“PUTUSAN PN KISARAN DIKUATKAN PT MEDAN, KORBAN PERTANYAKAN EKSEKUSI M. YUSUF OLEH KEJARI BATU BARA”

BATU BARA – MEDIACAKRABUANA.ID

Pelaksanaan pu”usan perkara pidana penipuan Nomor 988/Pid.B/2025/PN Kisaran menjadi perhatian setelah pihak yang mengaku sebagai korban mempertanyakan belum dilaksanakannya penahanan terhadap M. Yusuf, meskipun Pengadilan Negeri (PN) Kisaran telah menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dan putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara sebagai institusi yang memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan informasi perkara yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Kisaran, Majelis Hakim pada 21 April 2026 menyatakan M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun.

Putusan tersebut kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh PT Medan melalui Putusan Nomor 1549/PID/2025/PT MDN tertanggal 4 Juni 2026.

Dalam amar putusan banding, Majelis Hakim yang diketuai Tumpal Sagala, S.H., M.H., menyatakan menguatkan putusan PN Kisaran.

Majelis Hakim Banding juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Sementara itu, berdasarkan data SIPP, pemberitahuan putusan banding kepada Jaksa Penuntut Umum King Richter Sinaga dan pihak M. Yusuf tercatat pada 5 Juni 2026.

Rangkaian putusan tersebut menjadi dasar penting untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan proses hukum, khususnya status kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan oleh pihak Kejaksaan.

AMAR PUTUSAN: TERDAKWA DIPERINTAHKAN TETAP DITAHAN

Salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah amar putusan PT Medan yang memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Perintah tersebut bukan sekadar bagian administratif putusan, melainkan harus dipahami dalam konteks ketentuan hukum acara pidana mengenai status penahanan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Karena itu, terdapat pertanyaan yang patut memperoleh penjelasan institusional: bagaimana tindak lanjut Jaksa Penuntut Umum terhadap amar putusan tersebut?

Apakah perintah tetap ditahan telah ditindaklanjuti? Apakah terdapat perubahan status penahanan berdasarkan penetapan atau putusan lain? Atau terdapat pertimbangan hukum tertentu yang menyebabkan pelaksanaan penahanan belum dilakukan?

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak terjadi kesalahpahaman publik dalam menilai proses penegakan hukum.

Terlebih, putusan pengadilan merupakan produk lembaga yudikatif yang pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

EDI PRANOKO PERTANYAKAN KEPASTIAN HUKUM

Edi Pranoko, pihak yang namanya tercantum dalam daftar barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang dalam perkara tersebut, menyatakan hingga Sabtu (31/10/2026), M. Yusuf belum menjalani penahanan sebagaimana yang diketahuinya.

Ia mengaku mempertanyakan tindak lanjut Kejari Batu Bara terhadap putusan pengadilan yang telah dikuatkan pada tingkat banding.

“Sampai saat ini, berdasarkan informasi yang saya ketahui, yang bersangkutan belum ditahan. Saya sebagai pihak yang dirugikan mempertanyakan bagaimana tindak lanjut Kejaksaan Negeri Batu Bara terhadap putusan pengadilan tersebut,” ujar Edi Pranoko kepada wartawan.

Edi juga menyebut perkara tersebut berkaitan dengan kerugian materiil yang didukung sejumlah bukti kwitansi penyerahan uang dengan nominal mulai Rp5 juta hingga Rp30 juta.

Menurutnya, proses hukum yang telah berjalan hingga tingkat banding seharusnya memberikan kepastian mengenai kelanjutan penanganan perkara.

Ia berharap Kejaksaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status eksekusi dan alasan apabila terdapat tahapan hukum yang belum diselesaikan.

Keterangan Edi tersebut merupakan pernyataan pihak yang mengaku sebagai korban dan masih memerlukan penjelasan dari institusi penegak hukum maupun pihak terkait lainnya.

KEWENANGAN EKSEKUSI BERADA PADA PENUNTUT UMUM

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan Penuntut Umum.

Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 342 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan:

“Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Penuntut Umum.”

Ketentuan tersebut juga diperkuat Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, pelaksanaan putusan bukan merupakan pilihan bagi aparat penegak hukum, melainkan kewajiban institusional ketika seluruh persyaratan hukum untuk pelaksanaannya telah terpenuhi.

