www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News    
Beranda blog

Dugaan Oknum ASN BKPSDM Muratara Jadi Pemodal PETI di Ulu Rawas Mencuat! Air Sungai Keruh Kuning Tercemar, Warga Minta Bupati Tindak Tegas!

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Dugaan Oknum ASN BKPSDM Muratara Jadi Pemodal PETI di Ulu Rawas Mencuat! Air Sungai Keruh Kuning Tercemar, Warga Minta Bupati Tindak Tegas!”

 

*MURATARA,  MEDIACAKRABUANA.ID

Dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Ulu Rawas, mencuat dan menjadi sorotan publik.

Informasi tersebut dihimpun Tim Investigasi Cakrabuana.id Biro Muratara berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat di wilayah Ulu Rawas pada Selasa (27/10/2026).

Masyarakat menyebutkan adanya aktivitas galian tambang emas yang menggunakan alat berat jenis excavator di wilayah Ulu Rawas yang diduga dikelola dan dimodali oleh oknum ASN BKPSDM Muratara.

“Informasi dari warga memang menyebutkan ada oknum ASN dari BKPSDM yang diduga bermain PETI di wilayah Ulu Rawas. Oknum tersebut diduga sebagai pemodal alat berat,” ungkap salah seorang warga Kecamatan Ulu Rawas yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.

 

Warga mengeluhkan dampak lingkungan akibat aktivitas PETI tersebut. Air sungai yang selama ini menjadi sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk mandi, cuci, kakus (MCK) dan sumber air bersih kini diduga tercemar.

Air sungai tampak keruh, menguning, dan diduga mengandung zat kimia berbahaya yang tidak layak konsumsi.

“Kami MCK pakai air kotor bos, air sungai kami kuning keruh, tidak layak minum lagi. Anak-anak gatal-gatal. Ini gara-gara PETI excavator itu,” keluh warga Ulu Rawas.

 

Apabila dugaan keterlibatan oknum ASN BKPSDM Muratara dalam aktivitas PETI di Ulu Rawas tersebut benar, maka perbuatan tersebut dinilai telah melanggar disiplin berat sebagai ASN.

Merujuk pada *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang merusak lingkungan. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Selain sanksi kepegawaian, aktivitas PETI juga merupakan tindak pidana. Berdasarkan *Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020* tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Menanggapi mencuatnya dugaan tersebut, masyarakat di Kecamatan Ulu Rawas meminta kepada *Bupati Musi Rawas Utara, Inspektorat Kabupaten Muratara, dan Kepala BKPSDM Muratara* untuk segera melakukan pemeriksaan.

Masyarakat juga meminta kepada *KASN dan BKN* untuk melakukan pengawasan dan audit terkait LHKPN oknum ASN yang diduga memiliki harta tidak wajar.

“Kami berharap Bupati Muratara dan Inspektorat segera turun dan menindaklanjuti laporan masyarakat ini. Jika terbukti, harus ditindak tegas sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. Kami juga meminta Polres Muratara dan Dinas Lingkungan Hidup untuk turun ke lapangan menghentikan PETI di Ulu Rawas yang diduga mencemari sungai kami,” ujar perwakilan masyarakat Ulu Rawas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BKPSDM Kabupaten Muratara belum memberikan keterangan resmi. Tim Cakrabuana.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Muratara melalui pesan WhatsApp pada Senin (26/10/2026) dan masih menunggu jawaban.

Cakrabuana.id tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999.

Tim Investigasi Cakrabuana.id / Biro Muratara

“Masyarakat Muratara Desak Kapolda Sumsel dan Propam Mabes Polri Tindak Tegas Oknum Polres Muratara Diduga Beking Mafia BBM di SPBU 24.316.179 Terusan!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Masyarakat Muratara Desak Kapolda Sumsel dan Propam Mabes Polri Tindak Tegas Oknum Polres Muratara Diduga Beking Mafia BBM di SPBU 24.316.179 Terusan!”

 

MURATARA,  MEDIACAKRABUANA.ID

Masyarakat dan lembaga pengawas independen di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendesak Kapolda Sumatera Selatan, Divisi Propam Mabes Polri, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga untuk segera turun tangan melakukan pengusutan tuntas dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di SPBU 24.316.179 Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Muratara.

Desakan tersebut mencuat setelah Tim Cakrabuana.id membongkar dugaan praktik kotor penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi yang disinyalir berlangsung secara terstruktur dan masif di SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya, dengan dugaan melibatkan oknum anggota Polres Muratara dan pihak pengelola SPBU.

Informasi yang dihimpun di lapangan, praktik pengangsuran dan penampungan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite tersebut diduga kuat dialirkan ke tangan spekulan dan industri, bukan untuk rakyat kecil.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan laporan masyarakat, ada 4 indikasi kuat yang menjadi sorotan:

1. Penyaluran Diduga Tak Tepat Sasaran: BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite yang seharusnya untuk masyarakat kecil, nelayan, petani, dan transportasi umum sesuai aturan BPH Migas, diduga kuat dialirkan ke spekulan maupun industri dengan harga non-subsidi.

2. Modus Tangki Siluman dan Barcode Berulang: Para pengangsu diduga menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki siluman berkapasitas besar. Mereka juga diduga menggunakan barcode MyPertamina yang sama secara berulang-ulang. Praktik ini disinyalir mendapatkan “lampu hijau” dari oknum petugas SPBU 24.316.179 yang diduga sengaja meloloskan.

3. Keterlibatan Oknum Penegak Hukum Diduga Sebagai Beking: Muncul nama oknum anggota Polres Muratara yang diduga berperan sebagai pelindung (beking) serta pengatur kelancaran operasional pengangsuran BBM di area SPBU 24.316.179 Terusan. Oknum tersebut diduga mengatur agar mobil-mobil tangki siluman bisa leluasa mengisi tanpa antre lama dan aman dari razia.

4. Kongkalikong Pemilik SPBU Diduga Biarkan Praktik Ilegal:* Pihak pengelola/pemilik SPBU 24.316.179 diduga sengaja membiarkan atau bahkan memprioritaskan pengisian bagi para pengangsu BBM ketimbang melayani antrean kendaraan masyarakat umum.

Dampak langsung sangat dirasakan masyarakat. Warga Desa Terusan dan sekitarnya mengeluh kerap terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi. Antrean panjang yang mengular hingga ratusan meter menjadi pemandangan sehari-hari.

“Rakyat kecil yang antre dari subuh sampai siang belum tentu dapat Solar bos, tapi mobil-mobil yang itu-itu saja dengan tangki besar bisa bolak-balik isi 3-4 kali sehari. Jelas ada yang tidak beres di SPBU 24.316.179 ini,” ungkap salah seorang warga Terusan Karang Jaya yang enggan disebutkan namanya karena takut diintimidasi.

Merespons temuan tersebut, masyarakat Muratara mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih.

“Praktik penyelewengan BBM bersubsidi ini sangat merugikan rakyat kecil dan merugikan negara. Kami meminta Kapolda Sumsel dan Bid Propam Polda Sumsel untuk menindak tegas oknum anggota yang terlibat tanpa pandang bulu. Jangan sampai institusi Polri tercoreng karena ulah oknum yang menjadi beking mafia BBM,” tegas perwakilan Lembaga Pengawas Publik Muratara kepada Cakrabuana.id.

“Kami juga mendesak BPH Migas dan Pertamina untuk segera melakukan audit dan mencabut izin operasional SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya jika terbukti melanggar aturan penyaluran BBM subsidi. Lakukan pemblokiran alokasi hingga penutupan jika perlu agar memberikan efek jera. Ini sudah meresahkan,” tambahnya.

Masyarakat mengaku telah mengantongi dan akan menyerahkan bukti-bukti pendukung secara resmi kepada Bid Propam Polda Sumsel serta PT Pertamina Patra Niaga, berupa rekaman visual kendaraan yang diduga bertangki siluman yang bolak-balik mengisi di SPBU 24.316.179, catatan nomor polisi kendaraan yang terlibat, serta bukti penggunaan barcode berulang.

Untuk menjaga prinsip keberimbangan berita, Tim Cakrabuana.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kapolres Muratara melalui Kasi Humas, pengelola SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya, serta Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel melalui pesan WhatsApp pada Selasa (27/10/2026).

Hingga berita ini diterbitkan pada Selasa 27/10/2026) Pukul 17:00 WIB (lebih dari 1×24 jam), pihak-pihak terkait belum memberikan jawaban resmi, meskipun pesan WhatsApp telah dibaca (centang dua biru).

