www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News    
Beranda blog

“KORTAS TIPIDKOR POLRI DIMINTAK USUT SILPA PEMKAB PURWAKARTA TAHUN 2023 DIDUGA ADA TINDAK PIDANA KORUPSI.”

0

“KORTAS TIPIDKOR POLRI DIMINTAK USUT SILPA PEMKAB PURWAKARTA TAHUN 2023 DIDUGA ADA TINDAK PIDANA KORUPSI.”

Purwakarta.Jabar || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Rambo Nusantara mengendus adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam
Penggunaan dana Silpa tahun 2023 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya .

“Pasalnya
Pemkab Purwakarta menyajikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) pada LRA sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar
Rp37.251.937.661,00.

Namun demikian, SILPA tersebut tidak menggambarkan
nilai yang sebenarnya, karena Pemkab Purwakarta mencatat Utang Belanja
sebesar Rp167.156.907.916,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar
Rp28.204.254.916,00 pada Neraca per 31 Desember 2023.

Selain itu, terdapat
Kas Daerah yang ditentukan penggunaannya dari sisa DAU Spesific Grant (SG)
yang digunakan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp57.434.635.530,00.
Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya terbentuk dari pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan/kegiatan yang telah dianggarkan pada
APBD namun belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2023.

Relawan Rakyat Membela Prabowo ( Rambo ) Nusantara menduga haltersebut terindikasi ada pirus korupsi .

Pasalnya Pada Utang
Belanja terdapat kewajiban akrual atas kegiatan yang bersifat rutin di bulan
Desember 2023 seperti biaya listrik, internet, air, belanja jasa tenaga, dan TPP.

Demikian halnya, Kas Daerah ditentukan penggunaannya yang digunakan tidak
sesuai peruntukannya untuk membayar belanja kegiatan dengan sumber dana
lain, yang seharusnya masih tersedia di Kas Daerah.

Perhitungan defisit riil TA 2023 yang mempertimbangkan DAU-SG yang
digunakan tidak sesuai peruntukannya, Utang Belanja non akrual murni TA 2023,
Utang Jangka Pendek Lainnya, Piutang DBH Provinsi, Piutang Treasury Deposit
Facility (TDF), termasuk kejadian setelah tanggal neraca (subsequent event)

Berupa pembayaran Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya pada TA
2024, serta realisasi penggunaan sisa DAU-SG pada TA 2024, disajikan pada
tabel berikut.

“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Purwakarta untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi)

“Habib Abu Djibril Basyaiban Dan Karhutla Panglima Jilah Kini Akan Menanggulangi Bersama-sama, Kamis 29-10-2026,”

0

“Habib Abu Djibril Basyaiban Dan Karhutla Panglima Jilah Kini Akan Menanggulangi Bersama-sama, Kamis 29-10-2026,”

kalimantan – kabarnusa24.com

Selepas Presiden Prabowo Subianto memanggil Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah ke Istana Kepresidenan di antaranya dalam pembahasan kebakaran hutan dan lahan KARHUTLA .

panglima jilah membantu dengan segala upaya menindak lanjuti perintah presiden prabowo subianto agar karhutla segera dapat di atasi

Menurut Panglima Jilah dukungan pemerintah terhadap Kalimantan khususnya kalimantan Barat tidak hanya berkaitan dengan penanganan karhutla. Ia menyebut Presiden Prabowo juga telah memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

panglima jilah menggandeng beberapa tokoh masyarakat dan ulama’ untuk membantu menanggulangi karhutla
di antara yang di gandeng panglima jilah adalah tokoh SANTRI habib abu djibril basyaiban yang merupakan PEMBINA PESANTREN RI dan penasehat di era presiden jokowi.

habib abu djibril basyaiban menuturkan kepada awak media bahwa keperdulian panglima jilah sangat luar biasa untuk membantu penanggulangan karhutla
kami bersinergi memohon kepada dzat yang maha menjadikan alam semesta ini.

alhamdulillah berbuah hasil hujan rahmat mengguyur kalimantan puncaknya hari rabu hampir seluruh masyarakat kalimantan merasakan kebahagiaan dengan turunnya hujan sehingga dapat meredakan karhutla karna kami sebagai santri di ajarkan apapun harus meminta kepada tuhan yang maha esa,tuhan semesta alam,

karna santri di ajarkan mampu menyelesaikan masalah apapun dengan cara yang telah di didik di dalam pesantren,di antara kemarau yang sangat panjang menyebabkan hutan dan gambut mudah terbakar penyelesaiannya adalah riyadhoh beritual sebagaimana sholat istisqo dengan cara yang benar dan beraturan sesuai tuntunan,

sebagaiman bola pasti semua orang mampu untuk menendang akan tetapi jika tidak beraturan tidak akan dapat memasukkan dalam gawang
alhamdulillah dengan cara kebersamaan allah mengkabulkan apa yang kita inginkan,

doa bermunajat dengan aturan cara yang benar adalah senjata yang paling ampuh untuk menyelesaikan semua masalah yang ada.

kedepan habib abu djibril basyaiban akan terus bersinergi dengan panglima jilah untuk menjaga silaturahmi ke pesantren pesantren dan terus bersama menjaga berpegang teguh terhadap pilar PBNU (Pancasila Bhineka tunggal ika Negara kesatuan republik indonesia Undang undang 1945) sesuai tujuan apa yang telah di ajarkan oleh para pendiri banga ini pungkasnya,

( Redaksi )

“Diduga Sengaja Menghidar Dari Konfirmasi Sekdes Cianting Purwakarta Dinilai Tabrak UU KIP dan UU Pers”

0

“Diduga Sengaja Menghidar Dari Konfirmasi Sekdes Cianting Purwakarta Dinilai Tabrak UU KIP dan UU Pers”

PURWAKARTA – MEDIACAKRABUANA.ID

Kamis 28 /10/2026
Sikap Sekretaris Desa (Sekdes) Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jabar yang diduga sengaja menghindar saat hendak dikonfirmasi oleh awak media memicu sorotan tajam.

Awak media bertemu dengan sekdes di kantor desa Cianting,menayakan pemotongan pajak dan bukti pembayaran pajak pembebasan lahan. selasa;27/10/26

Sekdes menjadwalkan awak media kembali hari Kamis ke kantor desa Cianting lagi,biar kita persiapkan dan bisa konfirmasi langsung kepala desa ucap sekdes

Keluhan Sekdes Permintaan Data DBH 2016 – 2025 Oleh Kejaksaan Negeri :

Kalau saat ini saya sedang sibuk sekali, untuk permintaan Kejaksaan terkait DBH 2016-2025 ucap Sekdes.

Sedangkan kami,berkas yang sudah sekian lama jarang menyimpannya atau di buang,makanya sedang mencari berkas tersebut,ujar sekdes.

Ya, kalau emang di kami tidak ada berkas terpaksa kami minta ke kacamatan,karena pihak sana selalu ada berkas tutur sekdes

Perihal oknum perangkat desa tersebut dinilai tidak kooperatif dan terkesan menutup-nutupi informasi publik dengan dalih klasik “sedang berada di lapangan”.

Kejadian bermula saat sejumlah wartawan mendatangi Kantor Desa Cianting untuk melakukan klarifikasi terkait sebuah persoalan pemerintahan desa.

Namun, alih-alih mendapatkan transparansi, pihak desa seolah enggan menemui dan beralasan bahwa Sekdes sedang tidak berada di tempat karena agenda luar,Di lapangan whatsapp sekdes

Sikap tidak kooperatif ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sebagai pejabat publik, Sekdes memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat luas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.

Selain UU KIP, tindakan menghindar ini juga berpotensi menabrak Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi tugas jurnalis dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi dapat dikenakan sanksi pidana.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah pihak menyayangkan pola komunikasi yang dibangun oleh aparat Desa Cianting.

Di tengah tuntutan keterbukaan informasi pada era digital, tindakan “kucing-kucingan” dengan media dinilai mencoreng kredibilitas pelayan masyarakat.

