“ROKOK ILEGAl. MENJAMUR DI KAB.SUMENEP. DIDUGA  BEA CUKAI DAN APARAT PENEGAK HUKUM MANDUL”

**SUMENEP* MEDIACAKRABUANA.ID

Peredaran rokok Ilegal diduga keras dibekingi aparat bangsat . Rokok Ilegal di kabupaten Sumenep di juwal bebas yang diduga dibekingi aparat bertaring tajam tidak memenuhi ketentuan cukai kembali menjadi sorotan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kali ini, seorang warga Desa Geladak Rantai berinisial atau bernama **Hasim** disebut masyarakat diduga menjadi pengepul sekaligus menjual sejumlah merek rokok yang diduga ilegal.

Informasi mengenai aktivitas tersebut berasal dari keterangan masyarakat yang menyebut adanya sejumlah merek rokok tanpa pita cukai yang diduga diperjualbelikan oleh Hasim.

Menindaklanjuti informasi tersebut, wartawan kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Hasim melalui pesan WhatsApp. Dalam komunikasi tersebut, Hasim merespons dan mengajak wartawan media rajawali news bertemu di sebuah kafe untuk memberikan penjelasan.

Dalam pertemuan tersebut, Hasim mengakui bahwa dirinya memang menjual beberapa jenis rokok yang menurut pengakuannya tidak menggunakan pita cukai. Namun, ia juga menjelaskan bahwa sebagian rokok yang dijualnya telah dilengkapi pita cukai.

Pengakuan tersebut menjadi informasi awal yang perlu didalami lebih lanjut, khususnya terkait asal-usul barang, legalitas produk, serta kepatuhan terhadap ketentuan cukai yang berlaku.

Sementara itu, informasi mengenai dugaan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah belum dapat dipastikan secara independen. Besaran kerugian negara tentunya membutuhkan data mengenai volume rokok yang beredar, nilai barang, jenis pelanggaran, serta perhitungan resmi dari instansi berwenang.

Karena itu, keberadaan rokok yang diduga tanpa pita cukai tersebut perlu menjadi perhatian aparat terkait, khususnya **Bea Cukai**, untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan status legalitas barang yang diperjualbelikan.

Peredaran hasil tembakau tanpa memenuhi ketentuan cukai bukan hanya menyangkut persoalan perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan potensi penerimaan negara. Jika ditemukan adanya pelanggaran, aparat berwenang dapat mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari Hasim merupakan bagian dari upaya konfirmasi atas informasi masyarakat. **Belum ada kesimpulan bahwa Hasim telah melakukan tindak pidana**, dan dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi serta pembuktian dari instansi berwenang.

TIM Media rajawali news Group  akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait, termasuk instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan peredaran rokok dan penerimaan cukai.

Bersambung Edisi berikut nya …!!!

( Redaksi)

“Diduga Alami Kerugian Rp175 Juta, Muslimin Resmi Laporkan Dugaan Penipuan ke Polda Sultra”

Kendari – Mediacakrabuana.id

Muslimin secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan ke Polda Sulawesi Tenggara melalui Unit Reserse Kriminal Umum pada Senin, 20 Juli 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kerugian sebesar Rp175 juta yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial FDR, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan istri pelapor.

Menurut keterangan Muslimin, peristiwa tersebut bermula pada tahun 2022 ketika dirinya bersama istrinya meminta bantuan kepada FDR untuk membantu proses pengurusan masuk TNI bagi keponakan mereka atas nama Taufik. Sebelum proses pengurusan dilakukan, menurut Muslimin, telah ada kesepakatan bahwa apabila Taufik tidak berhasil lulus seleksi masuk TNI, maka seluruh uang yang telah diterima FDR sebagai biaya pengurusan sebesar Rp175 juta akan dikembalikan kepada pihak Muslimin.

Berbekal kesepakatan tersebut, Muslimin dan istrinya kemudian menyerahkan uang secara bertahap kepada FDR. Namun, setelah Taufik dinyatakan tidak lulus seleksi, Muslimin mengaku telah beberapa kali meminta pengembalian uang tersebut sesuai kesepakatan awal. Akan tetapi, hingga saat ini uang tersebut disebut belum dikembalikan.