Cakrabuana.id tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya kepada pihak Polres Muratara, Pengelola SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya, dan PT Pertamina sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999.

Biro Muratara – Cakrabuana.id

“Pengaspalan RW 15 Galunggung Asih Disambut Gembira Warga, Konsultan Pengawas Sebut Sesuai Bestek”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Pengaspalan RW 15 Galunggung Asih Disambut Gembira Warga, Konsultan Pengawas Sebut Sesuai Bestek”

CIREBON — MEDIACAKRABUANA.ID

Pengaspalan jalan di RW 15 Galunggung Asih, Kelurahan Kecapi, Kota Cirebon, disambut gembira oleh warga. Setelah sekitar delapan tahun tidak mendapatkan pengaspalan, kondisi jalan yang sebelumnya berlubang kini mendapat perbaikan melalui aspirasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

Ketua RW 15 Galunggung Asih, Haji Duladi, mengatakan warga menyambut baik pembangunan tersebut karena jalan di lingkungan mereka sudah lama membutuhkan perbaikan.

“Alhamdulillah, warga sangat senang dengan adanya pengaspalan ini. Sudah delapan tahun tidak ada pengaspalan, jalan juga sudah berlubang. Sekarang warga senang karena jalan sudah diperbaiki,” ujar Duladi.

Ia menjelaskan, pengaspalan tersebut berasal dari aspirasi anggota dewan melalui program pokok-pokok pikiran (pokir).

Apresiasi serupa disampaikan Jaja Suharja, salah seorang warga RW 15. Ia mengaku bangga karena jalan di lingkungannya akhirnya mendapat perhatian dan perbaikan.

“Saya mewakili warga merasa bangga. Terima kasih, kampung kami dibangun dan diaspal. Warga semuanya senang. Kalau bisa, tahun depan pengaspalan ditambah lagi agar seluruh jalan di lingkungan ini bisa diperbaiki,” kata Jaja.

Konsultan Pengawas Lakukan Pengecekan Lapangan

Sementara itu, Wahyu Herianto, konsultan pengawas pekerjaan jalan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, menyatakan telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi menyusul pemberitaan mengenai kondisi pengaspalan tersebut.

Dari hasil pengecekan yang disampaikannya, pelaksanaan pekerjaan dinilai telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan spesifikasi teknis atau bestek yang direncanakan.

“Kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasilnya, pekerjaan sudah sesuai SOP dan bestek, serta berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” ujar Wahyu.

Ia menegaskan, pihaknya tetap terbuka terhadap masukan masyarakat terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Di lapangan, sejumlah bagian permukaan aspal terlihat meninggalkan bekas dan terdapat titik yang tampak sedikit mengalami penurunan. Kondisi itu perlu dinilai berdasarkan pemeriksaan teknis, bukan hanya dari tampilan visual.

Aktivitas kendaraan yang melintas atau parkir sebelum lapisan aspal cukup dingin dan mengeras dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperiksa. Begitu pula kondisi badan jalan yang lebih rendah daripada trotoar atau halaman rumah, sehingga air siraman tanaman berpotensi mengalir ke permukaan aspal.

Meski demikian, faktor-faktor tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab tanpa pemeriksaan teknis lebih lanjut.

Perbaikan jalan di RW 15 Galunggung Asih menjadi kebutuhan yang telah lama dinantikan warga. Apresiasi masyarakat dan hasil pengecekan dari konsultan pengawas menjadi bagian penting dalam melihat pelaksanaan pembangunan tersebut secara berimbang, dengan tetap membuka ruang evaluasi apabila ditemukan kekurangan di kemudian hari. ( Khairlani )

“58 PERSIL.TANAH MASYARAKAT DESA DARMO BELUM DI BAYAR PT.BUMI SAWINDO PERMAI”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“58 PERSIL.TANAH MASYARAKAT DESA DARMO BELUM DI BAYAR PT.BUMI SAWINDO PERMAI”

.Muara Enim, Sumsel || Mediacakrabuana.id

Waspada sedendikat mafia tanah berkeliaran di Bumi Sriwijaya khususnya Tanjung Enim pasalnya
Masyarakat Darmo Sudah Muak Dengan Janji Janji PALSU .

Muara Enim, 26/10/2026. Masyarakat desa darmo kecamatan lawang kidul Kabupaten muara enim,menyatakan kecewa terhadap PT.Bumi Sawindo Permai (BSP) yang merupakan anak perusahaan PTBA akibat belum di bayarnya 58 persil lahan yang telah di ukur sejak tahun lalu bahkan sudah di gusur oleh PTBA,

Warga mengancam akan menarik berkas dan meminta ganti rugi atas pengrusakan serta akan memagari lahan tersebut jika perusahaan tidak segerah menyelesaikan.
Pada hari Senin,26/10/2026 masyarakat telah mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa di kantor desa darmo mendesak kepada pemerintah desa agar dapat mendesak PT.BSP untuk segerah menyelesaikan ganti rugi atas lahan merek tersebut,

Menanggapi tuntutan dan desakan dari warga tersebut pemerintah desa darmo telah mengirimkan surat kepada PT.Bumi Sawindo Permai agar lahan warga tersebut dapat segerah di selesaikan karena menyangkut kebutuhan warga sehari hari.

Adapun tuntutan warga adalah PT.BSP segerah menyelesaikan pembayaran atas 58 persil tersebut,kalau tidak masyarakat minta di kembalikan berkas lahan milik masyarakat selanjutnya masyarakat akan melakukan pemagaran dan dan minta kerugian kepada PT.BSP atas pengrusakan

Pasalnya kebun karet milik warga sudah di gusur oleh PTBA yang mengakibatkan masyarakt tidak bisa lagi mengambil hasilnya untuk menghidupi keluarga Masyarakat desa darmo kecamatan lawang kidul
Sebanyak 58 delapan persil lahan masyarakat desa darmo kecamatan lawang kidul kabupaten muara enim yang masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT.BSP yang juga merupakan anak perusahaan PTBA,tak kunjung di bayar

Pasalnya sudah satu tahun lebih sebanyak 58 persil yang sudah di ukur dan siap di bayar namun sampai saat ini tak kunjung di bayar dengan alasan yang tidak jelas,setiap masyarakat menanyakan ke PT BSP kapan akan dibayar jawabnnya selalu bulan depan namun kenyataannya sudah satu tahun lebih tak ada penyelesain,masyarakat merasa di bohongi dan di permainkan oleh PT.BSP hal ini mebuat masyarakat desa darmo geram dan minta berkasnya di kembalikan bila tak di bayar,Senin,26 oktober 2026

Masyarakat telah mengirimkan surat kepada PT.BSP agar segerah di selelsaikan apabila tidak di selesaikan maka berkas tanah milik masyarakat tersebut akan di tarik kembali,mereka juga minta ganti kerugian sebab sebagian warga yang memiliki kebun karet,sudah di gusur oleh PT BA dan selama satu tahun ini mereka tidak bisa mengambil hasilnya untuk menghidupi keluarganya.

Warga sudah sepakat akan melakukan pemagaran dan minta ganti rugi kepada PT.BSP atas kerusakan lahan warga tersebut.menurut salah satu warga desa darmo bernama Sawal (62) tahun yang juga memiliki lahan yang masuk didalam 58 persil tersebut menyatakan” Kalau PT.BSP dalam bulan ini tidak di bayar kami akan menarik berkas,selanjutnya akan kami pagari lahan kami yang sudah di gusur,kalau PT.BSP tidak bayar kami akan mengajukan ke PTBA untuk di bayar karena lahan kami sudah di gusur oleh PTBA, sudah satu tahun PT.BSP ngomong nak bayar nyatanya sudah satu tahu lebih juga tidak di bayar,kalau di gantung terus anak istri kami nak makan apo,bahkan ada yang punya kebun karet setiap bulan bisa menghasilkan 4 juta lebih setelah di gusur oleh PTBA tidak bisa lagi di ambil hasilnya untuk hidupi keluarganya “ujarnya”.

