“Hampir 4 Tahun Berlalu, Laporan Lahan Kanjilo Gowa Masih Dipertanyakan”

GOWA,  MEDIACAKRABUANA.ID

Hampir empat tahun sejak laporan dugaan perusakan diterima Polres Gowa, pihak pelapor masih mempertanyakan perkembangan perkara sengketa lahan di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Dokumen yang diperoleh redaksi menunjukkan laporan tersebut tercatat dalam STTLP Nomor: STTLP/B/818/VIII/2023/SPKT/POLRES GOWA/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 10 Agustus 2023.

Pelapor, Ruslan, menyebut hingga kini dirinya belum mendapatkan kejelasan yang diharapkan mengenai perkembangan laporan tersebut.

Pertanyaannya bukan siapa yang paling keras mengklaim, melainkan sejauh mana laporan itu telah ditindaklanjuti dan bagaimana status hukumnya saat ini.

Persoalan kemudian berkembang. Pada 13 September 2025, tercatat pula Laporan Informasi mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang disebut berkaitan dengan objek lahan yang sama.

Empat ahli waris, yakni Mudon Daeng Ropu, Hairudin Daeng Sanre, Hamsa Daeng Lawa, dan Baralian Daeng Intang, menyatakan siap memberikan keterangan kepada penyidik apabila diperlukan.

Mereka berharap keterangan dan dokumen yang dimiliki dapat menjadi bagian dari proses pengungkapan fakta mengenai riwayat objek lahan tersebut.

Pelapor kini meminta kejelasan, bukan perlakuan khusus. Jika perkara masih dalam proses, masyarakat berhak mengetahui statusnya sesuai mekanisme yang berlaku. Jika terdapat kendala, penjelasan mengenai kendala tersebut juga penting agar tidak muncul berbagai persepsi di tengah masyarakat.

Namun, lamanya penanganan bukan bukti bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran. Demikian pula laporan dugaan perusakan dan dugaan pemalsuan belum dapat dimaknai sebagai bukti kesalahan pihak tertentu sebelum melalui proses hukum dan pembuktian.

Team Redaksi masih meminta konfirmasi Polresta Gowa mengenai status dan perkembangan kedua laporan tersebut. Keterangan resmi kepolisian akan menjadi bagian penting dari pemberitaan untuk memastikan prinsip keberimbangan, praduga tak bersalah, hak jawab, dan hak koreksi tetap terpenuhi.

TIM INVESTIGASI /Red

“Tak mengerti dan tidak memahami dengan tugas dan tupoksinya selaku Fungsi Pengawasan, KETUA DPRD Kabupaten Sarolangun, Bungkam dan Membisu.”

Sarolangun Jambi ||| Mediacakrabuana.id

Terkait dengan Amar putusan Mahkamah Agung RI Senin 27 Juli 2026 dengan Amar Putusan nya nomor: 178 K/TUN/2026 menolak memori kasasi yang diajukan Bupati Sarolangun melalui Kuasa Hukum nya ERICK ABDULLAH. S.Ag, Mahkamah Agung RI,tetap memperkuatkan Putusan PT.TUN.PLG Nomor: 61/B/2025/PT.TUN.PLG, telah membatalkan Putusan PTUN Jambi Nomor: 10/G/2025/PTUN JBI.

MUHAMAD JANI, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di nilai tidak mengerti/tidak paham dengan apa tugas dan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sarolangun, pilih bungkam dan Membisu.

Yang seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran (budgeting), dan pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang, berikut adalah rincian fungsi dan tugas dari DPRD: Fungsi Utama DPRD Fungsi Pembentukan Perda: Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah bersama kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota).

Fungsi Anggaran: Membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

Fungsi Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan Perda serta penggunaan anggaran APBD agar tepat sasaran.Tugas dan Wewenang DPRDMembentuk Perda bersama kepala daerah.Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan Perda tentang APBD.Mengawasi pelaksanaan kebijakan, Perda, dan APBD di daerah.Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian kepala daerah kepada pemerintah pusat.Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah.

