“Kasus HGU 175 Hektare di Pati Memanas, Dugaan Perubahan SHM Maladministrasi”

PATI, [ MEDIACAKRABUANA.ID Ali

Ketegangan terkait status lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) di Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati kembali memanas. Hal ini dipicu pemasangan kembali plang pengawasan oleh Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN RI) di area perkebunan karet seluas kurang lebih 175 hektare selama ini dijadikan perkebunan tela pohon.

Plang bertuliskan “Tanah Ini Masih Dalam Pengawasan WRC PAN RI” tersebut kembali terpasang di lokasi lahan yang selama ini menjadi objek sengketa dan perhatian publik. Pemasangan ini disebut sebagai penegasan bahwa proses pengawasan terhadap status hukum tanah masih terus berlangsung.

Tanah HGU Nomor 3 atas nama PT Rumpun Sari Antan diketahui masih memiliki masa berlaku hingga 31 Desember 2025. Namun di lapangan, muncul dugaan adanya perubahan status menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebelum masa HGU berakhir.

Selain itu, terdapat indikasi pemecahan bidang tanah serta transaksi jual beli yang diduga berlangsung sejak 2020 hingga 2024. Sebagian lahan disebut telah dikuasai pihak tertentu, termasuk dugaan keterlibatan oknum tertentu, yang hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya

Ketua WRC PAN RI Karisidenan Pati, H. Noorkhan, bersama Ketua Tim Khusus Edy Jentu, menegaskan bahwa langkah pengawasan yang dilakukan pihaknya merupakan upaya mendorong transparansi serta kepastian hukum atas status lahan yang menjadi sengketa.

Menurut H. Noorkhan, pemasangan plang yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari langkah sebelumnya yang telah dimulai sejak tahun 2020. Ia menyebut, sebelum tindakan terbaru ini, pihaknya telah beberapa kali melakukan audiensi dengan ATR/BPN Pati, Bupati Pati, hingga terakhir dengan DPRD Pati. Namun, hingga kini belum ada kejelasan atau kesimpulan yang benar-benar ditindaklanjuti.

“Upaya audiensi sudah kami lakukan berulang kali, mulai dari ATR/BPN Pati, Bupati, hingga DPRD Pati, tetapi hasilnya belum memberikan kejelasan yang kami harapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, H. Noorkhan menyampaikan bahwa pihaknya akan melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pati. Dalam gugatan tersebut, pihak yang akan menjadi tergugat antara lain eks PT Rumpun Sari Antan selaku pemegang HGU perkebunan karet, Notaris/PPAT Rekowarno Pati selaku pihak yang terlibat dalam proses administrasi, serta ATR/BPN Pati sebagai pihak terkait pengelolaan dan penerbitan administrasi pertanahan.

Ia menegaskan bahwa langkah hukum tersebut ditempuh sebagai bentuk dorongan agar persoalan status tanah HGU Nomor 3 dapat memperoleh kepastian hukum yang jelas dan terbuka bagi semua pihak.”tegasnya.

Kasus ini mengacu pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa perubahan status HGU menjadi SHM tidak dapat dilakukan secara otomatis tanpa melalui proses pelepasan hak, penghapusan HGU, serta penerbitan hak baru oleh instansi pertanahan yang berwenang.

WRC PAN RI menegaskan bahwa pemasangan plang merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap dugaan penyimpangan administrasi dan pengelolaan aset negara.

Indonesia dalam surat tertanggal 15 Juli 2022 menyebutkan bahwa laporan terkait dugaan pengalihan HGU tersebut tidak ditemukan unsur pidana dan masih berada dalam ranah administrasi pertanahan.

Namun demikian, pernyataan tersebut tidak secara rinci menjelaskan legalitas perubahan status tanah, melainkan hanya menilai dari aspek pidana.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Rumpun Sari Antan maupun pihak Notaris/PPAT yang disebut dalam proses administrasi peralihan belum memberikan keterangan resmi.

