. Masjid Al-Ukhuwwah Sulit Air Sepakat (SAS) Jalan Penyaringan Palembang Salurkan Hewan Kurban Tanpa Kupon

Palembang – Cakrabuana id

Semangat gotong royong dan kepedulian sosial warga perantauan Minang di Provinsi Sumatra Selatan tetap menyala kuat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meski dihadapkan pada tantangan ekonomi dan penurunan daya beli, Masjid Al-Ukhuwwah Sulit Air Sepakat (SAS) yang beralamat di Jalan Penyaringan No. 01, RT 02/RW 02, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II (I.T. II), Kota Palembang, sukses melaksanakan pemotongan hewan kurban dengan pendekatan yang humanis dan inovatif.

​Ketua Solok Saiyo Sakato (S3) Palembang, Irwansyah Masri, mengungkapkan bahwa pada tahun ini Masjid Al-Ukhuwwah SAS menyembelih total delapan ekor sapi dan satu ekor kambing. Jumlah tersebut bersumber dari kurban jemaah mandiri serta dukungan eksternal dari sejumlah tokoh penting.

​”Alhamdulillah, tahun ini kita dari Masjid Al-Ukhuwwah SAS Palembang melaksanakan kurban sebanyak enam ekor sapi dari jemaah. Kami juga sangat bersyukur atas adanya bantuan satu ekor sapi dari Wali Kota Palembang, Dr. Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., yang disalurkan atas nama Solok Saiyo Sakato (S3). Selain itu, ada satu ekor sapi lagi dari Ketua Umum DPP APSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Bapak Sudaryono,” ujar Irwansyah Masri saat ditemui di sela-sela proses pemotongan hewan kurban, Rabu (27/05).

​Irwansyah Masri tidak menampik bahwa perolehan kurban dari internal jemaah mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai 13 ekor sapi. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari kondisi ekonomi yang berdampak langsung pada para pedagang pasar—sektor profesi yang mendominasi hingga lebih dari 80 persen kepengurusan dan warga rantau di lingkungan SAS maupun S3 Palembang.

​”Mayoritas pengurus dan warga kita di sini adalah pedagang. Saat ini kondisi daya beli masyarakat sedang berkurang sehingga berdampak pada kemampuan berkurban warga rantau. Namun, penurunan kuantitas ini tidak mengurangi kekhidmatan dan nilai humanis dari ibadah kurban itu sendiri,” tuturnya bijak.

​Langkah inovatif dan humanis ditunjukkan oleh pengurus Masjid Al-Ukhuwwah SAS Jalan Penyaringan dalam mekanisme penyaluran daging kurban. Guna menghindari antrean panjang yang berpotensi memicu kericuhan atau menurunkan martabat penerima, panitia memilih menghapuskan sistem kupon fisik.

​Distribusi dilakukan berbasis data keanggotaan dan pemetaan wilayah secara langsung. Sesuai syariat, seluruh daging kurban dibagi menjadi tiga bagian: sepertiga untuk peserta kurban (shohibul kurban), sepertiga untuk warga Minang yang tergolong fakir miskin atau kurang mampu, dan sepertiga sisanya disalurkan luas kepada masyarakat umum di sekitar masjid.

​”Kami tidak menggunakan sistem kupon karena pengurus sudah mengantongi data dan mengenal anggota jemaah dengan baik. Sementara itu, untuk bantuan eksternal seperti dari S3, kami distribusikan melalui 12 kelompok internal. Sedangkan bantuan dari APSI, dagingnya disalurkan langsung kepada perwakilan pedagang di pasar-pasar se-Kota Palembang,” pungkas Irwansyah Masri.

​Melalui sinergi solid antara komunitas perantau, pemerintah daerah, dan sektor kementerian, Hari Raya Kurban di Masjid Al-Ukhuwwah SAS Palembang tahun ini menjadi potret nyata bagaimana sebuah tradisi keagamaan mampu diadaptasikan secara inovatif dan inklusif tanpa kehilangan esensi kepedulian sosialnya.(Harto)

Selain Jual Miras Palsu
THM Phantom Ternyata Juga Tak Punya Ijin NPPBKC

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

MESatresnarkoba Polrestabes Medan, hingga Rabu (27/5) pagi terus melakukan penyelidikan terkait dengan praktek peredaran narkoba di THM Phantom yang berada di Jalan Adam Malik Medan. Setelah saat pra rekontruksi ditemukan adanya peredaran minuman keras palsu, Polisi yang kini telah menggandeng Bea Cukai, menemukan THM Phantom ternyata tidak memiliki ijin NPPBKC.

Tidak adanya ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) THM Phantom, disampaikan Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama Pencegahan dan Penyidikan Bea Cukai Medan, Nanda Prismana di THM Phantom.

Nanda mengungkapkan, setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras, wajib memiliki NPPBKC. Namun, dari hasil pemeriksaan THM Phantom yang kemarin didapati menjual minuman keras dengan pita cukai palsu, dipastikan tidak memiliki NPPBKC.

