www.mediacakrabuana.id | Media Rajawalinews Group    
Beranda blog

TANGKAP PEMBORONG PEMBOHONG PEJABAT PENJAHAT DIDUGA ANGGARAN BELANJA PEMKOT PALEMBANG DISUNAT”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“TANGKAP PEMBORONG PEMBOHONG PEJABAT PENJAHAT DIDUGA
ANGGARAN BELANJA PEMKOT PALEMBANG DISUNAT”

Sumsel – Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Relawan Rambo Nusantara . Rambo ( Rakyat Membela Prabowo) Ali Sopyan sangat menyangkan surat konpir Masi tersebut tidak segera di balas. Hal tersebut menjadi bumerang sendiri tutur Ali Sopyan. pasalnya Surat konfirmasi media teropong Indonesia News tanggal, 3/2/2026 nomor: 301/TIN/II/2026 , yang ditujukan kepada kepala Dinas Perdagangan kota Palembang, yang gaya pereman Dimintak pihak jajaran kajati Sumsel tangkap pemborong pembohong Pejabat Penjahat. Diduga keras Anggara proyek 9.550.000.000. Disunat 30% Ironisnya adanya dugaan Korupsi Belanja Modal Bangunan Gadung Kantor.

Dari hasil temuan yang dihimpun media Tin, kami menemukan adanya dugaan penyimpangan /korupsi pada pekerjaan tersebut, dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan diduga tidak sesuai RAB. Kuat dugaan kami ada persekongkolan jahat antara kadis perdagangan dengan pihak pelaksana pekerjaan CV.Aprillia .

Belanja Modal Bangunan Gadung Kantor Dinas Perdagangan kota Palembang yang beralamat di jln Demang Lebar Daun no 2610 Palembang ini menelan biaya berdasarkan pagu yang cukup fantastis sebesar Rp 9.550.000.000,
dan hps sebesar Rp 9.261.653.800,

Ironisnya, Surat konfirmasi media Tin yang disampaikan kepada kadis perdagangan Palembang tidak mendapatkan respon yang baik, dan terkesan BUNGKAM seakan kebal hukum. Konfirmasi tersebut berdasarkan UU no 40 tahun 1999 tentang pers dan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Team Rambo dan Rajawali news sudah berusaha untuk kompirmasi namun lagi lagi
Kepala dinas Perdagangan kota Palembang menghindar dari kejaran wartawan. Dimintak pihak jajaran walikota cepat geser kepala dinas perdagangan dari jabatannya
Sebelum kasus kasus walikota Palembang terkuwak oleh Team V Pemburu Fakta Rambo Rajawali news Grup. Dan Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news Grup dapa dipastikan kasus kasus anggaran belanja walikota Palembang terbongkar. Tegas Ali Sopyan.
Pasalnya
menyimak anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 /2024/2024/ 2025 LHP BPK Sudah di persiapkan dan sudah ada di tangan rajawali news grup Tandes Ali Sopyan. Ironisnya Dinas Perdagangan Palembang mengatakan, bahwa patut diduga pekerjaan belanja modal bangunan gedung Dinas Perdagangan Palembang sarat dengan korupsi.

Pihak Pemkot Palembang tidak tanggap dalam pemberitaan di sejumlah media lokal , apabila dalam pandangan kami pekerjaan tersebut tidak sesuai RAB, maka kami akan melakukan aksi damai dan melakukan pengaduan ke pihak kepolisian dan kejaksaan.

Menurut pandangan kami Belanja Modal Bangunan Gadung Kantor pada Dinas Perdagangan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara diatas 3O%. Untuk itu jika pihak dinas perdagangan tetap Bungkam, dugaan kami semakin kuat terjadi penyimpangan-penyimpangan. APH agar dapat menegakkan keadilan hukum terhadap para pelaku korupsi. Berita ini di lansir dari media teropong Indonesia News

( Team V Pemburu Fakta Rajawali )

TANGKAP GEROMBOLAN PEJABAT KORUPTOR PEMDA KARAWANG JAWA BARAT RATUSAN MELYAR DI BUAT BANCAKAN PEJABAT BANGSAT

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“TANGKAP GEROMBOLAN PEJABAT KORUPTOR PEMDA KARAWANG JAWA BARAT
RATUSAN MELYAR DI BUAT BANCAKAN PEJABAT BANGSAT”

KARAWANG|| MEDIACAKRABUANA.ID

Team Rajawali news menemukan adanya Dugaan APBD . APBN Kabupaten Karawang dibuat Bancakan sejak 5 tahun yang silam ironisnya dana dana tersebut di bagi beberapa instansi APH dan Intasi lainnya
Terbukti pihak Pemda Karawang mengeluarkan Anggara untuk membuat kantor kodim tandingan yang akan di bangun oleh Pemda , haltersebut terbukti pihak Pemda sudah mengeluarkan anggaran pertama mencapai meliaran rupiah tegas
Ali Sopyan pimpinan umum media rajawali news putra dari seorang pejurit TNI AD Dari yonkav V kapalri karang Endah Palembang Sumsel . Dengan tegas mengatakan siapapun yang merusak atau mencatut nama kesatuan AD . Ali Sopyan tidak ada ruwang untuk toleransi dengan tegas Ali Sopyan mengatakan dengan suwara lantang . Lanjutnya pula mengatakan . akan saya kerah kan Anggota Team V Pemburu Fakta Rajawali. Untuk memburu dan mengusut tuntas kasus yang mencatut nama baik kodim Karawang Jawa Barat.
pasalnya
Dana APBD 2024 itu jelas dari hasil pungutan pajak “Kodim Fiktif”? Ada Kejanggalan di Dokumen hasil pemeriksaan keuangan tertulis hal tersebut . Sehingga Menguak Dugaan Skandal Anggaran
Pemkab Karawang dengan adanya berita ini akan terbongkar kasus kasus korupsi yang terpendam . Sesuwai program Prabowo Subianto persiden ke 8 Bersikan dirimu Sebelum kau dibersihkan — ironisnya Karawang 27 februari 2026 Aroma kejanggalan menguap dari proyek pembangunan fasilitas militer yang dibiayai APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 2.5 melyar melalui Dinas PUPR Kabupaten Karawang.

Berdasarkan penelusuran dokumen LPSE 2024, kontrak pekerjaan 2024, hingga laporan audit BPK RI . proyek tersebut tercatat sebagai pembangunan Kodim 0267/Karawang.
Namun fakta di lapangan berkata lain. Secara resmi, satuan Komando Distrik Militer yang berada di wilayah Karawang adalah Kodim 0604/Karawang, BUKAN Kodim 0267/karawang.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar:
Mengapa dokumen resmi negara kompak mencantumkan satuan yang tidak sesuai?

Kesalahan administratif?
Atau indikasi kelalaian serius dalam penganggaran dan pertanggungjawaban?

Dalam sistem militer, nomor satuan bukan sekadar angka. Ia adalah identitas resmi yang terstruktur secara nasional. Tidak mungkin terjadi perubahan atau penulisan berbeda tanpa dasar administrasi yang sah.

Jika nomenklatur dalam dokumen pengadaan dan audit berbeda dengan fakta kelembagaan, maka publik berhak mempertanyakan:

Apakah proyek tersebut benar diperuntukkan bagi satuan yang sah?

Apakah ada kekeliruan dalam proses perencanaan dan verifikasi?

Siapa yang bertanggung jawab atas pencantuman nomor satuan yang tidak sesuai?

Apakah pengawasan internal berjalan sebagaimana mestinya?

Lebih jauh lagi, dana sebesar Rp 2.5X0. 0X0. 0X0 0X0 miliar bukan angka kecil. Itu adalah uang rakyat. Setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Keanehan semakin menguat karena perbedaan tersebut tidak hanya muncul di satu dokumen, tetapi konsisten tercantum dalam LPSE, dokumen kontrak, hingga laporan audit BPK RI 2024. Artinya, kesalahan (jika memang disebut kesalahan) terjadi secara berlapis dan tidak terdeteksi dalam proses verifikasi.

Di sinilah publik mulai bertanya lebih keras:

Di mana fungsi pengawasan?
Apakah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melakukan klarifikasi?
Apakah aparat penegak hukum di Karawang sudah melakukan penelusuran awal?

Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan perbedaan tersebut secara terbuka kepada masyarakat.

Jika ini murni kesalahan administratif, maka klarifikasi seharusnya dapat segera disampaikan. Namun jika terdapat potensi maladministrasi atau penyimpangan, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Kasus ini bukan sekadar soal nomor satuan. Ini soal integritas pengelolaan APBD, kredibilitas dokumen negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.

Karawang berhak mendapatkan jawaban.

