“KETUM DPP GNI ANGKAT BICARA SOAL TATA KELOLA MBG: DUGAAN TUMPANG TINDIH ANGGARAN SPPG PERLU DIAUDIT”

.Medan || Mediacakrabuana.id

Perhitungan 3.000 Porsi, Rp15.000 per Porsi dan Insentif Rp6 Juta per Hari Jadi Sorotan — Simulasi Nilai Mencapai Rp1,02 Miliar dalam 20 Hari
MEDAN — Ketua Umum DPP GNI (Generasi Negarawan Indonesia), Rules Gajah, S.Kom, angkat bicara terkait tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya mekanisme pembiayaan dan insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, besarnya anggaran yang berputar dalam program strategis pemerintah tersebut harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat, transparansi, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa publik.

Rules Gajah menilai, munculnya pertanyaan mengenai kemungkinan tumpang tindih komponen anggaran perlu dijawab secara terbuka oleh pihak terkait. Jangan sampai terdapat pembayaran atau pembebanan biaya yang sama melalui pos anggaran berbeda.

“Kami tidak sedang menuduh pihak tertentu melakukan korupsi. Tetapi ketika ada perhitungan anggaran yang berpotensi tumpang tindih, negara wajib memastikan semuanya jelas, transparan dan dapat diaudit. Jangan sampai uang rakyat dibayarkan dua kali untuk komponen yang sama,” ujar Rules Gajah.

SIMULASI PERHITUNGAN MENJADI SOROTAN
Sebagai ilustrasi, apabila satu SPPG melayani 3.000 porsi per hari dengan asumsi nilai Rp15.000 per porsi, maka perhitungannya adalah:

3.000 porsi × Rp15.000 = Rp45.000.000 per hari.

Jika dihitung selama 20 hari kerja, maka:

Rp45.000.000 × 20 hari = Rp900.000.000.

Sementara itu, apabila terdapat komponen insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6.000.000 per hari, maka selama 20 hari:

Rp6.000.000 × 20 hari = Rp120.000.000.

Apabila kedua angka tersebut benar-benar merupakan pembayaran yang berdiri sendiri dan menggunakan dasar perhitungan yang sama, maka secara matematis nilai agregatnya menjadi:

Rp900.000.000 + Rp120.000.000 = Rp1.020.000.000
atau Rp1,02 miliar dalam 20 hari untuk satu SPPG.

Namun GNI menegaskan bahwa angka Rp1,02 miliar tersebut merupakan simulasi matematis berdasarkan asumsi, bukan kesimpulan bahwa setiap SPPG menerima uang sebesar tersebut.

PERTANYAAN UTAMA: APAKAH ADA KOMPONEN YANG TUMPANG TINDIH?
Menurut Rules Gajah, persoalan yang harus dijawab bukan semata-mata mengenai besarnya angka, tetapi mengenai struktur dan dasar hukum setiap komponen anggaran.

Apabila insentif fasilitas SPPG memang sudah diperhitungkan dalam struktur biaya per porsi, maka harus jelas bagaimana mekanisme pencatatannya.

Sebaliknya, apabila Rp6 juta per hari merupakan komponen yang dibayarkan secara terpisah, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar hukum, mekanisme penyaluran, penerima, serta pertanggungjawabannya.

BGN sebelumnya menjelaskan bahwa komponen Rp2.000 per porsi dikaitkan dengan insentif fasilitas SPPG, dengan asumsi 3.000 penerima manfaat sehingga nilainya setara Rp6 juta per hari.

Karena itu, menurut GNI, diperlukan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat mengenai apakah komponen tersebut sudah termasuk dalam struktur anggaran Rp15.000 per porsi atau merupakan pembayaran tersendiri.

GNI: JANGAN SAMPAI ADA PEMBAYARAN GANDA
Rules Gajah menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena menggunakan anggaran negara, maka prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan tepat sasaran harus menjadi prioritas.

“Kalau memang semua sudah sesuai aturan, buka datanya dan jelaskan mekanismenya. Dengan begitu masyarakat tidak bertanya-tanya. Tetapi kalau ada pembayaran ganda atau komponen yang ternyata dibebankan dua kali, harus segera dikoreksi,” tegasnya.

Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang terburu-buru menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi sebelum dilakukan pemeriksaan.

