“Kecewa Atas Kinerja Polrestabes Medan, Pelapor Akan Menggelar Aksi Bersama Kaum Ibu Di Mapolrestabes Medan”

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

Pelapor kasus dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah, Hj. Fadlina Raya Lubis, mempertanyakan belum ditandatanganinya surat panggilan kedua terhadap dua tersangka dugaan pemberian keterangan palsu dibawah sumpah oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis. Menurut Fadlina, berkas surat panggilan tersebut telah diajukan penyidik pembantu hingga tiga kali, tetapi belum memperoleh tanda tangan sebagaimana yang diharapkan.

Dua tersangka dalam perkara tersebut adalah Fahril Fauzi Lubis alias Ucok Jepara dan Khairul Anwar Lubis, S.Ag., alias Budi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Agustus 2026 dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah.

Berdasarkan keterangan Fadlina, surat panggilan pertama bertanggal 31 Agustus 2026 telah ditandatangani dan disampaikan kepada kedua tersangka. Namun, keduanya tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Fahril disebut beralasan sakit, sedangkan Khairul tidak memberikan keterangan mengenai ketidakhadirannya.

Penyidik kemudian mengajukan surat panggilan kedua untuk jadwal 24 September 2026. Akan tetapi, menurut pelapor, surat tersebut baru ditandatangani setelah tanggal pemanggilan terlewati.

Selanjutnya, penyidik pembantu Bripka Darma, S.H., kembali mengajukan berkas panggilan untuk jadwal 8 Oktober 2026. Pengajuan berikutnya dilakukan untuk jadwal 12 Oktober 2026. Fadlina menyebut kedua pengajuan tersebut belum memperoleh tanda tangan Kasat Reskrim hingga dirinya menyampaikan keluhan tersebut.

Kondisi itu menimbulkan pertanyaan bagi pelapor karena tidak memperoleh penjelasan mengenai penyebab penundaan penandatanganan surat panggilan tersebut.

Fadlina minta agar Kapolri Jendral Pol Suyudi Ario Seto melalui Kapoldasu, Irjen Pol Sonny Irawan mengevaluasi kinerja Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis dan Panit Hardabangtah, Ipda Toni, SH, karena dianggap tidak sejalan dengan visi-misinya Kapolri yang baru yakni “Polisi Bersama Masyarakat”. Dalam salah satu arahannya Kapolri juga mengatakan agar warga yang melapor kepolisi tidak dibuat rumit dan jangan ada lagi jargon “No Viral No Justice”.

Selain itu, pelapor juga mempertanyakan penundaan penandatanganan surat panggilan, Fadlina menyoroti belum adanya penjelasan mengenai kendala administratif tersebut. Ia berharap jajaran terkait di Satreskrim Polrestabes Medan dapat memastikan proses pemanggilan tersangka berjalan sesuai prosedur.

Fadlina mengaku telah berupaya menemui Kasat Reskrim Polrestabes Medan untuk meminta penjelasan. Namun, menurut pengakuannya, beberapa kali ia mendapat informasi bahwa pejabat tersebut tidak berada di ruangannya.

Atas kondisi itu, Fadlina meminta Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut, termasuk memastikan penyebab tertundanya penandatanganan surat panggilan kedua.

Ia juga berharap Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan dapat memberikan perhatian agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Fadlina menegaskan akan terus memperjuangkan perkara yang dilaporkannya hingga memperoleh kepastian hukum. Ia berharap proses penyidikan dapat berlanjut sampai tahap penuntutan dan persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam waktu dekat (Minggu ini) pelapor akan menggelar aksi kaum ibu-ibu di depan Mapolrestabes Medan sebagai bentuk protes karena kecewa terhadap kinerja Polrestabes Medan khususnya Kasat Reskrim, AKBP Adrian Risky Lubis dan Panit Hardabangtah, Ipda Toni, SH.

