“Terbongkar ! Rahmadsah Alias Mamat Ternyata Seorang Residivis Pelaku Penganiayaan dan Pembunuhan”

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

1 JUNI 2026 Kabar yang menyajikan Rahmadsyah alias Mamat (45) sebagai “korban” yang tidak bersalah dalam peristiwa pembacokan di kawasan Jermal ternyata JAUH DARI KENYATAAN. Hasil penelusuran mendalam dan informasi akurat yang diperoleh membongkar fakta mengejutkan , sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai korban itu ternyata terdaftar sebagai seorang resedivis pelaku penganiayaan dan pembunuhan . serta sosok yang selama ini sangat meresahkan masyarakat karena sering membuat onar dan keributan di mana saja.

Lebih mengerikan lagi, terbukti bahwa Mamat sendirilah penyebab utama kejadian berdarah itu, dan semua isu yang ia sebarkan untuk menyeret nama Guntur Sahputra (GS) adalah fitnah , rekayasa dan upaya kriminalisasi yang di rencanakan matang matang demi menjatuhkan nama baik dan kredibilitas Guntur Sahputra .

Dari keterangan narasumber dan bukti yang dikumpulkan, terungkap kronologi asli yang selama ini disembunyikan:

“Peristiwa itu berawal jual beli tanah , bukan dari orang lain, tapi dari tindakan Mamat sendiri. Ia mendatangi seorang warga dengan membawa parang, lalu melakukan pengancaman terang-terangan berkata: “AKU BUNUH KAMU HARI INI!”. Warga yang menjadi sasaran sangat ketakutan, merasa nyawanya terancam, lalu segera melaporkan kejadian itu kepada rekan-rekannya. Akhirnya teman-temannya bergerak mencari Mamat, dan terjadilah peristiwa penganiayaan itu.

Isu dalam pemberitaan yang beredar juga mengatakan kalau pihak GS menculik dan menyekap Bram juga merupakan fitnah besar yang di lakukan kelompok Mamat .

Berita yang di sajikan juga tidak sesuai dengan UU no 40 tahun 1999 tentang pers yang seharusnya menyajikan pemberitaan kepada publik bukan berdasarkan opini melainkan harus melalui konfirmasi .

Dalam fakta terungkap dan pengakuan Bram kepada Tim Jaga Cegah Sigap ( JCS) Polrestabes Medan, ia mengaku dirinya tidak pernah di culik dan di sekap pihak GS .

Bram sendiri sudah memberikan keterangan resmi dan jelas di hadapan JCS Polrestabes Medan saat di datangi kerumah nya untuk melakukan investigasi mengatakan ,
“ aku gak ada di culik bg aku juga gak di sekap , sewaktu orang orang itu datang aku lari ke kamar mandi. Aku juga di pukuli tapi aku lari ke kantor PP . Setelah saya ke kantor PP, saya malah di antar kerumah sakit dengan orang yang ada di sana . Setelah di obati aku pulang sendiri naik angkot ke rumah mamak ku pak Saya gak pernah bilang kalau aku di culik dan di sekap sama anggota bang Guntur . Aku tidak tahu apa-apa pak .” Pungkas Bram kepada polisi.

Di tempat terpisah , berbagai kalangan masyarakat Jermal dan sekitarnya sudah tidak sabar lagi, gerah dan muak dengan kelakuan Mamat yang selama ini membuat hidup tidak tenang:

“ kami sudah lama menantikan hari ini . Terima kasih akhirnya kebenaran terungkap juga. Mamat ini sudah lama meresahkan, suka main kekerasan, bawa senjata tajam, ancam orang . Jangan biarkan orang seperti ini terus bebas mengganggu, terus menyebarkan ketakutan ditengah masyarakat dan membuat kebohongan untuk mencoreng nama baik orang yang tidak bersalah!” tutur seorang warga Jermal .

Lanjut , untuk memastikan kepastian hukum terhadap Guntur Sahputra, Pihak Kuasa Hukum GS menegaskan , “Klien kami tidak tahu-menahu, tidak terlibat sedikitpun. Kami akan tuntut tegas semua pihak yang memfitnah .
Diharapkan kepada bapak Kapolrestabes Medan Kombespol Jean Calvin Simanjuntak agar lebih hati hati dalam mengungkap kasus ini dan jangan terpancing atas fitnah yang di lakukan Mamat yang di duga untuk kepentingan pribadi atau titipan seseorang,”  Harapnya dengan tegas. *(Tim)*

“Pembangunan Kandang Ayam Diduga Kuat Belum Meliki Izin IMB “Satpol PP Segera Tutup”

Purwakarta || Mediacakrabuana.id

Dalam ramai ramainya perbincangan di wilayah desa Cijati.