Istilah “korupsi berjamaah”, menurut GNI, tidak boleh dilekatkan kepada pihak tertentu hanya berdasarkan simulasi angka. Kesimpulan tersebut harus berdasarkan bukti, audit, pemeriksaan dan proses hukum yang sah.

Namun apabila nantinya audit menemukan adanya pembayaran ganda, penggelembungan jumlah penerima manfaat, laporan fiktif, manipulasi volume pekerjaan, atau rekayasa pertanggungjawaban keuangan, maka temuan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

GNI DORONG AUDIT MENYELURUH
GNI mendorong dilakukannya audit terhadap tata kelola keuangan SPPG, terutama pada daerah atau satuan pelayanan yang memiliki volume penerima manfaat besar.

Audit, menurut GNI, setidaknya harus mencakup:

Jumlah penerima manfaat riil setiap hari.
Jumlah porsi yang benar-benar diproduksi.
Jumlah makanan yang benar-benar disalurkan kepada penerima manfaat.
Dasar penetapan nilai anggaran per porsi.
Rincian komponen dari nilai Rp15.000 per porsi.
Dasar pemberian insentif Rp6 juta per hari.
Kejelasan apakah insentif tersebut sudah termasuk atau belum termasuk dalam komponen anggaran lainnya.
Bukti pembelian bahan pangan.
Bukti pembayaran tenaga kerja dan operasional.
Laporan pertanggungjawaban SPPG.
Rekening penerima pembayaran.
Kontrak atau perjanjian kerja sama dengan mitra.
Jumlah penerima manfaat yang dilaporkan dibandingkan dengan data aktual.
Potensi konflik kepentingan dalam pengadaan maupun pengelolaan SPPG.
Kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi lapangan.
SELISIH DATA HARUS MENJADI PERHATIAN
Menurut GNI, salah satu aspek yang perlu diperiksa adalah kemungkinan adanya perbedaan antara jumlah penerima manfaat yang dilaporkan dengan jumlah penerima manfaat sebenarnya.

Jika satu SPPG melaporkan melayani 3.000 porsi setiap hari, maka harus tersedia dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.

Data tersebut tidak cukup hanya berupa angka dalam laporan administratif. Harus terdapat jejak pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri mulai dari pengadaan bahan makanan, proses produksi, distribusi, hingga penerima manfaat.

Dengan demikian, pengawasan bukan untuk menghambat program MBG, tetapi justru untuk melindungi program tersebut dari potensi penyalahgunaan anggaran.

RP1,02 MILIAR HARUS JELAS ALIRANNYA
GNI menilai nilai simulasi Rp1,02 miliar dalam 20 hari menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap setiap SPPG.

Sekali lagi, angka tersebut bukan berarti seluruh nilai tersebut menjadi keuntungan SPPG. Angka tersebut merupakan hasil penjumlahan dua komponen berdasarkan asumsi yang digunakan dalam simulasi.

Karena itu, yang harus dibuka adalah alur uangnya.

Berapa yang masuk sebagai anggaran bahan makanan?

Berapa untuk fasilitas?

Berapa untuk tenaga kerja?

Berapa untuk operasional?

Berapa untuk komponen lainnya?

Dan yang paling penting, apakah terdapat satu komponen yang dibayar atau dibebankan lebih dari satu kali?

PROGRAM MBG JANGAN SAMPAI KEHILANGAN KEPERCAYAAN PUBLIK
Rules Gajah menegaskan bahwa GNI mendukung program peningkatan gizi masyarakat sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara transparan, tepat sasaran dan bertanggung jawab.

“Kami mendukung MBG. Tetapi dukungan kepada program pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap pengelolaan anggaran. Justru karena program ini menggunakan uang negara dan menyangkut kebutuhan anak-anak Indonesia, pengawasannya harus lebih ketat,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah, BGN, auditor dan pihak terkait memberikan penjelasan yang terbuka apabila terdapat pertanyaan mengenai mekanisme anggaran SPPG.

Menurutnya, keterbukaan informasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

JIKA ADA TEMUAN, PROSES SESUAI HUKUM
GNI menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga audit dan aparat penegak hukum apabila nantinya ditemukan indikasi penyimpangan.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerugian negara atau tindak pidana, maka proses hukum harus berjalan secara profesional tanpa pandang bulu.

