“8 Tuntutan, WRC Kota Prabumulih Bikin Pejabat Sepor Jantung”

PRABUMULIH || MEDIACAKRABUANA.ID

(16 Juli 2026) – Menindaklanjuti aksi penyampaian pendapat yang digelar sebelumnya, pengurus Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Unit Kota Prabumulih memenuhi undangan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih untuk melakukan audiensi formal.
Pertemuan tatap muka tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih pada Rabu, 15 Juli 2026.

Pertemuan ini dijadwalkan secara resmi oleh Pemkot Prabumulih sebagai bentuk respons dan keterbukaan dalam membuka ruang dialog interaktif terkait materi unjuk rasa. Kehadiran tim WRC dipimpin langsung oleh Pebrianto (Ketua Unit WRC Kota Prabumulih), didampingi Suandi (Kepala Divisi Pengawasan dan Penindakan), serta Momon Hendra (Bendahara WRC Unit Kota Prabumulih).

Pihak Pemerintah Kota Prabumulih memberikan perhatian serius terhadap audiensi ini dengan dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan tertinggi daerah, antara lain Wali Kota Prabumulih, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten I, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Fokus utama pembahasan di dalam ruang rapat berpusat pada pemaparan serta penyerahan dokumen resmi mengenai 8 poin tuntutan masyarakat yang dikawal oleh WRC.

Isu-isu strategis mulai dari transparansi tata kelola anggaran, pengawasan administrasi di tingkat wilayah, hingga penataan kepatuhan aset bergerak dan tidak bergerak menjadi poin krusial yang dibedah bersama demi kedisiplinan birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Suandi selaku Kepala Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC Unit Kota Prabumulih memberikan pernyataan tegas mengenai arah dari pertemuan formal ini. Ia menekankan pentingnya eksekusi riil di lapangan pasca-pertemuan.

“Kami mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kota Prabumulih yang telah menyambut baik kehadiran kami untuk berdialog secara objektif. Namun, audiensi ini hanyalah langkah awal dari perjuangan pengawasan. WRC sangat berharap adanya langkah nyata yang akan diambil pemerintah terhadap tuntutan dari WRC. Kami butuh kepastian penegakan aturan dan tindakan konkret di lapangan atas ke-8 poin yang kami bawa. Kami menegaskan akan terus mengawal komitmen pemerintah ini sampai tuntas,” ujar Suandi.

Pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran pejabat Pemkot Prabumulih dan pengurus WRC Kota Prabumulih. Pose mengepalkan tangan menjadi simbol sinergi fungsi pengawasan eksternal dan komitmen bersama untuk menjaga jalannya roda pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.

( REDAKSI)
–

*Eric Vr: Wartawan Disayang Masyarakat Adalah yang Berani Suarakan Keadilan sesuai UU Pers*

JAKARTA, MEDIACAKRABUANA.ID

Di tengah belantara informasi digital yang kerap bising oleh rumor, hoaks, dan judul-judul bombastis (clickbait), publik merindukan sosok pers yang tidak sekadar mengejar kecepatan, tetapi mengutamakan kebenaran. Wartawan, pada hakikatnya, bukan sekadar perekam peristiwa, melainkan benteng pertahanan terakhir bagi kebenaran publik.

​Di era di mana setiap orang bisa menjadi “pemberita” lewat media sosial, peran jurnalis profesional justru menjadi semakin krusial. Wartawan dituntut tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga kokoh memegang nilai-nilai kemanusiaan: menjadi penolong yang bijaksana, profesional, dan kembali disayangi oleh masyarakat.

*​Menolong Lewat Akurasi, Bukan Sensasi*

​Menanggapi fenomena pergeseran peran media hari ini, praktisi dan pengamat media, Eric Vr, menegaskan bahwa fungsi “menolong” yang melekat pada profesi wartawan kini telah bertransformasi. Di era digital, menolong masyarakat berarti menyelamatkan mereka dari tsunami disinformasi.

​”Menjadi penolong di era digital bukan lagi sekadar menulis penderitaan orang lain untuk memicu simpati. Menolong yang paling autentik saat ini adalah dengan menyajikan kebenaran yang terverifikasi,” ujar Eric Vr saat diwawancarai pada Rabu (15/7).