Salah satu tokoh masyarakat menjelaskan terhadap gabungan awak media Senin 1 Juni 2026 salah satu warung

yang berawal dari pembebasan lahan sekitar tiga hektar yang saratus persen milik warga Cijati.

Berbondong-bondong warga Cijati untuk mengajukan tanda tangan kepala desa.

Supaya lahan warga segera dibayarkan ke pihak pengusaha kandang ayam,dan juga sambil menyodorkan izin lingkungan,dan di janjikan dalam pembangunan kandang ayam nanti warga sekitar yang bekerja

Dalam kekecewaan Masyarakat sekitar,saat perusahaan sudah beraktivitas tidak ada satupun pihak setempat yang bekerja hanya orang luar Kab Purwakarta,saja ujarnya

Keanehan,Pembangunan Kandang Ayam di Desa Cijati Kec,Maniis di sorot Tanpa Plang Izin PBG,Dugaan Pelanggaran Keterbukaan informasi Pertanyaan Besar di Kalangan Masyarakat.

Terlihat Jelas dalam aktivitas hanya Pembukaan Jalan saja untuk Pembangunan Kandang Ayam Baru yang berlokasi di RT.09,RT,10 Desa Cijati Kec Maniis Kab, Purwakarta menuai Sorotan tajam.

Terlihat Jelas,lokasi yang saat ini sudah berjalan satu Minggu dan di lokasi ada tiga excavator dalam tahap pelaksanaan pembuka jalan untuk pembuatan kandang ayam.

Dilokasi tersebut, tidak dilengkapi dengan plang papan nama proyek atau pemberitahuan persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi Senin 1 Juni 2026.

Saat awak media ini konfirmasi terhadap sopir exsavator untuk lebih detail dan penanggung jawab di lokasi ke Ateng saja ucap sopir.

Dan tidak lama kemudian sopir exsavator menelpon Ateng, untuk kelokasi

Tidak lama kemudian,Ateng datang untuk memberikan keterangan terkait perizinan pembangunan kandang ayam.

Dalam penjelasan Ateng sebagai ke dari Pt.PPM Pangrango Persada Mandiri
Terkait perizinan tersebut sudah ada,dari pihak lingkungan dan desa,ungkap Ateng

Sementara,kami sudah melaksanakan pekerjaan tersebut,dari pihak Kepala Dinas Peternakan sudah datang kelokasi kami,dan juga kami beraktivitas di karenakan izin kabupaten sedang di urus oleh kadis peternakan ungkap Ateng.

Dikarenakan, Michael pemilik lahan tersebut segera berjalan dalam pembangunan tersebut.

Kandang ayam baru ini yang ke dua, karena kandang ayam pertama ada di lokasi Tegal datar tegas Ateng

Sementara, yang ngurus izin surat dari notaris hingga orang Disnakan Purwakarta ungkap ateng

Ateng,mencoba telpon atasan bernama Nana dari pemilik alat berat, Dari PPM. Pangrango Persada Mandiri yang lebih paham ujar Ateng

Dalam perbincangan Nana terhadap awak media menjelaskan bahwa kami sudah punya izin izin tersebut yang saat ini sedang di urus kepala dinas Peternakan dan akan saya kirim nomor kadisnya supaya akang bisa komunikasi langsung ucap Nana dan di kembalikan telpon tersebut ke Ateng percakapan tersebut.

Salah satu gabungan awak media konfirmasi terkait masalah pembelian solar untuk exsavator

Ateng mengungkapkan bahwa kami beli langsung ke PT Patra Niaga , untuk sementara pengiriman menggunakan Jerigen dulu bukan menggunakan Tangki terang Ateng.

Menurut,Ateng akan ada penambahan lagi untuk exsavator ucapnya

Dari hasil temuan ini, sebagai Praktisi hukum dan perizinan dalam keterangan pembohongan publik, yang sampai saat ini tidak bisa menunjukkan fakta yang ada,baru lisan saja.