Kasus ini berawal dari laporan polisi yang teregister dalam Nomor: LP/B/2701/XII/2021/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 13 Desember 2021. Menurut Fadlina, perkara tersebut sebelumnya sempat dihentikan pada tahap penyelidikan.

Namun, setelah menemukan bukti baru atau novum, ia kembali memperjuangkan agar perkara tersebut ditangani hingga naik ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. *(Tim/ Red)

“Desak Kapolres Pemalang Bertindak Tegas: Kasus Intimidasi Wartawan dan Peredaran Obat Terlarang Resmi Dilaporkan ke Polisi”

​PEMALANG, MEDIACAKRABUANA.ID

Kasus dugaan intimidasi terhadap jurnalis dan maraknya peredaran obat keras golongan G di Kabupaten Pemalang memasuki babak baru. Tim hukum bersama korban resmi melayangkan pengaduan tertulis ke Polres Pemalang untuk menuntut proses hukum yang tegas, Minggu (11/10/2026).

​Berdasarkan Tanda Terima Surat Pengaduan dengan perihal “Perbuatan Tidak Menyenangkan” yang diterima oleh Piket Reskrim Polres Pemalang pada Sabtu (10/10/2026) pukul 17.30 WIB, kasus ini kini telah diserahkan kepada Kasat Reskrim untuk ditindaklanjuti secara profesional.

​Kronologi Kejadian

​Peristiwa ini bermula saat jurnalis media MeteorNews, Henri, bersama rekannya, Panji, melakukan penelusuran lapangan atas aduan masyarakat terkait dugaan peredaran obat keras tanpa izin jenis Tramadol di kawasan Bojongnangka, Kabupaten Pemalang.

​Setelah mengantongi bukti awal melalui penyamaran, Henri mendatangi warung tersebut untuk melakukan konfirmasi secara berimbang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

​Alih-alih memberikan klarifikasi, penjaga warung berinisial M. Rifa’i justru merespons secara reaktif. Ia membentak, menuduh wartawan meminta uang, serta merebut dan melempar kartu identitas (ID Card) resmi jurnalis ke tanah. Tak berhenti di situ, saat rombongan wartawan hendak meninggalkan lokasi menggunakan mobil demi menghindari keributan, pelaku sempat menggebrak kaca bagian depan kiri kendaraan.

​Dari hasil penelusuran lebih lanjut di lapangan, M. Rifa’i diketahui berprofesi sehari-hari sebagai petugas keamanan (security) di salah satu bank di Pemalang. Sementara itu, pemilik usaha obat ilegal tersebut, Ikri Zakaria alias Iqro, diduga merasa kebal hukum. Berdasarkan informasi warga sekitar, yang bersangkutan disinyalir menjadi informan bagi oknum aparat kepolisian setempat.

​Desakan Penindakan Tegas dan Perlindungan Hukum

​Tindakan intimidasi dan upaya menghalang-halangi tugas jurnalistik ini menuai kecaman keras dari Divisi Hukum PT Media Meteor Indonesia.

​Suroso, S.H., selaku perwakilan tim hukum, menegaskan bahwa profesi jurnalis dilindungi secara sah oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

​”Tindakan melempar ID Card, membentak, hingga mengancam keselamatan wartawan adalah bentuk pelecehan nyata terhadap profesi pers yang dilindungi undang-undang,” ujar Suroso, S.H.

​Pihaknya mendesak Kapolres Pemalang yang baru, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, S.H., S.I.K., M.H., bersama Kasat Reskrim AKP M. Faizal Wildan Umar Rela serta Satuan Reserse Narkoba, untuk bertindak cepat dan tanpa pandang bulu. Desakan tersebut mencakup penindakan terhadap pelaku intimidasi, pengusutan tuntas jaringan penjual obat keras tanpa izin, hingga penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat.