Tapi sangat di sayangkan, yang mana Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, dinilai tidak paham dan tidak mengerti apa tugas dan pungsinya selaku Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun.

Saat di konfirmasikan oleh Awak Media ini melalui Via Pesan WhatsApp, Senin 10 Agustus Pukul 11,38 Wib, guna mempertanyakan tentang apa tanggapan dan tindak lanjut terkait dengan Putusan Mahkamah Agung RI, atas penolakan Kasasi yang diajukan oleh Bupati Sarolangun, yang putusan Mahkamah Agung tersebut, memperkuatkan Putusan PT.TUN.PLG, memerintahkan Bupati Sarolangun untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025, Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perumda TSB Kabupaten Sarolangun Atas nama MULYADI. SE.

Pesan teesebut sudah di masuk centang dua, namun Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Amhmad Jani tidak menjawab pesan tersebut, beliau pilih Bungkam dan Membisu .

Yang patut dipertanyakan, dimana Fungsi pengawasan dari anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, terkait dengan permasalahan ini, yang seharusnya DPRD Kabupaten Sarolangun, sebagai penampung aspirasi masyarakat dan bisa untuk meredamkan dan mencegah konflik sosial yang bakal terjadi ditengah – tengah masyarakat, namun berbeda dengan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, hanya pilih bungkam dan nembisu jika menanggapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. (Red).

“Runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap INSTITUSI POLRI karena tidak mencerminkan sebagai Penegak Hukum Perlindungan dan Pengayoman masyarakat.”

Sarolangun Jambi: Mediacakrabuana.id

Tujuh bulan Laporan masyarakat mandek di meja penyidik, RESERSE KRIMINAL, Unit TIPIDTER, POLRES Sarolangun.

Adapun kronologi nya yaitu, Pelapor (DM) melaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Sarolangun, terkait dengan tercemar nya sumur air bersih pelapor oleh limbah rumah tangga terlapor (JJ) yang juga beralamat di Tanjung Rambai RT 06, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

Untuk memastikan tercemar atau tidak nya sumur air bersih milik pelapor, pelapor meminta uji laboratorium ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, ternyata hasil uji laboratorium tersebut menerangkan bahwa sumur air bersih milik pelapor terdampak pencemaran limbah rumah tangga terlapor,

Hingga saat ini sumur air bersih milik pelapor tidak layak lagi untuk di konsumsi untuk kebutuhan masak dan air minum akibat tercemar limbah tersebut, pelapor terpaksa membeli air galon untuk masak dan minum.

Di karenakan bahwa permasalahan tersebut masuk dalam delik aduan, pelapor langsung melaporkan permasalahan tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Sarolangun,

Namun hingga saat ini laporan tersebut seolah – olah hilang dan tidak di tindak lanjuti oleh MUHAMAD DANU SAPUTRA selaku Penyidik Unit TIPIDTER yang dipimpin oleh IPDA GAGAH TEGAR DWITAMA. S.Tr.K selaku KANIT TIPIDTER POLRES SAROLANGUN.

Saat di hubungi oleh Pelapor (DM) melalui via Pesan WhatsApp, pelapor mempertanyakan, sudah sejauh mana proses tindak lanjut laporan saya ucap pelapor, Pesan teesebut sudah masuk, namun tidak di gubriskan nya.

Semenjak permasalahan tersebut di laporkan hingga saat ini laporan tersebut belum ada kejelasan nya, ironisnya lagi selama 7 Bulan ini baru dua kali pelapor menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, pertama tanggal 20 Maret 2026 dan SP2HP yang kedua tanggal 28 Afril 2026, pelapor akan segera layangkan surat resmi ke KASUBDIT PROPAM POLDA JAMBI,

Padahal pelapor (DM) sudah menyerahkan bukti hasil uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, dengan Nomor: 210/LHL2SRL/XII/2025 dan Nomor: 257/LHU/L2SRLXII/2025.
kepihak penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) POLRES Sarolangun Pada Pebruari 2026 lalu, namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ada kejelasan nya.

