“Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM”

HULU SUNGAI SELATAN – MEDIACAKRABUANA.ID

14 Mei 2026- Tabir gelap yang menyelimuti aktivitas pertambangan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kini benderang beralih menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan. Dugaan penguasaan lahan secara ilegal oleh perusahaan kini diperkuat dengan ditetapkannya para kepala desa sebagai tersangka korupsi, sebuah perkembangan yang secara otomatis membedah cacat hukumnya fondasi berdirinya operasional korporasi di atas tanah milik rakyat.

Penetapan tersangka terhadap para kepala desa, termasuk Suriani selaku Kepala Desa Madang melalui Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/Tsk.1/157/IV/RES.1.24/2026/Reskrim, menjadi bukti kunci bahwa proses perolehan lahan oleh PT AGM diduga kuat lahir dari rahim praktik korupsi dan pemerasan. Secara yuridis, sebuah hak yang lahir dari tindakan pidana jabatan tidak dapat diakui sebagai hak yang sah. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di lokasi tersebut berdiri di atas landasan yang cacat hukum sejak awal.

Situasi ini semakin diperparah dengan langkah progresif pembatalan administrasi desa melalui Surat Pembatalan Registrasi Nomor: 140/01/MDN/IX/2025 tertanggal 16 September 2025. Pembatalan ini menggugurkan seluruh klaim penguasaan fisik tanah (SPPF-BT) tahun 2018, baik yang menyangkut lahan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00695 dan 01267, maupun lahan milik 50 warga desa lainnya yang identitasnya tercatat dalam dokumen negara tersebut.

Dengan dicabutnya surat-surat dasar oleh otoritas desa dan ditetapkannya para pejabat pembuat surat tersebut sebagai tersangka, maka secara otomatis seluruh dokumen turunan yang dipegang PT AGM kehilangan kekuatan pembuktian. Tanah tersebut kini secara hukum berstatus sebagai objek perkara pidana yang tidak boleh dikelola demi keuntungan korporasi sebelum ada penyelesaian hak yang bersih dengan pemilik lahan yang sah dan pemegang SPPT.

Keberlanjutan operasional PT AGM di tengah benderangnya fakta korupsi para pejabat desa ini memunculkan kritik pedas mengenai kewibawaan penegakan hukum di sektor agraria dan minerba. Negara tidak boleh membiarkan korporasi menikmati hasil dari sebuah proses yang diduga koruptif. Tetap menambang di atas tanah bermasalah bukan hanya merupakan bentuk pelanggaran Pasal 158 UU Minerba, tetapi juga merupakan bentuk nyata pelecehan terhadap hak milik rakyat yang dilindungi konstitusi.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait didesak untuk tidak lagi bersikap pasif. Penghentian total operasional atau status quo di titik koordinat sengketa menjadi harga mati untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi rakyat dari praktik mafia tanah yang berkelindan dengan kepentingan tambang.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi mengedepankan asas keberimbangan dan kejujuran informasi. Kami menyediakan ruang seluas-luasnya bagi manajemen PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), tim penasihat hukum, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab resmi terkait uraian fakta hukum dan status tanah bermasalah ini. Redaksi menjamin pemuatan tanggapan tersebut secara utuh pada kesempatan pertama sebagai bagian dari hak publik atas informasi yang berimbang.

Untuk Diketahui:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri ESDM RI
3. Kapolri / Bareskrim Polri
4. Menteri ATR/BPN RI

Publisher -Red

“Mediasi Buntu, Pihak Keluarga Korban Minta Pertemuan Digelar di Balai Desa Jipang”

BREBES – MEDIACAKRABUANA.ID

Upaya mediasi terkait penyelesaian sebuah permasalahan yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Pakujati, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Rastam, S.H., dengan pihak keluarga besar korban, hingga kini belum membuahkan hasil. Pertemuan yang direncanakan digelar pada Senin (01/06/2026) urung terlaksana akibat adanya perbedaan kesepahaman mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedianya mediasi dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Namun, pertemuan tersebut gagal terlaksana. Pihak Kades kemudian mengusulkan agar pertemuan digeser menjadi pukul 12.30 WIB. Sayangnya, hingga pukul 14.20 WIB, pihak keluarga menyatakan tidak mendapatkan kepastian lebih lanjut dari pihak Kades Pakujati.

