“Diduga Izin Kedaluwarsa Sejak 2022, Galian C PT Suka Warna Tetap Nekat Beroperasi Malam Hari,APH Tutup MATa”

Cianjur || Mediacakrabuana.id

Aktivitas penambangan galian golongan C yang diduga dikelola oleh PT Suka Warna menuai sorotan tajam dari masyarakat sekitar. Perusahaan tersebut disinyalir tetap nekat menjalankan operasional pengerukan material pada malam hari, meskipun izin usaha pertambangannya diduga kuat telah habis masa berlakunya sejak tahun 2022 lalu.
Berdasarkan laporan dan keluhan warga yang dihimpun di lapangan, aktivitas penambangan di lokasi tersebut justru kian masif saat malam tiba. Deru mesin alat berat serta lalu-lalang truk bermuatan material batuan atau tanah uruk dinilai sangat mengganggu kenyamanan warga yang sedang beristirahat.

Selain menimbulkan polusi suara dan debu, mobilitas armada berat di malam hari juga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lain serta berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan lokal.

Senin 28/9/2026  tim media ke”Lokasi tambang pasir atras ( bahan keramik).
Alamat lokasi.:
Desa. Mekar Galih
Kec. Cikalong kulon. Cianjur.
Lokasi tanah ditambang milik PT. SUKA WARNA
Ijin galian C sudah habis masa berlakunyan dari tahun 2022 ijin galian C nya sedang di urus sampai saat ini mengurus ijin perpanjangan galian C nya belum keluar sedang penambang masih operasional secara gelap kenapa gelap bekerja nya mulai jam 8 malam sampai subuh.
Suplay bahan baku keramik nya di kirim ke pabrik. PABRIK MULIA KERAMIK.
ALamat di cikarang

Nama penambangnya.
Haji Demang
Orang karawang
Lokasi galian Haji Demang
Ijin surat galian C nya atas nama PT. SUKA WARNA

“Kami heran, kalau memang izinnya resmi kenapa harus sembunyi-sembunyi beroperasi malam hari? Kabarnya izin mereka sudah mati bertahun-tahun. Kami minta keadilan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Sikap cuik dari pihak pengelola ini pun memicu kekecewaan yang mendalam bagi publik.

Pasalnya,

Aparat Penegak Hukum (APH) setempat dinilai lamban dan tidak bersikap tegas dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini. Minimnya tindakan nyata dari otoritas berwenang memunculkan tudingan miring di tengah masyarakat mengenai adanya pembiaran terhadap praktik penambangan yang merugikan pendapatan daerah dan merusak kelestarian lingkungan tersebut.

Merujuk pada regulasi yang berlaku, setiap aktivitas penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang sah merupakan tindakan pidana yang melanggar

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Suka Warna belum memberikan klarifikasi resmi terkait status legalitas perizinan operasional mereka.

Masyarakat mendesak agar APH bersama dinas terkait segera turun ke lokasi untuk melakukan sidak, memeriksa kelengkapan dokumen perizinan secara transparan, serta mengambil tindakan hukum konkret demi menegakkan keadilan dan aturan hukum yang berlaku.

( Tim / A. Sopyan )

*TANPA RINCIAN! Kemenag Muratara Anggarkan Belanja Kantor Rp485 Juta di 2026, Publik Desak Keterbukaan*

*MURATARA -* MEDIACAKRABUANA.ID

Pengelolaan anggaran di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali menjadi sorotan. Kali ini, alokasi Belanja Kantor Tahun Anggaran 2026 senilai *Rp485.319.000* dipertanyakan publik lantaran tidak disertai rincian peruntukan yang jelas dalam dokumen anggaran yang dapat diakses publik.

Temuan ini memunculkan tanda tanya besar di tengah gencarnya instruksi efisiensi dan transparansi anggaran dari pemerintah pusat. Anggaran hampir setengah miliar rupiah yang hanya tercantum dalam satu pos gelondongan dinilai janggal dan rawan penyimpangan.

“Ini yang menjadi persoalan. Rp485.319.000 itu untuk apa? Rinciannya tidak ada. Apakah untuk Alat Tulis Kantor (ATK), cetak dan penggandaan, makan minum rapat, langganan listrik dan internet, atau pemeliharaan gedung? Tanpa rincian, publik tidak bisa menilai wajar atau tidak,” tegas salah seorang aktivis pemerhati anggaran di Muratara, Senin (29/09/2026).