Demikian pula, otoritas pertanahan ATR/BPN belum mengeluarkan penjelasan terbuka terkait:
Dasar pelepasan HGU Nomor 3. Mekanisme perubahan status menjadi SHM. Riwayat pemecahan bidang tanah. Legalitas transaksi jual beli eks HGU.

Jika dugaan penerbitan SHM di atas HGU yang masih aktif benar terjadi, maka berpotensi menimbulkan Konflik kepemilikan tanah. Ketidakpastian hukum sertifikat. Dugaan maladministrasi pertanahan. Potensi kerugian bagi pihak yang bertransaksi.

Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi resmi dari instansi berwenang.

Saat ini, kasus HGU Nomor 3 PT Rumpun Sari Antan masih berada dalam tahap pengawasan dan klarifikasi administrasi. Fokus utama masih pada keabsahan status HGU, mekanisme perubahan hak, serta riwayat peralihan lahan.

Sejumlah warga dan masyarakat setempat juga angkat bicara terkait memanasnya kembali konflik lahan tersebut. Mereka menilai, berlarutnya sengketa Hak Guna Usaha (HGU) ini telah menimbulkan dampak sosial di tingkat bawah, terutama bagi petani di sekitar area yang terdampak.

Warga menyebut, ketidakjelasan status dan pengelolaan lahan membuat aktivitas pertanian dan pemanfaatan lahan di sekitar wilayah sengketa menjadi tidak stabil. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti adanya kekhawatiran meningkatnya gesekan sosial apabila persoalan ini tidak segera memperoleh penyelesaian yang jelas dari pihak-pihak terkait. Mereka berharap pemerintah daerah, ATR/BPN, serta para pihak yang bersengketa dapat segera mencari solusi yang adil dan transparan, agar tidak terus berdampak pada ketenangan dan aktivitas ekonomi warga sekitar.

Sejumlah petani menegaskan bahwa yang mereka harapkan adalah kepastian hukum dan kejelasan batas pengelolaan lahan, sehingga tidak lagi terjadi kebingungan maupun potensi konflik berkepanjangan di lapangan.

Sumber : Tim WRC PAN RI Karisidenan Pati.

“BABAK FINAL DI PTUN BANDUNG, TERGUGAT BPN DAN PT. PANORAMA AGRO LEMAH DUHUR TAK BUKTIKAN DALILNYA”

.Bandung || Mediacakrabuana.id

Perkara gugatan No. 29/G/2025/PTUN.BDG yang diajukan Kerukunan Tani Cimande terhadap BPN dan PT Panorama Agro Lemah Duhur kini memasuki tahap akhir. Setelah seluruh proses pembuktian selesai, sidang selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan melalui e-court sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Ketua Umum Kerukunan Tani Cimande (KTC) H. Suhaimi menyampaikan bahwa selama proses persidangan, Tergugat 1 BPN dan Tergugat 2 Intervensi PT Panorama Agro Lemah Duhur tidak menghadirkan saksi dan menolak dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Setempat atas objek tanah yang disengketakan.

“Sidang Pemeriksaan Setempat penting untuk membuktikan penguasaan fisik di lapangan. Penolakan tersebut dicatat majelis hakim. Kami optimis majelis akan menilai semua fakta persidangan secara objektif dan adil,” ujarnya.

Kerukunan Tani Cimande (KTC) berharap putusan nanti dapat memberikan kepastian hukum bagi petani penggarap yang sudah puluhan tahun mengusahai lahan di blok pasir ipis Desa Lemah Duhur Caringin Bogor.
Penolakan PS ( Pemeriksaan Setempat) Jadi Catatan Penting Menuju Putusan PTUN

Perjuangan hukum Kerukunan Tani Cimande (KTC) dalam perkara No. 29/G/2025/PTUN.BDG di PTUN Bandung memasuki babak kesimpulan. Pihak Penggugat menyoroti dua hal penting yang terjadi di persidangan.