Muslimin juga menyampaikan bahwa ketika dirinya kembali meminta pengembalian uang tersebut, FDR justru menyampaikan agar persoalan tersebut dilaporkan saja kepada pihak kepolisian apabila merasa dirugikan. Atas dasar itu, Muslimin akhirnya menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke Unit Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada Senin, 20 Juli 2026.

Muslimin berharap laporan yang telah disampaikan dapat diproses secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Perbuatan yang dilaporkan tersebut diduga berpotensi memenuhi unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan. Selain itu, apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya penguasaan uang yang dilakukan secara melawan hukum setelah uang tersebut dipercayakan kepadanya, penyidik juga dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan sesuai dengan fakta dan alat bukti yang diperoleh.

Proses penanganan perkara mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan oleh kepolisian. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah, dan kebenaran dugaan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta proses peradilan yang berlaku.

( Redaksi)

“Perang Melawan Narkoba! Polresta Deli Serdang Ringkus Dua Terduga Pengedar Sabu”

*DELI SERDANG,-* MEDIACAKRABUANA.ID

20 Agustus 2026 – Aksi dua pria yang diduga hendak mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Lubuk Pakam berakhir di tangan personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang. Keduanya diamankan saat berada di kawasan Jalan Balai Desa, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Penangkapan tersebut berlangsung pada Rabu, 12 Agustus 2026, sekitar pukul 16.30 WIB, setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan transaksi dan peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Unit I Subnit II Satresnarkoba Polresta Deli Serdang melakukan penyelidikan. Petugas kemudian berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial MFM alias Samino (34), warga Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, yang bekerja sebagai buruh harian lepas, serta WTS alias Wibi (29), warga Kecamatan Lubuk Pakam, yang bekerja sebagai wiraswasta.

Kasat Resnarkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., didampingi Kanit Idik 1 Iptu Dani J. Kurniawan, S.H., M.M., menyampaikan bahwa dari hasil penindakan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti. Kamis (20/8/2026).

Barang bukti yang diamankan berupa satu plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,35 gram, satu potong plastik asoy berwarna hitam, serta satu unit telepon seluler merek Samsung warna ungu.

“Setelah diamankan, kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujar Fery.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredarannya.

Kasat Resnarkoba juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Ia sekaligus memberikan peringatan keras kepada para pelaku maupun pihak yang masih nekat terlibat dalam bisnis narkotika.

“Berhentilah sebelum gelang besi mengunci pergelangan tangan. Jangan pertaruhkan masa depan demi keuntungan sesaat dari narkotika,” tegasnya.

Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. *(Tim)*

“Polres Sarolangun Ungkap Sindikat Pencurian Motor, Tersangka Akui Beraksi 13 Kali”

SAROLANGUN – MEDIACAKRABUANA.ID

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sarolangun berhasil membongkar kasus pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Pengungkapan tegas ini dilakukan Unit Kriminal I Satreskrim pada Kamis, 20 Agustus 2026 sekitar pukul 04.00 WIB.

Petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial MK alias ID, pria warga Kabupaten Sarolangun. Penangkapan ini berlandaskan laporan polisi Nomor LP/B/69/VII/2026/SPKT/RES SAROLANGUN/POLDA JAMBI tertanggal 4 Juli 2026.

Berawal dari laporan warga
Kasus bermula Sabtu, 4 Juli 2026 pukul 16.00 WIB di RT 06 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan. Sepeda motor milik korban sempat dipinjam teman, namun tiba-tiba dibawa kabur orang tak dikenal. Upaya pengejaran keluarga korban sia-sia, hingga akhirnya laporan disampaikan ke pihak kepolisian.

Tim Opsnal Satreskrim segera bergerak menyelidiki dan melacak keberadaan pelaku hingga ke wilayah Desa Lesung Batu. Di lokasi tersebut, tersangka berhasil diringkus petugas.

Akui beraksi belasan kali
Di bawah pemeriksaan, MK mengakui perbuatannya. Mengejutkan, ia mengaku telah menjalankan aksinya sebanyak 13 kali di wilayah hukum Polres Sarolangun!

