www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News    
Beranda blog

Kasasi Tak Kunjung Diputus, ICC-RI Minta MA Buka Status Perkara dan Cegah Dugaan Permainan Terkait Sengketa Pengangkatan Dirut PDAM Sarolangun

0

“Kasasi Tak Kunjung Diputus, ICC-RI Minta MA Buka Status Perkara dan Cegah Dugaan Permainan Terkait Sengketa Pengangkatan Dirut PDAM Sarolangun”

JAMBI – MEDIACAKRABUANA.ID

Dewan Pimpinan Pusat Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (DPP ICC-RI) mendesak Mahkamah Agung Republik Indonesia segera memberikan kepastian hukum atas perkara kasasi sengketa Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang pengangkatan Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun atas nama Mulyadi, SE.

Menurut DPP ICC-RI, permohonan kasasi yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sejak 18 Desember 2025 hingga kini belum juga memperoleh kepastian putusan. Padahal, berkas perkara telah dikirimkan oleh Panitera PTUN Jambi kepada Mahkamah Agung pada 14 Januari 2026 sebagai bagian dari proses administrasi perkara.

Ketua Umum DPP ICC-RI, Darmawan, mengatakan keterlambatan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat apabila tidak segera dijelaskan secara terbuka oleh Mahkamah Agung.

“Kami meminta Mahkamah Agung segera memberikan putusan atas perkara kasasi ini. Semakin lama proses tersebut tanpa kepastian, semakin besar pula ruang munculnya dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat. Kepastian hukum adalah hak setiap pencari keadilan,” ujar Darmawan.
Sebagai penggugat dalam perkara tersebut, DPP ICC-RI mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Ketua Mahkamah Agung RI pada 18 Juni 2026 untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan kasasi. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Komisi Yudisial RI, Komisi III DPR RI, serta Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

Namun, hingga keterangan ini disampaikan, DPP ICC-RI mengaku belum menerima tanggapan resmi maupun informasi mengenai status perkara yang sedang diproses di tingkat kasasi.

Darmawan, Ketua Umum DPP ICC-RI
Di sisi lain, Darmawan mengungkapkan pihaknya memperoleh informasi dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengenai dugaan bahwa perkara kasasi tersebut telah selesai diproses. Meski demikian, ia menegaskan informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Mahkamah Agung sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum.

Menurutnya, belum adanya kepastian tersebut justru memunculkan berbagai dugaan di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya permainan dalam proses penanganan perkara.

Oleh karena itu, ia meminta Mahkamah Agung segera menyampaikan status resmi perkara agar tidak berkembang menjadi opini yang dapat merugikan kredibilitas lembaga peradilan.

“Apabila memang tidak ada penyimpangan dalam proses penanganan perkara ini, maka cara terbaik adalah membuka informasi kepada publik.

Transparansi akan menghilangkan berbagai dugaan yang berkembang sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung,” kata Darmawan.

DPP ICC-RI juga meminta Komisi Yudisial RI, Komisi III DPR RI, dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI menjalankan fungsi pengawasan apabila ditemukan indikasi pelanggaran etik maupun penyimpangan dalam proses penanganan perkara, sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Darmawan menegaskan bahwa permintaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi independensi hakim dalam memutus perkara, melainkan sebagai bentuk dorongan agar proses peradilan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Hingga siaran pers ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Komisi III DPR RI, maupun Badan Pengawas Mahkamah Agung RI terkait pernyataan yang disampaikan DPP ICC-RI.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Marak Penyelundupan di Perairan Bengkalis, Pengusaha dan Agen Pelayaran Terancam UU Kepabeanan

0

“Marak Penyelundupan di Perairan Bengkalis, Pengusaha dan Agen Pelayaran Terancam UU Kepabeanan”

BENGKALIS, RIAU, MEDIACAKRABUANA.ID

Praktik penyelundupan barang ilegal dari luar negeri melalui jalur laut di perairan Pulau Bengkalis diduga kuat masih berjalan bebas tanpa penindakan berarti. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah Kapal Layar Motor (KLM) bermuatan ratusan ton yang diduga membawa barang tanpa dokumen resmi tersebut justru terlihat mendapat pengawalan saat memasuki wilayah perairan Indonesia.

​Manta, seorang warga lokal yang aktif memantau aktivitas pelabuhan di Bengkalis, mengungkapkan bahwa kapal-kapal tersebut masuk secara bergantian satu per satu.

​”Kami melihat kapal-kapal yang diduga membawa barang ilegal ini masuk secara bergantian bawah pengawalan oknum aparat terkait. Kami tidak tahu apakah ini pengawalan dalam rangka penindakan atau justru sebaliknya,” ujar Manta, Selasa (7/7/2026).

​Manta menambahkan, masyarakat pada dasarnya mendukung jika aparat melakukan pengawalan demi penegakan hukum, seperti memeriksa manifest (daftar muatan), izin edar, karantina, dan pemenuhan kewajiban perpajakan negara.

​”Namun, yang kami sayangkan, saat proses bongkar muat dari kapal menuju gudang-gudang pemilik, tidak ada satupun petugas berwenang yang mendampingi di lapangan. Kami menduga ada kongkalikong di lingkaran ini. Penegak hukum harus berani membongkar manipulasi ini dan menangkap pengusaha serta agen pelayaran yang terlibat,” tegasnya.

​Sorotan Kriminolog: Potensi Transnational Organized Crime

​Menanggapi fenomena ini, Kriminolog sekaligus Dosen Sains Kepolisian Universitas Rokania, Fat Haryanto Lisda, M.Krim., menegaskan bahwa pengawasan di wilayah perbatasan Riau harus diperketat sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengamankan pendapatan negara dari sektor bea dan cukai.

​”Secara geografis, posisi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura sangat rawan menjadi pintu masuk kejahatan lintas negara (transnational organized crime), khususnya melalui pelabuhan tikus atau pelabuhan tidak resmi,” jelas Fat Haryanto.

​Ia menekankan pentingnya sinergi antara Bea Cukai, Polairud, TNI Angkatan Laut, Kejaksaan, hingga Pemerintah Daerah. Menurutnya, jika aktivitas ilegal ini dibiarkan masif dan terorganisir dalam jangka panjang, masyarakat dan daerah yang akan menjadi korban akibat hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rusaknya pasar komoditas lokal.

​Jerat Hukum Penyelundupan Barang Ilegal

​Aktivitas memasukkan barang dari luar negeri tanpa dokumen dan izin resmi merupakan pelanggaran pidana serius. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, para pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal berikut:

​Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan:

​Pasal 102 huruf a: Menetapkan bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dapat dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp5.000.000.000.

​Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:

​Pasal 106: Pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan (termasuk izin edar barang impor) dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000.

​Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:

​Memasukkan komoditas pangan dan buah-buahan tanpa melalui uji karantina di pelabuhan resmi melanggar prosedur biosekuriti negara dan dapat dikenai sanksi pidana penjara serta denda berat.

​Investigasi Lapangan: Modus, Aktor, dan Jaringan Gudang

​Dari hasil investigasi tim di lapangan, jenis komoditas yang diduga diselundupkan dari Malaysia sangat beragam. Mulai dari barang elektronik (handphone, laptop), perabot rumah tangga, bahan bangunan, alat pertanian, kosmetik, obat-obatan tanpa izin edar BPOM, hingga barang kena cukai seperti rokok dan minuman beralkohol, serta bahan pangan (bawang, kacang-kacangan, dan buah-buahan).