Menurutnya, praktik penganggaran gelondongan tanpa rincian komponen sudah tidak boleh terjadi lagi. Setiap rupiah uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.

*Langgar Prinsip Transparansi*

Secara regulasi, penganggaran belanja kantor tidak bisa hanya menampilkan angka total. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan prinsip Standar Satuan Harga (SSH), setiap belanja barang dan jasa wajib dirinci berdasarkan kebutuhan riil, volume, dan satuan harga.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan setiap badan publik termasuk instansi vertikal untuk membuka informasi penggunaan anggaran kepada publik.

“Kalau hanya ditulis ‘Belanja Kantor Rp485 Juta’ tanpa RAB, itu sama saja menutup akses pengawasan. Bagaimana kita tahu harga ATK-nya tidak di-mark-up? Bagaimana kita tahu volume makan minumnya wajar? Ini yang harus dijelaskan Kemenag Muratara,” tambahnya.

Sorotan terhadap Kemenag Muratara ini juga tak lepas dari kondisi di Bumi Beselang Serundingan. Dalam dua pekan terakhir, isu pengelolaan anggaran di Muratara sedang panas. Sejumlah OPD dilaporkan ke aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan paket pengadaan tahun 2025 hingga 2026.

Hingga berita ini ditayangkan, Kantor Kemenag Muratara belum memberikan keterangan resmi terkait peruntukan anggaran belanja kantor Rp485.319.000 tersebut.

Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Kemenag Muratara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait. Konfirmasi penting untuk memastikan apakah rincian anggaran tersebut memang tidak ada, atau ada namun tidak dipublikasikan di laman resmi.

Publik kini mendesak agar Kemenag Muratara membuka secara terang benderang Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pos belanja kantor tersebut. Keterbukaan bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa anggaran hampir setengah miliar itu benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan umat, bukan untuk pemborosan birokrasi.

(Red /Annaz )

“LPM SULUH DESAK DIRUT PLN COPOT MANAJER UP3 PEMATANGSIANTAR DAN GM UID SUMUT”

Pematangsiantar – Mediacakrabuana.id

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM SULUH) mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk segera melakukan evaluasi total dan mencopot Manajer PLN UP3 Pematangsiantar serta General Manager PLN UID Sumatera Utara.

Desakan keras ini disampaikan setelah LPM SULUH menilai PLN tidak transparan dan terkesan mengabaikan hak masyarakat atas informasi publik. LPM SULUH mengaku telah *tiga kali* menyurati PLN terkait permohonan informasi publik sekaligus meminta penjelasan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PLN UP3 Pematangsiantar, namun tidak mendapat jawaban yang memadai.

“Kami menilai sikap PLN ini patut dipertanyakan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan pelayanan publik,” tegas Ketua LPM SULUH dalam keterangannya.

*DIDUGA MELANGGAR UU KIP*

LPM SULUH menilai terdapat dugaan ketidakpatuhan PLN terhadap ketentuan:

1. *Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008* tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), mengenai kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan informasi publik;
2. *Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008*, mengenai mekanisme dan jangka waktu pelayanan permohonan informasi;
3. *Pasal 35-37 UU No. 14 Tahun 2008*, mengenai keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
4. *Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008*, yang mengatur sanksi pidana apabila Badan Publik dengan sengaja tidak menyediakan informasi yang wajib diberikan dan mengakibatkan kerugian.

Selain itu, jika persoalan yang dimohonkan berkaitan dengan pelayanan pelanggan, PLN juga wajib memperhatikan *Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999* tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur, serta *Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2009* tentang Pelayanan Publik yang menekankan pelaksana pelayanan harus profesional dan tidak mempersulit.

*PERNYATAAN SIKAP LPM SULUH*

> “Kami sudah tiga kali menyurati PLN. Jika informasi yang kami minta merupakan informasi publik, berikan secara terbuka. Jika ada informasi yang dikecualikan, jelaskan dasar hukumnya. Jangan diam dan jangan mengabaikan hak masyarakat untuk tahu. PLN ini BUMN milik rakyat, bukan milik pribadi,” tegas LPM SULUH.