Transparansi bukan pilihan.
Ia adalah kewajiban.
Oleh Redaksi

Isu Setoran Mutasi Kepsek Mencuat, Ketua DPRD Prabumulih Minta Korban Segera Lapor

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Isu Setoran Mutasi Kepsek Mencuat, Ketua DPRD Prabumulih Minta Korban Segera Lapor”

 

PRABUMULIH– MEDIACAKRABUANA.ID

Dugaan praktik permintaan setoran dalam proses mutasi jabatan kepala sekolah kembali menjadi perbincangan di Kota Prabumulih. Isu tersebut menyebut adanya oknum yang meminta sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah kepada kepala sekolah tingkat SMA agar jabatan mereka tetap aman.
Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, SH., MSi meminta pihak yang merasa dirugikan untuk tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga berani melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, isu seperti ini sudah berulang kali muncul di tengah masyarakat, namun hingga kini belum pernah disertai laporan resmi maupun bukti yang jelas.(Ril)
“Kalau memang benar ada oknum yang meminta setoran, seharusnya segera dilaporkan. Jangan hanya menjadi isu yang terus beredar tanpa ada tindakan,” ujar Deni Victoria saat dimintai tanggapan, Sabtu (7/3/2026), Dikutip dari https://pikiranrakyatsumsel.com
Politisi Partai Demokrat itu menilai, laporan resmi sangat penting agar persoalan tersebut bisa ditindaklanjuti secara hukum dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa apabila tudingan tersebut benar terjadi, maka hal itu sangat memprihatinkan dan berpotensi merusak sistem pengelolaan pendidikan.
“Jika benar ada praktik seperti itu, tentu sangat memalukan. Bagaimana seorang kepala sekolah bisa menjalankan tugasnya dengan baik jika jabatannya diperoleh dengan cara seperti itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Hj. Mondyaboni, SE., SKom., MSi., MPd saat dikonfirmasi terkait isu tersebut belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp hingga saat ini belum mendapat balasan, begitu pula panggilan telepon yang belum direspons.
Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah SMA/SMK di wilayah Sumatera Selatan dikabarkan merasa resah dengan adanya pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Oknum tersebut disebut-sebut menawarkan jaminan keamanan jabatan kepala sekolah dengan syarat memberikan sejumlah uang yang nilainya berkisar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta.
Salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengaku pernah dihubungi melalui pesan WhatsApp sebelum akhirnya diajak bertemu secara langsung untuk membahas hal tersebut.
“Kami dihubungi lewat WhatsApp, lalu diajak bertemu. Katanya kalau tidak memberikan setoran, jabatan kami tidak akan aman,” ucap sumber tersebut.
Hingga kini, informasi tersebut masih berupa pengakuan dari sejumlah pihak dan belum disertai laporan resmi kepada aparat penegak hukum.

( Red / Ali)

Di Duga Kades Rantau telang Mar,Up anggaran jalan setapak dan Uang pembelian kambing.

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Di Duga Kades Rantau telang Mar,Up anggaran jalan setapak dan Uang pembelian kambing.”

Muratara || Mediacakrabuana.id

Di Duga Kepala Desa Rantau telang kecamatan karang jaya kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) provinsi Sumatera Selatan (Sum -sel) NP Mar,up anggaran pembangunan jalan setapak menilai Rp 700 juta dan anggaran pembelian ternak kambing senilai lebih kurang Rp 180 juta,an Dari Uang Dana Desa (DD ) tahun 2025 .

Informasi yang Di Himpun Lantaran salah satu Narasumber menerangkan kepada wartawan melalui via WhatsApp,ia menjelaskan bahwa kades rantau telang Np Terlalu berani Dalam bertindak sehingga menyebabkan pembangunan jalan setapak senilai Rp 270 juta Rupiah dan ternak kambing terhambat total hingga sekarang Jum at 2 /1/2026 .

ia juga mengatakan Bahwa salasatu perangkat nya yang bekerja di bidang operator Desa mengeluh Karena banyak pekerjaan pembangunan di desanya belum terlaksanakan sedangkan anggaran nya suda lama habis entah kemana .

,”jujur saya pribadi salut dengan kades rantau telang Np itu ,Dia terlalu berani melaksanakan pengelolaan dana desa (DD) Sungguh tidak jelas Berani sekali NP itu melakukan hal yang berkaitan dengan hak hak masyarakat dan ini juga pasti merugikan uang negara.

,”setau saya yang belum terealisasi Di desa rantau telang itu banyak ,pertama pembangunan jalan setapak dengan nominal uang nya sebesar lebi kurang Rp 270 juta Rupiah, Dan anggaran pembelian ternak kambing Lebi kurang senilai Rp 180 juta , itu dana DD kemarin sedang kan pengakuan operator Desa Rantau telang Anggaran bangunan tersebut suda habis alias tidak ada lagi ,kan aneh Di kemanakan nya uang DD itu di habiskan keman Uang Ratusan juta itu oleh kades .

,”saya tau Kades rantau telang Np itu mengandalkan uang ADD TW 3 Dan TW 4 tapi kan itu uang Gaji paling paling sisa uang ADD TW 3 Dan TW 4 itu 50 juta itu juga uang makan minum ,jadi mana untuk membangun, infrastruktur yang Rp 270 jua,an itu belum lagi uang pembelian ternak kambing.saya aku i kades rantau telang Np itu sangat berani melakukan dugaan tindak pidana korupsi DD dan ADD .

,”saya dengar operator Desa Rantau telang juga mengeluh karena cukup banyak pekerjaan/pembangunan yang belum di kerjakan sementara’ uang nya suda Ludes ,Habis ia bilang Mati kami kalau begini tindakan kades rantau telang ini banyak nian pekerjaan pembangunan di desa kami belum di laksanakan sementara anggaran nya suda habis ,”kata Narasumber yang tak mau di sebut namanya.

Di tempat lain salasatu DVC Humas Lembaga monitoring pengawasan pembangunan dan bantuan Hukum J Minta aparat terkait segera meng Audit Betul terkait penyaluran DD dan ADD Di kantor Desa Rantau telang kecamatan karang jaya kabupaten Muratara.

,”Kami dari Organisasi masarakat Lembaga monitoring pengawasan pembangunan dan bantuan Hukum (Lemwasbakum ) kiranya segera melakukan Auditoing kinerja kades rantau telang beserta jajarannya, karena saya lihat pembangunan jalan setapak yang nilainya Rp 270 juta , itu samasekali belum terealisasi kan .

Nandi Sunandi/ Ali M

Skandal “Papan Tulis Sultan” di Kota Tangerang: Dugaan Mark-Up Rp55 Miliar Menguap di Dinas Pendidikan

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

*Skandal “Papan Tulis Sultan” di Kota Tangerang: Dugaan Mark-Up Rp55 Miliar Menguap di Dinas Pendidikan?*

​KOTA TANGERANG, MEDIACAKRABUANA.ID

7/3/2026. logan “Tangerang Ayo” kini dibayangi awan mendung dugaan korupsi. Di tengah upaya pemulihan ekonomi masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Tangerang justru menjadi sorotan tajam setelah terkuaknya pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) atau papan tulis digital tahun anggaran 2024 yang harganya dianggap “tidak masuk akal” oleh para pengamat anggaran.

*​Harga Fantastis, Spesifikasi Mistis?*

​Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 52612576 dan 52612061, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp55,35 Miliar dari APBD-Perubahan 2024. Ironisnya, satu unit IFP ukuran 86 inci dihargai sekitar Rp221 Juta hingga Rp222 Juta.

​Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Syamsul Bahri, menyebut angka ini sebagai “tragedi anggaran”. Menurutnya, harga pasar untuk merk sekelas RO COMP (merk yang ditemukan di lapangan) dengan spesifikasi tertinggi sekalipun, lazimnya berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta.

​”Ada selisih lebih dari 100 persen. Ini bukan lagi soal efisiensi, tapi dugaan penggelapan uang rakyat secara terang-terangan,” tegas Syamsul dalam jumpa pers di Jalan Veteran, Tangerang (26/2/2026).

*​Dugaan “Sulap” Merk di E-Katalog*

​Temuan di lapangan oleh tim investigasi GWI mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Dokumen e-katalog mencantumkan merk View Sonic sebagai acuan belanja. Namun, saat barang sampai di SDN dan SMPN se-Kota Tangerang, yang muncul justru merk RO COMP.

​”Ini adalah pelanggaran serius terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa. Jika di katalog A tapi yang dibeli B, maka ada indikasi manipulasi spesifikasi untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok,” ujar M. Aqil, SH., Ketua Biro Hukum GWI sekaligus pemerhati korupsi.

*​Transparansi yang Setengah Hati*

​Kritik tajam juga diarahkan pada sistem pengelolaan dana APBD. Dari total dana jumbo Rp1,4 Triliun yang dikelola Dinas Pendidikan pada 2024, hanya sekitar Rp190 Miliar yang dipublikasikan secara transparan melalui SIRUP LKPP.

​M. Aqil menilai pola ini adalah bentuk “kegelapan administratif” yang sengaja diciptakan untuk menghindari pengawasan publik. Hal ini dianggap menabrak semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 23 UUD 1945.

*​Bantahan Dinas Pendidikan: “Sudah Sesuai Aturan”*

​Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, dalam surat balasannya tertanggal 18 Februari 2026, membantah keras adanya pemahalan harga. Pihak Dinas berdalih bahwa seluruh proses telah mengikuti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya) serta mengklaim bahwa tidak semua kegiatan wajib ditampilkan di SIRUP jika tidak berkaitan langsung dengan pengadaan jasa.