Sedangkan, Pemilik Usaha telah mengantongi izin resmi seperti izin usaha Peternakan (IUP)maupun persetujuan Lingkungan/AMDAL,IMB Izin Mendirikan Bagunan Seharusnya di pasang di area proyek tersebut.Biar Masyarakat mengetahui kegiatan tersebut

Kewajiban ini diatur agar masyarakat dan pemerintah daerah setempat dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik,bukan narasi omangan doang.

Salah satu contoh yang sudah keluar izin dalam plang informasi yang wajib di Pampang lokasi proyek :

1. Nomor dan Tanggal Izin : Tercantum Nomor PBG(Pengganti IMB) Identitas Pemilik : Nama dan Alamat penanggung jawab atau Pemilik Usaha.
2. Data Teknis : Jenis Kegiatan (kapasitas kandang dan luas lahan)
3. Indentitas Pelaksana: Nama Kontraktor atau arsitek penanggung jawab
4. Di cantumkan Lokasi : Alamat Persis Pembangunan.

Hal itu semua tidak ada di lokasi yang saat ini sedang berjalan dalam cat enfiil di lokasi.

Ketidak adanya papan informasi ini berpotensi memicu protes warga dan sangsi administrasi.

Diminta pihak penegak hukum wilayah Kabupaten Purwakarta segera usut tuntas adanya dugaan dalam pengurusan calo perizinan pihak kadisnakan dari penyampaian nana tersebut yang masih beraktifitas di lapangan.

Dalam Kejanggalan dari Penjelasan Nana Dari Perusahaan PPM Alat Berat, seolah olah lebih memahami pengurusan perizinan dari Disnakan Purwakarta walaupun sedang diurus

Hal tersebut,Nana pihak perusahaan alat berat sudah memberikan informasi publik, yang tidak bisa di tanggung jawab kan surat perizinan sudah ada

Untuk mencegah timbulnya masalah hukum dan menjaga kondusifitas lingkungan kedepannya,dan pihak pengelola atau pemilik usaha diimbau untuk segera membuat dan memasang papan informasi di are lokasi.

Berdasarkan spesifik tata ruang dan perizinan Peternakan di wilayah Purwakarta pada peraturan Daerah (Perda) diduga tidak sembarang melakukan aktivitas izin belum keluar.

Sampai berita ini di Terbitkan pemilik Usaha Dinas terkait Mengenai Perizinan dan Penegak Perda Belum di konfirmasi “.

“Saat Kebebasan Pers Dibungkam Intimidasi: Oknum yang Mengaku Keluarga Gunakan Ancaman Persidangan untuk Menekan Wartawan”

Bengkulu – Mediacakrabuana.id

1 Juni 2026- Praktik intimidasi terhadap insan pers kembali terjadi. Kali ini, upaya pembungkaman terhadap redaksi Bengkulu Investigasi News dilakukan oleh seorang oknum yang mengaku sebagai keluarga dari subjek pemberitaan terkait skandal moral di lingkungan PDAM Tirta Hidayah. Oknum yang menggunakan nomor WhatsApp +62 852-6865-4804 tersebut, bukannya menggunakan mekanisme Hak Jawab atau Hak Sanggah yang dijamin oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, justru memilih jalur intimidasi melalui pesan singkat.

Berita yang diangkat oleh Bengkulu Investigasi News mengenai dugaan skandal asmara antara karyawan honorer berinisial O dan rekannya berinisial S, telah melalui proses konfirmasi dan verifikasi yang ketat. Namun, ketika redaksi menayangkan hasil investigasi tersebut, oknum dari nomor +62 852-6865-4804 mencoba mengintervensi dengan cara mencoba menggali identitas narasumber redaksi secara paksa, yang merupakan pelanggaran terhadap hak tolak wartawan. Selain itu, oknum tersebut menggunakan diksi yang mengancam dengan kalimat, Mohon maaf untuk yang lebih jelasnya biarkan di persidangan nanti saja, saat dimintai klarifikasi atas ketidakakuratan data. Upaya penekanan ini diduga kuat sebagai bentuk intimidasi mental untuk membungkam peliputan investigasi lebih dalam.