​”Ketika masyarakat kebingungan membedakan fakta dan rekayasa di media sosial, di situlah wartawan hadir sebagai penolong dengan memberikan kepastian informasi yang jernih dan objektif.”

​Menurut Eric, kebijaksanaan seorang jurnalis diuji ketika mereka dihadapkan pada godaan kecepatan internet. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 1 dengan tegas mengamanatkan jurnalis untuk menghasilkan berita yang akurat dan berimbang.

​”Kecepatan tanpa akurasi adalah bencana bagi jurnalisme. Wartawan yang bijaksana tidak akan mengorbankan kebenaran demi menjadi yang pertama mengunggah berita. Lebih baik terlambat beberapa menit tetapi menyajikan kebenaran utuh, daripada cepat namun menyebarkan kepalsuan,” tambah Eric tajam.

​Kepercayaan publik terhadap media arus utama sempat diuji oleh maraknya jurnalisme umpan klik (clickbait) yang kerap mengabaikan empati demi mendulang rupiah dari iklan digital. Fenomena ini perlahan mengikis rasa sayang masyarakat terhadap profesi yang dulu dianggap sangat terhormat ini.

​Eric Vr mengingatkan bahwa untuk merebut kembali hati masyarakat, pers harus kembali ke khitah profesionalismenya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

​”Masyarakat akan menyayangi wartawan yang berdiri bersama mereka. Ketika wartawan berani menyuarakan keadilan, membongkar penyalahgunaan kekuasaan, dan membela hak-hak publik dengan cara yang profesional dan santun, di situlah rasa hormat dan cinta dari masyarakat akan kembali tumbuh secara alami,” jelas Eric.

​Profesionalisme di era modern, menurutnya, adalah perpaduan antara penguasaan teknologi multimedia dan kepatuhan mutlak pada etika. Wartawan digital wajib menguasai berbagai platform penyiaran, namun kompas moralnya harus tetap merujuk pada KEJ.

*​Menolak Tunduk pada Algoritma*

​Tantangan terbesar pers hari ini adalah tekanan algoritma media sosial yang sering kali mendikte ruang redaksi untuk memproduksi konten-konten dangkal yang sensasional.

​Menutup pandangannya, Eric Vr memberikan catatan kritis sekaligus reflektif bagi para jurnalis generasi baru.

​”Teknologi dan algoritma hanyalah alat, mereka tidak punya hati nurani. Wartawan punya. Jangan biarkan algoritma mendikte moralitas pemberitaan kita. Wartawan profesional adalah mereka yang menggunakan teknologi untuk memperluas jangkauan kebenaran, bukan untuk melipatgandakan kesesatan,” pungkas Eric Vr menutup perbincangan.

​Dengan komitmen etis yang kuat, jurnalisme era digital tidak akan kehilangan arah. Wartawan akan tetap tegak berdiri sebagai penolong yang bijaksana, profesional yang disegani, dan pada akhirnya, kembali menjadi profesi yang sangat disayangi oleh masyarakat.

(Red)

“Perkuat Sinergi, DPD RAMBO MUARA ENIM Gelar Audiensi Bersama Bupati untuk Kemajuan Daerah”

MUARA ENIM. SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Kemasyarakatan RAMBO (Rakyat Membela Prabowo) Kabupaten Muara Enim melakukan kunjungan audiensi resmi kepada Bupati Muara Enim. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menegaskan komitmen ormas dalam mendukung program pemerintah yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Dihadiri Perwakilan Pemerintahan Kaban Kesbangpol Muara Enim Juli Jumantan Nuri, S.E. Kepala bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Indra Sapri SE MSi, Dodi Hariyadi SH Kasubbag (Kepala Subbagian) Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Muara Enim.

Sedangkan Perwakilan Ormas DPD RAMBO Muara Enim Wakil Ketua 2 Joni Parisi, Sekretaris Ricky Firmansyah Bendahara Des Arham dan ketua bidang pengurus lainnya.

