“Massa Hotma Dukung Mantan Jampidsus Karena Pernah Menyelamatkan Kerugian Negara Sekitar Rp 430 Triliun”

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

Massa yang tergabung dalam Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (Hotma) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jl. Jendral AH Nasution Medan, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Selasa (21/7).
Dalam salah satu tuntutanya, massa Hotma mendukung pernyataan, Hotman Paris Hutapea sebagai Tim Kuasa Hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah yang belakangan viral di media sosial (Medsos).

“Bahwa pernyataan Hotman Paris Hutapea ada benarnya yang menyebut tersangka FA sebagai kebanggaan Presiden. Karena pada saat beliau menjabat Jampidsus dan Satgas PKH, berhasil mengungkap kasus korupsi kurang lebih senilai Rp 430 triliun,”ungkap Kordinator Aksi, Famati Gulo, SH, MH pada wartawan, Selasa (21/7).

Lebih jauh dikatakan, meskipun kini, FA telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus Korupsi dan TPPU dan telah disita barang bukti emas dan uang tunai di dalam brankas, sekali lagi, Hotma mendukung pernyataan Tim Pengacara, Hotman Paris Hutapea yang mengatakan agar FA diberikan penghargaan dan keistimewaan terhadap penanganan perkara FA, karena FA merupakan kebanggaan bapak presiden.

Diakhir pernyataannya, Famati berharap Kejaksaan Agung dapat mempertimbangkan berbagai saran dan masukan yang disampaikan Hotman Paris dalam membela kliennya, sebagaimana yang telah menjadi perhatian publik dan viral di media sosial.

Pantauan wartawan, massa aksi yang diterima Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Rizaldi, S.H., M.H. dan perwakilan Kejatisu, Maria Magdalena Sembiring. Usai berorasi masa juga memberikan selebaran pernyataan sikap/dukungan agar nantinya disampaikan ke Kajatisu. *(Tim)*

“Hadysa Prana: Etika dan Hukum Harus Dijunjung, Tak Ada yang Kebal Meski Punya Nama Besar”

JAKARTA — MEDIACAKRABUANA.ID

21 JULI 2026 Tindakan dan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan yang dilontarkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi sorotan tajam sekaligus penegasan sikap tegas dari Dewan Pengurus Nasional Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPN RAJAWALI). Hal ini muncul menyusul laporan resmi yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ke Polda Metro Jaya pada 20 Juli 2026 terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Agung pada 17 Juli 2026.

Saat mendampingi tersangka korupsi Febrie Adriansyah, Hotman Paris dilaporkan melontarkan kalimat yang menyakiti dan merendahkan wartawan yang sedang menjalankan tugas meliput, di antaranya ucapan: “Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak?” Ucapan tersebut terekam jelas dan menyebar luas di berbagai media sosial, memicu kemarahan serta penyesalan luas dari kalangan insan pers dan masyarakat umum.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum DPN RAJAWALI, Hadysa Prana, menyampaikan pernyataan sikap resmi yang tegas:

“Kami sangat prihatin dan mengutuk keras pernyataan serta sikap yang diperlihatkan Hotman Paris Hutapea. Profesi wartawan adalah pilar keempat demokrasi yang dilindungi undang-undang. Menghina, merendahkan, atau mempertanyakan kewarasan serta kemampuan intelektual wartawan di muka umum bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan serangan langsung terhadap hak rakyat untuk mengetahui kebenaran dan martabat profesi jurnalistik,” tegas Hadysa Prana di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Hadysa menambahkan, meski Hotman Paris telah menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial hingga kepada Presiden Prabowo Subianto, hal itu tidak serta-merta menghapus konsekuensi hukum yang sudah berjalan. Luka yang ditimbulkan telah dirasakan oleh seluruh keluarga besar pers di Indonesia.

“Kami mengapresiasi langkah cepat PWI Pusat yang telah melaporkan peristiwa ini ke kepolisian dengan nomor LP/B/5291/SPKT/POLDA METRO JAYA. Kami juga sejalan dengan sikap Dewan Pers yang menyesalkan pernyataan tersebut. Permintaan maaf adalah hal baik, namun hukum harus tetap berjalan secara adil dan transparan. Tidak ada satu pun orang yang kebal hukum, sekalipun ia memiliki nama besar, harta melimpah, atau jabatan terhormat,” tambahnya.