“Jadi THM Phantom ini tidak memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC. Ini harus dimiliki setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras,” ungkap Nanda.

Nanda menambahkan, setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras tanpa memiliki NPPBKC, dikenakan sanksi denda.

Sedangkan pelanggaran penjualan minuman keras dengan menggunakan pita cukai palsu, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang – Undang Cukai.

“Untuk permasalahan ijin NPPBKC, sanksinya adalah denda. Namun untuk penjualan minuman keras dengan pita cukai palsu, melanggar ketentuan pidana,” pungkasnya.

Mengutip informasi yang tertera di Halodoc, minuman keras palsu memiliki beragam dampak berbahaya, bahkan dapat berujung dengan kematian.

Dampak awal, umumnya terjadinya kesulitan bernapas, detak jantung berdetak kencang, dan suhu tubuh yang meningkat drastis bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras palsu, terlebih minuman keras oplosan.

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang sekecil apapun, bagi pelaku usaha tempat hiburan malam, yang menjadikan tempatnya sebagai tempat transaksi narkoba.

“Narkoba terus mencari jalan untuk memperkaya seseorang ataupun kelompok, namun kami akan melawan hal tersebut, dimanapun dan apapun cara mereka,” ucap Rafli. *(Tim)*

AMPP Berunjuk Rasa di Mabes Polri, Tolak Banding dan Tuntut Proses Pidana Dedi Kurniawan

*Nasional,-* Mediacakrabuana.id

26 MEI 2026 Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Polri (AMPP) menggelar aksi damai di depan gerbang Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Selasa siang. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan tegas terhadap Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta menuntut penolakan permohonan banding Kompol Dedi Kurniawan dan mendesak proses hukum pidana secara penuh terhadap oknum yang telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut.

Dalam orasi yang berapi-api namun tetap tertib, Koordinator Aksi Sukri Soleh Sitorus menegaskan bahwa langkah pemecatan yang telah diambil institusi kepolisian adalah keputusan yang tepat dan sudah seharusnya dipertahankan, tanpa ada kompromi sedikit pun. Menurutnya, rangkaian pelanggaran berat yang dilakukan Kompol Dedi Kurniawan , mulai dari penyalahgunaan narkoba, perbuatan asusila, dugaan penyalahgunaan wewenang, hingga rekayasa kasus , telah sangat mencoreng nama baik dan merusak kepercayaan publik terhadap Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Kami dengan tegas menolak segala upaya banding dan pembelaan Kompol Dedi Kurniawan. Ia tidak hanya melakukan kesalahan biasa, tapi serangkaian tindakan tercela yang tercatat jelas dan bahkan viral di masyarakat. Bagaimana mungkin institusi yang dipercaya menegakkan hukum masih membiarkan oknum yang berperilaku seperti penjahat tetap ada di dalamnya? Keputusan PTDH harus tetap berlaku, tidak boleh dibatalkan!” tegas Sukri di hadapan massa yang membawa spanduk dan baliho bertuliskan “Tolak Banding & Pidanakan Dedi Kurniawan” serta “Polri Bersih, Bebas Buah Busuk”.

AMPP menilai sanksi administrasi berupa pemecatan saja belum cukup. Oknum tersebut harus tetap diadili secara pidana agar pertanggungjawaban hukumnya tuntas, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota bahwa pelanggaran berat , apalagi yang merugikan hak orang lain , tidak akan pernah ditoleransi dan pasti ada konsekuensi berat.

“Kami bergerak bukan karena anti-Polri, tapi justru karena kami sangat mencintai dan mendukung Polri. Kami ingin institusi ini bersih, berwibawa, dan dipercaya kembali sepenuhnya oleh rakyat. Kalau hanya diberhentikan tapi tidak diadili secara pidana, di mana rasa keadilan? Di mana efek jera bagi oknum lain? Ini harus tuntas, agar kepercayaan publik pulih sepenuhnya,” tambahnya lagi.

Selain kasus Dedi Kurniawan, massa juga menyoroti nasib Rahmadi, warga yang diduga menjadi korban rekayasa kasus dan penyiksaan yang dilakukan tim dari oknum bersangkutan. AMPP mendesak Kapolri meninjau ulang kasus tersebut, membongkar seluruh kebenaran, dan memulihkan nama baik Rahmadi sepenuhnya, serta menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

“Jangan biarkan kebenaran dikalahkan kekuasaan. Jangan biarkan ada perlindungan bagi oknum yang salah. Kami minta Kapolri konsisten membersihkan buah busuk ini sampai ke akar-akarnya. Polri itu milik rakyat, bukan milik oknum. Hukum harus ditegakkan setinggi-tingginya, tanpa pandang bulu,” tandas Sukri mengakhiri orasi.