( Tim / Ali)

“Kadis Perkim: Entin S Memberikan Krafikasi Pembebasan Lahan Di Desa Cianting Kab Purwakarta”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Kadis Perkim: Entin S Memberikan Krafikasi
Pembebasan Lahan Di Desa Cianting Kab Purwakarta”

.Purwakarta Jabar ||
Mediacakrabuana.id

Menindaklanjuti pemberitaan sebelum yang berjudul

Pembebasan Lahan Cianting Purwakarta Disorot Tajam, Potongan Pajak Penjual P2T Diduga Tabrak Aturan PPh 0%

 

Senin 26/10, 2026 09.32] Kadis Perkim: Entin Suryatin, S.T.,M.M. Memberikan Krafikasi

Assallamualaikum
Bang

ini tanggapan dari
Tim Memang betul ada beberapa kriteria kegiatan yg pph nya 0 %

Berdasarkan pasal 10 UU No. 2 thn 2012 yang merupakan turunan peraturan perpajakan PP. No. 34 tahun 2016 dan di perbaharui dlm PMK No. 81/2024 Diantaranya untuk kegiatan :

1.Pertahan dan Keamanan Nasional
2.Jalan umum, jalan tol Bendungan, irigasi
3.Infrastruktur Minyak gas,dan panas bumi
4.Pembangkit, transmisi, gardu jaringan dan distribusi tenaga listrik
5.dan seterusnya

Untuk itu Tim Pengadaan tanah berpendapat bahwa kegiatan pengadaan tanah yg ada tidak termasuk dlm kegiatan yg di sebutkan di atas.

.Menanggapi hal tersebut di atas

Bram sebagai Peritisi hukum berpendapat bahwa:
Apabila adanya permintaan sejumlah uang atau adanya pungutan liar ( pungli ) tidak berdasar oleh oknum panitia pengadaan tanah adalah tindakan yang melanggar hukum dan merupakan bentuk tindakan pidana korupsi atau pemerasan.

Ketentuan Hukum Terkait pengadaan tanah

. Tampa biaya tambahan. Seluruh proses pengadaan tanah bagai pembagunan untuk kepentingan umum diatur secara resmi melalaui undang undang nomor 2 Tahun 2012 dan aturan turunannya negaŕa tidak memungut biaya atau meminta transfer uang dari masyarakat terkait proses ganti rugi atau administrasi yang sudah dianggarkan.

. Penyalahgunaan wewenang panitia pengadaan tanah yang meminta uang atau memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dapat dijerat dengan sanksi pidana penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi Bupati Purwakarta. Sekda Inspektorat Purwakarta belum dikonsumsi

Bersambung Edisi berikut nya …!!

( Red/ Tslm)

“PEMPROV JAWA BARAT DIDUGA KEBOBOLAN ANGGARAN Rp 3.134.894.365,14”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“PEMPROV JAWA BARAT DIDUGA KEBOBOLAN ANGGARAN
Rp 3.134.894.365,14”

JAWA BARAT || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan DPP Rambo Nusantara mengendus adanya dugaan APBD kebobolan .
Dimintak pihak Tipikor atau KPK RI mengusut adanya ke rugian uang Negara di Pemprov Jabar Sesuwai hasil BPK.

Pasalnya
Denda Keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan JIJ pada Dua SKPD Sebesar
Rp3.134.894.365,14 Belum
Dikenakan dan Disetorkan Ke Kas Daerah
BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat agar
menginstruksikan:

a. Kepala Dinas BMPR supaya:
1) lebih optimal dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;
2) memerintahkan PPK:
a) melakukan pengendalian atas kontrak
untuk memastikan bahwa pekerjaan
dilaksanakan secara tepat waktu sesuai
perjanjian dalam kontrak PPK;

b) memproses denda keterlambatan sebesar
Rp578.242.034,32 sesuai ketentuan yang
berlaku.
b. Kepala Dishub supaya:
1) lebih optimal dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;

2) memerintahkan PPK:
a) melakukan pengendalian atas kontrak
untuk memastikan bahwa pekerjaan
Gubernur Jawa Barat akan segera
menginstruksikan:

a. Kepala Dinas BMPR supaya:
1) lebih optimal dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;
2) memerintahkan PPK:
a) melakukan pengendalian atas kontrak
untuk memastikan bahwa pekerjaan
dilaksanakan secara tepat waktu
sesuai perjanjian dalam kontrak PPK;

b) memproses denda keterlambatan
sebesar Rp578.242.034,32 sesuai
ketentuan yang berlaku.
b. Kepala Dishub supaya:
1) lebih optimal dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;
2) memerintahkan PPK:

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Provinsi jawa barat untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi)

“Selama 14 Hari, Polres PALI Gelar Operasi Patuh Musi untuk Tingkatkan Disiplin Pengendara”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Selama 14 Hari, Polres PALI Gelar Operasi Patuh Musi untuk Tingkatkan Disiplin Pengendara”

PALI – MEDIACAKRABUANA.ID

Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar apel gelar pasukan Operasi Patuh Musi 2026 di halaman Mapolres PALI, Senin (26/10/2026) pukul 08.00 WIB. Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Apel dipimpin langsung Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., dengan mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan.”

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten PALI, Kejaksaan Negeri PALI, TNI, Brimob Batalyon D Polda Sumsel, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta jajaran pejabat utama Polres PALI.

Dalam kesempatan itu, Kapolres PALI membacakan amanat Kapolda Sumatera Selatan terkait pelaksanaan Operasi Patuh Musi 2026. Amanat tersebut menyoroti peningkatan angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Selatan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam amanat tersebut, jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat dari 1.002 kejadian pada triwulan II menjadi 1.130 kejadian pada triwulan III tahun 2026, atau naik 12,8 persen.

Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan dari 213 orang menjadi 194 orang, atau turun 8,9 persen.

Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., mengatakan Operasi Patuh Musi merupakan langkah kepolisian bersama instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

“Melalui Operasi Patuh Musi 2026, kami mengajak seluruh masyarakat untuk semakin disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kepatuhan terhadap aturan harus menjadi kebiasaan setiap pengguna jalan,” ujar Januar.

Ia menjelaskan, terdapat enam sasaran prioritas dalam operasi tersebut, yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, pengemudi atau penumpang yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, pengendara yang melawan arus, pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, pengendara yang menerobos lampu merah, serta kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan.

Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan humanis, mengutamakan keselamatan masyarakat, serta memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan tetap mengutamakan keselamatan. Kami juga berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan mematuhi peraturan lalu lintas demi menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan,” tegasnya.

Apel gelar pasukan ditandai dengan penyematan pita tanda dimulainya Operasi Patuh Musi 2026 kepada perwakilan personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 09.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif. Melalui operasi ini, Polres PALI berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta situasi lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan di wilayah Kabupaten PALI.

Cakrabuana
Kabiro / Sunandi

Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Musi 2026, Polres Empat Lawang Siap Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas Masyarakat”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Musi 2026, Polres Empat Lawang Siap Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas Masyarakat”

 

EMPAT LAWANG –MEDIACAKRABUANA.ID

Polres Empat Lawang menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Musi Tahun 2026 sebagai bentuk kesiapan matang personel dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Kabupaten EmpGelar Apel Pasukan Operasi Patuh Musi 2026, Polres Empat Lawang Siap Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas Masyarakat”at Lawang.

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Empat Lawang ini diikuti oleh ratusan personel gabungan dari unsur Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Sat Pol PP Kabupaten Empat Lawang. Pelaksanaan apel ini menandai dimulainya rangkaian operasi kepolisian kewilayahan yang berfokus pada terciptanya budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Kapolres Empat Lawang dalam arahannya menyampaikan bahwa Operasi Patuh Musi 2026 diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Harapan besarnya adalah mampu mewujudkan kondisi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dan kondusif di Bumi Saling Keruani Sigi Kerawati.

“Melalui Operasi Patuh Musi 2026 ini, kami tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga langkah-langkah preemtif dan preventif guna menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas sejak dini dari diri masyarakat sendiri. Keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama yang harus dijaga bersama,” ujar Kapolres.

Adapun sasaran prioritas dalam pelaksanaan Operasi Patuh Musi 2026 meliputi berbagai jenis pelanggaran yang berisiko tinggi memicu terjadinya fatalitas kecelakaan lalu lintas, antara lain:

Pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional (SNI) maupun sabuk pengaman.

Pengendara di bawah umur.

Melawan arus lalu lintas.

Menggunakan telepon genggam (ponsel) saat berkendara.

Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau zat terlarang.

Kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (brong).

Melalui momentum Operasi Patuh Musi 2026 ini, Polres Empat Lawang mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Empat Lawang agar senantiasa melengkapi kelengkapan berkendara dan surat-surat kendaraan, serta selalu mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat beraktivitas di jalan raya.

 

Cakrabuana
Kabiro /Sunandi

“Petugas Hentikan Kendaraan, Temukan Sajam Jenis Pisau dan Satu Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dalam Bungkus Rokok!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Petugas Hentikan Kendaraan, Temukan Sajam Jenis Pisau dan Satu Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dalam Bungkus Rokok!”