​Setiap minggunya, kapal-kapal logistik dengan kapasitas 400 hingga 600 gros ton (GT) terpantau bebas beraktivitas melakukan bongkar muat di Pelabuhan Camat dan Pelabuhan Perikanan di Jalan Yos Sudarso, Bengkalis. Kapal-kapal yang rutin beroperasi tersebut di antaranya:

​KLM RITA 10 (GT 191) kapasitas 400 ton.

​KLM Bintang Jaya 88 kapasitas 600 ton.

​KLM Maju Jaya 99 (GT 109) kapasitas 400 ton.

​KLM Robin kapasitas 600 ton.

​Aktivitas ini diduga dikendalikan oleh seorang pengusaha berinisial AG selaku pemilik barang, yang bermitra dengan biro Agen Pelayaran berinisial MS (alias BG) yang juga dikenal sebagai ketua salah satu organisasi pengusaha kakap di daerah tersebut. Perusahaan agen pelayaran yang diduga memfasilitasi administrasi dan distribusi barang tersebut meliputi PT DSB, PT DLB, dan CV GJM yang beroperasi di Jalan Yos Sudarso.

​Setelah lolos dari pelabuhan, barang-barang tersebut langsung didistribusikan ke jaringan gudang penyimpanan berkedok Rumah Toko (Ruko) yang tersebar di wilayah Pulau Bengkalis, antara lain:

​Ruko di Jalan Diponegoro, Kelurahan Damon.

​Ruko dan Gudang Khusus di Jalan Kelapapati Tengah.

​Ruko di Jalan Antara, Rimba Sekampung.

​Ruko di Jalan Pattimura, Bengkalis Kota.

​Gudang di Jalan Wonosari Tengah dan Jalan Kelapapati Laut.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak otoritas Bea Cukai Bengkalis maupun aparat penegak hukum setempat belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan pembiaran dan pengawalan terhadap armada kapal yang diduga membawa barang-barang ilegal tersebut. Tim Red

Ditreskrimum Polda Banten melalui Unit PPA Ungkap Kasus Pencabulan terhadap Tiga Anak di Pandeglang*

0

 

*Ditreskrimum Polda Banten melalui Unit PPA Ungkap Kasus Pencabulan terhadap Tiga Anak di Pandeglang*

Serang – Mediacakrabuana.id

rektorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur yang terjadi di salah satu wilayah Kabupaten Pandeglang.

Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/46/II/SPKT III.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN tanggal 10 Februari 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda Banten segera melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan secara profesional dengan memeriksa pelapor, para korban, sejumlah saksi, melakukan penyitaan barang bukti, serta berkoordinasi dengan tenaga medis untuk pemeriksaan Visum et Repertum.

Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik menetapkan seorang pria berinisial HK (43) sebagai tersangka. Tersangka berhasil diamankan pada 13 Mei 2026 dan saat ini telah menjalani proses penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Hasil penyidikan mengungkap bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu Desember 2024 hingga Agustus 2025. Tersangka diduga memanfaatkan hubungan kekeluargaan dengan para korban untuk melakukan perbuatan cabul secara berulang saat para korban berada di rumah. Peristiwa tersebut akhirnya terungkap setelah salah seorang korban memberanikan diri menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya. Berbekal keberanian tersebut, keluarga segera melaporkan kejadian itu kepada Polda Banten hingga pelaku berhasil diamankan.

Dalam perkara ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa beberapa potong pakaian yang berkaitan dengan perkara, satu lembar sprei, serta tiga bundel Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten sebagai bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar dalam setiap proses penegakan hukum.

“Kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan tidak boleh mendapat ruang di tengah masyarakat. Polda Banten berkomitmen menangani setiap laporan secara profesional, objektif, dan tuntas agar para korban memperoleh keadilan serta pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Maruli pada Selasa (07/07).

Maruli juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dengan meningkatkan kepedulian terhadap setiap indikasi kekerasan maupun pelecehan seksual.

“Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Kami mengimbau para orang tua, keluarga, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, dan seluruh warga agar lebih peduli terhadap kondisi anak-anak di sekitarnya. Jangan ragu untuk melapor apabila mengetahui atau mencurigai adanya tindak kekerasan terhadap anak. Keberanian untuk melapor dapat menjadi langkah awal dalam menyelamatkan masa depan anak dan mencegah munculnya korban lainnya,” tutup Maruli.

Polda Banten memastikan proses penyidikan akan terus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain melakukan penegakan hukum terhadap pelaku, Polda Banten juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan para korban memperoleh pendampingan hukum, psikologis, serta perlindungan secara menyeluruh demi mendukung proses pemulihan mereka. (Bidhumas).

Miliki Sabu, Pria Di Tanjung Morawa Diamankan Sat Resnarkoba”

0

“Miliki Sabu, Pria Di Tanjung Morawa Diamankan Sat Resnarkoba”

 

*Sumut,-* Mediacakrabuana.id

Polresta Deli Serdang melalui Satuan Reserse Narkoba yang tidak kenal lelah basmi narkoba berhasil menangkap 1 orang pria yang didiuga pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu pada Jumat (03/07/26), sekitar pukul 01.30 WIB.

Pria tersebut diamanakan oleh Sat Resnarkoba Polresta Deli Serdang berinisial AS,(46) warga Jl. Sei Belumai Hilir Dusun 1 Desa Buntu Bedimbar Kec.Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang beserta barang bukti 1 plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, uang tunai Rp. 150.000, 3 plastik klip transparan berisikan sabu berat bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 timbangan elektrik warna hitam, 1 tas selempang warna hitam, 1 blok pastik klip transparan serta 1 alat hisap shabu atau bong.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, M.Si melalui Kasat Res Narkoba Kompol Dr. Ferry Kusnadi, SH. MH dalam konfirmasinya menyampaikan bahwa Sat Res Narkoba telah berhasil melakukan penangkapan pelaku peredaran narkoba jenis sabu melalui infomasi dari masyarakat.

“Kami mendapat infomasi dari masyarakat bahwa ada pria di Jalan Sei Blumei yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu kemudian personil langsung menuju tempat yang telah di infomasikan masyarakat setelah sampai di lokasi personil langsung mengamankan pelaku dan barang bukti narkoba jenis sabu dan langsung membawa pelaku ke Mapolresta Deli Serdang untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut” terang Kasat Narkoba.

“Kepada Pelaku kita jerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 ttg Narkotika juncto Pasal 609 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 1 tahun 2023 ttg KUHP jo UU nomor 1 tahun 2026 ttg Penyesuaian Pidana dengan Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun”ungkapnya. *(Tim)*

HASTO KRISTIYANTO PEWARIS GENUINE PEMIKIRAN BUNG KARNO.

0

HASTO KRISTIYANTO PEWARIS GENUINE PEMIKIRAN BUNG KARNO.

.Mediacakrabuana.id

Oleh: Saiful Huda Ems.

