“Anggota DPRD Karawang Berjoget Saat Pengundian Nomor Urut Pilkades, Warga Desak BK Periksa Dugaan Keberpihakan”

KARAWANG — MEDIACAKRABUANA.ID

Video seorang anggota DPRD Kabupaten Karawang yang berjoget saat pengambilan nomor urut calon kepala desa di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan. Warga mempertanyakan sikap legislator tersebut dan mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD memeriksa dugaan keberpihakan dalam kegiatan pemilihan kepala desa (Pilkades).

Aksi yang terekam dalam video tersebut memicu perdebatan mengenai batas kepantasan seorang wakil rakyat ketika menghadiri kegiatan politik di tingkat desa. Sejumlah warga menilai, sikap anggota DPRD di hadapan para calon dapat menimbulkan persepsi dukungan kepada salah satu kandidat.

Namun, warga meminta dugaan itu diperiksa berdasarkan fakta, bukan sekadar penilaian terhadap potongan video yang beredar.

“Anggota dewan seharusnya memahami aturan. Jangan sampai sibuk berjoget di kegiatan Pilkades, tetapi justru melupakan tanggung jawab dan etika sebagai pejabat publik,” ujar seorang warga.

Warga Minta Badan Kehormatan Turun Tangan

Warga mendesak BK DPRD Kabupaten Karawang dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menindaklanjuti persoalan tersebut. Mereka meminta lembaga terkait memastikan apakah tindakan anggota DPRD itu melanggar kode etik, tata tertib, atau ketentuan lain yang berlaku.

Menurut warga, jabatan sebagai wakil rakyat tidak hanya membawa hak politik, tetapi juga kewajiban menjaga kehormatan lembaga dan kepercayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk menaati tata tertib dan kode etik. Pasal 161 huruf g memuat kewajiban tersebut, sedangkan huruf h mengatur kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan itu menjadi salah satu dasar untuk menilai perilaku anggota DPRD. Meski demikian, penerapannya terhadap peristiwa ini harus mempertimbangkan fakta kejadian dan aturan etik yang berlaku.

Kehadiran di Acara Pilkades Tak Otomatis Melanggar

Secara hukum, kehadiran anggota DPRD dalam kegiatan pengundian nomor urut calon kepala desa tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Begitu pula tindakan berjoget atau berfoto bersama calon, yang harus dinilai berdasarkan konteks dan bukti pendukung.

Pemeriksaan perlu menjawab sejumlah pertanyaan: apakah anggota DPRD hadir sebagai tamu, apakah ia secara terbuka menyatakan dukungan kepada calon tertentu, serta apakah tindakannya bertentangan dengan ketentuan etik atau aturan Pilkades di Kabupaten Karawang.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota menjadi salah satu rujukan dalam pengaturan kode etik dan mekanisme penanganan persoalan etik anggota DPRD.

Jika warga memiliki bukti yang memadai, mereka dapat menyampaikan pengaduan kepada BK DPRD untuk ditelaah sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, penanganannya harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang sah.

Adapun dugaan pelanggaran aturan Pilkades perlu diuji berdasarkan peraturan khusus yang mengatur pemilihan kepala desa di Kabupaten Karawang. Karena itu, dugaan keberpihakan tidak dapat langsung dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum unsur dan dasar hukumnya dipastikan.

Fraksi PKS Diminta Memberikan Penjelasan

Warga juga mempertanyakan sikap Fraksi PKS, terutama karena anggota DPRD yang disorot berasal dari partai tersebut.

“Apalagi dari Fraksi PKS dan membidangi urusan pemerintahan. Seharusnya lebih memahami aturan. Jangan sampai masyarakat justru bertanya-tanya, aturan itu untuk ditaati atau hanya untuk dipahami?” ujar seorang warga.

Warga berharap fraksi memberikan penjelasan dan BK DPRD menjalankan kewenangannya secara objektif. Mereka menilai, pemeriksaan yang transparan diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari anggota DPRD yang bersangkutan maupun BK DPRD Kabupaten Karawang terkait video tersebut.

Warga mendesak agar setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara profesional. Jika terbukti terjadi pelanggaran, mereka meminta tindakan dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata tentang aksi berjoget dalam sebuah acara. Mereka ingin memastikan bahwa pejabat publik menjaga etika, menghormati proses demokrasi di tingkat desa, dan mempertanggungjawabkan perilakunya kepada masyarakat.

( Redaksi)

“Sabu 1 Kilo Gagal Beredar, Satnarkoba Polres Deli Serdang Gas Full Pelaku Narkoba”

*DELI SERDANG,–* MEDIACAKRABUANA.ID

Satu kilogram narkotika jenis sabu yang diduga akan diedarkan di wilayah Lubuk Pakam berhasil diamankan Satresnarkoba Polresta Deli Serdang, Kamis (15/10/2026). Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial S (39) beserta barang bukti sabu seberat bruto 1.000,14 gram.

Pengungkapan ini berawal dari pemetaan lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas transaksi narkotika di Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Operasi dipimpin langsung Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H.