Sebaliknya, apabila seluruh pembayaran ternyata telah sesuai dengan aturan, dokumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku, maka hasil audit tersebut juga harus disampaikan kepada publik agar tidak terjadi tudingan tanpa dasar.

“Yang kami minta sederhana: perjelas mekanismenya, buka data yang memang menjadi hak publik untuk diketahui, lakukan audit bila ada indikasi tumpang tindih, dan pastikan setiap rupiah anggaran MBG benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Rules Gajah.

CATATAN REDAKSI
Perhitungan Rp1,02 miliar dalam pemberitaan ini merupakan simulasi berdasarkan asumsi 3.000 porsi × Rp15.000 × 20 hari, ditambah Rp6 juta × 20 hari. Angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa telah terjadi pembayaran ganda atau korupsi.

Penetapan ada atau tidaknya tumpang tindih anggaran, kerugian negara, maupun tindak pidana harus berdasarkan dokumen anggaran, kontrak, bukti transaksi, audit dan proses hukum yang berwenang.

GNI mendorong audit bukan untuk menghentikan MBG, tetapi untuk memastikan program makan bergizi tersebut terlindungi dari kebocoran anggaran dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Humas)

“PUTUSAN MA BERKEKUATAN HUKUM TETAP: ICC RI MENANG MUTLAK LAWAN BUPATI SAROLANGUN, EKSEKUSI WAJIB DILAKSANAKAN”!

SAROLANGUN JAMBI – , MEDIACAKRABUANA.ID

27 AGUSTUS 2026 — KEPUTUSAN MUTLAK, TIDAK ADA LAGI JALAN HUKUM! Sengketa hukum antara Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC-RI) melawan Bupati Sarolangun telah berakhir dengan kemenangan telak pihak ICC-RI. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mematikan segala upaya hukum lawan, dan putusan ini berkekuatan hukum tetap sepenuhnya per tanggal 27 Agustus 2026.

Kepastian ini dikukuhkan secara resmi dan sah melalui Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi Nomor: 10/Ket.BHT/G/2025/PTUN.JBI, yang ditandatangani langsung oleh Panitera PTUN Jambi, Yoshinta Mage, S.H., M.H., pada Kamis, 27 Agustus 2026. Dokumen ini menjadi dasar hukum mutlak pelaksanaan putusan.

Perkara teregistrasi dengan nomor 10/G/2025/PTUN.JBI, di mana ICC-RI diwakili oleh Darmawan, SR bertindak sebagai Penggugat, menghadapi Bupati Sarolangun selaku Tergugat I, serta Mulyadi, S.E. sebagai Tergugat II Intervensi.

Jejak perjuangan hukum yang panjang dan tak terbantahkan telah dilalui:
1. TINGKAT PERTAMA: PTUN Jambi memenangkan gugatan ICC-RI pada 30 September 2025.
2. TINGKAT BANDING: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang MENGUATKAN sepenuhnya putusan sebelumnya melalui Putusan Nomor 61/B/2025/PT.TUN.JBI tertanggal 25 November 2025.3.
3. TINGKAT KASASI: Mahkamah Agung RI MENOLAK TOTAL upaya hukum terakhir para Tergugat dengan Putusan Nomor 178 K/TUN/2026 tanggal 27 Juli 2026. Putusan ini telah sah diberitahukan dan tercatat resmi berkekuatan hukum tetap pada 27 Agustus 2026.

Dokumen resmi PTUN Jambi menegaskan dengan tegas: TIDAK ADA LAGI UPAYA HUKUM APA PUN YANG TERSEDIA. Para pihak Tergugat telah kehabisan jalan hukum. Putusan ini bersifat sah, mengikat, dan wajib dipatuhi.

“Perkara Nomor 10/G/2025/PTUN.JBI telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Agustus 2026,” bunyi tegas isi surat resmi yang telah dibubuhi tanda tangan sah dan stempel pengadilan.

Kemenangan hukum ini mematikan segala keraguan dan tantangan atas kedudukan hukum ICC-RI sekaligus menjadi bukti nyata tegaknya keadilan mutlak di ranah peradilan tata usaha negara. SEKARANG SAATNYA EKSEKUSI DILAKSANAKAN TANPA TUNDA! Tidak ada ruang untuk penundaan atau pembangkangan terhadap putusan yang sudah sah ini. Red.

