‎
.”Spirit of August 2026″Sebagai wadah ekspresi seni dan kreativitas, sekaligus memberikan hiburan edukatif dan inspiratif bagi masyarakat”

‎Bekasi || Mediacakrabuana.id

Suasana Metropolitan Mall (MM) Bekasi mendadak riuh dan penuh semangat pada Sabtu (15/8/2026). Dalam rangka menyambut momen peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, panggung acara “Spirit of August” menghadirkan deretan penampilan memukau, salah satunya dari talenta muda berbakat, Pucha, yang tampil berkolaborasi bersama RND Musik Tambun.
‎
‎Pucha, penyanyi cilik berusia 10 tahun asal Kampung Baleker RT 01/03, Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin, tampil berani dan percaya diri di atas panggung utama bertema merah-putih dan emas. Didampingi aransemen dan iringan musik yang solid dari RND Musik Tambun, ia berhasil menyedot perhatian serta menyihir para pengunjung yang memadati area panggung. Mengenakan busana kasual bernuansa cerah, Pucha membawakan lagu yang sukses menghidupkan atmosfer acara dan mengundang tepuk tangan meriah dari para penonton.
‎
‎Acara “Spirit of August 2026″ ini diselenggarakan sebagai wadah ekspresi seni dan kreativitas, sekaligus memberikan hiburan edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Bekasi dan sekitarnya. Kolaborasi antara talenta cilik seperti Pucha dan wadah pembinaan seni seperti RND Musik Tambun menjadi bukti nyata berkembangnya potensi musisi muda di wilayah Bekasi.
‎
‎Penampilan Pucha bersama RND Musik Tambun menjadi salah satu sorotan utama dalam konser kali ini. Kehadiran dan penguasaan panggungnya yang penuh energi berhasil menyalurkan semangat kemerdekaan serta apresiasi seni yang tinggi kepada seluruh pengunjung Metropolitan Mall Bekasi.
‎
‎Rasa bangga turut disampaikan oleh Rusdi Sona, kakek dari Pucha yang hadir mendampingi langsung penampilan cucunya tersebut.
‎
‎”Saya sangat bangga dan terharu melihat Pucha bisa tampil percaya diri di panggung semegah ini bersama RND Musik Tambun. Semoga keberaniannya bisa menjadi motivasi untuk terus mengembangkan bakat, serta membanggakan keluarga dan kampung halaman,” ujar Rusdi Sona penuh haru.
‎
‎Para penonton yang hadir pun memberikan apresiasi tinggi atas keberanian, keharmonisan musik, dan bakat luar biasa yang ditunjukkan Pucha bersama RND Musik Tambun, menjadikan malam perayaan kemerdekaan tersebut terasa kian berkesan dan penuh warna.

( Redaksi)

“Bersatu Dalam Perbedaan, Rajawali Kubu Raya Siap Jadi Garda Perubahan Daerah”

KUBU RAYA, KALBAR || MEDIACAKRABUANA.ID

16 Agustus 2026
Dalam semangat kemerdekaan yang kian membara, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kabupaten Kubu Raya beserta seluruh jajaran pengurus menyampaikan ucapan selamat dan doa tulus memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

Momen bersejarah ini dijadikan pengingat kembali pengorbanan para pendahulu yang telah berjuang menegakkan kedaulatan bangsa, serta menjadi panggilan bagi generasi masa kini untuk mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, persatuan, dan tanggung jawab bersama.

UCAPAN DAN SERUAN KETUA DPD RAJAWALI KUBU RAYA

Ketua DPD RAJAWALI Kabupaten Kubu Raya, Dedi Syahputra, menyampaikan harapan dan ajakan tegas bagi seluruh insan pers serta rekan lembaga kontrol sosial di wilayah ini:

“Selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81! Kemerdekaan ini bukanlah sekadar warisan masa lalu, melainkan amanah yang harus kita jaga dan perjuangkan terus menerus. Di hari yang istimewa ini, saya mengajak seluruh insan pers dan rekan-rekan lembaga independen di Kubu Raya: marilah kita bersatu dalam perbedaan. Perbedaan pandangan tidak boleh memecah belah kita, justru harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh tegaknya kebebasan pers yang sehat, bertanggung jawab, dan berkeadilan.”

“Kita juga harus terus berjuang keras demi kesejahteraan para wartawan dan pekerja sosial kontrol. Profesi kita berat, berisiko, dan penuh pengorbanan; sudah selayaknya kita mendapatkan perlindungan, penghargaan, serta jaminan hidup yang layak agar dapat bekerja dengan tenang dan profesional,” ujar Dedi Syahputra.

“Bersama RAJAWALI, mari kita tingkatkan profesionalisme kerja, tegakkan kebenaran, dan bersinergi mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, serta bebas dari penyimpangan atau yang kita sebut clean and good governance. Jadilah mata dan telinga rakyat, jangan pernah lelah mengawal kebijakan demi kemajuan Kubu Raya dan Indonesia yang lebih bermartabat,” tambahnya dengan semangat.

“Sekali merdeka, tetap merdeka! Semoga bangsa ini senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, semakin jaya, dan persatuan kita tak tergoyahkan selamanya,” pungkasnya.

PENUTUP

DPD RAJAWALI Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya untuk terus berdiri di barisan terdepan, menjaga kebebasan berekspresi, melindungi hak-hak rekan sejawat, serta menjadi mitra kritis pembangunan yang senantiasa berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat luas.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Istimewa

“P3A Cidahu Mulus Rahayu Lestari Realisasikan Program P3TGAI Tegaldatar”

Purwakarta. Jabar || Mediacakrabuana.id

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) hadir di Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Cidahu Mulus Rahayu Sejahtera dengan lokasi pembangunan berada di Cidahu desa Tegaldatar.

Melalui program ini, Pemerintah pusat menyalurkan anggaran Sebesar Rp.195.000.000

Dana tersebut, dimanfaatkan untuk pembangunan saluran irigasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi air ke lahan pertanian warga.

Cecep Ketua P3A Cidahu Mulus Rahayu Sejahtera menyampaikan bahwa pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) ini sangat penting bagi petani di desa Tegaldatar , terutama dalam menjaga ketersediaan air di musim tanam .