Sebelum bergerak ke lokasi, personel gabungan terlebih dahulu mengikuti apel pada sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu, tim melakukan penyelidikan dan penyisiran di titik yang telah dipetakan hingga berhasil mengamankan S.

Dari lokasi penindakan, petugas menyita satu tas ransel berwarna hitam dan satu plastik klip besar berisi sabu dengan berat bruto 1.000,14 gram. Barang bukti tersebut selanjutnya dibawa bersama terduga pelaku ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan dalam laporan operasi, S mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria yang dikenal dengan inisial R. Petugas kemudian melakukan pencarian terhadap pria tersebut, tetapi hingga operasi berlangsung keberadaannya belum ditemukan.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa operasi pemberantasan narkoba akan terus dilakukan untuk menekan peredaran gelap narkotika, khususnya di wilayah Lubuk Pakam dan sekitarnya.

“Pemberantasan peredaran narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika,” ujar Fery.

Selain melakukan penindakan, Fery juga menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada warga setempat. Masyarakat disebut memberikan apresiasi terhadap langkah petugas dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika di Kelurahan Lubuk Pakam III.

Keberhasilan mengamankan sabu dengan berat bruto sekitar satu kilogram ini menjadi bagian dari upaya Satresnarkoba Polresta Deli Serdang dalam memutus peredaran narkotika. Kepolisian masih perlu mendalami asal-usul barang bukti, dugaan jaringan yang terlibat, serta keberadaan pria inisial R.

Saat ini, terduga pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk kepentingan penyidikan. Status hukum terduga pelaku tetap harus mengacu pada proses penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *(Tim)*

“DPRD Ogan Ilir Soroti Peminjaman Mobil Damkar ke OKI, Fraksi PDIP Siapkan Mosi Tidak Percaya”

Ogan ilir Sumsel || Mediacakrabuana. Id

Tim Pemburu Fakta Korupsi
Cetak dan Onlen
Rabu 14 Oktober 2026Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Wahyudi, S.T., yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan akan menempuh langkah mosi tidak percaya terhadap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir terkait persoalan peminjaman satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) milik pemerintah daerah kepada PT Multi Var yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Rabu (14/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Fraksi PDI Perjuangan menilai persoalan peminjaman armada Damkar tersebut perlu mendapat penjelasan resmi, terutama mengenai dasar hukum, prosedur administrasi, mekanisme perizinan, serta pertimbangan kebutuhan pelayanan kebakaran di wilayah Ogan Ilir.

Menurut Wahyudi, keberadaan armada Damkar sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Ogan Ilir.

“Kesiapsiagaan armada Damkar sangat dibutuhkan masyarakat, termasuk dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah kita. Aset daerah harus digunakan sesuai ketentuan dan tidak boleh mengorbankan pelayanan publik,” tegas Wahyudi.

Ia mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti secara serius dan transparan. Apabila penjelasan yang diberikan tidak memuaskan, pihaknya menyatakan akan menempuh langkah mosi tidak percaya sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan aset daerah dan kinerja instansi terkait.

Perusahaan Perkebunan Diminta Bertanggung Jawab

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi juga menyoroti tanggung jawab perusahaan perkebunan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah operasionalnya.

Ia mengingatkan bahwa perusahaan perkebunan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan dan pencegahan kebakaran sesuai kewajiban masing-masing.

Wahyudi mencontohkan pengalaman ketika pemerintah membantu pemadaman kebakaran di area perkebunan PTPN VII Cinta Manis melalui metode water bombing.

“Pernah pemerintah membantu memadamkan kebakaran kebun PTPN VII Cinta Manis melalui water bombing. Biaya yang dikeluarkan harus dikembalikan karena kebakaran tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan itu sendiri,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menegaskan perlunya kejelasan mengenai mekanisme penggunaan sumber daya pemerintah daerah untuk membantu penanganan kebakaran di area perusahaan, termasuk ketentuan pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

DPRD Akan Evaluasi Penggunaan Anggaran

Wahyudi menambahkan, dalam pembahasan anggaran sebelumnya, DPRD telah mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) agar melaksanakan program dan menggunakan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Kami akan mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan terkait OPD tersebut,” tegasnya.

Evaluasi itu, menurut dia, diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wakil Bupati: Kepala Dinas Damkar Dinonaktifkan

Sementara itu, Wakil Bupati Ogan Ilir dalam keterangannya menyampaikan bahwa kepala dinas yang menangani pemadam kebakaran telah dinonaktifkan dan Ibnu Hardi telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir.

Ia juga menyampaikan bahwa persoalan peminjaman armada Damkar tersebut sedang diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.

“Selanjutnya kami sampaikan bahwa sekarang sudah diperiksa oleh Inspektorat untuk mengetahui tentang peminjaman armada Damkar tersebut, untuk mendalami dan melihat kebenarannya,” ujarnya.