“Klarifikasi SDN 2 Cianting Utara ISU Perubahan Gambar”

Purwakarta.Jabar || Mediacakrabuana.id

Terkait isu pemberitaan yang beredar di media online mengenai dugaan proyek revitalisasi SDN 2 Cianting Utara

Awak media di undang kesekolahan untuk memberikan Klarifikasi Kamis 3 September 2026

Agung Sebagai Bendahara memberikan klarifikasi resmi bahwa pemberitaan tersebut sama sekali tidak benar dan salah komunikasi apa yang di sampaikan oleh Tedi sebagai Ketua P2SP ungkapnya

Klarifikasi Tedi Ketua P2SP Berubah ubah Gambar :

Tedi menjelaskan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan telah dilakukan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku, termasuk rapat bersama komite, tokoh masyarakat, dan Pembentukan Tim P2SP.

“Pelaksanaan proyek ini murni dilaksanakan secara swakelola tanpa melibatkan unsur siapapun.

Permintaan Maaf Atas kesalahan komunikasi antara tim P2SP, sekolah dan rekan Media atas Isu penyampaian sebelumnya sampai membias kemana mana ujar Tedi

Saya kira penyampaian ke-rekan media ada yang kurang tepat sehingga terjadi salah komunikasi, hal ini merupakan pembelajaran untuk saya kedepannya ungkapnya Tedi

Terkait dengan R.A.B berubah ubah itu tidak benar, bukan di rubah ubah melainkan menyesuaikan dengan anggaran yang di berikan oleh kementerian, yang sudah di sesuaikan oleh konsultan ujar Tedi

Agung Bendahara SDN 2 Cianting Utara menjelaskan terkait adanya miskomunikasi yang akhirnya menjadi polimik terhadap kami.

Hal tersebut, kami mewakili atas nama sekolah bahwa yang di sampaikan Tedi itu miskomunikasi.

Sudah kami perlihatkan R.A.B menggunakan besi 12, 8 dan ada beberapa yang menggunakan besi 6 sesuai dengan perencanaan.

Sebelumnya, dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi sudah kami berikan R.A.B dan Gambar yang di pegang masing-masing terutama ketua P2SP dan pengawas di lapangan ucapnya agung.

Dalam pelaksanaan pembelanjaan barang yang di perlukan sudah sesuai dengan R.A.B, dan kami melakukan pembayaran melalui transfer, karena belanja tersebut melalui siplah CV yang terdekat sesuai juklak dan juknis ucap agung.

Sementara, dari pihak konsultan dalam melaksanakan kegiatan revitalisasi tersebut sudah sesuai perencanaan hanya sedikit saja yang harus dirubah tetapi sudah di tempuh sesuai regulasi dan tetap sesuai dengan gambar yang di ajukan.

KESIMPULAN;

Proyek revitalisasi SDN 2 Cianting Utara dilaksanakan secara swakelola bersama Tim P2SP (Komite, Masyarakat, Pemerintah Desa) — sesuai juknis Dirjen Dikdasmen No. 2377/B/C3/DM.00.03/2026

Dasar hukum utama:

Surat Dirjen Dikdasmen No. 2377/B/C3/DM.00.03/2026 & Perpres No. 16 Tahun 2018

Tedi menyampaikan sekali lagi, terkait penyampaian informasi sebelumnya menjadi sorotan Publik saya memohon maaf terhadap pihak dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah dan juga pihak lain yang terlibat.

Menjadi suatu perhatian terhadap lainnya, dan saya akan memperbaiki penyampaian dalam komunikasi agar memberikan informasi yang tepat, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan menjadi polimik tutur tedi (Red/ Tslm)

“Wali Kota Cup Siantar Road Race 2026 Siap Digelar, Lintasan Balapan Disempurnakan”

.Siantar || Mediacakrabuana.id

Agenda Wali Kota Cup Siantar Road Race 2026 di Terminal Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, Minggu (13/09/2026) terus dipersiapkan. Penyempurnaan lintasan balapan maupun keamanan bagi penonton dan penyesuaian terhadap standar balapan dari Ikatan Motor Indonesia (IMI), menjadi hal yang didiskusikan dalam rapat persiapan dan peninjauan lokasi pelaksanaan Road Race Wali Kota Cup Siantar 2026.

