patut diduga ada indikasi penyimpangan yang harus ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Cakrabuana.id masih memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Desa Krani Jaya, Camat Nibung, dan Dinas PMD Muratara.

Reporter: Andika – Gunadi Biro Muratara
Editor: Redaksi Cakrabuana.id

123...360Halaman 1 dari 360

BERITA TERBARU

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©