​Namun, jawaban diplomatis tersebut dianggap tidak menyentuh substansi “mengapa harga per unit bisa mencapai Rp220 juta”.

*​Menanti Nyali Aparat Penegak Hukum (APH)*

​Kasus ini kini menjadi ujian bagi kredibilitas penegak hukum di wilayah Banten dan Jakarta. Syamsul Bahri menegaskan tidak akan berhenti di level pemberitaan.

​”Kami akan membawa bukti-bukti ini ke ranah hukum. Uang rakyat bukan bantal tidur bagi pejabat. Jika ada yang menikmati aliran dana haram dari ‘papan tulis sultan’ ini, mereka harus bertanggung jawab di depan jeruji besi,” pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan apakah benar terjadi kerugian negara sebesar 50% dari total pagu anggaran tersebut.

​(Redaksi/Tim Investigasi)

Kapolsek dan Bhayangkari Polsek Rawas Ulu Bagi Takjil Depan Kantor Polsek Rawas Ulu

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Kapolsek dan Bhayangkari Polsek Rawas Ulu Bagi Takjil Depan Kantor Polsek Rawas Ulu”

.Rawas Ulu” Mediacakrabuana.id

Kapolsek Rawas Ulu berserta anggota dan ibu Bhayangkari Polsek Rawas Ulu melakukan memimpin Kegiatan jum’at berkah berupa bagikan-bagi takjil kepada masyarakat yang melintas depan Polsek Rawas Ulu.

Jumat,( 06/3/2026) Acara yang berlangsung selama lebih kurang dua jam tersebut berjalan dengan tertib,acara dimulai dari pukul 16.00-17.00 Wib Di depan Mako Polsek Rawas Ulu.

Kapolsek Rawas Ulu Iptu Hari Suharto,S.Pd didampingi Ibu Bhayangkari saat dimintai keterangan oleh awak media Jurnal Polisi News melalui Kasi Humas Polres Muratara Iptu Aliudin,S.H Ulu mengatakan bahwa kegiatan bagi-bagi takjil ini di sore jum’at ini merupakan bentuk kepedulian dan bentuk nyata bahwa Polri hadir di tengah-tengah masyarakat bukan hanya sekedar menjalankan tugas sebagai Pelindung, Pengayom,dan Pelayan masyarakat belaka.

Selain itu kegiatan ini juga bagian dari bentuk pendekatan humanis Polri pada masyarakat juga merupakan wujud syukur dan kepedulian di bulan Polsek Rawas Ulu di Ramadhan yang penuh keberkahan ini,Tandas Kasi Humas.”(sunandi/ Ali)

Menjaga Kamtibmas Kerja Kolektif Yang Semua Punya Peran Yang Sama

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

 

“Menjaga Kamtibmas Kerja Kolektif Yang Semua Punya Peran Yang Sama:

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah Sumut-NAD menggelar diskusi kebangsaan bertemakan “Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Rangka Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Guna Terciptanya Situasi Kamtibmas yang Aman dan Kondusif, Sabtu (07/03/2026).

Diskusi yang dihadiri puluhan kader PMKRI Sumut ini sekaligus meneguhkan komitmen PMKRI dalam memperkuat
semangat kebangsaan, memperkokoh persatuan, serta meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua PMKRI Komisariat Daerah Sumut-NAD Sintong Sinaga, dalam pemaparannya mengatakan, dalam situasi sosial yang terus berkembang dan diwarnai berbagai tantangan kebangsaan, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting.

Nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong perlu terus ditanamkan agar masyarakat tetap memiliki kesadaran bersama dalam menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dinilai sangat strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya kritis terhadap berbagai persoalan sosial, tetapi juga mampu menghadirkan
solusi yang konstruktif bagi masyarakat,”jelasnya.

Sintong juga menyampaikan, bahwa persoalan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) bukan hanya peran kepolisian saja. Masyarkat secara umum memiliki peran yang sama dengan kepolisian karena pribadi yang harus dijaga adalah masyarakat itu sendiri.

“Sedangkan peran mahasiswa dalam hal ini cukup krusial bagaimana membawa pesan bahwa menjaga Kamtibmas itu bukan hanya tanggungjawab kepolisian saja. Menjaga Kamtibmas adalah kerja kolektif yang semua pihak punya peran yang sama,”ungkapnya.

Sintong menambahkan, situasi geopolitik dunia yang sedang memanas saat ini karena adanya perang AS dan Iran harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat kita termasuk mahasiswa. Yang perlu ditegaskan perang yang terjadi di dunia saat ini, bukan perang atau konflik agama, kondisi perang saat ini adalah konflik kemanusiaan.

“Jangan sampai isu-isu ini masuk ke Indonesia menjadi isu konflik agama. Ini jadi tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat terhadap situasi yang terjadi belakangan ini,”sebutnya. *(Tim)*

KPK RI . MANDUL TIGA TERSANGKA KORUPSI KAPAL DBS 1 DAN DBS 2 KAB. SUMENEP JALAN DI TEMPAT

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“KPK RI . MANDUL
TIGA TERSANGKA KORUPSI KAPAL DBS 1 DAN DBS 2 KAB. SUMENEP JALAN DI TEMPAT”

.SUMENEP || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan pimpinan umum media rajawali news grup mendesa pihak jajaran KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi

Pasalnya tiga orang gembong korupsi anggaran belanja kapal di Pemkab Sumenep Jawa Timur Masi berkeliaran dan menghirup udara segar . Diduga haltersebut sudah ada 86 katanya sehingga ke tiga pejabat Gembong koruptor di nyatakan tersangka oleh pihak KPK . Ironisnya para tersangka belum juga masuk ke pengadilan ke tiga pejabat bangsat tersebut . Sehingga kpk didesak penegakan hukum secepat terhadap potensi TPK pengadaan 2 kapal di Kabupaten Sumenep.

Seruan ini agar hukum ditegakkan secara tegas, responsif, dan tepat waktu tanpa membiarkan perkara berlarut – larut. KPK kembali menunjukkan independensi dan profesional dalam memerangi korupsi.

Aksi penegakan hukum cepat terhadap pelaku potensi korupsi pengadaan 2 kapal, yakni kapal DBS I dan DBS II di Kabupaten Sumenep. Untuk menyelamatkan kerugian negara “Tangkap dan Seret ke penjara agar nama baik KPK tidak tercoreng “, hal ini mengindikasikan bahwa penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menahan orang – orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan catatan laporan tahunan KPK 2011, yang bertajuk “Jalinan Ikatan, Tegakkan Hukum”. Lembaga tersebut mencatatkan beberapa capaian kinerja signifikan di akhir masa jabatan pimpinan 2007-2011. Tuntutan publik, KPK memproses okmum tertentu tanpa tebang pilih dan kembali menunjukkan independensi dan profesionalismenya dalam memerangi korupsi.

Dalam catatan KPK tersebut ditemukan oleh Pemred, media dialektika.news dan media rajawali.news, yang tercatat “Potensi tindak pidana korupsi (TPK) pada pengadaan 2 unit kapal senilai Rp 15 milyar di Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2004. Tersangka MT, GBS, dan S. (Kejati Jatim penanganan kasus diserahkan kepada Polda Jatim pada 10 Desember 2010)”, sayangnya KPK ciut.

Modus potensi korupsi dalam pengadaan 2 kapal DBS I dan DBS II : Berdasarkan data yang dipegang dua Pemred tersebut, yaitu catatan LHP BPK yang mengulas temuan atas potensi penyimpangan. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai arti dan fungsi catatan LHP BPK :

Analisisis penyebab dan dampak, BPK mengulas, neraca Pemkab Sumenep posisi per 31 Desember 2010 penyertaan modal kepada PT. Sumekar salah satu BUMD Kabupaten Sumenep tercatat Rp 5.741.434.500, sedangkan dalam laporan keuangan PT. Sumekar tahun buku 2010 (anaudited) penyertaan modal tercatat sebesar Rp 15.000.000.000 berupa 2 buah kapal tersebut dan biaya operasional.

Sehingga, terdapat selisih sebesar Rp 9.258.435.000 (Rp 15.000.000.000 – Rp 5.741.434.500) yang dicatat oleh Pemkab Sumenep sebagai saldo kemitraan kepada pihak ketiga Pemkab Sumenep tidak mencatat penyertaan modal sebesar Rp sebesar Rp 15.000.000.000. Karena, pada saat penyerahan aset tetap kepada PT. Sumekar realisasi pembayaran rekanan baru sebesar Rp 5.741.434.500. Nilai sebesar Rp 9.258.435.000 belum dibayarkan oleh Pemkab kepada rekanan pada saat itu.