Saat ini tersangka ditahan di Polres untuk proses penyidikan lebih lanjut. Polisi gencar menelusuri lokasi kejadian lain dan memburu sisa barang bukti berupa sepeda motor hasil kejahatan. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 476 KUHPidana.

Penyidikan Terus Diintensifkan
Kasat Reskrim Polres Sarolangun, AKP Yosua Adrian, S.T.K., S.I.K., M.H., menegaskan timnya masih membuka kemungkinan keterlibatan kasus lain.

“Kami kembangkan kasus pada 13 titik kejadian yang diakui tersangka serta telusuri seluruh motor curian,” tegasnya. Pihak kepolisian telah memeriksa saksi, mengamankan barang bukti hingga menggelar perkara secara lengkap.

Imbauan Waspada
Polres Sarolangun mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati menjaga kendaraan. Segera lapor jika melihat hal mencurigakan lewat Layanan Call Center Polri 110, jalur cepat yang siap melayani laporan maupun permintaan bantuan kapan saja.

Polres Sarolangun: Melayani, Melindungi, Mengayomi Masyarakat. Darmawan

“BUPATI BANGGAI LAUT TINGGALKAN LOKASI PEMBAGIAN BANSOS DI DESA MATANGA SETELAH SAMBUTAN DIPOTONG WARGA”

.BANGGAI LAUT || MEDIACAKRABUANA.ID

Kejadian tak terduga mewarnai kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI – Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Rabu 19 Agustus 2026.

Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, memilih meninggalkan lokasi kegiatan setelah sambutannya dipotong oleh salah satu penerima bantuan atau yang mewakili

Kronologi Kejadian
Saat Bupati membuka kegiatan tersebut, seorang ibu bernama Andung yang mewakili orang tua dan adiknya, tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan memotong sambutan.

Bupati kemudian menanggapi dengan bertanya balik kepada warga tersebut, Apakah anda tidak menerima bantuan?

Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi di lapangan, ibu tersebut ternyata tercatat sebagai penerima bantuan PKH,Belum diketahui pasti alasan yang membuat dirinya memotong sambutan orang nomor satu di daerah tersebut.

Usai insiden itu, Bupati Sofyan Kaepa memutuskan langsung meninggalkan Gedung BPU Desa Matanga dan tidak melanjutkan proses penyerahan bantuan.Sementara itu, pihak dari Kementerian Sosial tetap melaksanakan dan menuntaskan pembagian bantuan kepada masyarakat.

Reaksi Warga Terbelah,Kejadian ini menimbulkan kekecewaan di kalangan warga Sebagian masyarakat menilai pertanyaan ibu tersebut wajar, mengingat kehadiran Bupati sudah lama dinantikan.

Sebenarnya pertanyaan ibu itu wajar-wajar saja. Kami sudah lama menunggu kedatangan pak Bupati.Sayang sekali acaranya jadi tidak selesai,ujar salah satu warga.

Namun ada pula warga yang menyayangkan cara penyampaian pertanyaan tersebut.
Harusnya nanti selesai pak Bupati bicara baru bertanya, tuturnya.

Warga Desa Matanga yang dimintai keterangan Tim Investigasi Berantas Tipikor News mengaku kecewa.
Kehadiran Bupati sudah lama kami nanti-nantikan,tapi karena insiden ini semuanya tidak berjalan sesuai rencana,kata warga.

Meskipun Bupati meninggalkan lokasi, penyaluran bantuan ATENSI dari Kemensos RI tetap dilanjutkan oleh petugas dan berjalan hingga selesai.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Banggai Laut terkait insiden tersebut.

Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi dua arah yang tertib antara pemerintah dan masyarakat, agar program-program bantuan yang bertujuan mensejahterakan rakyat tidak terganggu.

( Tim/ Red)

“DUGAAN PEMALSUAN DAN PENGGELAPAN LAHAN SEWA: PT. GARAM PERSERO DILAPORKAN KE POLRES SUMENEP”

SUMENEP. MEDIACAKRABUANA.ID

Sebuah laporan resmi akan disampaikan kepada Kepolisian Resor (Kapolres) Sumenep terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli serta penyewaan lahan yang melibatkan oknum yang bekerja di lingkungan PT. GARAM PERSERO. Laporan ini diajarkan oleh Bambang Febri Hartono, selaku Kabiro Sumenep dari media online Teropong Indonesia News, pada Senin, 1 Juni 2026.