Permintaan Lokasi di Balai Desa Jipang

Melalui keterangan yang didapat dari rekaman komunikasi, pihak keluarga besar menegaskan tidak dapat memenuhi undangan di lokasi yang ditentukan sebelumnya. Setelah melalui musyawarah internal, pihak keluarga secara tegas meminta agar pertemuan digelar di Balai Desa Jipang.

“Kami tidak bisa ke sana. Kalau memang pihak Bapak memiliki itikad baik, kami tunggu di sini saja. Bagaimana kalau kita bertemu di balai desa kami? Insyaallah kami siap memfasilitasinya,” ujar perwakilan keluarga dalam pesan yang disampaikan.

Pihak keluarga juga menyoroti soal komunikasi yang dinilai lamban. Menurut mereka, adanya ketidakpastian waktu membuat pihak keluarga akhirnya mengambil keputusan untuk memindahkan lokasi pertemuan ke wilayah mereka sendiri.

Tanggapan Kades Pakujati

Di sisi lain, Kades Pakujati, Rastam, S.H., menyayangkan ketidakhadiran pihak keluarga di lokasi yang telah disepakati sebelumnya. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal untuk memfasilitasi pertemuan tersebut agar permasalahan segera menemui titik terang.

“Kami sudah menyediakan dan menyiapkan fasilitas sesuai permintaan. Ketika panjenengan (pihak keluarga) tidak hadir di lokasi, ini terkesan melanggar kesepakatan. Padahal, pihak yang bersangkutan sudah siap semua dan kami sudah meluangkan waktu,” ungkap Rastam dalam percakapan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kata sepakat mengenai waktu dan lokasi pertemuan ulang. Hingga kini, pokok permasalahan yang menjadi inti perselisihan antara kedua belah pihak pun belum diketahui secara pasti oleh publik.

Red

“DUGAAN PEMALSUAN DAN PENGGELAPAN LAHAN SEWA: PT. GARAM PERSERO DILAPORKAN KE POLRES SUMENEP:

SUMENEP . MEDIACAKRABUANA.ID

Rajawali News– Sebuah laporan resmi akan disampaikan kepada Kepolisian Resor (Kapolres) Sumenep terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli serta penyewaan lahan yang melibatkan oknum yang bekerja di lingkungan PT. GARAM PERSERO. Laporan ini diajarkan oleh Bambang Febri Hartono, selaku Kabiro Sumenep dari media online Teropong Indonesia News, pada Senin, 1 Juni 2026.
Dalam surat pengaduan bernomor 110/M.TIN/SMP/05/2026 yang disampaikannya, Bambang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi di lapangan, terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pegawai perusahaan milik negara tersebut. Salah satu nama yang disebut terlibat adalah berinisial S, yang menjabat sebagai Kepala Keamanan di PT. GARAM PERSERO dan diduga terlibat langsung dalam praktik jual beli lahan kepada pihak lain secara tidak sah.
Berdasarkan data yang dihimpun, lahan yang menjadi objek sengketa berlokasi di wilayah Desa Batu Dinding dan Desa Baban, Kecamatan Gapura, Sumenep. Tanah-tanah tersebut diketahui memiliki sejarah kepemilikan yang jelas dan sah secara hukum. Namun, lahan tersebut justru diperjualbelikan, dibelikan, hingga disewakan kepada pihak ketiga oleh dua orang yang berinisial M dan B. Keduanya diketahui tidak memiliki hak waris maupun riwayat kepemilikan atas lahan tersebut,
namun tetap melakukan transaksi dengan mengatasnamakan adanya klaim sepihak serta jaminan dokumen yang dinilai tidak sah.
Lebih jauh lagi, dalam laporannya disebutkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1222, tanah-tanah yang menjadi lokasi proyek modemisasi milik PT. GARAM PERSERO seharusnya dikembalikan kepada masyarakat atau pemilik asal yang memiliki hak sejarah atas lahan tersebut. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanah tersebut justru beralih tangan dan dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak, yang kemudian mengubah statusnya menjadi lahan sewa milik perusahaan.
“Perbuatan oknum-oknum tersebut sangat merugikan pihak PT. GARAM PERSERO maupun masyarakat pemilik hak asal tanah tersebut. Tindakan ini berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat, karena transaksi yang dilakukan sepenuhnya ilegal namun mengatasnamakan penyewaan resmi dari perusahaan,” tulis Bambang dalam surat pengaduannya.