Hasil pemeriksaan BPK lebih lanjut, menunjukkan bahwa nilai aset kemitraan dengan PT. Sumekar sebesar Rp 9.258.435.000 merupakan sisa nilai realisasi pengadaan kapal, yaitu kapal DBS I sebesar Rp 2.582.935.000, kapal DBS II sebesar Rp 6.625.500.000 dan biaya konsultan pengawasan pengadaan kapal laut sebesar Rp 50.000.000 yang belum dibayar pada waktu itu.

Temuan audit, tim pemeriksa BPK hari Kamis tertanggal 28 April 2011, uraian BPK mengenai fisik KM DBS I dan KM DBS II sudah berada dalam pengelolaan PT. Sumekar dan seluruh dokumen pengadaan kapal feri KM Dharma Bahari Sumekar (DBS) I dan KM DBS II baik yang asli maupun salinannya pada saat itu berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sesuai Berita Acara penggeledahan.

Diharapkan, KPK segera melakukan tindakan nyata, baik itu penangkapan hingga proses pengadilan dalam kasus potensi TPK pada pengadaan kapal DBS I dan DBS II di Kabupaten Sumenep. Tindakan ini menekankan pada kecepatan proses hukum, dimana keadilan yang terlambat dianggap sebagai ketidakadilan.

( Redaksi)

Mudik Pintar di Jawa Tengah: Ditlantas Polda Jateng Luncurkan Chatbot “Pak Polisi” dan Siagakan 219 Pos Pengamanan

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Mudik Pintar di Jawa Tengah: Ditlantas Polda Jateng Luncurkan Chatbot “Pak Polisi” dan Siagakan 219 Pos Pengamanan

 

SEMARANG – Cakrabuana id

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Tengah melakukan terobosan digital guna memanjakan para pemudik Lebaran 1447 Hijriah dengan meluncurkan inovasi Chatbot “Pak Polisi”. Layanan berbasis kecerdasan buatan ini dirancang untuk menjadi asisten virtual pribadi bagi pengendara agar perjalanan menuju kampung halaman bebas dari kendala tersesat atau terjebak kemacetan parah. Dengan fitur pemindaian kode batang (barcode) yang tersebar di titik-titik strategis, masyarakat dapat mengakses informasi rute alternatif secara real-time, estimasi jarak tempuh, hingga fitur berbagi lokasi (share loc) untuk memantau posisi terkini di sepanjang jalur mudik wilayah Jawa Tengah.

Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Pratama Adhyasastra, menegaskan bahwa inovasi teknologi ini dibarengi dengan penguatan pengamanan fisik secara masif di lapangan. Pihaknya telah menyiapkan sebanyak 219 pos pengamanan yang tersebar merata di seluruh jalur mudik, mulai dari jalur tol Trans Jawa, jalur pantura, hingga jalur selatan. Ratusan pos tersebut dikategorikan menjadi pos terpadu, pos pelayanan, dan pos pengamanan yang berfungsi sebagai pusat kendali arus lalu lintas sekaligus tempat peristirahatan bagi pemudik yang mengalami kelelahan selama perjalanan jauh ujar mantan Dirlantas Polda Sumsel

Fokus pengamanan akan mencapai puncaknya pada periode H-3 hingga hari H Lebaran, di mana volume kendaraan diprediksi akan menyentuh angka tertinggi. Kombes Pol Pratama menginstruksikan jajaran di wilayah untuk memperketat pengawasan di area perbatasan provinsi serta jalur-jalur menuju destinasi wisata utama yang berpotensi mengalami kepadatan lokal. Penempatan personel di pos-pos tersebut juga bertujuan untuk mempercepat respon terhadap insiden kecelakaan maupun gangguan teknis kendaraan, sehingga kelancaran arus lalu lintas di Jawa Tengah tetap terjaga secara optimal kata Alumni Akpol 91

Melalui kombinasi layanan digital Chatbot “Pak Polisi” dan kesigapan ratusan pos pengamanan, Polda Jawa Tengah berkomitmen mewujudkan mudik yang aman, nyaman, dan berkesan bagi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan mampu mengurai penumpukan kendaraan di jalur utama dengan mengarahkan pemudik ke jalur alternatif yang lebih lengang. Ditlantas Polda Jateng mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan ketertiban, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta memanfaatkan fasilitas pos pelayanan yang tersedia demi keselamatan bersama hingga sampai di tujuan tandasnya (Harto)

Polresta Deli Serdang Musnahkan Barang Bukti Narkoba Senilai Tujuh Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Polresta Deli Serdang Musnahkan Barang Bukti Narkoba Senilai Tujuh Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah”

 

*Sumut – Deli Serdang,-* Mediacakrabuana.id

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K, M.Si Pimpin Pelaksanaan Pemusnahan Barang bukti Narkoba 2 Bulan Terakhir Mulai Januari 2026 Sampai dengan Februari 2026

Pemusnahan Barang Bukti tersebut dilaksanakan Pada hari kamis 05 Maret 2026 sekira pukul 11.00 wib Bertempat di Aula Terbuka Polresta Deliaerdang

Kapolresta Deliserdang Menyampaikan Hari ini Polresta Deli Serdang memusnahkan berbagai barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama 2 Bulan terakhir periode Januari hingga Februari 2026 dengan nilai taksiran mencapai Rp 7.057.000.000(Tujuh Miliar lima puluh tujuh juta rupiah)

“Dengan pengungkapan ini, kami memperkirakan telah menyelamatkan kurang lebih 131.844. jiwa generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” kata Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, M.Si

Ia merinci, barang bukti narkotika yang disita jenis sabu seberat 34.774,06 gram, ganja seberat 5.064,15 gram, dan pil ekstasi sebanyak 500 butir,
dan barang bukti yang dapat dilakukan pemusnahan yaitu barang bukti narkotika jenis sabu seberat 32.334,66 gram, ganja dimusnahkan 4.959,91 gram dan pil ekstasi dimusnahkan 450 butir dari 9 kasus menonjol dengan jumlah tersangka sebanyak 12 orang, dua diantaranya wanita.

Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, M.Si menjelaskan, pemusnahan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan terkait kasus peredaran narkotika di wilayah Hukum Polresta Deliaerdang

“Kita lakukan pemusnahan disaksikan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Deliserdang,Pengadilan Kabupaten Deliserdang dan Kepala BNN Kabupaten Deliserdang Dengan estimasi nilai barang bukti mencapai sekitar Rp 7.057.000.000(Tujuh Miliar lima puluh tujuh juta rupiah),” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam Pemberantasan peredaran gelap narkotika secara tegas, terukur, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pada bulan suci Ramadhan, kewaspadaan terhadap peredaran narkoba harus semakin ditingkatkan.

“Kami tidak akan memberikan peluang atau ruang sedikit pun kepada para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan momentum ini.

Penindakan akan terus dilakukan secara profesional dan proporsional guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif,”Tutupnya.

Tampak Dalam Kegiatan tersebut Ka BNN Kabupaten Deli Serdang, Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon SH, M.H, Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, S.I.K, M.H, Kasatres Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H, Mewakili Ketua PN Lubuk Pakam, Ade Permana Putra, S.H,M.H, Mewakili Kejaksaan Deli Serdang, Zulham Dam’s S.H dan Kasi Humas Polresta Deli Serdang. *(Tim)*

PJIB Berbagi Takjil dan Santunan 41 Anak Yatim

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

PJIB Berbagi Takjil dan Santunan 41 Anak Yatim

.Indramayu | Mediacakrabuana.id

– Berlomba-lomba dalam kebaikan pada Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriyah, Keluarga Besar Persatuan Jurnalis Indramayu Barat (PJIB) menggelar kegiatan amal berbagi takjil kepada pengendara kendaraan bermotor serta santunan kepada 41 anak yatim piatu.

Kegiatan pembagian santunan kepada puluhan anak yatim berlangsung di Sekretariat PJIB Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Indramayu, Jabar, Jum’at (6/3/2026) pukul 14.00 WIB.

Belasan Pengurus dan Anggota PJIB hadir ketika Ketua PJIB Alfan Satori Dewa memanggil satu persatu anak yatim menerima santunan uang tunai dan bekal makanan berbuka puasa.

“Alhamdulillah Pak diundang ke sini bersama teman-teman menerima santunan,” kata salah seorang bocah berusia 7 tahun penerima santunan.

Ketua PJIB A. Satori Dewa mengungkapkan, penyerahan santunan yang dilakukan Keluarga Besar atau Jajaran Pengurus dan Anggota PJIB seluruhnya 41 anak.

Dewa menyebut, agenda hari ini selain penyerahan santunan kepada anak-anak yatim sekaligus juga pembagian Takjil kepada pengendara kendaraan bermotor dan masyarakat.

“Kami akan membagi Takjil pada dua titik yaitu di Terminal Patrol dan Perempatan PLTU Sumuradem. Kepada anak-anak ku semuanya kami mohon doanya ya supaya acara hari ini berjalan lancar,” ucap Dewa.

Dewa berkeinginan pada kesempatan Ramadan mendatang akan lebih banyak lagi anak-anak yatim yang menerima santunan dan bingkisan makanan berbuka puasa.

Ketua PJIB A. Satori Dewa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para mitra kerja yang telah mendukung kegiatan PJIB hari ini.