*TUNTUTAN LPM SULUH KEPADA DIRUT PLN (Persero):*

1. Segera mencopot dan/atau mengevaluasi Manajer PLN UP3 Pematangsiantar;
2. Mengevaluasi dan mencopot General Manager PLN UID Sumatera Utara;
3. Memerintahkan jajaran PLN untuk memberikan jawaban resmi atas tiga surat permintaan informasi LPM SULUH;
4. Membuka informasi yang memang merupakan informasi publik sesuai UU KIP;
5. Melakukan pemeriksaan internal dan audit terhadap dugaan pelanggaran di PLN UP3 Pematangsiantar.

LPM SULUH menegaskan, apabila PLN tetap bungkam dan tidak memberikan penyelesaian, pihaknya akan menempuh mekanisme *keberatan dan sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara* serta menempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Press Release ini disampaikan untuk menjadi perhatian publik.

Pematangsiantar, 28 September 2026

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM SULUH)

Johannes Sakti Sembiring

Ketua

HP: +62 823-7953-0290

( Hadi)

“KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN GAKUM DIMINTAM BERTINDAK PT IYAL BUANG LIMBAH CAIR KE SUNGAI”

Sumsel : Mediacakrabuana.id

PT IYAL Buang limbah Cair B3 kesungaj belum ada tindakan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum
Kab Muara Enim Sumsel Media Rambo Minggu 27 September 2026 . PT IYAL diduga keras tidak memiliki amdal ( anilis dampak lingkungan ) Yang terkesan kebal hukum . Pasalnya PT IYAL membuang limbah Cair di wilayah Desa Gedung buru Kec . Muara belida , Sungai tersebut mengalir ke Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan .diminta pihak kementrian lingkungan hidup dan Gakum bertindak untuk memberikan penegakan hukum terhadap PT IYAL Yang tidak mengantongi IPAL . Haltersebut sangat berbahaya dengan kesehatan manusia .

PT IYAL – Di duga Keras buang limbah cair industeri Pabrik sawit Di buang sembarangan
Dugaan mencemari anak Sungau Dan Sungai Musi Dalam wilayah Provinsi Sumatera selatan
Mendesak BAPEDALDA Provinsi sumatera selatan. Mandul pemerintahan Kabupaten Muara Enim lingkungan Hidup buta tuli diduga keras sudah kenyang menerima ATM .

Diminta Segera di tutup PT IYAL yang membuang limbah cair sawit ke sungai bau menyengat dan gatal. Segera usut tuntas perbuatan Melawan Hukum

Undang Undang lingkungan Hidup
Pasal 2
(1) Baku Mutu limbah cair untuk jenis sawit Industeri /Kegiatan bagian yang tidak terpisah kan dengan peraturan ini sebagai
Berikut limbah Cair Kental
Merusak lingkung tercemar anak sungai menebus sungai Musi Dalam wilayah provinsi. sumatera Selatan

( Tim/ Red )

“Dugaan Limbah Cemari Sungai Musi Mencuat Kembali, PT IAL Disebut Diduga Suap Media Lokal”

Sumatera Selatan, Mediacakrabuana.id

Dugaan pencemaran Sungai Musi kembali mencuat. Kali ini, sorotan mengarah pada dugaan adanya limbah Perusahaan yang disebut-sebut mencemari aliran Sungai Musi serta dugaan adanya upaya pemberian uang kepada salah satu media lokal yang dikaitkan dengan pemberitaan mengenai persoalan tersebut.

Informasi mengenai dugaan pencemaran tersebut menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang beraktivitas dan menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari aliran Sungai Musi. Namun, hingga kini diperlukan pemeriksaan dan pembuktian secara resmi untuk memastikan sumber serta jenis limbah yang diduga mencemari sungai tersebut.
Selain persoalan lingkungan, muncul pula tudingan bahwa Perusahaan Terbatas Indralaya Argo Lestari (PT IAL) diduga memberikan sejumlah uang kepada salah satu media lokal dari salah satu perwakilan perusahaan berinisial “S” agar pemberitaan terkait dugaan pencemaran tersebut tidak berkembang.

Tuduhan tersebut masih perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan.
informasi mengenai dugaan pemberian uang kepada media perlu diverifikasi secara menyeluruh, termasuk mengenai orang yang memberikan, kepada siapa diberikan, berapa nilainya, serta apa tujuan pemberian tersebut.