​Kini, masyarakat dan insan pers di Pemalang menantikan langkah konkret dari jajaran Polres Pemalang demi menjamin kepastian hukum, melindungi kebebasan pers, serta memberantas peredaran obat-obatan terlarang yang merusak generasi muda di Kabupaten Pemalang. Tim Red

“FAKTA DI LAPANGAN BICARA BERBEDA! GUGATAN DITUDING REKAYASA, DATA ALAMAT PALSU — PENYIDIK DIMINTA BEKERJA SESUAI SUMPAH JABATAN!”

.Mediacakrabuana.id

Jangan biarkan proses hukum dimanipulasi oleh data yang tidak benar. Setiap dokumen harus diverifikasi kebenarannya. Jika ada data yang tidak sesuai fakta, selidiki dari mana asalnya dan untuk siapa tujuannya. Kebenaran harus berdiri di atas bukti yang sah, bukan di atas rekayasa tulisan!

Masyarakat sedang mengawasi. Jangan sampai kepercayaan terhadap hukum dirusak oleh dokumen-dokumen yang direkayasa. Periksa, teliti, dan tegakkan kebenaran — karena di mata publik, satu kesalahan yang diabaikan bisa dirasakan sebagai ketidakadilan yang nyata.”

Tim Investigasi RAMBO NEWS
TUNTUTAN:

– Verifikasi ulang kebenaran data dan dokumen yang diajukan dalam perkara ini — jangan andalkan informasi yang tidak terverifikasi!
– Konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang terlibat sebelum menetapkan kesimpulan — dengar kedua belah pihak secara adil!
– Telusuri asal-usul informasi yang tidak sesuai fakta — siapa yang menyusun dan untuk apa?
– Tegakkan prinsip keadilan: Kebenaran bukan di atas kertas, tapi di atas fakta yang nyata dan terverifikasi!

Hukum tegak di atas kebenaran. Jika fakta direkayasa, keadilan pun runtuh. Meneliti setiap kebenaran dokumen = menjaga kehormatan hukum itu sendiri.”

RAMBO NEWS — TEGAS, BERANI, MENGAWASI KEADILAN DARI DEPAN MATA RAKYAT!
Banten — 10 Oktober 2026

“Satresnarkoba Polresta Gowa Bongkar Jaringan Narkotika, Sita 105 Gram Sabu & Amankan Dua Tersangka”

GOWA, MEDIACAKRABUANA.ID

10 OKTOBER 2026 — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Gowa berhasil membongkar jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Operasi penindakan dilakukan pada Kamis, 9 Oktober 2026, berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas yang mencurigakan di Kecamatan Somba Opu.

Berdasarkan informasi yang diterima, tim Satresnarkoba segera melakukan pengamatan di sekitar Jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu. Sekitar pukul 20.00 WITA, petugas melihat seorang pria keluar rumah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih, lalu membuntuti dan menghentikan kendaraan tersebut.

Setelah menunjukkan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan satu bungkus sachet klip kosong di bagian sadel motor. Pemeriksaan perangkat seluler kemudian mengungkap informasi yang mengarah ke dua lokasi penyimpanan barang bukti lainnya:

– TKP II — Kompleks PU Katangka II, Jalan Pallantikang I No. 6, Kelurahan Tombolo: Ditemukan narkotika jenis sabu seberat 51,3 gram.
– TKP III — Perumahan Puri Diva Istanbul: Ditemukan 65 sachet (lakban merah) seberat 28,8 gram, 27 sachet (lakban coklat) seberat 18,3 gram, dan 3 sachet (lakban hitam) seberat 3,84 gram.

Secara keseluruhan, total barang bukti yang berhasil disita mencapai sekitar 105 gram sabu. Selain itu, petugas juga menyita barang pendukung berupa: 4 unit telepon seluler, 9 gulung lakban, 4 buah timbangan digital, serta 4 bungkus pipet kosong.