⚖️ DASAR HUKUM YANG DIRUJUK DPN RAJAWALI

Sikap ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat:

1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers:
– Pasal 8: Wartawan dalam melaksanakan profesinya mendapat perlindungan hukum.
– Pasal 18 Ayat (1): Barang siapa secara melawan hukum menghalangi, menghambat, atau merendahkan wartawan dalam menjalankan tugasnya dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
2. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru):
– Pasal 242: Penghinaan terhadap golongan atau kelompok penduduk tertentu terancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal Rp200 juta.
– Pasal 481: Penghinaan terhadap orang lain di muka umum diancam sanksi pidana.
3. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE: Ancaman pidana bagi penyebaran ucapan yang merendahkan atau mencemarkan nama baik melalui media elektronik.

📢 PENUTUP & KOMITMEN PENGAWASAN

Hadysa Prana menegaskan, wartawan datang bukan untuk mencari musuh, melainkan membawa hak rakyat. Banyak wartawan mempertaruhkan nyawa, keselamatan, dan masa depan keluarga hanya demi mengungkap fakta yang benar.

“Jika profesi ini bisa dihina begitu saja di depan kamera oleh mereka yang seharusnya paham hukum, maka demokrasi kita sedang terluka. DPN RAJAWALI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendampingi rekan-rekan wartawan agar marwah pers senantiasa terjaga. Kami mendesak aparat penegak hukum memproses perkara ini secara objektif, tuntas, dan tidak memihak siapa pun,” pungkas Ketua Umum DPN RAJAWALI ini.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Publisher : Istimewa

“BPBD Purwakarta Gelar Edukasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana untuk Warga Desa Cikeris”

_Purwakarta_  Jabar || Mediacakrabuana.id

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi mitigasi serta kesiapsiagaan bencana kepada warga Desa Cikeris. Kec Bojong Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menghadapi potensi bencana dan memperkuat budaya sadar bencana di tingkat desa.

“BPBD Purwakarta Edukasi Warga Cikeris Tentang Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta` menggelar Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Daerah Rawan Bencana Tahun 2026` di Aula Desa Cikeris, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta`.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Cikeris Dasep Sopadi, S.H.`, unsur `BPBD Kabupaten Purwakarta`, perangkat desa, `relawan kebencanaan`, `mahasiswa`, `tokoh masyarakat`, serta warga `Desa Cikeris`.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat` dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Purwakarta`.

Materi yang disampaikan meliputi upaya mitigasi bencana, langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana`, hingga pentingnya peran aktif masyarakat` dalam mengurangi risiko bencana.

Kegiatan KIE` merupakan bagian dari upaya`BPBD` untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Kepala Desa Cikeris, Dasep Sopadi, S.H.`,menyampaikan apresiasi kepada `BPBD Kabupaten Purwakarta` atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, edukasi kebencanaan sangat penting karena kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor utama` dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat Desa Cikeris` semakin memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana, sehingga tercipta masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana,” ujarnya.

Acara berlangsung antusias. Para peserta mengikuti sesi penyampaian materi dan diskusi`, serta ditutup dengan foto bersama` sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat` dalam mewujudkan Desa Cikeris yang lebih tangguh terhadap bencana`.

(Red/ Tslm)

“Iwan Gunawan SH: Proses Hukum Harus Transparan, MAUNG Pusat Dukung Penuh Penindakan Kasus Pesparawi:”

Melawi, Kalbar — Mediacakrabuana.id

20 Juli 2026 Langkah Kejaksaan Negeri Sintang yang membidik tiga orang calon tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan Pekan Seni dan Paduan Suara Rohani (Pesparawi) Kabupaten Melawi tahun anggaran 2023, mendapat apresiasi sekaligus sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (DPP LSM MAUNG).

Informasi perkembangan penanganan perkara ini menjadi perhatian serius organisasi pengawas kebijakan publik tersebut, mengingat anggaran yang diduga diselewengkan berasal dari uang negara yang seharusnya digunakan untuk memajukan kegiatan seni, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat luas.