Mas Hasto Kristiyanto itu selain suaranya enak dan nyaring didengar, hatinya juga sangat mudah tersentuh pada penderitaan orang lain. Makanya beliau sering terlihat mudah menangis, hampir mirip seperti saya. Selain itu Mas Hasto orangnya juga sangat cermat membaca situasi. Mungkin ini karena faktor kebiasaan beliau yang sering membaca banyak buku dan sangat teliti dari paragraf ke paragraf. Beliau kalau sudah baca buku, benar-benar diingat dan diresapi kalimat atau info apa saja yang terdapat dalam buku itu. Makanya jangan heran, buku-buku yang dibacanya, sekiranya ada info penting, kebanyakan ditandai atau dispedol berwarna kuning atau hijau, padahal partainya berwarna merah.

Dalam pertemanan, Mas Hasto Kristiyanto itu orangnya sangat selektif memilih teman. Kalau bertemu dengan beliau secara khusus, tidak akan ada yang dibicarakan kecuali hal-hal yang sangat penting. Kalau dengan saya, biasanya sebelum bicara panjang lebar, saya biasanya disuguhi buku-buku terlebih dahulu dan disuruh baca di ruang kerjanya. Setelah baca buku di bab-bab yang terpenting, barulah saya diajak berdiskusi tentang isi buku tersebut, kemudian biasanya beliau berbicara soal ide-ide atau visinya yang ingin membangun ini itu.

Sekilas orangnya nampak elitis, padahal sejatinya beliau orangnya sangat humble dan merakyat, serta solider terhadap sahabat. Asal jangan sesekali khianati kepercayaannya saja, pasti akan dijadikan sahabat yang dicintainya, dan akan selalu ditanyakan kabarnya. Beliau orang yang sangat penting dan terpandang, juga sangat dermawan. Mungkin karena itu beliau memiliki banyak informan yang sangat lengkap. Sayangnya, karena kebanyakan informan dan karena kesibukan beliau yang luar biasa padat dari pagi sampai tengah malam, beliau kadang tidak sempat menyaring info-info yang masuk padanya.

Mungkin karena itulah Mas Hasto Kristiyanto saya anggap kadang agak gegabah, mudah berburuk sangka dengan sahabat yang sebetulnya sangat bangga dan setia padanya, hingga yang awalnya beliau dapat bersinergi dengan baik dengan sahabatnya, bisa tiba-tiba berubah sikapnya 180 derajat. Tetapi yang perlu dicatat, sependek pengetahuan saya, beliau tidak pernah meninggalkan teman selama teman atau sahabatnya itu tidak berkhianat pada negeri. Contohnya kan Jokowi, dahulu dijadikan teman dekatnya, namun setelah Jokowi berkhianat pada negeri, bablaslah angine…

Jam terbang politik Mas Hasto Kristiyanto itu sangat tinggi, pengalaman dan pergaulannya sangat luas, ditambah lagi dengan bacaan buku-bukunya yang luar biasa, semua bisa kita lihat dan dengar kalau beliau sudah serius berbicara atau berorasi, isinya “daging” semua. Posisinya di partai juga sangat tinggi, harusnya Mas Hasto Kristiyanto sudah tidak perlu menghiraukan lagi orang mau berbuat apa saja padanya. Selama tidak hendak mencelakai, Mas Hasto Kristiyanto harusnya fokus memberi dan memberi. Itulah manusia yang berjiwa Matahari.

7 Juli merupakan Hari Ulang Tahun Mas Hasto Kristiyanto, sahabat senior yang saya kagumi ini. Saya berdoa semoga kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberinya kesehatan dan kedamaian untuknya dan keluarganya. Beliau bagi saya seperti pewaris pemikiran Bung Karno yang genuine, yang tidak hanya didapat dari buku-buku Bung Karno dan para penulis lain yang menulis tentang pemikiran Bung Karno, melainkan juga yang beliau dapat dari Ibu Megawati Soekarnoputri, yang mendidik dan membesarkannya secara langsung. Panjang umur Mas Hasto Kristiyanto !…🙏(SHE).

Selasa, 7 Juli 2026.

Saiful Huda Ems (SHE). Sahabat Hasto Kritiyanto.

“Kota Prabumulih Kebobolan Anggaran Diduga Dimakan Oknum Pejabat Rakus  “

0

“Kota Prabumulih Kebobolan Anggaran Diduga Dimakan Oknum Pejabat Rakus  “

Kota Prabumulih || Mediacakrabuana.id

“.Ali Sopyan (Rambo) Nusantara Relawan Rakyat Membela Prabowo mendesak pihak jajaran jampitsus untuk segera mengusut APBD kota Prabumulih di sinyalir Anggaran di buat Bancakan pejabat yang kebal hukum di wilayah Sùmatra selatan di duga keras dibekingi oleh Herder Berpangkat Pasalnya Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Jasa Penyelenggaraan tegas Ali Sopyan 7/7/26

Faktanya
Kualitas Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak atas 15 Paket Pekerjaan
Belanja Modal pada Dua SKPD
Hasil pemeriksaan fisik atas atas 37 paket pekerjaan Belanja Modal sebesar
Rp95.716.881.259,81 menunjukkan terdapat ketidaksesuaian kualitas atas 15
paket pekerjaan sebesar Rp568.141.292,08 dengan uraian sebagai berikut.

1) Ketidaksesuaian kualitas atas tiga paket pekerjaan pembangunan jalan
sebesar Rp15.747.953,63 pada Dinas Perkim; dan

2) Ketidaksesuaian kualitas atas 12 paket pekerjaan pembangunan jalan
sebesar Rp552.393.338,45 pada Dinas PUPR.
d. Spesifikasi Pekerjaan atas Satu Paket Pekerjaan Gedung Bangunan
Tidak Sesuai Kontrak pada RSUD Kota Prabumulih
Hasil pemeriksaan fisik paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung
Kantor (Renovasi Ruang Rawat Inap) pada RSUD Kota Prabumulih dengan
penyedia PT Utama Mas Persada dan nilai kontrak sebesar
Rp1.557.817.174,89, diketahui terdapat pemasangan sanitair yang tidak sesuai
spesifikasi di kontrak dengan nilai ketidaksesuaian sebesar Rp67.427.363,37,
merek yang terpasang tidak sama dengan spesifikasi seharusnya dalam
kontrak.
Perincian kekurangan volume, ketidaksesuaian kualitas dan spesifikasi
pekerjaan di atas dapat dilihat pada Lampiran 9.
Atas kekurangan volume pekerjaan telah dilakukan pembahasan bersama
dengan Penyedia, PPK, Pengawas Lapangan/Konsultan Pengawas, serta
diketahui oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Hasil pembahasan
telah dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik
(BAPHPF) dan Penyedia akan menindaklanjuti dengan menyetorkan kelebihan
pembayaran ke Kas Daerah.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

1) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak,
kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan;

2) Pasal 27 ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b
merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut pada huruf b, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
bersama atas realisasi volume pekerjaan;Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan
terhadap barang/jasa yang diserahkan;

4) Pasal 78 pada:
a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal penyedia:
(1) Huruf (d) melakukan kesalahan dalam perhitungan
jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

(2) Huruf (e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai
dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;
Penyedia dikenai sanksi administratif;
b) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e
dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.
b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Jasa Konstruksi melalui Penyedia Poin 7.13 yang menyatakan bahwa
Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan
kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan
dilakukan dengan ketentuan:

1) Huruf (a) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam
kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah
dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

2) Huruf (b) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah
terpasang.
c. Klausul masing-masing kontrak pekerjaan yang mengatur kewajiban
penyedia terkait kualitas, kuantitas, dan spesifikasi pekerjaan.
Permasalahan di atas mengakibatkan:
a. Umur rencana jalan di Kota Prabumulih berisiko tidak dapat tercapai;
b. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan spesifikasi
mutu hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp2.770.080.224,61
(Rp2.201.938.932,53+ Rp568.141.292,08); dan
c. Ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan atas pemasangan sanitair pada RSUD
sebesar Rp67.427.363,37.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh:
a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Kota Prabumulih
kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran Belanja Modal yang
menjadi tanggung jawabnya; danPPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan masing-masing paket pekerjaan kurang
cermat dalam mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan yang terpasang.
Atas permasalahan tersebut, Kepala SKPD terkait menyatakan
sependapat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya.
BPK merekomendasikan Wali Kota Prabumulih agar memerintahkan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala
Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Kota Prabumulih untuk.
a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran Belanja Modal yang
menjadi tanggung jawabnya;
b. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan untuk
meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan atas volume dan spesifikasi
pekerjaan sesuai kontrak; dan
c. Memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar
Rp2.770.080.224,61 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan
ke Kas Daerah serta mengganti pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi
pekerjaan sebesar Rp67.427.363,37 yaitu pada:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar
Rp2.436.436.768,15;

2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp150.101.364,82;

3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.022.501,74;

4) Dinas Kesehatan sebesar Rp145.784.974,21; dan

5) RSUD Kota Prabumulih sebesar Rp10.734.615,69 dan penggantian
pekerjaan pemasangan sanitair sebesar Rp67.427.363,37 sesuai dengan
merek yang tercantum dalam kontrak

“..“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kota Prabumulih untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

URGENSI:

1 Gubernur Sumatera selatan

2 Kejati Sumatera selatan

3 Tipikor Polda Sumatera selatan

4 Wali kota Prabumulih

5.Inspektorat Sumatera Selatan

(Publisher -Red)

“Pemadaman Merata Kalbar: DPP MAUNG Minta Semua Pihak Bertanggung Jawab dan Bertindak Cepat”

0

“Pemadaman Merata Kalbar: DPP MAUNG Minta Semua Pihak Bertanggung Jawab dan Bertindak Cepat”

Pontianak, Kalbar — Mediacakrabuana.id

06 Juli 2026 Pemadaman listrik bergilir nyaris merata kembali melanda seantero Kalimantan Barat, termasuk wilayah Pontianak dan Kubu Raya pada Minggu, 4 Juli 2026. Beragam keluhan, himbauan, hingga desakan telah disampaikan berturut-turut oleh kepala daerah, anggota legislatif, praktisi hukum, hingga masyarakat luas kepada PT PLN (Persero). Namun hingga berita ini diturunkan, masalah yang mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kenyamanan warga belum juga menemukan penyelesaian tuntas.

Menanggapi situasi yang semakin meresahkan dan berlarut-larut tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan angkat bicara. (DPP MAUNG) menyoroti aspek hukum yang dilanggar, kerugian yang menimpa masyarakat, serta langkah solutif yang wajib diambil semua pihak.

*Dampak Luas dan Keluhan yang Terabaikan*

Pemadaman terjadi diduga tanpa jadwal pasti, seringkali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan berlangsung berjam-jam di berbagai kabupaten dan kota: Pontianak, Singkawang, Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Landak, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Pelaku UMKM menderita kerugian akibat kerusakan stok barang dan terhentinya produksi; rumah sakit terganggu pelayanan medis kritis; siswa terhambat kegiatan belajar; hingga rumah tangga kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.

*Seruan Langkah Tegas dan Cepat*

Melihat fakta bahwa keluhan masyarakat, desakan pemangku kepentingan, serta petunjuk aturan hukum belum mampu mengubah situasi, DPP MAUNG secara khusus menyerukan kepada seluruh pemerhati hukum, elemen penegak hukum, dan lembaga pengawas negara untuk segera mengambil langkah tegas serta cepat. Keterlambatan penanganan bukan hanya menambah beban rakyat, melainkan semakin memperlebar celah pelanggaran norma dan aturan yang seharusnya dilindungi negara.

“Jangan biarkan aturan hukum hanya menjadi tulisan di atas kertas. Kami meminta aparat penegak hukum, pengawas pelayanan publik, dan lembaga negara terkait segera bergerak—turun ke lapangan, periksa pelanggaran yang terjadi, dan tetapkan langkah penindakan tanpa menunda lagi demi melindungi hak seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” tegas pernyataan resmi DPP MAUNG.

*Dasar Hukum dan Pasal yang Dilanggar*

DPP MAUNG menegaskan, pemadaman yang terus berulang ini bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
– Pasal 29 Ayat (1): Konsumen berhak mendapat pelayanan baik, tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta ganti rugi jika pemadaman akibat kesalahan/kelalaian pengelolaan.
– Pasal 54: Penyedia wajib menjamin mutu pelayanan; pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin serta kewajiban ganti rugi.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
– Pasal 4: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa.
– Pasal 19: Pelaku usaha wajib mengganti kerugian akibat kesalahan penyediaan jasa.
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 (Perubahan Terhadap Permen ESDM 27/2017)
– Mengatur kewajiban pemberitahuan minimal 24 jam sebelum pemadaman terencana; menetapkan besaran kompensasi otomatis jika gangguan melebihi batas standar pelayanan: mulai 50% hingga 500% dari biaya beban/rekening minimum sesuai durasi gangguan, berupa potongan tagihan atau tambahan token.

“Pemadaman berulang ini bukan sekadar masalah teknis semata, melainkan pelanggaran hak konstitusional warga negara dan kelalaian pemenuhan kewajiban hukum penyedia layanan,” tambah pernyataan tersebut.

*Solusi yang Didesakan DPP MAUNG*

Berdasarkan kajian hukum dan fakta lapangan, DPP MAUNG mendesak langkah konkret berikut:

1. Transparansi Penuh: PLN wajib umumkan penyebab pasti, jadwal pemulihan, dan rencana jangka panjang secara terbuka serta berkala.
2. Penuhi Hak Konsumen: Segera berikan kompensasi dan ganti rugi sesuai aturan tanpa harus diajukan permohonan berbelit-belit.
3. Perbaiki Infrastruktur: Pemerintah bersama PLN segera susun rencana penambahan kapasitas pasokan dan peremajaan jaringan di Kalbar.
4. Tindakan Tegas Pengawas & Penegak Hukum: Lakukan pemeriksaan mendalam, tetapkan tanggung jawab, dan berikan sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran aturan.
5. Pemantauan Independen: Libatkan LSM termasuk MAUNG dalam tim pemantau agar solusi berjalan adil dan berkelanjutan.