Masyarakat dan insan pers berharap instansi terkait, mulai dari Camat Sukatani hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta, segera turun tangan memberikan pembinaan disiplin Pejabat publik

Semestinya bersikap responsif dan tidak menjadikan alasan dinas luar sebagai tameng untuk lolos dari pengawasan sosial.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Cianting Kades, sekdes belum memberikan jawaban resmi terkait warga di minta untuk membayar Pajak tersebut.

( Red/ Om Lim )

“Tragedi Maut Lapas Bukittinggi Mei 2025: Jejak Kelam dan Kecurigaan Publik atas Mutasi Kilat Mantan Kalapas”

0

“Tragedi Maut Lapas Bukittinggi Mei 2025: Jejak Kelam dan Kecurigaan Publik atas Mutasi Kilat Mantan Kalapas”

BUKITTINGGI, MEDIACAKRABUANA.ID

29 Oktober 2026 – Peristiwa kelam yang merenggut nyawa empat warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi pada Mei 2025 lalu terus menyisakan tanda tanya besar sekaligus memicu kecurigaan publik. Insiden maut yang terjadi akibat keracunan racikan alkohol bahan parfum dan menewaskan narapidana masing-masing Ilham, Ali Akbar, Frengki alias Hengki, serta D dinilai tidak boleh sekadar menjadi catatan sejarah tanpa evaluasi struktural yang transparan.

Kecurigaan publik semakin menguat lantaran respons instansi berwenang pascatragedi tersebut justru diwarnai langkah mutasi yang janggal. Seharusnya, pejabat yang menjabat sebagai Kepala Lapas pada masa insiden itu terjadi menjalani rangkaian pemeriksaan menyeluruh serta ditangguhkan jabatannya terlebih dahulu. Namun, yang bersangkutan justru secara tiba-tiba dipindahkan dan menduduki posisi baru sebagai Kepala Lapas Kelas II A Muara Beliti di Sumatera Selatan.

Sejumlah kalangan pemerhati hukum menilai rotasi kilat tersebut mencederai rasa keadilan serta memunculkan asumsi adanya upaya pengamanan jabatan di balik musibah kemanusiaan. Dalam kerangka tanggung jawab komando, seorang pimpinan tertinggi di unit pelaksana teknis seharusnya berada di garis terdepan untuk menjalani investigasi menyeluruh atas bobolnya pengawasan barang terlarang di dalam area tahanan, bukan langsung dipindahkan ke wilayah lain tanpa proses pemeriksaan yang terbuka.

Desakan agar Inspektorat Jenderal Kementerian terkait membuka hasil audit secara transparan terus disuarakan berbagai pihak. Publik dan keluarga korban menuntut agar penegakan hukum dan sanksi administratif diterapkan secara adil tanpa pandang bulu, demi mengembalikan integritas serta marwah institusi pemasyarakatan di Indonesia.

Redaksi membuka ruang Hak Jawab, Hak Koreksi, dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan ini, khususnya jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pejabat yang bersangkutan. Tanggapan, sanggahan, atau konfirmasi resmi dapat dikirimkan langsung melalui alamat email atau kontak resmi redaksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Urgensi Otoritas Pusat:

# Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di Jakarta

# Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta

# Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta

# Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta

# Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta

Publisher -Red

Satu Anggaran Dua Proyek, Pembangunan Rumah Singgah Dinsos P3A dan Tower Radio Diskominfo Diduga Tabrak Undang-Undang.

0

“Satu Anggaran Dua Proyek, Pembangunan Rumah Singgah Dinsos P3A dan Tower Radio Diskominfo Diduga Tabrak Undang-Undang.”

Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.Id

Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya

Kepala dinas Sosial, R. Muchamad Nurcahja, ST., MM,Saat di konfirmasi di ruang kerja menjelaskan Pelaksanaan proyek pembangunan Rumah Singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Anggaran beat itu banyak pekerjaan ,Kamis 29 Oktober 2026 di ruang Kerjanya

Proyek Rehab Rumah Singgah tersebut digabungkan dalam satu satuan anggaran yang sama dengan pembuatan Tower Radio oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sebuah langkah regulasi Percepatan pemindahan radio ungkap kadis

Saat ini,masih di pakai dari Pihak Radio, setelah selesai mereka pindah ke Diskominfo di bawah,karena bekas radio nanti.nya untuk penampungan Seperti : orang orang terlantar, ODGJ, PPA dll.

Apalagi,lahan kita juga di pakai pihak Provinsi sama untuk pemanfaatan,makanya pihak Pemprov pinjam pakai Terhadap kami ungkap Kadis

Akhirnya, Bupati Purwakarta (om Zein) merintahkan untuk merehab disini aja,dan juga gedung radio setelah kosong , sedikit yang harus di rehab nantinya tegas kadis.

Lumayan banyak yang harus di rehab, kalau saat ini emang terlihat sedikit pekerjaan,karena belum eksen gedung radio ,masih di pakai, insyaallah secepatnya akan pindah ke lokasi diskominfo ucapnya

Dan kita menantang narsum bapak yang mengatakan anggaran besar pekerjaan minim apa dia tahu apa saja yang di kerja dan dia punya apa tidak RAB nya jangann asal bicara tegas kadis

Saat di tanya oleh gabungan awak media online :

Pengabungan dua nomenklatur kegiatan dari instansi yang berbeda ke dalam satu pos anggaran apa menyalahi prinsip dasar tata kelola keuangan daerah, pertanyaan awak media

Kadis mengatakan, tidak di kernakan kita sudah ada persetujuan dari dua dinas dan sekda ucap kadis

Kadis Sosial Purwakarta Memberikan Jawaban Tidak Melanggar Aturan :

Kritik keras datang dari sejumlah pengamat kebijakan publik yang menilai bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seharusnya memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terpisah, spesifik, dan transparan sesuai dengan tupoksi masing-masing.uang

“Secara aturan normatif tata kelola keuangan negara dan daerah, penggabungan anggaran untuk dua instansi yang berbeda fungsi—dalam hal ini urusan sosial-perlindungan anak dan urusan komunikasi-informatika—bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang pengelolaan keuangan daerah,” ujar seorang praktisi hukum yang enggan disebutkan namanya.

Ia menambahkan, pemisahan anggaran sangat krusial guna menghindari tumpang tindih kewenangan, mempermudah pengawasan, serta mencegah potensi kerugian negara akibat ketidakjelasan pertanggung jawaban penyerapan anggaran.

Secara aturan pengelolaan keuangan daerah, pengalihan sisa anggaran APBD secara langsung untuk membangun proyek lain yang berbeda jenis tidak diperbolehkan tanpa melalui mekanisme Perubahan APBD (APBD-P) atau mekanisme pergeseran anggaran yang sah.

Lanjutnya,Setiap pelaksanaan program dan kegiatan keuangan daerah harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

Anggaran untuk “Rehab Rumah Singgah” (Dinas Sosial / Dinas Perumahan) tidak bisa serta-merta langsung dipakai untuk “Pembangunan Tower Menara” (Dinas Kominfo / Pekerjaan Umum) karena

Aturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Proses lelang, penunjukan vendor, konstruksi fisik, hingga pengawasan kedua proyek tersebut harus tunduk pada ketentuan pengadaan nasional:

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(beserta perubahannya dalam Perpres No. 12 Tahun 2021). Aturan ini wajib diterapkan untuk proses tender (e-katalog atau lelang umum) agar pengerjaan fisik bangunan dan pemeliharaan struktur berjalan akuntabel dan sesuai spek kontrak.

Perbedaan Nomortur (Rekening Belanja):

Kedua pekerjaan tersebut memiliki kode rekening, target kinerja, dan output yang sepenuhnya berbeda.

Perbedaan Satuan Kerja (OPD):

Urusan rehabilitasi sosial/perumahan berbeda ruang lingkup dengan urusan infrastruktur telekomunikasi/ menara.

Pengalihan sepihak tanpa prosedur tata kelola keuangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif hingga indikasi tindak pidana korupsi (penyalahgunaan wewenang/anggaran) tutupnya

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Diskominfo Purwakarta belum berhasil dikonfirmasi,atas keterangan resmi dari Kadis Sosial,terkait alasan teknis maupun payung hukum yang mendasari penggabungan anggaran kedua proyek tersebut.