Dua orang warga resmi diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka:

No Nama Usia Alamat Keterangan
1 Aldizar Dwiputra 24 tahun Perumahan Puri Diva Istanbul, Paccinongang, Somba Opu Mengakui barang yang diedarkan atas perintah seseorang berinisial Ndr (masih dalam penelusuran)
2 Aswin Prasetya A. 29 tahun Sama dengan Aldizar Mengaku sering membantu mengemas narkotika ke dalam paket kecil untuk diedarkan

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka diancam pidana penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup, serta denda paling banyak Rp10 miliar.

Melalui Kasat Narkoba Polresta Gowa, Kapolresta Gowa, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif memberikan informasi.

“Mari kita jaga lingkungan kita bersama. Jangan biarkan narkotika merusak masa depan generasi kita. Setiap informasi dari masyarakat sangat berarti bagi kami dalam menciptakan Kabupaten Gowa yang bersih dari narkoba.”

Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan pengembangan kasus guna mengungkap peran pihak lain, termasuk penelusuran terhadap pelaku berinisial Ndr yang diduga sebagai pemasok barang. Kasus masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.tutupnya(*)

Redaksi : sorotanpublic.com

*Warga Desa Pulau Panggung Muara Enim Hadang Angkutan Batubara PT MME Lintas Jalan Negara*

*TANJUNGENIM, SUMSEL* – MEDIACAKRABUANA.ID

Ratusan warga Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, menggelar aksi penghadangan terhadap armada angkutan batubara milik PT MME, Kamis (08/10/2026) Malam.

Aksi dilakukan di Jalan Lintas Negara Tanjung Enim – Baturaja tepat di simpang Desa Pulau Panggung. Warga memblokade jalan dengan cara berdiri berjejer di tengah jalan sehingga puluhan truk batubara tidak bisa melintas.

Aksi ini dilakukan karena warga resah dengan aktivitas angkutan batubara PT MME yang menggunakan Jalan Negara. Padahal Sudah Jelas Dalam Aturan Perundang Undangan Tentang pengangkutan Batubara perusahaan wajib menggunakan jalan khusus hauling.

“Jalan negara kami rusak parah, debu tebal masuk rumah, anak sekolah rawan kecelakaan.

Menurut warga, bila Pengangkutan Batubara PT MME diberikan Toleransi melintasi Jalan Negara Oleh Gubernur Sumatera Selatan Akibatnya Sangat Membahayakan Warga jalan Menjadi Rusak,Polusi Udara,Dampak Kebisingan dan Mengganggu Pengguna Jalan Lintas Negara Yang lain.

Seorang Advokat / Pengacara Asli Keturunan Pulau Panggung Enim Joni Aria Saputra,S.H.,M.H.,CHCS.,
Saat diminta Pendapat Oleh Awak Media Terkait dengan Aksi Yang Di Lakukan Warga Pulau Panggung enim Mengatakan Hal Tersebut adalah Sesuatu Yang Wajar dan Berdasarkan Hukum Sebab Dalam Undang Undang MINERBA Sudah Jelas Di Atur Angkutan Hasil Tambang Batubara Wajib Menggunakan Jalan Khusus Tidak Boleh Menggunakan Jalan Negara Sebab Jalan Lintas Negara Peruntukanya Untuk Masyarakat Umum Bukan Untuk Segelintir Orang atau Kepentingan Perusahaan.
Bila Pemerintah Mengeluarkan ijin Toleransi Sifatnya Hanya Untuk Crosing / Perlintasan Bukan Melintasi Sepenuhnya Sampai Melewati dua Desa.

Menanggapi Adanya Stetment Dari Petugas DISHUB yang Mengatakan Sudah Ada IJIN DARI GUBERNUR SUMSEL Untuk PT MME Melintasi Jalan Negara Hal Tersebut Menurut Pendanganya Bertentangan Dengan UNDANG UNDANG dan PERGUB yang di Keluarkan Sebelumnya Tentang Larangan Angkutan Batubara Melintasi Jalan Negara.
Pada Prinsipnya Peraturan apapun Tidak Dapat Di Laksanakan Dan Berlaku Bila Bertentangan dengan Undang-Undang.