Atas temuan tersebut, pelapor meminta pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan penyelidikan mendalam. Dugaan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dianggap telah melanggar Pasal 391 dan Pasal 502 KUHP tentang pemalsuan dan penggelapan hak atas tanah.
Melalui laporan ini, Bambang berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap kebenaran dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah ini juga bertujuan agar supremasi hukum dapat ditegakkan, serta hak masyarakat atas tanah warisan mereka dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.
Salinan laporan pengaduan ini juga telah dikirimkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk mendapatkan perhatian dan pemantauan lebih lanjut terkait penanganan kasus ini di tingkat kepolisian wilayah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak manajemen PT. GARAM PERSERO terkait laporan yang telah disampaikan. (Reporter Liputan : Fajar Lubis Melaporkan Dari Sumenep, Jawa Timur)

“Kuasa Hukum Bantah Tegas Keterlibatan Guntur Sahputra Dalam Pertikaian di Jermal:

*Deli Serdang,-* , Mediacakrabuana.id

31 MEI 2026 Kabar yang beredar di sejumlah media daring maupun media sosial yang menyebutkan nama Guntur Sahputra terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa penganiayaan berujung kematian yang menimpa Rahmadsyah alias Mamat (45), dibantah secara mutlak, tegas dan keras oleh pihak Kuasa Hukumnya. Informasi tersebut dinilai tidak berdasar, direkayasa, dan merupakan bagian dari skema kriminalisasi serta pembunuhan karakter yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkan nama baik, kehormatan dan martabat klien kami.

Dalam pernyataan resminya, Kuasa Hukum Guntur Sahputra menyampaikan , “Kami tegaskan dengan lantang dan tanpa keraguan sedikit pun berita yang beredar itu tidak benar , tidak sesuai fakta dan berita itu merupakan fitnah besar yang sangat menyakitkan buat klien kami .Berita yang beredar di media online maupun media sosial tersebut sama sekali tidak memiliki dasar bukti apa pun, melainkan hanya berisi asumsi, tuduhan liar dan rekayasa semata.”

“Kami nyatakan secara resmi dan terbuka Bapak Guntur Sahputra tidak mengetahui apapun , tidak terlibat apa apa , tidak hadir di lokasi kejadian , serta tidak pernah memberikan perintah apapun dan kepada siapapun untuk menganiaya apalagi sampai menghilangkan nyawa orang .Tidak ada satu pun perintah, tidak ada instruksi, tidak ada pesan, dan tidak ada hubungan sama sekali antara klien kami dengan peristiwa tragis yang menimpa Rahmadsyah alias Mamat.”

“Ini sudah kedua kalinya atau bahkan berkali-kali nama baik klien kami dicatut, diseret dan dijadikan bahan tuduhan dalam setiap kejadian yang terjadi di wilayah tersebut. Lagi lagi ini adalah bentuk upaya kriminalisasi yang jelas dan nyata . Mamad diketahui masih menjalani perawatan disalah satu rumah sakit di kota Medan dan tidak meninggal dunia seperti apa yang sudah di beritakan di media sosial.”

Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menjebak, ingin menjatuhkan, dan ingin menempatkan klien kami sebagai dalang di balik segala kejadian buruk, padahal faktanya beliau tidak tahu-menahu sama sekali. Ini sangat tidak adil, sangat kejam, dan merusak nama baik yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya.”