Pemeriksaan Inspektorat tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses peminjaman kendaraan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta kesesuaian prosedur yang diterapkan dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan nantinya menjadi salah satu dasar untuk menentukan tindak lanjut administratif sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Jurnarlis.Suparman

“PUTUSAN MA DIABAIKAN DPRD SAROLANGUN: Menghindar Keterangan, Melalaikan Kewajiban Hukum — Gubernur & Mendagri Diminta Bertindak Tegas Sekarang!”

SAROLANGUN, JAMBI — MEDIACAKRABUANA.ID

15 Oktober 2026 — Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun beserta jajaran Badan Kehormatan dinilai secara sengaja menghindar dan menolak memberikan penjelasan, saat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ICC RI berupaya melakukan konfirmasi terbuka mengenai ketidakberjalannya tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/TUN/2026.

Saat dimintai penjelasan secara terbuka mengenai langkah konkret penindaklanjutan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap, para pimpinan lembaga perwakilan rakyat ini menghindar dan menolak menjawab satu pertanyaan mendasar pun: Kapan dan bagaimana putusan tersebut akan dilaksanakan?

Pertanyaan yang Tak Bisa Dihindari

Di mana fungsi pengawasan DPRD Sarolangun? Di mana tanggung jawab atas jabatan yang mereka emban?

Undang-Undang berbicara tegas: Pimpinan DPRD wajib menyampaikan usulan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung paling lambat 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima — sesuai Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Batas waktu tersebut telah lama berlalu. Namun hingga hari ini? Belum ada satu langkah pun yang diambil. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada usulan. Tidak ada penjelasan kepada publik. Hanya keheningan dan pengelakan.

Sikap menghindar ini bukan sekadar keengganan berbicara. Ini adalah pengabaian sengaja terhadap kewajiban hukum konstitusional. Lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, justru menjadi pihak yang melanggarnya secara terang-terangan.

PERLU DIINGAT: Putusan Mahkamah Agung bersifat FINAL, MENGIKAT, dan WAJIB DILAKSANAKAN.

Tidak ada alasan. Tidak ada penundaan. Tidak ada kekebalan hukum bagi siapapun — termasuk Ketua DPRD dan anggota Badan Kehormatan — untuk mengabaikannya. Mengabaikan putusan MA berarti menempatkan diri di atas hukum — sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima dalam negara hukum.

Kami menegaskan: Kelalaian menjalankan kewajiban hukum bukan tanpa konsekuensi. Berikut dasar hukum serta ancaman dan konsekuensi yang berlaku:

DASAR HUKUM & KONSEKUENSI HUKUM

A. Sanksi Etik & Disiplin

(Dapat dijalankan melalui Badan Kehormatan DPRD)

Sanksi Dasar Hukum Pelanggaran
Teguran Tertulis Pasal 362 UU No. 23/2014; PP No. 12 Tahun 2018 Pasal 147 Tidak menjalankan tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh serta tidak menaati peraturan perundang-undangan — Pasal 362 huruf d UU No. 23/2014
Pencopotan dari Jabatan Pimpinan/Komisi PP No. 12 Tahun 2018 Pasal 148 Sama seperti di atas
Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Pasal 193 UU No. 23/2014 — Diusulkan Partai Politik ke Mendagri melalui Gubernur Sama seperti di atas
Pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri Pasal 194 UU No. 23/2014 — Mendagri dapat memberhentikan anggota DPRD yang tidak menjalankan kewajiban undang-undang Sama seperti di atas

B. Sanksi Pidana

Dasar Hukum Pasal Ancaman Pidana Keterangan
KUHP Pasal 420 — Kelalaian dalam Jabatan Penjara paling lama 3 tahun Jika kelalaian menindaklanjuti kewajiban hukum menyebabkan kerugian kepentingan masyarakat
UU No. 31/1999 jo. No. 20/2001 Pasal 2 — Penerimaan Suap Penjara 4–20 tahun + denda Jika ada imbalan yang menyebabkan DPRD menunda atau tidak bertindak
UU No. 31/1999 Pasal 3 — Kerugian Negara Penjara 1–20 tahun Jika kelalaian ini menyebabkan kerugian bagi keuangan atau kepentingan negara
UU No. 20/2001 Pasal 12 huruf a/b — Menjanjikan/Memberi Keuntungan Penjara 4–20 tahun Jika ada pihak yang memberi atau menerima sesuatu demi penundaan eksekusi putusan MA

C. Mekanisme Penggantian Kewenangan — Jika DPRD Tetap Diam

Sesuai Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU No. 23/2014:

– Jika DPRD tidak bertindak dalam 14 hari kerja → kewenangan beralih ke Gubernur untuk bertindak dalam 14 hari kerja berikutnya
​
– Jika Gubernur juga tidak bertindak → Menteri Dalam Negeri dapat langsung menetapkan pemberhentian tanpa usulan DPRD

TEGASAN AKHIR

Kami meminta Gubernur Jambi dan Menteri Dalam Negeri untuk tidak berdiam diri. Segera periksa kelalaian ini, ambil alih kewenangan yang telah diabaikan, dan pastikan Putusan MA RI No. 178 K/TUN/2026 dilaksanakan sepenuhnya — tanpa penundaan, tanpa kompromi.

