“Praktisi Hukum Alfianto SH Soroti Keluhan Pasien Anak di Klinik Djohan, Minta Pemko Tebing Tinggi Bertindak Jika Terbukti Ada Pelanggaran”

Tebing Tinggi, Sumatera Utara || Mediacakrabuana.id

Pemerhati hukum Alfianto, SH menyoroti keluhan keluarga pasien terkait pelayanan terhadap seorang anak berusia enam tahun di Klinik Djohan, Kota Tebing Tinggi. Ia meminta pemerintah daerah melalui Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih dan Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, M.Kes turun tangan memastikan persoalan tersebut ditangani secara objektif dan sesuai ketentuan.

Alfianto menegaskan, apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelayanan yang tidak sesuai SOP, standar profesi, atau etika pelayanan kesehatan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diberikan teguran dan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

“Apabila terbukti ada pelanggaran, penanggung jawab klinik harus memberikan teguran tertulis dan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Alfianto.

Keluhan mencuat setelah Irlan Jaya Situmorang, SH dan Kurnia Ningsih Saragih mempertanyakan pelayanan saat membawa anak mereka berobat ke Klinik Djohan pada Senin (10/8/2026) sekitar pukul 17.00 WIB karena mengalami demam tinggi.

Irlan mengaku mempertanyakan tindakan seorang petugas perempuan yang, menurut keterangannya, meminta keluarga melakukan sendiri pemeriksaan suhu tubuh anak. Ia menyebut termometer diletakkan di atas meja dokter dan keluarga diminta memeriksa suhu anak.

“Kami datang untuk berobat dan mempercayakan penanganannya kepada tenaga medis. Kami sebagai masyarakat tidak memahami soal medis,” ujar Irlan.

Keterangan tersebut merupakan klaim dari pihak keluarga pasien dan masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan dari pihak berwenang.

Sebelumnya, dalam klarifikasi tertanggal 11 Agustus 2026, Penanggung Jawab Klinik Djohan dr. Junica Handayani menyatakan bahwa petugas yang bertugas saat kejadian akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan internal.

Manajemen juga menyatakan akan memberikan pembinaan atau sanksi apabila pemeriksaan menemukan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan SOP maupun standar etika pelayanan.

Namun, saat dilakukan konfirmasi lanjutan pada Rabu (12/8/2026), dr. Junica Handayani belum memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan internal maupun tindak lanjut terhadap petugas yang dimaksud.

Alhasil, hingga berita ini diterbitkan, hasil pemeriksaan internal dan keputusan manajemen terkait keluhan tersebut belum diketahui secara terbuka.

Alfianto menilai persoalan pelayanan kesehatan harus ditangani secara transparan dan objektif. Jika hasil pemeriksaan menyatakan tidak terdapat pelanggaran, hal tersebut perlu dijelaskan secara terang kepada publik. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, tindakan harus diberikan sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta Wali Kota dan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi memastikan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya.

“Jangan hanya berhenti pada klarifikasi. Kalau terbukti salah, harus ada tindakan. Kalau tidak terbukti, sampaikan hasilnya secara terbuka agar persoalan ini tidak menjadi tanda tanya di tengah masyarakat,” tegas Alfianto.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Klinik Djohan belum memberikan penjelasan lanjutan mengenai hasil pemeriksaan internal tersebut.

Media tetap memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Klinik Djohan maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (S.hadi Purba/al)

“Marak Rokok ilegal tampil ke depan, aparat seakan hilang dari peredaran”?

SURABAYA – MEDIACAKRABUANA.ID

Jika dulu peredaran rokok ilegal masih dilakukan sembunyi-sembunyi, kini kondisinya berbalik 180 derajat. Rokok tanpa pita cukai justru tampil ke depan. Dijual terang-terangan di pinggir jalan, di atas sepeda motor, bahkan digelar di trotoar. Sementara itu aparat penegak hukum seakan tak punya taring.