Berdasarkan Perkapolri No. 14/2011 polisi wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan pasal +1 Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 (Perkapolri No. 14/2011) tentang Kode Etik Profesi Polri, kewajiban polisi untuk menindaklanjuti laporan atau tidak menolak pengaduan masyarakat diatur secara tegas dalam Pasal 15 huruf a dan f, serta Pasal 10 huruf c dan Pasal 14 huruf a.Ringkasan Pasal Terkait Kewajiban dan Larangan:Pasal 15 (huruf a & f): Melarang anggota Polri menolak/mengabaikan laporan masyarakat dan mempersulit pelayanan.Pasal 14,
huruf a: Melarang pengabaian kepentingan pelapor/terlapor dalam penegakan hukum. Pasal 10
huruf c: Mewajibkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.

Halini tentu sangat berdampak pada institusi POLRI yang lagi hangat menjadi sorotan publik, pelapor (DM) meminta kepada Kepala Bidang KABID PROPAM POLDA JAMBI) untuk menindak oknum Polisi yang seperti ini, agar marwah KEPOLISIAN di Republik Indonesia, terutama di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini. (Red)

“Miris! Propam Polda Sumut dan Wasidik Ditreskrimum Diduga Permainkan Masyarakat Kecil Yang Mencari Keadilan”

Medan || Mediacakrabuana.id

Persadaan Putra Sembiring, seorang wartawan yang juga menjadi korban kasus pencurian di wilayah Pancur Batu, kembali menyuarakan kekecewaannya dan mempertanyakan jalannya penanganan laporan hukum yang diajarkannya. Hingga kini, laporannya belum mendapatkan kejelasan, bahkan seolah-olah hanya dipindah-pindah antar unit kepolisian tanpa penyelesaian yang nyata.

Bersama keluarganya, Persadaan mendatangi kantor Propam Polda Sumatera Utara dan Wasidik Ditreskrimum Polda Sumut pada Jumat, 7 Agustus 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk menanyakan perkembangan resmi dari laporan yang diajukan di Polrestabes Medan sejak 26 Februari 2026. Ia meminta perhatian serius dari Kapolda Sumut serta Kepala Bidang Propam agar kasusnya ditangani secara adil, transparan, dan sesuai jalur hukum.

“Saya awalnya adalah pelapor sekaligus korban pencurian. Namun nasib saya berbalik, justru saya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dituduh menganiaya pelaku pencurian. Lebih berat lagi, saya dituduh memeras kerabat pelaku pencurian sebesar Rp250 juta. Saya menegaskan, saya tidak pernah melakukan hal tersebut, tidak pernah meminta uang sejumlah itu, dan tidak tahu dari mana asal tuduhan ini,” ungkap Persadaan dengan nada kecewa.

Tuduhan pemerasan itu pertama kali diketahui Persadaan dari sebuah rekaman video yang tersebar luas di masyarakat. Ia menantang pihak yang menuduh untuk membuktikan semua tuduhan tersebut secara sah dan terbuka dalam proses pemeriksaan hukum. “Jika memang ada bukti nyata, silakan tunjukkan dan buktikan di jalur hukum yang benar. Jangan hanya menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas,” tambahnya.

Secara administrasi hukum, laporan Persadaan tercatat resmi dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polrestabes Medan dengan nomor LP/B/862/II/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 26 Februari 2026. Isi laporan mengajukan dugaan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang membuat Persadaan semakin bingung dan merasakan ketidakadilan adalah perpindahan laporan yang tidak menentu. “Laporan saya seolah-olah hanya dioper sana-sini seperti bola sepak. Awalnya saya melaporkan langsung ke Polrestabes Medan, beberapa bulan kemudian dipindahkan ke Polsek Pancur Batu, lalu dikembalikan lagi ke Polrestabes Medan. Sampai hari ini tidak ada penjelasan yang jelas, tidak ada kabar perkembangan kasus,” keluhnya.