Dalam Aksinya Warga menuntut 3 hal:

1. PT MME menghentikan penggunaan Jalan Negara dan segera membangun jalan khusus hauling sesuai aturan.

2. Pemerintah Kabupaten Muara Enim diminta Hadir dan Tegas Menolak Apapun Bentuknya Kegiatan Angkutan Batubara Melintasi Jalan Negara

3. Bila PT MME di Berikan Ijin maka Keputusan Tersebut Harus Berlaku Adil Kepada Seluruh Perusahaan Pemegang IUP Seperti PT BAS,PT PGU dan PT Sriwijaya Untuk Melintasi Jalan Negara Menuju Tanjung jambu Lahat Jangan Hanya memberikan ijin Toleransi kepada Satu Perusahaan saja yaitu PT MME.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan PT MME belum memberikan keterangan resmi.

Sengketa Lahan 3 Tahun di Gowa Mandek, Dua Laporan Tak Berujung — Desak Kapolresta Gowa Turun Tangana

GOWA,Mediacakrabuana.id

10 OKTOBER 2026 — Sengketa lahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun di Dusun Tangala, RT 001/RW 004, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, kini memicu keresahan luas di kalangan masyarakat setempat. Dua laporan yang dilayangkan ke Polresta Gowa dinilai berjalan di tempat tanpa kejelasan, sehingga muncul dugaan kuat adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang dilaporkan.

Perselisihan bermula sejak Agustus 2022. Ruslan selaku pelapor sempat menduduki objek lahan tersebut, namun kemudian lahannya diduga dirusak oleh pihak berinisial Haerudin Daeng Naja. Pasca perusakan, justru Haerudin Daeng Naja yang menguasai lahan itu hingga kini tanpa ada kejelasan sah mengenai hak kepemilikan atas tanah tersebut.

– Perusakan Lahan — Nomor: STTLP/B/818/VIII/2023/SPKT/POLRESTA GOWA/POLDA SULSEL, terdaftar sejak Agustus 2023
– Pemalsuan Dokumen — Nomor: LI-/RES.1.9/IX/2025/RESKRIM, terdaftar sejak September 2025

Namun hingga berita ini diturunkan, kedua perkara tersebut dinilai mandek. Pelapor hanya berulang kali diminta diambil keterangannya tanpa kemajuan berarti. Bahkan penyidik dikabarkan membiarkan pelapor merasa di-PHP, sementara Kanit Tahbang hanya memberikan janji tanpa tindakan nyata. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya perlindungan hukum sehingga penegakan tidak berjalan adil.

Merespons kebuntuan ini, warga mendesak Kapolresta Gowa untuk turun tangan langsung. Masyarakat meminta evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kedua perkara tersebut, serta memastikan hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tuntas tanpa pandang bulu.

“Kami berharap ada keadilan. Fakta sudah ada,tiga orang saksi sudah bersaksi, jangan sampai kebenaran dikubur hanya karena satu pihak memiliki kekuatan lebih,” tegas warga setempat.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Polresta Gowa terkait kebuntuan penanganan kedua perkara tersebut.

Ruslan & 4 ahli waris vs Haerudin Daeng Naja |Perusakan lahan & dugaan pemalsuan dokumen |Sejak Agustus 2022, laporan 2023–2025 | Di Dusun Tangala, Desa Kanjilo, Barombong, Gowa Proses hukum dinilai mandek, diduga ada perlindungan hukum. tutupnya(*)

TIM INVESTIGASI

“ARMADA AGKUTAN BATU BARA PT MME DI BEKINGI, OKNUM POLISI MALING TERIAK MALING”

MUARA ENIM, SUMSEL MEDIACAKRABUANA.ID

Puluhan warga Desa Pulau Panggung Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Warga melakukan aksi penyetopan terhadap iring-iringan truk angkutan hauling batubara milik PT MME pada Rabu (7/10/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Ternyata ada pak coklat yang mengawalnya sebut saja maling teriak maling Repot Masi mental tempe belum berjan terbukti.