Ketua DPD RAMBO Muara Enim ZulPadlil Azim S.Pd menyampaikan bahwa keberadaan organisasi ini dirancang untuk membawa dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor sosial dan kemanusiaan. “Kami siap bersinergi dengan Pemkab Muara Enim.

Fokus utama kami adalah menjadi perpanjangan tangan masyarakat, membantu di bidang kemanusiaan, mengawal keadilan sosial, serta menyukseskan agenda pembangunan daerah,” ujarnya.

Sinergi Pemerintah: Membantu mengawal kebijakan daerah agar tepat sasaran dan sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Aksi Kemanusiaan & Sosial: Berkomitmen hadir langsung di tengah masyarakat dalam penanganan masalah sosial, advokasi hukum warga, hingga bantuan bencana.

Kemitraan Pembangunan: Mendukung percepatan infrastruktur serta program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Muara Enim.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut baik inisiatif dan visi yang dibawa oleh DPD RAMBO.

Bupati Muara Enim Hj.Sumarni Ahmad Yani berharap elemen ormas dapat terus menjaga kondusivitas wilayah, aktif memberikan masukan yang membangun, serta menjadi motor penggerak aksi-aksi sosial di lapangan. Sinergi antara pemerintah dan organisasi lokal dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Serasan Sekundang.

( KABIRO/ TIM)

“MAUNG PUSAT: Keadilan Tak Boleh Dikorbankan Demi Keharmonisan Institusi”

JAKARTA – 14 JULI 2026

Pertemuan tertutup Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung pada Senin (13/7/2026) yang berakhir dengan nada damai dan janji sinergi besar disambut pantauan cermat sekaligus peringatan tegas dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG).

Pertemuan itu terjadi di tengah sorotan publik usai eks Jampidsus Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, suap, pemerasan, dan TPPU, serta pelimpahan tiga perkara terkait ke Kejagung. Harapan publik akan pembongkaran fakta beralih ke kecemasan ketika pertanyaan soal nasib kasus justru dijawab dengan pengalihan isu, serta munculnya persepsi “damai di atas segalanya”.

Merespons situasi ini, Ketua Umum DPP LSM MAUNG Hadysa Prana menyampaikan pernyataan sikap resmi:

“Kami mendukung penuh persatuan dan sinergi antarpenegak hukum. Polri dan Kejagung memang harus berjalan beriringan, bukan saling menjegal. Namun persatuan ini harus berlandaskan pada kebenaran dan keadilan, bukan sekadar keharmonisan antarpejabat. Damai itu indah, namun damai yang melupakan amanah rakyat adalah pengkhianatan terhadap hukum.” Tegasnya. Selasa (12/07/26).

LSM MAUNG menegaskan, publik tidak menuntut perseteruan, melainkan konsistensi dan transparansi. Jika sebelumnya bukti sudah dikumpulkan dan tersangka ditetapkan, proses itu harus berjalan tuntas tanpa dihambat oleh “kebersamaan” sesaat.

“Rakyat sudah duduk rapi menyaksikan, berharap ada keadilan. Jangan biarkan harapan itu berubah menjadi kekecewaan karena kasus diredam demi kepentingan institusi. Jika Polri dan Kejagung kini bersatu, maka buktikan dengan membidik pelaku kejahatan, termasuk koruptor dan oknum di tubuh sendiri, bukan justru saling melindungi,” tegas Ketum.

⚖️ DASAR HUKUM & PRINSIP YANG DIJAGA MAUNG

Sikap ini didasarkan pada landasan hukum dan visi organisasi:

– UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi: Semua orang setara di mata hukum, tidak ada kekebalan jabatan atau institusi.
– UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan & UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian: Kewajiban utama adalah menegakkan hukum demi keadilan, bukan kepentingan kelompok.
– Visi LSM MAUNG: Menjadi garda terdepan pengawas keadilan, integritas aparatur, dan menjamin hukum berjalan tanpa pandang bulu.