Rapat persiapan digelar di TerminaI Tipe A Tanjung Pinggir, Rabu (02/09/2026) sore. Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi, dan dihadiri oleh perwakilan Polresta Pematangsiantar, Racing Komite dari Ikatan Motor Indonesia (IMI), para pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar, serta panitia.

Dalam kesempatan ini, Fidelis menekankan agar seluruh OPD bersinergi dalam melaksanakan agenda olahraga yang telah lama tidak digelar di Kota Pematangsiantar. Ujarnya (S.hadi Purba)

“KPKM-RI Apresiasi Jejak Pengabdian, Sambut Amanah Baru AKBP Marganda Aritonang dan AKBP Sah Udur Sitinjak”

Pematangsiantar, Mediacakrabuana.id

3 September 2026 — Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM-RI) menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas penugasan baru AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M. sebagai Wakil Direktur Samapta Polda Sumatera Utara (Wadir Samapta Polda Sumut) dan AKBP Sah Udur Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kapolres Serdang Bedagai.

Ucapan tersebut disampaikan Hunter D. Samosir selaku Ketua Umum KPKM-RI, yang menilai bahwa amanah baru tersebut merupakan bagian dari dinamika sekaligus kepercayaan institusi Polri terhadap kedua perwira untuk melanjutkan pengabdian dalam ruang tugas dan tanggung jawab yang lebih luas.

Menurut Hunter, setiap pergantian penugasan hendaknya dimaknai bukan semata sebagai perubahan jabatan, tetapi sebagai kepercayaan sekaligus tanggung jawab moral untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada institusi dan masyarakat.

> “Atas nama KPKM-RI, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada AKBP Marganda Aritonang atas amanah baru sebagai Wadir Samapta Polda Sumut, serta AKBP Sah Udur Sitinjak yang dipercaya mengemban tugas sebagai Kapolres Serdang Bedagai. Semoga amanah, sukses, dan senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan tugas,” ujar Hunter D. Samosir.

Apresiasi atas Pengabdian di Simalungun dan Pematangsiantar

Selain memberikan ucapan selamat atas penugasan baru, KPKM-RI juga menyampaikan penghargaan atas perjalanan pengabdian keduanya di wilayah sebelumnya.

Hunter secara khusus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada AKBP Marganda Aritonang atas pengabdian dan dedikasinya selama bertugas di Polres Simalungun.

Demikian pula kepada AKBP Sah Udur Sitinjak, KPKM-RI menyampaikan penghargaan atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusinya selama menjalankan tugas di Polres Pematangsiantar.

> “Kami tidak hanya mengucapkan selamat atas penugasan baru, tetapi juga menyampaikan terima kasih atas seluruh pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di wilayah masing-masing. Jejak pengabdian di Simalungun maupun Pematangsiantar merupakan bagian dari perjalanan keduanya dalam memberikan pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri,” kata Hunter.

Menurutnya, seorang perwira Polri akan selalu membawa nilai-nilai pengabdian dari satu tempat tugas ke tempat tugas berikutnya. Karena itu, pengalaman, kedekatan dengan masyarakat, serta berbagai dinamika yang telah dilalui di daerah sebelumnya diharapkan menjadi modal penting dalam menjalankan amanah baru.

Harapan untuk Pengabdian yang Lebih Luas

KPKM-RI berharap AKBP Marganda Aritonang dalam tugas barunya sebagai Wadir Samapta Polda Sumut dapat terus memperkuat profesionalisme, kesiapsiagaan, pelayanan publik, serta pendekatan kepolisian yang humanis dan presisi.

Sementara kepada AKBP Sah Udur Sitinjak yang dipercaya memimpin Polres Serdang Bedagai, KPKM-RI berharap kepemimpinannya dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, sekaligus memperkuat pelayanan serta kepercayaan publik.

Hunter menegaskan, tantangan tugas kepolisian ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menggabungkan ketegasan, profesionalisme, integritas, komunikasi publik, dan pendekatan humanis.

> “Masyarakat tentu berharap setiap pejabat kepolisian yang mendapatkan amanah baru dapat menghadirkan rasa aman, memberikan pelayanan yang adil, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Kami percaya pengalaman pengabdian keduanya akan menjadi kekuatan dalam menjalankan tugas di tempat yang baru,” ungkapnya.