Sementara itu, pihak PT IAL belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pencemaran Sungai Musi maupun tudingan mengenai dugaan pemberian uang kepada media lokal.
Masyarakat berharap instansi berwenang dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, termasuk mengambil sampel air dan melakukan uji laboratorium apabila ditemukan indikasi pencemaran. Hasil pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat pencemaran, sumbernya, serta pihak yang bertanggung jawab apabila pelanggaran terbukti.
Hingga berita ini diterbitkan, seluruh tudingan tersebut masih berstatus dugaan dan memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Laporan: yasandi

“Kasus Pengeroyokan Warga di Banggai Laut Melibat Anggota Polri: Polres Mulai Usut Terlapor”

​BANGGAI LAUT — MEDIACAKRABUANA.ID

Penyelidikan kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Banggai Laut kini resmi bergulir. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor SP2HP/[…]/IX/2026/Reskrim tertanggal 23 September 2026, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banggai Laut telah memeriksa sejumlah saksi dan pihak terlapor.

​Laporan bernomor LP-B/2/IX/2026/SPKT/POLRES BANGGAI LAUT/POLDA SULTENG tersebut dilayangkan oleh korban bernama Jamil pada 21 September 2026 terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan.

​Saksi Polisi Hingga Terlapor Diperiksa
​Dalam dokumen SP2HP yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Banggai Laut, AKP Kadek Putra Trisnawa, S.H., M.H., disampaikan bahwa tim penyidik/penyelidik telah mengambil sejumlah langkah, di antaranya:

– ​Permintaan visum terhadap korban/pelapor (Jamil).

– ​Pemeriksaan saksi-saksi dari unsur kepolisian, yakni Bripda Muhammad Verrel Bintang Bhayangkara, Bripda I Putu Aditya Pratama, dan Bripka Incon Halusi.

– ​Pemeriksaan terhadap salah satu terlapor dari unsur Polri, yaitu Briptu Alfandi A. Denge alias Pace.

​Selain itu, penyidik juga memanggil terlapor lainnya, yakni Aksar Amir S.H. alias Anca serta Aditya Rahman Syarif, untuk dimintai keterangan.

​Gelar Perkara Menyusul
​Pihak penyidik mengonfirmasi bahwa langkah selanjutnya setelah seluruh pemeriksaan saksi maupun terlapor rampung adalah pelaksanaan gelar perkara guna menentukan status hukum kasus ini lebih lanjut.

​Proses ini terus menjadi perhatian publik guna memastikan transparansi dan keadilan penegakan hukum, terutama mengingat adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum di dalamnya.

(red)

“Ketimpangan Pembangunan di Sarolangun: Kopdes Megah, SD 170/VII Mentawak Ulu Kekurangan Kelas”

SAROLANGUN, JAMBI — Di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Gedung Kompleks Desa (Kopdes) Merah Putih kini berdiri gagah dan megah — bukti pembangunan yang didukung Pemerintah Pusat. Namun di tempat yang sama, wajah ketimpangan terlihat nyata: SD 170/VII Mentawak Ulu justru terpuruk dalam kekurangan ruang belajar yang semakin mendesak, seakan tersisih dari perhatian.

Pembangunan Kopdes dan program Makan Bergizi Gratis memang layak dihargai. Tetapi bagi warga Mentawak Ulu, kemajuan itu terasa timpang. Di tengah beragam fasilitas baru yang bermunculan, kebutuhan paling mendasar — tempat yang layak untuk mendidik generasi penerus — justru terabaikan.

Jumlah siswa terus bertambah setiap tahun, namun tidak ada ruang kelas baru yang dibangun. Kondisi ini menghambat proses belajar mengajar secara nyata. Ruangan yang sempit membuat anak-anak tidak nyaman, guru kesulitan mengajar, dan kualitas pendidikan terancam menurun. Ini bukan sekadar soal bangunan — ini soal pengabaian hak anak-anak dan ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh warga.

Warga, orang tua murid, dan pihak sekolah tidak bisa lagi berdiam diri. Pertanyaan ini muncul dari hati mereka:

“Mengapa gedung-gedung besar dibangun mewah, sementara tempat anak-anak kami menuntut ilmu dibiarkan sempit, panas, dan tidak layak?”