Mitra kerja yang mendukung kegiatan PJIB di antaranya; Kantor Pengacara Taofiqurohman, S.H.I, Apotek Medical Patrol, Keluarga Besar Pemuda Pancasila PAC Anjatan, Direksi PT Berdua Multi Niaga, BMC Baro Meter Center, PLN Nusantara Power, Mahameru 69 Group, Jaguar, Forum Komunikasi Diniyah Takmaliyah, Warung Kopi KOPID, Klinik Sunda Medika, dan Apotek Aqifa.

“Semoga kemitraan yang terjalin selama ini bertambah erat sehingga ke depannya semakin bertambah sukses,” katanya.

Ramadhan 1447 H, PTBA Berikan Santunan Anak Yatim, Piatu, dan Duafa di Wilayah Ring

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

 

*Ramadhan 1447 H, PTBA Berikan Santunan Anak Yatim, Piatu, dan Duafa di Wilayah Ring *

*Muara Enim, Sumsel Mediacakrabuana.id

6 Maret 2026 –* Dalam rangka Bulan Suci Ramadhan 1447 H, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) menyelenggarakan kegiatan Semarak Ramadhan 1447 H: Santunan Anak Yatim, Piatu, dan Duafa Wilayah Ring I PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Ring I PTBA pada tanggal 28 Februari hingga 9 Maret 2026.

Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno mengungkapkan, program ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Perusahaan dalam berbagi kebahagiaan serta mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, khususnya kepada anak yatim, piatu, dan kaum duafa.

“Melalui kegiatan santunan ini, PTBA berharap dapat terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah operasional Perusahaan,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan santunan dilaksanakan pada 28 Februari 2026, 4 Maret 2026, dan 5 Maret 2026, dengan agenda penyerahan bantuan kepada para santri dari berbagai Pondok Pesantren dan Panti Asuhan di Wilayah Ring I PTBA.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para penerima manfaat selama bulan Ramadhan.
Pada kesempatan tersebut, para Pembina Pondok Pesantren dan Panti Asuhan yang hadir turut menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Bukit Asam terhadap para santri dan masyarakat sekitar. Mereka berharap kegiatan santunan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat dan dampak positif yang nyata bagi para santri serta lingkungan sekitar.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, PTBA juga akan menyelenggarakan acara Buka Bersama Direksi PTBA pada 9 Maret 2026 dengan mengundang para santri dari Pondok Pesantren Al Faroz.

“Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di bulan suci Ramadhan,” pungkas Eko.

—————–oooooo———————

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Eko Prayitno
Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam (Persero) Tbk
corsec@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

Misteri Ratusan Miliar Proyek Rak KDMP: Kantor Fiktif, Gudang Militer, dan Aroma Impor Murahan

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

*Misteri Ratusan Miliar Proyek Rak KDMP: Kantor Fiktif, Gudang Militer, dan Aroma Impor Murahan*

​JAKARTA, MEDIACAKRABUANA.ID

Proyek pengadaan unit gerai rak untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini berada di bawah mikroskop publik. Proyek ambisius yang menelan anggaran fantastis senilai ratusan miliar rupiah ini ditengarai menyisakan lubang besar dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

​Penelusuran tim investigasi mengungkap sederet anomali yang melibatkan PT Indoraya Multi Internasional (IMI) dan PT NSP, dua entitas yang disebut-sebut berada dalam kendali Shoraya Lolyta Oktaviana (SLO).

*​Jejak Digital Terputus, Kantor Tak Berpenghuni*

​Ironi pertama muncul dari markas operasional sang pemenang proyek. PT IMI, yang dipercaya mengelola pengadaan di 6.000 titik, kedapatan tidak lagi beroperasi di alamat resminya, Tebet Plaza Kaha, Jakarta Selatan. Hilangnya jejak fisik perusahaan yang memegang kontrak bernilai jumbo ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Bagaimana proses uji tuntas (due diligence) dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pemberi kerja?

​Sesuai Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai pengujian informasi, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Shoraya Lolyta Oktaviana selaku Direktur Utama, namun yang bersangkutan seolah “ditelan bumi” dan sulit dihubungi.

*​Gudang Militer: Titipan atau Perlindungan?*

​Kejanggalan semakin meruncing saat tim Wartawan mendapatkan informasi bahwa ribuan unit rak justru tersimpan di Gudang Pusat Zeni TNI AD (Pusziad), Cileungsi, Bogor. Penggunaan fasilitas militer untuk kepentingan proyek komersial swasta adalah anomali yang menuntut penjelasan urgensi dan legalitasnya.

​”Kami hanya menerima titipan barang untuk Koperasi Merah Putih. Itu pun hanya sekitar dua-tiga bulan,” ujar seorang petugas keamanan di lokasi. Jumat 6/3/2026.

Statemen ini justru mempertebal tanda tanya: Mengapa perusahaan pemenang proyek ratusan miliar tidak memiliki infrastruktur logistik mandiri yang memadai?

*​Dugaan Pelanggaran Kontrak dan Standar Mutu*

​Bukan hanya soal administrasi, kualitas barang yang diadakan pun kini digugat. Sumber di lapangan mensinyalir bahwa rak-rak tersebut diduga merupakan barang impor asal China yang dibanderol dengan harga miring. Jika benar, hal ini berpotensi menabrak aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan standar kualitas SNI.

​”Jika sebuah perusahaan mendapatkan proyek ratusan miliar, alamat kantor dan rantai distribusinya harus terang benderang. Ketidakjelasan ini adalah alarm keras bagi integritas proyek strategis nasional,” tegas sumber investigasi.

* Indikator Transparansi
Temuan di Lapangan
Domisili Perusahaan
Alamat di Tebet Plaza Kaha sudah tidak beroperasi.

* Aksesibilitas Pimpinan
Direktur Utama (SLO) sulit dihubungi/menutup diri.

* Fasilitas Logistik
Menggunakan gudang institusi militer (Pusziad).

* Asal-Usul Barang
Diduga impor China (Potensi pelanggaran TKDN/SNI).

Publik kini mendesak lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan proyek KDMP ini menjadi “kotak pandora” korupsi baru. Transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban dalam setiap proyek yang bersinggungan dengan ekosistem ekonomi rakyat.

​Hingga berita ini diturunkan, PT Indoraya Multi Internasional belum memberikan klarifikasi resmi. Diamnya pihak perusahaan hanya akan memperpanjang daftar spekulasi negatif di tengah masyarakat.
(Redaksi/ Ali)

​

PERANG IRAN VS. AS DAN ISRAEL SERTA DAMPAKNYA BAGI INDONESIA.

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

PERANG IRAN VS. AS DAN ISRAEL SERTA DAMPAKNYA BAGI INDONESIA.

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Saiful Huda Ems.

Perang terbuka antara Iran vs. Serdadu keroyokan Amerika Serikat (AS) dan Israel telah memasuki hari ke-6, dan perang terbuka ini terus meningkat. Di berbagai pemberitaan, dikabarkan Iran terus melakukan serangan balasan besar, setelah diserang AS dan Israel, serta yang mensyahidkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.

Iran menembakkan gelombang baru rudal dan drone ke Israel serta pangkalan militer AS di Timur Tengah, yang membuat para serdadu Israel dan AS stres. Banyak peti mati serdadu AS dikirim ke AS, tanpa penjelasan berapa jumlahnya. Iran juga menyerang atau menargetkan fasilitas militer AS di beberapa negara kawasan seperti Irak.

Di sisi lain, serdadu keroyokan Israel dan AS juga meningkatkan bombardir ke Iran melalui serangan udaranya, dan menghindari serangan darat. Sebuah mental para pengecut yang tak berani berhadap-hadapan secara langsung dengan pasukan Iran di darat. Karena hal itu akan menjadi sasaran empuk para tentara Iran yang sudah terlatih berperang di gurun selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad.

Serangan udara gabungan Israel dan AS menargetkan fasilitas militer, peluncur rudal, dan infrastruktur strategis di Iran. Walaupun kenyataannya ratusan orang yang terbunuh di Iran oleh serangan Israel dan AS ini, merupakan anak-anak atau siswa-siswi sekolah dasar.
Israel juga menyerang target Hezbollah di Lebanon, karena kelompok Hezbollah dianggapnya telah ikut menembakkan roket ke Israel.

Disini kita lihat, betapa Israel dan AS beraninya hanya menyerang, kalau tidak kelompok-kelompok kecil bersenjata jadul, ya menyerang orang-orang tua dan anak-anak yang tidak berdaya. Tidak gentle sama sekali bukan?

Beberapa negara Teluk dan kawasan lain juga terkena serangan drone atau rudal yang meluncur indah dan gagah dari gurun-gurun sunyi dan tersembunyi di Iran.

Serangan keroyokan serdadu AS dan Israel, mengakibatkan lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas di Iran (terbanyak korbannya, sekali lagi adalah anak-anak dan masyarakat sipil tak berdosa, bukan tentara Iran), sejak konflik dimulai.