Pertama, Tergugat 1 BPN dan Tergugat 2 PT Panorama Agro Lemah Duhur tidak menghadirkan satu pun saksi untuk menguatkan bantahannya. Kedua, Tergugat menolak permohonan Sidang Pemeriksaan Setempat, padahal objek perkara adalah tanah yang memerlukan pembuktian langsung di lapangan.

“Dalam sengketa tata usaha negara, pembuktian jadi kunci. Ketika pihak tergugat tidak menghadirkan saksi dan menolak PS (Pemeriksaan Setempat), maka fakta-fakta yang diajukan Penggugat menjadi tumpuan utama majelis hakim,” kata H. Suhaimi.

Kerukunan Tani Cimande percaya proses hukum akan berjalan adil. Putusan hakim diharapkan berpihak pada petani yang selama ini menggantungkan hidup dari tanah garapannya.

Tanah ini bukan sekadar sertipikat. Ini tempat kami lahir, besar, dan ngasih makan anak cucu. Cangkul kami masih nyangkut di tanah kami sampai hari ini. Sekarang kami tunggu keadilan dari Majelis Hakim PTUN Bandung. Kawal terus perjuangan kami ya kawan-kawan. Kata H. Suhaimi.

“Operasi Antik Toba 2026, Polresta Deli Serdang Ungkap 65 Kasus Narkotika dan Amankan 78 Tersangka”

*Deli Serdang,-* Mediacakrabuana.id

Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, Polresta Deli Serdang melalui Satuan Reserse Narkoba terus mengintensifkan upaya penegakan hukum di wilayah hukumnya. Melalui pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026 yang berlangsung pada 13 Mei hingga 2 Juni 2026, personel Satresnarkoba berhasil mengungkap puluhan kasus narkotika serta mengamankan para pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.

Kasat Resnarkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., didampingi Wakasat Narkoba AKP O.J. Samosir, S.H., Kanit Idik I Iptu Dani J. Kurniawan, S.H., M.M., dan Kasi Humas IPTU J.M. Gabe Napitupulu, S.H., menyampaikan bahwa selama bulan Mei 2026 pihaknya berhasil mengungkap sebanyak 80 kasus tindak pidana narkotika dengan total 97 tersangka.

Secara khusus dalam pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap 65 kasus narkotika dengan mengamankan 78 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 963 gram sabu-sabu, 85 gram ganja kering, 40 batang tanaman ganja, tujuh butir pil ekstasi, serta satu botol liquid vape yang mengandung narkotika.

Kompol Fery Kusnadi menjelaskan bahwa Penindakan dilakukan di berbagai kecamatan, antara lain Lubuk Pakam, Pantai Labu, Beringin, Pagar Merbau, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Talun Kenas, Biru-Biru, Namorambe, Bangun Purba, hingga Galang.

“Modus operandi yang digunakan para pelaku umumnya masih menggunakan sistem jaringan berantai. Tidak sedikit pengguna yang kemudian beralih menjadi pengedar karena tergiur keuntungan, sehingga membentuk mata rantai peredaran yang cukup kompleks dan memerlukan upaya berkelanjutan untuk memutuskannya,” ujar Kompol Fery.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam proses penindakan, beberapa pelaku sempat melakukan perlawanan saat akan diamankan. Namun berkat kesiapsiagaan personel serta dukungan masyarakat, seluruh rangkaian kegiatan penegakan hukum dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Terhadap para tersangka yang berperan sebagai pengedar maupun bandar, penyidik menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara bagi pengguna dan pecandu dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjalani asesmen terpadu bersama BNN guna menentukan langkah rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Polresta Deli Serdang menegaskan akan terus menggencarkan upaya pemberantasan narkoba melalui kegiatan preventif, preemtif, maupun represif guna menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melaporkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba melalui Call Center 110. Perang terhadap narkoba membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat demi melindungi dan menyelamatkan generasi muda bangsa,” tegas Kompol Fery.