Selama kurang lebih dua jam berlangsung, aksi berjalan tertib, damai, dan diawasi ketat oleh petugas keamanan. Sebagai hasil pertemuan, perwakilan AMPP dan Tim Hukum Rahmadi akhirnya diterima masuk ke lingkungan Mabes Polri untuk menyampaikan secara langsung seluruh tuntutan dan aspirasi yang dibawa dalam aksi tersebut. *(Tim)*

“Dikabarkan Truk Diamankan, Alat Berat Tak Diamankan, Disinyalir Oknum APH Diduga Beking Galian C Ilegal di Deli Serdang”.

*Deli Serdang,-* Mediacakrabuana.id

Beredar kabar Truk-truk pengangkutan galian C Ilegal ditangkap di seputaran pintu tol H Anif oleh Polda Sumatera Utara pada Kamis malam, (21/5/2026).

Informasi dari warga yang tak ingin disebut namanya, bahwa beberapa truk pengangkutan galian C Ilegal yang berasal dari beberapa titik lokasi di Deli Serdang, telah diberhentikan dan dilakukan penangkapan. Namun hingga kini belum ada keterangan dari pihak Poldasu.

Kanit 4 Tipidter Ditkrimsus Poldasu Kompol Rudi Silalahi ketika dikonfirmasi terkait diamankan truk galian C itu, Jumat (22/5/2026), seakan bungkam dengan tidak membalas WhatsApp wartawan.

Salah seorang warga Deli Serdang, tepatnya bertempat tinggal disalah satu lokasi galian C Ilegal, Jumat (22/5/2026), menuturkan bahwa dirinya juga mendapati kabar bahwa beberapa truk yang tiap hari melintas dengan membawa tanah timbun dari galian C Ilegal di Kecamatan Diburu-buru, telah diamankan Poldasu di sekitar pintu keluar tol jalan H Anif.

Namun dirinya menyayangkan bahwa alat berat yang beradai di lokasi galian C Ilegal tersebut, tidak turut diamankan.

“Truk pembawa tanah timbun dari galian C nya diamankan, tapi alat beratnya tidak Diamankan
Wajar kita bertanya dan kita selaku masyarakat menduga di beberapa galian C Ilegal telah dibekingi oknum Aparat Penegak Hukum (APH),” katanya.

Lanjutnya didampingi warga lainnya, kembali menuturkan bahwa dugaan beking terus, semakin yakin dirinya dan warga lainnya, bahwa ada dugaan pengusaha kerusakan lingkungan yang bisa mengakibatkan banjir tersebut, tak akan pernah tersentuh hukum. Dan meminta bapak Kapolri dan Panglima TNI agar terjun ke lokasi, serta melakukan tindakan tegas terhadap oknum anggotanya yang terlibat.

“Kita minta Kapolri dan Panglima TNI agar melakukan tindakan tegas terhadap oknum oknum APH yang terlibat dalam galian C itu,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan galian C Ilegal terus beroperasi tanpa ada tindakan tegas pihak Dinas Perindag ESDM Sumut, warga menganggap ada dugaan “Pesta Babi” di Sumatera Utara.

Menurut keterangan warga yang tak ingin disebut namanya, bahwa terus berlanjutnya operasi galian C Ilegal di Dusun Vlll, Namo Cancan, Desa Ajibaho, Kec Biru-biru Kab Deli Serdang dan beberapa lokasi daerah yang diduga lokasi galian C Ilegal lainnya di Kabupaten Deli Serdang, dirinya menganggap tidak adanya tindakan tegas pihak Dinas Perindag ESDM Sumut untuk melakukan penghentian kegiatan tersebut.

Selanjutnya warga itu kembali menuturkan bahwa video tentang pernyataan Kadis Perindag ESM Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap kepada salah satu media elektronik swasta, terkesan dirinya melakukan pembiaran Galian C Ilegal itu, karena tidak juganya melakukan penutupan Galian C Ilegal yang diduga juga melakukan pengerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) nya.

Masih keterangan warga yang melihat video keterangan Kadis itu, adanya dugaan pembiaran Galian C Ilegal dan malah menghimbau dan menyarankan pihak pengusaha galian C Ilegal agar mengurus perijinan.

“Padahal jelas, galian C Ilegal yang diduga melakukan pengerusakan DAS nya, masih tetap dibiarkan beroperasi dan malah menyarankan agar mengurus ijinnya. Apa nggak aneh dengan pernyataan tersebut, padahal seharusnya yang tak memiliki ijin, agar menghentikan kegiatannya dan mendapatkan saksi pidana terhadap pengusahanya. Kita menduga adanya “Pesta Babi” di Sumut,” terang warga itu.

Sebelumnya diberitakan, Galian C Ilegal terus beroperasi dan sebagai salah satu penyumbang terbesar bencana banjir yang pernah melanda Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Karena dataran tinggi dan hulu sungai yang terjaga lingkungan hidupnya, adalah penyangga sebuah kota yang banyak dihuni masyarakat, terutama Kota Medan.