Kepada Ketua DPRD dan anggota Badan Kehormatan Sarolangun: Undang-undang tidak memihak. Putusan pengadilan tidak dapat ditawar. Tanggung jawab jabatan tidak dapat dihindari.

Jelaskan langkah konkret penindaklanjutan — atau hadapi konsekuensi hukum yang berlaku.

(Redaksi)

“Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Tanah Bumbu dari PAN Inisial R Kembali Mencuat, Publik Desak Ketua DPD PAN Bertanggung Jawab dan Nonaktifkan Sementara”

TANAH BUMBU –  MEDIACAKRABUANA.ID

Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu kembali menjadi perhatian publik di tengah sorotan nasional terhadap sejumlah pejabat yang terseret persoalan serupa, termasuk perkara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hellyana yang harus menjalani proses hukum.

Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dugaan serupa kembali mengarah kepada seorang anggota DPRD aktif berinisial R dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang berdomisili di wilayah Sepunggur. Persoalan ini sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Kalimantan Selatan pada tahun 2024 dan sempat menjadi bagian dari proses penyelidikan aparat penegak hukum.

Penelusuran Tim Investigasi media saat ini difokuskan pada riwayat pendidikan dan kesesuaian identitas dalam dokumen pendidikan yang bersangkutan. Informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya menyebut terdapat persoalan mengenai perubahan atau perbedaan nama yang perlu dijelaskan secara administratif dan yuridis.

Seorang tokoh masyarakat yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan, kejelasan harus diperoleh langsung dari lembaga pendidikan terkait. “Nama memang disebut mengalami perubahan. Tetapi untuk memastikan persoalannya, harus dicek langsung ke sekolah dan dokumen administrasinya,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Saat dikonfirmasi langsung oleh Redaksi Media Anggota DPRD Tanah Bumbu dari PAN berinisial R menyatakan bahwa pada tahun 2024 dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh pihak Polda Kalsel serta instansi terkait.

Namun, demi memenuhi prinsip keberimbangan berita dan asas praduga tak bersalah, Redaksi meminta bukti pendukung berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), surat keterangan bersih, atau dokumen otentik lainnya dari Polda Kalsel.

Hingga berita ini diterbitkan, R belum dapat memberikan bukti tersebut. Yang bersangkutan justru meminta Redaksi untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Kapolda Kalsel. Ironisnya, ketika Redaksi meminta kejelasan mengenai siapa penyidik atau satuan kerja yang menangani perkara tersebut guna memudahkan konfirmasi resmi, R juga tidak dapat memberikan informasi yang jelas.

Sikap tersebut sangat disayangkan. Pernyataan tanpa didukung bukti otentik bukanlah hal yang baik dan tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat. Sebagai pejabat publik dan representasi rakyat dari Partai Amanat Nasional, seharusnya memberikan keterangan yang terang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan hanya berdasarkan ucapan lisan yang justru berpotensi mencederai marwah institusi Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan marwah partai politik pengusungnya.

Publik Desak Ketua DPD PAN Tanah Bumbu Bertanggung Jawab dan Nonaktifkan Sementara

Oleh karena itu, Redaksi bersama masyarakat publik mendesak instansi terkait untuk memeriksa kembali secara mendalam dan terbuka terkait keabsahan ijazah anggota DPRD aktif dari PAN tersebut.

Masyarakat secara khusus meminta pertanggungjawaban Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanah Bumbu dan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan. Sebagai partai pengusung yang telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi kepada calon legislatif, DPD PAN Tanah Bumbu dinilai wajib bertanggung jawab secara moral dan politik untuk memastikan kadernya memiliki dokumen pendidikan yang sah dan tidak cacat hukum.

Selain itu, publik juga mendesak agar Aturan hukum ditegakkan dengan menonaktifkan sementara pejabat yang bersangkutan demi kepentingan pemeriksaan.

Desakan penonaktifan sementara ini dinilai penting dan sejalan dengan:

1.UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU tentang Pencalonan Persyaratan calon anggota DPRD wajib memiliki ijazah yang sah dan tidak palsu.

2.Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN Setiap kader wajib menjaga integritas, kejujuran, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang mencoreng nama baik partai.

3.Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Anggota DPRD yang tersangkut perkara hukum yang berpotensi mencederai marwah lembaga dapat dinonaktifkan sementara oleh Badan Kehormatan DPRD demi kelancaran proses hukum.

Masyarakat Tanah Bumbu menegaskan, jangan sampai hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika pemberitaan yang beredar sejak 2024 tidak benar, maka harus dibuktikan dengan dokumen resmi negara yang sah agar nama baik yang bersangkutan dan partai pulih. Namun jika terbukti cacat hukum, masyarakat meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya.

Pemerintah pusat dan DPP PAN diminta mengusut tuntas kasus ini demi memulihkan kepercayaan publik dan menjaga marwah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu serta marwah Partai Amanat Nasional.

Aparat penegak hukum harus menunjukkan bahwa hukum ada dan hadir untuk rakyat. Masyarakat Tanah Bumbu dan rakyat Indonesia menunggu hasil yang benar dan transparan. Jangan sampai praktik pembiaran dan pengondisian terus menggerogoti integritas negeri ini.