Masyarakat dan lembaga swadaya setempat mendesak agar pihak Inspektorat serta aparat penegak hukum segera melakukan audit investigatif terhadap dokumen perencanaan anggaran proyek tersebut demi transparansi ke publik.

( Om Lim )

49 Sekolah Tingkat SMA Di Siantar Ikuti LCC,Budi Mulia Juara Pertama

0

“49 Sekolah Tingkat SMA Di Siantar Ikuti LCC,Budi Mulia Juara Pertama’

PEMATANGSIANTAR || MEDIACAKRABUANA.ID

Sebanyak 49 sekolah tingkat SMA di kota Pematangsiantar mengikuti LCC (Lomba Cerdas Cermat).Kompetisi ini merupakan kerja sama antara Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik)Wilayah VI Propinsi Sumatera Utara dengan lembaga bimbingan belajar Ganesha Operation.

Lomba adu kecerdasan dan ketangkasan antar pelajar SMA terbaik secara langsung dibuka oleh Kepala Cabdisdik M.Syahrizal Damanik,SPd.MPd di Aula sekolah Budi Mulia,Kamis (29 Oktober 2026).

Sahrizal mengatakan LCC ini menjaring pelajar SMA yang terbaik di Pematangsiantar untuk mengikuti LCC di tingkat Propinsi Utara dan sekaligus menyambut hari guru.

Dari pantauan kru media ini,tampakAcara LCC yang diikuti para pelajar berlangsung sportif dan agak mendebarkan dengan di semangati oleh yel yel sporter masing masing.
Dari hasil kompetisi dan putusan dewan juri dengan ketua Ahmat Tahir Hutauruk dan dua anggota juri Resna Napitu serta Rahel Sitinjak memutuskan,juars Enam dimenangkan SMA swasta Mars dengan perolehan nilai 720 ,juara Lima dimenangkan SMA swasta Teladan,juara Empat dimenangkan SMA Negeri 4 dengan nilai 970.

Kemudian,untuk juara Ketiga dimenangkan SMA swasta RK Bintang Timur dengan nilai 1070 sekaligus pemberian piala dan uang senilai Rp 1000..000,- oleh Kepala sekolah SMA Negeri 5 Rahmat Nasution,SPd.MPd yang juga ketua MK2S Pematangsiantar,juara Kedua dimenangkan SMA swasta Seminari dengan nilai 1150 dengan pemberian piala dan uang senilai Rp 1500.000,-olah Kasi SMA Cabdisdik,Sinurat dan Juara Pertama dimenangkan SMA swasta Budi Mulia dengan perolehan nilai1890 dan pemberian piala dan uang senilai Rp 2000.000,-oleh Kacabdis Syahrizal Damanik.
(S.Hadi Purba)

Alfianto SH: Mengucapkan Selamat Kepada Brigjen TNI (Purn) Waston Purba SIP Jadi Ketua Yayasan USI 2026-2031

0

“Alfianto SH: Mengucapkan Selamat Kepada Brigjen TNI (Purn)
Waston Purba SIP
Jadi Ketua Yayasan USI 2026-2031”

Pematangsiantar. Mediacakrabuana.id

Universitas Simalungun (USI) yang terletak di Jalan SM Raja Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara sejak berdiri 1965 dibawah naungan Yayasan USI (Universitas Simalungun).
USI telah menjadi Universitas salah satu Institusi Pendidikan Tinggi yang turut berberkontibusi dalam pengembangan SDM(Sumber Daya Manusia)di wilayah Provinsi Sumatera Utara husus nya di kota Pematangsiantar.

Tokoh Pemuda Alfianto SH yang biasa’ dipanggil Alvin mengatakan Selamat atas pelantikan Brigjen TNI (Purn)Waston Purba SIP sebagai Ketua Umum Yayasan USI Universitas Simalungun Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun Kamis29/10-2026.

Alvin juga menambahkan mengingatkan kembali kepada Pengurus untuk bekerja sama dengan semua stakeholder Pemerintah Kota Pematang Siantar dan Kab Simalungun Provinsi Sumatera Utara termasuk Alumni dan civitas akademik untuk kemajuan USI ujarnya Hingga saat ini USI masih memiliki pengalaman untuk mencerdaskan generasi muda Kota Pematang Siantar Simalungun bahkan dari Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang alumni USI (S.Hadi.Purba/Red)

“Keren! Satlantas Polres Muratara Borong 3 Penghargaan Bergengsi Sekaligus, Kapolres AKBP Ardy Agung Permadi Apresiasi Kerja Keras Kasat Lantas AKP M Abdul Karim!”

0

“Keren! Satlantas Polres Muratara Borong 3 Penghargaan Bergengsi Sekaligus, Kapolres AKBP Ardy Agung Permadi Apresiasi Kerja Keras Kasat Lantas AKP M Abdul Karim!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Polres Musi Rawas Utara (Muratara). Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Musi Rawas Utara (Muratara) berhasil memborong tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam ajang penilaian kinerja jajaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan.

Capaian luar biasa ini menjadi bukti nyata dari kerja keras, dedikasi, dan kekompakan seluruh personel Satlantas Polres Muratara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Adapun tiga penghargaan bergengsi yang berhasil diborong Satlantas Polres Muratara yakni:

1. Juara Ketiga Penyelesaian Persentase Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas)
2. Juara Kedua Kawasan Tertib Lalu Lintas
3. Juara Ketiga Kampung Tertib Lalu Lintas

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Muratara, AKP M Abdul Karim, S.H., M.H. bersama jajarannya.

Kapolres Muratara, AKBP Ardy Agung Permadi, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi yang ditorehkan satuan pembina fungsi Satlantas Polres Muratara.

Menurut Kapolres, prestasi ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kebersamaan yang dilakukan seluruh personel Satlantas Polres Muratara.

“Ini prestasi hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kebersamaan yang dilakukan seluruh personel Satlantas Polres Muratara. Terus berkarya, tingkatkan pelayanan, dan jadikan setiap pencapaian sebagai motivasi untuk meraih prestasi yang lebih baik,” tegas Kapolres Muratara, AKBP Ardy Agung Permadi, S.H., S.I.K., M.H.

Kapolres menjelaskan, tiga penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus meningkatkan kinerja.

“Tiga penghargaan ini menjadi harapan kedepan Polres Muratara bersama jajaran terus meningkatkan pelayanan, terutama menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan mewujudkan kawasan serta kampung yang tertib berlalu lintas di Bumi Beselang Serundingan,” jelasnya.

“Tetap semangat Polisi Bersama Masyarakat. Melindungi, mengayomi dan melayani terus digaungkan untuk mewujudkan Muratara yang aman dan tertib,” tukasnya.

Dengan diraihnya tiga penghargaan ini, diharapkan Satlantas Polres Muratara semakin semangat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Muratara.

Tim Investigasi Cakrabuana.id / Biro MurataraNadi

“SEKJEN RAMBO MUARA ENIM SOROTI POLEMIK 58 Bidang Tanah Warga Desa Darmo Digusur PTBA, Alasan Masuk HGU PT BSP Tapi Warga Belum Terima Ganti Rugi*

0

“SEKJEN RAMBO MUARA ENIM SOROTI POLEMIK 58 Bidang Tanah Warga Desa Darmo Digusur PTBA, Alasan Masuk HGU PT BSP Tapi Warga Belum Terima Ganti Rugi*

*MUARA ENIM, SUMSEL* – MEDIACAKRABUANA.ID

Berdasarkan informasi Di laoangan Sebanyak 58 bidang tanah milik warga Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, diduga digusur oleh PT Bukit Asam Tbk [PTBA] dengan alasan lahan tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha [HGU] PT Bukit Sawit Plantation [PT BSP].

Ironisnya, hingga alat berat meratakan kebun warga, masyarakat pemilik lahan mengaku belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun dari pihak perusahaan.