Alhamdulillah dengan adanya program ini petani akan lebih mudah mendapatkan pasokan air yang lancar adanya TPT ini untuk produktivitas pertanian dapat meningkat ungkap Cecep

Para Petani Cidahu,sangat apresiasi terhadap Cecep ketua Cidahu Mulus Rahayu Sejahtera yang sudah melaksanakan dengan baik,dan juga kompak terhadap kepengurusan demi petani lukasnya warga

Tempat berbeda,Sunardi Kades Tegaldatar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan P3A Cidahu Mulus Rahayu Sejahtera yang sudah menjalankan program ini dengan baik,tuturnya

Pembangunan irigasi ini bukan hanya membantu petani hari ini,tapi juga investasi jangka panjang untuk ketahanan Pangan desa Tegaldatar ujarnya Kades

Dengan adanya, P3TGAI, diharapkan sektor pertanian di desa Tegaldatar semakin berkembang dalam produktivitas hasil panen meningkat,serta kesejahteraan masyarakat dapat lebih terangkat.

( Redaksi)

“Ketum H. Arif Hidayat: “Mari Bersatu Mengawal dan Membangun Negeri Tercinta””

SERANG – MEDIACAKRABUANA.ID

tribuncakranews – ” Dewan Pimpinan Nasional DPN TTKKBI Banten menerima kunjungan silaturahmi dari DPD GWI Kalimantan Selatan. Pertemuan berlangsung di Kantor Sekretariat TTKKBI Banten, Desa Gunung Sari, Kabupaten Serang, Sabtu 16/08/2026.

Silaturahmi ini mempertemukan langsung “Ketua Umum TTKKBI, H. Arif Hidayat,” dengan Ketua DPD GWI Kalsel, Iswandi. Beserta tim media, Mugiono, tribuncakranews.com Maman media bantenreformasi,”samudi media wartaterkini,” Agenda utama: membangun kolaborasi antara lembaga kontrol sosial dan insan pers dalam rangka mengawal pembangunan dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, “Ketum TTKKBI H. Arif Hidayat menyampaikan bahwa TTKKBI terbuka untuk bersinergi dengan seluruh elemen, termasuk media.

“TTKKBI adalah rumah bersama. Kami hadir untuk mengawal kebijakan, memberdayakan masyarakat, dan menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Tapi perjuangan ini akan lebih kuat jika bersama pers. Karena pers adalah mata dan telinga rakyat,” ujar H. Arif Hidayat.

Beliau menegaskan, lembaga dan media tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Justru harus saling menguatkan agar pembangunan di daerah bisa berjalan transparan dan tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua DPD GWI Kalsel, Iswandi menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat jajaran TTKKBI Banten.

“Kami datang ke Kantor TTKKBI Banten bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga untuk belajar. Bagaimana TTKKBI membangun jejaring dan gerakan kontrol sosial yang konstruktif. Ke depan GWI Kalsel siap menjadi corong informasi positif dari program-program TTKKBI,” tegas Iswandi.

Menurut Iswandi, saat ini masyarakat butuh informasi yang mencerdaskan. Oleh karena itu media dan lembaga harus satu visi,”membangun negeri tercinta dengan data, fakta, dan solusi.

Dalam pertemuan di Kantor TTKKBI Banten tersebut, disepakati:
1. Menjalin komunikasi rutin antara TTKKBI dan GWI di tingkat pusat hingga daerah
2. Membuat program bersama berupa pelatihan jurnalistik warga, sosialisasi hukum, dan pendampingan UMKM
3. Mengawal isu-isu strategis nasional dan daerah seperti lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan anti korupsi.

“Ini bukan pencitraan. Ini amanah. Lembaga bekerja, pers mengawasi dan memberitakan. Bersama kita kuat untuk Indonesia,” pungkas H. Arif Hidayat.

Acara ditutup dengan ramah tamah, diskusi santai, dan foto bersama di depan Kantor Sekretariat TTKKBI Banten, Desa Gunung Sari.

Berita ini disusun berdasarkan keterangan langsung narasumber dan dokumentasi kegiatan.

Reporter: maman, mugiono
Redaksi : tribuncakranews9

“Diduga Terlibat Tabrak Lari, 2 Pengemudi Truk Dilahat Diamankan Bersama Muatan Minyak 20 Ton”

LAHAT. SUMSEL MEDIACAKRABUANA.ID

Kepolisian Resor Lahat jajaran Polda Sumatera Selatan mengamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kedua pelaku, PEW (33) dan YB (43), diamankan bersama dua unit mobil truk Colt Diesel yang masing-masing membawa muatan minyak sekitar 10 ton. Dengan demikian, total muatan minyak yang diamankan mencapai kurang lebih 20 ton.

Pengungkapan tersebut berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Kasus ini bermula ketika PEW sedang beristirahat makan di Rumah Makan Bukit Tunjuk sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat berada di lokasi, PEW dihadang oleh sejumlah warga yang sebelumnya mengenali dan menduga dirinya sebagai pengemudi truk yang terlibat dalam peristiwa tabrak lari sekitar satu minggu sebelumnya, tepatnya Jumat, 7 Agustus 2026.

Dalam peristiwa tersebut, seorang pengendara sepeda motor berinisial RA (24) meninggal dunia. Dugaan keterlibatan PEW dalam peristiwa kecelakaan tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang pemeriksaan terhadap kendaraan yang dibawanya.

Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui terdapat dua unit truk Colt Diesel tahun 2014 dan 2013 yang membawa muatan minyak masing-masing sekitar 10 ton.

Mendapatkan informasi tersebut, Unit Pidsus Satreskrim Polres Lahat kemudian mendatangi wilayah Polsek Merapi Barat. Dua orang yang diamankan berikut kendaraan dan muatannya selanjutnya dibawa ke Mapolres Lahat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepolisian selanjutnya melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan muatan minyak tersebut, termasuk memastikan jenis dan status barang yang diangkut serta pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas perkara tersebut, kedua pelaku diproses berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto, S.I.K., M.I.K. menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum.

“Setiap informasi yang disampaikan masyarakat akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur. Terhadap perkara ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk memastikan seluruh fakta serta unsur pidananya,” tegas Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto, S.I.K., M.I.K.

Polda Sumatera Selatan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri apabila menemukan seseorang yang diduga terlibat tindak pidana. Masyarakat diminta segera menyerahkan informasi kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku.