Hal itu, karena beroperasinya Truk-truk pengangkut tanah timbun dari galian C Ilegal di Dusun Vlll, Namo Cancan, Desa Ajibaho, Kec Biru-biru Kab Deli Serdang, menuju Proyek Pembangunan Hunian Mewah Pondok Indah Cemara yang berada di daerah Sampali, Kab Deli Serdang.

Pantauan wartawan, bahwa sudah sekitar 8 truk pengangkut tanah timbun dari galian C Ilegal dengan melintasi Jalan Besar Patumbak menuju pintu tol Amplas dan nantinya keluar dari pintu tol H Anif untuk menuju proyek pembangunan hunian mewah Pesona Indah Cemara (PIC) yang berada di daerah Sampali, Deliserdang yang tak jauh dari pintu keluar tol H Anif.

Kemudian, keterangan Kadis Perindag ESDM, Dedi Jaminsyah Putra Harahap saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2026), mengenai proyek pembangunan hunian mewah Pesona Indah Cemara (PIC) gunakan tanah timbun galian C Ilegal dari Dusun Vlll, Namo Cancan, Desa Ajibaho, Kec Biru-biru, Deliserdang dan beberapa lokasi daerah yang diduga lokasi galian C Ilegal, mengatakan, bahwa pihak telah mengetahuinya dan akan menurunkan tim ke lapangan galian C Ilegal tersebut, seakan diduga hanya Omon-onon, buktinya hari ini, Jumat (15/5/2026), tak kurang sekitar belasan truk muatan tanah timbun telah melintas menuju lokasi Proyek Perumahan Mewah PIC.

Sehingga beroperasinya galian C Ilegal itu, seakan tak berarti dan mengacuhkan perintah tegas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pada saat usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke 78 Provinsi Sumatera Utara di Gedung DPRD Sumut pada 15 April 2026, dimana Bobby mengatakan bahwa Provinsi Sumut melalui Dinas Perindag ESDM melakukan pemetaan menyeluruh terhadap aktifitas pertambangan ilegal atau galian C di Wilayah Sumut.

Dan saat yang sama juga, hal itu dipertegas Kadis Perindag ESDM Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap sendiri yang mengatakan penertiban itu merupakan instruksi tegas Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk memastikan aktifitas galian C berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Saat ini kita turun kelapangan secara rutin untuk penertiban galian C Ilegal sebagaimana instruksi tegas Pak Gubsu,” ujar Dedi di sela rapat paripurna istimewa hari jadi itu.

Sebelumnya, Kadis Perindag ESDM Dedi Jaminsyah Putra Harahap saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2026), mengenai Proyek Pembangunan Hunian Mewah Pesona Indah Cemara menggunakan Tanah Timbun Galian C Ilegal dari Dusun Vlll, Namo Cancan, Desa Ajibaho, Kec Biru-biru Kab Deliserdang dan beberapa lokasi daerah yang diduga lokasi galian C Ilegal, dirinya mengatakan, bahwa pihak telah mengetahuinya dan akan menurunkan tim ke lapangan galian C Ilegal tersebut.

“Terimakasih infonya bang, tim kami kami sudah monitor dan akan turun ke lapangan,” katanya.

Pantauan wartawan dilapangan, Rabu (12/5/2026), galian C Ilegal yang diduga milik berinisial JT, terus beroperasi dengan menggunakan 2 unit eskavator, dimana 1 unitnya yang beroperasi.

Selanjutnya Eskavator yang mengeruk tanah dan menaruhnya di bak Truk-truk yang datang hingga penuh, lalu berangkat menuju lokasi Proyek pembangunan hunian mewah, Pesona Indah Cemara (PIC), di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang.

Menurut salah seorang warga sekitar lokasi galian C yang tak ingin namanya disebutkan, truk yang melintas melewati beberapa jalan Kabupaten dan Provinsi hingga mengakibatkan jalanan yang memiliki kapasitas kekuatan, akan mengakibatkan kerusakan jalan akibat muatan truk itu, ketika menuju lokasi penimbunan proyek Perumahan Pondok Indah Cemara tersebut.

“Dipastikan jalanan akan rusak dengan tonase truk tersebut dan herannya ketika melintas, truk itu juga melintas diberbagai wilayah hukum Polsek. Tapi kenapa pihak Polsek tidak melakukan tindakan hukum?, seakan truk pembawa tanah galian C Ilegal itu bebas hambatan dan terkesan kebal hukum.

Sebelumnya diberitakan mengenai proyek pembangunan hunian mewah, Pesona Indah Cemara (PIC), di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kab. Deliserdang, diduga menggunakan tanah timbun dari galian C ilegal.

PT ASG sebagai pengembang telah menggunakan material tanah timbun galian C di kawasan Kecamatan Namorambe, Deliserdang dan
diduga tak memiliki izin operasional.

Amatan wartawan di lokasi proyek PIC belum lama ini, tampak beberapa truk bak terbuka berpenutup terpal, berada di lokasi lahan seluas kurang lebih 44 hektar (Ha) itu. Truk biru dan hijau tua terlihat sedang bongkar muat tanah timbun tersebut. Dari dalam lokasi juga terpantau beberapa unit alat berat yang siaga meratakan lahan.