Truk angkutan yang bergerak dari PT MME Darmo menuju PT MME Pulau Panggung Enim tersebut terpaksa gigit jari dan diminta memutar balik oleh massa yang telanjur berang akibat tidak adanya transparansi dari pihak manajemen perusahaan.

Menurut keterangan warga setempat, aksi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat karena pihak PT MME dinilai belum melakukan sosialisasi sama sekali mengenai aktivitas lintasan angkutan tersebut.

Situasi di lapangan kian diperparah oleh kondisi jalan lintas provinsi yang sedang mengalami penyempitan akibat proyek perbaikan dan pengaspalan jalan yang tengah berjalan.

Kehadiran armada batubara di tengah proyek pengaspalan ini memicu kemacetan panjang di jalur tersebut, sehingga warga berinisiatif menghadang lalu lintas kendaraan tambang demi menghindari dampak kemacetan yang lebih parah.

Padahal saat beroperasi, truk angkutan itu mendapatkan pengawalan dari dua personel kepolisian serta petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muara Enim. Provinsi Sumatera selatan.

Di lokasi kejadian, pihak Dishub Muara Enim yang melakukan pengawalan menjelaskan bahwa aktivitas angkutan tersebut sebenarnya telah mengantongi izin lintasan sementara yang diterbitkan langsung oleh Pemerintah Provinsi. Petugas Dishub menyebut bahwa operasional malam itu masih berstatus uji coba (trial).

Merespons penolakan dari masyarakat, perwakilan Dishub menyatakan akan menyampaikan dinamika lapangan ini kepada pihak manajemen PT MME. Petugas juga menyarankan agar perwakilan warga menyuarakan aspirasi ini secara formal dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Desa (Kades) setempat, untuk kemudian ditindaklanjuti dan dikonfirmasikan langsung kepada pihak perusahaan.

Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di jalan lintas provinsi perlahan kembali normal setelah armada angkutan batubara tersebut bersedia memutar balik menjauhi pemukiman warga.(kabiro and team)

“Belum Ada Sosialisasi, Warga Pulau Panggung Enim Setop dan Paksa Putar Balik Truk Hauling Batubara PT MME”

MUARA ENIM – MEDIACAKRABUANA.ID

Puluhan warga Desa Pulau Panggung Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, melakukan aksi penyetopan terhadap iring-iringan truk angkutan hauling batubara milik PT MME pada Rabu (7/10/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Truk angkutan yang bergerak dari PT MME Darmo menuju PT MME Pulau Panggung Enim tersebut terpaksa gigit jari dan diminta memutar balik oleh massa yang telanjur berang akibat tidak adanya transparansi dari pihak manajemen perusahaan.

Menurut keterangan warga setempat, aksi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat karena pihak PT MME dinilai belum melakukan sosialisasi sama sekali mengenai aktivitas lintasan angkutan tersebut.

Situasi di lapangan kian diperparah oleh kondisi jalan lintas provinsi yang sedang mengalami penyempitan akibat proyek perbaikan dan pengaspalan jalan yang tengah berjalan.

Kehadiran armada batubara di tengah proyek pengaspalan ini memicu kemacetan panjang di jalur tersebut, sehingga warga berinisiatif menghadang lalu lintas kendaraan tambang demi menghindari dampak kemacetan yang lebih parah.

Padahal saat beroperasi, truk angkutan itu mendapatkan pengawalan dari dua personel kepolisian serta petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muara Enim.

Di lokasi kejadian, pihak Dishub Muara Enim yang melakukan pengawalan menjelaskan bahwa aktivitas angkutan tersebut sebenarnya telah mengantongi izin lintasan sementara yang diterbitkan langsung oleh Pemerintah Provinsi. Petugas Dishub menyebut bahwa operasional malam itu masih berstatus uji coba (trial).