Dalam surat pengaduan bernomor 110/M.TIN/SMP/05/2026 yang disampaikannya, Bambang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi di lapangan, terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pegawai perusahaan milik negara tersebut. Salah satu nama yang disebut terlibat adalah berinisial S, yang menjabat sebagai Kepala Keamanan di PT. GARAM PERSERO dan diduga terlibat langsung dalam praktik jual beli lahan kepada pihak lain secara tidak sah.

Berdasarkan data yang dihimpun, lahan yang menjadi objek sengketa berlokasi di wilayah Desa Batu Dinding dan Desa Baban, Kecamatan Gapura, Sumenep. Tanah-tanah tersebut diketahui memiliki sejarah kepemilikan yang jelas dan sah secara hukum. Namun, lahan tersebut justru diperjualbelikan, dibelikan, hingga disewakan kepada pihak ketiga oleh dua orang yang berinisial M dan B. Keduanya diketahui tidak memiliki hak waris maupun riwayat kepemilikan atas lahan tersebut,
namun tetap melakukan transaksi dengan mengatasnamakan adanya klaim sepihak serta jaminan dokumen yang dinilai tidak sah.
Lebih jauh lagi, dalam laporannya disebutkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1222, tanah-tanah yang menjadi lokasi proyek modemisasi milik PT. GARAM PERSERO seharusnya dikembalikan kepada masyarakat atau pemilik asal yang memiliki hak sejarah atas lahan tersebut. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanah tersebut justru beralih tangan dan dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak, yang kemudian mengubah statusnya menjadi lahan sewa milik perusahaan.

“Perbuatan oknum-oknum tersebut sangat merugikan pihak PT. GARAM PERSERO maupun masyarakat pemilik hak asal tanah tersebut. Tindakan ini berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat, karena transaksi yang dilakukan sepenuhnya ilegal namun mengatasnamakan penyewaan resmi dari perusahaan,” tulis Bambang dalam surat pengaduannya.

Atas temuan tersebut, pelapor meminta pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan penyelidikan mendalam. Dugaan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dianggap telah melanggar Pasal 391 dan Pasal 502 KUHP tentang pemalsuan dan penggelapan hak atas tanah.
Melalui laporan ini, Bambang berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap kebenaran dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah ini juga bertujuan agar supremasi hukum dapat ditegakkan, serta hak masyarakat atas tanah warisan mereka dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.
Salinan laporan pengaduan ini juga telah dikirimkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk mendapatkan perhatian dan pemantauan lebih lanjut terkait penanganan kasus ini di tingkat kepolisian wilayah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak manajemen PT. GARAM PERSERO terkait laporan yang telah disampaikan. (Reporter Liputan : Fajar Lubis Melaporkan Dari Sumenep, Jawa Timur)

“Dugaan Penipuan Berkedok Lembaga: Penggalangan Dana Ilegal Dilaporkan ke Polisi, Didampingi LBH Bulan Bintang dan Tim Kuasa Hukum”

KEBUMEN, MEDIACAKRABUANA.ID

19 Agustus 2026 – Aksi penggalangan dana mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga perlindungan konsumen dan pengawasan pendidikan kini berujung pada proses hukum. Seorang warga didampingi kuasa hukum Kartiko dan Istianto dari LBH Bulan Bintang resmi melaporkan pemilik akun media sosial Semar Mbangun Kayangan berinisial S ke Polres Kebumen pada Rabu (19/8/2026), atas dugaan tindak pidana penipuan dan penyebaran informasi menyesatkan.

Laporan ini tertuang dalam surat tanda terima bernomor: Rekom / 391 / VIII / 2026 / SPKT. Pelapor menduga S telah menyalahgunakan nama lembaga untuk meraup keuntungan pribadi sejak Oktober 2023.

Dalam laporannya, S diduga menggunakan kedok aktivisme melalui organisasi yang menamakan diri Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat – Masyarakat Peduli Pengawasan Pendidikan. Praktik ini dinilai meresahkan karena S secara aktif melakukan Open Donasi melalui media sosial Facebook, namun mencantumkan nomor rekening pribadi (BRI 672501053689536) untuk menampung dana masyarakat.