Peristiwa penggusuran terjadi pada Selasa 20/10/2026 Warga mengaku kaget saat melihat kebun karet, sawit, dan tanaman buah yang sudah puluhan tahun mereka garap, tiba-tiba diratakan oleh bulldozer yang dikawal oknum pengamanan.

“Kami punya 58 bidang, itu tanah turun-temurun dari kakek kami. Tiba-tiba PTBA datang bilang ini masuk HGU PT BSP. Kalau memang HGU, mana ganti ruginya? Kami belum terima sepeser pun,” ujar salah satu warga terdampak Darmo yang enggan disebutkan namanya

Menurut warga, lahan tersebut telah mereka kuasai dan garap secara turun temurun sejak sebelum adanya HGU. Bahkan beberapa warga memiliki Surat Keterangan Tanah [SKT] dari Desa, Surat Jual Beli.

Warga mempertanyakan:

*1. Legalitas HGU yang Diklaim*
PT BSP disebut-sebut sebagai anak perusahaan atau afiliasi yang lahannya dikelola PTBA. Warga meminta agar PTBA menunjukkan peta HGU yang tumpang tindih dengan lahan warga secara terbuka di hadapan BPN.

*2. Tidak Ada Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi*
Sesuai UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, setiap pengadaan untuk kepentingan umum atau perusahaan wajib melalui musyawarah dan ganti rugi yang adil. Warga Darmo mengaku tidak pernah diajak musyawarah.

*3. Dugaan Kriminalisasi*
Saat warga mencoba mempertahankan lahannya, mereka justru mendapat intimidasi dan ancaman akan dilaporkan sebagai penyerobot lahan HGU.

“Kami ini petani kecil. Kalau memang negara mau ambil, berikan ganti rugi yang layak. Jangan main gusur seperti penjajah,” teriak warga lainnya.

Akibat penggusuran tersebut, 58 Kepala Keluarga [KK] di Desa Darmo terancam kehilangan mata pencaharian. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Sekjen RAMBO Muara Enim meminta Pemerintah Memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada warga dengan Cara :

1. Bupati Muara Enim dan DPRD Muara Enim Segera Turun dan Hadir Di Tengah Tengah Penderitaan yang di Alamai masyarakat.

2. Kepala BPN/ATR Kabupaten Muara Enim untuk membuka peta HGU PT BSP secara transparan

3. Direksi PT Bukit Asam Tbk untuk menghentikan aktivitas penggusuran sebelum ada ganti rugi dari PT BSP

4. Komnas HAM dan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel

Warga mengancam akan menggelar aksi besar-besaran dan menduduki lahan jika pihak PTBA dan PT BSP tidak menghentikan aktivitas dan tidak memberikan kejelasan ganti rugi.

Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Humas PTBA dan Manajemen PT BSP belum memberikan keterangan resmi.

( Tim / Kabiro)

Peringatan Sumpah Pemuda 2026! Pemkab Muratara Beri Penghargaan untuk Pemuda Berprestasi dan Pelopor, Sekda Elvandary Serahkan Langsung!”

0

“Peringatan Sumpah Pemuda 2026! Pemkab Muratara Beri Penghargaan untuk Pemuda Berprestasi dan Pelopor, Sekda Elvandary Serahkan Langsung!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) memberikan penghargaan kepada para pemuda berprestasi dan pelopor di bidang kepemudaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi generasi muda untuk daerah.

Penyerahan penghargaan tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Elvandary, M.Si., CRMO., dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar Pemkab Muratara, Rabu, 29 Oktober 2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas potensi dan pencapaian pemuda Muratara yang telah mengharumkan nama daerah baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun daftar penerima penghargaan di bidang kepemudaan, yaitu:

Kategori Pemuda Pelopor:
– Bayu Puspito, Juara I Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten Muratara dan Juara I tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Kategori Pemuda Berprestasi Tingkat Kabupaten Muratara:*
– Padolal Sahaba, Juara I
– Devory Humairoh, Juara II
– Rendi Hariansyah, Juara III

Kategori Peserta Wirasena Youth Camp Program Kemenpora Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Selatan:
– Dandi Wahyu Pratama, Top 12
– Lailatul Fitri, Top 24
– Mulkan Aziz Assidqi, Top 24

Sekda Muratara Elvandary, http://M.Si., CRMO. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa pemuda memiliki peran penting dalam membangun masa depan Indonesia dan daerah.

“Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas potensi dan pencapaian pemuda Muratara. Sekaligus diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk terus berkarya, berinovasi, berprestasi, serta berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujar Sekda Elvandary.

“Semangat Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa pemuda memiliki peran penting dalam membangun masa depan Indonesia. Teruslah melangkah, berkarya, dan mengharumkan nama Musi Rawas Utara! Selamat kepada seluruh penerima penghargaan,” tambahnya.

Dengan adanya penghargaan ini, Pemkab Muratara berharap dapat menjadi motivasi bagi pemuda-pemudi lainnya di Kabupaten Muratara untuk terus mengembangkan potensi diri, berprestasi, dan menjadi pelopor perubahan yang positif bagi masyarakat.

Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 di Kabupaten Muratara berlangsung dengan khidmat, penuh semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap prestasi pemuda daerah.

Tim Investigasi Cakrabuana.id / Biro Muratara

Sunandi

“Ahli Waris Siti Fatimah mengajukan Gugatan terkait adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara hibah ke Pemkot Palembang”

0

“Ahli Waris Siti Fatimah mengajukan Gugatan terkait adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara hibah ke Pemkot Palembang”

Palembang- Mediacakrabuana.id

Informasi yang Kami dapatkan dari Pengadilan Negeri Palembang bahwa Ahli Waris Siti Fatimah mengajukan gugatan terkait adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara hibah ke Pemkot Palembang. Gugatan no 279 oleh pihak penggugat selaku Ahli Waris Siti Fatimah yaitu
1. ABUBAKAR
2. HALIMAH
3. HADIJAH
4. ABDUL SALAM
5. SITI AISAH
6. HABIBI ATHLON SEVEN (AHLI WARIS DODY DANA)
Adapun pihak yang diduga melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yaitu:
1. H. Zakaria Karim
2. PT. Bank Danamon Indonesi, Tbk Cabang Palembang
3. PT. Perusahaan Pengelolaan Aset dan Properti EKS Kelolaan BPPN (PT.PPA) Cq. PT. PPA Wilayah Sumatera Selatan
4. Departemen Keuangan RI Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah IV Palembang (KPKNL).
5. *Pemerintah Kota Palembang Cq. Walikota Palembang.*
Saripudin Ketua DPP Aliansi Peduli Masyarakat melalui Ketua DPW Sumsel sudah mengajukan Surat Konfirmasi ke Walikota Palembang mengenai Kerugian negara yang ditimbulkan akibat tanah sengketa tersebut.

“Informasi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2026 mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, Kami menemukan adanya dugaan kerugian negara akibat Hibah kepada Pemerintah Kota Palembang sebesar Rp1.601.058.000,00 merupakan Hibah Tanah dan Bangunan yang masih dalam Proses Hukum. Kami sudah mengajukan Surat Konfirmasi tertulis mengenai Hibah Tanah sengketa yang sekarang lagi dibangun Proyek Pembangunan Gedung Pemkot Palembang. Kami juga akan mengajak perwakilan Ahli Waris untuk Melaporkan Walikota Palembang ke Polda Sumsel masalah menghancurkan dua buah rumah beserta isinya dilokasi tersebut” demikian disampaikan Saripudin, Ketua DPP Aliansi Peduli Masyarakat melalui Ahmad Rudi AK, Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Dpw Sumsel. 28/10/2026.