1.UUD 1945 Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

2.UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi dan memiliki fungsi sebagai kontrol sosial.

3. UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE Pasal 27A Frasa “dugaan” adalah produk jurnalistik yang sah dan bukan pencemaran nama baik.

4. Asas Praduga Tak Bersalah: Redaksi tidak menyimpulkan bersalah. Kebenaran materiil menjadi kewenangan lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi masih memberikan ruang hak jawab 1×24 jam kepada pihak R, DPD PAN Tanah Bumbu, dan Polda Kalsel sesuai amanat UU Pers.

TIM INVESTIGASI
Red :

“Ramces Pandiangan Tempuh Langkah Hukum, Polda Sumut Terima Laporan Dugaan Pengerusakan Satpol PP Deli Serdang”

*Sumut,—* Mediacakrabuana.id

Advokat Dr. Ramces Pandiangan, S.H., M.H., bersama tim kuasa hukum melaporkan dugaan pengerusakan rumah milik Abdul Rahim ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara, Rabu (14/10/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan pembongkaran rumah kliennya di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang diduga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang.

Laporan itu tercatat dengan nomor STTLP/B/1744/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Ramces menegaskan, pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pengerusakan tersebut serta memeriksa dasar hukum pembongkaran rumah milik kliennya.

“Kami mengutuk keras tindakan pembongkaran rumah klien kami yang sudah ditempati secara turun-temurun. Kami mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pihak yang melakukan pembongkaran tersebut,” ujar Ramces saat diwawancarai awak media di Polda Sumut.

Menurut Ramces, rumah milik Abdul Rahim berada di kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Ia menyatakan bahwa keluarganya telah tinggal di lokasi tersebut selama beberapa generasi, bahkan diperkirakan sudah berlangsung ratusan tahun.

Atas dasar itu, Ramces meminta pemerintah dan aparat terkait memperhatikan status kawasan, riwayat penguasaan tempat tinggal masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum melakukan tindakan penertiban.

Ia juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutnya sebagai Putusan MK Nomor 181. Namun, nomor dan substansi putusan yang dimaksud perlu dipastikan kembali agar penerapannya terhadap perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang sebenarnya.

Pertanyakan Kewenangan Satpol PP

Ramces menilai kewenangan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembongkaran di kawasan yang diklaim sebagai hutan lindung perlu diperiksa secara hukum.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perizinan bangunan, tetapi juga menyangkut status kawasan dan kewenangan instansi yang melakukan penertiban.

Ia mempertanyakan alasan pembongkaran yang disebut berkaitan dengan ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ramces berpendapat bahwa kondisi bangunan milik kliennya dan status kawasan tempat rumah itu berdiri harus dikaji terlebih dahulu sebelum tindakan pembongkaran dilakukan.

“Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum pembongkaran tersebut. Kami juga mempertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan di lokasi yang disebut sebagai kawasan hutan lindung,” katanya.

Ramces turut menyoroti pengerahan personel dalam kegiatan pembongkaran rumah berukuran sekitar 3 x 4 meter yang menurut keterangannya terbuat dari tepas.

Ia mempertanyakan siapa yang memerintahkan dan membiayai pengerahan personel serta penggunaan alat berat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu perlu ditelusuri agar seluruh proses penertiban dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tiopan Tarigan Soroti Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Sementara itu, Tiopan Tarigan, S.H., anggota tim kuasa hukum yang turut menjadi pelapor, meminta kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembongkaran tersebut.

Tiopan mengutip pemberitaan mengenai penertiban bangunan tanpa izin yang disebut berada di atas areal milik PT Tun Sewindu. Dalam pemberitaan itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satpol PP dikabarkan melakukan pembongkaran pada Selasa, 14 Juli 2026, dengan pengamanan personel Polresta Deli Serdang dan keterlibatan perangkat pemerintah daerah.

Ia juga menyebut PT Tun Sewindu sebagai perusahaan tambak udang yang menurut keterangannya telah beroperasi sejak 1988 di wilayah Desa Rugemuk/Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan informasi tersebut, Tiopan mempertanyakan apakah terdapat kerja sama atau koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan penertiban, termasuk keterlibatan aparat keamanan.

“Yang menjadi pertanyaan kami, apakah memang ada kerja sama antara PT Tun Sewindu dengan Pemkab Deli Serdang melalui Satpol PP dan personel kepolisian dalam kegiatan tersebut, sementara lokasi yang kami persoalkan disebut sebagai kawasan hutan lindung,” ujar Tiopan.

Pertanyaan tersebut, menurut tim kuasa hukum, perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen, dasar pelaksanaan kegiatan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat. Dugaan mengenai hubungan atau kerja sama para pihak belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan klarifikasi resmi.

Minta Aparat Mengusut

Laporan
Ramces dan tim kuasa hukum berharap laporan yang telah disampaikan ke Polda Sumut ditindaklanjuti secara profesional. Mereka meminta aparat memeriksa dugaan tindak pidana, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta mengkaji kemungkinan kerugian materiil dan imateriil yang dialami kliennya.