Hunter juga berharap penugasan baru tersebut semakin memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap terciptanya Sumatera Utara yang aman, tertib dan berkeadilan.

Tetap Menjadi Kebanggaan Polri dan Masyarakat Sumatera Utara

KPKM-RI berharap di mana pun keduanya bertugas, semangat pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.

> “Semoga di tempat penugasan yang baru, AKBP Marganda Aritonang dan AKBP Sah Udur Sitinjak tetap menjadi kebanggaan keluarga besar Polri, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Pergantian tempat tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari tanggung jawab baru untuk memberikan pengabdian yang lebih luas,” tegas Hunter.

Ia menambahkan bahwa KPKM-RI akan terus memberikan dukungan moral terhadap setiap langkah positif aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas secara profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Selamat bertugas di tempat yang baru. Selamat mengemban amanah. Semoga setiap langkah dalam menjalankan tugas senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan dan keberhasilan. Teruslah menjadi bagian dari wajah Polri yang profesional, humanis, presisi dan dekat dengan rakyat,” pungkas Hunter D. Samosir.

KPKM-RI mengucapkan:

Selamat dan sukses AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M. — Wadir Samapta Polda Sumut.

Selamat dan sukses AKBP Sah Udur Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H. — Kapolres Serdang Bedagai.

Terima kasih atas pengabdian. Selamat melanjutkan perjuangan. Semoga semakin sukses dan terus menjadi kebanggaan Polri serta masyarakat Sumatera Utara.

Redaksi

“USUNG TEMA “MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI PENEGAKAN HUKUM BERINTEGRITAS, ADIL, DAN HUMANIS”, KEJARI SIMALUNGUN PERINGATI HUT KEJAKSAAN RI KE-81”

Simalungun,Mediacakrabuana.id

2 September 2026 — Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81, yang digelar di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, Rabu (02/09/2026).
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, H. Munawal Hadi, S.H., M.H., dan diikuti oleh para Kepala Seksi (Kasi), Jaksa, staf, serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Simalungun.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Simalungun, Ny. Asrina Munawal, beserta jajaran dan anggota IAD Daerah Simalungun.

Peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 ini menjadi momentum penting bagi seluruh insan Adhyaksa untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil, dan Humanis.”

Tema tersebut menjadi pengingat sekaligus semangat bagi jajaran Kejaksaan Negeri Simalungun untuk senantiasa menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, berkeadilan, serta mengedepankan pendekatan yang humanis.
Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng secara sederhana yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Simalungun. Pemotongan tumpeng tersebut menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan dan pengabdian Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan kekeluargaan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Simalungun.

Melalui momentum Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 ini, Kejaksaan Negeri Simalungun berkomitmen untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga marwah institusi melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan berintegritas.
Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Simalungun, semakin jaya, semakin dipercaya masyarakat, dan senantiasa hadir untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan humanis.(S.Hadi Purba)

*KETUM GMPB DIDAMPINGI KETUA DPC KOTA SIDAK PASAR REBO PURWAKARTA, PERINGATI PEDAGANG WASPADA RENTENIR*

*PURWAKARTA* JABAR || MEDIACAKRABUANA.ID

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Purwakarta Bersatu (GMPB) Kang Andi didampingi Ketua DPC Kota GMPB T.B Deni melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pasar Rebo Purwakarta pada hari ini. Sidak ini dilakukan menindaklanjuti banyaknya laporan pedagang yang terjerat rentenir berkedok pinjaman koperasi.

Dalam orasinya di tengah kerumunan pedagang, Ketum GMPB Kang Andi menginstruksikan dengan tegas agar para pedagang tidak lagi menggunakan jasa rentenir.

“Kepada seluruh pedagang Pasar Rebo, saya instruksikan stop pinjam ke rentenir. Pinjaman yang katanya mudah dan cepat itu ujung-ujungnya mencekik. Bunganya tidak wajar, dendanya berlipat. Mari kita putus mata rantai kemiskinan dari rentenir ini,” tegas Kang Andi.

Senada, Ketua DPC Kota GMPB T.B Deni juga memberikan peringatan keras. Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran GMPB untuk mengawal dan melaporkan jika ada praktik kekerasan di pasar.