Kabid Humas Polda Sumsel KOMBES POL. NANDANG MU’MIN WIJAYA, S.I.K., M.H. juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar hukum.

“Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian. Namun, setiap dugaan pelanggaran hukum harus diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan, sehingga tidak terjadi tindakan main hakim sendiri,” ujar Kabid Humas Polda Sumsel KOMBES POL. NANDANG MU’MIN WIJAYA, S.I.K., M.H.

Polda Sumatera Selatan bersama jajaran akan terus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat dan melakukan penegakan hukum secara profesional, proporsional, serta berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keluarga Besar DPP GNI Sampaikan Duka Mendalam atas Gempa M7,7 di Flores, NTT”

Nasional. Mediacakrabuana.id

Keluarga Besar Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI) menyampaikan rasa duka dan keprihatinan yang mendalam atas bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 15 Agustus 2026.

Gempa tersebut dilaporkan berpusat di sekitar wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa terjadi. Peringatan tersebut kemudian dinyatakan berakhir setelah kondisi laut dipantau dan tidak menunjukkan ancaman tsunami lanjutan yang signifikan.

Bencana tersebut menimbulkan kepanikan di sejumlah wilayah. Getaran gempa dirasakan hingga wilayah lain di Nusa Tenggara, termasuk Lombok, serta sejumlah daerah di sekitarnya. Laporan awal juga menyebutkan adanya kerusakan bangunan dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, sementara proses pendataan korban dan kerusakan masih terus dilakukan oleh pihak berwenang.

Ketua Umum DPP GNI, Rules Gajah, S.Kom., bersama seluruh jajaran dan keluarga besar Generasi Negarawan Indonesia menyampaikan belasungkawa kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

“Kami atas nama Keluarga Besar DPP Generasi Negarawan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Flores dan Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa bumi. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, keselamatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini.”

DPP GNI juga menyampaikan doa bagi masyarakat yang menjadi korban serta keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Kepada warga yang rumah maupun tempat usahanya mengalami kerusakan, DPP GNI berharap proses penanganan dan pemulihan dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Dorong Penanganan Cepat

DPP GNI mengapresiasi langkah pemerintah dan seluruh unsur terkait yang bergerak melakukan penanganan darurat pascagempa. Pemerintah pusat telah melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak berjalan cepat dan kebutuhan dasar warga dapat segera dipenuhi.

Dalam situasi bencana, DPP GNI mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah, BPBD, BNPB dan BMKG.

DPP GNI menilai solidaritas dan gotong royong seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam masa tanggap darurat. Bantuan kepada korban hendaknya disalurkan melalui jalur resmi agar dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Peristiwa gempa ini kembali mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Edukasi kebencanaan, kesiapan jalur evakuasi, penguatan bangunan, serta penyebaran informasi kebencanaan yang akurat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko korban.

Doa untuk Flores dan NTT

Keluarga Besar DPP GNI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara di Flores dan NTT yang sedang menghadapi dampak bencana.

“Semoga seluruh korban mendapatkan pertolongan terbaik, masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, dan proses evakuasi, penanganan serta pemulihan dapat berjalan dengan lancar. Semoga Flores dan Nusa Tenggara Timur segera bangkit dan pulih,” demikian pernyataan Keluarga Besar DPP GNI.

(HUMAS)

Keterangan:

Data mengenai jumlah korban dan tingkat kerusakan dapat berubah seiring proses pendataan serta evakuasi di lapangan. Karena itu, informasi perkembangan bencana perlu merujuk pada keterangan resmi lembaga berwenang. BMKG mencatat gempa M7,7 tersebut dan mengeluarkan peringatan tsunami pada fase awal kejadian.

Website Resmi DPP GNI:

www.dppgni.biz.id

Laporan (S Hadi Purba Tambak)

“LPJ BUMDes Baru Dibahas di Musdes, Disinyalir Bukti Lemahnya Koordinasi BPD & Kades Tanjangrono?”

MOJOKERTO, – MEDIACAKRABUANA.ID

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk kali ke-2 pada Kamis malam, (13/8/2026). Agenda utama kegiatan ini, adalah mendengarkan pemaparan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Majapahit periode 2021 sampai 2024. Kegiatan dimulai sekitar pukul 19.30 WIB di Kantor Desa Tanjangrono. Musdes ini dilaksanakan berdasarkan tahapan, jadwal dan program kerja BPD Desa Tanjangrono Tahun 2026, serta merujuk pada Surat Nomor 03/BPD/TANJANGRONO/VIII/2026.

Tujuan utama musyawarah adalah untuk mengevaluasi dan menjabarkan secara terbuka kepada peserta yang hadir terkait penggunaan anggaran serta hasil usaha BUMDes selama tiga tahun berjalan. Selama ini, laporan tersebut dirasakan belum pernah dibahas secara khusus di forum Musdes. Sejumlah pejabat dan unsur masyarakat hadir dalam diskusi tersebut. Tampak Camat Ngoro Harfendy Setiyapraja, Kepala Desa Tanjangrono Damun, Sekdes, Ketua BPD Supangkat, Direktur BUMDes periode 2021-2024 Rendy Saputra, Bendahara Singgih, Sekretaris Aris, Pendamping Desa Ilyas, Babinsa, tokoh masyarakat, Karangtaruna, perwakilan PKK dan anggota Satlinmas.

Dalam ulasan laporan, pihak pengurus menyebutkan bahwa pada tahun 2021 BUMDes menerima permodalan sebanyak dua kali pencairan. Masing-masing senilai Rp 50 juta, sehingga total dana yang masuk yakni sejumlah Rp 100 juta. Dana pertama sebesar Rp 50 juta, digunakan untuk menjalankan program POSFIN atau Pos Finansial Indonesia (layanan jasa pembayaran) yang mulai beroperasi sekitar September 2021. Sisanya, dana ini juga dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana perkantoran BUMDes dan biaya operasional.

Anggaran selanjutnya yang ke-2 sebesar Rp 50 juta diarahkan untuk usaha pertanian. BUMDes menanam singkong sistem stek dan bekerja sama dengan pihak ke-3 yang sekaligus juga membantu penyediaan bibit. Penanaman singkong disebut juga dilakukan dengan sistem tumpang sari bersama kacang tanah. Hasil usaha pertanian tahun 2021, dikatakan tidak berjalan maksimal lantaran faktor cuaca dan banyaknya stek singkong yang patah menjadi kendala utama. Dari catatan keuangan, modal untuk singkong menghabiskan Rp 23 juta. Sementara penanaman kacang tanah menelan biaya Rp 8,9 juta dan hanya menghasilkan keuntungan sebesar Rp 270 ribu.