Tuntutan Resmi DPP LSM MAUNG:

1. Proses hukum terhadap kasus Febrie Adriansyah dan perkara terkait tetap dilanjutkan, diumumkan tahapannya secara terbuka, dan tidak dihentikan sebelum selesai.
2. Sinergi Polri–Kejagung diarahkan untuk memburu koruptor besar, mafia sumber daya alam, dan oknum pelindung kejahatan, bukan untuk menutup celah pengawasan.
3. Masyarakat berhak tahu kejelasan keberadaan dan pergerakan tersangka, serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan.
4. Segala keputusan harus berpegang pada fakta di lapangan, bukan negosiasi di balik pintu tertutup.

“Kami berharap ‘damai’ ini menjadi awal kebangkitan penegakan hukum yang jujur. Jika sebaliknya terjadi, maka kami dan seluruh elemen masyarakat akan terus mengawal dan menegur. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kebersamaan yang salah arah,” pungkas pernyataan DPP LSM MAUNG.

Publisher : TIM/RED
Penuls : TIM MAUNG
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)

🔱 🇮🇩 ☀️

“GIAT MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) DIMONITOR OLEH BABINKAMTIBMAS”

.Mediacakrabuana.id

Giat yang di lakukan babinkamtibmas desa Malino di tiga sekolah TK negeri 3 Banggai selatan,SD negeri Malino dan smp satap Malino adalah satu giat yang di lakukan personel Polsek Banggai laut

Dalam kunjungannya babinkamtibmas Bripka ashar Kahar memberikan spirit kepada generasi bangsa yang baru masuk proses belajar mengajar untuk selalu menjadi pribadi yang cerdas yang kelak akan menjadi modal utama..

Menurutnya, kegiatan tersebut kami lakukan setiap tahunnya ini Atas arahan pimpinan kami AKP Jolly R Lengkong SH MH untuk memberikan spirit atau motivasi kepada siswa siswi agar menjadi pribadi yang baik di dalam atau luar sekolah..

Lanjut Bripka ashar Kahar mengatakan perlunya pendekatan kepada siswa siswi dan mengingatkan mereka agar selalu menghormati dan menghargai guru yang menjadi orang tuanya di sekolah..

tim investigasi Brantas Tipikor news

“Ketua DPRD Kota Prabumulih dan CP Sepakat Damai”

PALEMBANG –  MEDIACAKRABUANA.ID

Kedua belah pihak yang menjadi sorotan publik, antara Ketua DPRD Kota Prabumulih, NV dan korban CP akhirnya sepakat berdamai. Hal itu juga dibenarkan kuasa hukum korban, M Aminuddin, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan, di Jalan Bungaran, Kelurahan Jakabaring, Palembang, Senin (13/7/2026).

“Alhamdullilah, masalah kedua belah pihak sudah selesai. Mereka sepakat berdamai,” jelas M Aminuddin.

Advokat yang kerap disapa Amin Tras itu menerangkan, korban dan terlapor hanya terjadi miss komunikasi.

“Miss komunikasi saja. Klien kami ini mudah emosi, jadi buru-buru mengambil tindakan. Masalah laporan yang telah terlanjur, akan segera dicabut,” tandasnya.

Sementara, korban CP menjelaskan, kejadian ini hanya salah paham saja.

“Saya emosi tanpa pikir panjang. Saya meminta maaf kepada Ketua DPRD Kota Prabumulih yang sudah mencemarkan nama baiknya,” ucapnya.

( TIM RID)

“UGA: Waktu Alam yang Presisi – MAUNG & RAJAWALI Ingatkan Takdir Tuhan Tak Bisa Dilawan”

JAKARTA – MEDIACAKRABUANA.ID

13 JUNI 2026  Ketua Umum sekaligus Pendiri Lembaga Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) serta Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI), Hadysa Prana, menyampaikan tafsir mendalam dan penuh makna mengenai hakikat UGA, sebuah konsep waktu dan ketetapan yang sering disalahpahami masyarakat.

“Kekuasaan manusia memiliki batas yang nyata, sedangkan ketetapan Tuhan bersifat mutlak. Angkara murka, keserakahan, dan kelaliman mungkin bisa mendominasi untuk sementara waktu, namun mereka tidak akan pernah mampu menang melawan garis takdir atau titis tulis yang telah digariskan oleh Sang Pencipta,” tegas Hady dalam paparannya.