Namun, kepastian mengenai status inkracht perkara M. Yusuf tetap perlu diperoleh melalui dokumen resmi pengadilan dan konfirmasi Kejaksaan.

Sebab, berdasarkan KUHAP baru, Pasal 299 mengatur kemungkinan dan pembatasan pengajuan kasasi, termasuk berdasarkan ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 300 mengatur tenggang waktu pengajuan kasasi paling lama 14 hari sejak putusan yang dimohonkan kasasi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Oleh karena itu, status upaya hukum perkara ini harus diperiksa berdasarkan dakwaan, ketentuan yang berlaku, serta administrasi perkara, bukan semata-mata dengan menghitung waktu pemberitahuan putusan banding.

APAKAH SUDAH ADA SURAT PERINTAH EKSEKUSI?

Dalam konteks pelaksanaan putusan, salah satu hal yang perlu diperjelas adalah apakah Kejari Batu Bara telah menerima salinan resmi putusan dan menindaklanjutinya melalui administrasi pelaksanaan putusan.

Publik juga perlu mengetahui apakah telah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), bagaimana perkembangan pemanggilan terpidana, serta apakah terdapat kendala hukum atau teknis dalam pelaksanaan putusan tersebut.

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, Pasal 342 KUHAP menjadi landasan kewajiban Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan.

Sebaliknya, apabila masih terdapat proses hukum atau keadaan tertentu yang memengaruhi pelaksanaannya, penjelasan resmi Kejaksaan diperlukan agar masyarakat mengetahui dasar hukum yang sebenarnya.

Dengan demikian, persoalan ini tidak seharusnya berkembang menjadi spekulasi mengenai ada atau tidaknya pembiaran terhadap putusan pengadilan.

Yang dibutuhkan adalah transparansi mengenai tahapan, dokumen, dan tindakan hukum yang telah dilakukan.

UPAYA KONFIRMASI KEPADA KEJARI BATU BARA BELUM MENDAPAT TANGGAPAN

Sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media BADAR.CO.ID telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara terkait perkembangan pelaksanaan putusan perkara Nomor 988/Pid.B/2025/PN Kisaran atas nama M. Yusuf.

Upaya klarifikasi juga dilakukan melalui K. Sinaga selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Batu Bara yang menangani perkara tersebut.

Konfirmasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai status hukum perkara, kepastian inkracht, tindak lanjut amar putusan yang memerintahkan terdakwa tetap ditahan, serta perkembangan administrasi eksekusi.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak Kejaksaan tersebut belum mendapatkan tanggapan maupun keterangan resmi yang dapat disampaikan kepada publik.

Redaksi menegaskan bahwa belum diperolehnya tanggapan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penolakan memberikan klarifikasi.

Awak Media tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan penjelasan resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Kasi Pidum, JPU K. Sinaga, penasihat hukum M. Yusuf, serta pihak Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan Tinggi Medan.

KEPASTIAN HUKUM HARUS BERUJUNG PADA PELAKSANAAN PUTUSAN

Perkara ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan membawa suatu perkara ke persidangan hingga menghasilkan putusan hakim.

Pelaksanaan putusan juga merupakan bagian penting dari rangkaian proses peradilan yang harus memperoleh perhatian serius.

Bagi pihak yang merasa dirugikan, kepastian hukum bukan hanya tentang adanya putusan tertulis, tetapi juga kejelasan mengenai tindak lanjut putusan tersebut sesuai ketentuan hukum.

Sementara bagi institusi penegak hukum, keterbukaan dalam menjelaskan perkembangan perkara merupakan bagian dari tanggung jawab publik dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat.

Kini, penjelasan resmi Kejari Batu Bara menjadi hal yang dinantikan untuk menjawab pertanyaan mengenai status hukum dan pelaksanaan putusan tersebut.

Sebab, masyarakat berhak mengetahui apakah perkara ini masih berada dalam tahapan administrasi hukum atau telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dilaksanakan eksekusinya.