Namun yang mengejutkan, Mahmud Amadinejad, mantan Presiden Iran yang sangat dicintai rakyat Iran karena kesederhanaan hidup dan keberaniannya, keluar dari rumahnya dan ikut melakukan acara pemakaman para korban yang mayoritas terdiri dari para siswa sekolah dasar. Padahal sebelumnya beberapa media Barat memberitakan Mahmud Ahmadinejad terbunuh, bersama Ali Khamenei di serangan pertama gabungan Israel dan AS terhadap Iran, Sabtu (28/2/2026).

Puluhan korban juga terjadi di Lebanon, dan korbannya juga bukan tentara Lebanon, melainkan masyarakat sipil. Sedangkan jumlah korban di pihak AS dan Israel, pihak AS dan Israel tak pernah berani secara terbuka, terus terang mengabarkannya berapa jumlah korbannya.

Meskipun tiap malam kota-kota di Israel dan pangkalan-pangkalan militer AS di teluk selalu dihujani rudal oleh Iran, dan tak dapat ditangkal sepenuhnya oleh senjata penangkal rudal milik Israel, Iron Dome, Arrow 2 & 3, serta milik AS, Thaad dan Patriot.

Kenapa Israel dan AS tidak pernah berani secara terbuka, berterus terang soal jumlah korban di pihaknya? Karena bisa jadi hal itu akan dapat membuatnya malu dan akan berdampak pada reputasinya sebagai jagoan perang di dunia. Meskipun perangnya selalu dilakukannya secara licik, dan hanya nampak hebat dan mengesankan, penuh kehormatan di film-film produksi Hollywood.

Konflik Iran Vs. serdadu keroyokan Israel dan AS ini mulai berdampak ke ekonomi dunia dari minyak hingga perdagangan, dan berpotensi menyeret lebih banyak negara, tak terkecuali Indonesia yang juga terdampak khususnya untuk BBM, karena Indonesia masih banyak mengimpor minyak dari luar negeri.

Sejak konflik memanas, harga minyak dunia naik ke sekitar $80–83 per barel. Bahkan para analis memperkirakan bisa tembus $90–$100 per barel jika perang meluas. Penyebab utamanya karena gangguan pengiriman minyak di Selat Hormuz, jalur yang dilewati sekitar 20% minyak dunia.

Indonesia mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari dari luar negeri, jadi kenaikan harga global langsung terasa. BBM non-subsidi di Indonesiapun sudah mulai naik.
Pertamax misalnya naik dari Rp.11.800 ke Rp.12.300/liter, pun demikian dengan jenis BBM lainnya, kecuali yang subsidi.

Pemerintah memastikan Pertalite dan Solar subsidi belum akan naik setidaknya sampai Lebaran. Namun kalau perang berlangsung lama, sementara presidennya hanya jago berjoget-joget ria bersama menterinya, kemungkinan besar subsidi jadi akan semakin membengkak dan pemerintah akan terpaksa menyesuaikan harga BBM.

Hal seperti itu akan mengakibatkan efek lanjutan, yakni APBN bisa terbebani.
Anggaran negara dihitung dengan harga minyak $70/barel, tapi sekarang sudah sekitar $78–80.
Ini akan mempengaruhi kenaikan Inflasi dan harga transportasi serta logistik. Sembilan kebutuhan pokok rakyat akan ikut naik karena BBM mahal.

Pemerintah akan terancam diNepalkan disaat rakyat nantinya mulai dilanda rasa frustasi karena berbagai kesulitan hidup yang membebaninya ! Sudahkah kita sebagai rakyat mempersiapkan, siapa pengganti presiden dan wakil presiden kita?!…(SHE).

5 Maret 2026.

Saiful Huda Ems (SHE).

Langgar Instruksi Partai dan Terjerat Kasus Penipuan, Mitra Dapur MBG Sekaligus Anggota DPRD Ditahan*

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Langgar Instruksi Partai dan Terjerat Kasus Penipuan, Mitra Dapur MBG Sekaligus Anggota DPRD Ditahan*

Padangsidimpuan, Mediacakrabuana.id

DN-II Penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan tengah menjadi sorotan publik. Saripah Hanum Lubis, anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2024–2029, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan oleh Satreskrim Polres Padangsidimpuan.

Konstruksi Perkara dan Dugaan Pelanggaran Hukum

Penahanan Saripah berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam proses pengajuan pinjaman ke Bank BRI. Modus operandi yang dilakukan disinyalir melibatkan pemalsuan tanda tangan serta pencatutan nama puluhan anggota kepolisian dalam dokumen administrasi pinjaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tersangka berpotensi dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (ancaman pidana maksimal 4 tahun).

Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan (ancaman pidana maksimal 4 tahun).

Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat (ancaman pidana maksimal 6 tahun).

Sorotan Rangkap Jabatan dan Pelanggaran Internal

Selain statusnya sebagai wakil rakyat, Saripah juga diketahui menjabat sebagai mitra sekaligus pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini memicu kontroversi ganda:

Etika Politik: Adanya Surat Edaran Internal DPP PDI Perjuangan yang secara tegas melarang kadernya terlibat dalam pengelolaan proyek dapur MBG.

Transparansi Publik: Keterlibatan pejabat aktif dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah rentan terhadap konflik kepentingan.

IACN: Kawal Ketat hingga Persidangan

Indonesia Anti Corruption Network (IACN) menyatakan akan mengawal proses hukum ini guna memastikan tidak ada intervensi politik maupun perlakuan istimewa (privilese).

“Kasus ini menyangkut integritas pejabat publik. Kami mendesak Polres Padangsidimpuan dan Polda Sumut untuk bertindak profesional. Jika berkas sudah lengkap (P-21), segera limpahkan ke Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan agar publik mendapatkan kepastian hukum,” tegas Yohanes Masudede, Koordinator Advokasi IACN.

Status Hukum Saat Ini

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk menyempurnakan berkas perkara. Status penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan Pasal 21 KUHAP, guna mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Publik kini menanti transparansi dari pihak berwenang mengenai sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain dalam skema pinjaman yang mencatut institusi kepolisian tersebut.

(Tim Red/Ali)

Reses di Koramil Makrayu, Anggota DPR RI Yudha Novanza Utama Serap Aspirasi Babinsa

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Reses di Koramil Makrayu, Anggota DPR RI Yudha Novanza Utama Serap Aspirasi Babinsa

Palembang, — Cakrabuana id

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Yudha Novanza Utama, melaksanakan kunjungan reses perseorangan di Koramil 418-01/Makrayu Kodim 0418/Palembang, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut merupakan bagian dari agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat serta aparat kewilayahan di daerah pemilihannya.

Dalam kesempatan tersebut, Yudha Novanza Utama berdialog langsung dengan para Babinsa Koramil Makrayu guna mendengarkan berbagai aspirasi serta kondisi yang dihadapi di lapangan.

Sejumlah masukan disampaikan Babinsa terkait dinamika wilayah binaan, kebutuhan masyarakat, hingga berbagai persoalan sosial yang sering ditemui dalam tugas sehari-hari di tengah masyarakat.

Salah satu aspirasi yang mencuat dalam dialog tersebut adalah usulan terkait pemberian insentif bagi anggota Babinsa, yang diharapkan dapat diajukan kepada Pemerintah Kota Palembang sebagai bentuk dukungan terhadap peran Babinsa dalam menjaga stabilitas wilayah.

Danramil 418-01/Makrayu Kapten Inf Edi Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan reses ini menjadi sarana komunikasi yang sangat baik antara wakil rakyat dengan aparat kewilayahan.

“Kegiatan ini sangat positif karena anggota DPR RI dapat langsung mendengarkan aspirasi dari Babinsa yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat di wilayah binaannya,” ujar Kapten Inf Edi Gunawan.

Menurutnya, Babinsa sebagai aparat teritorial memiliki peran penting dalam memantau kondisi sosial masyarakat, sehingga berbagai informasi dan aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.

Melalui kegiatan reses ini diharapkan berbagai aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung kinerja aparat kewilayahan, khususnya di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Harto

Bea Cukai Palembang Gempur Peredaran Barang Ilegal, Jutaan Batang Rokok Tanpa Cukai Diamankan

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Bea Cukai Palembang Gempur Peredaran Barang Ilegal, Jutaan Batang Rokok Tanpa Cukai Diamankan”

Palembang – Cakrabuana id

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Palembang terus memperketat pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal serta komoditas ekspor-impor yang melanggar ketentuan larangan dan pembatasan (lartas). Sepanjang Januari hingga Februari 2026, serangkaian penindakan intensif dilakukan di berbagai titik strategis di wilayah Sumatera Selatan.

Pengawasan melalui patroli darat, pemeriksaan jasa pengiriman, hingga pengawasan di bandara dan pelabuhan menghasilkan temuan signifikan. Hingga 28 Februari 2026, Bea Cukai Palembang berhasil mengamankan sebanyak 3.598.200 batang rokok ilegal tanpa pita cukai, 88 kilogram tembakau iris, serta berbagai komoditas ilegal lainnya.