Saat melakukan penelusuran, tim menguntit Truk-truk yang keluar dari lokasi proyek, lalu masuk ke tol H Anif menuju tol Amplas. Keluar tol Amplas, Truk-truk tersebut melintas ke kawasan Patumbak-Ajibaho, lalu melintasi kawasan Desa Batu Gemuk, Namorambe. Truk-truk bertonase berat yang melintasi jalan pedesaaan menyebabkan jalan rusak. Selain itu, penggunaan material tanah timbun tak berizin juga dinilai telah menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semestinya, PT ASG sebagai pengembang bisa lebih selektif menggunakan material tanah timbun untuk proyek besar tersebut.

Sebab, penggunaan material tanah timbun tak berizin, bukan saja mengakibatkan kebocoran PAD. Tetapi juga menzolimi pengusaha galian C berizin bahkan merusak lingkungan.

Dikatakannya, aparat penegak hukum dalam hal ini Dit Reskrimsus Poldasu harus bergerak melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap aktivitas galian tanah timbun yang diduga tak berizin. Karena menyebabkan kebocoran PAD dan merusak lingkungan.

“Poldasu dan Pemkab Deliserdang harus bertindak. Karena ini jelas menyebabkan kebocoran PAD dan merusak lingkungan. Jangan sampai kami warga sekitar yang jadi korban, karena ulah keserakahan pengusaha galian c tak berizin, yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi saja,” papar warga Patumbak ini.

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, Aziz Batubara yang dikonfirmasi, Kamis (07/05/2026), menyebutkan, terkait izin perusahaan pengadaan tanah galian (timbunan) milik CV Sutama Alam Berkah, di Dusun III Ajibaho, Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, telah mengantongi izin.

Dikatakannya, liciknya pengusaha galian c ini, diduga menggunakan izin yang sama, namun lokasi pengerukan material tanah timbun dilakukan di desa yang berbeda.

Namun, katanya, untuk, CV Nitra Eka Pratama yang beroperasi di kawasan Desa Namo Pakam, Kecamatan Namorambe, sudah terbit Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Tetapi belum melengkapi dokumen lingkungan dan teknis. Jadi, belum boleh melakukan pertambangan.

“Kalau ada titik koordinatnya tolong dikirim untuk kami cek,” harapnya.

Informasi lainnya, aktifitas galian C di Dusun VII, Tanjung Marolan, Desa Ajibaho, milik JT, diduga kuat tanpa mengantongi izin.

Informasi terkini, Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Poldasu dikabarkan mengamankan truk-truk bermuatan material galian C diduga ilegal di Exit Tol H Anif. Namun, Dir Krimsus Poldasu, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko yang dikonfirmasi wartawan terkait informasi ini belum merespons.

Sedangkan Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Ferry Walintukan yang dikonfirmasi, Jumat (22/5/2026) mengatakan, agar mengirim data-data soal penangkapan truk tersebut supaya dikordinasikan dengan Dir Krimsus Poldasu. “Coba kirim data kapan dan dimana penangkapan truk-truk tersebut biar saya tanyakan ke Dir Krimsus ya,”ungkap Kabid Humas. *(Tim)*

“Pokja IWO Indonesia Desak Polisi Sikat Kontraktor Proyek Kalibutek yang Pakai BBM Subsidi”

BEKASI, MEDIACAKRABUANA.ID

26 MEI 2026 – Kelompok Kerja Ikatan Wartawan Online Indonesia (Pokja IWO Indonesia) Kabupaten Bekasi meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas dan tanpa kompromi terhadap kontraktor proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Kalibutek di Desa Sindangjaya, Kecamatan Cabangbungin. Desakan ini menyusul langkah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Bekasi yang menghentikan paksa proyek senilai Rp 43 miliar tersebut akibat dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ilegal (subsidi) pada alat beratnya.
​
Ketua Pokja IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Karno Jikar, menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak korporasi di tengah proyek bernilai fantastis adalah tindakan yang mencederai keadilan sosial dan merugikan keuangan negara.

​”Kami meminta Kapolres Metro Bekasi beserta jajaran penyidik Satreskrim untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di tingkat operator ekskavator atau sopir pengangkut solar di lapangan. Pihak manajemen PT Tirta Indo Karya selaku kontraktor pelaksana harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara tegas,” ujarnya, Selasa (26/05/2026).

​Proyek raksasa yang didanai oleh APBN melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026 ini berada di bawah pengawasan konsultan supervisi PT Dinar Rianda Consultant dan PT Budhi Cakra Consultant KSO, serta instansi pemilik proyek, BBWS Citarum.

Pokja ​IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menilai, lolosnya penggunaan solar subsidi untuk operasional alat berat komersial menunjukkan adanya rapor merah dalam fungsi pengawasan di lapangan.