Kuasa Hukum juga meminta kepada seluruh insan pers agar melakukan konfirmasi dahulu sesuai dengan UU Pers no 40 tahun 1999 dalam membuat pemberitaan , “Kami meminta dan mengajak seluruh media, wartawan, serta siapa saja yang menyebarkan berita ini beritakan lah berita yang sesuai fakta dan terkonfirmasi Jangan asal tulis, jangan asal sebut nama hanya demi mengejar sensasi, jumlah pembaca atau kepentingan kelompok tertentu. Jangan main taruh opini sendiri, jangan membuat kesimpulan sendiri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan.” tutup nya .

Sebelum nya di ketahui telah terjadi peristiwa berdarah yang mengemparkan masyarakat Jermal, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tersebut terjadi pada Sabtu (30/05/2026) sekitar pukul 19.00 WIB, berawal dari pertikaian yang di duga masalah perebutan tanah .

Akibat dari pertikaian itu Rahmad dianiaya oleh beberapa orang dan mengalami luka-luka parah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sampai saat ini masih dalam proses identifikasi aparat penegak hukum. *(Tim)*

“RAKYAT PETANI DESA DARMO KEC.LAWNG KIDUL KAB MUARA ENIM DI TINDAS RIBUAN HEKTAR TANAH DI RAMPAS PT BA”

MUARA ENIM SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Perampasan dan pemaksaan petani perkebunan lokal di wilayah tanjung Enim berbagai dalih untuk dapat merampas dan mengambil alih lokasi tanah milik para petani lokal yg sudah puluhan tahun berkebun. Bahkan sebelum PT Bukit Asam berdiri rakyat wilayah Tanjung Enim sampai ke Semende sudah menguasai lokasi pertanian di dalam areal hutan yang di buka menjadi perkebunan petani lokal.sejak era kolonial Belanda . Ironisnya PT BA. Anak perusahan BUMN. Yang bekerja sama dengan sejumlah intasi pemerintah berbagai macam cara untuk mengambil alih tanah perkebunan rakyat . Dendan pembayaran kerohiman untuk menekan harga semurah mungkin dengan dalih itu tanah kehutanan . untuk menindas rakyat kecil . Demi memuluskan proyek bisna PT BA rakyat di korbankan . Kejam diera kolonial Belanda lebih kejam di erah Indonesia merdeka .

Terbukti sejumlah rakyat Desa Darmo Lawang kidul tanjung Enim . Sudah sekian tahun pembuatan di gantung dan tidak jelas urusannya yg berbelatbelit . Kebun kelapa sawit kebun nangka dan lain lainya sudah rusak nyaris tidak bisa di mumpaatkan akibat limbah dari pekerjaan pihak PT BA. Sehingga Rakyat melaporkan hal tersebut ke istana negara. Namun semua itu bungkam bak pepatah ada maling berteriak maling . Jangan salahkan rakyat jika mereka menggunakan hukum rimba. Demi membela hak dan untuk bertahan hidup. Berita bersambung ke edisi berikutnya. ( Ali Sopyan )

“Dari Dragon Bertransformasi Jadi Phantom, Polrestabes Bongkar Jaringan Narkoba Berkedok THM”

*Sumatra Utara,-* Mediacakrabuana.id

Satresnarkoba Polrestabes Medan terus mendalami keterkaitan Phantom KTV apakah masih satu jaringan dengan Dragon KTV yang sebelumnya pernah disegel dan direkomendasikan Ditres Narkoba Poldasu untuk ditutup usai penggerebekan pada 23 Mei 2025 lalu. Polrestabes Medan kini juga tengah memburu pasutri yang masuk dalam DPO yakni, HM dan Ar alias D yang diduga sebagai pemilik THM Dragon.

“Kita masih mendalami apakah Phantom KTV ini ada afiliasinya dengan jaringan Dragon KTV yang pernah kita rekomendasikan untuk ditutup pada 23 Mei 2025 lalu,”jelas Kapolrestabes Medan, Kombes Pol, Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH, Kamis (28/5/2026).