Fenomena ini terlihat jelas di sejumlah titik rawan di Surabaya. Mulai dari *Tambak Asri, Genting, Jalan Gresik, Pasar PPI, Jalan Demak, Tandes, Manukan, Pacar Keling, Kali Waron, hingga Jalan Tidar. Di lokasi-lokasi tersebut, para penjual tidak lagi takut. Mereka menggelar lapak setiap hari, melayani pembeli dengan santai, seolah tidak ada aturan yang dilanggar.

“Jualannya sudah kayak pasar resmi. Pakai motor, gelar tikar, teriak nawarin. Ini jelas-jelas rokok ilegal tapi dibiarkan,” kata salah satu warga di kawasan Tambaksari.

Padahal dampaknya nyata dan besar. Negara dirugikan karena tidak ada pajak dan cukai yang masuk ke kas negara. Pedagang rokok resmi yang taat aturan juga tergerus. Persaingan tidak sehat terjadi di mana-mana.

Yang lebih membuat masyarakat bertanya-tanya adalah absennya tindakan dari aparat. *Bea Cukai, Satpol PP, dan kepolisian* yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan, justru tidak terlihat. Tidak ada razia rutin, tidak ada penertiban, tidak ada efek jera.

Kondisi ini menimbulkan kesan pembiaran. Bahkan di tengah masyarakat muncul keresahan dan dugaan.Kalau ini dibiarkan terus, kami menduga ada apa. Masa iya jualan terang-terangan setiap hari tidak disentuh sama sekali, ujar salah satu warga.

Jika hal ini dibiarkan, kerugian negara akan sangat besar. Surabaya juga berpotensi menjadi pusat peredaran rokok ilegal terbesar di Jawa Timur. Usaha kecil pedagang resmi akan semakin mati karena tidak bisa bersaing dengan harga rokok ilegal.

Seharusnya aparat segera menunjukkan taringnya. Turun ke lapangan, lakukan operasi gabungan, sita barang bukti, dan tindak tegas para pelanggar. Jangan sampai kesan “aparat takut” ini terus melekat, sementara rokok ilegal semakin tampil ke depan tanpa rasa takut.

Negara sudah dirugikan. Hukum sudah dilanggar depan mata. Masyarakat hanya menunggu keberanian dan keseriusan aparat untuk mengembalikan marwah penegakan hukum di Surabaya. Red(Limbad86)7

“Kasus PMI Sumiati di Libya Meledak, Pakar Hukum Desak Pemerintah Usut Tuntas Agen Penyalur Ilegal”.

TANGERANG : MEDIACAKRABUANA.ID

Kasus dugaan penelantaran dan penganiayaan yang dialami oleh seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Tangerang, Banten, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pakar hukum dan kebijakan publik, Profesor Sutan Nasomal, S.H., M.H., secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera memerintahkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) turun tangan menyelamatkan warganya.

​Desakan ini disampaikan Profesor Sutan menyusul viralnya video pengakuan seorang PMI bernama Sumiati (46) yang meminta pertolongan lantaran mengalami tekanan berat di Libya.

​”Apa pun kasus penyebab masalah PMI di Libya maupun negara-negara penempatan lainnya, pemerintah RI harus hadir menyelamatkan warganya. Apalagi ini menyangkut hak asasi kemanusiaan seperti yang dialami Sumiati, warga Kabupaten Tangerang,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi melalui sambungan telepon dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Senin (10/8/2026).

​Ia berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah taktis dengan mengutus Kemenlu dan Kemenaker secara bersama-sama berangkat ke Libya demi memulangkan warga negara Indonesia yang tengah menghadapi situasi krisis di luar negeri.

​Kronologi Singkat: Berawal dari Janji Manis ke Turki, Berakhir di Libya

​Jagat maya sebelumnya dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 2 menit 11 detik di salah satu grup WhatsApp komunitas warga Tangerang, GAMATA, pada Minggu (9/8/2026).

​Dalam video tersebut, Sumiati, warga Kampung Kebon Cau, RT 011/003, Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, tampak menahan tangis saat menceritakan nasib malangnya. Ia mengaku menjadi korban penipuan agen penyalur tenaga kerja:

​Penyimpangan Perjanjian: Sumiati awalnya dijanjikan untuk bekerja di Turki dengan gaji sekitar USD 350. Namun, ia justru diberangkatkan ke Libya dengan upah yang disebut hanya sekitar USD 300.