Ramces juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan agar memberikan perhatian terhadap perkara tersebut.

Ia meminta agar penanganan laporan dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara serius. Kami meminta agar dugaan pelanggaran hukum diperiksa secara objektif dan kerugian yang dialami klien kami dapat diproses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP Deli Serdang, pihak PT Tun Sewindu, serta Polda Sumut mengenai dasar pembongkaran, status hukum lahan, dan tindak lanjut laporan tersebut belum dimuat dalam bahan pemberitaan yang tersedia.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik. *(Tim/ Red )*

” Sudah 10 Bulan Menanti, Istri Almarhum Pensiunan TNI Pertanyakan Klaim Asuransi dan SK di BNI Prabumulih”

PRABUMULIH – MEDIACAKRABUANA.ID

istri seorang pensiunan TNI di Kota Prabumulih, memperjuangkan pengembalian Surat Keputusan (SK) pensiun milik almarhum suaminya yang masih menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Prabumulih.

Persoalan tersebut mencuat setelah suaminya meninggal dunia pada November 2025. SL mengaku telah melengkapi berkas yang diperlukan untuk pengajuan klaim asuransi kredit. Namun, hingga Selasa (13/10/2026), atau sekitar 10 bulan setelah suaminya meninggal, SK pensiun tersebut belum juga dikembalikan.

SL menilai belum adanya penyelesaian yang jelas membuat dirinya dirugikan. Ia mengaku berulang kali meminta penjelasan kepada pihak bank, tetapi jawaban yang diterimanya selalu menyebut klaim asuransi masih dalam proses.

“Almarhum sekitar bulan 11/2025 meninggal dunia. Berkasnya telah kita lengkapi beberapa saat setelah suami saya meninggal dunia. Kita sudah menunggu selama 10 bulan, tetapi tidak ada penyelesaiannya,” ungkap SL kepada awak media, Selasa (13/10/2026).

Ia juga mengungkapkan, tagihan angsuran kredit masih ditujukan ke rumahnya meskipun suaminya telah meninggal dunia. Bahkan, menurut pengakuannya, sekitar tiga bulan setelah suaminya meninggal dunia, masih terdapat pemotongan dana sekitar Rp11 juta untuk menutupi angsuran kredit tersebut.

“Saya hanya memperjuangkan hak saya. SK pensiunan suami saya dijadikan jaminan kredit. Sampai detik ini tidak jelas. Selalu katanya dalam proses,” keluhnya.

Merasa belum memperoleh penjelasan dan penyelesaian yang memuaskan, SL akhirnya mengadukan persoalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia berharap laporan itu dapat mendorong penyelesaian persoalan klaim asuransi kredit sekaligus memperjelas status kewajiban kredit almarhum suaminya.

“Itu kewajiban bank. Saya menginginkan SK pensiunan suami saya dikembalikan karena itu hak saya. Saya baru pulang dari laporan ke OJK,” tegasnya.

SL berharap pihak terkait segera memberikan kepastian mengenai klaim asuransi tersebut, mengembalikan SK pensiun milik almarhum suaminya, serta memberikan penjelasan mengenai tagihan dan pemotongan angsuran yang masih dipersoalkan.

BNI Sebut Klaim Asuransi Belum Dibayarkan

Terpisah, seorang sumber di lingkungan BNI Prabumulih membenarkan adanya persoalan tersebut. Menurut sumber itu, SK pensiun milik debitur belum dapat diserahkan karena klaim asuransi kredit belum dibayarkan kepada pihak bank.

“Karena itulah, SK pensiunan kreditur belum bisa diserahkan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media mendatangi Kantor Cabang BNI Prabumulih guna meminta penjelasan resmi mengenai persoalan tersebut.

Namun, awak media belum berhasil memperoleh keterangan langsung dari pejabat berwenang. Awak media sempat diarahkan ke bagian umum, kemudian ke bagian kredit. Setelah menunggu lebih dari 30 menit tanpa mendapatkan kejelasan, awak media akhirnya meninggalkan kantor tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak berwenang BNI Prabumulih mengenai status klaim asuransi, dasar penahanan SK pensiun, serta persoalan tagihan dan pemotongan angsuran yang disampaikan SL.

Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi keluarga almarhum, sekaligus memperjelas hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

( Red/ Tim)

“Ucapan Fenny Frans Dinilai Kurang Pantas, Masyarakat Ingat Tanggung Jawab di Ruang Digital”

MAKASSAR, MEDIACAKRABUANA.ID

14 OKTOBER 2026 — Sebuah potongan rekaman siaran langsung yang menampilkan Fenny Frans melontarkan ucapan bernada menantang terhadap wartawan dan pengacara menjadi sorotan tajam masyarakat. Peristiwa berlangsung pada Selasa malam, 13 Oktober 2026, di salah satu warung makan di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, saat beberapa awak media mewawancarai Amriana.

“Kau wartawan semuanya, tidak takutja biar sama wartawanmu, mauko juga disebut anakmu anak kodok.”