Memasuki tahun 2022, BUMDes Permata Majapahit tidak menerima penyertaan modal dari desa. Kondisi nihil ini, membuat kegiatan usaha berjalan terbatas dan hanya mengandalkan sisa kas dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 menjadi titik balik, karena BUMDes kembali mendapat penyertaan modal. Jumlahnya sekitar Rp 182 juta dan seluruh anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan pujasera di atas tanah TKD desa. Dari total seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan 2021 sampai 2023, permodalan BUMDes masih menyisakan anggaran senilai Rp 11.167.000. Sisa dana ini, menjadi catatan penting dalam laporan yang disampaikan ke forum Musdes.

Mantan Direktur BUMDes periode 2021-2024, Rendy Saputra, menyayangkan baru sekarang BPD menggelar Musdes khusus untuk LPJ. Menurutnya, forum ini seharusnya dilakukan setiap tahun agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Rendy menegaskan bahwa selama menjabat, laporan SPJ setiap tahun sudah dirinci dan diserahkan ke Pemerintah Desa. Dokumen LPJ dan SPJ disebutnya sudah lengkap. Sementara SK kepengurusan ditandatangani Kepala Desa hingga Januari 2024 dan tidak ada perpanjangan. “Ada permintaan LPJ yang sudah kita susun setiap tahunnya, untuk dibentuk menjadi neraca, nanti tinggal menyajikan saja,” lontarnya.

Ia kemudian merinci penggunaan dana Rp 100 juta tahun 2021. Sebesar Rp 10 juta digunakan untuk modal usaha POSFIN selama dua tahun 2021-2022. Rp 50 juta lainnya untuk pertanian. Sisanya dipakai belanja sarana prasarana kantor seperti membeli laptop, printer, ATK, serta sebagian untuk program Pamsimas. Rendy menjelaskan, saat itu ada bantuan pengadaan meteran air untuk warga. BUMDes diberi tugas melakukan perawatan dan pembenahan pipa di pinggir jalan. Karena itu sebagian dana Rp 100 juta digunakan untuk memperbaiki pipa bocor, pipa putus, penambahan pipa, dan pemasangan baru. Untuk tahun 2023, seluruh dana Rp 182 juta tersebut difokuskan untuk membangun pujasera. Sementara tahun 2024, pengurus BUMDes sudah tidak berkegiatan sebab SK telah berakhir. Karenanya, laporan kegiatan ditutup sampai akhir 2023.

Pandangan berbeda datang dari tokoh masyarakat. Ia menilai pengelolaan permodalan BUMDes belum sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021 yang menekankan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurutnya, selama 2021 hingga sekarang, tidak ada keterbukaan dari pengurus BUMDes. Tokoh tersebut juga mengkritik peran BPD. Ia menyebut BPD kurang aktif mengawasi, sehingga dampaknya dirasakan masyarakat. Polemik ini, dinilai berlarut-larut karena lemahnya koordinasi antara BPD dan Kepala Desa. Karena tidak ada titik temu, ia berencana membawa persoalan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH), jika ditemukan penyimpangan yang mengarah pada dugaan korupsi, maka akan dilaporkan secara resmi.

“Selama ini tidak ada kesejahteraan, tidak ada keterbukaan pengurus BUMDes dari 2021 sampai sekarang. Dari awal sudah tidak sesuai aturan. BPD nya plonga-plongo, akhirnya dampaknya pada masyarakat. Polemik ini terjadi karena BPD dan kades nya yang nggak becus. Ini sudah berlarut-larut, tidak ada titik temu. Lebih baik kita naikkan ke APH. Kalau ada penyimpangan dan melanggar aturan ke dugaan korupsi, ya kita laporkan,” terangnya.

Saat dikonfirmasi, Camat Ngoro Harfendy Setiyapraja mengingatkan agar semua pihak mengikuti mekanisme keterbukaan informasi publik yang sudah diatur. Ia menekankan pentingnya memahami kewenangan dan tupoksi masing-masing lembaga desa. Camat juga menyatakan fokusnya saat ini pada kelengkapan laporan pertanggungjawaban. Pihak kecamatan bersama pendamping desa, akan melakukan pendampingan lebih intensif agar penyusunan laporan bisa terbaca dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Namun untuk ranah BUMDes, kewenangan kecamatan saat ini terbatas pada pembinaan dan supervisi. Karena menurutnya, ranah teknis keuangan BUMDes belum bisa diintervensi langsung oleh kecamatan.

Hingga berita ini ditayangkan, forum Musdes masih mencatat sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti, termasuk verifikasi ulang sisa dana, kelengkapan bukti dukung laporan pertanggungjawaban, serta klarifikasi terkait peran pengawasan BPD yang diduga lemah selama periode berjalan. Masyarakat berharap seluruh proses ini berjalan objektif tanpa tekanan pihak manapun, sehingga kebenaran terkait pengelolaan uang rakyat dapat terungkap sepenuhnya sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun awak media, berikut adalah informasi penyaluran dana desa Tanjangrono, kecamatan Ngoro, kabupaten Mojokerto 2021–2023 yang berhubungan dengan transparansi penyertaan modal BUMDes.