​Gaji Tidak Dibayar: Selama bekerja dan berpindah-pindah hingga empat majikan berbeda, Sumiati mengaku belum pernah menerima sepeser pun hak gajinya. Pihak agen berdalih bahwa gaji tersebut telah diambil oleh pihak kantor.

​Tekanan dan Ancaman: Selain harus bekerja seorang diri mengurus rumah besar di tengah cuaca ekstrem, Sumiati juga mengaku kerap mendapat ancaman akan dikembalikan ke kantor agen jika pekerjaannya dinilai kurang memuaskan.

​”Saya cuma minta tolong pulangkan saya ke Indonesia. Saya tertekan, saya nggak kuat,” ucap Sumiati dengan suara terbata-bata dalam video tersebut.

​Selain kepada pemerintah pusat, Sumiati turut menyampaikan permohonan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten agar memberikan perhatian serius terhadap keselamatan dirinya.

​Perlunya Investigasi dan Verifikasi Menyeluruh

​Hingga berita ini diturunkan, seluruh keterangan terkait dugaan penipuan agen, penahanan gaji, ketidaksesuaian prosedur penempatan, serta kondisi kerja Sumiati masih bersumber dari pengakuan dalam video dan belum diverifikasi secara independen oleh pihak berwenang.

​Kendati demikian, kasus ini menuntut respons cepat dan terukur dari instansi pemerintah yang membidangi pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Langkah penelusuran terhadap legalitas agen penyalur serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses keberangkatan Sumiati mutlak diperlukan guna membongkar dugaan pelanggaran hukum.

​Publik kini menantikan langkah nyata dan responsif dari negara untuk memastikan keselamatan Sumiati serta menyelesaikan persoalan ini secara transparan, agar jeritan pekerja migran di negeri orang tidak sekadar menjadi viral di media sosial. Red

“Warga Keluhkan SPBU Muara Rupit Minta Aparat Dapat Tertibkan”

Muratara – Sumsel Mediacakrabuana.id

Antrean panjang kendaraan di SPBU 24.316.53 Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), kembali menjadi sorotan publik. warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) akibat padatnya antrean kendaraan yang diduga dipicu oleh aktivitas pembelian BBM dalam jumlah besar oleh pengepul atau pelangsir.
Kondisi tersebut membuat masyarakat yang memiliki kebutuhan sehari-hari maupun keperluan mendesak harus menunggu lebih lama untuk memperoleh BBM. Keluhan warga tersebut pun viral di media sosial Facebook dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat yang berharap adanya penertiban agar distribusi BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.Selasa (11/8/2026).

Keluhan tersebut disampaikan oleh akun Facebook Memey Dinar. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan keresahan atas kondisi antrean yang menurutnya sudah sering terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk berbagai keperluan mendesak.

“Pak Tulung pak pom di Mandang di jago pak ,kami nak ngisi minyak saro nian pak oleh pengepok saro nian,aku nak beli untuk mobil pribadi dak liwat pak kedepan tan belago(bahasa daerah red)”

Yang artinya
“Pak, tolong Pak, SPBU di Mandang dijaga dengan baik. Kami yang ingin mengisi BBM sangat susah karena banyak pengepul. Saya mau membeli BBM untuk mobil pribadi tidak bisa lewat karena antreannya sangat panjang sampai ke depan, sehingga kesulitan untuk lewat bisa ribut”

Dalam video tersebut Seorang warga meminta pihak terkait menertibkan antrean di SPBU Mandang. Menurutnya, masyarakat yang hendak mengisi BBM untuk kendaraan pribadi kesulitan mendapatkan pelayanan karena banyaknya kendaraan pengepul yang mengantre. Kondisi tersebut juga menyebabkan antrean mengular hingga mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU.