Upaya menempuh jalur pengaduan internal kepolisian pun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Sejak mengajukan pengaduan melalui aplikasi layanan Propam pada 11 Mei 2026, Persadaan mengalami lingkaran setan yang melelahkan. Pengaduan dialihkan ke Propam Polda Sumut, saat bertemu petugas ia disuruh datang ke Wasidik Ditreskrimum karena sudah dialihkan ke unit tersebut. Namun dari Wasidik ia kembali disuruh kembali ke Propam.

“Saya datang kembali ke Propam hari ini untuk menanyakan kejelasan, namun jawaban yang saya terima hanya diminta kembali pada hari Senin, 10 Agustus 2026. Belum ada jawaban pasti, belum ada kepastian penanganan,” tambahnya.

Persadaan berharap pimpinan kepolisian wilayah Sumatera Utara segera turun tangan, meninjau kembali proses penanganan kasus ini, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan pelayanan yang bertanggung jawab, tanpa ada perlakuan yang seolah-olah memainkan waktu dan hak masyarakat pencari keadilan”.

Laporan (S Hadi Purba Tambak)

“KETUA UMUM DPP Badan Hukum INVESTIGATION CRIME CORRUPTION REPUBLIK INDONESIA (ICC-RI) menanggapi pernyataan Pengacara Bupati Sarolangun Erick Abdullah. S.Ag. di beberapa Media Online Lokal, Terkesan Arogan.”

Jambi: Mediacakrabuana.id

Terkait dengan Amar putusan Mahkamah Agung RI Senin 27 Juli 2026 dengan Amar Putusan nya nomor: 178 K/TUN/2026 menolak memori kasasi yang diajukan Bupati Sarolangun melalui Kuasa Hukum nya ERICK ABDULLAH. S.Ag, tetap memperkuatkan Putusan PT.TUN.PLG Nomor: 61/B/2025/PT.TUN.PLG, telah membatalkan Putusan PTUN Jambi Nomor: 10/G/2025/PTUN JBI.

MENGADILI:
1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan PTUN Jambi Nomor:10/G/2025/PTUN JBI.

MENGADILI SENDIRI:
EKSEPSI:
Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi II Tidak di terima atau ditolak.

Pokok Perkara:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Sarolangun tentang Penetapan dan Pengangkatan Direktur PerumdaTSB Kabupaten Sarolangun atas nama MULYADI. SE, Tanggal 6 Mei 2025.
3. Mewujudkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025, Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perumda TSB Kabupaten Sarolangun Atas nama MULYADI. SE.

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya Perkara Pada kedua tingkat yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00

Hal ini tidak ada lagi yang perlu di bantahan oleh Pengacara Bupati Sarolangun Erick Abdullah. S.Ag, semuanya sudah jelas, seharusnya nya seorang Pengacara yang telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat, tentu nya harus lebih cerdas dan memahami Peraturan dan Undang – undang, jangan lah memberikan penjelasan Hukum yang keliru dan sesat untuk disajikan pada publik.

Pengacara Bupati Sarolangun juga menyinggung soal lampiran Keputusan dari Mahkamah Agung RI, yang menjadi penghalang untuk Bupati Sarolangun mengekspresikan MULYADI. SE, dari Direktur Perumda TSB, Kabupaten Sarolangun, agar saudara Pengacara Bupati Sarolangun Erick Abdullah. S.Ag lebih paham dan mengerti lihatlah penjelasan di bawah ini:

Bahwa amar putusan kasasi perdata dari Mahkamah Agung bersifat wajib, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap bagi para pihak yang bersengketa sejak putusan tersebut dijatuhkan.

Sifat dan Kekuatan Hukum
Mengikat langsung: Para pihak yang berperkara wajib mematuhi isi amar putusan tersebut.