∆ Informasi Penyaluran Dana Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto 2023
Rp. 901.823.000 (Pagu)
Rp. 901.823.000 (Penyaluran)

Tahapan Penyaluran
Status Desa: BERKEMBANG
1 Rp 364.146.900 (40.38%)
2 Rp 270.546.900 (30.00%)
3 Rp 267.129.200 (29.62%)

=> Detail data penyaluran :
• Penyertaan Modal Rp 182.314.000

• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** Rp 70.500.000

• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** Rp 72.686.000

• Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 7.000.000

• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 4.000.000

• Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Rp 5.000.000

• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 15.000.000

• Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 94.200.000

• Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 24.500.000

• Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Rp 7.200.000

• Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Rp 14.800.000

• Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Rp 5.000.000

• Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) Rp 15.000.000

• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 45.600.000

• Keadaan Mendesak Rp 23.400.000

• Keadaan Mendesak Rp 23.400.000

• Keadaan Mendesak Rp 23.400.000

• Keadaan Mendesak Rp 23.400.000

• Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** Rp 30.000.000

• Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ** Rp 17.000.000

• Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa Rp 182.000.000

• Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 13.423.000

• Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Rp 3.000.000

∆ Informasi Penyaluran Dana Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto 2022
Rp. 823.925.000 (Pagu)
Rp. 823.925.000 (Penyaluran)

Tahapan Penyaluran
Status Desa: BERKEMBANG
1 Rp 528.290.000 (64.12%)
2 Rp 197.090.000 (23.92%)
3 Rp 98.545.000 (11.96%)

=> Detail data penyaluran :
• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** Rp 5.000.000

• Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Rp 7.200.000

• Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 9.000.000

• Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 62.000.000

• Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 10.000.000

• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 10.000.000

• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 45.600.000

• Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 33.740.000

• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** Rp 12.600.000

• Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) Rp 15.000.000

• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 4.000.000

• Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Rp 34.600.000

• Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp 1.400.000

• Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian Rp 11.800.000

• Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 45.000.000

• Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Rp 136.800.000

• Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** Rp 28.985.000

• Keadaan Mendesak Rp 27.600.000

• Keadaan Mendesak Rp 55.200.000

• Keadaan Mendesak Rp 82.800.000

• Keadaan Mendesak Rp 82.800.000

• Keadaan Mendesak Rp 82.800.000

• Penanggulangan Bencana Rp 20.000.000

∆ Informasi Penyaluran Dana Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto 2021
Rp. 731.885.000 (Pagu)
Rp. 731.885.000 (Penyaluran)

Tahapan Penyaluran
Status Desa: BERKEMBANG
1 Rp 395.654.000 (54.06%)
2 Rp 219.254.000 (29.96%)
3 Rp 116.977.000 (15.98%)

=> Detail data penyaluran :
• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 49.200.000

• Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 4.500.000

• Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 103.800.000

• Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 15.400.000

• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 69.000.000

• Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 72.000.000

• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** Rp 17.324.200

• Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** Rp 34.142.900

• Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) Rp 26.727.900

• Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 20.000.000

• Peningkatan kapasitas BPD Rp 10.000.000

• Penanggulangan Bencana Rp 78.590.000

• Keadaan Mendesak Rp 14.700.000

• Keadaan Mendesak Rp 14.700.000

• Keadaan Mendesak Rp 14.700.000

• Keadaan Mendesak Rp 14.700.000

• Keadaan Mendesak Rp 14.700.000

• Keadaan Mendesak Rp 44.100.000

• Keadaan Mendesak Rp 31.800.000

• Keadaan Mendesak Rp 15.900.000

• Keadaan Mendesak Rp 15.900.000

• Penyertaan Modal Rp 50.000.000

NB: Bila ada perbedaan antara data yang diperoleh awak media dengan data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

Pewarta: Agevina

*Polda Banten Tegaskan Penyidik Bekerja Berdasarkan Alat Bukti berdasarkan KUHAP*

Serang – Mediacakrabuana.id

Menanggapi adanya pemberitaan yang menyebut Polda Banten “tumpul” dalam penanganan perkara, Polda Banten menegaskan bahwa setiap proses penyidikan dilaksanakan dengan mengedepankan asas legalitas, profesionalitas serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, prosesnya telah melalui tahapan gelar perkara terkait pemenuhan unsur tindak pidananya.

“Penyidik dalam melakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan dan upaya paksa lainnya berdasarkan alat bukti sesuai KUHAP. Setiap penetapan tersangka dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dan berdasarkan alat bukti yang cukup,” ujar Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea pada Sabtu (15/08).

Lebih lanjut, Kombes Pol Maruli menjelaskan bahwa penyidik tidak akan menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila belum terpenuhi unsur pidananya. Setiap tindakan penyidik dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk penanganan perkara pungli di kawasan Pancatama, Penyidik Ditreskrimum saat ini sedang mengumpulkan alat bukti terhadap keterlibatan pihak lain, sehingga kontruksi perkaranya menjadi utuh.

Diakhir, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang mengikuti dan memberikan respon positif terhadap penanganan perkara ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang belum utuh.

“Polda Banten berkomitmen untuk terus menangani setiap perkara secara profesional, objektif dan sesuai hukum demi memberikan kepastian serta keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.

“DPP FROMPER: Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Hukum yang Memanusiakan Manusia”

*Nasional,-* Mediacakrabuana.id

Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Hukum yang Memanusiakan Manusia, Suara Hati Bersama Rakyat Indonesia ​Demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar mekanisme untuk memilih pemimpin. Namun Demokrasi adalah gagasan tentang dari mana kekuasaan berasal, kepada siapa kekuasaan dipertanggungjawabkan, dan untuk siapa kekuasaan dijalankan.

​Dalam negara demokrasi, kekuasaan pada akhirnya berada di tangan rakyat. Pemerintah memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional untuk menjalankan kepentingan masyarakat. Karena itu, pemerintah bukan pemilik kekuasaan, melainkan pemegang amanat rakyat.

​Di titik inilah makna people power perlu dipahami secara lebih mendalam. People power tidak semata-mata berarti kekuatan massa yang turun ke jalan. Lebih jauh, ia merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif masyarakat bahwa suara rakyat memiliki kedudukan penting dalam menentukan arah kehidupan bernegara.

Suara rakyat dapat hadir melalui pemilu, kebebasan menyampaikan pendapat, pers yang independen, kritik terhadap kebijakan, pengawasan terhadap pemerintah, maupun gerakan masyarakat yang menuntut keadilan. Semuanya merupakan bagian dari denyut demokrasi selama dilakukan dalam koridor hukum dan tidak berubah menjadi kekerasan.

​Karena itu, kritik terhadap pemerintah tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Justru dalam demokrasi, kritik merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah kekuasaan berjalan tanpa pengawasan.

​Konstitusi Bukan Sekadar Teks Hukum

Konstitusi dan undang-undang pada dasarnya merupakan instrumen yang dibentuk untuk mengatur kehidupan bersama. Namun, hukum tidak boleh berhenti pada persoalan pasal, ayat, kewenangan, dan sanksi.

​Di balik setiap aturan terdapat manusia yang kehidupannya akan dipengaruhi oleh aturan tersebut. Karena itu, hukum idealnya memiliki tujuan yang lebih tinggi: memanusiakan manusia.