Pada akhirnya, kepastian hukum tidak cukup berhenti pada lembar putusan pengadilan. Pelaksanaannya harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga keadilan tidak hanya diputuskan, tetapi juga diwujudkan.(F.t)Hadi s Purba(

“Geger Muratara! Barcode BBM Warga Diduga Dicuri di SPBU Karang Waru Tengah Malam, 99 Liter Raib Jam 01:36 WIB, Minibus Putih BG 8152 QB Terekam!”

MURATARA — MEDIACAKRABUANA.ID

Sejumlah warga di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dihebohkan dengan beredarnya unggahan di media sosial yang menyoroti aktivitas pengisian BBM di SPBU Karang Waru.

Postingan tersebut dibagikan oleh akun Facebook Yahya Pgg melalui grup “RUPIT RAWAS COMMUNITY (RRC)”. Dalam unggahannya, warga meluapkan kekesalan lantaran barcode miliknya diduga disalahgunakan pihak lain untuk mengisi BBM tengah malam.

“Kacau nian pom karang waru muratara ko la 2kali dalam minggu ko makai barcode awk tuk ngopk jam 1 malam nian,” tulis akun tersebut.

Berdasarkan bukti screenshot sistem transaksi yang diunggah, kendaraan minibus putih dengan nomor polisi BG 8152 QB tercatat melakukan transaksi di SPBU tersebut pada 31 Oktober 2026 pukul 01:36 WIB dengan volume pengisian sebesar 99,00 liter.

Dugaan penyalahgunaan barcode subsidi ini memicu keresahan. Warga mendesak manajemen SPBU serta Pertamina dan APH untuk meningkatkan transparansi dan memperketat pengawasan pengisian BBM bersubsidi khususnya jam rawan malam hari.

Hingga berita ini diterbitkan, Cakrabuana.id masih berupaya konfirmasi ke pihak SPBU Karang Waru

( Kabiro).

“Warga Duga Ada Kecurangan di SPBU Karang Waru Muratara Terkait Pengisian BBM Tengah Malam”

MURATARA —  MEDIACAKRABUANA.ID

Sejumlah warga di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dihebohkan dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial yang menyoroti aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Karang Waru. Postingan tersebut dibagikan oleh akun Facebook Yahya Pgg melalui grup “RUPIT RAWAS COMMUNITY (RRC)”.

Dalam unggahannya, warga tersebut meluapkan kekesalannya lantaran mendapati barcode miliknya diduga disalahgunakan oleh pihak lain untuk mengisi BBM pada waktu tengah malam.

“Kacau nian pom karang waru muratara ko la 2kali dalam minggu ko makai barcode awk tuk ngopk jam 1 malam nian,” tulis akun tersebut, yang menyiratkan bahwa kejadian serupa sudah berulang kali terjadi dalam kurun waktu satu minggu pada pukul 01.00 WIB.

Berdasarkan bukti tangkapan layar sistem transaksi yang diunggah, kendaraan minibus berwarna putih dengan nomor polisi BG 8152 QB tercatat melakukan transaksi di SPBU tersebut pada 31 Oktober 2026 pukul 01:36 WIB dengan volume pengisian sebesar 99,00 liter.

Dugaan penyalahgunaan barcode subsidi ini memicu keresahan dan pertanyaan dari masyarakat terkait pengawasan distribusi BBM di SPBU Karang Waru. Warga mendesak pihak manajemen SPBU serta instansi terkait untuk meningkatkan transparansi dan memperketat pengawasan pengisian BBM bersubsidi, khususnya pada jam-jam rawan di malam hari, agar tidak merugikan masyarakat yang berhak.

Red sunandi

“Geger Rawas Ilir! Iwan Van Helen (41) Ditangkap Satres Narkoba Polres Muratara, 39 Paket Sabu 21,34 Gram Disimpan di Kantong Celana Biru!”

MURATARA, – MEDIACAKRABUANA.ID

Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Musi Rawas Utara (Muratara), Polda Sumatera Selatan, kembali membongkar dugaan peredaran narkotika jenis sabu.

Kali ini, seorang pria berinisial Iwan Van Helen Bin Katimin (41) ditangkap di sebuah pondok di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Rabu (28/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 39 paket plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 21,34 gram.

Puluhan paket tersebut ditemukan tersimpan di dalam kantong celana pendek berwarna biru yang dikenakan terduga pelaku.

Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi melalui Kasat Narkoba membenarkan penangkapan tersebut dan menegaskan komitmen Polres Muratara dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Beselang Serundingan.

Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolres Muratara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

( Kabiro)

“Geger Karang Jaya! Oknum Kontraktor Asal Desa Maur Inisial A Diduga Jadi Cukong PETI, Excavator Masuk Hutan Rusak Lingkungan, Warga Resah!”

MURATARA, SUMSEL.MEDIACAKRABUNA.ID

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali marak di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Kali ini, aktivitas PETI yang menggunakan alat berat excavator diduga beroperasi di wilayah Kecamatan Karang Jaya.

Parahnya, aktivitas PETI yang merusak lingkungan tersebut diduga kuat dimodali dan dikelola oleh oknum kontraktor asal Desa Maur, Kecamatan Muratara, dengan inisial A.

Informasi tersebut dihimpun Tim Investigasi Cakrabuana.id dari laporan warga Karang Jaya yang resah melihat aktivitas alat berat keluar masuk kawasan hutan.

Warga menduga oknum kontraktor inisial A tersebut memanfaatkan alat berat excavator yang biasa digunakan untuk proyek konstruksi untuk aktivitas PETI.

“Oknum itu kontraktor bos, asal Desa Maur inisial A. Dia punya excavator tiga. Sekarang excavatornya bukan untuk proyek lagi, tapi diduga untuk main PETI di Karang Jaya. Alat beratnya keluar masuk hutan, siang malam kerja,” ungkap salah seorang warga Karang Jaya yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Akibat aktivitas PETI tersebut, lingkungan di sekitar Karang Jaya diduga mengalami kerusakan parah. Lahan hutan diduga rusak digali, aliran sungai diduga menjadi keruh, dan ekosistem lingkungan terancam.

Warga mengaku heran, seorang kontraktor yang diduga mendapatkan proyek dari pemerintah daerah justru diduga beralih menjadi cukong tambang ilegal.

“Kalau kontraktor kan dapat proyek dari Pemda, harusnya beri contoh yang baik. Ini malah diduga jadi bos PETI, merusak hutan kami. Darimana modalnya? Jangan-jangan uang proyek untuk modal PETI?” ujar warga lainnya dengan nada kesal.

Warga menilai aktivitas PETI dengan excavator tidak mungkin dilakukan tanpa modal besar. Sehingga warga menduga oknum kontraktor inisial A tersebut bertindak sebagai pemodal atau cukong.

Merespons keresahan tersebut, masyarakat Karang Jaya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Bupati Musi Rawas Utara untuk segera bertindak tegas.

“Kami minta Polres Muratara dan DLH Muratara segera turun cek ke Karang Jaya, tutup PETI itu. Kami juga minta Bupati Muratara blacklist oknum kontraktor Desa Maur inisial A itu dari semua proyek Pemda Muratara jika terbukti main PETI,” tegas perwakilan warga Karang Jaya.

Warga juga meminta Inspektorat dan Kejaksaan untuk memeriksa harta kekayaan oknum kontraktor tersebut.

Berdasarkan *Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan *pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, oknum kontraktor asal Desa Maur inisial A yang diduga terlibat belum memberikan keterangan resmi. Tim Cakrabuana.id masih berupaya melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan.

Cakrabuana.id tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya kepada pihak yang disebutkan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tim Investigasi Cakrabuana.id / Biro Muratara

“Diduga Sengaja Menghidar Dari Konfirmasi Sekdes Cianting Purwakarta Dinilai Tabrak UU KIP dan UU Pers”

PURWAKARTA – MEDIACAKRABUANA.ID

Kamis 28 /10/2026
Sikap Sekretaris Desa (Sekdes) Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jabar yang diduga sengaja menghindar saat hendak dikonfirmasi oleh awak media memicu sorotan tajam.