Viralnya unggahan tersebut memicu beragam tanggapan dari pengguna media sosial. Sebagian besar berharap adanya solusi konkret agar antrean kendaraan di SPBU Muara Rupit tidak terus berulang dan merugikan masyarakat umum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPBU 24.316.53 Muara Rupit maupun instansi terkait mengenai keluhan yang beredar di media sosial tersebut.

Sumber:FB Memey Dinar

“Tanah Restan Eks Transimgrasi yang jadi pemicu polemik masyarakat.”

Sarolangun Jambi: Mediacakrabuana.id

kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun, H. JUDDIN. S.Ag. M.Pd, akan secepat nya mengabil langkah baru, untuk menangani polemik penggunaan Tanah Restan Eks Ttran smigrasi di wilayah Kabupaten Sarolangun, yang di kuasai oleh oknum masyarakat di klaim menjadi milik pribadi tidak sesuai ketentuan dan peruntukan nya.

Tanah restan adalah sisa lahan atau bagian dari kawasan pemukiman transmigrasi yang belum dibagikan atau belum dimanfaatkan.

Tanah ini berstatus sebagai tanah negara atau dalam penguasaan pemerintah daerah, dan biasanya diprioritaskan untuk warga pemecah kepala keluarga (KK) transmigran serta fasilitas umum.

Karakteristik dan Status Hukum Asal – usul: Sisa pencadangan lahan transmigrasi yang tidak habis terbagi karena kendala teknis atau geografis.

Penguasaan: Secara hukum dikuasai oleh negara atau diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

Bukan Tanah Bebas: Tidak bisa dimiliki secara pribadi, diperjual belikan, atau disertifikatkan secara sepihak tanpa izin resmi.

Pemanfaatan dan Aturan Prioritas Warga: Sering kali dibagikan secara resmi kepada anak atau keluarga pecahan KK dari transmigran asli melalui penetapan kepala daerah.

Larangan Jual Beli:

Pengalihan atau jual beli tanah restan secara ilegal di bawah tangan sering menimbulkan masalah hukum.Regulasi: Diatur melalui kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan agraria terkait pengelolaan lahan transmigrasi.

Saat di wawancarai oleh Awak Media ini, H. JUDDIN. S.Ag. M.Pd, di Ruangan Kerja nya Kantor Dinas NAKERTRAN Kabupaten Sarolangun, yaitu bagai mana langkah kedepannya terkait dengan penanganan penggunaan Tanah Restan Eks Transimgrasi yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun, karena hal tersebut yang sering jadi pemicu komplik di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun memaparkan kepada awak Media ini, permasalahan ini terjadi bukan hanya di Kabupaten Sarolangun, saja, namun juga terjadi di Kabupaten lain yang ada di wilayah Propinsi Jambi ucap nya dan meminta petunjuk dan solusi dari Kementerian timpal H. JUDDIN. S.Ag. M.Pd . Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.

Namun kendalanya sekarang, kami tidak memegang Data/Dokumen Transmigrasi yang ada di wilayah Kabupaten, saya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Sarolangun sedang berupaya mencari untuk mencari Data/Dokumen tersebut, dan selalu berkoordinasi sama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Merangin, Kabupaten Muara Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekaligus mencari solusi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena saya baru menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun tutup JUDDIN. S.Ag. M.Pd. dengan nada lantang. (DARMAWAN)

“Hampir 4 Tahun Berlalu, Laporan Lahan Kanjilo Gowa Masih Dipertanyakan”

GOWA,  MEDIACAKRABUANA.ID

Hampir empat tahun sejak laporan dugaan perusakan diterima Polres Gowa, pihak pelapor masih mempertanyakan perkembangan perkara sengketa lahan di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Dokumen yang diperoleh redaksi menunjukkan laporan tersebut tercatat dalam STTLP Nomor: STTLP/B/818/VIII/2023/SPKT/POLRES GOWA/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 10 Agustus 2023.

Pelapor, Ruslan, menyebut hingga kini dirinya belum mendapatkan kejelasan yang diharapkan mengenai perkembangan laporan tersebut.

Pertanyaannya bukan siapa yang paling keras mengklaim, melainkan sejauh mana laporan itu telah ditindaklanjuti dan bagaimana status hukumnya saat ini.