*MURATARA / LUBUK LINGGAU, MEDIACAKRABUANA.ID

Petugas kemudian menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pengendaranya.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan senjata tajam (sajam) jenis pisau serta satu paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

“Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan satu bilah pisau yang diselipkan di bagian depan celana dan satu paket kecil diduga sabu di dalam bungkus rokok,” kata Jumar, Minggu (25/10/2026).

Saat ini pengendara tersebut beserta barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis pisau dan satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu telah diamankan petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas masih mendalami asal-usul barang bukti tersebut dan akan melakukan pengembangan terkait kepemilikan paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut.

Atas perbuatannya, pengendara tersebut terancam dijerat dengan Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam dan Undang-Undang Narkotika.

Tim Redaksi: Cakrabuana.id

(Kabiro / sunandi)

“Kapolda Sumsel Gaungkan Polisi Bersama Masyarakat, Edukasi Pelajar SMKN 6 Palembang Cegah Bullying dan Narkoba”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Kapolda Sumsel Gaungkan Polisi Bersama Masyarakat, Edukasi Pelajar SMKN 6 Palembang Cegah Bullying dan Narkoba”

 

PALEMBANG, MEDIACAKRABUANA.ID

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., memperkuat kedekatan Polri dengan dunia pendidikan melalui program Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di SMK Negeri 6 Palembang, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam membangun karakter generasi muda sekaligus mencegah perundungan atau bullying dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB tersebut diisi dengan edukasi dan dialog interaktif bersama para siswa serta tenaga pendidik. Melalui pendekatan humanis, Polda Sumsel mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pengembangan potensi pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel menegaskan bahwa kehadiran Polri di lingkungan pendidikan bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun komunikasi, menanamkan kesadaran hukum, dan memperkuat karakter generasi muda. Lingkungan sekolah yang bebas dari intimidasi, perundungan, dan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses belajar dan pembentukan kepribadian siswa.

“Institusi Polri tidak dapat berdiri sendiri tanpa sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Tagline Polisi Bersama Masyarakat kami wujudkan nyata hari ini dengan mendampingi adik-adik sekalian, memastikan kalian tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari intimidasi atau perundungan, dan bersih dari narkoba. Teruslah berprestasi dan saling menguatkan demi masa depan bangsa,” ujar Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.

Kepala SMKN 6 Palembang Seriyani, S.Pd., mengapresiasi kehadiran Kapolda Sumsel beserta jajaran yang dinilai menunjukkan perhatian terhadap pembinaan karakter dan keselamatan pelajar. Menurutnya, dialog langsung dengan pimpinan kepolisian memberikan dorongan kepada siswa untuk meningkatkan kedisiplinan, menjauhi narkoba, serta menolak segala bentuk perundungan.

“Kami merasa sangat bangga dan terhormat atas kehadiran Bapak Kapolda beserta jajaran. Semangat Polisi Bersama Masyarakat begitu terasa karena anak didik kami didorong secara langsung untuk menjaga disiplin, menjauhi narkoba, dan menolak aksi perundungan demi meraih cita-cita kejuruan mereka,” ungkap Seriyani.

Suasana dialog berlangsung interaktif ketika para siswa dari berbagai program keahlian, mulai dari Perhotelan, Tata Busana, Kuliner, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, hingga Desain Komunikasi Visual, menyampaikan pandangan mengenai pergaulan remaja dan tantangan di era digital. Diskusi tersebut menjadi ruang bagi pelajar untuk memahami pentingnya menjaga diri, membangun pertemanan yang sehat, serta berani menolak perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Melalui program Polidik, Polda Sumsel mendorong keterlibatan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Upaya pencegahan sejak dini diharapkan dapat memperkuat kesadaran pelajar terhadap bahaya narkoba, dampak perundungan, serta pentingnya menghormati sesama.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendekatan Polri yang mengedepankan kemitraan dan kepedulian terhadap persoalan sosial di masyarakat.

“Menjaga masa depan generasi bangsa adalah tanggung jawab kolektif. Dengan mengedepankan prinsip Polisi Bersama Masyarakat, Polda Sumsel siap menjadi mitra terdepan bagi sekolah dan orang tua untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai potensi ancaman sosial,” kata Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.

Polda Sumsel berkomitmen memperkuat sinergi dengan institusi pendidikan dan seluruh elemen masyarakat melalui kegiatan pembinaan serta edukasi yang berkelanjutan. Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” diharapkan dapat menumbuhkan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, disiplin, dan mampu menghadapi tantangan masa depan secara positif.

Kegiatan diakhiri dengan ramah tamah serta foto bersama antara Kapolda Sumsel, jajaran Polda Sumsel, dewan guru, dan siswa SMKN 6 Palembang dalam suasana penuh keakraban.

Cakrabuana Red

( Kabiro/Sunandi)

“Anggaran Sewa Hotel Setda Muratara Capai Rp879 Juta Tahun 2026! Kabag Prokopim Ari Budi: Kalau Mau Lebih Jelas, Bertemu Berhadapan, Dak Bisa Dijelaskan di WA!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Anggaran Sewa Hotel Setda Muratara Capai Rp879 Juta Tahun 2026! Kabag Prokopim Ari Budi: Kalau Mau Lebih Jelas, Bertemu Berhadapan, Dak Bisa Dijelaskan di WA!”

 

MURATARA,  MEDIACAKRABUANA. ID

Anggaran sewa hotel di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mencapai Rp879 Juta pada Tahun Anggaran 2026. Besarnya pagu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rincian kebutuhan dan peruntukan anggaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, tercatat atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Anggaran tersebut bersumber dari APBD, dengan rincian Rp663 Juta dan Rp216 Juta.

Dalam spesifikasi paket, tercantum sewa hotel tipe Junior Suite Room atau setara. Adapun jadwal pemanfaatan dan pelaksanaan kontrak direncanakan berlangsung Januari hingga Desember 2026.

Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait jumlah kebutuhan sewa, frekuensi penggunaan, serta kegiatan apa saja yang akan dibiayai dari sewa hotel tersebut. Rincian tersebut penting agar publik dapat mengetahui dasar perhitungan anggaran hingga mencapai Rp879 Juta.

Saat dikonfirmasi mengenai paket sewa hotel tersebut, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Muratara, Ari Budi, mengatakan akan memeriksa detail kegiatan terlebih dahulu.

“Aku cek dulu detilnya,” ujar Ari melalui pesan WhatsApp, Senin (26/10/2026).

Ia kemudian menjelaskan bahwa kegiatan sewa hotel tersebut merupakan kegiatan yang sama seperti pada masa kepala bagian sebelumnya.

*”Sewa hotel sama kegiatannya dengan kabag lama,”* ungkapnya.

Terkait penyusunan anggaran, Ari Budi menyebut bahwa anggaran Tahun 2026 telah disusun oleh pejabat sebelumnya.

“Penyusunan anggaran 2026, disusun kabag lama,” katanya.

Ari juga meminta agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan secara langsung, bukan melalui pesan WhatsApp.

“Kalau mau lebih jelas, bertemu berhadapan. Bukan lewat WA,” ujarnya.

“Dak bisa dijelaskan di WA,” tambahnya.

Hingga berita ini disusun, rincian kebutuhan dan dasar penetapan pagu sewa hotel senilai Rp879 Juta tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait di Setda Muratara, agar transparansi penggunaan APBD dapat diketahui publik.

Tim Redaksi: Cakrabuana.id

(Kabiro/ Sunardi)

“Sungai Rawas Diduga Tercemar Berat Akibat PETI Besar-Besaran di Ulu Rawas! Warga Desak Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi yang Baru Turun Tangan!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Sungai Rawas Diduga Tercemar Berat Akibat PETI Besar-Besaran di Ulu Rawas! Warga Desak Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi yang Baru Turun Tangan!”

MURATARA,  MEDIACAKRABUANA.ID

SURAT TERBUKA UNTUK KAPOLRES BARU -* Hello Bapak Kapolres Muratara yang baru! Begitu sapa warga Ulu Rawas saat menyampaikan aspirasi terkait dugaan pencemaran Sungai Rawas yang disinyalir akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) secara besar-besaran di wilayah Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara.

Warga Ulu Rawas, Senin (26/10/2026) menyampaikan keluh kesah mereka kepada awak media. Menurut warga, Sungai Rawas yang selama ini menjadi sumber kehidupan, sumber air bersih, tempat mencari ikan, dan urat nadi pertanian masyarakat, kini kondisinya memprihatinkan, air keruh kecoklatan dan diduga tercemar.

“Hello Bapak Kapolres yang baru, bagaimana pendapat bapak berkenaan dengan Sungai Rawas yang tercemar akibat kegiatan PETI secara besar-besaran di Ulu Rawas?” tanya seorang warga Ulu Rawas dalam surat terbukanya untuk Kapolres Muratara.