Keberhasilan Operasi Antik Toba 2026 ini menjadi bukti nyata keseriusan Polresta Deli Serdang dalam memutus mata rantai peredaran narkotika serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. *(Tim)*

*Pengacara Laporkan Dugaan Pemasangan Pagar dan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Polres Metro Bekasi Kota*

Bekasi – Mediacakrabuana.id

Sengketa penguasaan lahan di wilayah Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, kembali mencuat ke ranah hukum.

Seorang warga bernama Hugo Sotarduga Tambunan, S.H., yang didampingi dan mendapat pendampingan hukum dari Kantor Hukum Taufik H. Nasution, S.H., M.H., M.H.Kes, secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan tindakan yang menghambat akses penghuni lahan ke Polres Metro Bekasi Kota.

Laporan tersebut telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Bekasi Kota dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/1967/VI/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA, tertanggal 5 Juni 2026.

Dalam laporan tersebut, Nesan Sudrajat disebut sebagai pihak yang dilaporkan. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Caman Raya, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.

Berdasarkan uraian yang tercantum dalam laporan polisi, pelapor menerangkan bahwa korban menempati sebidang tanah dan bangunan dengan luas sekitar 160 meter persegi yang diklaim sebagai milik keluarga korban berdasarkan dokumen yang dimiliki. Namun, pada 3 Juni 2026, terlapor diduga melakukan tindakan pemagaran menggunakan besi dengan ketinggian sekitar dua meter yang mengelilingi area dimaksud.

Akibat pemasangan pagar tersebut, akses keluar masuk penghuni dan pihak yang berada di lokasi disebut menjadi sangat terbatas. Kondisi itu dinilai menghambat aktivitas sehari-hari penghuni lahan dan menimbulkan keberatan dari pihak yang menguasai serta menempati objek tanah tersebut.

Atas dasar peristiwa itu, pelapor kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan kepastian hukum serta penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak kepolisian selanjutnya akan melakukan serangkaian langkah penyelidikan guna mengumpulkan keterangan para pihak, saksi-saksi, maupun dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan tindakan sepihak terhadap lahan yang masih diperselisihkan penguasaannya, sekaligus berpotensi berdampak pada hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap tempat tinggal dan harta benda yang dikuasainya.

Hingga berita ini diturunkan, proses penanganan laporan masih berada pada tahap awal di Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan para pihak.

“Usai Ungkap Dugaan Kebocoran PAD, Wartawan di Merangin Diduga Diancam Orang Tak Dikenal”

MERANGIN, JAMBI, – MEDIACAKRABUANA.ID

5 Juni 2026 – Kebebasan pers kembali mendapat ujian. Seorang wartawan di Kabupaten Merangin diduga menerima ancaman dari orang tidak dikenal setelah menerbitkan laporan investigasi terkait dugaan tunggakan retribusi dan pemanfaatan aset daerah oleh salah satu tempat usaha di kawasan Ujung Tanjung, Muaro Mesumai.

Ancaman tersebut diterima tidak lama setelah berita mengenai dugaan tidak dibayarkannya retribusi daerah selama bertahun-tahun oleh Mlangun Coffee dipublikasikan. Wartawan yang menulis berita itu mengaku mendapat telpon dari nomor 0853571xxxxx pesan dan intimidasi yang mengarah pada upaya membungkam kerja jurnalistik.

“OTK, Aku tunggu dibelakang hotel santika sekarang !
“Iko siapa, ini siapa ini,” jawab insan pers
“Kau dak usah tau siapa aku, tapi kalau urusan kau dengan Taboy belum selesai aku tunggu di belakang hotel santika sekarang,” ucap OTK dengan nada mengancam.

“Rumah kau kutau, anak bini mu ku tau di simpang limbur, kecil kali ku nyingkirkan kau tupilat, ku tengok kau malam ini,” Ucap OTK

Peristiwa ini memicu keprihatinan berbagai kalangan karena dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Padahal, pemberitaan yang diterbitkan telah mengedepankan prinsip keberimbangan dengan melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala BPPRD Merangin, pihak pengelola usaha, serta pihak yang disebut dalam pemberitaan.