Sampai berita ini diturunkan, Walikota Palembang, Zakaria Karim dan pihak terkait lainnya belum memberi klarifikasi. (Rd)

“Tindak Lanjut Temuan BPK, Kadis Perkim Kab Purwakarta Pengembalian Kelebihan Bayar BBM Rp414.451.927.00 Juta Menuai Pertanyaan dari Publik”

0

“Tindak Lanjut Temuan BPK, Kadis Perkim Kab Purwakarta Pengembalian Kelebihan Bayar BBM Rp414.451.927.00 Juta Menuai Pertanyaan dari Publik”

Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.id

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Entin S 28/10/2025
menyatakan telah resmi merampungkan seluruh tanggung jawab terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kewajiban yang diselesaikan tersebut merupakan pengembalian atas temuan kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai
Rp.414.451.927.00 di tahun 2025
juta.dan Ben – 17 ada

Penyelesaian ini dikonfirmasi sebagai bentuk kepatuhan instansi terhadap rekomendasi BPK demi menegakkan tata kelola keuangan yang transparan, bersih, dan akuntabel.

Kadis Perkim menjelaskan bahwa temuan senilai RpRp.414.451.927.00
juta tersebut bersumber dari hasil audit dan reviu administratif terhadap penggunaan serta realisasi anggaran belanja BBM dinas pada periode sebelumnya.

Adanya ketidaksesuaian administrasi atau kelebihan perhitungan membuat BPK mengeluarkan rekomendasi agar dana tersebut disetorkan kembali ke kas daerah.

“Kami bersikap kooperatif dan langsung mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Seluruh dana kelebihan pembayaran BBM sebesar 700 juta rupiah tersebut kini telah disetorkan penuh kembali ke Kas Daerah,

Status tindak lanjutnya sudah dinyatakan selesai,” ujar Kadis Perkim saat memberikan keterangan.

Pihak Dinas Perkim juga memastikan telah melakukan koordinasi dan evaluasi internal bersama jajaran PPK, bendahara, serta pihak terkait agar proses pengembalian berjalan lancar tanpa kendala,
Berkaca dari hasil audit BPK

Entin kadis Perkim Saat di pertanyakan :

Oke”. Ibu bisa kan lihat ben-. 17 :

Mengunakan anggaran dari mana pengembalian tersebut….?
1.uang dari perkim
2.uang dana talang
3.dana pribadi
4.atau Uang sumbangan dari pegawai

Mhn jawaban

Kadis hanya menjawab
Bisa
Nanti harus diminta ke bendahara

Sorotan Tajam Publik dan Pakar Hukum Belum Terjawabkan Hasil Temuan BPK RI Terhadap Dinas Perkim Ada Apa :

Hasil temuan BPK RI dilaksanakan Disperkim tidak menggunakan data transaksi secara rinci per kendaraan dan waktu pengisian

Lanjutan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban berupa Rekapitulasi Struk BBM dan pengujian atas Struk Pembelian BBM Disperkim terhadap data Dashboard pencatatan transaksi real-time SPBU menunjukkan bahwa terdapat selisih nilai pengisian BBM dengan pembayaran yang saat ini belum terjawabkan dari pihak Dinas Perkim suatu pertanyaan besar Dimata Publik ada apa?…, Sedangkan pengembalian uang ke kas daerah sudah?

Kritik Keras Pakar Hukum Bertanya Tanya dalam Pengembalian Ke Kas Negara Apakah ada Penerbitan Surat Ketetapan:

Dalam pengembalian uang terhadap dinas Perkim Purwakarta masih teka teki dalam
Penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) atau Surat Ketetapan Ganti Rugi (SKGR) oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Purwakarta,belum menunjukkan dengan fakta dan jelas.

Sanksi Administratif Untuk PPK Dalam Lemah Pengawasan :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kepala Dinas dapat dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan peraturan disiplin ASN.

Penyelesaian administrasi dan penyetoran uang kembali ke kas daerah ini penting untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan serta mempertahankan opini wajar Pemkab Purwakarta, untuk mencegah Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Jika Benar adanya Pengembalian keuangan Negara/Daerah,hal tersebut Dinas Perkim sudah mengakui adanya Kebocoran Anggaran yang di Gagalkan BPK RI

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Sekda dan Bupati Purwakarta untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

(Red/Taslim )

KPKM RI dan Kasat Narkoba Perkuat Sinergi, Jadikan Semangat Sumpah Pemuda sebagai Gerakan Melindungi Generasi Muda”

0

“KPKM RI dan Kasat Narkoba Perkuat Sinergi, Jadikan Semangat Sumpah Pemuda sebagai Gerakan Melindungi Generasi Muda”

PEMATANGSIANTAR, MEDIACAKRABUANA.ID

28 Oktober 2026 — Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi pengingat penting bahwa menjaga masa depan bangsa tidak hanya diwujudkan melalui semangat persatuan, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam melindungi generasi muda dari berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Semangat tersebut sejalan dengan upaya Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI) dalam memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, AKP Syamsul Bahri, S.E., M.H., guna mendorong keberlanjutan program edukasi dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan pendidikan.

Bagi KPKM RI, pencegahan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, memperkuat pendidikan karakter, serta menanamkan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga diri dan masa depan dari bahaya narkotika.

Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Pencegahan Narkoba

Ketua Umum KPKM RI, Hunter D. Samosir, memandang bahwa komunikasi yang baik antara organisasi kemasyarakatan dan aparat penegak hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Melalui silaturahmi dan komunikasi yang berkelanjutan, KPKM RI berharap program edukasi yang selama ini telah dibangun dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan, terutama dengan menyasar kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya melindungi generasi penerus bangsa.

Lingkungan pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman sejak dini. Sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang benar.

Oleh karena itu, edukasi bahaya narkoba perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dengan pendekatan yang komunikatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan pemahaman yang memadai, generasi muda diharapkan mampu mengenali risiko penyalahgunaan narkotika, menolak ajakan yang menyesatkan, serta menjadi bagian dari lingkungan pergaulan yang sehat dan positif.

AKP Syamsul Bahri Berharap Program Segera Direalisasikan

AKP Syamsul Bahri menyambut baik rencana keberlanjutan program edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba tersebut. Ia berharap program yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan sehingga upaya pencegahan semakin dekat dengan masyarakat Kota Pematangsiantar.

Sebagai pejabat yang tengah menjalani proses pengenalan terhadap karakteristik, kultur, dan budaya masyarakat setempat, membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan dan kerja sama.

Pendekatan yang humanis dan terbuka diharapkan dapat mendukung terciptanya hubungan yang baik antara kepolisian, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas.

Dengan komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan, program pencegahan narkoba diharapkan dapat dirancang secara lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan masing-masing pihak.

Pengalaman Tugas Menjadi Bekal dalam Pemberantasan Narkoba

Pengalaman AKP Syamsul Bahri dalam menjalankan tugas sebagai Kasat Narkoba di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kota Binjai menjadi bekal pengalaman dalam menghadapi tantangan pemberantasan narkoba.

Pengalaman tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugasnya di wilayah hukum Polres Pematangsiantar, baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, upaya menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dukungan keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat langkah pencegahan.

Keluarga berperan dalam membangun komunikasi dan pengawasan yang sehat. Sekolah berperan memberikan edukasi dan membentuk karakter peserta didik. Sementara itu, masyarakat dapat mengambil bagian dengan menciptakan lingkungan yang peduli, meningkatkan kewaspadaan, serta menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana narkotika melalui saluran resmi.

Dengan pembagian peran dan kerja sama yang baik, upaya pencegahan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.

Sumpah Pemuda ke-98: Persatuan untuk Menjaga Masa Depan Bangsa

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali menghidupkan semangat persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia.

Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bekerja bersama demi kepentingan yang lebih besar. Semangat tersebut relevan dalam upaya melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan seseorang.

Pemuda Indonesia harus memiliki cita-cita, keberanian, serta daya juang untuk membangun bangsa. Namun, semangat tersebut juga perlu disertai kemampuan menjaga diri, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, dan berani mengatakan tidak terhadap narkoba.

Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dari upaya membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat secara karakter dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

Semangat Sumpah Pemuda hendaknya tidak berhenti pada seremoni dan ucapan peringatan. Nilai persatuan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk memperkuat kolaborasi antara kepolisian, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi generasi penerus bangsa.