​”Proyek bernilai Rp 43.058.448.000,00 ini adalah proyek strategis nasional untuk ketahanan pangan lokal. Sangat ironis jika anggaran logistiknya diduga dikorupsi dengan cara mencuri hak BBM subsidi milik masyarakat kecil. Di mana fungsi pengawasan konsultan dan BBWS Citarum selama ini?” lanjutnya.

​Sesuai regulasi yang berlaku, penggunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan industri skala besar melanggar UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan aturan tersebut, pelaku penyelewengan terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

​Sebagai informasi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi pada Senin (25/05/2026), polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti kunci, termasuk kunci alat berat, beberapa kru lapangan, serta satu jeriken sampel solar yang diduga kuat merupakan solar subsidi.
Pokja ​IWO Indonesia Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses hukum ini bersama masyarakat dan para petani di wilayah Sindangjaya, demi memastikan proyek vital pengairan ini bersih dari praktik-praktik ilegal dan koruptif. (**)

“Tragedi Warkop Tembung: Ketika Dugaan Premanisme dan Bisnis Togel Diduga Dibekingi Oknum Berseragam”

*DELI SERDANG,—* MEDIACAKRABUANA.ID

Tragedi memilukan di sebuah warung kopi kawasan Tembung kini berubah menjadi sorotan serius publik. Kematian seorang warga yang diduga akibat syok usai aksi intimidasi sekelompok pria berbadan tegap, mulai membuka tabir dugaan praktik gelap perjudian togel yang disebut-sebut dibekingi oknum aparat.

Peristiwa itu terjadi saat suasana warkop masih ramai oleh warga yang tengah menikmati malam dan bermain catur. Namun ketenangan mendadak berubah mencekam ketika sekitar delapan pria datang dengan sikap arogan. Mereka disebut menggebrak meja, membuat keributan, hingga diduga mempertontonkan senjata api di hadapan pengunjung.

Aksi yang disebut warga sebagai bentuk “show of force” itu sontak memicu kepanikan. Seorang pria yang sedang bermain catur dikabarkan kolaps dan meninggal dunia di lokasi akibat dugaan serangan jantung setelah mengalami syok berat.

Di tengah duka keluarga korban, muncul desas-desus yang berkembang luas di masyarakat terkait identitas pria cepak yang disebut memimpin rombongan tersebut. Sosok itu dikenal dengan sejumlah nama alias, mulai dari Yoga, Harahap, Ardian hingga Syah. Ia diduga merupakan oknum TNI yang selama ini disebut-sebut bergerak di lapangan sebagai pihak keamanan jaringan perjudian togel.

Tak berhenti di situ, nama besar “Jakson” alias Rudi alias Hori alias Son alias Morang turut menyeret perhatian publik. Sosok dengan banyak nama samaran itu disebut dalam berbagai informasi warga sebagai bagian dari gurita bisnis togel yang telah lama beroperasi di kawasan Medan dan Deliserdang.

Banyaknya alias yang digunakan memunculkan dugaan adanya pola sistematis untuk mengaburkan identitas dan jejak jaringan perjudian ilegal tersebut. Warga pun mempertanyakan, mengapa bisnis haram seperti togel bisa terus hidup dan diduga memiliki pengaruh kuat hingga menghadirkan aksi intimidasi terbuka di tengah masyarakat.

Tragedi di Warkop Tembung kini bukan lagi sekadar perkara keributan biasa. Publik menilai ada persoalan yang jauh lebih besar: dugaan praktik premanisme, intimidasi, hingga kemungkinan keterlibatan oknum aparat dalam melindungi bisnis ilegal.

Kemarahan masyarakat pun mulai meluas. Banyak pihak mendesak agar aparat penegak hukum, termasuk Polisi Militer dan kepolisian, tidak berhenti hanya pada pemeriksaan insiden kematian warga, tetapi juga mengusut tuntas dugaan jaringan togel yang disebut-sebut berada di balik peristiwa tersebut.

Kalau benar ada oknum yang membekingi, maka ini sangat berbahaya.
Negara tidak boleh kalah dengan perjudian dan aksi teror yang meresahkan rakyat,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Hingga kini, desakan terhadap Pangdam I/Bukit Barisan agar turun tangan terus menguat. Publik berharap institusi TNI bertindak tegas dan transparan apabila benar ditemukan keterlibatan anggotanya, demi menjaga marwah institusi dan mengembalikan rasa aman masyarakat.

Sementara itu, pihak redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Pangdam I/Bukit Barisan terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban maupun klarifikasi yang diterima.

Masyarakat kini menunggu: apakah kasus ini akan dibongkar hingga ke akar, atau kembali tenggelam di tengah kuatnya dugaan jaringan dan kekuasaan di balik bisnis togel yang selama ini meresahkan warga. *(Tim)*

“Diduga Oknum Kepsek Lubuk Pandan Musi Rawas Berbuat Mesum terhadap Bawahannya”

Musi Rawas || Mediacakrabuana.id

tua-tua daun keladi semangkin tua semangkin jadi itulah pepatah yang pantas untuk seorang oknum kepsek SDN lubuk pandan yang diduga kuat secara diam-diam mencintai bawahan nya yang berinisial (L).