DPP MAUNG berjanji akan terus memantau perkembangan. Jika dalam waktu 14 hari belum ada perbaikan nyata dan langkah hukum yang diambil, pihaknya tidak segan melanjutkan ke ranah pengaduan resmi dan gugatan hukum demi kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)

USUT TUNTAS OKNUM KETUA KELOMPOK TANI CITRA MULIA DS KEBAN AGUNG MS DIDUGA GRATIFIKASI MESIN BANTUAN PERTANIAN DIDINAS TPHP LAHAT

0

“USUT TUNTAS OKNUM KETUA KELOMPOK TANI CITRA MULIA DS KEBAN AGUNG MS DIDUGA GRATIFIKASI MESIN BANTUAN PERTANIAN DIDINAS TPHP LAHAT”

Lahat, Sumsel Mediacakrabuana.id

Dugaan Gratifikasi Jual Beli Mesin bantuan Pemerintah Melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan peternakan Kabupaten Lahat Untuk Kelompok Tani Citra Mulia diDesa Keban Agung Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 berupa mesin Pertanian Pencacah padi modern,Diduga pada saat Ketua Kelompok tani Citra Mulia menerima bantuan tersebut dari dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat tanpa sepengetahuan Anggota kelompok tani Citra Mulia,serta tidak ada pembuatan Proposal yang disetujui oleh Anggota Kelompok Tani Citra Mulia serta tidak ada pengajuan proposal yang dibuat dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga Balai Penyuluh Pertanian (BPP) ,diduga kuat dengan tanpa adanya pengajuan proposal sehingga kuat dugaan jual beli dari dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat dengan ketua kelompok tani Citra Mulia dengan menebus Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)sehingga sampai saat ini mesin tersebut tidak ada didesa Keban Agung atau dikelompok tani citra Mulia . Diduga Kuat mesin dikuasai secara pribadi yang disimpan diatas tanah pribadi milik Iin Saputra selaku ketua kelompok tani Citra Mulia didesa Padang Bindu.

Hasil Investigasi serta peninjauan lokasi Penyimpanan Mesin Bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat yang didampingi Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL ) mesin berada diDesa Padang Bindu Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat,Diduga berada diatas tanah Pribadi milik Iin Saputra .

Hermansyah selaku Balai Penyuluh pertanian Kecamatan Mulak Sebungkai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan saat dikomfirmasi oleh awak media ini Via WhatApps 19-06-2026 nomor 0821-8178-XXXX menjawab kami selaku BPP tidak tahu menahu masalah itu, karena kami selaku BPP akan menandatangani setelah PPL jika ada proposal tersebut, tidak ada komfirmasi dengan kami, bahkan bantuannya turunpun kami tidak tahu dimana, “jawabnya”.

Tamadin Husen selaku Kades Keban Agung Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan kepada awak media ini saat dikomfirmasi dikediamannya 29-06-2026 mengatakan Selama empat tahun setengah saya menjabat selaku kades belum pernah ada proposal pengajuan bantuan yang saya tanda tangani yang diminta kelompok tani citra mulia kepada saya dalam bentuk apapun,apalagi menyangkut bantuan mesin pengggiling padi modern itu, bahkan saya dengan kelompok tani citra mulia tidak ada hubungan komunikasi sama sekali.Pembuatan proposal pengajuan bantuan apapun itu yang ditujukan kedinas ataupun kelainnya seharusnya saya selaku Kades harus mengetahui dan menandatanganinya. Untuk bantuan mesin penggiling padi kelompok Tani Citra Mulia saya selaku Kades sama sekali tidak tahu.Kalau kelompok tani yang lain setiap menerima bantuan akan ada laporan kepada saya , bahkan setiap mengajukan proposal bantuan saya mengetahui dan menandatanganinya, karena didesa saya ada kurang lebih lima atau enam kelompok tani,dan lokasi penyimpanan mesin padi modern tersebut diatas tanah pribadi Iin Saputra yang berada didesa Padang Bindu yang seharusnya Desa Keban Agung namun karena perbatasan itu masih sengketa jadi belum jelas desa Padang Bindu atau Desa Keban Agung “jelasnya”.

Indaharmansyah, SP, M.Si. selaku Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi diruang kerjanya 30-06-2026 mengatakan, bantuan Itu bukan pada masa jabatan saya.Secara teknis SOP yang benar kelompok tani harus aktif lalu Usulan dari kelompok tani yang memerlukan bantuan membuat usulan sesuai mekanisme dengan pengajuan usulan ke BPP atau kordinator lapangan PPL , dan dari penyuluh menyerahkan kekami selaku Dinas, “ujarnya”.

“Saya selaku Plt akan mengadakan Pembinaan dan akan Kroscek kelapangan, nanti mereka akan saya panggil apa permasalahannya,Untuk mengenai sangsi pidana bukan rana kami ada pihak yang lebih berwenang.Kami dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan bertujuan membantu petani supaya mandiri menggunakan alat pertanian. Mengenai dimana penempatan mesin bantuan kelompok tani, harus ada kesepakatan anggota kelompok tani yang dibuat notulen rapatnya sesuai dengan kesepakatan atau tanahnya harus dihibahkan untuk kelompok tani, “jelasnya”.

Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) 28-11-2025 pada saat konferensi Pers Dikantor Kementrian Pertanian Republik Indonesia menyampaikan Tidak boleh menipu petani, membeli bantuan mesin padahal itu gratis, ini uang negara, ini uang rakyat, pelaku yang melakukan diberhentikan, bantuan traktor, benih, bibit,kakau, teh,pala tebu gratis, kalau ada laporkan dan akan saya tindak.( Sumber Youtube TV Tani)

Pada kesempatan diBalai desa Karang Harjo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang senin 15-12-2025 Anggota Komisi 1V DPR RI Firman Soebagio menyampaikan yang terbukti menyalahgunakan bantuan pertanian ditarik kembali dan penerimanya masuk daftar Hitam (Black list). (Sumber Tiktok)

“BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA”

HERI AS & NITA YUPIKA
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Oknum Kadis dan Guru di Batang Dilaporkan: Diduga Gunakan Pengaruh Jabatan demi Manipulasi Data*

0

 

*Oknum Kadis dan Guru di Batang Dilaporkan: Diduga Gunakan Pengaruh Jabatan demi Manipulasi Data*

 

​BATANG, MEDIACAKRABUANA.ID

4/7/2026. Integritas birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang kini berada di titik nadir. Sebuah laporan resmi dari Kantor Hukum Advokasi.ID menyengat publik setelah membeberkan dugaan skandal rekayasa data kependudukan sistematis yang menyeret nama pejabat teras daerah: Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, Budhi Santoso, dan istrinya, Puji Utami, seorang guru di SMP Negeri 8 Batang.

​Kasus ini bukan sekadar urusan domestik, melainkan tamparan keras bagi jargon “ASN BerAKHLAK” yang selama ini didengungkan pemerintah.

*​Kontradiksi Murahan di Balik Data Negara*

​Skandal ini mencuat ke permukaan berawal dari investigasi mandiri dua mantan karyawan PT Indoraya Multi Internasional, Dani Purwanti dan Retno Setyowati, yang mendeteksi adanya kejanggalan fatal pada identitas Direktur mereka, Shoraya Lolyta Octaviana. Berdasarkan dokumen administrasi kependudukan tahun 2019, Shoraya secara resmi tercatat sebagai anak dari pasangan abdi negara, Budhi Santoso dan Puji Utami.