Merespons hal tersebut, Kepala Divisi Hukum DPP LSM MAUNG, Iwan Gunawan, S.H., menyampaikan pernyataan sikap tegas:

“Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Kejari Sintang yang terus menggali fakta dan menetapkan tiga calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Pesparawi Melawi tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kasus yang boleh diredam, apapun bentuk kegiatannya. Uang rakyat yang dialokasikan untuk kegiatan bernilai luhur seperti seni dan keagamaan justru harus dijaga kemurniannya, bukan dijadikan ladang mengambil keuntungan pribadi,” tegas Iwan Gunawan. Senin (20/07/26).

Ia menegaskan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan apapun, termasuk Pesparawi, adalah pelanggaran serius yang mencederai amanah publik dan merugikan keuangan negara.

“Kami meminta Kejari Sintang segera melengkapi berkas perkara, menetapkan status hukum ketiga calon tersangka tersebut, dan menuntaskan proses hukum sampai tuntas tanpa pandang bulu, tanpa hambatan, dan tanpa intervensi pihak manapun. Jangan biarkan kasus ini berhenti di tengah jalan atau meredup tanpa hasil yang jelas,” tambahnya.

⚖️ DASAR HUKUM YANG DIRUJUK DPP LSM MAUNG

Penanganan kasus ini didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
– Pasal 2 Ayat (1): Setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
– Pasal 12 huruf e: Setiap penyelenggara negara yang menerima janji atau pemberian terkait wewenangnya diancam pidana yang sama.
2. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
– Pasal 422: Penyalahgunaan wewenang pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan negara terancam pidana penjara paling lama 7 tahun.
– Pasal 55 & 56: Mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku utama, penyerta, maupun pihak yang membantu terjadinya tindak pidana.
3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Menegaskan setiap pengelolaan keuangan negara harus tertib, taat aturan, efisien, efektif, transparan, dan penuh tanggung jawab.

📢 DESAKAN AGAR PROSES BERJALAN TERBUKA & TRANSPARAN

Lebih lanjut, Iwan Gunawan menegaskan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan penanganan perkara ini:

“Kami secara tegas mendesak Kejari Sintang untuk mengusut tuntas kasus ini secara terbuka, transparan, dan akuntabel kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui kronologi lengkap kejadian, besaran kerugian negara, aliran dana, serta siapa saja pihak-pihak lain yang mungkin terlibat di balik ketiga calon tersangka tersebut. Jangan biarkan proses hukum ini berjalan tertutup atau penuh keraguan, karena keterbukaan adalah kunci kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Segala perkembangan penting harus disampaikan secara berkala dan jelas, tanpa ada informasi yang disembunyikan,” tegasnya menambahkan desakan resmi.

Iwan Gunawan menegaskan DPP LSM MAUNG akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini secara ketat hingga tuntas.

“Kasus ini menjadi bukti bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja, bahkan pada kegiatan yang terkesan suci dan mulia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus tetap tegas dan konsisten. DPP LSM MAUNG berkomitmen mengawal perkara ini sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan. Keadilan harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan martabat lembaga penegak hukum,” pungkas Iwan mengakhiri.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG
Ket Foto : Istimewa

Bupati Purwakarta *Saepul Bahri Binzein – Om Zein* Turut Hadir Dan Melepas Peserta Jalan Sehat.

Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.id

Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggelar *Gerakan Masyarakat Aktif dan Bugar – BUGAR* di kawasan *Situ Beuleud*, Minggu 19 Juli 2026.

Sejak pagi hari, ribuan warga dari berbagai usia dan kecamatan memadati area Situ Beuleud. Kegiatan diawali dengan senam bersama, jalan sehat, dan berbagai lomba rakyat. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai acara.

Bupati Purwakarta *Saepul Bahri Binzein – Om Zein* turut hadir dan melepas peserta jalan sehat. Dalam sambutannya, Om Zein mengajak masyarakat menjadikan hidup sehat sebagai budaya.

*”BUGAR ini bukan cuma senam atau jalan sehat. Ini gerakan kita bersama untuk membuat masyarakat Purwakarta aktif, sehat, dan produktif. Badan sehat, pikiran sehat, Purwakarta pun maju,”* tegas Om Zein.

“Saya titip, mari kita jaga Situ Beuleud ini. Jadikan tempat olahraga, tempat silaturahmi, dan tempat kita menikmati alam Purwakarta,”* tambahnya.