Akibat cinta yang bertepuk sebelah tangan (L),” merasa ketakutan sehingga lalai menjalan kan tugas sebagai abdi negara tenaga pendidik yang sudah dibayar oleh negara untuk mendidik generasi penerus bangsa.

Dugaan ini berhasil dihimpun tim investigasi media Dilapangan (25/05/26) berupa surat pernyataan berinisial (L) diatas materai 10,000 serta bukti-bukti lainnya.

,”Saya tidak senang atas perbuatan oknum kepsek SDN desa lubuk pandan kecamatan muara lakitan kabupaten Musi Rawas yg membuat saya tidak betah/nyaman untuk mengajar di SDN tersebut dan sebagai bukti-bukti yg membuat unsur pribadi saya tidak senang dalam beraktivitas ,”keluhnya

ditempat yang sama (L) menjelaskan,”kepsek sering ngechat WA dengan kalimat dan kata yang tidak sopan ,minta Vidio call dimalam hari yang seharusnya sudah jam istirahat dan memang sudah tidak sepantasnya dilakukan,ada aduan masyarakat kepada saya kalau oknum Kepsek tersebut bicara sama masyarakat bahwa saya adalah kekasihnya,” tandasnya

“hampir setiap hari selalu mondar mandir lewat didepan rumah penempatan tugas saya yang berada di desa lubuk pandan dengan unsur yang tidak jelas sehingga membuat saya muak,resah dan gelisah,
selalu berkata kepada saya kalau saya lagi butuh uang jangan sungkan minta kepadanya(kepsek),”ucap (L)

Aini Spd.,”selaku Kepala sekolah SDN lubuk pandan saat dikonfirmasi lewat WhatsApp ke nomor 08237098XXXX (25/05/26) menjelaskan,”diberitakan saja,mungkin jelas nanti ada yang membenari,”tutupnya

Sunandi

“Papua Barat Diduga Kehilangan 67 Ton Emas, APRI Bongkar Alarm Besar di DPR RI Siapa Menikmati, Daerah Dapat Apa?”

Jakarta — Mediacakrabuana.id

Pernyataan yang disampaikan di hadapan Komisi XII DPR RI memunculkan sorotan serius terhadap tata kelola sektor pertambangan di Papua Barat. Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) mengungkap dugaan hilangnya potensi emas mencapai 67 ton, angka yang jika dikonversi secara ekonomi bernilai sangat besar dan memunculkan pertanyaan mendasar: ke mana aliran manfaat sumber daya tersebut?

Dalam forum resmi bersama DPR RI, APRI menyoroti bahwa kekayaan mineral yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah justru dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi wilayah penghasil.

Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian karena menyentuh isu strategis: pengawasan produksi, tata niaga, perizinan, hingga potensi kebocoran penerimaan negara dan daerah.

Jika angka 67 ton yang disampaikan benar dan merujuk pada potensi yang tidak tercatat, tidak termanfaatkan, atau tidak masuk ke sistem resmi, maka persoalan ini bukan sekadar soal komoditas tambang, tetapi menyangkut akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam.

Komisi XII DPR RI didorong untuk tidak berhenti pada forum dengar pendapat semata. Desakan audit menyeluruh terhadap rantai produksi dan distribusi emas mulai menguat. Mulai dari data cadangan, realisasi produksi, izin operasi, hingga mekanisme pelaporan kepada negara menjadi titik yang dinilai perlu dibuka secara transparan.

Di sisi lain, publik menunggu penjelasan resmi dari pihak pemerintah, regulator, maupun pemegang izin yang terkait dengan data dan klaim tersebut. Sebab istilah “kehilangan 67 ton emas” dapat memiliki beragam makna—mulai dari potensi yang tidak tergarap, selisih pencatatan, hingga dugaan kebocoran tata kelola—yang perlu diverifikasi berdasarkan data resmi.

Di tengah tingginya nilai ekonomi emas dan meningkatnya kebutuhan pendapatan daerah, pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah Papua Barat kaya sumber daya, melainkan: mengapa wilayah penghasil masih terus mempertanyakan keadilan atas hasil kekayaan alamnya sendiri?

(red)

“Razia THM di Deli Serdang, Empat Orang Diamankan Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba”

*Sumatra Utara,-* Mediacakrabuana.id

Polresta Deli Serdang menggelar razia di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah hukumnya sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Sabtu malam hingga Minggu dini hari (24/50/2026).

Kegiatan razia dilakukan di dua lokasi, yakni sebuah tempat karaoke di Kecamatan Beringin dan lokasi hiburan malam di kawasan Kecamatan Pagar Merbau. Operasi tersebut melibatkan personel gabungan Polresta Deli Serdang bersama unsur terkait guna memastikan tempat hiburan malam tidak menjadi lokasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap lokasi hiburan malam, barang bawaan pengunjung, serta pemeriksaan tes urine secara acak kepada sejumlah pengunjung.