Berkekuatan hukum tetap: Putusan kasasi menutup upaya hukum biasa, sehingga sengketa di tingkat peradilan umum telah selesai.

Tanpa tawar – menawar: Pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) yang memutus perkara awal wajib melaksanakan isi putusan jika ada perintah eksekusi.

Jenis Amar Putusan Kasasi
Tolak: Permohonan kasasi ditolak, putusan pengadilan di bawahnya (pengadilan tinggi/pengadilan negeri) tetap berlaku.

Kabul: Permohonan kasasi diterima, putusan pengadilan sebelumnya dibatalkan, dan Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri atau memerintahkan perbaikan.

Putusan kasasi perdata dari Mahkamah Agung secara otomatis sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan bersifat final, sehingga langsung dapat dijadikan dasar untuk dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri jika pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.

Namun, apakah harus menunggu putusan kasasi turun untuk bisa dieksekusi? Tidak selalu, karena ada pengecualian dalam hukum acara perdata.

Syarat Umum Eksekusi Putusan
Berkekuatan Hukum Tetap: Secara umum, eksekusi baru bisa dijalankan jika suatu putusan telah inkracht (baik putusan tingkat pertama/banding yang tidak kasasi, maupun putusan kasasi itu sendiri).

Bersifat Menghukum (Condemnatoir): Amar putusan harus mengandung unsur penghukuman (misalnya menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang atau mengosongkan tanah/bangunan), bukan sekadar menyatakan hak (declaratoir) atau menciptakan status hukum baru (constitutief).

Pengecualian: Eksekusi Tanpa Menunggu Kasasi
Dalam kondisi tertentu, putusan perdata bahkan bisa dieksekusi meskipun belum berkekuatan hukum tetap atau masih dalam proses upaya hukum:

Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar bij vooraad): Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, hakim di pengadilan tingkat pertama dapat menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding atau kasasi.
Putusan Provisi: Putusan sela yang bersifat mendahului putusan pokok perkara dan bersifat mendesak untuk dijalankan segera.

Jika Anda sedang menghadapi situasi ini, beri tahu saya:
Namun, Mahkamah Agung pernah menegaskan bahwa petikan putusan yang berisi amar putusan sudah dapat dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi jika salinan resmi lengkap belum turun.

Ketentuan Hukum dan Praktik Eksekusi
Dasar Normatif Salinan: Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa berdasarkan salinan putusan.

Posisi Petikan Putusan: Berdasarkan kebijakan administrasi dan penegasan Mahkamah Agung, petikan putusan yang memuat amar/diktum hakim sudah sah dipakai sebagai dasar awal eksekusi agar tidak terjadi penundaan berlarut-larut.

Kendala Praktis: Dalam praktiknya, aparat penegak hukum atau terpidana sering kali memilih menunggu dokumen lengkap atau salinan resmi demi kepastian hukum penuh sebelum eksekusi benar-benar dijalankan, pungkas DARMAWAN,

“Polsek Sungai Rotan Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor, Seorang Residivis Diamankan”

MUARA ENIM – MEDIACAKRABUANA.ID

Jajaran Polsek Sungai Rotan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Petar Dalam, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pelaku.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Sungai Rotan IPTU Suhendri, S.Kom., menyampaikan bahwa tersangka yang diamankan berinisial YH alias AD (23), warga Desa Petar Dalam, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Yang bersangkutan diketahui merupakan seorang residivis.

Peristiwa pencurian tersebut di Dusun III, Desa Petar Dalam, Kecamatan Sungai Rotan. Saat kejadian, sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih milik korban diparkir di dekat rumah tetangganya yang berada di depan rumah korban, Jumat (3/8/26) sekitar pukul 23.00 WIB,

Korban kemudian mendengar suara kunci sepeda motor dan keluar rumah. Saat itu, korban melihat seseorang yang diduga pelaku membawa sepeda motor miliknya. Korban bersama sejumlah saksi kemudian melakukan pengejaran. Dalam upaya melarikan diri, pelaku meninggalkan sepeda motor tersebut di sebuah kebun pisang yang berada di sekitar Sungai Lematang.