Redaksi Bengkulu Investigasi News menegaskan bahwa seluruh produk jurnalistik yang diterbitkan adalah produk hukum yang sah dan memiliki landasan faktual. Kami menyatakan bahwa kami menolak segala bentuk intervensi. Kami tidak akan tunduk pada intimidasi dalam bentuk apapun, termasuk ancaman persidangan yang tidak berdasar dari pemilik nomor +62 852-6865-4804. Kami juga menegaskan komitmen menjaga hak tolak. Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, kami melindungi identitas narasumber kami. Tidak ada pihak yang dapat memaksa redaksi untuk mengungkap sumber berita. Terkait mekanisme sanggah, kami selalu menyediakan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan melalui Hak Jawab. Namun, jika ruang tersebut tidak digunakan dengan cara yang beradab, maka kami akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan tindakan intimidasi terhadap wartawan.

Demi menjaga keamanan wartawan dan integritas institusi, redaksi telah mengambil langkah-langkah protektif. Seluruh bukti percakapan ancaman dari nomor +62 852-6865-4804 telah diarsipkan sebagai bukti autentik jika diperlukan tindakan hukum lebih lanjut. Redaksi telah menginstruksikan tim investigasi untuk meningkatkan protokol keamanan lapangan dan membatasi komunikasi dengan pihak-pihak yang menunjukkan gelagat intimidatif. Kami menyerukan kepada seluruh insan pers untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. Pers adalah pilar demokrasi yang tidak boleh dibungkam oleh ancaman dari siapapun, termasuk mereka yang merasa memiliki kuasa atau dukungan keluarga besar.

Kebebasan pers bukan hanya hak wartawan, tetapi hak publik untuk mendapatkan informasi yang jujur dan berimbang. Kami akan terus mengawal kasus PDAM Tirta Hidayah ini hingga tuntas, tanpa rasa takut.

Publisher -Red

“Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM”

HULU SUNGAI SELATAN – MEDIACAKRABUANA.ID

14 Mei 2026- Tabir gelap yang menyelimuti aktivitas pertambangan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kini benderang beralih menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan. Dugaan penguasaan lahan secara ilegal oleh perusahaan kini diperkuat dengan ditetapkannya para kepala desa sebagai tersangka korupsi, sebuah perkembangan yang secara otomatis membedah cacat hukumnya fondasi berdirinya operasional korporasi di atas tanah milik rakyat.

Penetapan tersangka terhadap para kepala desa, termasuk Suriani selaku Kepala Desa Madang melalui Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/Tsk.1/157/IV/RES.1.24/2026/Reskrim, menjadi bukti kunci bahwa proses perolehan lahan oleh PT AGM diduga kuat lahir dari rahim praktik korupsi dan pemerasan. Secara yuridis, sebuah hak yang lahir dari tindakan pidana jabatan tidak dapat diakui sebagai hak yang sah. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di lokasi tersebut berdiri di atas landasan yang cacat hukum sejak awal.

Situasi ini semakin diperparah dengan langkah progresif pembatalan administrasi desa melalui Surat Pembatalan Registrasi Nomor: 140/01/MDN/IX/2025 tertanggal 16 September 2025. Pembatalan ini menggugurkan seluruh klaim penguasaan fisik tanah (SPPF-BT) tahun 2018, baik yang menyangkut lahan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00695 dan 01267, maupun lahan milik 50 warga desa lainnya yang identitasnya tercatat dalam dokumen negara tersebut.

Dengan dicabutnya surat-surat dasar oleh otoritas desa dan ditetapkannya para pejabat pembuat surat tersebut sebagai tersangka, maka secara otomatis seluruh dokumen turunan yang dipegang PT AGM kehilangan kekuatan pembuktian. Tanah tersebut kini secara hukum berstatus sebagai objek perkara pidana yang tidak boleh dikelola demi keuntungan korporasi sebelum ada penyelesaian hak yang bersih dengan pemilik lahan yang sah dan pemegang SPPT.