​Namun, drama dimulai ketika dilakukan mediasi di Hotel Sendang Sari Batang pada 15 Juni 2026 yang difasilitasi oleh Kepala Inspektorat. Di hadapan hukum, Budhi Santoso melontarkan pembelaan yang justru memicu tanda tanya besar. Ia berdalih bahwa Shoraya hanya menumpang tinggal sejak masa SMA dan telah kembali ke orang tua kandungnya setelah lulus. Budhi bahkan mengeklaim tidak pernah mengurus KTP-el, Kartu Keluarga (KK), ataupun menerima surat undangan Pemilu atas nama Shoraya.

​Pertanyaannya: *Bagaimana mungkin nama seorang anak bisa menyusup secara resmi ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) negara tanpa adanya pengajuan aktif dari kepala keluarga?*

​Alibi Budhi yang mencoba melemparkan kesalahan pada “ketidaktertiban sistem” dirasa sangat janggal. Logika publik dipaksa menerima bahwa sistem negara bisa memanipulasi dirinya sendiri tanpa campur tangan manusia. Jika itu sebuah kekeliruan, mengapa bertahun-tahun didiamkan tanpa ada upaya koreksi hukum dari sang pejabat?


*Mengendus Aroma Penyalahgunaan Jabatan Eselon II*

​Sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang kenyang pengalaman di struktural birokrasi, Budhi Santoso jelas bukan warga biasa. Posisi strategis ini memicu kecurigaan yang sangat beralasan dari tim kuasa hukum pelapor (R. Adi Prakoso, S.H., Pebrison Andries, S.H., dan Donni Taufiq, S.H.). Ada indikasi kuat terjadinya pemanfaatan relasi kuasa dan pengaruh jabatan demi meloloskan administrasi kependudukan yang diduga fiktif tersebut.

​Lebih miris lagi, sang istri, Puji Utami, adalah seorang guru. Pendidik yang seharusnya menjadi episentrum moral dan keteladanan bagi generasi muda, kini justru terseret dalam pusaran dugaan manipulasi dokumen otentik negara. Jika dugaan ini terbukti, hal ini bukan lagi sekadar pelanggaran disiplin, melainkan sebuah pengkhianatan moral yang mencoreng marwah profesi guru.

​Bukan main-main, aroma pidana pun menyengat tajam dalam perkara ini. Tindakan sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik serta pemalsuan surat berpotensi menabrak Pasal 94 dan 97 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, hingga Pasal 391, 392, dan 394 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP).

*​Aroma “Konflik Kepentingan” di Meja Pemeriksa*

​Kini, bola panas berada di tangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batang melalui surat laporan bernomor 092/VI/2026 tertanggal 23 Juni 2026. Publik menanti, apakah institusi pengawas ASN ini berani bertindak independen, atau justru melempem di hadapan sejawat.

​Ujian netralitas ini kian berat setelah muncul pengakuan dari Kepala Inspektorat Kabupaten Batang, Imam Budiyono, S.E., yang menyatakan mengenal baik kedua terlapor. Bahkan, terlapor Puji Utami disebut-sebut merupakan rekan seangkatan sang Kepala Inspektorat saat pengangkatan CPNS dahulu.

​Hubungan emosional “konco lawas” ini menjadi alarm keras bagi transparansi pemeriksaan. BKPSDM dan Penjabat (Pj) Sekda Batang, Sri Purwaningsih, S.H., tidak boleh menutup mata. Jika pemeriksaan ini berjalan formalitas dan penuh kompromi, maka kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi di Kabupaten Batang dipastikan runtuh.

​Surat aduan ini pun telah ditembuskan secara masif ke tingkat pusat, mulai dari Menpan-RB, Mendagri, hingga Kepala BKN. Ini adalah sinyal tegas dari masyarakat: Kasus ini dipantau dari Jakarta, dan tidak ada ruang bagi “main mata” di tingkat daerah.

​Masyarakat Kabupaten Batang tidak butuh retorika normatif. Publik menunggu tindakan nyata tanpa pandang bulu untuk membuktikan bahwa hukum dan integritas negara tidak bisa ditekuk oleh kuasa, jabatan, ataupun relasi pertemanan. Apakah BKPSDM Batang berani bersikap tegas, atau memilih menjadi benteng pelindung bagi oknum pejabat yang bermasalah? Time will tell.

(Redaksi/Tim)

TIPIKOR DIMINTAK TANGKAP DUGAAN SENDIKAT MAFIA BBM DLH PURWAKARTA JAWA BARAT DIDUGA ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”

0

.”TIPIKOR DIMINTAK TANGKAP DUGAAN SENDIKAT MAFIA BBM DLH PURWAKARTA JAWA BARAT DIDUGA ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”

PURWAKARTA JABAR || MEDIACAKRABUANA.ID

“Ali Sopyan Rambo Nusantara Relawan Rakyat Membela Prabowo mendesak pihak Tipikor untuk mengusut adanya dugaan kerugian ke Uangan negara Di dinas DLH Kabupaten Purwakarta Jawa Barat

“ironisnya ketika di Klaripikasi dan kompirmasi tidak ada jawaban sehingga berita ini di muat apa adanya . Pasalnya Ganasnya para sendikat koruptor merampok ke Uangan negara di lingkaran Pemda Purwakarta . Yang masih banyak belum tersentuh hukum . Jika dilihat dari hasil pemeriksaan keuangan . Terbukti
Realisasi Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas LH Tidak Didukung
dengan Bukti .

Pertanggungjawaban Sebesar Rp303.786.000,00 dan Tidak Sesuai
Senyatanya Sebesar Rp1.205.725.884,00
LRA Pemkab Purwakarta untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2024 (audited) kita tunggu berita selanjutnya Dokumen lengkapnya ada di tangan Redaksi

“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Camat Kabupaten Bogor untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

URGENSI:

1 Gubernur Jawa Barat

2 Kejati Jawa Barat

3 Tipikor Polda Jawa Barat

4 Bupati Purwakarta

5.Inspektorat Jawa Barat.

(Publisher -Red/ Ali)

Diduga Rugikan Ratusan Juta, Dana BOS MA Daarussalam Nibung Muratara Terindikasi Dikorupsi

0

“Diduga Rugikan Ratusan Juta, Dana BOS MA Daarussalam Nibung Muratara Terindikasi Dikorupsi”

Muratara– Mediacakrabuana.id

Dugaan kasus penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di lingkungan pendidikan Musi Rawas Utara. MA Daarussalam Muratara yang berlokasi di Kecamatan Nibung Musi Rawas Utara kini berada di bawah sorotan tajam setelah ditemukan indikasi kuat adanya ketidaksesuaian masif antara laporan anggaran dengan realisasi fisik di lapangan.

Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi terhadap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun anggaran 2024 dan 2025, sekolah tersebut menerima total pagu dana BOS sebesar Rp200.000.000. Anggaran ini telah dicairkan dalam dua tahap, di mana masing-masing tahap bernilai Rp100.000.000. Kepala Sekolah MA Daarussalm Muratara, Abdul Mufit, menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dan disorot utama atas dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan ini.