​Konstitusi seharusnya menjadi pembatas kekuasaan sekaligus pelindung hak warga negara. Undang-undang seharusnya memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan, bukan menjadi alat untuk membungkam masyarakat atau melanggengkan kesewenang-wenangan.

​Dalam perspektif tersebut, hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai kemanusiaan. Ketika hukum digunakan untuk melindungi martabat manusia, demokrasi menemukan maknanya. Sebaliknya, ketika hukum hanya digunakan sebagai instrumen kekuasaan tanpa mempertimbangkan keadilan dan kepentingan masyarakat, hukum dapat kehilangan roh konstitusionalnya.

​Kepatuhan terhadap hukum memang penting. Namun, negara demokratis juga membutuhkan keberanian untuk terus menguji apakah sebuah kebijakan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan rakyat.

​Ketika Kekuasaan Takut terhadap Kritik

Salah satu persoalan paling serius dalam kehidupan demokrasi muncul ketika kekuasaan mulai melihat kritik sebagai ancaman.

​Pemerintah yang sehat seharusnya tidak takut terhadap pertanyaan masyarakat. Sebaliknya, pertanyaan publik dapat menjadi alat evaluasi untuk mengetahui apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat.

​Ketika sebuah program pemerintah mengalami persoalan, kegagalan seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Kegagalan adalah bagian dari proses kebijakan yang harus diakui secara terbuka agar dapat diperbaiki.

​Yang berbahaya adalah ketika kegagalan justru ditutupi dengan narasi keberhasilan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

​Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, masyarakat akan kesulitan membedakan antara fakta dan propaganda. Pada saat yang sama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperoleh kritik yang jujur sebagai bahan evaluasi. Demokrasi membutuhkan kejujuran karena rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana negara dijalankan.

​Kebohongan Tidak Dapat Menjadi Fondasi Kekuasaan

Kekuasaan yang dibangun di atas kejujuran akan lebih mudah mempertanggungjawabkan kesalahan. Sebaliknya, kekuasaan yang berusaha mempertahankan citra keberhasilan dengan menutupi kegagalan akan menghadapi persoalan yang lebih besar ketika kenyataan akhirnya terbuka.

​Kebohongan mungkin dapat menunda pertanggungjawaban, tetapi tidak menyelesaikan persoalan.

​Dalam konteks pemerintahan, keberanian mengakui kegagalan justru merupakan tanda kedewasaan politik. Pemerintah tidak harus selalu benar. Yang dibutuhkan rakyat adalah pemerintah yang bersedia mendengar, mengevaluasi, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan keputusan.

​Di sinilah transparansi menjadi penting. Masyarakat berhak mengetahui apakah suatu program berhasil atau tidak, siapa yang bertanggung jawab, berapa sumber daya yang digunakan, apa hambatannya, dan bagaimana pemerintah memperbaikinya.

​Demokrasi tidak membutuhkan pemerintah yang selalu mengatakan berhasil. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang berani mengatakan benar ketika berhasil dan jujur ketika gagal.

​People Power adalah Nurani Kerakyatan

​Pada akhirnya, people power harus ditempatkan dalam pemahaman yang lebih luas. Kekuatan rakyat bukan semata-mata terletak pada jumlah manusia yang berkumpul. Kekuatan terbesar rakyat berada pada kesadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mempertanyakan kekuasaan.

​Nurani kerakyatan lahir ketika masyarakat mampu membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan penguasa.

​Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara.

​Menolak kebijakan tertentu bukan berarti menolak konstitusi.

​Mempertanyakan penggunaan anggaran bukan berarti mengganggu pemerintahan.

Justru semua itu dapat menjadi bentuk kecintaan terhadap negara ketika dilakukan dengan kesadaran untuk menjaga kepentingan bersama.

​Negara demokrasi membutuhkan rakyat yang berani bersuara sekaligus pemerintah yang bersedia mendengar. Keduanya tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kubu yang saling bermusuhan. Pemerintah membutuhkan rakyat untuk mendapatkan legitimasi, sementara rakyat membutuhkan pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusional.

​Hubungan tersebut hanya dapat berjalan jika terdapat kepercayaan. Dan kepercayaan tidak lahir dari propaganda; kepercayaan lahir dari kejujuran.

​FROMPER: Kata Hati yang Senantiasa Bersama Rakyat Indonesia

​FROMPER hadir sebagai wujud nyata dari kata hati nurani rakyat. Kami berdiri tegak, melangkah seirama, dan akan senantiasa bersama rakyat Indonesia untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan.

​Seluruh perangkat demokrasi—pemilu, parlemen, konstitusi, undang-undang, lembaga negara, hingga pemerintahan—seharusnya kembali kepada satu pertanyaan mendasar: apakah semua itu benar-benar memberikan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat bagi manusia?

​Sebab demokrasi bukan tujuan yang berdiri sendiri. Demokrasi adalah jalan agar manusia tidak diperlakukan sebagai alat kekuasaan.

​Konstitusi hadir untuk membatasi kekuasaan.

​Hukum hadir untuk menciptakan keteraturan dan keadilan.

​Pemerintah hadir untuk menjalankan mandat rakyat.

Rakyat memiliki hak untuk mengawasi seluruh proses tersebut.

​Jika seluruhnya berjalan sebagaimana mestinya, negara akan menjadi ruang bersama yang melindungi manusia. Namun ketika kekuasaan mulai takut terhadap suara rakyat, kritik dianggap sebagai ancaman, kegagalan disembunyikan, dan hukum digunakan untuk membenarkan kepentingan kekuasaan, maka demokrasi perlu kembali diingatkan pada tujuan awalnya.

​Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan adalah mandat. Hukum harus memanusiakan manusia. Dan people power adalah suara nurani kerakyatan yang menjaga agar negara tidak kehilangan arah.

​Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang tidak memiliki kritik. Demokrasi yang sehat justru adalah demokrasi yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan akal sehat, mampu mengakui kegagalan tanpa kehilangan martabat, dan mampu menggunakan kekuasaan tanpa melupakan bahwa sumber kekuasaan tersebut berasal dari rakyat.