Keberlanjutan operasional PT AGM di tengah benderangnya fakta korupsi para pejabat desa ini memunculkan kritik pedas mengenai kewibawaan penegakan hukum di sektor agraria dan minerba. Negara tidak boleh membiarkan korporasi menikmati hasil dari sebuah proses yang diduga koruptif. Tetap menambang di atas tanah bermasalah bukan hanya merupakan bentuk pelanggaran Pasal 158 UU Minerba, tetapi juga merupakan bentuk nyata pelecehan terhadap hak milik rakyat yang dilindungi konstitusi.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait didesak untuk tidak lagi bersikap pasif. Penghentian total operasional atau status quo di titik koordinat sengketa menjadi harga mati untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi rakyat dari praktik mafia tanah yang berkelindan dengan kepentingan tambang.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi mengedepankan asas keberimbangan dan kejujuran informasi. Kami menyediakan ruang seluas-luasnya bagi manajemen PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), tim penasihat hukum, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab resmi terkait uraian fakta hukum dan status tanah bermasalah ini. Redaksi menjamin pemuatan tanggapan tersebut secara utuh pada kesempatan pertama sebagai bagian dari hak publik atas informasi yang berimbang.

Untuk Diketahui:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri ESDM RI
3. Kapolri / Bareskrim Polri
4. Menteri ATR/BPN RI

Publisher -Red

“Mediasi Buntu, Pihak Keluarga Korban Minta Pertemuan Digelar di Balai Desa Jipang”

BREBES – MEDIACAKRABUANA.ID

Upaya mediasi terkait penyelesaian sebuah permasalahan yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Pakujati, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Rastam, S.H., dengan pihak keluarga besar korban, hingga kini belum membuahkan hasil. Pertemuan yang direncanakan digelar pada Senin (01/06/2026) urung terlaksana akibat adanya perbedaan kesepahaman mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedianya mediasi dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Namun, pertemuan tersebut gagal terlaksana. Pihak Kades kemudian mengusulkan agar pertemuan digeser menjadi pukul 12.30 WIB. Sayangnya, hingga pukul 14.20 WIB, pihak keluarga menyatakan tidak mendapatkan kepastian lebih lanjut dari pihak Kades Pakujati.

Permintaan Lokasi di Balai Desa Jipang

Melalui keterangan yang didapat dari rekaman komunikasi, pihak keluarga besar menegaskan tidak dapat memenuhi undangan di lokasi yang ditentukan sebelumnya. Setelah melalui musyawarah internal, pihak keluarga secara tegas meminta agar pertemuan digelar di Balai Desa Jipang.

“Kami tidak bisa ke sana. Kalau memang pihak Bapak memiliki itikad baik, kami tunggu di sini saja. Bagaimana kalau kita bertemu di balai desa kami? Insyaallah kami siap memfasilitasinya,” ujar perwakilan keluarga dalam pesan yang disampaikan.

Pihak keluarga juga menyoroti soal komunikasi yang dinilai lamban. Menurut mereka, adanya ketidakpastian waktu membuat pihak keluarga akhirnya mengambil keputusan untuk memindahkan lokasi pertemuan ke wilayah mereka sendiri.

Tanggapan Kades Pakujati

Di sisi lain, Kades Pakujati, Rastam, S.H., menyayangkan ketidakhadiran pihak keluarga di lokasi yang telah disepakati sebelumnya. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal untuk memfasilitasi pertemuan tersebut agar permasalahan segera menemui titik terang.

“Kami sudah menyediakan dan menyiapkan fasilitas sesuai permintaan. Ketika panjenengan (pihak keluarga) tidak hadir di lokasi, ini terkesan melanggar kesepakatan. Padahal, pihak yang bersangkutan sudah siap semua dan kami sudah meluangkan waktu,” ungkap Rastam dalam percakapan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kata sepakat mengenai waktu dan lokasi pertemuan ulang. Hingga kini, pokok permasalahan yang menjadi inti perselisihan antara kedua belah pihak pun belum diketahui secara pasti oleh publik.

Red

“DUGAAN PEMALSUAN DAN PENGGELAPAN LAHAN SEWA: PT. GARAM PERSERO DILAPORKAN KE POLRES SUMENEP:

SUMENEP . MEDIACAKRABUANA.ID

Rajawali News– Sebuah laporan resmi akan disampaikan kepada Kepolisian Resor (Kapolres) Sumenep terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli serta penyewaan lahan yang melibatkan oknum yang bekerja di lingkungan PT. GARAM PERSERO. Laporan ini diajarkan oleh Bambang Febri Hartono, selaku Kabiro Sumenep dari media online Teropong Indonesia News, pada Senin, 1 Juni 2026.
Dalam surat pengaduan bernomor 110/M.TIN/SMP/05/2026 yang disampaikannya, Bambang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi di lapangan, terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pegawai perusahaan milik negara tersebut. Salah satu nama yang disebut terlibat adalah berinisial S, yang menjabat sebagai Kepala Keamanan di PT. GARAM PERSERO dan diduga terlibat langsung dalam praktik jual beli lahan kepada pihak lain secara tidak sah.
Berdasarkan data yang dihimpun, lahan yang menjadi objek sengketa berlokasi di wilayah Desa Batu Dinding dan Desa Baban, Kecamatan Gapura, Sumenep. Tanah-tanah tersebut diketahui memiliki sejarah kepemilikan yang jelas dan sah secara hukum. Namun, lahan tersebut justru diperjualbelikan, dibelikan, hingga disewakan kepada pihak ketiga oleh dua orang yang berinisial M dan B. Keduanya diketahui tidak memiliki hak waris maupun riwayat kepemilikan atas lahan tersebut,
namun tetap melakukan transaksi dengan mengatasnamakan adanya klaim sepihak serta jaminan dokumen yang dinilai tidak sah.
Lebih jauh lagi, dalam laporannya disebutkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1222, tanah-tanah yang menjadi lokasi proyek modemisasi milik PT. GARAM PERSERO seharusnya dikembalikan kepada masyarakat atau pemilik asal yang memiliki hak sejarah atas lahan tersebut. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanah tersebut justru beralih tangan dan dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak, yang kemudian mengubah statusnya menjadi lahan sewa milik perusahaan.
“Perbuatan oknum-oknum tersebut sangat merugikan pihak PT. GARAM PERSERO maupun masyarakat pemilik hak asal tanah tersebut. Tindakan ini berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat, karena transaksi yang dilakukan sepenuhnya ilegal namun mengatasnamakan penyewaan resmi dari perusahaan,” tulis Bambang dalam surat pengaduannya.

Atas temuan tersebut, pelapor meminta pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan penyelidikan mendalam. Dugaan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dianggap telah melanggar Pasal 391 dan Pasal 502 KUHP tentang pemalsuan dan penggelapan hak atas tanah.
Melalui laporan ini, Bambang berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap kebenaran dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah ini juga bertujuan agar supremasi hukum dapat ditegakkan, serta hak masyarakat atas tanah warisan mereka dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.
Salinan laporan pengaduan ini juga telah dikirimkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk mendapatkan perhatian dan pemantauan lebih lanjut terkait penanganan kasus ini di tingkat kepolisian wilayah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak manajemen PT. GARAM PERSERO terkait laporan yang telah disampaikan. (Reporter Liputan : Fajar Lubis Melaporkan Dari Sumenep, Jawa Timur)

“Kuasa Hukum Bantah Tegas Keterlibatan Guntur Sahputra Dalam Pertikaian di Jermal:

*Deli Serdang,-* , Mediacakrabuana.id

31 MEI 2026 Kabar yang beredar di sejumlah media daring maupun media sosial yang menyebutkan nama Guntur Sahputra terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa penganiayaan berujung kematian yang menimpa Rahmadsyah alias Mamat (45), dibantah secara mutlak, tegas dan keras oleh pihak Kuasa Hukumnya. Informasi tersebut dinilai tidak berdasar, direkayasa, dan merupakan bagian dari skema kriminalisasi serta pembunuhan karakter yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkan nama baik, kehormatan dan martabat klien kami.

Dalam pernyataan resminya, Kuasa Hukum Guntur Sahputra menyampaikan , “Kami tegaskan dengan lantang dan tanpa keraguan sedikit pun berita yang beredar itu tidak benar , tidak sesuai fakta dan berita itu merupakan fitnah besar yang sangat menyakitkan buat klien kami .Berita yang beredar di media online maupun media sosial tersebut sama sekali tidak memiliki dasar bukti apa pun, melainkan hanya berisi asumsi, tuduhan liar dan rekayasa semata.”

“Kami nyatakan secara resmi dan terbuka Bapak Guntur Sahputra tidak mengetahui apapun , tidak terlibat apa apa , tidak hadir di lokasi kejadian , serta tidak pernah memberikan perintah apapun dan kepada siapapun untuk menganiaya apalagi sampai menghilangkan nyawa orang .Tidak ada satu pun perintah, tidak ada instruksi, tidak ada pesan, dan tidak ada hubungan sama sekali antara klien kami dengan peristiwa tragis yang menimpa Rahmadsyah alias Mamat.”