Dari hasil razia di salah satu tempat karaoke di Kecamatan Beringin, petugas menemukan satu butir pil diduga narkotika jenis ekstasi (inex) berwarna ungu yang ditemukan dari seorang pengunjung berinisial AS (38). Selain itu, hasil tes urine terhadap tiga orang pengunjung lainnya masing-masing berinisial R (35), H (35), dan A (32) menunjukkan hasil positif narkotika.

Keempat orang tersebut selanjutnya diamankan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Satresnarkoba Polresta Deli Serdang.

Sementara itu, saat razia berlanjut ke salah satu hotel dan diskotek di Kecamatan Pagar Merbau, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung serta barang bawaan. Hasil tes urine terhadap sejumlah pengunjung di lokasi tersebut dinyatakan negatif dan tidak ditemukan barang berbahaya, senjata tajam, maupun narkotika.

Kapolresta Deli Serdang melalui Kasat Res Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Ferry Kusnadi, S.H., M.H. menegaskan bahwa kegiatan razia tempat hiburan malam akan terus dilakukan sebagai langkah preventif dan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

“Razia ini merupakan bentuk komitmen Polresta Deli Serdang dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, khususnya di tempat-tempat hiburan malam yang berpotensi menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba. Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Kompol Dr. Ferry Kusnadi.

Ia juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif membantu kepolisian dalam memerangi narkoba dengan melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar.

Polresta Deli Serdang menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap lokasi hiburan malam sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus mencegah peredaran narkoba di tengah masyarakat. *(Tim)*

Mangkir Rapat dengan Dalih Sakit, Kinerja Kadiskes Batam Dihujani Kritik ‘Raport Merah’ oleh Komisi II DPRD

Batam || Mediacakrabuana.id

– 24Mei 2026 Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan dasar di Kota Batam kembali menjadi sorotan tajam. Komisi II DPRD Kota Batam melayangkan kritik keras hingga melabeli kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam dengan “raport merah”.

Hujatan kritik ini memuncak akibat absennya Kepala Dinas Kesehatan dalam agenda krusial evaluasi realisasi anggaran, yang dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan legislatif.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, menjadi figur utama yang membongkar bobroknya komunikasi birokrasi ini, dengan sasaran kritik langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batambeserta jajaran OPD terkait.

Pelayangan kritik berkategori “Raport Merah” dan kecaman terbuka atas buruknya koordinasi, rendahnya tanggung jawab pimpinan OPD, serta dugaan ketidakseriusan Dinkes dalam mengelola sektor pelayanan publik dan serapan APBD.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) panas ini digelar pada Jumat, 22 Mei 2026, pasca-kekecewaan yang juga sempat meledak di akun media sosial pribadi legislator tersebut.

Evaluasi ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Batam, ruang formal yang seharusnya menjadi wadah pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.

Kemarahan legislatif dipicu oleh rekam jejak Kepala Dinas Kesehatan yang dinilai tidak pernah hadir dalam forum-forum kemitraan strategis dengan dalih klasik: sakit. Ruslan Sinaga secara terbuka mempertanyakan validitas alasan tersebut karena tidak disertai bukti medis yang sah, yang mengindikasikan adanya upaya menghindar dari evaluasi.

Imbas dari absennya pucuk pimpinan tersebut, pembahasan mengenai evaluasi Triwulan I APBD Tahun Anggaran 2026, realisasi program kesehatan, hingga carut-marut pelayanan rumah sakit menjadi pincang. Legislatif menilai ketidakseriusan top manajemen Dinkes berkorelasi langsung terhadap buruknya mutu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat di lapangan.

Alibi “Sakit” Tanpa Surat: Bentuk Lemahnya Tanggung Jawab Publik
Saat dikonfirmasi oleh awak media usai ketegangan di ruang rapat, Ruslan Sinaga tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas sikap abai yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

“Selama saya menjadi anggota DPRD, Kadis Dinkes tidak pernah hadir. Alasannya selalu sakit. Kalau memang sakit, mana surat sakitnya?” tegas Ruslan dengan nada tinggi.

Menurutnya, pembiaran sikap mementingkan diri sendiri ini mencerminkan rapuhnya sistem kontrol internal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memegang anggaran vital. Sektor kesehatan adalah pelayanan dasar; jika nakhodanya enggan menghadapi fungsi pengawasan, maka kualitas pelayanan di puskesmas hingga rumah sakit daerah patut dipertanyakan.

“Bagaimana pelayanan rumah sakit ini bagus kalau Kadisnya aja seperti ini,” cecar Ruslan, merujuk pada dampak langsung kelalaian birokrasi terhadap hak-hak kesehatan warga Batam.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Kota Batam masih memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait tudingan miring dan desakan evaluasi ini belum mendapatkan respons. Sifat tertutup ini justru kian mempertegas urgensi reformasi total di tubuh kedinasan terkait.

Tim Redaksi