“Setiap karya jurnalistik yang diterbitkan telah melalui proses verifikasi dan konfirmasi. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, mekanisme yang tersedia adalah menggunakan hak jawab atau hak koreksi, bukan melakukan intimidasi maupun ancaman terhadap wartawan,” ujar salah satu praktisi pers di Jakarta.

Kasus dugaan ancaman ini diharapkan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Ancaman terhadap wartawan bukan hanya menyerang individu, tetapi juga mengancam hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang.

Sejumlah insan pers di Merangin, Jakarta mendesak aparat kepolisian untuk mengusut pihak yang diduga melakukan intimidasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa wartawan menjalankan tugas berdasarkan amanat undang-undang dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan uang rakyat.

Hingga berita ini diterbitkan, identitas pelaku maupun motif pasti dari dugaan ancaman tersebut masih dalam penelusuran. Namun insan pers berharap peristiwa ini tidak menghambat upaya pengungkapan fakta terkait dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan aset daerah yang menjadi perhatian publik.

“Pers tidak boleh dibungkam oleh ancaman. Kritik dan kontrol sosial adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga bersama.”.

(red)

“Diduga Oknum SPBU Titip Solar Subsidi ke Pelangsiran” antrian pelangsir BBM Kian Marak di SPBU Simpang Tiga Ferry Batulicin, Warga Mengaku Kesulitan Mendapatkan BBM’

TANAH BUMBU – MEDIACAKRABUANA.ID

Dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar di kawasan SPBU Nomor 64.721.14 Simpang Tiga Pelabuhan Ferry Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi karena stok dinilai cepat habis di tengah antrean kendaraan yang panjang.

Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan terlihat mengular di area SPBU yang berada di kawasan Simpang Tiga Ferry Batulicin tersebut. Sejumlah warga menduga antrean didominasi oleh kendaraan yang digunakan untuk pelangsiran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi untuk aktivitas usaha dan transportasi sehari-hari sering kali tidak kebagian.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja SMD (45), mengaku kecewa karena tidak mendapatkan solar subsidi meski telah ikut mengantri.

“Saya datang untuk mengisi bahan bakar kendaraan, tetapi antreannya sudah sangat panjang. Ketika giliran saya tiba, solar sudah habis. Yang terlihat justru kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran lebih dulu mengantre,” ujarnya.

Menurut smd, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia berharap pihak terkait dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran.

“Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, masyarakat kecil yang dirugikan. Kami berharap ada pengawasan serius agar solar subsidi bisa dinikmati warga yang memang berhak,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan AM, seorang sopir truk yang mengaku sering mengalami kesulitan mendapatkan solar subsidi saat hendak bekerja.

“Kami mengantri cukup lama, tetapi saat giliran tiba stok sudah habis. Sementara kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran terlihat lebih dulu mendapatkan pelayanan,” ucapnya

Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga menyebutkan adanya dugaan pengisian solar subsidi secara berulang oleh kendaraan tertentu. Dugaan tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait penyaluran BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi sektor transportasi, nelayan, petani, pelaku usaha kecil, dan masyarakat yang berhak menerima subsidi pemerintah.

Seorang warga lainnya yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan penampungan BBM subsidi oleh pihak tertentu untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pendalaman lebih lanjut dari pihak berwenang.

Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola SPBU terkait berbagai informasi dan keluhan yang berkembang di masyarakat. Pihak pengelola memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan, namun persoalan tersebut dinilai memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak manajemen dan pemilik SPBU.

Masyarakat Minta Sidak dan Pengawasan Ketat
Warga berharap Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, serta aparat penegak hukum dapat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan menyeluruh terhadap distribusi BBM subsidi di wilayah Batulicin.