“Saya instruksikan, kalau ada rentenir yang memakai kekerasan, apalagi sampai menyita lapak dagangan karena pedagang tidak bisa bayar, itu sudah pelanggaran regulasi. Laporkan ke kami, ke pengelola pasar, dan ke aparat. Kami tidak akan diam,” ujar T.B Deni.

*Melanggar Regulasi, Ancam Pidana*

Dalam orasinya, Ketum GMPB juga menyoroti dasar hukum jeratan rentenir. Menurutnya, praktik rentenir yang berkedok koperasi telah melanggar *PermenKop UKM Nomor 8 Tahun 2023* yang mengatur bunga pinjaman koperasi maksimal 24% per tahun.

“Apalagi jika sudah ada unsur kekerasan dan penyitaan lapak. Itu masuk *Pasal 368 KUHP* tentang pemerasan dengan kekerasan. Dan di *KUHP baru Pasal 273* juga jelas melarang eksploitasi ekonomi dengan bunga tidak wajar,” jelas Kang Andi.

Ia menambahkan, koperasi yang terbukti menerapkan sistem rentenir terancam dibekukan izinnya oleh Dinas Koperasi berdasarkan *UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK* dan *UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.

*Komitmen GMPB Kawal Pedagang*
Kegiatan sidak ditutup dengan dialog dan pembagian nomor pengaduan. GMPB berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mendampingi pedagang agar terlepas dari jeratan pinjaman ilegal.

“Kami hadir bukan hanya berorasi. Kami akan kawal sampai tidak ada lagi pedagang Pasar Rebo yang nangis karena lapaknya disita rentenir,” pungkas T.B Deni.

“Penuh Haru dan Makna, Perpisahan KKN STIFI Bhakti Pertiwi Palembang di Desa Lawang Agung Lahat Tinggalkan Kenangan Indah”

Lahat, Sumsel Mediacakrabuana.id

Acara perpisahan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STIFI Bhakti Pertiwi Palembang bersama Pemerintah Desa, BPD,Karang Taruna, dan seluruh warga Desa Lawang Agung 31-08-2026 berlangsung dengan penuh khidmat dan haru.

Pertemuan yang berlangsung sementara tersebut kini resmi berakhir, namun berhasil meninggalkan jejak kenangan yang mendalam bagi kedua belah pihak.

Kegiatan KKN yang dipimpin oleh Nazwa selaku Ketua dan Nindi sebagai Sekretaris, serta didukung oleh seluruh anggota kelompok yaitu Ayu, Sike, Salma, Nungki, Silpia, Nisa, dan Nai Tiara, telah sukses menjalankan berbagai program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Pemerintah Desa Lawang Agung bersama Karang Taruna menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi nyata yang diberikan oleh para mahasiswa selama mengabdi di desa mereka.

Perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari silaturahmi yang akan terus terjaga.
“Pertemuan mungkin terasa sementara, namun jejak pengabdian dan kenangan yang ditinggalkan akan selalu abadi di hati.Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Pemerintah Desa Lawang Agung, Karang Taruna, dan seluruh warga desa yang telah menerima, membimbing, dan menjadi bagian dari keluarga besar KKN STIFI Bhakti Pertiwi Palembang, ujar nazwa selaku Ketua ”

Ujang Apriyanto selaku Kades Lawang Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31-08-2026 menyampaikan Mewakili Pemerintah Desa dan seluruh warga Desa Lawang Agung, saya mengucapkan selamat atas selesainya masa KKN adik-adik sekalian di desa kami. Waktu yang singkat ini ternyata mampu mengukir kenangan yang sangat indah dan mendalam bagi warga kami.

Kami sangat berterima kasih atas dedikasi, ilmu, dan program kerja bermanfaat yang telah kalian bagikan di sini.Selamat jalan dan selamat kembali ke kampus. Kami semua di Desa Lawang Agung akan selalu mendukung dan mendoakan agar adik-adik semua dilancarkan kuliahnya, sukses meraih gelar sarjana, dan kelak menjadi generasi penerus bangsa yang hebat di bidangnya masing-masing. Jangan pernah lupakan desa kami, pintu Desa Lawang Agung akan selalu terbuka lebar untuk kalian.”Tutupnya dengan rasa penuh haru”

NITA YUPIKA & HERI AS