Awak media bertemu dengan sekdes di kantor desa Cianting,menayakan pemotongan pajak dan bukti pembayaran pajak pembebasan lahan. selasa;27/10/26

Sekdes menjadwalkan awak media kembali hari Kamis ke kantor desa Cianting lagi,biar kita persiapkan dan bisa konfirmasi langsung kepala desa ucap sekdes

Keluhan Sekdes Permintaan Data DBH 2016 – 2025 Oleh Kejaksaan Negeri :

Kalau saat ini saya sedang sibuk sekali, untuk permintaan Kejaksaan terkait DBH 2016-2025 ucap Sekdes.

Sedangkan kami,berkas yang sudah sekian lama jarang menyimpannya atau di buang,makanya sedang mencari berkas tersebut,ujar sekdes.

Ya, kalau emang di kami tidak ada berkas terpaksa kami minta ke kacamatan,karena pihak sana selalu ada berkas tutur sekdes

Perihal oknum perangkat desa tersebut dinilai tidak kooperatif dan terkesan menutup-nutupi informasi publik dengan dalih klasik “sedang berada di lapangan”.

Kejadian bermula saat sejumlah wartawan mendatangi Kantor Desa Cianting untuk melakukan klarifikasi terkait sebuah persoalan pemerintahan desa.

Namun, alih-alih mendapatkan transparansi, pihak desa seolah enggan menemui dan beralasan bahwa Sekdes sedang tidak berada di tempat karena agenda luar,Di lapangan whatsapp sekdes

Sikap tidak kooperatif ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sebagai pejabat publik, Sekdes memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat luas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.

Selain UU KIP, tindakan menghindar ini juga berpotensi menabrak Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi tugas jurnalis dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi dapat dikenakan sanksi pidana.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah pihak menyayangkan pola komunikasi yang dibangun oleh aparat Desa Cianting.

Di tengah tuntutan keterbukaan informasi pada era digital, tindakan “kucing-kucingan” dengan media dinilai mencoreng kredibilitas pelayan masyarakat.

Masyarakat dan insan pers berharap instansi terkait, mulai dari Camat Sukatani hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta, segera turun tangan memberikan pembinaan disiplin Pejabat publik

Semestinya bersikap responsif dan tidak menjadikan alasan dinas luar sebagai tameng untuk lolos dari pengawasan sosial.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Cianting Kades, sekdes belum memberikan jawaban resmi terkait warga di minta untuk membayar Pajak tersebut.

( Red/ Om Lim )

“Tragedi Maut Lapas Bukittinggi Mei 2025: Jejak Kelam dan Kecurigaan Publik atas Mutasi Kilat Mantan Kalapas”

BUKITTINGGI, MEDIACAKRABUANA.ID

29 Oktober 2026 – Peristiwa kelam yang merenggut nyawa empat warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi pada Mei 2025 lalu terus menyisakan tanda tanya besar sekaligus memicu kecurigaan publik. Insiden maut yang terjadi akibat keracunan racikan alkohol bahan parfum dan menewaskan narapidana masing-masing Ilham, Ali Akbar, Frengki alias Hengki, serta D dinilai tidak boleh sekadar menjadi catatan sejarah tanpa evaluasi struktural yang transparan.

Kecurigaan publik semakin menguat lantaran respons instansi berwenang pascatragedi tersebut justru diwarnai langkah mutasi yang janggal. Seharusnya, pejabat yang menjabat sebagai Kepala Lapas pada masa insiden itu terjadi menjalani rangkaian pemeriksaan menyeluruh serta ditangguhkan jabatannya terlebih dahulu. Namun, yang bersangkutan justru secara tiba-tiba dipindahkan dan menduduki posisi baru sebagai Kepala Lapas Kelas II A Muara Beliti di Sumatera Selatan.

Sejumlah kalangan pemerhati hukum menilai rotasi kilat tersebut mencederai rasa keadilan serta memunculkan asumsi adanya upaya pengamanan jabatan di balik musibah kemanusiaan. Dalam kerangka tanggung jawab komando, seorang pimpinan tertinggi di unit pelaksana teknis seharusnya berada di garis terdepan untuk menjalani investigasi menyeluruh atas bobolnya pengawasan barang terlarang di dalam area tahanan, bukan langsung dipindahkan ke wilayah lain tanpa proses pemeriksaan yang terbuka.