Menurut mereka, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan penyaluran solar subsidi berjalan transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap ada tindakan nyata dari instansi terkait agar distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran dan masyarakat tidak terus dirugikan,” ujar seorang warga lainnya.

penyaluran BBM subsidi di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa BBM subsidi harus disalurkan kepada pihak yang berhak dan tidak boleh diperjualbelikan kembali tanpa izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penggunaan kendaraan yang dimodifikasi atau sarana tertentu untuk mengangkut BBM dalam jumlah tertentu tanpa izin resmi juga dapat bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Solar subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, namun di Batulicin muncul keluhan bahwa akses terhadap BBM bersubsidi semakin sulit didapatkan. Antrean panjang yang terjadi hampir setiap hari di SPBU Simpang Tiga Ferry memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat

Dugaan pelangsiran, pengisian berulang, hingga cepat habisnya stok solar menjadi sorotan warga yang berharap Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum segera melakukan pengawasan menyeluruh. Masyarakat menuntut transparansi distribusi BBM subsidi agar hak mereka sebagai penerima manfaat tidak terabaikan.

Masyarakat berharap adanya tindakan Tegas Apabila di temukan Adanya penyalahgunaan penyaluran, Pihak Pertamina BPH migas serta APH Melakukan tindakan Tegas Agar tidak ada lagi oknum oknum yang menyalah gunakan kewenangannya.

Penulis: Sahbiransyah
Editor: Tim Redaksi

“Tiga tahun laporan ke Polsek sungai rotan tidak ditindaklanjuti,Ulfa Dwi Santi didampingi LIPER RI resmi lapor ke propam Polda Sumsel”

Sumsel || Mediacakrabuana.id

Kesal, selama 3 tahun laporannya tidak ada respon dari pihak kepolisian Polsek sungai rotan kabupaten muara Enim tidak ada kabar sampai hari

Ulfa Dwi Santi mendatangi pihak propam Polda didampingi ketua LIPERNAS – LIPER RI untuk melaporkan oknum spkt Polsek ke sungai rotan yang diduga melalaikan laporan nya pada tanggal 7 Juni 2023 3 tahun lalu
Laporan no surat:STTLPN/18/VI/2023/SUMSEL/Res.M.Enim/sek.S.Rotan
Sekira pukul 14. 00 WIB di spkt Polsek sungai rotan

Ulfa menjelaskan kepada awak media terkait laporannya ke propam Polda Sumsel merasa kecewa dan kesal terhadap pelayanan Polsek sungai rotan yang hingga saat ini tidak ada tindak lanjut ataupun proses sesuai yang diharapkannya

Sesuai dengan 1.pasal 421 KUHP-pejabat yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sampai merugikan orang lain
2.Perkap 6/2019 kode etik polri pasal 11-wajib menindaklanjuti laporan
3.perkap14/2012 pasal 13-wajib kasih sp2hp tiap 30 hari sekali
4. Pasal 13 UU nomor 2/2002-tugas polri melayani masyarakat
Sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di atas sudah jelas oknum polisi ini melanggar hukum dan kode etik kepolisian Republik Indonesia

Lanjut Ulfa menjelaskan bahwa dirinya sudah berulang kali mendatangi pihak Polsek sungai rotan untuk mempertanyakan laporannya ke pihak penyidik ataupun Kanit, namun dirinya menjelaskan rupanya sia-sia dan menghabiskan waktu saja serta biaya dan membuat jengkel saja, pihak SPKT dan juga Kanit Polsek sungai rotan saat ditanya berdalih sabar sabar dan ini segera kita proses ujar pihak kepolisian Polsek sungai rotan

Namun nyatanya sudah 3 tahun berjalannya laporan ini tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian

Setelah resmi melapor ke propam Polda, Ulfa Dwi Santi berharap sangat kepada pihak propam Polda Sumsel agar segera menindaklanjuti laporannya dan memproses oknum spkt beserta Kanit Polsek sungai rotan kabupaten muara Enim dan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan kepolisian Republik Indonesia, bila perlu dimutasi atau di patsus agar tidak terjadi lagi laporan mandek selain dirinya di Polsek sungai rotan ini ujarnya dengan tegas dan nada kecewa