Ia menambahkan, manusia kerap merasa sangat digdaya ketika berhasil memanipulasi hukum duniawi, memutarbalikkan fakta, bahkan berupaya mengubur lembaran sejarah—seperti terasingnya kisah masa lalu yang seharusnya menjadi pelajaran. Namun semua rekayasa tersebut hanyalah fatamorgana yang tak akan bertahan lama.

“Ketepatan Waktu Alam itulah yang disebut UGA. Semesta bergerak dalam siklus waktu yang presisi. UGA bukan sekadar dongeng atau ramalan kosong, melainkan sebuah cetak biru waktu (timeline) yang menentukan kapan titik balik peradaban akan terjadi,” jelasnya.

Dalam kurun waktu tersebut, akan ada momentum ketika alam dan kehendak Ilahi bergerak serentak melakukan pembersihan besar-besaran sesuai dengan Hukum Kebenaran Tertinggi atau Bebener-Benerna Kabener.

“Ketika waktu pembongkaran itu tiba, kekuatan supranatural dan keadilan Ilahi akan bekerja dengan cara yang tak bisa dinalar logika manusia. Segala topeng kepalsuan akan dikelupas tanpa sisa, sejarah yang bengkok akan diluruskan kembali, dan hak yang sempat dirampas paksa akan dikembalikan seutuhnya kepada pemilik aslinya,” ungkap pendiri MAUNG dan RAJAWALI ini.

Lebih lanjut, Hady menegaskan bahwa krisis atau kehancuran yang terjadi di momen UGA bukanlah akhir dari segalanya, melainkan gerbang menuju kelahiran kembali atau reborn.

“Kejayaan yang muncul pasca krisis bukanlah kemegahan fisik berupa takhta, harta, atau kekuasaan yang korup. Melainkan tegaknya kembali harkat, martabat, keluhuran budi pekerti, dan keadilan yang bersumber murni dari kebenaran Ilahi,” pungkasnya.

Publisher TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG + RAJAWALI
#___________🔱🇮🇩☀️
Ket Foto : ILusstrasi (Ist)

“PB HMI MPO DESAK KEMENDAGRI EVALUASI DAN COPOT SEKDA KAB,KONSEL APABILA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK”

Jakarta, Mediacakrabuana.id

12 Juli 2026 – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) melalui Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik, Indra Dapa Saranani, mendesak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan menyusul adanya dugaan pelanggaran kode etik yang beredar di ruang publik, termasuk dugaan perselingkuhan.

PB HMI MPO menilai bahwa Sekretaris Daerah merupakan pejabat tinggi yang wajib menjaga integritas, moralitas, serta menjadi teladan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Oleh karena itu, PB HMI MPO meminta Inspektorat, Komisi Aparatur Sipil Negara (apabila berwenang), serta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan terhadap dugaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah tegas. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran berat terhadap kode etik maupun ketentuan disiplin ASN, maka Sekda Kabupaten Konawe Selatan patut diberhentikan dari jabatannya demi menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan publik,” tegas Indra Dapa Saranani.

PB HMI MPO menegaskan bahwa tuntutan ini bukan merupakan bentuk penghakiman, melainkan dorongan agar proses penegakan etika dan disiplin aparatur negara berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai hukum.

PB HMI MPO juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan jabatan serta kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap dugaan pelanggaran yang menyangkut integritas pejabat harus ditangani secara serius dan terbuka.

PB HMI MPO menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga terdapat kejelasan dari pihak-pihak yang berwenang demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari pelanggaran etika.