Setelah sepeda motor ditemukan, sejumlah saksi melakukan pengintaian untuk mengetahui pihak yang akan mengambil kendaraan tersebut. Tidak lama kemudian, saksi melihat dua orang datang menghampiri sepeda motor yang ditinggalkan. Para saksi kemudian melakukan pengejaran, namun kedua orang tersebut berhasil melarikan diri.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang ditaksir sekitar Rp9 juta. Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Kapolsek Sungai Rotan menjelaskan, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, Unit Reskrim Polsek Sungai Rotan memperoleh informasi keberadaan salah satu terduga pelaku di rumah saudaranya di Desa Kemang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan informasi tersebut, Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim AIPTU Heri Defriansyah bersama personel untuk melakukan penangkapan, Kamis (6/8/26) dini hari.
Petugas berhasil mengamankan YH alias AD yang diketahui bersembunyi di dalam kasur di rumah saudaranya.

Saat diamankan, terduga pelaku tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya, yang bersangkutan dibawa ke Polsek Sungai Rotan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

“Terhadap tersangka saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga akan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi dan tersangka, serta melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kapolsek Sungai Rotan.

Kapolsek Sungai Rotan menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pengungkapan tindak pidana serta mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana.

( Redaksi)

“DPC XTC SEXYROAD KABUPATEN BEKASI “GRUDUK” PEMKAB! DESAK PLT BUPATI COPOT KEPALA DLH DONI SIRAIT”

BEKASI || MEDIACAKRABUANA.ID

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat, Jumat (7/8/2026), digruduk massa DPC XTC SEXYROAD Indonesia Kabupaten Bekasi.

Aksi tersebut langsung dikomandoi Ketua DPC XTC SEXYROAD Kabupaten Bekasi, Gilang Kardinan .
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Massa mendesak Plt Bupati Bekasi segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Doni Siraitb dari jabatannya.

Mereka menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi selama ini sangat buruk dan perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Yang menjadi sorotan bukan hanya soal kinerja lingkungan, tetapi juga transparansi pengelolaan anggaran.
Salah satu yang dipersoalkan adalah Belanja BBM Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025, yang disebut menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

DPC XTC SEXYROAD Kabupaten Bekasi meminta Plt Bupati tidak tutup mata dan segera mengambil langkah tegas.
Jangan sampai jabatan hanya dipertahankan, sementara persoalan lingkungan dan pengelolaan anggaran terus menjadi sorotan.

Kini publik menunggu sikap tegas Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Apakah Plt Bupati akan mendengar tuntutan masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap Kepala DLH?
Atau justru persoalan ini akan kembali mengendap tanpa kejelasan?

DELTA NEWS TV Menyiarkan Dari Bekasi

( Tim/Red)

“PEMERHATI HUKUM ANGKAT BICARA DESAK KAPOLRI USUT TUNTAS DAN TRANSPARAN KEMATIAN MANTAN ISTRI POLISI DI MEDAN”

Medan – Mediacakrabuana.id

Keluarga almarhum W, yang merupakan mantan istri Brigadir I, resmi melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Laporan tersebut dibuat dugaan pihak keluarga menemukan sejumlah kejanggalan pada kondisi jenazah korban saat dipulangkan ke rumah duka.

Menanggapi hal Tersebut Praktisi Hukum yang biasanya di panggil Alvin mengatakan Desak Percepatan Penanganan Kasus Dugaan kematian seorang Perempuan merupakan mantan istri Oknum Polisi. Minggu 9/8/2026

“Sangat Prihatin, yang terjadi saat ini di Kota Medan belum di tangkap diduga pelaku berinisial I dalam dugaan tindak pidana pembunuhan yang berinisial WLG.