Seorang warga yang prihatin menyampaikan dengan tegas:

“Kami tidak menolak Kopdes maupun program Makan Bergizi Gratis. Kami mendukungnya. Tapi jangan sampai demi hal itu, kebutuhan belajar anak-anak kami dikorbankan. Mereka juga berhak mendapat ruang yang luas, bersih, dan nyaman.”

Warga meminta Pemerintah Kabupaten Sarolangun maupun Pemerintah Provinsi Jambi menanggapi serius situasi ini. Pembangunan ruang kelas baru di SD 170/VII Mentawak Ulu harus menjadi prioritas segera. Ketimpangan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Kepala Sekolah SD 170/VII Mentawak Ulu, Supoyo, S.Pd., menyampaikan harapan yang sama:

“Kami mohon kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah, perhatikan sungguh-sungguh kondisi sekolah kami. Anak-anak ini butuh tempat yang pantas untuk tumbuh, berkembang, dan belajar dengan tenang.”

Pembangunan yang sejati bukan hanya soal gedung tinggi dan megah. Pembangunan yang nyata adalah ketika setiap anak, di sudut mana pun negeri ini, mendapat perlakuan yang sama — tempat yang layak untuk meraih masa depan.

— DM. PIGAI

“WARGA KELUHKAN DUGAAN PERMAINAN BIAYA DAN LAMBATNYA PROSES BALIK NAMA KENDARAAN DI SAMSAT MURATARA”

MURATARA || MEDIACAKRABUANA.ID

Keluhan mengenai pelayanan publik kembali99o mencuat di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Seorang warga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Muratara saat hendak mengurus proses Balik Nama Pemilik Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk roda empat (mobil).

Warga tersebut mengaku merasa dipermainkan oleh oknum petugas lantaran besaran biaya yang diminta dinilai jauh melebihi batas kewajaran dan ketentuan resmi yang berlaku. Selain terbebani oleh tingginya biaya yang ditagihkan, pemilik kendaraan juga diselimuti ketidakpastian lantaran proses penyelesaian berkas memakan waktu yang sangat lama tanpa kejelasan tenggat waktu yang pasti.

Kronologi dan Keluhan Warga
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kejadian bermula saat warga yang bersangkutan mendatangi Kantor Samsat Muratara untuk melakukan pengurusan administrasi balik nama kepemilikan mobil yang baru dibelinya. Namun, dalam proses pendaftaran hingga penetapan besaran biaya, ia disodorkan nominal angka pembiayaan yang dinilai sangat lambung tingginya dan tidak transparan.

“Saya merasa dipermainkan. Biaya balik nama mobil yang diminta sangat tidak masuk akal dan jauh dari estimasi aturan resmi. Ketika ditanyakan rincian pembayarannya, jawaban dari pihak pelayan terkesan berbelit-belit dan tidak memberikan rincian yang transparan,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Tak berhenti di masalah transparansi anggaran, durasi pemrosesan berkas administrasi juga menjadi sorotan tajam. Kendati seluruh persyaratan dokumen utama seperti BPKB, STNK, KTP, serta fisik kendaraan telah disiapkan dan memenuhi syarat, pemohon justru diminta menunggu dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa adanya instruksi operasional yang jelas.

“Kami hanya minta kepastian. Sudah biaya dibebankan begitu tinggi, waktu penyelesaiannya pun ditarik ulur tanpa tenggat yang jelas. Kalau begini, tentu sangat merugikan masyarakat, baik secara materi maupun waktu,” tambahnya.

Sorotan Transparansi Biaya dan SOP Pelayanan
Praktik lambatnya pelayanan serta dugaan penetapan biaya yang tidak transparan ini memicu keprihatinan publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), besaran biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan STNK, TNKB (plat nomor), dan BPKB sebenarnya memiliki standardisasi hitungan yang jelas dan mengikat.

Munculnya keluhan warga ini mengindikasikan adanya celah pengelolaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengawasan internal di lingkungan Samsat Muratara yang dinilai belum berjalan optimal. Kondisi ini berpotensi memicu timbulnya praktik pungutan liar (pungli) atau keterlibatan perantara/calo yang membebani masyarakat.

Tuntutan Evaluasi dan Pembenahan
Atas kondisi ini, warga berharap instansi terkait—baik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Pihak Kepolisian (Satlantas), maupun jasa raharja yang tergabung dalam Pembina Samsat—segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan di Samsat Muratara.