Ini bukan sekadar penggalangan dana biasa. Ada indikasi kuat pencatutan nama lembaga yang terkesan resmi untuk melegitimasi aksi pengumpulan uang secara pribadi tanpa adanya transparansi tata kelola keuangan, ungkap sumber yang memahami pelaporan tersebut.

Pelapor dalam membuat laporan ini didampingi oleh Kartiko selaku kuasa hukum, serta Istianto dari LBH Bulan Bintang. Tampak hadir pula Sujud Sugiarto bersama sejumlah masyarakat lainnya yang ikut memberikan dukungan moral.

Istianto selaku Ketua LBH Bulan Bintang menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung dan turut mengawal proses hukum ini agar ke depannya tidak ada lagi oknum LSM yang menyalahgunakan lembaga demi keuntungan pribadi, kelompok, maupun golongan. Ia juga berharap pihak kepolisian dapat bertindak tegas dalam penegakan hukum.

Sementara itu, pelapor usai dilakukan pemeriksaan di ruang Tipidter Polres Kebumen menyampaikan, langkah ini diambil demi memberikan efek jera serta menghentikan segala bentuk praktik pengumpulan dana ilegal yang merugikan masyarakat luas di Kebumen.

Langkah hukum ini diambil untuk mendesak aparat kepolisian mengaudit aliran dana pada rekening milik S dan membongkar legalitas organisasi yang ia diklaim. Tindakan tersebut disinyalir melanggar sejumlah aturan hukum, yakni Pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE atas penyebaran informasi elektronik yang berpotensi menyesatkan publik, serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait penggunaan nama instansi pendidikan tanpa kewenangan resmi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian sedang melakukan pendalaman atas laporan tersebut. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap modus penggalangan dana di media sosial yang mencantumkan nomor rekening atas nama individu, bukan atas nama resmi lembaga yang terdaftar.

Kejadian ini menjadi pengingat keras bagi publik agar tidak mudah terbujuk oleh narasi kepedulian yang tidak didukung oleh akuntabilitas yang jelas. Kasus ini kini sepenuhnya dalam penanganan Polres Kebumen untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Publisher -Red

“JOMBANG DARURAT PREMANISME: Teror Gangster Jalanan vs Santri, Pemred Edi Uban & Gus Yusron Desak Kapolres Bertindak!”

JOMBANG. || MEDIACAKRABUANA.ID

18 Agustus 2026 Aksi premanisme jalanan yang brutal kembali mencoreng julukan Jombang sebagai Kota Santri. Sebuah tindakan kriminal murni berbau teror menimpa rombongan pemuda usai menghadiri kegiatan keagamaan. Pers bersama tokoh masyarakat kini turun tangan menuntut keadilan serta mempertanyakan transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum (APH).

Telah terjadi aksi pengeroyokan, penghadangan bersenjata intimidasi, serta pembakaran hingga hangus 1 unit sepeda motor (Honda Beat Warna Merah Hitam, Nopol: S-2461-JCC) milik peserta kegiatan keagamaan oleh sekelompok Orang Tidak Dikenal (OTK).

Korban : Muhammad Riffat Ayisy (18 th), seorang pelajar/mahasiswa asal Brondong, Lamongan yang baru selesai menghadiri majelis keagamaan Ijazah Qubro Pagar Nusa.

Sekelompok bandit jalanan / OTK (dalam proses lidik).

Ir. Edi Supriadi (Edi Uban) selaku Pemimpin Redaksi Nasionaldetik.com, Gus Yusron selaku Pemimpin Redaksi Media Jombang, serta elemen aktivis Santri Edan.

Polres Jombang (Penerima Laporan: IPDA Briant Evan Zhendy, S.H. / NRP 93040282).

Aksi anarki ini terjadi di area publik, tepatnya di depan Pabrik Camino, Jl. Jati Drenges, Desa Kedungjati, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Peristiwa brutal tersebut meletus pada Minggu dini hari, 16 Agustus 2026 sekira pukul 00.08 WIB. Laporan Polisi Resmi diterbitkan melalui STTLP Nomor: STTLP/B/293/VIII/2026/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR.