KPKM RI Dorong Gerakan Edukasi yang Berkelanjutan

KPKM RI menegaskan pentingnya menjaga sinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Keberlanjutan program edukasi di lingkungan pendidikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para pelajar mengenai risiko narkotika sekaligus menumbuhkan keberanian untuk menjaga diri dan membantu menciptakan lingkungan yang sehat.

KPKM RI juga berharap komunikasi yang telah terjalin dengan Satresnarkoba Polres Pematangsiantar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang terencana, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta prosedur masing-masing pihak.

Pada akhirnya, pemberantasan narkoba bukan hanya tentang penindakan terhadap pelaku, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat bersama-sama mencegah munculnya korban baru melalui pendidikan, kepedulian, dan penguatan lingkungan sosial.

Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 hendaknya menjadi penggerak bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan mengambil bagian dalam melindungi generasi muda.

Dengan semangat kebersamaan, KPKM RI berharap sinergi dengan kepolisian dan dunia pendidikan dapat terus berkembang menjadi langkah nyata untuk mewujudkan masyarakat Kota Pematangsiantar yang lebih peduli, aman, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

KPKM RI — Bersinergi, Mengedukasi, dan Melindungi Generasi Penerus Bangsa.

( Hadi S Purba

“TANGKAP. GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT BANSAT. DI PEMKAB OKU TIMUR”.

0

“TANGKAP. GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT BANSAT. DI PEMKAB OKU TIMUR”.

.OKU Timur Sumsel || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo memintak jajaran kortas Tipidkor polri bertindak Tegas di duga keras Pemkab Oku Timur sarat gerombolan oknum pejabat bangsat .

Pasalnya Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia
LRA Pemkab OKU Timur Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Honorarium
Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar
Rp5.087.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.346.412.425,00 atau sebesar 85,43% dari anggaran.Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia diberikan kepada pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi atau pengetahuan, melaksanakan tugas sebagai moderator,

Melaksanakan tugas
memandu acara, melaksanakan tugas sebagai panitia dalam kegiatan seminar, rapat
kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium,
lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban
diketahui terdapat kelebihan pembayaran dan realisasi belanja honorarium tidak
tepat sasaran pada lima SKPD dengan uraian sebagai berikut.

1) Disdikbud
Hasil pengujian dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat kelebihan
pembayaran honorarium pada Disdikbud sebesar Rp21.655.000,00, yang
terdiri dari:

a) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada narasumber yang tidak
menyampaikan materi dan tidak memberikan informasi atau pengetahuan
sebesar Rp855.000,00;

b) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada narasumber yang berasal
dari SKPD penyelenggara tidak sesuai tarif sebesar Rp11.145.000,00;

c) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada pembawa acara meskipun
acara tersebut tidak mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil
kepala daerah dan/atau pimpinan/anggota DPRD sebesar Rp400.000,00;

d) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada panitia yang bukan dari
satuan kerja penyelenggara acara sebesar Rp8.400.000,00; dan

e) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada panitia yang melebihi
jumlah sesuai ketentuan sebesar Rp855.000,00.
Sampai dengan tanggal 7 Mei 2026, telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke kas daerah sebesar Rp21.655.000,00.

2) Dinas Kesehatan
Hasil pengujian dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat kelebihan
pembayaran honorarium pada Dinas Kesehatan sebesar Rp340.020.000,00
berupa pembayaran honorarium yang diberikan kepada narasumber/pembahas,
moderator, pembawa acara, dan panitia yang berasal dari SKPD penyelenggara
di mana peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan merupakan pegawai
SKPD penyelenggara.
Sampai dengan tanggal 8 Mei 2026, telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke kas daerah sebesar Rp340.020.000,00.

3) Setda
Hasil pengujian dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat kelebihan
pembayaran honorarium sebesar Rp685.375.000,00 pada Setda, yang terdiri
dari:Honorarium Narasumber atas kegiatan sosialisasi, workshop, dan
bimbingan teknis
Terdapat kelebihan pembayaran honorarium kegiatan sosialisasi,
workshop, dan bimbingan teknis sebesar Rp23.605.000,00 yang terdiri dari:

(1) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada narasumber tidak
sesuai dengan jumlah jam berdasarkan rundown acara sebesar
Rp17.775.000,00;

(2) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada narasumber yang
berasal dari SKPD penyelenggara tidak sesuai tarif sebesar
Rp1.935.000,00; dan

(3) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada panitia yang
merangkap sebagai peserta yang berasal dari SKPD penyelenggara
sebesar Rp3.895.000,00.
Sampai dengan tanggal 5 Mei 2026, telah dilakukan penyetoran
seluruhnya ke kas daerah sebesar Rp23.605.000,00.

b) Honorarium Narasumber atas Kegiatan Bantuan Hukum Gratis bagi
Masyarakat Miskin dan ASN
Advokat HeRe ditunjuk sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum
gratis untuk masyarakat miskin dan ASN di Pemkab OKU Timur Tahun
2025 berdasarkan SK Bupati OKU Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Penunjukkan Advokat sebagai Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum
Gratis untuk Masyarakat Miskin dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten
OKU Timur Tahun 2025 dengan pembayaran jasa sebesar Rp900.000,00
per jam.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban
diketahui bahwa Advokat HeRe telah melakukan lima kali penagihan atas
22 surat perjanjian kerjasama (kasus/perkara) selama Tahun 2025 dengan
perincian sebagai berikut.Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pengadilan Agama Martapura OKU
Timur diketahui terdapat perbedaan jadwal kegiatan persidangan antara
data yang dimuat dalam dokumen pertanggungjawaban Advokat HeRe
dengan data yang tercatat pada Pengadilan Agama Martapura OKU Timur.Hasil perbandingan dan perhitungan ulang antara data yang dimuat dalam
dokumen pertanggungjawaban dengan data yang tercatat menunjukkan
terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber atas kegiatan
bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan ASN sebesar
Rp661.770.000,00, dengan perincian sebagai berikut.

“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten OKU Timur untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

(Redaksi)

“Lantik Empat Pejabat Baru, Sekda Muratara: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Sekadar Kedudukan”

0

“Lantik Empat Pejabat Baru, Sekda Muratara: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Sekadar Kedudukan”

MUSI RAWAS UTARA —  MEDIACAKRABUANA.ID

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali melakukan penyegaran di lingkungan birokrasi pemerintahan. Sebanyak empat pejabat resmi mendapat penugasan dan dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Muratara untuk memperkuat roda pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Acara pengambilan sumpah dan pembacaan kata-kata pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kasam Paiyan, yang hadir mewakili Bupati dan Wakil Bupati Muratara.

Berdasarkan lampiran keputusan yang ditetapkan, keempat pejabat yang menduduki posisi baru tersebut adalah:

Arman Prima Wijaya, S.STP., M.Si. sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dita Alamit, SE sebagai Camat Rawas Ilir.

Jamil Aprianto, S.T., M.S. sebagai Camat Nibung.

Abdullah Syukron, S.P. sebagai Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam arahannya, Sekda Muratara Kasam Paiyan menyampaikan pesan penting dari Bupati dan Wakil Bupati agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta tidak mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan.

Ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang bersifat permanen, melainkan sebuah proses dan wadah untuk membuktikan kapasitas serta kapabilitas diri.

“Ketika mendapatkan amanah untuk menduduki sebuah jabatan, ingatlah bahwa saudara dipercaya karena dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas. Jangan melukai diri sendiri, jangan merendahkan diri, dan jangan mengecewakan orang yang telah memberikan kepercayaan,” pesan Kasam di hadapan para pejabat yang dilantik.

Sekda juga berpesan agar para pejabat dapat langsung beradaptasi, bekerja dengan benar, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta menjadikan pengalaman tugas sebelumnya sebagai bekal dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan ke depan.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi para pejabat untuk memperkuat disiplin, mengoptimalkan kinerja birokrasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

(Kabiro/Sunandi)

Anggaran Besar Pekerjaan Minim, Yogi MIO.I Angkat Bicara Soal Proyek Rumah Singgah Dinsos P3A

0

 “Anggaran Besar Pekerjaan Minim, Yogi MIO.I Angkat Bicara Soal Proyek Rumah Singgah Dinsos P3A”

Purwakarta.Jabar || Mediacakrabuana.id

Proyek pembangunan Rumah Singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Purwakarta  mendapat sorotan tajam.