Lebih jauh, pada tahun 2025 THM ini bernama Dragon KTV dan sempat digerebek Tim Ditres Narkoba Poldasu dibawah pimpinan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH yang wakti itu berhasil mengamankan dua tersangka, dua pelaksana lapangan, RG alias R dan Z alias Zul, pada Jumat (23/5/2025) di Dragon KTV Room 206, Jalan Haji Adam Malik, Medan Barat. Dua orang sampai sekarang masih diburon petugas.

Sepertinya tak jera, THM ini kembali berubah nama menjadi Phantom KTV. Lagi-lagi, berhasil dmenangkap customer service (CS) karena kedapatan menjual ekstasi. Terbaru, polisi menangkap pemasok di Kecamatan Medan Barat. Kasatresnarkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan pemasok yang ditangkap itu berinisial MF (22) warga Kelurahan Tanjung Gusta. Polisi menyita 10 butir ekstasi dari tangan MF.

“Saat ditangkap, petugas menyita 10 butir pil ekstasi, yang bentuk dan warnanya sama persis dengan ekstasi yang disita petugas saat menggerebek Phantom KTV,” kata Kompol Rafli Yusuf Nugraha.

Rafli menjelaskan jika pemasok narkoba dan CS yang ditangkap di THM Phantom berkomunikasi melalui media sosial. Keduanya sengaja menggunakan metode ini, karena dinilai lebih aman dan sulit diketahui.

“Saat warga kota Medan sedang mengalami blackout gangguan listrik, kami terus bekerja dan tidak tinggal diam. Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh tim, pemasok narkoba di THM Phantom bisa kami ringkus. Saat diringkus, kami juga temukan 10 butir pil ekstasi dan uang Rp.1,3 juta hasil penjualan narkoba,” ucapnya. *(Tim)*

Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Berkedok THM
Giliran Gadis Muda Cantik dan pemasok Tak Berkutik

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

Setelah pemasok narkoba di THM Phantom dibongkar Satresnarkoba Polrestabes Medan, penyelidikan lebih dalam kembali dibongkar. Terbaru, seorang gadis muda cantik turut dibekuk, saat petugas meringkus pemasok narkoba ke THM tersebut.

DA (23) seorang gadis muda cantik yang merupakan warga Desa Manunggal, Kec.Labuhan Deli, ditangkap petugas Satresnarkoba Polrestabes Medan, di sebuah rumah kost di Jalan Danau Singkarak, Kec.Medan Barat, Sabtu (23/5) pagi.

DA ditangkap bersamaan dengan penangkapan MF (22) yang merupakan pemasok pil ekstasi ke THM Phantom.

“Ada seorang wanita yang turut kami amankan dalam proses pengembangan kasus narkoba berkedok tempat hiburan malam. Yang bersangkutan, diamankan bersamaan dengan penangkapan pemasok narkoba,” ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (27/5) sore.

Rafli menerangkan, tempat ditemukannya 10 butir pil ekstasi milik MF, merupakan kamar kost yang dihuni DA.

DA sendiri, merupakan pengguna narkotika jenis ganja, dan saat diamankan petugas turut menyita 2 paket daun ganja kering, seberat 2,90 gram.

Tidak hanya ganja kering, dari dalam tas dan toples kecil di kamar kost DA, petugas juga menemukan puluhan biji ganja, dan kertas pembungkus ganja.

“Jadi tempat kami menemukan barang bukti pil ekstasi milik pemasok narkoba ke THM Phantom, itu merupakan kamar kost milik DA. Dari DA sendiri, kami menyita beberapa paket daun ganja kering. Yang bersangkutan mengaku jika sering menggunakan ganja, dengan alasan untuk menaikkan berat badan,” terang Rafli.