“Ini sudah kedua kalinya atau bahkan berkali-kali nama baik klien kami dicatut, diseret dan dijadikan bahan tuduhan dalam setiap kejadian yang terjadi di wilayah tersebut. Lagi lagi ini adalah bentuk upaya kriminalisasi yang jelas dan nyata . Mamad diketahui masih menjalani perawatan disalah satu rumah sakit di kota Medan dan tidak meninggal dunia seperti apa yang sudah di beritakan di media sosial.”

Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menjebak, ingin menjatuhkan, dan ingin menempatkan klien kami sebagai dalang di balik segala kejadian buruk, padahal faktanya beliau tidak tahu-menahu sama sekali. Ini sangat tidak adil, sangat kejam, dan merusak nama baik yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya.”

Kuasa Hukum juga meminta kepada seluruh insan pers agar melakukan konfirmasi dahulu sesuai dengan UU Pers no 40 tahun 1999 dalam membuat pemberitaan , “Kami meminta dan mengajak seluruh media, wartawan, serta siapa saja yang menyebarkan berita ini beritakan lah berita yang sesuai fakta dan terkonfirmasi Jangan asal tulis, jangan asal sebut nama hanya demi mengejar sensasi, jumlah pembaca atau kepentingan kelompok tertentu. Jangan main taruh opini sendiri, jangan membuat kesimpulan sendiri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan.” tutup nya .

Sebelum nya di ketahui telah terjadi peristiwa berdarah yang mengemparkan masyarakat Jermal, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tersebut terjadi pada Sabtu (30/05/2026) sekitar pukul 19.00 WIB, berawal dari pertikaian yang di duga masalah perebutan tanah .

Akibat dari pertikaian itu Rahmad dianiaya oleh beberapa orang dan mengalami luka-luka parah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sampai saat ini masih dalam proses identifikasi aparat penegak hukum. *(Tim)*

“RAKYAT PETANI DESA DARMO KEC.LAWNG KIDUL KAB MUARA ENIM DI TINDAS RIBUAN HEKTAR TANAH DI RAMPAS PT BA”

MUARA ENIM SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Perampasan dan pemaksaan petani perkebunan lokal di wilayah tanjung Enim berbagai dalih untuk dapat merampas dan mengambil alih lokasi tanah milik para petani lokal yg sudah puluhan tahun berkebun. Bahkan sebelum PT Bukit Asam berdiri rakyat wilayah Tanjung Enim sampai ke Semende sudah menguasai lokasi pertanian di dalam areal hutan yang di buka menjadi perkebunan petani lokal.sejak era kolonial Belanda . Ironisnya PT BA. Anak perusahan BUMN. Yang bekerja sama dengan sejumlah intasi pemerintah berbagai macam cara untuk mengambil alih tanah perkebunan rakyat . Dendan pembayaran kerohiman untuk menekan harga semurah mungkin dengan dalih itu tanah kehutanan . untuk menindas rakyat kecil . Demi memuluskan proyek bisna PT BA rakyat di korbankan . Kejam diera kolonial Belanda lebih kejam di erah Indonesia merdeka .

Terbukti sejumlah rakyat Desa Darmo Lawang kidul tanjung Enim . Sudah sekian tahun pembuatan di gantung dan tidak jelas urusannya yg berbelatbelit . Kebun kelapa sawit kebun nangka dan lain lainya sudah rusak nyaris tidak bisa di mumpaatkan akibat limbah dari pekerjaan pihak PT BA. Sehingga Rakyat melaporkan hal tersebut ke istana negara. Namun semua itu bungkam bak pepatah ada maling berteriak maling . Jangan salahkan rakyat jika mereka menggunakan hukum rimba. Demi membela hak dan untuk bertahan hidup. Berita bersambung ke edisi berikutnya. ( Ali Sopyan )

“Dari Dragon Bertransformasi Jadi Phantom, Polrestabes Bongkar Jaringan Narkoba Berkedok THM”

*Sumatra Utara,-* Mediacakrabuana.id

Satresnarkoba Polrestabes Medan terus mendalami keterkaitan Phantom KTV apakah masih satu jaringan dengan Dragon KTV yang sebelumnya pernah disegel dan direkomendasikan Ditres Narkoba Poldasu untuk ditutup usai penggerebekan pada 23 Mei 2025 lalu. Polrestabes Medan kini juga tengah memburu pasutri yang masuk dalam DPO yakni, HM dan Ar alias D yang diduga sebagai pemilik THM Dragon.