Selain hasil tembakau, petugas juga menyita 75 liter arak Bali, 28 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor Golongan C, serta 79 botol MMEA lokal Golongan C. Pada kategori barang terkait narkotika dan psikotropika, turut diamankan 33 unit cartridge vape ilegal berbagai merek. Sementara pada komoditas impor lainnya, petugas menindak 2.086 chain serta 21 koli barang yang diduga merupakan Barang Cagar Budaya.

Sebagai bagian dari penegakan hukum, Bea Cukai Palembang menetapkan sanksi administratif berupa denda dengan total nilai Rp190.843.000. Sementara untuk barang impor yang termasuk kategori larangan dan pembatasan, ditetapkan status Barang Ditetapkan Menjadi Milik Negara (BDN).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Palembang, Achmad, menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang proporsional melalui mekanisme Ultimum Remedium (UR).

“Ultimum Remedium adalah asas hukum yang menjadikan pidana sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukum karena masih terdapat alternatif penyelesaian lain berupa sanksi administratif berupa denda,” ujar Achmad, Kamis (5/3).

Ia menambahkan, konsep tersebut memiliki kemiripan dengan pendekatan restorative justice yang lebih dahulu dikenal dalam praktik penegakan hukum di Kepolisian.

Sepanjang 2026, Bea Cukai Palembang telah menangani empat kasus pelanggaran cukai melalui mekanisme Ultimum Remedium dengan nilai total Rp150.843.000 Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena proses penyelesaiannya lebih cepat, memberikan kontribusi pada penerimaan negara, serta tetap memberikan efek jera kepada pelaku.

Salah satu kasus yang baru diselesaikan terjadi pada 27 Februari 2026, ketika tim Bea Cukai Palembang mencegah peredaran 100 slop rokok ilegal tanpa pita cukai yang melibatkan seorang terperiksa berinisial AZ. Perbuatan tersebut sebenarnya terancam pidana penjara paling lama lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pelaku dapat mengajukan penyelesaian melalui mekanisme Ultimum Remedium dengan membayar denda sebesar tiga kali nilai cukai sebelum proses penyidikan dimulai.

Penyidik Bea Cukai Palembang menjelaskan bahwa AZ mengajukan permohonan agar kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dan bersedia membayar denda sebesar Rp44.760.000. Setelah pembayaran diterima melalui rekening penampung dana titipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mendapat persetujuan Kepala Kantor, dana tersebut disetorkan ke kas negara pada 4 Maret 2026 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022.

Bea Cukai Palembang juga mengimbau para pelaku usaha agar menghindari praktik perdagangan ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

“Rokok ilegal dijual dengan harga murah sehingga lebih mudah dijangkau anak-anak di bawah umur. Hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah, termasuk Bea Cukai, dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, terutama bagi generasi muda,” kata Achmad.

Ia menegaskan, Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan dan sinergi dengan berbagai pihak untuk menekan peredaran barang ilegal sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. (Ril/ Harto)

SKANDAL AIR NAU MELEDAK: REKAMAN 23 MENIT BONGKAR HOROR PENYEKAPAN WARTAWAN, IWO INDONESIA & PRIMA MINTA POLRI BATALKAN “DAMAI SETTINGAN”!

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“SKANDAL AIR NAU MELEDAK: REKAMAN 23 MENIT BONGKAR HOROR PENYEKAPAN WARTAWAN, IWO INDONESIA & PRIMA MINTA POLRI BATALKAN “DAMAI SETTINGAN”!

REJANG LEBONG, BENGKULU – MEDIACAKRABUANA.ID

4 Maret 2026- Tabir kepalsuan “Surat Perdamaian” di Desa Air Nau akhirnya tersingkap. Sebuah bukti digital berupa rekaman pengakuan korban berdurasi 23 menit 2 detik muncul ke permukaan, menjelaskan secara detail detik-detik mencekam saat oknum pejabat desa melakukan penyekapan dan ancaman pembunuhan terhadap jurnalis. Bukti ini menjadi hulu ledak yang meruntuhkan narasi “selisih paham biasa” yang selama ini dipublikasikan.

Dalam rekaman sepanjang 23 menit 2 detik tersebut, korban membeberkan secara kronologis bagaimana Oknum Kepala Desa Air Nau dan kroninya menciptakan situasi horor. Mulai dari pintu yang sengaja dikunci dari dalam, intimidasi verbal “hidup atau mati”, hingga gestur pengancaman menggunakan senjata tajam.

Rekaman ini bukan sekadar cerita, melainkan dokumen sejarah kelam penindasan terhadap pers di Bengkulu. “Durasi 23 menit itu adalah bukti nyata bahwa ada tekanan luar biasa. Tidak ada manusia yang berdamai dengan tulus setelah nyawanya dipertaruhkan, kecuali ada kekuatan besar yang menekan,” ungkap sebuah sumber di lingkaran organisasi pers.

Organisasi pers nasional menilai surat perdamaian tanggal 4 Maret 2026 tersebut hanyalah “obat penenang” untuk menutupi borok besar. Logika publik sangat sederhana: Jika tidak ada dosa dan pidana yang diperbuat, tidak mungkin ada upaya mediasi hingga ke tingkat kepolisian. Perdamaian ini justru menjadi pengakuan dosa tertulis dari pihak Oknum Kades.

Wakil Ketua Umum IWO Indonesia, Ali Sopyan, bersama Ketua Umum PRIMA, Hermanius Burunaung, memberikan pernyataan keras terkait temuan rekaman ini:

“Rekaman 23 menit itu adalah ‘Kotak Hitam’ kebenaran. Kami mengecam keras segala upaya pembungkaman. Kami mendesak Kapolri dan Kadiv Propam untuk memeriksa oknum aparat yang memfasilitasi perdamaian ini. Bagaimana mungkin kasus pidana murni (penyekapan) yang dibuktikan dengan kesaksian rinci 23 menit bisa dianggap selesai dengan kertas meterai?” tegas Ali Sopyan.

Kebrutalan Oknum Kades Air Nau saat dikonfirmasi mengenai Dana Desa memicu kecurigaan nasional. Publik bertanya-tanya: Kejahatan anggaran apa yang begitu besar di Desa Air Nau hingga seorang Kades rela mempertaruhkan jabatannya dengan cara menyekap jurnalis?

Melalui rilis resmi ini, kami menuntut:

– Polres Rejang Lebong & Polda Bengkulu: Batalkan status perdamaian. Rekaman 23 menit adalah bukti baru (Novum) yang menunjukkan adanya tekanan dan situasi pidana yang tidak bisa didamaikan (Non-Restorative Justice untuk pidana berat).

– Bupati Rejang Lebong: Segera berhentikan sementara Oknum Kades tersebut guna mempermudah proses audit investigasi Dana Desa.

– Kapolri: Berikan perlindungan saksi kepada jurnalis korban penyekapan karena ancaman nyawa adalah nyata.

“Keadilan tidak boleh dikunci di dalam rumah Kades. Suara jurnalis dalam rekaman 23 menit itu adalah suara kebenaran yang tidak bisa dibungkam oleh meterai sepuluh ribu!”

Publisher -Red

Rp 14.379.419.324. DANA PEMDA BANGGAI LAUT DIDUGA JADI SANTAPAN OKNUM PEJABAT BANGSAT”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Rp 14.379.419.324. DANA PEMDA BANGGAI LAUT DIDUGA JADI SANTAPAN OKNUM PEJABAT BANGSAT”

.BANGGA LAUT|| MEDIACAKRABUANA.ID

Berbagai dalih pejabat maling uang negara yang nilainya ratarata meliaran rupiah
hal semacam ini sudah krab terjadi di berbagai daerah dengan dalih kesalah penggunaan anggaran bila ketahuan dari pihak pemeriksaan BPK . Menurut Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news Grup. Pemkab Banggai Laut 70% banyak Orang pintar dalam segi perhitungan . Apalagi terkait program pembangunan proyek yang sudah ditentukan dan sudah ada nomor urut . Tegas Ali Sopyan Rajawali news