Kejahatan Terencana: Ini bukan sekadar tawuran biasa, melainkan aksi teror jalanan yang merenggut rasa aman warga Jombang.
Lambannya Respons APH: Hingga saat ini belum ada satupun pelaku yang berhasil ditangkap.

Sikap Bungkam Pejabat Polisi: Kinerja Polres Jombang dipertanyakan setelah oknum kepolisian terkait (Iptu Eko) tidak merespons telepon maupun membalas pesan konfirmasi (SMS/WhatsApp) dari Pimpinan Redaksi Media

Kronologi Singkat: Rombongan korban yang hendak pulang mendadak dihadang dan diintimidasi secara brutal oleh kelompok OTK. Demi menyelamatkan nyawa dari ancaman pengeroyokan, korban terpaksa lari menyelamatkan diri dan meninggalkan motornya. Saat kembali ke TKP, motor korban sudah hangus menjadi arang akibat dibakar para pelaku.

Pimpinan Redaksi Nasionaldetik.com dan Media Jombang mendampingi langsung korban membuat laporan polisi dan mendesak Polres Jombang segera menyita rekaman CCTV Pabrik Camino untuk menangkap seluruh komplotan pelaku dalam waktu singkat.
Pernyataan Sikap & Desakan Pimpinan Redaksi

Ir. Edi Supriadi (Edi Uban) – Pimred Nasionaldetik.com:

“Ini bukan sekadar kenakalan remaja, ini aksi teror jalanan! Kami MENANTANG ketegasan Kapolres Jombang dan Satreskrim. Buru, tangkap, dan seret para pelaku ke penjara! Jangan biarkan mereka berkeliaran bebas dengan perasaan kebal hukum!”

Gus Yusron – Pimred Media Jombang / Tokoh Masyarakat:

“Sampai detik ini mana satu pelaku yang ditangkap? Saat pimpinan redaksi menelepon pun tidak diangkat, SMS tak dibalas. Sikap bungkam dan lamban ini patut dipertanyakan! Jika APH ragu-ragu dan lambat, publik akan menilai polisi gagal memberikan rasa aman di Jombang!”

DATA RESMI LAPORAN POLISI
Parameter Dokumen Detail Laporan Resmi

No. STTLP STTLP/B/293/VIII/2026/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR

Korban Muhammad Riffat Ayisy (18 th, Pelajar/Mahasiswa)
| Barang Bukti Utama | 1 Unit Honda Beat (Nopol: S-2461-JCC) Kondisi Ludes Terbakar

Pasal Persangkaan | Pasal 262 UU No. 1/2023 (KUHP Baru) dan/atau Pasal 308 KUHP (Pengeroyokan & Pengrusakan)

#TindakTegasPremanJombang #UsutTuntasAparatBungkam #JombangButuhRasaAman #PersKawalKeadilan

Tim Redaksi

,Aktivitas PETI di Wilayah Ulu Rawas dan Rawas Ulu Jadi Sorotan”

.Musi Rawas Utara, ||  Mediacakrabuana.id

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Desa Jangkat dan Desa Lubukmas, Kabupaten Musi Rawas Utara kembali menjadi sorotan publik. Keberadaan aktivitas
pertambangan ilegal tersebut bahkan disebut semakin terlihat jelas dan diduga masih terus berlangsung.

hasil penelusuran lapangan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian serta pengamatan melalui citra satelit dan Google Maps, ditemukan indikasi adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan kegiatan PETI di sejumlah titik wilayah tersebut. Temuan ini menambah daftar panjang perhatian masyarakat terhadap persoalan pertambangan ilegal yang selama ini kerap diberitakan media dan menjadi perbincangan di media sosial

Abdul Kadir memaparkan berdasarkan hasil tesis dan olah data di lapangan serta hasil penelusurannya pekan lalu, mengaku khawatir terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Aktivitas PETI diduga telah menyebabkan kerusakan alam dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama terhadap aliran Sungai Ulu Rawas yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. selaso (18/8/2026).