Selain olahraga, kegiatan BUGAR juga diramaikan dengan bazar UMKM lokal dan pemeriksaan kesehatan gratis. Warga tampak antusias mengikuti setiap rangkaian acara.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap Gerakan BUGAR bisa dilaksanakan rutin setiap bulan di berbagai titik, agar budaya hidup sehat benar-benar mengakar di masyarakat

“Mengajak Semua lapisan masyarakat: dari anak sekolah, pekerja, lansia, sampai di tingkat desa/kelurahan.dan kantor pemerintah daerah. Untuk semagat menghujudkan SDM Indonesia yang sehat produktif dan bugar menuju indonesia Emas

( Red / Tslm )

“UCAPAN TERIMA KASIH DAN PERNYATAAN KOMITMEN”

Bitung – Mediacakrabuana.id

19 – 07 – 2026 , Sulawesi Utara , Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan kepada saya.

Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum DMBI Nusantara, Tonaas Wangko Bapak Jmaesa G., serta Ketua DMBI Sulawesi Utara, Tonaas Bapak Benny Kawung, yang telah memberikan mandat dan kepercayaan kepada saya, Tuama Muda Michaellz Hontong (Kello), untuk mengemban amanah sebagai Panglima DMBI Kota Bitung .
Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, saya menyatakan siap, patuh, dan taat kepada aturan organisasi serta akan menjalankan setiap tugas dan amanah dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan sepenuh hati demi kemajuan DMBI serta persatuan masyarakat.
Saya juga

berkomitmen untuk terus menjaga, merawat, dan melestarikan Tanah Toar Lumimuut, menjaga keluhuran adat istiadat, melestarikan budaya Minahasa, serta turut memelihara kelestarian alam sebagai warisan yang harus dijaga bagi generasi yang akan datang .
Sebagaimana pesan para Tonaas dan para pemimpin Ormas Adat Minahasa, marilah kita senantiasa menjunjung tinggi nilai persaudaraan, saling menghormati, menjaga persatuan, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan demi terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis.

Nilai luhur yang diwariskan para leluhur Minahasa mengajarkan bahwa manusia hidup untuk saling memanusiakan sesama. Semangat “Sitou Timou Tumou Tou” hendaknya menjadi pedoman dalam membangun kebersamaan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga kehormatan adat dan budaya Minahasa.
Sebagai Panglima DMBI Kota Bitung, saya juga siap menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sulawesi Utara. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, mari kita ciptakan daerah yang aman, damai, sejuk, dan harmonis.
Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua dalam mengemban tugas demi kemajuan organisasi, masyarakat, bangsa, dan tanah leluhur yang kita cintai.
Salam Adat DMBI Nusantara.
Sitou Timou Tumou Tou.
Torang Samua Basudara.
Salam Lestari Budaya Minahasa.

(*TimRed*)

“Tanggapi Pernyataan Kontroversial, Ketua Umum IWO Indonesia Akan Kirimkan Surat dan Siap Temui Hotman Paris”

​JAKARTA, MEDIACAKRABUANA.ID

19 Juli 2026 – Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia melalui Ketua Umumnya menyatakan sikap tegas menanggapi pernyataan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan profesi wartawan dalam sebuah video yang beredar luas di publik.

​Ketua Umum IWO Indonesia Dr. NR. Icang Rahardian, SH., S.Akun., MH., M.Pd menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah mencederai marwah serta integritas insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat. Sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi persoalan ini, IWO Indonesia akan melayangkan surat permohonan audiensi atau pertemuan langsung kepada Hotman Paris Hutapea.

​“Surat akan kami layangkan besok hari Senin. Kami ingin mendengarkan klarifikasi langsung dari Bapak Hotman Paris terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung rekan-rekan wartawan,” ujar Ketua Umum IWO Indonesia.

​Langkah ini diambil sebagai upaya persuasif guna membangun ruang dialog yang sehat dan mencari penyelesaian atas kesalahpahaman yang terjadi, sekaligus menegaskan pentingnya etika berkomunikasi dan saling menghargai antarkalangan profesi.

​IWO Indonesia berharap pertemuan ini nantinya dapat menjadi momentum untuk memperjelas duduk perkara dan memberikan edukasi publik mengenai posisi pers dalam kerangka hukum dan demokrasi di Indonesia.

Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) merupakan organisasi profesi jurnalis yang berkomitmen dalam menjaga kualitas jurnalistik, memperjuangkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya di seluruh Indonesia. (Red)

“LEMBAGA ADAT KERAJAAN GOWA KELUARKAN HIMBAUAN: SERUKAN NETRALITAS ADAT DAN DORONG PENCABUTAN PERDA LAD 2016”

Sungguminasa, Mediacakrabuana.id

18 Juli 2026 – Lembaga Adat Kerajaan Gowa secara resmi mengeluarkan himbauan kepada seluruh komponen masyarakat adat untuk menjaga kehormatan, netralitas, serta marwah Kerajaan Gowa di tengah dinamika yang berkembang di Kabupaten Gowa. Pernyataan tersebut disampaikan melalui mandat Putra Mahkota Kerajaan Gowa sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan keluarga besar adat dan melestarikan warisan budaya leluhur.

Dalam himbauan tersebut ditegaskan bahwa Lembaga Adat Kerajaan Gowa merupakan lembaga adat yang diwariskan oleh Almarhum Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaengta Lembang Parang Sultan Malikussaid II Batara Gowa III, yang disebut sebagai Sombayya ri Gowa ke-38 dan diakui oleh masyarakat adat.

Lembaga Adat Kerajaan Gowa juga mengimbau seluruh elemen masyarakat adat agar tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis yang berpotensi memecah belah persatuan. Himbauan itu secara khusus ditujukan kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan kelompok adat namun diduga melakukan intervensi politik, menyampaikan narasi provokatif, maupun bertindak di luar instruksi Putra Mahkota Kerajaan Gowa.

Dalam pernyataannya, Putra Mahkota Kerajaan Gowa menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga marwah, persatuan keluarga besar Kerajaan Gowa, serta mempertahankan netralitas lembaga adat dari kepentingan politik.

Selain menyerukan persatuan, Lembaga Adat Kerajaan Gowa juga mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gowa untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah. Menurut pernyataan tersebut, ketentuan yang menetapkan Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankan fungsi dan peran Sombayya dinilai telah melukai hati masyarakat adat.

Pernyataan itu juga menyebut bahwa keberadaan Perda tersebut dianggap tidak selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam pandangan Lembaga Adat Kerajaan Gowa, pemerintah daerah semestinya berperan sebagai pihak yang mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat, bukan menjalankan fungsi sebagai Raja dalam sistem adat.

Sebagai penutup, Putra Mahkota Kerajaan Gowa mengajak seluruh masyarakat adat untuk bersama-sama menjaga netralitas adat, memperkuat persatuan, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, tidak membawa adat ke dalam kepentingan politik praktis, serta menjaga marwah Kerajaan Gowa sebagai warisan sejarah dan budaya yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang.

Himbauan tersebut ditandatangani oleh Putra Mahkota Kerajaan Gowa pada 18 Juli 2026 di Sungguminasa sebagai bentuk pernyataan sikap resmi Lembaga Adat Kerajaan Gowa terhadap perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat adat.

( Tim/ Red)

“PSI SELAMANYA AKAN JADI PARTAI GUREM”

 

.Mediacakrabuana.id

Oleh: Saiful Huda Ems.

Ibarat petinju, PSI itu selain tidak pernah juara juga tidak pernah duel dengan para petinju kelas berat. Spanduk, pamflet dan baliho-balihonya lebih banyak dari kader-kader partainya. Ketua umumnya masih bocil, belum pernah sekalipun mempunyai pengalaman sebagai seorang organisatoris, apalagi memimpin partai, kecuali partai yang sekarang dipimpinnya, dan menjadi Ketua Umum dari hasil kongkow-kongkow beberapa gelintir orang pengurusnya. Ia juga sedang dililit hutang Rp. 2,8 Triliun, yang tak akan mudah dikembalikannya, kecuali harus menjual laut dan tambang-tambang milik negara.