Ucapan itu disebut muncul setelah seorang penggemar menyinggung keberadaan wartawan dan pengacara di lokasi. Meski konteks lengkap masih perlu diverifikasi, pernyataan tersebut memicu pertanyaan mendasar tentang etika berkomunikasi seorang figur publik di ruang digital.

Prinsip kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menjamin kebebasan berkomunikasi, namun tidak berarti bebas tanpa batas. Beberapa ketentuan yang relevan:

– Pasal 28I ayat (3) UUD 1945: Perlindungan hak dan kebebasan orang lain; kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar hak orang lain.
– UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum: Menjamin hak menyampaikan pendapat dengan tetap menghormati hak dan martabat orang lain.
– Pasal 27 ayat (3) UU ITE — UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2016: Larangan menyebarkan informasi yang menyebabkan kebencian dan/atau perselisihan antarindividu dan/atau masyarakat.
– Pasal 315 KUHP: Penghinaan; setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan tertentu, dapat dipidana.
– Kode Etik Jurnalistik: Wartawan wajib menyampaikan berita secara akurat, berimbang, dan tidak berkebencian — demikian pula pihak yang berhadapan dengan media tetap terikat norma kesopanan dan hukum.

Persoalan utamanya bukanlah tentang berani atau tidak di hadapan wartawan. Inti masalahnya adalah etika:

Kebebasan berbicara di ruang publik — baik langsung maupun melalui media sosial — tidak menghapus kewajiban untuk memilih kata yang santun, tidak menghina, dan tidak merendahkan pihak lain.

Bagi seorang publik figur, tanggung jawab ini semakin besar karena setiap ucapan dapat direkam, disebarluaskan, dan berdampak luas di tengah masyarakat. Ketegasan boleh disampaikan, tetapi tidak harus disertai bahasa yang menantang atau menghina. Kritik boleh disampaikan, namun tetap melalui argumentasi yang sehat, bukan konfrontasi personal.

Satu potongan rekaman belum tentu menggambarkan keseluruhan konteks percakapan. Klarifikasi dari pihak terkait tetap diperlukan agar kritik tidak berubah menjadi penghakiman sepihak. Namun, peristiwa ini menjadi pengingat penting: di ruang publik, setiap orang — terlebih figur publik — tetap terikat hukum dan etika dalam setiap kata yang diucapkan.tutupnya(*)

(TIM/REDAKSI : Sorotanpublic.com)

“Balap Liar Barombong: 20 Motor Diamankan, Satu Unit Diduga Dilepaskan Meski Nomor Rangka-Mesin Tak Sesuai”

GOWA, MEDIACAKRABUANA.ID

10 OKTOBER 2026 — Aksi penindakan balap liar di wilayah Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, beberapa pekan lalu justru memunculkan masalah baru yang tak kalah serius. Sebanyak 20 unit sepeda motor diamankan jajaran Polresta Gowa, namun belakangan terungkap satu unit kendaraan diduga telah dilepaskan kembali ke pemiliknya meskipun terdapat ketidaksesuaian antara nomor rangka dan nomor mesin dengan data pada surat-surat kendaraan.

Satuan Lalu Lintas Polresta Gowa sebelumnya telah melakukan operasi penertiban terhadap kegiatan balap liar yang marak terjadi di jalan-jalan utama Kecamatan Barombong. Puluhan pengendara ditangkap dan kendaraannya dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari 20 motor yang diamankan, muncul informasi yang menggelisahkan publik. Satu unit kendaraan telah dikeluarkan dari tempat penyitaan dengan alasan pemilik telah melunasi pembayaran denda melalui sistem BRIVA. Namun, pemeriksaan mendalam menunjukkan kendaraan tersebut memiliki ketidaksesuaian data identitas:

Nomor rangka ≠ Nomor mesin ≠ Data pada STNK

Ketidakcocokan ini menimbulkan pertanyaan mendasar di kalangan masyarakat: Mengapa kendaraan yang secara administrasi tidak sah dan berpotensi bermasalah hukum bisa dilepaskan begitu saja oleh pihak kepolisian?

Sumber yang meminta tidak disebutkan identitasnya menegaskan bahwa pembayaran denda melalui BRIVA hanya berlaku untuk pelanggaran yang datanya lengkap dan jelas:

“Bayar lewat BRIVA itu untuk pelanggaran yang jelas dan datanya lengkap. Kalau nomor rangka dan mesin beda, itu bukan sekadar pelanggaran lalu lintas — kendaraan itu bisa jadi barang bukti, hasil curian, atau rekayasa dokumen. Kok bisa dilepaskan begitu saja?”

Masyarakat menilai, jika pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan diabaikan, hal ini dapat membuka celah praktik yang merugikan, mulai dari kelalaian prosedur hingga dugaan pungutan liar dan perlakuan tidak adil.