Aktivitas PETI di wilayah tersebut terkesan semakin terbuka. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah publik mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang secara jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kami juga telah mengantongi identitas dan nama-nama yang memiliki usaha penambangan tersebut.katanya

Ia menyimpulkan diduga bahwa kegiatan ini sengaja di biarkan oleh APH atau ada nya kerja sama dengan oknum yg membekingi kegiatan ini ,sehingga para penambang merasa aman dan terlindungi..Mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata perbuatan PETI merupakan perbuatan melawan hukum

Oleh karena itu,ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut serta melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang terdampak.

Publik kini mempertanyakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak dan menghentikan aktivitas PETI. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penanganan pertambangan tanpa izin melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga instansi yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral.

Masyarakat berharap adanya tindakan nyata dan koordinasi lintas instansi agar aktivitas PETI yang diduga masih berlangsung di Desa Jangkat dan Lubukmas dapat segera ditertibkan demi menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

Menindaklanjuti informasi yang berkembang, tim media melakukan penelusuran melalui citra satelit Google Maps. Dari hasil penelusuran menunjukkan adanya beberapa titik yang diduga berkaitan dengan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang tersebar di sejumlah lokasi di kawasan tersebut.

” PP 12/2017 & Permendagri 73/2020 Jadi “Perisai” Oknum Kepala Desa — ICC-RI: Perkara di Sarolangun Tak Satu Pun Sampai Pengadilan”

JAMBI,  MEDIACAKRABUANA.ID

Selama hampir satu dekade — 2016 hingga 2025 — ribuan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Desa yang diduga dilakukan oknum kepala desa, berulang kali mati di jalan di tingkat penyidikan. Tak satu pun yang sampai ke ruang sidang pengadilan. Ini bukan karena minim bukti, melainkan karena dua aturan turunan yang justru menjerat penegakan hukum: PP No. 12 Tahun 2017 dan Permendagri No. 73 Tahun 2020. Kedua peraturan ini dinilai mengalahkan UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — yang seharusnya menjadi hukum tertinggi dalam penindakan korupsi, termasuk di tingkat pemerintahan desa.

Fakta ini ditegaskan langsung oleh Badan Hukum INVESTIGATION CRIME CORRUPTION — REPUBLIK INDONESIA (ICC-RI), yang menyatakan telah berkali-kali melaporkan dugaan korupsi Dana Desa ke Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah Kabupaten Sarolangun, namun tidak satu pun perkara berlanjut ke ranah peradilan. Semua terhenti di tengah jalan, tertahan aturan administratif.

MEKANISME ATURAN YANG JADI PENGHALANG PIDANA

Pasal 25 PP No. 12 Tahun 2017 memisahkan penanganan pelanggaran menjadi dua jalur — dan inilah yang menjadi kunci penghentian perkara pidana:

– Ayat (9): Jika ditemukan penyimpangan administratif → penanganan diserahkan ke APIP, bukan ke penegak hukum.
​
– Ayat (10): Hanya jika ada bukti permulaan pidana → perkara boleh diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
​
– Pintu tertutup sepihak: Jika hasil pemeriksaan bersama dinyatakan “tidak ditemukan bukti” → pengaduan langsung ditutup, tanpa kesempatan penelusuran lebih lanjut.

APIP kini menjadi “pintu gerbang wajib” — sebelum kepolisian atau kejaksaan boleh masuk. Akibatnya, ribuan dugaan korupsi terkunci di ruang administratif, dan pelaku bebas dari jerat pidana.

PERMENDAGRI 73/2020: SEMUA HARUS LEWAT ADMINISTRATIF, LANGSUNG KE PIDANA DILARANG

Ketentuan penghambat ini dipertegas dan diperkuat dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020:

– Pasal 15 Ayat (6): Inspektorat menemukan kerugian keuangan desa atau penyalahgunaan wewenang → wajib lapor ke atasan, BUKAN langsung ke APH.
​
– Pasal 24 Ayat (4): Laporan masyarakat soal dugaan kerugian Dana Desa → wajib diserahkan dulu ke APIP kabupaten/kota, bukan ke penegak hukum.
​
– Kesempatan “bersih-bersih”: Kepala desa diberi 60 hari memperbaiki laporan. Jika dinyatakan “sudah diperbaiki” → proses pidana dibatalkan begitu saja.