Sekjen partainya, yakni Raja Juli Antoni yang saat ini juga menjadi Menteri Kehutanan, tengah terjerat Kasus Amplop dan terbukti tak berdaya apa-apa menghadapi para perusak hutan. Sedangkan Pembina PSI, yakni Joko Widodo (Jokowi) juga tak henti-hentinya terjerat kasus Ijazah Palsu, yang sampai detik ini belum dapat ia buktikan keasliannya. Belum berbagai dugaan korupsi yang menimpanya seperti Kereta Api Cepat; program food estate yang gagal total; kejar tayang pembangunan IKN; hingga berbagai kasus giant korupsi yang terjadi pada masanya dan begitu banyak dugaan aliran dana ke Jokowi.

Meskipun demikian Jokowi masih sangat percaya diri, keliling daerah-daerah untuk menggenjot suara PSI di Pemilu 2029 mendatang. Tragisnya, Jokowi hanya diterima di daerah-daerah tertentu saja, sedangkan di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat, rakyat justru menolak kehadirannya, yang ditunjukkan dengan berbagai aksi-aksi demonstrasi di Bandung yang menolak rencana kedatangannya.

Banyak sekali orang-orang yang menyayangkan keserakahan Jokowi ini, sudah pernah menjadi Walikota, Gubernur dan Presiden sampai dua periode, namun nafsunya untuk berkuasa tidak pernah selesai-selesai, seolah-olah dunia mau ditelannya sendiri. Jokowi dan anak-anaknyapun sudah kerap ditengarai terlibat dalam persoalan korupsi, namun sayangnya sampai hari ini belum ada satupun institusi penegak hukum yang berani memprosesnya, bahkan hanya sekedar dipanggil di persidangan untuk menjadi saksipun, belum ada yang berani melakukannya. Inilah potret penegakan hukum di negeri ini, setelah berbagai peraturannya diacak-acak oleh Jokowi.

Membicarakan PSI, berarti membicarakan partai politik yang sarat dengan nepotisme dan perdagangan ideologi. Kita semua tentu tak kan pernah lupa, bagaimana para pengurusnya yang mayoritas masih tergolong pemula dalam berpolitik, kerap sekali berakrobat politik yang membuat rakyat tertawa. Tak seberapa lama habis mengolok-olok Prabowo Subianto, tiba-tiba para pengurus PSI berbalik menjadi pendukung dan pemujanya. Para pengurusnya juga gampang bongkar pasang posisinya, semudah para gundik pejabat negara yang korup bongkar pasang alis palsunya.

Sangat gampang untuk diprediksi tentang perolehan suara PSI di Pemilu 2029 mendatang, ia akan menjadi partai gurem untuk kesekian kalinya. PSI rupanya sangat menyadari akan hal itu, karenanya PSI mulai semakin gencar untuk mencari perhatian rakyat, diantaranya PSI rajin menyerang PDIP, partai yang dahulu membesarkan bapak pembinanya (Jokowi) dan yang kemudian dikhianatinya sendiri. Apa tujuan dari PSI rajin menyerang PDIP? Ya supaya rakyat mau menganggap PSI itu partai besar yang hanya pantas bertanding dengan partai terbesar dan pemenang, yakni PDIP. Padahal semua orang yang faham dan berpengalaman dalam politik, akan sangat mengerti bahwa PSI hanya besar di logonya saja, yakni Gajah meskipun kekuatannya tak lebih hanya seperti Curut.

Membangun dan membesarkan partai politik itu sangat susah, diperlukan waktu berpuluh-puluh tahun untuk merawat dan menjaganya. Tidak bisa begitu saja tiba-tiba besar apalagi menjadi pemenang. PSI sama sekali tidak memiliki pengalaman yang seperti ini, juga tidak didukung oleh para pengurusnya yang berpengalaman atau memiliki jam terbang politik yang panjang. Jokowi sendiri aslinya kan juga bukan politisi, beliau aslinya Tukang Kusen, yang dahulunya disetting oleh PDIP untuk menjadi tokoh politik yang kemudian sukses menjadi Walikota, Gubernur dan Presiden. Sekarang partai politik yang membesarkannya itu sudah muak dengannya, bagaimana mungkin Jokowi akan bisa kuat dan memenangkan partai gurem PSI?

Jadi kesimpulannya sederhana, ketika PSI tahun 2024 ditopang kekuasaan dan dana yang begitu besar saja GAGAL, apalagi sekarang !!! Sapere aude !…(SHE).

Sabtu, 18 Juli 2026.

Saiful Huda Ems (SHE).