Persoalan kemudian berkembang. Pada 13 September 2025, tercatat pula Laporan Informasi mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang disebut berkaitan dengan objek lahan yang sama.

Empat ahli waris, yakni Mudon Daeng Ropu, Hairudin Daeng Sanre, Hamsa Daeng Lawa, dan Baralian Daeng Intang, menyatakan siap memberikan keterangan kepada penyidik apabila diperlukan.

Mereka berharap keterangan dan dokumen yang dimiliki dapat menjadi bagian dari proses pengungkapan fakta mengenai riwayat objek lahan tersebut.

Pelapor kini meminta kejelasan, bukan perlakuan khusus. Jika perkara masih dalam proses, masyarakat berhak mengetahui statusnya sesuai mekanisme yang berlaku. Jika terdapat kendala, penjelasan mengenai kendala tersebut juga penting agar tidak muncul berbagai persepsi di tengah masyarakat.

Namun, lamanya penanganan bukan bukti bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran. Demikian pula laporan dugaan perusakan dan dugaan pemalsuan belum dapat dimaknai sebagai bukti kesalahan pihak tertentu sebelum melalui proses hukum dan pembuktian.

Team Redaksi masih meminta konfirmasi Polresta Gowa mengenai status dan perkembangan kedua laporan tersebut. Keterangan resmi kepolisian akan menjadi bagian penting dari pemberitaan untuk memastikan prinsip keberimbangan, praduga tak bersalah, hak jawab, dan hak koreksi tetap terpenuhi.

TIM INVESTIGASI /Red

“Tak mengerti dan tidak memahami dengan tugas dan tupoksinya selaku Fungsi Pengawasan, KETUA DPRD Kabupaten Sarolangun, Bungkam dan Membisu.”

Sarolangun Jambi ||| Mediacakrabuana.id

Terkait dengan Amar putusan Mahkamah Agung RI Senin 27 Juli 2026 dengan Amar Putusan nya nomor: 178 K/TUN/2026 menolak memori kasasi yang diajukan Bupati Sarolangun melalui Kuasa Hukum nya ERICK ABDULLAH. S.Ag, Mahkamah Agung RI,tetap memperkuatkan Putusan PT.TUN.PLG Nomor: 61/B/2025/PT.TUN.PLG, telah membatalkan Putusan PTUN Jambi Nomor: 10/G/2025/PTUN JBI.

MUHAMAD JANI, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di nilai tidak mengerti/tidak paham dengan apa tugas dan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sarolangun, pilih bungkam dan Membisu.

Yang seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran (budgeting), dan pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang, berikut adalah rincian fungsi dan tugas dari DPRD: Fungsi Utama DPRD Fungsi Pembentukan Perda: Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah bersama kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota).

Fungsi Anggaran: Membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

Fungsi Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan Perda serta penggunaan anggaran APBD agar tepat sasaran.Tugas dan Wewenang DPRDMembentuk Perda bersama kepala daerah.Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan Perda tentang APBD.Mengawasi pelaksanaan kebijakan, Perda, dan APBD di daerah.Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian kepala daerah kepada pemerintah pusat.Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah.

Tapi sangat di sayangkan, yang mana Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, dinilai tidak paham dan tidak mengerti apa tugas dan pungsinya selaku Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun.

Saat di konfirmasikan oleh Awak Media ini melalui Via Pesan WhatsApp, Senin 10 Agustus Pukul 11,38 Wib, guna mempertanyakan tentang apa tanggapan dan tindak lanjut terkait dengan Putusan Mahkamah Agung RI, atas penolakan Kasasi yang diajukan oleh Bupati Sarolangun, yang putusan Mahkamah Agung tersebut, memperkuatkan Putusan PT.TUN.PLG, memerintahkan Bupati Sarolangun untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025, Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perumda TSB Kabupaten Sarolangun Atas nama MULYADI. SE.

Pesan teesebut sudah di masuk centang dua, namun Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Amhmad Jani tidak menjawab pesan tersebut, beliau pilih Bungkam dan Membisu .