Ia menambahkan proses hukum atas peristiwa tersebut harus berjalan secara cepat, adil, dan transparan agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Peristiwa ini juga harus menjadi pembelajaran bahwa setiap dugaan tindak pidana harus dicegah dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Alvin juga meminta penyidik menangani perkara dugaan Tindak Pidana Pembunuhan ini secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa membedakan siapa pun yang terlibat, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujarnya

Laporan tersebut secara langsung diajukan oleh ayah korban, Sanalui Gowasa, yang didampingi kuasa hukumnya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut Sementara, Polda Sumut menerima surat laporan tersebut dengan nomor registrasi LP/B/1286/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA terkait dugaan tindak pidana pembunuhan beberapa hari yang lalu.

“Kami berharap dengan terbitnya laporan tersebut, penyidik dapat mengungkap secara terang apa yang sebenarnya terjadi terhadap almarhum W. Harapan kami, kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan keadilan dapat diberikan kepada kedua orang tua korban serta seluruh keluarga besar,” jelasnya. (S.hadi Purba/Al)

“Rajawali Purwakarta Imbau Seluruh Wartawan Di Purwakarta Tetap Teguh Dan Bersatu Menghadapi Intimidasi”

PURWAKARTA, JABAR — MEDIACAKRABUANA.ID

08 AGUSTUS 2026 Dugaan intimidasi yang dialami seorang wartawan saat mendatangi kantor PT Sinarmas Multifinance di Purwakarta untuk mendampingi warga yang bermasalah dengan penarikan kendaraan, menjadi sorotan tajam sekaligus kecaman keras dari Dewan Pimpinan Daerah Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPD RAJAWALI) Kabupaten Purwakarta. Perlakuan kasar berupa makian, usiran, hingga ajakan berkelahi yang diduga dilakukan oknum penagih utang (debt collector) sangat disayangkan dan dinilai mencederai kebebasan pers serta hak perlindungan konsumen.

Peristiwa bermula ketika seorang warga meminta pendampingan kepada awak media terkait dugaan penarikan kendaraan secara sepihak oleh tim penagih yang dikenal dengan sebutan “Mata Elang”. Dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi, dan mediasi, wartawan bernama M. Sulaeman kemudian mendatangi kantor perusahaan pembiayaan tersebut pada Senin (20/7/2026). Namun alih-alih menerima penjelasan, ia justru disambut dengan makian kasar, diusir, dan diajak berkelahi oleh salah satu oknum tim penagih. Hingga saat ini, pihak perusahaan belum memberikan klarifikasi resmi.

Merespons peristiwa tersebut, Sekretaris DPD RAJAWALI Kabupaten Purwakarta, Edi Tanam Purwana, menyampaikan pernyataan sikap tegas sekaligus desakan kepada aparat penegak hukum dan instansi berwenang:

“Kami mengecam keras dugaan intimidasi yang dialami rekan wartawan M. Sulaeman saat menjalankan tugas pendampingan warga. Tindakan memaki, mengusir, hingga mengajak berkelahi adalah perbuatan yang tidak beradab sekaligus melanggar hukum. Wartawan datang bukan untuk mencari masalah, melainkan menjalankan fungsi sosial dan pencarian kebenaran atas keluhan warga konsumen. Jika perusahaan merasa tidak benar, jalur hak jawab sudah tersedia. Tetapi mengintimidasi wartawan adalah pelanggaran berat terhadap kebebasan pers. Kami mendesak Kepolisian segera mengusut peristiwa ini, memanggil pihak-pihak terkait, dan memproses pelaku sesuai hukum. Selain itu, kami juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindag) Purwakarta segera melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi tegas kepada PT Sinarmas Multifinance karena diduga memberi kuasa kepada oknum penagih yang bersikap arogan dan melanggar norma perlindungan konsumen,” tegas Edi Tanam Purwana di Purwakarta, Sabtu (8/8/2026).