“Lambat Tangani Kasus Perkosaan Warga Kecil, Kinerja Penyidik Polres Brebes Dipertanyakan Jurnalis dan IWO Indonesia”

Brebes || Mediacakrabuana.id

–– 03 Juni 2026 Kinerja penyidik Satreskrim Polres Brebes kini tengah menjadi sorotan tajam. Tim Investigasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia bersama dengan jajaran jurnalis Kabupaten Brebes secara terbuka mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan perkosaan yang menimpa seorang warga kecil berinisial FD. Penanganan yang dinilai jalan di tempat memicu dugaan adanya diskriminasi hukum.

Kepala Bidang Perencanaan SDM DPP IWO Indonesia mengkritik keras lambannya respons aparat penegak hukum dalam menangani perkara sensitif ini.

“Kinerja penyidik terlalu lambat. Kami mempertanyakan, ada apa dengan Polres Brebes? Mengapa korban terkesan dipersulit dan kasusnya seperti diulur-ulur? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ketika korbannya adalah rakyat kecil, tegas Kabid Perencanaan SDM DPP IWO Indonesia kepada awak media.

Untuk melihat kejanggalan dan fakta di lapangan secara utuh, berikut adalah rincian kasus berdasarkan bukti resmi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (sebagaimana tertera dalam dokumen 1000036038.jpg):

F D , usia 19 tahun (kelahiran 10 Oktober 2006), seorang pedagang asal Desa Jipang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes.

Berinisial Y A R, usia 20 tahun, seorang karyawan swasta asal Desa Pakujati, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

Tim Investigasi IWO Indonesia dan rekan-rekan jurnalis Brebes.

Dugaan tindak pidana “Perkosaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang dipertanyakan saat ini adalah mengapa proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban terkesan dihambat atau dipersulit oleh pihak kepolisian.

Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di Hotel Reddoorz, Jl. Jend. Suprapto Gg. II No. 14 Kauman Lama, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Sedangkan laporan resmi diterima dan ditangani oleh Resor Brebes (Polres Brebes).

Jumat, 29 Mei 2026, sekira pukul 18.11 WIB. Waktu Pelaporan resmi ke Polisi: Minggu, 31 Mei 2026, pukul 15.00 WIB (Diterima oleh Piket Satreskrim Polres Brebes, AIPDA Anton Rulianto, S.H.).

Muncul pertanyaan besar mengapa hingga saat ini proses hukum belum menunjukkan progres yang signifikan. Muncul kecurigaan di kalangan jurnalis dan lembaga IWO Indonesia mengenai alasan penyidik mempersulit hak korban untuk mendapatkan keadilan (BAP), mengingat status sosial korban yang berasal dari kalangan masyarakat kecil.

Hingga berita ini diturunkan, aliansi jurnalis Brebes dan Tim Investigasi IWO Indonesia menyatakan akan terus mengawal kasus ini. Mereka mendesak Kapolres Brebes untuk segera mengevaluasi kinerja penyidik Satreskrim agar bertindak profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Redaksi & Desakan Publik
Penundaan BAP atau penanganan kasus kekerasan seksual yang berlarut-larut berpotensi menghilangkan barang bukti dan memperparah trauma psikologis yang dialami korban. Publik dan insan pers Brebes menunggu klarifikasi resmi serta langkah nyata dari Kapolres Brebes untuk menuntaskan kasus ini seadil-adilnya.

Tim Redaksi

“Terbongkar ! Rahmadsah Alias Mamat Ternyata Seorang Residivis Pelaku Penganiayaan dan Pembunuhan”

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

1 JUNI 2026 Kabar yang menyajikan Rahmadsyah alias Mamat (45) sebagai “korban” yang tidak bersalah dalam peristiwa pembacokan di kawasan Jermal ternyata JAUH DARI KENYATAAN. Hasil penelusuran mendalam dan informasi akurat yang diperoleh membongkar fakta mengejutkan , sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai korban itu ternyata terdaftar sebagai seorang resedivis pelaku penganiayaan dan pembunuhan . serta sosok yang selama ini sangat meresahkan masyarakat karena sering membuat onar dan keributan di mana saja.