Yang patut dipertanyakan, dimana Fungsi pengawasan dari anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, terkait dengan permasalahan ini, yang seharusnya DPRD Kabupaten Sarolangun, sebagai penampung aspirasi masyarakat dan bisa untuk meredamkan dan mencegah konflik sosial yang bakal terjadi ditengah – tengah masyarakat, namun berbeda dengan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, hanya pilih bungkam dan nembisu jika menanggapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. (Red).

“Runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap INSTITUSI POLRI karena tidak mencerminkan sebagai Penegak Hukum Perlindungan dan Pengayoman masyarakat.”

Sarolangun Jambi: Mediacakrabuana.id

Tujuh bulan Laporan masyarakat mandek di meja penyidik, RESERSE KRIMINAL, Unit TIPIDTER, POLRES Sarolangun.

Adapun kronologi nya yaitu, Pelapor (DM) melaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Sarolangun, terkait dengan tercemar nya sumur air bersih pelapor oleh limbah rumah tangga terlapor (JJ) yang juga beralamat di Tanjung Rambai RT 06, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

Untuk memastikan tercemar atau tidak nya sumur air bersih milik pelapor, pelapor meminta uji laboratorium ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, ternyata hasil uji laboratorium tersebut menerangkan bahwa sumur air bersih milik pelapor terdampak pencemaran limbah rumah tangga terlapor,

Hingga saat ini sumur air bersih milik pelapor tidak layak lagi untuk di konsumsi untuk kebutuhan masak dan air minum akibat tercemar limbah tersebut, pelapor terpaksa membeli air galon untuk masak dan minum.

Di karenakan bahwa permasalahan tersebut masuk dalam delik aduan, pelapor langsung melaporkan permasalahan tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Sarolangun,

Namun hingga saat ini laporan tersebut seolah – olah hilang dan tidak di tindak lanjuti oleh MUHAMAD DANU SAPUTRA selaku Penyidik Unit TIPIDTER yang dipimpin oleh IPDA GAGAH TEGAR DWITAMA. S.Tr.K selaku KANIT TIPIDTER POLRES SAROLANGUN.

Saat di hubungi oleh Pelapor (DM) melalui via Pesan WhatsApp, pelapor mempertanyakan, sudah sejauh mana proses tindak lanjut laporan saya ucap pelapor, Pesan teesebut sudah masuk, namun tidak di gubriskan nya.

Semenjak permasalahan tersebut di laporkan hingga saat ini laporan tersebut belum ada kejelasan nya, ironisnya lagi selama 7 Bulan ini baru dua kali pelapor menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, pertama tanggal 20 Maret 2026 dan SP2HP yang kedua tanggal 28 Afril 2026, pelapor akan segera layangkan surat resmi ke KASUBDIT PROPAM POLDA JAMBI,

Padahal pelapor (DM) sudah menyerahkan bukti hasil uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, dengan Nomor: 210/LHL2SRL/XII/2025 dan Nomor: 257/LHU/L2SRLXII/2025.
kepihak penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) POLRES Sarolangun Pada Pebruari 2026 lalu, namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ada kejelasan nya.

Berdasarkan Perkapolri No. 14/2011 polisi wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan pasal +1 Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 (Perkapolri No. 14/2011) tentang Kode Etik Profesi Polri, kewajiban polisi untuk menindaklanjuti laporan atau tidak menolak pengaduan masyarakat diatur secara tegas dalam Pasal 15 huruf a dan f, serta Pasal 10 huruf c dan Pasal 14 huruf a.Ringkasan Pasal Terkait Kewajiban dan Larangan:Pasal 15 (huruf a & f): Melarang anggota Polri menolak/mengabaikan laporan masyarakat dan mempersulit pelayanan.Pasal 14,
huruf a: Melarang pengabaian kepentingan pelapor/terlapor dalam penegakan hukum. Pasal 10
huruf c: Mewajibkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.