​Disampaikan oleh Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom. *(tim)*

“MALAM RENUNGAN DAN REFLEKSI DIRI SD NEGERI 1 MATANGA”

.MATANGA || MEDIACAKRABUANA.ID

Dengan tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia emas 2045

Menurut kepala sekolah SD 1 Matanga Sarifuddin maudara S.pd.SD.,Gr kegiatan tersebut bertujuan mengasah kemampuan anak dalam berorganisasi utamanya Pramuka

harapannya kepala sekolah SD 1 Matanga biar siswa siswi mengenal jadi diri sendiri dan saling menghargai satu sama lain dan dengan kegiatan ini setidaknya ada dasar dalam berorganisasi

Elwina pente S.pd Sebagai pembina kegiatan mengungkapkan kegiatan tersebut bertujuan mengembangkan mengasah kemampuan dan kedisiplinan siswa, kegiatan yang melibatkan 70 peserta ini mendapatkan antusias dari warga yang menyaksikan langsung..

“PRAKTEK KECURANGAN PANITIA PILKADES MULAI MENGUAP, SIDANG PERDANA DITUNDA DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.?”

Sarolangun Jambi: Mediacakrabuana.id

Sidang perdana Sengketa Bakal Calon KADES VS PANITIA PILKADES di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun di tunda, pihak Penggugat H. HARKIS, yang di dampingi oleh Kuasa Hukum nya ANDREAN EFENDI. SH. dan Rekan, menyampaikan, bahwa sidang akan tetap di lanjutkan pekan depan.

Saat di wawancarai oleh Awak Media ini H. HARKIS, selaku pihak Penggugat sangat menyayangkan terhadap sikap Bupati Sarolangun abaikan sumber Komplik sosial yang yang bakal bergejolak di tengah masyarakat, seharusnya Bupati Sarolangun, selaku pemangku kebijakan, harus memberikan solusi agar para pihak Penggugat dan Tergugat bisa di damaikan secara kekeluargaan dan tidak membawa permasalahan ini berlanjut ke ranah peradilan, ucap H. HARKIS, dengan lantang.

Pada Pokok perkara yang di gugat oleh pihak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dugaan penyalah gunaan wewenang yang telah dilakukan oleh tergugat (1) Panitia PILKADES, Desa Teluk Rendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun terhadap pihak Penggugat yaitu H. Harkis, warga desa Teluk Rendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang di Pengadilan Negeri (PN)Sarolangun terpaksa di tunda, kamis (13/8/2026).

Sidang di tunda karna berkas administrasi persidangan dari pihak tergugat oleh ketua majelis hakim dinyatakan belum lengkap dikarenakan pihak Tergugat (1) Panitia PILKADES Desa Teluk Rendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, tidak dapat menunjukkan bukti Surat Keputusan SK Tergugat (1) sebagai Panitia PILKADES Desa Teluk Rendah.

Bahwa H. Harkis menggugat panitia pilkades Desa Teluk Rendah, Kecamatan CNG sebagai tergugat 1, Dinas PMD Kabupaten Sarolangu Sebagai Tergugat 2, Sedangkan Bupati Sarolangun sebagai pihak yang turut tergugat.
Harkis menggugat ke Pengadilan Negeri Sarolangun, karena tidak terima atas penolakan berkas pendaftaran dirinya untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kades Teluk Rendah, Kecamatan CNG, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

” Di malam pendaftaran itu, di hari yang terakhir, ditolak oleh penitia tidak memiliki dasar yang berkekuatan hukum, pihak Tergugat (1) hanya menyatakan bahwa persyaratan Pihak Penggugat yaitu kurang lengkap.

Kurang lengkapnya surat Permohonan bukan tulis tangan, mereka minta tulis tangan. Sementara formulir yang kita minta dari pada Penitia dengan catatan di situ sesuaikan dengan calon Kades. Berarti di situ ada titik – titik, yang mana pada titik-titik yang kosong itu sudah kita isi semua, kita kasih malam itu, namun mereka tetap menolak dengan alasan tidak tulis tangan,” terang H. Harkis pada sejumlah awak media

Pada saat sidang Perdana yang di jadwal berlangsung pukul 13.30 WIB itu di tunda, karna berkas administrasi persidangan dari pihak tergugat belum lengkap, dimana orang yang ditujuk Bupati Sarolangun, untuk bersidang tidak membawa surat kuasa dari pihak yang turut tergugat.

Sehingga Majelis Hakim memutuskan, sidang perkara tersebut di tunda dan akan kembali digelar pada 20 Agustus mendatang.

Menanggapi penundaan sidang gugatannya tersebut, H. Harkis bersama Syamsudin, Andrian Evendi dan Kazwaini selaku tim penasehat hukum penggugat merasa kecewa, dan menuding bupati Sarolangun selaku turut tergugat tidak serius menghadapi persidangan, dimana orang yang di tunjuk untuk bersidang tapi tidak beri surat kuasa.

“Sidang hari ini ditunda, ditunda kali ini bukan kelalaian kita, tapi ketidaseriusan dari turut tergugat, karna tadi ketua majelis memeriksa kelengkapan administrasi , ternyata orang yang ditunjuk oleh turut tergugat yaitu bupati sarolangun tidak membawa surat kuasa” terang Syamsudin selaku penasehat hukum H. Harkis.

” Kita biasakan bekerja sesuai dengan prosedur, dengan administrasi yang ada seperti apa, itu yang harus dipatuhi. Ternyata tidak bisa dipenuhi hari ini, jadi Ketua Majelis menunda sidang untuk minggu depan,” ujar Syamsudi. (*)

“Diktama Pasukan Inti Pagar Nusa Sumsel Digelar di Ponpes Sultan Mahmud Badaruddin, Cetak Kader Tangguh dan Berakhlak”

Palembang – Cakrabuana Id

Pendidikan dan Pelatihan Pertama (Diktama) Pasukan Inti Pagar Nusa Sumatera Selatan di Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) Palembang, Kamis (13/8/2026), menjadi momentum penguatan kader muda yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki karakter, akhlak dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua BAZNAS Kota Palembang Kgs. M. Ridwan Nawawi, S.Pd.I., M.M. Menurutnya, keberadaan Pagar Nusa memiliki peran strategis dalam memberikan ruang kegiatan positif bagi generasi muda, khususnya para santri, sehingga energi dan potensi mereka dapat diarahkan pada aktivitas yang membangun.