Lebih mengerikan lagi, terbukti bahwa Mamat sendirilah penyebab utama kejadian berdarah itu, dan semua isu yang ia sebarkan untuk menyeret nama Guntur Sahputra (GS) adalah fitnah , rekayasa dan upaya kriminalisasi yang di rencanakan matang matang demi menjatuhkan nama baik dan kredibilitas Guntur Sahputra .

Dari keterangan narasumber dan bukti yang dikumpulkan, terungkap kronologi asli yang selama ini disembunyikan:

“Peristiwa itu berawal jual beli tanah , bukan dari orang lain, tapi dari tindakan Mamat sendiri. Ia mendatangi seorang warga dengan membawa parang, lalu melakukan pengancaman terang-terangan berkata: “AKU BUNUH KAMU HARI INI!”. Warga yang menjadi sasaran sangat ketakutan, merasa nyawanya terancam, lalu segera melaporkan kejadian itu kepada rekan-rekannya. Akhirnya teman-temannya bergerak mencari Mamat, dan terjadilah peristiwa penganiayaan itu.

Isu dalam pemberitaan yang beredar juga mengatakan kalau pihak GS menculik dan menyekap Bram juga merupakan fitnah besar yang di lakukan kelompok Mamat .

Berita yang di sajikan juga tidak sesuai dengan UU no 40 tahun 1999 tentang pers yang seharusnya menyajikan pemberitaan kepada publik bukan berdasarkan opini melainkan harus melalui konfirmasi .

Dalam fakta terungkap dan pengakuan Bram kepada Tim Jaga Cegah Sigap ( JCS) Polrestabes Medan, ia mengaku dirinya tidak pernah di culik dan di sekap pihak GS .

Bram sendiri sudah memberikan keterangan resmi dan jelas di hadapan JCS Polrestabes Medan saat di datangi kerumah nya untuk melakukan investigasi mengatakan ,
“ aku gak ada di culik bg aku juga gak di sekap , sewaktu orang orang itu datang aku lari ke kamar mandi. Aku juga di pukuli tapi aku lari ke kantor PP . Setelah saya ke kantor PP, saya malah di antar kerumah sakit dengan orang yang ada di sana . Setelah di obati aku pulang sendiri naik angkot ke rumah mamak ku pak Saya gak pernah bilang kalau aku di culik dan di sekap sama anggota bang Guntur . Aku tidak tahu apa-apa pak .” Pungkas Bram kepada polisi.

Di tempat terpisah , berbagai kalangan masyarakat Jermal dan sekitarnya sudah tidak sabar lagi, gerah dan muak dengan kelakuan Mamat yang selama ini membuat hidup tidak tenang:

“ kami sudah lama menantikan hari ini . Terima kasih akhirnya kebenaran terungkap juga. Mamat ini sudah lama meresahkan, suka main kekerasan, bawa senjata tajam, ancam orang . Jangan biarkan orang seperti ini terus bebas mengganggu, terus menyebarkan ketakutan ditengah masyarakat dan membuat kebohongan untuk mencoreng nama baik orang yang tidak bersalah!” tutur seorang warga Jermal .

Lanjut , untuk memastikan kepastian hukum terhadap Guntur Sahputra, Pihak Kuasa Hukum GS menegaskan , “Klien kami tidak tahu-menahu, tidak terlibat sedikitpun. Kami akan tuntut tegas semua pihak yang memfitnah .
Diharapkan kepada bapak Kapolrestabes Medan Kombespol Jean Calvin Simanjuntak agar lebih hati hati dalam mengungkap kasus ini dan jangan terpancing atas fitnah yang di lakukan Mamat yang di duga untuk kepentingan pribadi atau titipan seseorang,”  Harapnya dengan tegas. *(Tim)*