⚖️ DASAR HUKUM YANG DIRUJUK DPD RAJAWALI PURWAKARTA

Dalam sorotan hukumnya, Sekretaris Edi Tanam Purwana merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
– Pasal 4 ayat (2): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
– Pasal 7 ayat (1): Wartawan mempunyai hak menolak dan melarang segala bentuk tekanan dan penyensoran dalam menjalankan profesinya.
– Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik, dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Makian, ancaman, dan pengusiran terhadap wartawan yang sedang bertugas masuk dalam kategori penghambatan tugas jurnalistik.
2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
– Pasal 4 huruf a: Hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan saat menggunakan jasa — termasuk saat menyelesaikan sengketa pembiayaan.
– Pasal 7 huruf a: Kewajiban pelaku usaha memperlakukan konsumen dengan baik dan jujur, tidak diskriminatif, dan tidak menggunakan kekerasan atau ancaman.
– Pasal 26 ayat (1): Pelaku usaha dilarang menggunakan cara-cara perlakuan yang merendahkan martabat, mengancam, atau menggunakan kekerasan terhadap konsumen dalam menjalankan usahanya.
3. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
– OJK berwenang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan termasuk perusahaan pembiayaan, serta memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
4. Peraturan OJK & Ketentuan Penagihan Perusahaan Pembiayaan
– Setiap penagihan utang oleh perusahaan pembiayaan wajib dilakukan secara sopan, beradab, tidak menggunakan kekerasan, tidak mengancam, tidak memaki, dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Pemberian kuasa kepada penagih yang bersikap kasar menjadikan perusahaan pemberi kuasa ikut bertanggung jawab secara hukum.
5. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
– Pasal 312: Menghina atau memaki seseorang di hadapan umum dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan.
– Pasal 313: Mengancam seseorang dengan perbuatan melanggar hukum dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun.
– Pasal 408: Mengganggu ketenteraman di kediaman atau tempat kerja orang lain dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.
6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
– Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindag) berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen di wilayah kabupaten/kota.

📢 HIMBAUAN KEPADA SELURUH WARTAWAN DI PURWAKARTA

Edi Tanam Purwana juga menyampaikan pesan khusus kepada seluruh rekan wartawan di Purwakarta:

“Kepada seluruh rekan wartawan di Purwakarta, peristiwa ini menjadi pengingat sekaligus pembelajaran. Tetaplah bersatu, teguh pendirian, dan jangan gentar menjalankan tugas jurnalistik. Kebebasan pers adalah hak konstitusional yang wajib dijaga bersama. Jika salah satu dari kita diintimidasi, maka itu adalah intimidasi bagi seluruh insan pers. RAJAWALI Purwakarta akan terus berdiri di belakang rekan-rekan wartawan, memberikan dukungan moril maupun hukum apabila ada pihak yang berusaha membungkam kebenaran dengan ancaman atau kekerasan. Tetap profesional, tetap berpegang pada fakta, dan jalur hukum tetap menjadi jalan utama,” himbaunya.

📢 PENUTUP & DESAKAN

Edi Tanam Purwana menegaskan DPD RAJAWALI Purwakarta mendesak langkah tegas dan menyeluruh:

“Kami mendesak tiga hal sekaligus: pertama, Kepolisian segera periksa pihak-pihak terkait dan proses pelaku intimidasi sesuai UU Pers dan KUHP. Kedua, OJK segera lakukan audit dan beri sanksi tegas kepada PT Sinarmas Multifinance karena diduga menempatkan penagih yang tidak beretika dan melanggar aturan perlindungan konsumen. Ketiga, Disperindag Purwakarta ikut turun tangan menindaklanjuti pelanggaran perlindungan konsumen yang terjadi. Jangan biarkan praktik penagihan kasar dan intimidasi terhadap pengawas publik terus berulang. Penagihan boleh dilakukan, tetapi harus sopan, beradab, dan tidak melanggar hukum. RAJAWALI Purwakarta akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” pungkasnya.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)