“Kita masih mendalami apakah Phantom KTV ini ada afiliasinya dengan jaringan Dragon KTV yang pernah kita rekomendasikan untuk ditutup pada 23 Mei 2025 lalu,”jelas Kapolrestabes Medan, Kombes Pol, Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH, Kamis (28/5/2026).

Lebih jauh, pada tahun 2025 THM ini bernama Dragon KTV dan sempat digerebek Tim Ditres Narkoba Poldasu dibawah pimpinan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH yang wakti itu berhasil mengamankan dua tersangka, dua pelaksana lapangan, RG alias R dan Z alias Zul, pada Jumat (23/5/2025) di Dragon KTV Room 206, Jalan Haji Adam Malik, Medan Barat. Dua orang sampai sekarang masih diburon petugas.

Sepertinya tak jera, THM ini kembali berubah nama menjadi Phantom KTV. Lagi-lagi, berhasil dmenangkap customer service (CS) karena kedapatan menjual ekstasi. Terbaru, polisi menangkap pemasok di Kecamatan Medan Barat. Kasatresnarkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan pemasok yang ditangkap itu berinisial MF (22) warga Kelurahan Tanjung Gusta. Polisi menyita 10 butir ekstasi dari tangan MF.

“Saat ditangkap, petugas menyita 10 butir pil ekstasi, yang bentuk dan warnanya sama persis dengan ekstasi yang disita petugas saat menggerebek Phantom KTV,” kata Kompol Rafli Yusuf Nugraha.

Rafli menjelaskan jika pemasok narkoba dan CS yang ditangkap di THM Phantom berkomunikasi melalui media sosial. Keduanya sengaja menggunakan metode ini, karena dinilai lebih aman dan sulit diketahui.

“Saat warga kota Medan sedang mengalami blackout gangguan listrik, kami terus bekerja dan tidak tinggal diam. Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh tim, pemasok narkoba di THM Phantom bisa kami ringkus. Saat diringkus, kami juga temukan 10 butir pil ekstasi dan uang Rp.1,3 juta hasil penjualan narkoba,” ucapnya. *(Tim)*

Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Berkedok THM
Giliran Gadis Muda Cantik dan pemasok Tak Berkutik

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

Setelah pemasok narkoba di THM Phantom dibongkar Satresnarkoba Polrestabes Medan, penyelidikan lebih dalam kembali dibongkar. Terbaru, seorang gadis muda cantik turut dibekuk, saat petugas meringkus pemasok narkoba ke THM tersebut.

DA (23) seorang gadis muda cantik yang merupakan warga Desa Manunggal, Kec.Labuhan Deli, ditangkap petugas Satresnarkoba Polrestabes Medan, di sebuah rumah kost di Jalan Danau Singkarak, Kec.Medan Barat, Sabtu (23/5) pagi.

DA ditangkap bersamaan dengan penangkapan MF (22) yang merupakan pemasok pil ekstasi ke THM Phantom.

“Ada seorang wanita yang turut kami amankan dalam proses pengembangan kasus narkoba berkedok tempat hiburan malam. Yang bersangkutan, diamankan bersamaan dengan penangkapan pemasok narkoba,” ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (27/5) sore.

Rafli menerangkan, tempat ditemukannya 10 butir pil ekstasi milik MF, merupakan kamar kost yang dihuni DA.

DA sendiri, merupakan pengguna narkotika jenis ganja, dan saat diamankan petugas turut menyita 2 paket daun ganja kering, seberat 2,90 gram.

Tidak hanya ganja kering, dari dalam tas dan toples kecil di kamar kost DA, petugas juga menemukan puluhan biji ganja, dan kertas pembungkus ganja.

“Jadi tempat kami menemukan barang bukti pil ekstasi milik pemasok narkoba ke THM Phantom, itu merupakan kamar kost milik DA. Dari DA sendiri, kami menyita beberapa paket daun ganja kering. Yang bersangkutan mengaku jika sering menggunakan ganja, dengan alasan untuk menaikkan berat badan,” terang Rafli.

DA sendiri, saat ini telah diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Medan. Polisi, kini masih mendalami kasus peredaran narkoba berkedok tempat hiburan malam di Phantom KTV, dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk instansi terkait. *(Tim)*