Desakan agar Inspektorat Jenderal Kementerian terkait membuka hasil audit secara transparan terus disuarakan berbagai pihak. Publik dan keluarga korban menuntut agar penegakan hukum dan sanksi administratif diterapkan secara adil tanpa pandang bulu, demi mengembalikan integritas serta marwah institusi pemasyarakatan di Indonesia.

Redaksi membuka ruang Hak Jawab, Hak Koreksi, dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan ini, khususnya jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pejabat yang bersangkutan. Tanggapan, sanggahan, atau konfirmasi resmi dapat dikirimkan langsung melalui alamat email atau kontak resmi redaksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Urgensi Otoritas Pusat:

# Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di Jakarta

# Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta

# Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta

# Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta

# Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta

Publisher -Red

“SEKJEN RAMBO MUARA ENIM SOROTI POLEMIK 58 Bidang Tanah Warga Desa Darmo Digusur PTBA, Alasan Masuk HGU PT BSP Tapi Warga Belum Terima Ganti Rugi*

*MUARA ENIM, SUMSEL* – MEDIACAKRABUANA.ID

Berdasarkan informasi Di laoangan Sebanyak 58 bidang tanah milik warga Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, diduga digusur oleh PT Bukit Asam Tbk [PTBA] dengan alasan lahan tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha [HGU] PT Bukit Sawit Plantation [PT BSP].

Ironisnya, hingga alat berat meratakan kebun warga, masyarakat pemilik lahan mengaku belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun dari pihak perusahaan.

Peristiwa penggusuran terjadi pada Selasa 20/10/2026 Warga mengaku kaget saat melihat kebun karet, sawit, dan tanaman buah yang sudah puluhan tahun mereka garap, tiba-tiba diratakan oleh bulldozer yang dikawal oknum pengamanan.

“Kami punya 58 bidang, itu tanah turun-temurun dari kakek kami. Tiba-tiba PTBA datang bilang ini masuk HGU PT BSP. Kalau memang HGU, mana ganti ruginya? Kami belum terima sepeser pun,” ujar salah satu warga terdampak Darmo yang enggan disebutkan namanya

Menurut warga, lahan tersebut telah mereka kuasai dan garap secara turun temurun sejak sebelum adanya HGU. Bahkan beberapa warga memiliki Surat Keterangan Tanah [SKT] dari Desa, Surat Jual Beli.

Warga mempertanyakan:

*1. Legalitas HGU yang Diklaim*
PT BSP disebut-sebut sebagai anak perusahaan atau afiliasi yang lahannya dikelola PTBA. Warga meminta agar PTBA menunjukkan peta HGU yang tumpang tindih dengan lahan warga secara terbuka di hadapan BPN.

*2. Tidak Ada Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi*
Sesuai UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, setiap pengadaan untuk kepentingan umum atau perusahaan wajib melalui musyawarah dan ganti rugi yang adil. Warga Darmo mengaku tidak pernah diajak musyawarah.

*3. Dugaan Kriminalisasi*
Saat warga mencoba mempertahankan lahannya, mereka justru mendapat intimidasi dan ancaman akan dilaporkan sebagai penyerobot lahan HGU.

“Kami ini petani kecil. Kalau memang negara mau ambil, berikan ganti rugi yang layak. Jangan main gusur seperti penjajah,” teriak warga lainnya.

Akibat penggusuran tersebut, 58 Kepala Keluarga [KK] di Desa Darmo terancam kehilangan mata pencaharian. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Sekjen RAMBO Muara Enim meminta Pemerintah Memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada warga dengan Cara :

1. Bupati Muara Enim dan DPRD Muara Enim Segera Turun dan Hadir Di Tengah Tengah Penderitaan yang di Alamai masyarakat.

2. Kepala BPN/ATR Kabupaten Muara Enim untuk membuka peta HGU PT BSP secara transparan

3. Direksi PT Bukit Asam Tbk untuk menghentikan aktivitas penggusuran sebelum ada ganti rugi dari PT BSP

4. Komnas HAM dan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel

Warga mengancam akan menggelar aksi besar-besaran dan menduduki lahan jika pihak PTBA dan PT BSP tidak menghentikan aktivitas dan tidak memberikan kejelasan ganti rugi.

Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Humas PTBA dan Manajemen PT BSP belum memberikan keterangan resmi.

( Tim / Kabiro)