Masyarakat mendesak agar:

Transparansi Biaya: Pihak Samsat memasang informasi tarif resmi pengurusan balik nama dan pajak secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemohon di area pelayanan.

Kepastian Waktu (SOP): Memberikan batas waktu pemrosesan dokumen yang jelas mulai dari pendaftaran, pendaftaran fisik, hingga penerbitan dokumen baru (STNK/BPKB).

Penindakan Oknum: Menindak tegas oknum yang terbukti melakukan penggelembungan biaya (mark-up) atau sengaja memperlambat proses pelayanan demi keuntungan pribadi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Pengelola/Kepala Samsat Muratara untuk mendapatkan klarifikasi dan tanggapan berimbang terkait keluhan pelayanan tersebut.

Red sunandi

“DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM ANGGOTA POLRES MURATARA DAN PEMILIK SPBU 24.316.179 DALAM BISNIS BBM BERSUBSIDI TERBONGKAR”

MURATARA – MEDIACAKRABUANA.ID

Dugaan praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencoreng tata kelola distribusi energi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Kali ini, muncul tuduhan serius yang melibatkan dugaan kerja sama antara oknum anggota Polres Muratara dengan pihak pengelola/pemilik SPBU 24.316.179 demi meraup keuntungan pribadi.

Berdasarkan laporan serta hasil investigasi lapangan, aktivitas pengangsuran dan penampungan BBM jenis Solar maupun Pertalite bersubsidi tersebut disinyalir telah berlangsung secara terstruktur. Modus operandi yang digunakan melibatkan kendaraan yang telah dimodifikasi (tangki siluman) serta penggunaan barcode berulang yang diduga mendapatkan “lampu hijau” dari oknum petugas SPBU dan pengawalan dari oknum aparat.

Modus Operandi dan Indikasi Penyimpangan
Beberapa indikasi kuat yang menjadi sorotan dalam dugaan bisnis ilegal BBM bersubsidi ini antara lain:

Penyaluran Tak Tepat Sasaran: BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, nelayan, petani, dan transportasi umum, diduga kuat dialirkan ke pihak spekulan maupun industri dengan harga pasar.

Keterlibatan Oknum Penegak Hukum: Munculnya nama oknum anggota Polres Muratara yang diduga berperan sebagai pelindung (baking) serta pengatur kelancaran operasional pengangsuran BBM di area SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya.

Kongkalikong Pemilik SPBU: Pihak pengelola SPBU diduga sengaja membiarkan atau memprioritaskan pengisian bagi para pengerat BBM ketimbang antrean kendaraan masyarakat umum.

Kelangkaan BBM di Masyarakat: Dampak langsung dari praktik ini mengakibatkan antrean panjang yang mengular serta kerap terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah sekitar khususnya di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya.

Desakan Tindak Tegas dari Polda Sumsel dan Mabes Polri
Merespons temuan tersebut, elemen masyarakat dan pengawas independen mendesak Kapolda Sumatera Selatan serta Divisi Propam Mabes Polri untuk segera turun tangan melakukan pengusutan tuntas.

“Praktik penyelewengan BBM bersubsidi ini sangat merugikan rakyat kecil. Kami meminta Kapolda Sumsel dan Bid Propam untuk menindak tegas oknum anggota yang terlibat tanpa pandang bulu, serta mendesak BPH Migas dan Pertamina mencabut izin operasional SPBU 24.316.179 jika terbukti melanggar hukum,” tegas perwakilan lembaga pengawas publik.

Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan tidak tebang pilih dalam menangani kasus penyelewengan energi nasional ini. Selain sanksi etik dan pidana bagi oknum anggota, sanksi tegas berupa pemblokiran alokasi hingga penutupan SPBU juga didorong agar memberikan efek jera.

Komitmen Pengawalan Kasus
Masyarakat dan aktivis lokal menegaskan akan menyerahkan bukti-bukti pendukung, termasuk rekaman visual dan catatan nomor kendaraan yang terlibat, secara resmi kepada Bid Propam Polda Sumsel serta PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan proses hukum dan sanksi administratif berjalan transparan.

Masyarakat Muratara kini menanti taring penegakan hukum untuk menindak tegas siapa pun yang bermain. Rajawalinees akan terus mengawal perkembangan laporan ini sampai keadilan benar-benar berdiri tegak.

( Red / Sdi)