Kejanggalan mulai terendus pada laporan penggunaan anggaran Tahap I senilai Rp 100.000.000. Dokumen administrasi mencatat dana tersebut dialokasikan untuk beberapa pos besar, di antaranya

Kendati laporan di atas kertas menunjukkan angka alokasi yang fantastis, temuan riil di lapangan justru menunjukkan kondisi yang bertolak belakang bahwa fasilitas perpustakaan sekolah, Gedung Lokal sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa berjalan sangat minim dan tidak mencerminkan anggaran bernilai ratusan juta rupiah yang diklaim telah terserap tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh tim awak media kepada kepala Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Pesan Chat WhatsApp (WA) tidak ada respon dan bungkam, ini berarti ada kejanggalan dan masih banyak tanda tanya, karena seyogyanya Sekolah MA Daarusaalam ini adalah sekolah dibawah naungan kementerian Agama ( KEMENAG) Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dugaan korupsi ini dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengorbankan hak-hak belajar ratusan siswa di Kecamatan Nibung. Masyarakat dan pemerhati pendidikan setempat kini mendesak Pihak Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan serta aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan memeriksa kepala sekolah bersangkutan.

Hingga berita ini disusun, tim redaksi masih terus berupaya mendapatkan hak jawab dan klarifikasi resmi dari Kepala Sekolah MA Daarussalam Muratara maupun dari pihak sekolah terkait mengenai rincian realisasi anggaran tersebut.

Sunandi

Diduga Oknum Guru ASN Sekolah MTs Negeri 1 Muratara Lakukan Pungli, Modus Kebutuhan Siswa

0

“Diduga Oknum Guru ASN Sekolah MTs Negeri 1 Muratara Lakukan Pungli, Modus Kebutuhand Siswa”

Muratara – Sumsel Mediacakrabuana.id

Polemik biaya pendidikan di MTs Negeri 1 Muratara, Sumatera Selatan, kembali memanas. Orang tua siswa merasa terbebani dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya kas yang dikeluarkan setiap hari dan biaya lainnya.

Beberapa siswa yang diwawancarai oleh Media CB pada sabtu (04/07/2026) menyatakan bahwa mereka merasa sangat terbebani dengan biaya yang dikeluarkan.
biaya kas sekolah sebesar Rp 1.000 per anak setiap hari, dengan alasan untuk membeli sapu, ember, alat pel, dan lain-lain. Orang tua siswa merasa bahwa biaya ini terlalu besar dan tidak transparan.
Padahal itu semua sudah ada rincina Anggaran Dana Bos Sekolah (BOS).

“Di tengah ekonomi yang sulit, kami tidak bisa membiayai kebutuhan anak-anak kami. Kami meminta pihak sekolah untuk mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan membuat kebijakan yang lebih adil,” kata orang tua siswa lainnya.
Salah satu siswa di MTSN 1 Muratara sangat terbebani dengan adanya biaya uang kas sekolah yang harus dikeluarkan setiap harinya,
“Kami sangat mengeluh karena orang tua kami sangat sulit dalam mencari nafkah, belum lagi biaya lain yang tak terduga yang harus dikumpulkan seperti misalanya kalau kami tidak lulus salah satu mata pelajaran maka kami disuruh harus beli ini dan beli itu kalau nilainya mau lulus” Ungkap salah satu siswa tersebut”.

Saat tim awak media bertanya kepada siswa MTSN 1 Muratara Yang lainnya siapakah nama guru yang meminta dan menyuruh untuk mengumpulkan uang kas sekolah dan meminta untuk membelikan ini dan itu saat nilai kalian tidak lulus? Tanya awak media, lalu siswa tersebut menjawab namun siswa tersebut meminta namanya dirahasiahkan. ” Yang meminta dan menyuruh untuk melakukan hal tersebut nama gurunya berinisial (m, i, dan s), ungkap siswa MTSN tereebut”.

Aturan larangan pungutan liar (pungli) di sekolah diatur dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Permendikbud No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan. Sekolah negeri dilarang keras menarik SPP, uang gedung, atau biaya atribut dan buku yang sifatnya memaksa.

Hingga berita ini disusun, tim redaksi masih terus berupaya mendapatkan hak jawab dan klarifikasi resmi dari oknum-oknum guru tersebut maupun pihak sekolah terkait mengenai dugaan Pungli tersebut.

Sunandi.

Pelayanan Buruk, Klinik As-Shofa,Dadang Manajemen Pasien Tidur , Bukan Pasien Kritis.

0

“Pelayanan Buruk, Klinik As-Shofa,Dadang Manajemen Pasien Tidur , Bukan Pasien Kritis:.

Purwakarta Jabar, Mediacakrabuana.id

Belum lama ini Keluarga Anak Pasien Mengeluhkan adanya Buruk Pelayanan Klinik As-Shofa yang berlokasi di Desa Sukatani Kec, Sukatani Kab Purwakarta saat anak yang sudah tidak sadarkan diri gendongan sang ibu tanpa ada pemeriksaan terhadap dokter, yang hanya di berikan obat dari pihak pelayanan Klinik As-Shofa.

Ujang ayah dari anak Muhamad purra bahari umur 3 tahun mendatangkan ke Kantor Komunitas Wartawan Cyber Purwakarta (KWCP) Selasa 30 Juni 2026.

Hal tersebut, dialami oleh Keluarga Ujang Masria Warga Sukatani.

Namun Naas Sekali,Sang Ibu membawa anaknya yang panasnya sangat tinggi sampai tidak sadarkan diri atau darurat tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, akhirnya di bawa ke tempat Klinik Asri dengan pelayanan sangat bagus dalam pertolongan pertama ungkap Ujang.

Ujang ayah dari anak berumur Tiga tahun ,dialami penyakit Step demam tinggi ,ia memaparkan Kronologi,dengan kekecewaan dua kali berobat ke Klinik As-Shofa dalam Pelaksanan Kesehatan itu seharusnya siap melayani masyarakat yang datang bukan hanya di berikan obat saja tanpa di periksa dokter dari pihak pelayan Klinik As-Shofa.

Lebih mirisnya lagi,pihak pelayanan menyuruh ke istri saya di bawa ke RS,tapi tidak diberikan surat rujukan dan juga saya membayar Umum ,bukan pakai BPJS,ungkap Ujang.

Akhirnya,istri saya kembali ke rumah setelah dari Klinik As-Shofa dan beberapa jam kemudian sekitar jam 12 malam istri saya kembali lagi ke klinik As-shoffa, situasi dan kondisi tengah malam sekalipun,bukan mengambil tindakan pertolongan pertama,malah di tolak dengan alasan alat tidak memadai dialihkan ketempat lain tanpa rujukan resmi dari Klinik As-Shofa ucap Ujang.

Kekecewaan kami, terhadap Klinik As-Shofa,bukan suatu alasan pihak klinik untuk menolak pasien yang hendak berobat tetapi harus ada tindakan pertolongan pertama keluhnya,Ujang Selasa 30 Juni 2026 di kantor Komunitas Wartawan Cyber Purwakarta (KWCP)

Lanjutnya Ujang,kami warga yang tidak memahami hukum tapi sedikit mengerti imbuhnya.

Apalagi, sebuah Pelayanan Klinik, Swasta maupun Negeri itu wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien yang datang hendak berobat, apalagi pasien dalam keadaan darurat.