Ridwan mengatakan, pembinaan Pagar Nusa sebaiknya dapat dikembangkan lebih luas di Palembang, termasuk melalui lingkungan pendidikan. Ia mendorong agar Pagar Nusa dapat diperkenalkan kepada sekolah-sekolah sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang memadukan olahraga, kedisiplinan, pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan.

“Kalau bisa dikembangkan di Palembang, jangan hanya di Jambi. Coba bersilaturahmi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah, ditawarkan agar Pagar Nusa bisa menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Insya Allah saya yakin sekolah-sekolah sangat baik,” ujarnya.

Ia menilai, kegiatan positif seperti pencak silat dan pembinaan organisasi dapat menjadi alternatif bagi anak muda untuk mengisi waktu dengan aktivitas yang sehat dan produktif. Menurutnya, minimnya kegiatan bagi generasi muda dapat membuka ruang bagi munculnya berbagai perilaku negatif di lingkungan masyarakat.

Lebih dari sekadar kemampuan bela diri, Ridwan mengingatkan para peserta Diktama agar menjadikan akhlak dan keberkahan ilmu sebagai fondasi utama. Ia mengajak para santri untuk tetap menjaga sikap tawaduk serta menghormati guru dan kiai dalam setiap perjalanan kehidupan.

“Anak santri itu luar biasa. Santri harus bangga menjadi santri. Santri itu seperti pohon kelapa, ditaruh di mana-mana tidak akan susah. Tetapi yang paling penting adalah keberkahan, tawaduk, hormat dan akhlak,” tegasnya.

Menurut Ridwan, kecerdasan tanpa akhlak tidak akan memberikan manfaat yang sempurna. Karena itu, tradisi menghormati guru, kiai dan ustaz harus terus dipertahankan oleh generasi muda di tengah perubahan zaman.

“Saya harap santri itu sampai kapan pun dengan guru harus hormat, berakhlak, berakhlakul karimah. Jangan sampai tinggi kepintarannya tetapi tidak ada akhlak,” katanya.

Ridwan juga memberikan apresiasi terhadap Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badaruddin Palembang yang terus menghidupkan berbagai kegiatan keagamaan dan kepemudaan. Ia menilai konsistensi pengelola pesantren dalam mengembangkan kegiatan positif merupakan sesuatu yang patut didukung bersama.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan KH. Hendra Zainuddin Al-Qodiri menekankan pentingnya semangat, niat dan keistiqamahan dalam menjalankan perjuangan organisasi. Ia mengapresiasi Pagar Nusa yang tetap mampu melaksanakan Diktama meski menghadapi keterbatasan anggaran.

Menurutnya, keterbatasan materi tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti bergerak. Semangat dan kemauan kuat menjadi modal penting dalam menghidupkan organisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan gara-gara duit kita mundur, jangan gara-gara duit kita minder. Lanjut?” serunya yang kemudian disambut peserta dengan jawaban, “Lanjut!”

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga semangat perjuangan di jalan Nahdlatul Ulama, seraya meyakini bahwa setiap ikhtiar yang dilakukan dengan niat baik akan menemukan jalan keluar terbaik.

Di tempat yang sama, Ustadz Soni Suharsono selaku tuan rumah dari Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badaruddin mengatakan, Diktama Pasukan Inti Pagar Nusa Sumatera Selatan dilaksanakan selama tiga hari. Para peserta akan mendapatkan pembekalan wawasan kebangsaan, ilmu keolahragaan serta materi khusus terkait kepasukan inti Pagar Nusa.

“Peserta akan digembleng selama tiga hari. Ini Pasukan Inti, pasukan yang memang khusus. Mereka akan dibekali wawasan kebangsaan, ilmu keolahragaan dan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan Pagar Nusa,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan tersebut melahirkan kader Pagar Nusa yang memiliki kemampuan, kedisiplinan dan loyalitas, sekaligus mampu menjaga para kiai serta mempertahankan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.

Soni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Menurutnya, Diktama kali ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang selama terdapat kesungguhan dan semangat kebersamaan.

“Berkat kesungguhan, man jadda wajada, maka acara ini terlaksana. Mudah-mudahan para peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita semua tetap istiqamah,” pungkasnya. ( Harto)

*Kapolri Resmikan 895 Jembatan Merah Putih Presisi Berikan Manfaat bagi 2 Juta Masyarakat*

Lebak – Mediacakrabuana.id

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi yang bertempat di Bayah-Cikotok, Kampung Bayah Satu, RT 05/RW 04, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis (13/08).

Dalam kegiatan tersebut turut diresmikan 3.395 jembatan hasil pembangunan TNI-Polri serta 3.000 sumber air bersih oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto.

Kegiatan di Kabupaten Lebak turut dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, PJU Mabes Polri, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, Gubernur Banten Andra Soni, Forkopimda Kabupaten Lebak, serta sejumlah instansi terkait.

Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda. Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan, dan 4 jembatan dalam tahap perencanaan.

“874 jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang, mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” ujar Kapolri.

Kapolri menuturkan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan.

“Kami berharap pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan,” kata Kapolri.

Khusus di wilayah Banten, Polri telah membangun dan merevitalisasi 145 jembatan dengan total panjang sekitar 3 kilometer. Infrastruktur tersebut menghubungkan 203 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu jiwa. Capaian tersebut menjadikan Polda Banten sebagai wilayah dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak dibandingkan Polda lainnya.

Selain Banten, pembangunan juga dilaksanakan di berbagai wilayah, antara lain Polda Jawa Barat sebanyak 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan. Pembangunan juga terus dilakukan di Polda-Polda lainnya dengan rata-rata 20 hingga 30 jembatan di setiap wilayah.

Tak hanya pembangunan reguler, Polri turut membangun 39 jembatan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya merupakan Jembatan Bailey, yakni empat unit di Provinsi Aceh dan dua unit di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan tersebut ditujukan untuk memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah yang terdampak bencana.

Peresmian secara khusus dipusatkan di Jembatan Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 8.000 jiwa.

Kapolri menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan membersamai masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar dan membuka akses bagi masyarakat di berbagai wilayah.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat, serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang memberikan semangat kepada seluruh personel TNI-Polri untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan nasional.

Menutup sambutannya, Kapolri menyatakan Polri akan terus berkomitmen menjalankan arahan Presiden agar institusi kepolisian senantiasa dekat dengan masyarakat.

“Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri. (Bidhumas) .