Pasalnya
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas tata kelola keuangan daerah yang belum sepenuhnya
mendukung pembangunan nasional pada Pemkab Banggai Laut dapat disimpulkan akar
permasalahan (root cause) sebagai berikut:
a. Pemkab Banggai Laut belum berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bappenas atas
belum tersedianya NSPK terkait penyelarasan indikator makro dan mendukung
pembangunan nasional
Penetapan target indikator makro Pemkab Banggai Laut belum sepenuhnya selaras
dengan target yang ditetapkan oleh Pemprov Sulawesi Tengah. Adapun program
kegiatan yang mendukung prioritas nasional belum sepenuhnya berisikan program
kegiatan yang selaras dengan prioritas nasional. Selain itu, Pemkab Banggai Laut
belum sepenuhnya mendukung proyek pembangunan nasional. Permasalahan ini
berdampak pada pencapaian target indikator makro pembangunan nasional, pencapaian
kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta tidak tercapainya dukungan
Pemkab Banggai Laut atas proyek pembangunan nasional.
b. TAPD dan Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM belum berkomitmen dalam
pemenuhan alokasi pemenuhan SPM dan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat
Daerah pengampu SPM dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPM
Perencanaan dan penganggaran serta realisasi atas pemenuhan capaian SPM Pemkab
Banggai Laut belum memadai. Adapun dalam menetapkan target capaian SPM belum
berdasarkan data dan perhitungan yang valid sesuai dengan kebutuhan pemenuhan
pelayanan dasar. Permasalahan ini berdampak masyarakat Pemkab Banggai Laut
belum sepenuhnya memperoleh hak atas pelayanan dasar yang seharusnya.
c. Pemkab Banggai Laut belum melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam
peningkatan PAD, serta mempertimbangkan kebijakan makro, potensi penerimaan,
dan realisasi pendapatan tahun sebelumnya dalam menetapkan besaran anggaran PAD
Penganggaran penerimaan daerah yang belum mempertimbangkan kebijakan ekonomi
makro daerah dan kajian pendapatan, belum adanya penganggaran atas sisa dana
SiLPA yang telah ditentukan pada APBD, dan penganggaran penerimaan transfer pusat
dan daerah yang belum sesuai dasar penetapannya. Permasalahan ini berdampak pada
penerimaan daerah tidak terealisasi sesuai target dan potensi pendapatan, sehngga
terjadi defisit yang membebani keuangan daerah pada tahun berikutnya.
d. Pemkab Banggai Laut belum memiliki peraturan terkait tata cara penyusunan anggaran
kas dan SPD dan BUD belum menyusun pedoman/ketentuan terkait strategi
manajemen kas
Pemkab Banggai Laut belum memiliki strategi manajemen kas untuk menghindari
risiko solvabilitas. Selain itu, Pemkab Banggai laut belum menyusun rancangan
anggaran kas secara memadai, serta belum mempertimbangkan ketersediaan dana di
kas daerah dalam penerbitan SPD. Hal ini terlihat dari adanya dana earmark untuk
membiayai belanja daerah yang bukan peruntukkannya sebesar Rp14.379.419.324,00.
Permasalahan ini berdampak pada risiko kekurangan ketersediaan kas untuk mendanaikegiatan daerah, serta atas dana earmark yang terpakai untuk belanja akan membebani
keuangan daerah tahun berikutnya.
4.2. Rekomendasi
Atas permasalahan-permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati
Banggai Laut di antaranya untuk:
a. memerintahkan Kepala Bapperida berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bappenas
dalam menyusun NSPK terkait penyelarasan indikator makro dan mendukung
pembangunan nasional;
b. memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sekaligus Ketua Tim
Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM untuk berkomitmen dalam pemenuhan
alokasi pemenuhan SPM dan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah
pengampu SPM dalam melaksanakan penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM;
c. berkomitmen melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam peningkatan PAD,
serta memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mempertimbangkan
kebijakan makro, potensi penerimaan, dan realisasi pendapatan tahun sebelumnya
dalam menetapkan besaran anggaran PAD; dan
d. menetapkan peraturan terkait tata cara penyusunan anggaran kas dan SPD, serta
memerintahkan Kepala BPKAD selaku BUD untuk menyusun pedoman/ketentuan
terkait strategi manajemen kas.
4.3. Tanggapan Entitas atas Kesimpulan
Atas kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Bupati Banggai Laut
menyatakan menerima keseluruhan temuan dan kesimpulan BPK serta akan
menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

( Red /Ali)

Jika Camat Lantik Orang Titipannya, Warga Lingkungan IX Perwira II Ancam Gelar Aksi

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Jika Camat Lantik Orang Titipannya,
Warga Lingkungan IX Perwira II Ancam Gelar Aksi:

 

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

Proses demokrasi pemilihan Kepala Lingkungan di Jalan Perwira 2, Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur tercoreng.

Kuat dugaan pemilihan Kepling IX yang dimenangkan Endang Fiska Dewi dengan perolehan 310 suara diintervensi oknum Camat Medan Timur yang ingin memenangkan calon petahana titipannya, M Salim yang hanya memperoleh 115 suara.

Informasi dihimpun, Rabu (4/3) malam, kabar berhembus, sampai saat ini pihak Kecamatan Medan Timur juga tak kunjung memberikan SK kepada Endang Fiska Dewi sebagai pemenang dalam pemilihan Kepling.

Bahkan, disinyalir SK tersebut nantinya bakal diserahkan kepada M Salim yang diduga kuat sebagai orang titipan Camat dan oknum anggota DPRD.

Bahkan, Lurah Pulo Brayan Bengkel atas perintah Camat Medan Timur diperintahkan untuk menemui Endang Fiska Dewi agar mengalah dan tidak dilantik. Sebab,, M Salim dulunya mantan kepling merupakan orang titipan Camat Medan Timur.

Menanggapi intervensi dan kecurangan ini, salah seorang warga yang juga tim sukses Endang Fiska Dewi, Timbel, pada wartawan mengatakan, kami warga Perwira 2, Lingkungan IX merasa tidak terima. Mengapa Endang Fiska Dewi yang memperoleh 310 suara harus mengalah dengan lawannya M Salim yang hanya memperoleh 115 suara.

“Kalau aspirasi kami ini tidak ditanggapi Camat dan Kepling, kami akan melakukan aksi (unjuk rasa) ke Kantor Walikota Medan menuntuk agar Walikota mencopot Camat Medan Timur dan Lurah Pulo Brayan Bengkel,”tegasnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Jumiati yang mengatakan, tidak terima atas kecurangan ini. Sebab, Jumiati faham betul, bagaimana kinerja M Salim yang juga mantan Kepling IX.

” Sewaktu masa kepemimpinannya (M Salim) banyak hak orang yang tidak disalurkan. Bahkan banyak beras bantuan yang ditimbun sampai busuk karena tidak disalurkan kepada penerima manfaat. bahkan dulunya warga perna demo karena nimbun beras, Kami mau Bu Endang yang memimpin kembali Lingkungan IX ini,”tegasnya.

Jika seandainya, Camat Medan Timur tetap bersikeras melantik orang titipannya sebagai Kepling IX, dia dan warga lainnya akan menggelar aksi besar besaran di Kantor Walikota Medan minta agar Camat dan Lurah segera dicopot dari jabatannya.

Atas kekisruhan ini, Endang Fiska Dewi Astuti merasa kecewa. Bahkan keluarga besar dan pendukungnya bakal menghelar aksi spontanitas saat pelantikan dan melaporkannya ke pihak Pemko Medan, aparat penegak hukum baik secara pidana dan perdata sampai ke PTUN dan akan memviralkan permasalahan ini.

Sementara Camat Medan Timur, Fernanda, S.STP yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/3) malam mengatakan, berdasarkan Perda Kota Medan Nomor: 9 Tahun 2017 dan Perwal Kota Medan Nomor : 21 Tahun 2021 bahwa tidak ada pemilihan Kepala Lingkungan, namun yang ada adalah pengangkatan Kepala Lingkungan. “Untuk dukungan yang diperoleh oleh masing masing-masing Calon Kepala Lingkungan dari masyarakat minimal sebesar 30 % dari jumlah kepala keluarga adalah hanya salah satu syarat dalam mekanisme pengangkatan calon kepala lingkungan,” jelasnya.

Namun saat disinggung apakah dulunya mantan Kepling , M Salim orang titipan Camat dan oknum anggota DPRD, Camat Fernanda menjawab tidak benar itu.

Namun saat di tanyak awak media ,kenapa pak camat bersikeras melantik M sallim karena dari peraturan perda M sallim tidak dapat suara 30 persen, camat Fernanda enggan berkomentar

Keganjilan terlihat jelas, dalam Perda dan Perwal No. 9 tahun 2017 diatur soal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan disebutkan salah satu syarat untuk mencalonkan Kepling minimal harus mendapat dukungan warga sekitar 30 persen.

Sementara, diperkirakan jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Lingkungan IX, Perwira 2 sekitar 550 sampai 600 Kepala Keluarga. Dengan perolehan suara yang hanya sekitar 115 suara, M Salim baru mendapat dukungan sekitar 20 persen dari masyarakat artinya tidak kuorum.

Sedangkan Endang Fiska Dewi yang mendapat perolehan suara sekitar 350 KK sama dengan 55 persen. Jadi, apa gunanya Perda dan Perwal itu diterbitkan kalau tidak dipatuhi.

Warga minta agar Camat Medan Timur menganulir keputusannya yang berniat untuk mengangkat M, Salim sebagai Kepling IX. Sebab warga yang lebih tahu siapa sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin Lingkungannya, bukan Lurah atau Camat.

Informasi adanya dugaan suap dan sogok menyogok dalam pengangkatan Kepling IX Pulo Berayan Bengkel oleh Camat dan Lurah
Berhembus isu dugaan sallim suap camat dan lurah dalam penerbitan SK pengangkatan kepling IX pulo Brayan bengkel. *(Tim)*

123...307Halaman 1 dari 307

BERITA PILIHAN

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©
ADVERTISEMENT
Sponsored Ad

Sponsored · PT Assyifa Teknologi Nusantara
Learn more
Ad choices