Warga menduga, penyebab keruhnya Sungai Rawas akibat maraknya aktivitas PETI yang menggunakan alat berat excavator di sepanjang aliran sungai dan anak sungai di wilayah Ulu Rawas.

Dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Air sungai yang dulu jernih kini keruh, ikan-ikan mati, air tidak layak konsumsi, dan lahan pertanian di bantaran sungai terancam.

Masyarakat Ulu Rawas sangat berharap kepada Kapolres Muratara yang baru, AKBP Ardy Agung Permadi, S.H., S.I.K., M.H., untuk dapat memberikan atensi serius terhadap persoalan ini.

Warga menilai, sosok Kapolres baru yang dikenal Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat dengan semangat Satu Langkah Satu Hati untuk Muratara Aman dan Damai, diharapkan mampu melakukan penertiban terhadap PETI ilegal yang diduga menjadi penyebab tercemarnya Sungai Rawas.

Hingga berita ini diterbitkan, warga masih menantikan jawaban tegas dan langkah konkret dari Polres Muratara terkait penertiban PETI di Ulu Rawas demi menyelamatkan Sungai Rawas sebagai sumber kehidupan masyarakat Muratara.

Warga menegaskan, laporan ini bukan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai bentuk kecintaan terhadap lingkungan dan harapan besar kepada Polri khususnya Polres Muratara untuk menegakkan hukum dan menjaga kelestarian alam di Bumi Beselang Serundingan.

Tim Redaksi: Cakrabuana

Sunandi/ kabiro

“Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi Pimpin Sertijab Kasat Narkoba: Iptu Marhan Saputra Pindah Jadi Kasat Narkoba Polres Lubuk Linggau, Digantikan Iptu Marzuki!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi Pimpin Sertijab Kasat Narkoba: Iptu Marhan Saputra Pindah Jadi Kasat Narkoba Polres Lubuk Linggau, Digantikan Iptu Marzuki!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Polres Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pengambilan sumpah jabatan Kasat Narkoba dan Kasikum di jajaran Polres Muratara.

Upacara Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Muratara AKBP ARDY AGUNG PERMADI, S.H., S.I.K., M.H., dan berlangsung khidmat di Lapangan Polres Muratara, Senin (26/10/2026) Pagi.

Adapun jabatan yang diserahterimakan yakni Kasat Narkoba Polres Muratara dari *IPTU MARHAN SAPUTRA, S.H., yang pindah tugas menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Lubuk Linggau, diambil alih oleh IPTU MARZUKI, S.H., sebagai Kasat Narkoba Polres Muratara yang baru.

“Dalam upacara serah terima pejabat baru tersebut melakukan pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas,” ujar Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi.

Dalam arahannya, Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi mengatakan serah terima jabatan di suatu lingkungan organisasi merupakan hal yang biasa, dengan maksud untuk penyegaran dan promosi jabatan.

“Tapi, yang paling utama dalam pergantian jabatan adalah untuk penguatan organisasi, peningkatan soliditas kinerja bagi satuan yang dipimpin,” tegas Kapolres.

Kepada pejabat yang baru menerima serah terima jabatan, Kapolres berharap dapat meningkatkan soliditas, kualitas kerja, dan disiplin anggota.

“Keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat dari sejauh mana kemauan anggotanya mau bekerja dengan baik. Untuk itu, seorang pemimpin harus dapat mengendalikan bawahannya dengan baik,” ujar Kapolres.

Kapolres Muratara juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas kinerja selama bertugas di Polres Muratara.

“Kinerja atau prestasi rekan-rekan sangat saya apresiasi. Kiranya pengalaman selama bertugas di Polres Muratara dapat sebagai bekal rekan-rekan di tempat yang baru,” ujar Kapolres.

Kapolres Muratara juga meminta kepada seluruh personel Polres Muratara agar dapat mendukung pejabat yang baru.

“Sinergitas dalam pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam hubungan tata cara kerja (HTCK) di lingkungan Polres dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.

Turut hadir dalam upacara tersebut, Wakapolres Muratara, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, para Kapolsek, para personel Polres Muratara dan Ketua Cabang Bhayangkari Muratara.

Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Polisi Muratara, polisi bersama masyarakat yang diinisiasi oleh Kapolres Muratara dengan semangat “Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman.”

Melalui semangat “Satu Langkah, Satu Hati untuk Muratara yang Aman dan Damai,” Polres Muratara terus berkomitmen menghadirkan sosok Polri yang humanis, responsif, serta dekat dengan masyarakat.

Tim Redaksi: Cakrabuana.id
Laporan: Sunandi – Muratara

“Dituding Tertutup! Warga Desa Remban Kecewa Berat Pelayanan Dinas Pertanian Muratara Tolak Beri Data Kelompok Tani: Katanya Data Tidak Bisa Diprint, Kalau Tidak Percaya Coba Aja Sendiri!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Dituding Tertutup! Warga Desa Remban Kecewa Berat Pelayanan Dinas Pertanian Muratara Tolak Beri Data Kelompok Tani: Katanya Data Tidak Bisa Diprint, Kalau Tidak Percaya Coba Aja Sendiri!”

 

MUSI RAWAS UTARA, MEDIACAKRABUANA.ID

BERITA MURATARA TERKINI – Keterbukaan informasi publik di lingkungan instansi pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali disorot. Kali ini, pelayanan di Dinas Pertanian Kabupaten Muratara dikeluhkan warga karena dituding tertutup soal data kelompok tani.

Kekecewaan mendalam dirasakan oleh seorang warga Desa Remban berinisial D, yang mendatangi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muratara untuk keperluan administratif masyarakat, Senin (26/10/2026).

Kedatangan D ke kantor Dinas Pertanian Muratara sedianya bertujuan untuk meminta daftar nama kelompok tani (Poktan) yang ada di Desa Remban.

Data Poktan tersebut sangat dibutuhkan karena warga Desa Remban berencana mengadakan rembuk desa guna melakukan penyegaran kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat.

Namun, alih-alih mendapatkan pelayanan yang ramah dan solutif, D justru mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan serta penolakan dari pihak pegawai Dinas Pertanian Muratara.

“Kedatangan saya ke Dinas Pertanian itu untuk meminta daftar kelompok tani yang ada di Desa Remban. Ada beberapa kelompok yang insya Allah akan melakukan rembuk untuk melakukan penyegaran Gapoktan,” ujar D saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (26/10).

D menyayangkan sikap pegawai Dinas Pertanian Muratara yang dinilai tidak kooperatif dan terkesan menutupi informasi publik.

Menurutnya, saat ia meminta data kelompok tani tersebut, petugas dengan nada acuh tak acuh menyatakan bahwa data tersebut tidak bisa diprint.

Lebih mengejutkan lagi, oknum pegawai tersebut seolah menantang saat diminta klarifikasi lebih lanjut mengenai data yang tidak bisa diprint.

“Tapi saya tidak dilayani dengan baik. Katanya data tersebut tidak bisa diperint. Kalau tidak percaya, coba aja sendiri,” tiru D menirukan ucapan oknum pegawai Dinas Pertanian Muratara tersebut.

Sikap tertutup dan pelayanan yang dinilai buruk ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat Desa Remban.

Padahal, keterbukaan informasi mengenai data kelompok tani sangat penting untuk memastikan transparansi program bantuan pemerintah, subsidi pupuk, serta pembinaan sektor pertanian agar tepat sasaran di tingkat desa.

Warga menilai, data Poktan adalah informasi publik yang seharusnya bisa diakses masyarakat, apalagi untuk kepentingan rembuk desa dan penyegaran Gapoktan yang merupakan wadah petani.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muratara guna meminta penjelasan resmi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik serta alasan penolakan pemberian data kelompok tani yang dikeluhkan oleh warga Desa Remban tersebut.

Warga berharap pihak berwenang, khususnya Kepala Dinas Pertanian Muratara dan Bupati Muratara, dapat mengevaluasi kinerja pegawai agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih transparan, ramah, dan profesional sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tim Redaksi: Cakrabuana.id
Laporan: Aandika – Muratara / Sunardi Kabiro
Editor: Redaksi Muratara

“Di Balik Kabut Asap & Anggaran Ketat: Turnamen Domino Piala Bupati Sarolangun 2026, Hiburan Atau Pemborosan?”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Di Balik Kabut Asap & Anggaran Ketat: Turnamen Domino Piala Bupati Sarolangun 2026, Hiburan Atau Pemborosan?”