DA sendiri, saat ini telah diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Medan. Polisi, kini masih mendalami kasus peredaran narkoba berkedok tempat hiburan malam di Phantom KTV, dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk instansi terkait. *(Tim)*

. Masjid Al-Ukhuwwah Sulit Air Sepakat (SAS) Jalan Penyaringan Palembang Salurkan Hewan Kurban Tanpa Kupon

Palembang – Cakrabuana id

Semangat gotong royong dan kepedulian sosial warga perantauan Minang di Provinsi Sumatra Selatan tetap menyala kuat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meski dihadapkan pada tantangan ekonomi dan penurunan daya beli, Masjid Al-Ukhuwwah Sulit Air Sepakat (SAS) yang beralamat di Jalan Penyaringan No. 01, RT 02/RW 02, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II (I.T. II), Kota Palembang, sukses melaksanakan pemotongan hewan kurban dengan pendekatan yang humanis dan inovatif.

​Ketua Solok Saiyo Sakato (S3) Palembang, Irwansyah Masri, mengungkapkan bahwa pada tahun ini Masjid Al-Ukhuwwah SAS menyembelih total delapan ekor sapi dan satu ekor kambing. Jumlah tersebut bersumber dari kurban jemaah mandiri serta dukungan eksternal dari sejumlah tokoh penting.

​”Alhamdulillah, tahun ini kita dari Masjid Al-Ukhuwwah SAS Palembang melaksanakan kurban sebanyak enam ekor sapi dari jemaah. Kami juga sangat bersyukur atas adanya bantuan satu ekor sapi dari Wali Kota Palembang, Dr. Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., yang disalurkan atas nama Solok Saiyo Sakato (S3). Selain itu, ada satu ekor sapi lagi dari Ketua Umum DPP APSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Bapak Sudaryono,” ujar Irwansyah Masri saat ditemui di sela-sela proses pemotongan hewan kurban, Rabu (27/05).

​Irwansyah Masri tidak menampik bahwa perolehan kurban dari internal jemaah mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai 13 ekor sapi. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari kondisi ekonomi yang berdampak langsung pada para pedagang pasar—sektor profesi yang mendominasi hingga lebih dari 80 persen kepengurusan dan warga rantau di lingkungan SAS maupun S3 Palembang.

​”Mayoritas pengurus dan warga kita di sini adalah pedagang. Saat ini kondisi daya beli masyarakat sedang berkurang sehingga berdampak pada kemampuan berkurban warga rantau. Namun, penurunan kuantitas ini tidak mengurangi kekhidmatan dan nilai humanis dari ibadah kurban itu sendiri,” tuturnya bijak.

​Langkah inovatif dan humanis ditunjukkan oleh pengurus Masjid Al-Ukhuwwah SAS Jalan Penyaringan dalam mekanisme penyaluran daging kurban. Guna menghindari antrean panjang yang berpotensi memicu kericuhan atau menurunkan martabat penerima, panitia memilih menghapuskan sistem kupon fisik.

​Distribusi dilakukan berbasis data keanggotaan dan pemetaan wilayah secara langsung. Sesuai syariat, seluruh daging kurban dibagi menjadi tiga bagian: sepertiga untuk peserta kurban (shohibul kurban), sepertiga untuk warga Minang yang tergolong fakir miskin atau kurang mampu, dan sepertiga sisanya disalurkan luas kepada masyarakat umum di sekitar masjid.

​”Kami tidak menggunakan sistem kupon karena pengurus sudah mengantongi data dan mengenal anggota jemaah dengan baik. Sementara itu, untuk bantuan eksternal seperti dari S3, kami distribusikan melalui 12 kelompok internal. Sedangkan bantuan dari APSI, dagingnya disalurkan langsung kepada perwakilan pedagang di pasar-pasar se-Kota Palembang,” pungkas Irwansyah Masri.

​Melalui sinergi solid antara komunitas perantau, pemerintah daerah, dan sektor kementerian, Hari Raya Kurban di Masjid Al-Ukhuwwah SAS Palembang tahun ini menjadi potret nyata bagaimana sebuah tradisi keagamaan mampu diadaptasikan secara inovatif dan inklusif tanpa kehilangan esensi kepedulian sosialnya.(Harto)