Merespons penolakan dari masyarakat, perwakilan Dishub menyatakan akan menyampaikan dinamika lapangan ini kepada pihak manajemen PT MME. Petugas juga menyarankan agar perwakilan warga menyuarakan aspirasi ini secara formal dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Desa (Kades) setempat, untuk kemudian ditindaklanjuti dan dikonfirmasikan langsung kepada pihak perusahaan.

Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di jalan lintas provinsi perlahan kembali normal setelah armada angkutan batubara tersebut bersedia memutar balik menjauhi pemukiman warga.(kabiro and team)

( Tim/ Biro )

” Dipertanyakan dalam Kasus Ayam Ambunten: Zaini Ditahan, Nama Lain Disebut, Polisi Diminta Transparan”

Sumenep,- Mediacakrabuana.id

Penanganan perkara dugaan pencurian hewan (curwan) berupa ayam di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, mulai menuai sorotan publik. Perhatian tersebut mencuat setelah Zaini, warga Ambunten Tengah, ditangkap dan ditahan aparat kepolisian dalam perkara tersebut.

Pihak keluarga mempertanyakan sejumlah hal dalam proses hukum yang sedang berjalan. Mulai dari dugaan kondisi kejiwaan salah satu orang yang disebut sebagai pelaku utama, adanya nama lain yang disebut dalam pengakuan terduga pelaku, hingga persoalan administrasi penangkapan yang diklaim tidak diterima keluarga.

Pihak keluarga Zaini melalui Abd Rahman bahkan mempertanyakan mengapa proses hukum dinilai hanya mengarah kepada satu orang, sementara menurut informasi yang diterima keluarga terdapat beberapa nama lain yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.

Rahman mengatakan, berdasarkan keterangan yang diterima pihak keluarga, seseorang bernama Zainal, yang disebut sebagai salah satu pihak utama dalam perkara tersebut, diduga mengalami gangguan kejiwaan.

“Kalau memang prosesnya dianggap benar dan tidak mengalami gangguan jiwa, pengakuan Zainal menyebutkan ada Tiga orang yang diduga ikut serta. Tapi kenapa hanya satu orang yang masuk dalam perkara dugaan ikut serta ini?” kata Rahman.

Menurutnya, terdapat nama Syafi’i dan Halqi yang juga disebut-sebut berkaitan dengan perkara tersebut. Karena itu, pihak keluarga meminta kepolisian memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan pihak-pihak yang diproses dalam perkara tersebut.

“Kami mempertanyakan kenapa nama-nama yang disebut tersebut tidak diproses atau setidaknya diperiksa secara proporsional. Jangan sampai masyarakat melihat seolah-olah penegakan hukum hanya diarahkan kepada satu orang,” ujarnya.

Dugaan ‘Main Mata’ dengan Oknum Kepala Desa Disorot

Rahman juga melontarkan dugaan adanya hubungan tertentu antara oknum aparat dengan salah seorang kepala desa.

“Kami menduga ada main mata antara pihak Polsek dengan salah satu oknum Kades,” ujarnya.

Justru dengan adanya tudingan tersebut, transparansi proses penyidikan menjadi penting agar seluruh pihak memperoleh penjelasan berdasarkan fakta, alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

Surat Perintah Penangkapan Dipertanyakan

Sorotan berikutnya datang dari Ketua DPC Madas Sedarah Kabupaten Sumenep, Samsuddin.

Ia mempertanyakan kelengkapan administrasi terkait penangkapan Zaini. Menurut Samsuddin, keluarga hanya menerima surat perintah penahanan (Sprinhan), sementara surat perintah penangkapan (Sprinkap) disebut tidak diterima.

“Yang ada cuma surat penahanan (Sprinhan),” terang Samsuddin, Selasa (6/10/2026).

Persoalan ini patut diklarifikasi karena ketentuan hukum acara pidana memang mengatur prosedur penangkapan. Dalam KUHAP yang berlaku sebelumnya, Pasal 18 mengatur bahwa petugas memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan, dan tembusannya diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan.