Pasalnya, proyek yang diduga menelan anggaran cukup fantastis tersebut dinilai memperlihatkan hasil pekerjaan yang sangat minim dan tidak sebanding dengan dana yang dialokasikan.

Rabu 28 / 10/ 2026 Menanggapi hal tersebut, Yogi Prayogi selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dari organisasi Media Independen Online (MIO) Purwakarta angkat bicara. Ia menyayangkan lambatnya progres atau buruknya kualitas pengerjaan proyek fasilitas sosial yang seharusnya menjadi prioritas pelayanan masyarakat tersebut.

“Kami sangat menyayangkan jika anggaran yang dialokasikan bernilai besar, namun fakta dan realisasi pekerjaan di lapangan justru sangat minim. Uang negara ini bersumber dari rakyat, peruntukannya harus jelas dan hasilnya pun harus maksimal,” ujar Yogi Prayogi di dampingi ronal ketua Mioi Purwakarta  menyampaikan kepada awak media.

Lebih lanjut, Yogi menegaskan bahwa Bidang SDM MIO akan terus memantau jalannya proyek tersebut sebagai bentuk fungsi kontrol sosial media terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Pihaknya mendesak instansi terkait serta pihak kontraktor pengembang untuk memberikan transparansi mengenai rincian anggaran dan progres fisik bangunan. Dan menantang pihak kontraktor dan dinsos untuk membuka tabir yang sebenarnya supaya masyarakat tahu dan tidak ada indikasi maling uang negara atau yang rakyat”. Ucap yogi

Evi Sebagai mandor pekerjaan saat di konfirmasi Mengatakan silakan konfirmasi langsung pk Sukarta

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinsos P3A belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan minimnya pengerjaan proyek Rumah Singgah tersebut.

Warga dan berbagai elemen masyarakat berharap ada tindakan tegas dan evaluasi dari pihak berwenang agar proyek ini tidak menjadi proyek mangkrak yang merugikan keuangan daerah.

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Purwakarta dan Kontraktor untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Red/ Tslm)

PULUHAN JUTA ROKOK ILEGAL DIMUSNAHKAN, BEA CUKAI SUMBAGTIM SELAMATKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA Rp 20,56 MILYAR

0

“PULUHAN JUTA ROKOK ILEGAL DIMUSNAHKAN, BEA CUKAI SUMBAGTIM SELAMATKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA Rp 20,56 MILYAR”

Palembang,  Sumsel Mediacakrabuana.id

28 Oktober 2026 – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki empat fungsi utama dalam menjaga ketahanan nasional yaitu sebagai:

Revenue Collector (Pengumpul Pendapatan Negara)

Memungut bea masuk dan bea keluar atas barang impor atau ekspor. Memungut cukai dari barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus (seperti hasil tembakau/rokok, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol).

Community Protector (Pelindung Masyarakat)

Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal, berbahaya, atau dilarang (seperti narkotika, senjata api, barang porno, dan limbah berbahaya).

Mencegah tindak penyelundupan dan peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Trade Facilitator (Fasilitator Perdagangan)

Melancarkan arus logistik ekspor dan impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menyediakan berbagai fasilitas kepabeanan (seperti Kawasan Berikat atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) guna menekan biaya tinggi dalam perdagangan.

Industrial Assistance (Asistensi Industri)

Melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat akibat gempuran barang impor murah.

Mendukung iklim usaha lokal agar tetap kompetitif di pasar global.

Sepanjang tahun 2025 hingga 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur (Bea Cukai Sumbagtim) beserta kantor vertikal di bawahnya kembali mencatat kinerja pengawasan yang signifikan melalui 1.573 kali penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, serta 119 penindakan di bidang narkotika.

Hari ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang melaksanakan pemusnahan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 40.332.305.374,00 (Empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Barang yang dimusnahkan berasal dari 229 Surat Bukti Penindakan (SBP) selama periode 2025-2026. Pemusnahan dilaksanakan secara bertahap sejak 26 Oktober 2026 di halaman Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang.

Barang hasil penindakan tersebut didominasi oleh 22.447.700 batang rokok ilegal dan 9.764 botol (6.894.000 mililiter) minuman beralkohol ilegal, disertai tembakau iris (114 kg), rokok elektrik (40 mililiter), kain Tekstil (258 meter), dan pakaian bekas (542 pcs). Pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya mencegah peredaran barang ilegal, melindungi Kesehatan masyarakat, serta menjaga persaingan usaha yang sehat.

Dari keseluruhan barang yang dimusnahkan, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp 20.564.489.468,00 (Dua puluh milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). Capaian ini mencerminkan komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, Agus Sudarmadi, menegaskan bahwa penindakan dan pemusnahan barang ilegal bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

“Melalui pengawasan yang konsisten dan sinergi dengan berbagai pihak, kami berkomitmen untuk menekan peredaran barang ilegal, melindungi masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi pelaku usaha yang patuh,” ujarnya.

Pemusnahan di fasilitas PSEL Kota Palembang juga menjadi bagian dari upaya pengelolaan barang secara bertanggung jawab. Barang yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dan tidak dapat dilelang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, sehingga memberikan nilai tambah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Selain melalui penindakan dan pemusnahan barang ilegal, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur bersama KPPBC TMP B Palembang juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui mekanisme Ultimum Remedium. Melalui mekanisme penyelesaian berupa pembayaran denda administrasi ini, penerimaan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp4.501.995.000,00 (Empat milyar lima ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai dalam mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.

Bea Cukai mengajak masyarakat untuk turut mendukung pemberantasan peredaran barang ilegal dengan mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai serta tidak membeli atau mengedarkan barang ilegal. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan perdagangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.( Harto)

“Dugaan Pembatasan Solar di SPBU Lingkar Timur Prabumulih, Bikin Sopir Angkutan Material Meradang! APM Turun Tangan”

0

“Dugaan Pembatasan Solar di SPBU Lingkar Timur Prabumulih, Bikin Sopir Angkutan Material Meradang! APM Turun Tangan”

PRABUMULIH — MEDIACAKRABUANA.ID

Keluhan sejumlah sopir angkutan pasir dan batu terkait dugaan pembatasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU Lingkar Timur, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, menjadi sorotan. Para sopir meminta pihak SPBU memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan pengisian BBM yang mereka nilai belum jelas.

Persoalan tersebut mencuat pada Senin (26/10/2026), setelah sejumlah pengemudi mengaku mengalami kendala saat hendak mengisi solar. Mereka mempertanyakan alasan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material tidak diperbolehkan melakukan pengisian.

Salah seorang sopir, ST (40), warga Prabumulih, mengaku mengalami kejadian tersebut ketika mendatangi SPBU Lingkar Timur. Ia mengatakan, operator menyampaikan adanya pembatasan pengisian solar sehingga dirinya tidak dapat mengisi BBM seperti yang diharapkan.

“Ya, kemarin saya mengisi di SPBU Lingkar Timur, tetapi kami tidak diperbolehkan oleh operator karena ada pembatasan. Sehingga kami bertanya-tanya, apa kendala yang terjadi di SPBU Lingkar ini,” ujar ST kepada media ini, Selasa (27/10/2026).

Dikatakan ST, persoalan itu telah menjadi pembicaraan di kalangan sopir angkutan pasir dan batu. Mereka berharap ada kepastian mengenai aturan yang diterapkan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman ketika hendak membeli solar.

Bahkan, para sopir mempertimbangkan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung apabila tidak memperoleh penjelasan yang dianggap memadai.

“Kalau tidak boleh lagi mengisi, kami para sopir akan mengadakan demo untuk meminta kejelasan aturan di SPBU Lingkar,” tegasnya.