Sarolangun Jambi || Mediacakrabuana.id

Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Sarolangun, sementara pemerintah tengah berupaya menjaga efisiensi anggaran daerah di tahun 2026. Di tengah situasi yang penuh tantangan itu, rencana penyelenggaraan Turnamen Domino ORADO Piala Bupati Sarolangun justru menuai perdebatan tajam di kalangan masyarakat.

Sejumlah warga mempertanyakan prioritas penggunaan uang daerah saat kabut asap mengganggu kesehatan warga, dan anggaran harus dialihkan untuk penanganan polusi udara serta kebutuhan dasar masyarakat. “Kita sedang berhemat di mana‑mana, tapi malah ada rencana gelar turnamen domino yang menghabiskan biaya tidak sedikit,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, pihak penyelenggara berpendapat turnamen ini bukan sekadar permainan, melainkan ajang silaturahmi dan hiburan bagi warga untuk melepas penat di tengah dampak kabut asap. Mereka menyatakan kegiatan ini juga dapat membangkitkan semangat kebersamaan masyarakat Sarolangun.

Hingga berita ini disiarkan, belum ada rincian jelas berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk Turnamen Domino ORADO Piala Bupati tersebut. Masyarakat berharap pemerintah dapat menjelaskan secara terbuka alokasi dana serta manfaat nyata yang akan didapatkan warga, agar tidak terkesan pemborosan di masa efisiensi anggaran.

(DARMAWAN)

“Muratara Go Provinsi! Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi Lepas Pasukan Keamanan Sekolah (PKS) Berlaga di Tingkat Provinsi Sumsel di Palembang!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Muratara Go Provinsi! Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi Lepas Pasukan Keamanan Sekolah (PKS) Berlaga di Tingkat Provinsi Sumsel di Palembang!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Kabar membanggakan datang dari Polres Musi Rawas Utara (Muratara). Pasukan Keamanan Sekolah (PKS) binaan Polres Muratara resmi dilepas untuk berlaga di perlombaan PKS tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang akan digelar di Kota Palembang.

Pelepasan PKS Polres Muratara tersebut dilakukan langsung oleh Kapolres Musi Rawas Utara AKBP ARDY AGUNG PERMADI, S.H., S.I.K., M.H, pada Senin (26/10/2026) pukul 07.30 WIB bertempat di Kantor Sat Lantas Polres Muratara.

PKS yang akan membawa nama baik Kabupaten Muratara ini berada di bawah binaan Sat Lantas Polres Muratara, dengan pembinaan langsung oleh Kasat Lantas *AKP M. ABDUL KARIM, S.H., M.H., bersama Kanit Kamsel AIPDA HERLI.

Dalam sambutannya, Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada para peserta PKS yang akan berlaga.

Kapolres berpesan agar seluruh peserta menjaga kedisiplinan, kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan berlangsung di Palembang.

“Jaga kedisiplinan, kekompakan, serta junjung tinggi sportivitas selama perlombaan. Berikan hasil terbaik dan bawa nama baik Kabupaten Musi Rawas Utara di tingkat Provinsi Sumatera Selatan,” tegas Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi saat melepas PKS.

Kegiatan pelepasan PKS ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Muratara dalam membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sejak usia dini.

Dengan pembinaan yang telah dilakukan oleh Sat Lantas Polres Muratara, diharapkan PKS Polres Muratara dapat tampil maksimal, kompak, dan memberikan hasil terbaik di tingkat Provinsi Sumsel.

Keluarga besar Polres Muratara dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara pun mendoakan agar PKS Polres Muratara dapat mengharumkan nama Muratara dan meraih prestasi terbaik di Kota Palembang.

*Turut hadir dalam kegiatan pelepasan:*
– Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi, S.H., S.I.K., M.H.
– Kasat Lantas Polres Muratara AKP M. Abdul Karim, S.H., M.H.
– Kanit Kamsel Sat Lantas Aipda Herli
– Personel Sat Lantas Polres Muratara
– Peserta Pasukan Keamanan Sekolah (PKS) Polres Muratara

Tim Redaksi: Cakrabuana.id / Kabiro

APBD PEMKAB LEBAK BANTEN DIDUGA MENJADI SANTAPAN GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT BANGSAT”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“APBD PEMKAB LEBAK BANTEN DIDUGA MENJADI SANTAPAN GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT BANGSAT”

.LEBAK BANTEN|| MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Relawan rakyat membela Prabowo memintak KPK RI. Tangkap gerombolang pejabat atau penjahat yang menggorok APBD kabupaten Lebak tegas Ali Sopyan.
Pasalnya Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan
LRA Pemerintah Kabupaten Lebak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2025 (Audited) menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025
sebesar Rp734.029.842.948,00 dengan realisasi sebesar Rp675.852.654.477,98 atau
92,07%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya direalisasikan pada
Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp62.276.819.015,00.
Komponen dari belanja perjalanan dinas terdiri dari pembayaran uang harian dalam
kota maupun luar kota, akomodasi/biaya penginapan, biaya transportasi, dan biaya
representasi untuk pejabat eselon II. Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara
lumsum sesuai jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas. Biaya penginapan diberikan
kepada pelaksana perjalanan dinas luar daerah apabila menginap di hotel atau penginapan
lainnya yang setara dan diberikan sesuai dengan pengeluaran riil (at cost). Apabila
pelaksana perjalanan dinas tidak menginap dapat diberikan biaya sebesar 30% dari tarif
penginapan di kota tujuan. Biaya representasi hanya diberikan kepada pejabat negara,
pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Biaya transportasi diberikan
sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dibayarkan
sesuai bukti riil (at cost).
Berdasarkan LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024
Nomor 11.B/LHP/XVIII.SRG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 mengungkapkan
permasalahan terkait Belanja Perjalanan Dinas antara lain:
a. Uang harian paket meeting tidak sesuai ketentuan;
b. Perjalanan dinas tidak dilaksanakan;
c. Pembayaran akomodasi hotel tidak sesuai ketentuan;
d. Biaya transportasi tidak digunakan seluruhnya; dan
e. Paket meeting tidak digunakan seluruhnya.
Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Lebak menginstruksikan
Kepala Perangkat Daerah terkait agar:
a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan dan
pertanggungjawaban kegiatan Belanja Barang dan Jasa berupa Belanja Perjalanan
Dinas;
b. Memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya memedomani Standar Satuan Harga; dan
c. Memerintahkan pelaksana perjalanan dinas untuk mematuhi ketentuan dalam i
mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut Bupati Lebak telah memberikan instruksi kepada
Kepala Perangkat Daerah terkait melalui surat Surat Instruksi Bupati Lebak.
Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban
pengelolaan Belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 menunjukkan permasalahan sebagai
berikut.Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga Belum i
Mengatur Mekanisme Penggunaan Biaya Transportasi dan Terdapat
Ketidakkonsistenan Data pada Lampiran Peraturan Bupati Mengenai Standar
Satuan Harga
Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, Pemerintah Kabupaten Lebak menggunakan
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, yang mengatur Kebijakan Perjalanan Dinas, Tata Cara dan
Mekanisme Perjalanan Dinas dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas serta
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya
Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran
2025. Hasil analisis terhadap peraturan tersebut diketahui terdapat beberapa hal yang
belum diatur secara rinci, antara lain:
1) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga, Standar
Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja TA
2025.
a) Beberapa kondisi yang belum diatur, antara lain:
(1) Pernyataan “Uang transportasi Perjalanan Dinas dibayarkan secara
reimburse melalui rekening Bank pelaksana Perjalanan Dinas yang
ditunjuk sesuai penugasan setelah menunjukkan bukti-bukti
transportasi berupa nota BBM dari SPBU, bukti pembelian Top Up
dengan memperhatikan kewajarannya.”, namun pembelian Top Up
kartu E-Toll belum ditetapkan nilai wajarnya dalam standar satuan
harga ke setiap daerah tujuan perjalanan dinas.
(2) Belum dijelaskan standar biaya transportasi dari Kabupaten Lebak ke
provinsi/kabupaten/kota lain apabila menggunakan Bahan Bakar
Minyak (BBM) untuk perjalanan berangkat dan pulang. Dalam
Lampiran II Peraturan Bupati terdapat uraian Biaya Transport Luar
Daerah ke Jawa Barat senilai Rp2.300.000,00 Orang/Hari. Penyusun
Standar Satuan Harga menyatakan bahwa satuan biaya transportasi
tersebut bukan orang/hari namun orang/kali.
Penyusun SSH menyatakan bahwa perhitungan tersebut dihitung
berdasarkan daerah terjauh di Jawa Barat dengan menggunakan Jarak
dikalikan dengan Penggunaan BBM dengan asumsi 1 liter menempuh
jarak 8 Km, biaya E-Toll dan parkir, tanpa dipisahkan berapa maksimal
biaya transportasi berangkat ataupun pulang.
Penyusun Standar Satuan Harga menyatakan Standar Satuan Harga
tersebut untuk perjalanan berangkat dan perjalanan pulang dan biaya
transportasi tidak dapat digunakan untuk pembiayaan transportasi
ketika sudah berada di lokasi perjalanan dinas karena telah masuk
dalam komposisi transportasi lokal pada Uang Harian.
(3) Belum dijelaskan standar biaya transportasi dari Kabupaten Lebak ke
Provinsi/Kabupaten/Kota lain apabila menggunakan BBM untuk
perjalanan berangkat dan pulang Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam
Lampiran II Peraturan Bupati terdapat uraian Biaya Transport untuk
Pimpinan dan Anggota DPRD ke Jawa Barat senilai Rp2.200.000,00per Kendaraan. Penyusun Standar Satuan Harga menyatakan bahwa
nilai tersebut dianggarkan oleh Sekretariat DPRD.
Hasil permintaan keterangan dengan bagian penganggaran pada
Sekretariat DPRD diketahui bahwa, nilai Rp2.200.000,00 yang
ditetapkan tanpa disertai dengan kertas kerja perhitungan. Nilai yang
ditentukan tersebut untuk menyesuaikan dengan anggaran yang
dimiliki oleh Sekretariat DPRD.
b) Terdapat perbedaan dalam tabel 2) Biaya Penginapan Luar Daerah dengan
lampiran II Peraturan Bupati perihal Kelompok Standar Biaya Umum untuk
menginap di Provinsi DKI Jakarta yang dapat dilihat pada tabel berikut.Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengatur Kebijakan Perjalanan Dinas,
Tata Cara dan Mekanisme Perjalanan Dinas dan Pertanggungjawaban Perjalanan
Dinas.
Hasil analisa dokumen atas pedoman pelaksanaan perjalanan dinas diketahui
beberapa kondisi yang belum diatur, antara lain:
a) Belum adanya penjelasan atas biaya transportasi yang menggunakan mobil
pribadi ke tujuan pelaksanaan perjalanan dinas, dan bagaimana menilai
kewajaran penggunaan BBM, pengisian E-Money untuk pembayaran tol dan
parkir;
b) Belum adanya penjelasan atas biaya transportasi, apakah dapat dibayarkan
seluruh waktu perjalanan dinas atau hanya di waktu berangkat dan waktu
pulang saat melaksanakan perjalanan dinas;
c) Belum adanya penjelasan mengenai lokasi penginapan apakah harus di
provinsi/kabupaten/kota tujuan perjalanan dinas atau diperbolehkan di selain
provinsi/kabupaten/kota tujuan perjalanan dinas; dan
d) Belum adanya ketentuan untuk penggunaan informasi lokasi geografis
seperti koordinat latitude/longitude, tanggal, dan waktu ke dalam foto
digital/dokumentasi kegiatan perjalanan dinas.

.Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten lebak banten
untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

(Redaksi)

Pelayanan Kelurahan Muara Kulam Dikeluhkan Warga, Urus Surat Keterangan ke Dinsos Dipersulit, Warga: Jangan Persulit Kami!

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Pelayanan Kelurahan Muara Kulam Dikeluhkan Warga, Urus Surat Keterangan ke Dinsos Dipersulit, Warga: Jangan Persulit Kami!”

 

MURATARA,  MEDIACAKRABUANA.ID

Sebuah postingan curhatan warga di Facebook Group RRC (Rupit Rawas Community) menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat warganet Muratara. Postingan tersebut berisi keluhan soal pelayanan di Kelurahan Muara Kulam yang dinilai mempersulit warga saat mengurus surat keterangan.

Postingan dengan judul “MOHON PERHATIAN UNTUK PIHAK TERKAIT!” itu diunggah oleh warga di Group Facebook RRC yang merupakan group komunitas terbesar dan teraktif di Kabupaten Muratara dan Musi Rawas.

Dalam postingannya, warga tersebut menyayangkan pelayanan di Kelurahan Muara Kulam yang perlu menjadi perhatian.

“Sangat disayangkan, pelayanan di Kelurahan Muara Kulam perlu menjadi perhatian. Mengurus surat keterangan untuk keperluan ke Dinas Sosial secara mandiri saja terasa sulit, bahkan surat keterangan yang dibutuhkan justru tidak diberikan,” tulis warga dalam postingannya di FB Group RRC yang dikutip Cakrabuana.id, Senin (26/10/2026).

 

Warga tersebut menegaskan, sebagai masyarakat ia hanya ingin mengurus keperluan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak meminta perlakuan istimewa. Jika ada syarat yang kurang, ia meminta agar dijelaskan dengan baik.

“Kami sebagai masyarakat hanya ingin mengurus keperluan sesuai prosedur yang berlaku. Jika memang ada persyaratan yang belum lengkap, mohon dijelaskan dengan baik agar kami tahu apa yang harus dilengkapi,” tulisnya.

Ia juga berharap masyarakat tidak merasa dipersulit ketika ingin mengurus keperluannya sendiri secara mandiri.

“Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit ketika ingin mengurus keperluannya sendiri. Bukankah kelurahan merupakan tempat masyarakat mendapatkan pelayanan dan bantuan administrasi?” tanya warga dalam postingan tersebut.

Di akhir postingannya, warga tersebut memohon kepada pihak Kelurahan Muara Kulam agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan tidak mempersulit masyarakat.

“Mohon kepada pihak Kelurahan Muara Kulam agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan tidak mempersulit masyarakat. Kami tidak meminta perlakuan istimewa, kami hanya berharap mendapatkan pelayanan yang semestinya. Semoga ada perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait. 🙏,” tutup warga.

Postingan tersebut langsung menuai banyak reaksi dan komentar simpati dari anggota Group RRC lainnya. Banyak warganet yang mengaku pernah mengalami hal serupa saat mengurus surat di tingkat kelurahan.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Cakrabuana.id masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Kelurahan Muara Kulam, Camat Rupit, serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan klarifikasi dan hak jawab terkait keluhan warga yang viral di FB Group RRC tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang prima, cepat, transparan, dan tidak diskriminatif.

Diharapkan dengan viralnya postingan di Group RRC ini, ada evaluasi dan perhatian serius dari Bupati Muratara dan jajaran agar pelayanan di tingkat kelurahan bisa lebih baik lagi.

Cakrabuana.id membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya bagi pihak Kelurahan Muara Kulam sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999.

Sumber: Postingan Warga di Facebook Group RRC (Rupit Rawas Community)

Tim Redaksi: Cakrabuana.id
Laporan: – Muratara Sunardi kabiro

“RAMBO NUSANTARA MINTAK KPK RI BERTINDAK DI PEMKAB BANYUASIN SUMSEL”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“RAMBO NUSANTARA MINTAK KPK RI BERTINDAK DI PEMKAB BANYUASIN SUMSEL”

.Banyuasin, Sumsel || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo . ( RAMBO ) Nusantara menemukan segudang dugaan kasus tindak pidana korupsi yang berdampak kerugian uang negara .