Hingga saat ini, masyarakat dan awak media masih menantikan penjelasan terbuka dan transparan dari Kasat Lantas Polresta Gowa terkait beberapa hal mendasar:

1. Apakah pemeriksaan kesesuaian nomor rangka dan mesin dilakukan sebelum kendaraan dikembalikan kepada pemilik?
2. Aturan hukum apa yang dijadikan dasar sehingga kendaraan dengan data tidak boleh dilepaskan kepada pemohon?
3. Siapa yang bertanggung jawab secara langsung atas pelepasan kendaraan tersebut?

Aturan Hukum yang Berlaku:
Sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor yang tidak sesuai antara data fisik dan dokumen administrasi dapat ditahan dan disita. Pelepasan kendaraan dengan ketidaksesuaian data tanpa pemeriksaan menyeluruh dapat berpotensi meloloskan kendaraan yang bermasalah hukum, termasuk hasil kejahatan atau pemalsuan dokumen.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kasat Lantas maupun pimpinan Polresta Gowa terkait dugaan tersebut. Awak media terus berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi ini kepada pihak berwenang demi kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.Tutupnya(*)

TIM INVESTIGASI

“Geruduk Polda Sumut, AMPD Sumut : Labura Darurat Narkoba, Tangkap Proses Saimin Harahap”

*Sumatra Utara,-* Mediacakrabuana.id

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Sumatera Utara (AMPD Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Rabu (14/10/2026). Dalam aksinya, massa mendesak kepolisian segera mengusut dugaan maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), khususnya di Kecamatan NA IX-X dan kawasan Kampung Pajak.

Dalam orasinya, pimpinan aksi Gunawan Situmorang menyebut peredaran narkoba di wilayah tersebut masih menjadi persoalan serius. Ia menuding seorang pria berinisial SH diduga berperan sebagai bandar narkoba di kawasan itu.

“Labura masih marak peredaran narkoba, khususnya di Kecamatan NA IX-X dan Kampung Pajak, yang diduga dikomandoi oleh SH,” ujar Gunawan dalam orasinya.

AMPD Sumut mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut tuntas dugaan jaringan peredaran narkoba tersebut dan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Gunawan juga mengklaim SH memiliki dua orang kaki tangan yang beroperasi di wilayah Sidua-dua dan Gunting Saga. Selain itu, ia melontarkan dugaan adanya aliran uang sebesar Rp8 juta setiap 10 hari kepada oknum aparat penegak hukum untuk melancarkan aktivitas ilegal tersebut.

Tudingan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam aksi demonstrasi. AMPD Sumut meminta Kapolda Sumatera Utara mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat, termasuk personel di Polres Labuhanbatu dan pejabat utama Polsek NA IX-X, apabila ditemukan bukti yang mendukung dugaan tersebut.

Setelah sekitar satu jam menyampaikan orasi, perwakilan Polda Sumut dari Direktorat Reserse Narkoba menerima aspirasi dan informasi yang disampaikan massa aksi.

Perwakilan Ditresnarkoba Polda Sumut menyatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dan meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

“Kita akan berkoordinasi lebih lanjut dan menyampaikan ini kepada pimpinan, yakni Direktur Reserse Narkoba, agar seluruh pelaku dan bandar diberantas sampai ke akarnya,” demikian pernyataan perwakilan Ditresnarkoba Polda Sumut sebagaimana disampaikan dalam aksi tersebut.

Menutup aksi, AMPD Sumut menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian.

Mereka berharap aparat tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan penyelidikan secara serius, transparan, dan profesional terhadap dugaan peredaran narkoba maupun dugaan keterlibatan oknum aparat.

AMPD Sumut juga menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam pemberantasan narkoba, sejalan dengan semangat Polri untuk hadir dan bekerja bersama masyarakat. *(Tim)*

“Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Gerebek Sarang Narkoba di Kualanamu, 4 Pria Diamankan”

*DELI SERDANG,–* MEDIACAKRABUANA.ID

Satresnarkoba Polresta Deli Serdang bersama BNNK Deli Serdang menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika di Dusun I, Desa Emplasmen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Senin (12/10/2026) sore. Dalam operasi Grebek Sarang Narkoba (GSN) tersebut, empat pria diamankan setelah hasil tes urine mereka dinyatakan positif narkoba.

Penggerebekan dipimpin Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H. Petugas menyita empat paket kecil sabu dengan berat bruto 0,61 gram, satu pipa pirex, dan dua alat isap bong.

Keempat pria tersebut masing-masing berinisial P (48), S (33), IT (35), dan S (39). Seluruhnya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu tersebut disebut diperoleh dari seorang pria yang dikenal dengan panggilan Amok. Petugas telah melakukan pencarian di sekitar lokasi, tetapi yang bersangkutan belum ditemukan.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan narkoba melalui penindakan di lokasi yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

“Penindakan ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memberantas narkoba dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan atau peredaran narkotika,” Ujar Fery Kusnadi.

Usai penggerebekan, petugas turut memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat bersama tim pemberantasan BNNK Deli Serdang dan Sekretaris Desa Emplasmen Kualanamu. Warga setempat menyambut positif penindakan tersebut.

Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri keberadaan Amok. Keempat pria yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan untuk menentukan tindak lanjut hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti. *(Tim)*