Pengawas SPBU Bantah Ada Pembatasan

Menanggapi keluhan tersebut, Pengawas SPBU Lingkar Timur, Ferdi, membantah adanya kebijakan pembatasan pengisian solar terhadap kendaraan pengangkut pasir maupun batu.

Ia mengaku, selama bekerja di SPBU tersebut, pihaknya tidak pernah melarang kendaraan jenis tersebut untuk mengisi BBM solar.

“Saya baru bekerja di sini. Selama saya bekerja, kami tidak pernah membatasi mobil pengangkut pasir ataupun batu untuk mengisi,” kata Febri.

Febri menjelaskan, terdapat kondisi tertentu yang membuat kendaraan pengangkut tidak diperbolehkan mengisi solar, yakni ketika kendaraan towing atau trailer masih membawa mobil sebagai muatan.

Lanjutnya, kendaraan tersebut dapat melakukan pengisian setelah muatan yang dibawa diturunkan terlebih dahulu.

“Boleh mengisi BBM solar, mobil-mobil tersebut, tetapi harus menurunkan dulu angkutannya, baru boleh,” jelasnya.

Klarifikasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan keterangan antara pengalaman yang disampaikan sopir dan penjelasan pengawas SPBU. Karena itu, kejelasan mengenai penerapan ketentuan pengisian solar menjadi hal yang diharapkan para pengemudi agar persoalan serupa tidak terus berulang.

APM Minta Persoalan Ditelusuri
Ketua Umum APM, Adi Susanto, SE, turut menyoroti keluhan para sopir. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari jasa angkutan material.

Dijelaskan Adi, solar merupakan salah satu kebutuhan utama untuk menunjang operasional kendaraan pengangkut pasir dan batu. Kendala dalam memperoleh BBM, kata dia, dapat berdampak terhadap pekerjaan para sopir.

“Kalau tidak bisa membeli BBM di sana, lantas harus membeli ke mana lagi? Jangan mempersulit masyarakat untuk membeli BBM. Kita harus memahami bahwa para sopir merupakan warga lokal yang sedang mencari nafkah,” ujar Adi.

Ia meminta agar ketentuan yang menjadi dasar pelayanan pengisian solar dijelaskan secara transparan. Dengan demikian, para pengemudi dapat mengetahui persyaratan yang berlaku dan tidak kebingungan ketika hendak mengisi BBM.

Selain meminta kejelasan aturan, Adi juga melontarkan dugaan adanya kemungkinan praktik yang perlu ditelusuri dalam proses pengisian solar di SPBU tersebut. Meski demikian, dugaan itu masih memerlukan klarifikasi dan bukti lebih lanjut sehingga belum dapat dipastikan sebagai suatu pelanggaran.

“Patut diduga adanya permainan antara operator dan pembeli BBM solar yang membuat para sopir pencari nafkah tidak diperbolehkan melakukan pengisian atau pengisian dibatasi,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Adi menyatakan pihaknya bersama para sopir berencana menggelar aksi unjuk rasa di SPBU Lingkar Timur. Aksi tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan mengenai ketentuan pengisian solar yang dipersoalkan para pengemudi.

“Kami akan melakukan demo di SPBU Lingkar Timur untuk mengetahui kejelasan atas pembatasan pengisian BBM solar yang dikeluhkan oleh para sopir,” pungkasnya.

Hingga persoalan ini mencuat, para sopir berharap adanya penjelasan yang dapat mempertemukan keluhan di lapangan dengan ketentuan yang diterapkan pihak SPBU.

Kejelasan tersebut dinilai penting agar pelayanan pengisian solar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan aktivitas angkutan material masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

( Red/Ali s)

“Kapolsek Karang Dapo AKP Rusdan, S.H. Diwakili KASPK II Aipda Kafrawi, S.H. Pimpin APP dan Bagi Ploting 8 Personel Polsek Karang Dapo!”

0

“Kapolsek Karang Dapo AKP Rusdan, S.H. Diwakili KASPK II Aipda Kafrawi, S.H. Pimpin APP dan Bagi Ploting 8 Personel Polsek Karang Dapo!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Dalam rangka meningkatkan disiplin, kesiapsiagaan, dan pelayanan kepada masyarakat, Polsek Karang Dapo Polres Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar kegiatan Arahan dan Pengecekan Personel (APP) sebelum melaksanakan tugas, Senin (26/10/2026) pagi.

Kegiatan APP tersebut dipimpin oleh KASPK II Polsek Karang Dapo, Aipda Kafrawi, S.H., yang mewakili Kapolsek Karang Dapo, AKP Rusdan, S.H.

Dalam arahannya, Aipda Kafrawi, S.H. menekankan kepada seluruh personel untuk selalu menjaga kedisiplinan, kekompakan, dan meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Ia juga membagi ploting tugas bagi personel Polsek Karang Dapo dengan kekuatan 8 personel untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan di wilayah hukum Polsek Karang Dapo.

“Atas perintah Kapolsek Karang Dapo AKP Rusdan, S.H., hari ini kita melaksanakan APP dan membagi ploting tugas. Dengan kekuatan 8 personel, kita bagi tugas sesuai dengan kebutuhan, baik itu patroli, penjagaan Mako, maupun pelayanan kepada masyarakat. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan humanis,” ujar Aipda Kafrawi, S.H. dalam arahannya.

Kegiatan APP dan pembagian ploting ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Polsek Karang Dapo setiap hari sebelum melaksanakan tugas, guna memastikan seluruh personel siap dan mengetahui tugas serta tanggung jawabnya masing-masing.

Dengan adanya pembagian ploting yang jelas, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Karang Dapo Polres Muratara tetap aman dan kondusif.

Kapolsek Karang Dapo AKP Rusdan, S.H. melalui KASPK II Aipda Kafrawi, S.H. juga mengimbau kepada seluruh personel untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bertugas.

Kegiatan APP pagi tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan penuh semangat.

Tim Investigasi http://Cakrabuana.id / Biro Muratara

“Gerak Cepat! Tim Gabungan Polsek Rawas Ilir dan Polres Muratara Tangkap Pelaku Pengeroyokan Maut di Rawas Ilir Kurang dari 3 Jam, 1 Pelaku Ditangkap, 2 Buron Diburu!”

0

“Gerak Cepat! Tim Gabungan Polsek Rawas Ilir dan Polres Muratara Tangkap Pelaku Pengeroyokan Maut di Rawas Ilir Kurang dari 3 Jam, 1 Pelaku Ditangkap, 2 Buron Diburu!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Gerak cepat Tim Gabungan Polsek Rawas Ilir dan Unit Pidum Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Musi Rawas Utara (Muratara) patut diapresiasi. Kurang dari 3 jam setelah laporan diterima, aparat berhasil mengungkap kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang menewaskan seorang pria di Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, Jumat, 23 Oktober 2026.

Seorang tersangka berinisial A (22) berhasil ditangkap dan diamankan. Sementara dua terduga pelaku lain berinisial H dan Z alias B masih dalam pengejaran petugas dan berstatus buron.

Kapolsek Rawas Ilir membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, kejadian berawal dari laporan masyarakat adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukumnya.

Begitu mendapat laporan, tim langsung bergerak cepat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lapangan.

“Alhamdulillah kurang dari 3 jam, satu tersangka berinisial A berhasil kita amankan. Untuk dua pelaku lainnya masih kita kejar, doakan segera tertangkap,” ujar Kapolsek Rawas Ilir.

Saat ini tersangka A sudah diamankan di Mapolres Muratara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Muratara.

Pihak kepolisian mengimbau kepada kedua pelaku yang masih buron agar segera menyerahkan diri, karena identitasnya sudah dikantongi petugas.

“Identitas kedua pelaku sudah kita kantongi. Kami imbau agar segera menyerahkan diri sebelum kami lakukan tindakan tegas,” tegas Kapolsek.

Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

Tim Gabungan Polsek Rawas Ilir dan Polres Muratara menegaskan komitmennya untuk terus memburu kedua pelaku hingga tertangkap dan memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Rawas Ilir tetap kondusif.

Tim Investigasi Cakrabuana.id / Biro Muratara
Sunandi

BERITA TERBARU