Pasalnya Persentase keterlambatan pada Minggu ke-13 semakin bertambah di Minggu ke-
18 dengan deviasi antara kurva rencana dan kurva prestasi pekerjaan sebesar
56,873%. Dalam periode Minggu ke-13 sampai Minggu ke-18 tidak ada perbaikan
dari CV MGI untuk mengatasi keterlambatan progres pekerjaan. Lebih lanjut
berdasarkan dokumen laporan progres kemajuan fisik bahwa setelah dilakukan
SCM III, dari minggu ke-20 hingga minggu ke-28 tidak terdapat progres pekerjaan
yang signifikan dengan deviasi pekerjaan mencapai -34,925%.
Berdasarkan Kontrak Nomor 620/09/JB-KMKBI/KONTRAK/PPK-
07/BKBK/PUPR/2025 tanggal 25 September 2025 Pasal 17 Penghentian dan
Pemutusan Kontrak ayat (3) menyatakan bahwa kelalaian dari Pasal 1266 dan
1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan kontrak melalui
pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: (g) Denda keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima
persen dari Nilai Kontrak) dan PPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup
menyelesaikan sisa pekerjaan. Berdasarkan hasil analisis perhitungan denda atas
keterlambatan pekerjaan diketahui bahwa jumlah hari yang terhitung dikenakan
denda adalah 53 hari sebesar Rp312.898.114,43. Nilai tersebut telah melampaui
5% dari Nilai Kontrak pekerjaan. PPK menyatakan bahwa seharusnya pekerjaan
tersebut sudah dapat dilakukan pemutusan kontrak karena sudah memenuhi syarat-
syarat pemutusan kontrak.
Namun, PPK tetap memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan
itikad baik penyedia. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Tim BPK,
PPK, penyedia, PPTK, dan pengawas lapangan diketahui pekerjaan tersebut tidak
selesai dilaksanakan.
6) PPK belum mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan
Berdasarkan hasil analisis dokumen dan permintaan keterangan kepada PPK
diketahui bahwa jaminan pelaksanaan hanya diperpanjang sampai dengan
addendum kontrak II yang dikeluarkan oleh PT Penjamin Kredit Daerah Sumsel
dengan jaminan pelaksanaan Nomor SBJS 20262.1010065 sebesar
Rp345.645.675,00 yang berlaku hingga tanggal 11 Februari 2026. Namun, padaaddendum kontrak III dan IV, PPK tidak memastikan dan tidak memperoleh
perpanjangan jaminan pelaksanaan dari penyedia.
Berdasarkan permintaan keterangan dari PPK mengatakan bahwa mengakui
kesalahannya untuk tidak memastikan jaminan pelaksanaan diperpanjang sebelum
melaksanakan addendum kontrak.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, pada:
1) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana pada ayat (1)
bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan
perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan
tempat penyerahan;
2) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap
barang/jasa yang diserahkan; dan
3) Pasal 78 pada:
a) ayat (3) yaitu pada:
(1) huruf (a) yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia tidak melaksanakan
kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan
kewajiban dalam masa pemeliharaan, penyedia dikenai sanksi
administratif;
(2) huruf (f) yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia terlambat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, penyedia dikenai sanksi
Administratif;

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia pada Lampiran II:
1) Bagian VII Pelaksanaan Kontrak pada:
a) Angka 7.11 Pengendalian Kontrak yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi
deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak
Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause
Meeting/SCM). PPK memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan
target dan realisasi pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target
yang ditetapkan pada SCM maka PPK mengeluarkan Surat Peringatan (SP)
kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai
tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka PPK dapat melakukan
pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

c. Klausul kontrak pekerjaan yang menyangkut daftar kualitas dan volume pekerjaan,
analisa harga satuan serta spesifikasi teknis pekerjaan.Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Pengukuran atas prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
b. Jalan Beko Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I yang dibangun pada tanah
bukan milik pemerintah daerah berpotensi diklaim pihak lain dan terjadi sengketa;
c. Pemkab Banyuasin tidak dapat segera memanfaatkan hasil pekerjaan secara tepat
waktu dan sesuai perencanaan;

d. Tujuan pengadaan terkait umur ekonomis pekerjaan fisik tidak tercapai; dan

e. Kekurangan penerimaan daerah atas klaim jaminan pelaksanaan sebesar
Rp345.645.675,00.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh:
a. Kepala Dinas PUPR sebagai PA belum mensyaratkan pengujian core drill dan
pengujian kualitas pekerjaan sebagai syarat pembayaran pekerjaan kontruksi jalan;
b. Kepala Dinas PUPR dan Kabid Bina Marga PUPR tidak cermat dalam merencanakan
pembangunan Jalan Beko Kelurahan Mariana Kecamatan Bsanyuasin I yang dibangun
bukan di atas tanah milik pemerintah daerah;
c. PPK tidak memedomani ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan, dan
pengawasan pekerjaan; dan
d. PPK Peningkatan Jalan Beko Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I melakukan
addendum kontrak tanpa memastikan menerima jaminan pelaksanaan;
Atas permasalahan tersebut, Bupati Banyuasin menyatakan sependapat dengan
temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin agar memerintahkan Kepala
Dinas PUPR untuk:

a. Mensyaratkan pembayaran pekerjaan konstruksi jalan berdasarkan pengujian core drill
dan pengujian kualitas pekerjaan;

b. Lebih cermat dalam merencanakan pembangunan kontruksi jalan;

c. Menginstruksikan Kabid Bina Marga PUPR untuk lebih cermat dalam memastikan
status kepemilikan tanah yang akan digunakan sebagai tanah bawah jalan;

d. Menginstruksikan PPK untuk memedomani ketentuan perundang-undangan dalam
pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan;

e. Menginstruksikan PPK untuk memproses sanksi daftar hitam atas pelaksanaan
Peningkatan Jalan Beko Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I;

f. Menginstruksikan PPK terkait untuk memastikan perpanjangan jaminan pelaksanaan
sebelum melakukan addendum kontrak; dan

g. Memproses kekurangan penerimaan daerah atas klaim jaminan pelaksanaan sebesar
Rp345.645.675,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

..“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi )

“Bareskrim Polri Turun Gunung! Dittipidter Bongkar Praktik Migas Ilegal di Desa Mekar Sari Rawas Ilir Muratara, Dua Lokasi Penyulingan & Pemurnian Digerebek”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Bareskrim Polri Turun Gunung! Dittipidter Bongkar Praktik Migas Ilegal di Desa Mekar Sari Rawas Ilir Muratara, Dua Lokasi Penyulingan & Pemurnian Digerebek”

 

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik tindak pidana minyak dan gas bumi (migas) ilegal di Desa Mekar Sari, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Pengungkapan ini menyasar dua lokasi yang dijadikan tempat penyulingan serta pemurnian minyak tanpa izin.

Pengungkapan kasus tersebut diumumkan langsung oleh Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, didampingi Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol. Tedy dan Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi saat konferensi pers di lokasi kejadian pada Jumat (23/10).

“Kami berhasil mengungkap tindak pidana migas di dua lokasi di Desa Mekar Sari. Lokasi pertama merupakan tempat penyulingan minyak, sedangkan lokasi kedua menjadi tempat pemurnian minyak. Harapan kami, dengan penindakan ini lifting migas nasional dapat meningkat,” ujar Brigjen Pol. Moh. Irhamni.

Modus Operandi dan Para Tersangka
Di lokasi pertama, petugas mengamankan tersangka berinisial S. Tersangka diketahui memperoleh minyak mentah dari wilayah Musi Banyuasin yang kemudian diolah secara ilegal menjadi produk turunan berupa bensin, minyak tanah, dan solar. Aktivitas ini diduga telah berjalan sejak Januari 2025 tanpa dilengkapi izin resmi maupun pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sementara itu, di lokasi kedua, polisi mengamankan direktur PT Ratiga Abdi Meksa berinisial KF dan manajernya berinisial A. Di tempat ini, minyak olahan mengalami proses pemurnian dengan penambahan bahan kimia tertentu sehingga menghasilkan produk BBM yang menyerupai BBM resmi di pasaran untuk kemudian didistribusikan.

Barang Bukti Diagkut Petugas
Dari kedua lokasi penggerebekan, tim Dittipidter Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti berukuran besar dan perlengkapan pengolahan, di antaranya:

Kendaraan & Tangki: 1 unit truk tangki biru-putih (Nopol BG 8302 QA), 1 unit mobil pikap Suzuki Carry (Nopol BG 8615 QA) bermuatan 2 buah tedmon kapasitas 1.000 liter, 1 unit tangki penampungan hijau kapasitas 20.000 liter, serta 1 unit tangki merah-putih kapasitas 5.000 liter.

Peralatan Pengolahan: 21 buah tedmon plastik kapasitas 1.000 liter, 8 buah kolam mixer beserta mesin pengolah, 1 unit mesin penyaring (filter), 2 unit mesin blower, genset, selang, 250 segel, serta berkas transaksi penjualan.

Bahan Kimia: 25 liter asam sulfat, 39 jerigen bekas asam sulfat, dan 20 kg pasir silika.

Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (Illegal Refinery) dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp50 miliar.

Sementara itu, tersangka A selaku Manajer PT Ratiga Abdi Meksa dijerat Pasal 54 huruf a UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas atas tuduhan pemalsuan dan pemurnian BBM tanpa izin usaha, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara serta denda maksimal Rp60 miliar.

Brigjen Pol. Moh. Irhamni mengimbau seluruh pelaku bisnis minyak mentah ilegal untuk segera menghentikan operasinya. Pihaknya menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan terus menindak tegas aktivitas migas ilegal.

Senada dengan hal tersebut, Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi menyatakan siap melakukan penyisiran berkelanjutan di wilayah hukumnya. “Kami tidak akan tinggal diam dan akan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku minyak ilegal,” tegas AKBP Ardy.

123...365Halaman 1 dari 365

BERITA TERBARU

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©