Halini tentu sangat berdampak pada institusi POLRI yang lagi hangat menjadi sorotan publik, pelapor (DM) meminta kepada Kepala Bidang KABID PROPAM POLDA JAMBI) untuk menindak oknum Polisi yang seperti ini, agar marwah KEPOLISIAN di Republik Indonesia, terutama di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini. (Red)

“Miris! Propam Polda Sumut dan Wasidik Ditreskrimum Diduga Permainkan Masyarakat Kecil Yang Mencari Keadilan”

Medan || Mediacakrabuana.id

Persadaan Putra Sembiring, seorang wartawan yang juga menjadi korban kasus pencurian di wilayah Pancur Batu, kembali menyuarakan kekecewaannya dan mempertanyakan jalannya penanganan laporan hukum yang diajarkannya. Hingga kini, laporannya belum mendapatkan kejelasan, bahkan seolah-olah hanya dipindah-pindah antar unit kepolisian tanpa penyelesaian yang nyata.

Bersama keluarganya, Persadaan mendatangi kantor Propam Polda Sumatera Utara dan Wasidik Ditreskrimum Polda Sumut pada Jumat, 7 Agustus 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk menanyakan perkembangan resmi dari laporan yang diajukan di Polrestabes Medan sejak 26 Februari 2026. Ia meminta perhatian serius dari Kapolda Sumut serta Kepala Bidang Propam agar kasusnya ditangani secara adil, transparan, dan sesuai jalur hukum.

“Saya awalnya adalah pelapor sekaligus korban pencurian. Namun nasib saya berbalik, justru saya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dituduh menganiaya pelaku pencurian. Lebih berat lagi, saya dituduh memeras kerabat pelaku pencurian sebesar Rp250 juta. Saya menegaskan, saya tidak pernah melakukan hal tersebut, tidak pernah meminta uang sejumlah itu, dan tidak tahu dari mana asal tuduhan ini,” ungkap Persadaan dengan nada kecewa.

Tuduhan pemerasan itu pertama kali diketahui Persadaan dari sebuah rekaman video yang tersebar luas di masyarakat. Ia menantang pihak yang menuduh untuk membuktikan semua tuduhan tersebut secara sah dan terbuka dalam proses pemeriksaan hukum. “Jika memang ada bukti nyata, silakan tunjukkan dan buktikan di jalur hukum yang benar. Jangan hanya menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas,” tambahnya.

Secara administrasi hukum, laporan Persadaan tercatat resmi dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polrestabes Medan dengan nomor LP/B/862/II/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 26 Februari 2026. Isi laporan mengajukan dugaan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang membuat Persadaan semakin bingung dan merasakan ketidakadilan adalah perpindahan laporan yang tidak menentu. “Laporan saya seolah-olah hanya dioper sana-sini seperti bola sepak. Awalnya saya melaporkan langsung ke Polrestabes Medan, beberapa bulan kemudian dipindahkan ke Polsek Pancur Batu, lalu dikembalikan lagi ke Polrestabes Medan. Sampai hari ini tidak ada penjelasan yang jelas, tidak ada kabar perkembangan kasus,” keluhnya.

Upaya menempuh jalur pengaduan internal kepolisian pun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Sejak mengajukan pengaduan melalui aplikasi layanan Propam pada 11 Mei 2026, Persadaan mengalami lingkaran setan yang melelahkan. Pengaduan dialihkan ke Propam Polda Sumut, saat bertemu petugas ia disuruh datang ke Wasidik Ditreskrimum karena sudah dialihkan ke unit tersebut. Namun dari Wasidik ia kembali disuruh kembali ke Propam.

“Saya datang kembali ke Propam hari ini untuk menanyakan kejelasan, namun jawaban yang saya terima hanya diminta kembali pada hari Senin, 10 Agustus 2026. Belum ada jawaban pasti, belum ada kepastian penanganan,” tambahnya.

Persadaan berharap pimpinan kepolisian wilayah Sumatera Utara segera turun tangan, meninjau kembali proses penanganan kasus ini, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan pelayanan yang bertanggung jawab, tanpa ada perlakuan yang seolah-olah memainkan waktu dan hak masyarakat pencari keadilan”.

Laporan (S Hadi Purba Tambak)