Tuntutan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya:

– Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan tanpa pengecualian.
– Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan ASN menjunjung tinggi integritas, etika, moralitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
– Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur kewajiban PNS menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO)

“‎Tiga Atlet, Satu Pelatih, Satu Harapan: Jangan Biarkan Perjuangan Putra-Putri Sulawesi Tengah di Panggung Nasional Berjalan Sendiri”

‎
‎JAKARTA– MEDIACAKRABUANA.ID

Di tengah keterbatasan anggaran dan minimnya perhatian, tiga atlet menembak terbaik asal Sulawesi Tengah tetap berdiri tegak membawa nama daerah di Program Pembinaan Latihan (Binlat) Menembak Pengurus Besar Perbakin. Mereka adalah Aurel dan Joshua dari Kota Palu, serta Nailah dari Kabupaten Banggai Kepulauan, yang didampingi oleh pelatih berlisensi nasional asal Sulawesi Tengah, Yusuf Faisal Isima.
‎
‎Keikutsertaan mereka dalam program bergengsi tersebut bukanlah sesuatu yang mudah diraih. Program Binlat PB Perbakin hanya diperuntukkan bagi atlet yang mampu memenuhi standar poin PB Perbakin. Tidak semua Provinsi berhasil meloloskan atletnya ke program ini, sehingga kesempatan yang diperoleh Sulawesi Tengah merupakan prestasi yang patut diapresiasi sekaligus dijaga.
‎
‎Ironisnya, di balik keberhasilan tersebut, seluruh keberangkatan atlet dan pelatih ke Jakarta dibiayai secara mandiri oleh keluarga masing-masing. Tanpa dukungan anggaran pemerintah maupun sponsor, mereka tetap memilih berangkat demi menjaga mimpi mengharumkan nama Sulawesi Tengah di tingkat nasional bahkan internasional kelak.
‎
‎Pelatih Nasional, Yusuf Faisal Isima menyampaikan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, perjuangan atlet tidak seharusnya hanya menjadi beban keluarga dan Cabang Olahraga, sebab mereka sedang membawa nama daerah di panggung Nasional.
‎
‎
‎”Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya berharap ada perhatian dan kepedulian dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, KONI Sulawesi Tengah, para pejabat, serta para pemerhati olahraga di Sulawesi Tengah agar dapat memberikan perhatian dan dukungan, baik secara moril maupun materil, karena dukungan sekecil apa pun akan menjadi energi besar bagi para atlet untuk terus berjuang dan berprestasi” ujarnya.
‎
‎
‎Program Binlat PB Perbakin ini juga menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi Minimum Qualification Score (MQS) PON 2028 Tahap I yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Agustus 2026. Artinya, keberhasilan para atlet saat ini bukan hanya menyangkut prestasi pribadi, melainkan juga peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memiliki wakil pada ajang olahraga terbesar di Indonesia.
‎
‎Para atlet dan pelatih mengakui bahwa kondisi fiskal pemerintah saat ini sedang menghadapi tantangan berat akibat dari kebijakan efisiensi anggaran Nasional. Namun, keterbatasan tersebut tidak seharusnya membuat perjuangan atlet daerah kehilangan perhatian dan kepedulian.
‎
‎Yang paling terasa, menurut mereka, adalah minimnya kehadiran dukungan langsung dari daerah. Para atlet Sulawesi Tengah sering datang dan bertanding sendiri. Sementara di arena yang sama, atlet-atlet dari provinsi lain umumnya didampingi oleh pejabat daerah, pengurus olahraga, ataupin sponsor yang hadir memberikan support
‎
‎Perbandingan ini bukan dimaksudkan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan menjadi cermin bahwa perhatian terhadap atlet masih perlu ditingkatkan.
‎Dukungan moral dari pemerintah dan masyarakat sering kali memiliki arti yang sama besarnya dengan bantuan materi.
‎
‎Kini, harapan itu kembali disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, KONI Sulawesi Tengah, hingga para pemerhati Olahraga Sulawesi Tengah diharapkan dapat bergandengan tangan memberikan perhatian dan dukungan kepada putra-putri terbaik daerah yang sedang berlatih dan berjuang di tingkat nasional.
‎
‎Karena pada akhirnya, prestasi bukan hanya lahir dari hasil kerja keras Atlet dan Pelatih, tetapi juga dari kepedulian daerah yang berdiri di belakang mereka. Jangan sampai ketika medali berhasil dipersembahkan, apresiasi baru datang setelah seluruh perjuangan mereka dilalui dengan biaya dan pengorbanan sendiri.