DAMPAK: KORUPSI DANA DESA TETAP BERJALAN, HUKUM TAK BERKUASA

Akibat tumpang tindih aturan ini, UU Anti-Korupsi seolah tak berlaku di desa. Proses yang berbelit dan dapat dihentikan kapan saja membuat banyak oknum kepala desa terbebas dari tanggung jawab pidana, meskipun dugaan penyalahgunaan Dana Desa sangat jelas. Masyarakat yang melaporkan justru tak pernah mendapat keadilan.

DESAKAN TEGAS: UU ANTI-KORUPSI HARUS DIUTAMAKAN, ATURAN TURUNAN HARUS DIEVALUASI

Ketua dan Pendiri Badan Hukum ICC-RI, Darmawan, menyampaikan desakan keras:

“Kami menuntut agar UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 diutamakan di atas segala aturan administratif. Indikasi pidana harus langsung ke APH — tanpa harus menunggu APIP, tanpa diberi kesempatan memperbaiki diri untuk menutup perkara. PP 12/2017 dan Permendagri 73/2020 harus segera dievaluasi dan diselaraskan, agar tidak lagi menjadi perisai pelindung pelaku korupsi Dana Desa.”

“Ketua IWOI Muba Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Armada Pengangkut BBM Ilegal Melintas Sekayu–PALI”

MUSI BANYUASIN (MUBA). MEDIACAKRABUANA.ID

Aktivitas dugaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) ilegal kembali menjadi sorotan. Sejumlah armada yang diduga membawa BBM hasil illegal refinery disebut masih terlihat melintas secara terbuka di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Muba, Indra, meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan dugaan aktivitas tersebut berlangsung tanpa tindakan.

Indra menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat tiga armada, terdiri dari satu kendaraan jenis box berwarna kuning dan dua kendaraan jenis truk, yang terlihat melintas dari arah kawasan Jembatan Musi Sekayu menuju jalur lintas Sekayu–PALI.

“Kami melihat ada tiga armada yang diduga mengangkut BBM ilegal melintas dari kawasan Jembatan Musi Sekayu menuju arah PALI. Aktivitas seperti ini jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang biasa,” tegas Indra dalam pernyataannya kepada Wartawan, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, apabila benar muatan yang diangkut merupakan BBM hasil pengolahan ilegal, aparat harus segera melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai ketentuan hukum.

Indra secara khusus meminta Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolres Musi Banyuasin mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, asal-usul muatan, dokumen pengangkutan, hingga pihak yang berada di balik distribusi BBM tersebut.

“Kami meminta Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba turun tangan. Jangan sampai kendaraan yang diduga membawa BBM ilegal justru bebas melintas di jalan umum. Kalau memang ilegal, tindak tegas sesuai hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan BBM ilegal bukan semata-mata mengenai kendaraan yang mengangkut, tetapi juga menyangkut rantai produksi, penampungan, distribusi, dan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.

Karena itu, menurut Indra, penindakan tidak boleh berhenti pada sopir atau kendaraan yang berada di lapangan. Aparat perlu mengusut sumber BBM, lokasi pengolahan, pemilik modal, pemilik armada, hingga jaringan distribusinya apabila ditemukan unsur pidana.

“Jangan hanya menyasar bagian hilir. Kalau ingin benar-benar memberantas BBM ilegal, bongkar seluruh mata rantainya. Siapa yang memproduksi, siapa yang menampung, siapa yang mengangkut, dan siapa yang menerima keuntungan harus diperiksa,” kata Indra.

IWOI Muba juga meminta aparat meningkatkan pengawasan pada jalur-jalur yang diduga menjadi lintasan distribusi BBM ilegal, termasuk ruas Sekayu menuju PALI.

Indra menekankan bahwa pernyataan tersebut merupakan dorongan agar aparat melakukan verifikasi dan penegakan hukum berdasarkan fakta lapangan, bukan bentuk vonis terhadap pihak tertentu sebelum adanya pemeriksaan resmi.

“Kami tidak ingin menuduh tanpa proses hukum. Tetapi ketika ada dugaan aktivitas yang terlihat secara terbuka, aparat wajib hadir, memeriksa dan memastikan apakah kegiatan tersebut legal atau ilegal. Jangan sampai masyarakat melihat adanya kesan pembiaran,” pungkasnya.

( Redaksi)