Nilai Ayam Disebut Hanya Rp200 Ribu, Bagaimana Ketentuan Hukumnya?

Samsuddin juga mempertanyakan dasar penahanan Zaini dengan mengaitkannya dengan ketentuan tindak pidana ringan.

Menurutnya, ayam yang menjadi objek perkara disebut bernilai sekitar Rp.200 ribu.

“Kalau mengacu pada aturan tindak pidana ringan, harga ayam itu hanya sekitar maksimal Rp200 ribu. Nah, acuan yang dipakai penyidik apa?”ujarnya.

“Hal tersebut, kami mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 2 tahun 2012 yang berisi ” jika nilai yang dicuri tidak lebih dari 2.500.000 kasus tersebut umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring) dan pelaku tidak dapat tidak dapat ditahan selama proses penyidikan.” Tukasnya.

Madas Sedarah: Akan Terus Mengawal

Samsuddin menyatakan pihaknya tidak akan berhenti mengawal perkara tersebut.

“Kami akan terus mencari keadilan. Saudara kami di sini diduga menjadi korban dan kami menilai sudah terzalimi,”tegasnya.

Menurutnya, pengawalan tersebut dimaksudkan agar proses hukum berjalan transparan dan seluruh pihak yang disebut dalam perkara mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan hukum.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pihak Polsek Ambunten terkait persoalan ini. Tetapi, media ini akan terus melakukan konfirmasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait utamanya Polsek Ambunten.

Bersambung — Part 1

“Akun IG “Makassar Terekam” Resmi Dilaporkan Karna Membuat Peta Komflik Dengan Memposting Tuduhan A Nasrun Dg Tarang Danai Geng Moto”r

MAKASSAR – MEDIACAKRABUANA.ID

Sebuah akun Instagram Makassar Terekam menjadi sorotan setelah mengunggah konten berupa peta konflik mapping yang berisi tuduhan bahwa A Nasrun Dg Tarang mendanai aktivitas geng motor.

Postingan tersebut beredar luas dan di-screenshot oleh warga pada Kamis, 08/10/2026. Dalam unggahan tersebut, akun tersebut menampilkan foto, alur, dan narasi yang mengaitkan nama A Nasrun Dg Tarang dengan kelompok geng motor yang meresahkan di Makassar.

Menanggapi tuduhan tersebut, pihak A Nasrun Dg Tarang dengan tegas membantah.

“Itu fitnah dan tidak berdasar. Saya tidak pernah danai geng motor. Itu tuduhan keji yang mencemarkan nama baik saya dan keluarga. Peta-peta yang dibuat itu karangan,” ujar A Nasrun Dg Tarang saat dikonfirmasi.

Kuasa hukum A Nasrun Dg Tarang menilai unggahan akun IG tersebut telah masuk ke dalam dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, “Klien kami dirugikan. Akun tersebut dengan sengaja menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal tanpa bukti, dan disebar agar diketahui umum. Kami akan menempuh jalur hukum sesuai UU ITE Pasal 27A,” tegas kuasa hukumnya.

Sementara itu, pengamat media sosial mengingatkan bahwa membuat peta Konflik infografis tuduhan tanpa disertai bukti hukum yang sah berpotensi menjadi pelanggaran hukum.

“Media sosial bukan ruang bebas untuk menuduh. Kalau ada dugaan pendanaan geng motor, laporkan ke polisi dengan bukti, bukan membuat peta tuduhan di Instagram,” ujar pengamat.

Hingga berita ini diterbitkan, akun IG yang dimaksud masih dapat diakses dan belum menghapus postingannya, juga belum memberikan klarifikasi resmi.

Pihak A Nasrun Dg Tarang menyatakan akan melaporkan akun tersebut ke Polda Sulsel Subdit Cyber Crime.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap tuduhan di media sosial yang belum terbukti kebenarannya dan menunggu proses penyelidikan aparat.

( Tim/ Red)