Taslim Pimpinan Media Cakrabuana menambahkan, Seharusnya pasien di Periksa secara seksama,jika dalam penganalisaan dokter maupun Bidan di Klinik As-Shofa seharusnya tidak menangani tentang kondisi si pasien, apalagi tidak memberikan surat rujukan dari klinik mana yang di tunjuk dari pihak klinik di bawa ke RS mana itu sudah menyalahi prosedur Klinik,dll,ucapnya

Istri Ujang menambahkan, dengan rasa kecewa dan marah , akhirnya saya sudah panik melihat anak saya yang sudah tidak sadarkan diri ,bersama anak saya membawa ke klinik asri daerah Darangdan ,bersama tetangga saya neng Siti.

“Alhamdulillah pihak pelayanan sangat ramah dan langsung ditangani dengan perawatan yang baik dan anak saya Muhammad sadar kembali ungkap sang ibu meneteskan air mata

Ditempat terpisah,awak media ini mencoba WhatsApp untuk bertemu Terhadap pihak penanggung jawab di Klinik As-Shofa Tri dengan balasan chatting Tri Hani.

Atau gini aja… keluarga pasien nya datang ke klinik dulu… hubungi manajer klinik saya

Pelayanan dengan pasien dan keluarganya bang…

Ok nnti ketemu sama manajer dan petugas saya bang.

Gabungan awak media bersama Keluarga Pasien mendatangkan Klinik As-Shofa yang sesuai diarahkan Direktur Klinik As-Shofa untuk ketemu Dadang Manajer Klinik As-Shofa Rabu 1 Juli 2026 sesuai arahan dari direktur yang bertanggung jawab Klinik As-Shofa.

Akhirnya,dalam pertemuan tersebut disambut kurang bagus dalam penyambutannya dari pihak Dadang Manajer Klinik As-Shofa dengan gaya nyeleneh.

Penjelasan Dadang Manajer Klinik As-Shofa Anak Sedang Tidur Terlihat dari CCTV” Membuat Keluarga Pasien Marah !…

Dadang Manajer Klinik As-Shofa mengatakan bahwa maksud Keluarga dan awak media maksudnya apa?..

Ujang ayah dari anak Pasien menjelaskan terkait dalam pelayanan klinik As-Shofa yang sudah dua kali berobat tidak ada penanganan dalam pemeriksaan terhadap anaknya ungkap Ujang

Sedangkan, keluarga membayar secara umum bukan menggunakan BPJS tuturnya.

Pertanyaan Keluarga Pasien Terhadap Klinik As-Shofa

Hal tersebut,setiap yang datang berobat hanya cukup di layani pihak Pelayanan saja ?..apakah tidak ada pemeriksaan dari dokter?… Dasar apa pihak klinik As-Shofa tidak memberikan bukti pembayaran?..kenapa Pelayanan Klinik As-Shofa tidak ada ramahnya Terhadap Pasien?..Lebih bagus Pelayanan di Klinik Asri ungkapnya..

Dadang Manajer Klinik As-Shofa membantah kalau pihak kami sudah melaksanakan semua sesuai SOP,dan juga terlihat jelas dari CCTV anak anda sedang tidur jawaban yang tidak mendasar…

Dadang mengatakan kembali silahkan saja kalau kalian tidak puas berobat ke kami, engga usah datang lagi dan berobat ke kami ungkap Dadang.

Silahkan berobat ke klinik yang lain dan lebih bagus ,ucapnya.

Wida sebagai Pelayanan Klinik As-Shofa menjelaskan bahwa kedatangan pasien berdasarkan kedatangan pertama kali ke kami anaknya sama penyakitnya,jadi engga perlu di periksa ungkap Wida

Sementara,kami mengarahkan ke pihak RS yang lain ,dan kami juga sudah memberikan obat,itupun tidak perlu di berikan surat rujukan dari klinik As-Shofa, walaupun anak pasien demam tinggi,karena tanpa ada surat rujukan pun bisa ujar Wida.

Taslim Pimpinan Media Cakrabuana mempertanyakan terhadap Dadang Manajer Klinik As-Shofa *Aturan klinik dalam menangani pasien di Indonesia UU 17/2023 tentang Kesehatan, Permenkes 14/2024 tentang Klinik, dan Permenkes 290/2008/2019 tentang Informed Consent mohon di jelaskan?…

Dadang Manajer Klinik As-Shofa tidak bisa menjawab atas isi UU 17/2023 tentang kesehatan,hanya di jawabnya saya hanya orang SPSI ucap Dadang.

Ridho Ketua Komunitas Wartawan Cyber Purwakarta (KWCP) mengatakan secara signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas pasien diduga jarang mengutamakan keselamatan pasien di lini segi pelayanan klinik,dari segi pandangan jelas literatur naratif ini mengeksplorasi beban pelayanan dan perawatan berkualitas rendah

Terlihat dalam kejadian buruk dan mortalitas di klinik As-Shofa yang kurang bertanggung jawab,alias lepas tanggung jawab terhadap pasien

Dalam layanan kesehatan global telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir di wilayah Kabupaten Purwakarta kurangnya untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, Khususnya di Purwakarta.

Terangkum dalam inisiatif global berlomba lomba pembangunan Klinik dan Rumah Sakit dan tujuan pembangunan (SDGs) seharusnya fokus pada peningkatan ketersediaan layanan kesehatan bagi populasi yang kurang terlayani

Namun,akses terhadap layanan kesehatan telah meningkat di banyak bagian Puskesmas, Klinik,dan Rumah Sakit,masih saja banyak diabaikan dengan kualitas perawatan buruk,yang seringkali mengakibatkan dampak kesehatan yang merugikan,telah muncul sebagai epidemi yang memengaruhi jutaan individu di seluruh masyarakat.

Seharusnya, pelayanan kesehatan berkualitas biasanya didefinisikan oleh tiga dimensi utama : keselamatan, efektif,dan berpusat pada pasien jelas Ridho.

Didirikan Klinik tersebut untuk Keselamatan mengacu pada pencegahan bahaya bagi pasien selama pemberian layanan kesehatan, memastikan pasien menerima perawatan yang paling tepat untuk kondisi darurat atau tidak.

Ketika salah satu dimensi ini terganggu, kualitas perawatan dianggap buruk salah satu klinik.

Hal yang harus diingat besarnya kerugian yang disebabkan oleh praktik medis yang tidak aman, contoh kesalahan diagnosis,dan pengobatan yang tidak memadai, menghawatirkan dengan insiden keselamatan pasien yang menyebabkan puluhan ribu kematian setiap tahun,kalau perawatan berkualitas buruk bermanifestasi dalam berbagai bentuk,termasuk kesalahan medis.

Konsekuensi dari perawatan berkualitas buruk meluas melampaui kerugian langsung terhadap Pasien, berkontribusi pada kecacatan jangka panjang,hilangnya produktivitas,dan peningkatan biaya perawatan kesehatan, kebijakan layanan kesehatan diduga dirancang atau diimplementasikan dengan buruk, sehingga mengakibatkan kesenjangan dalam penyampaian layanan dan disparitas dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, hingga menjadi sorotan Publik dampak kejadian tersebut terhadap pelayanan klinik As-Shofa.

Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap direktur klinik As-Shofa, team berupaya untuk mencari kebenaran dan fakta yang di katakan Dadang Manajer Klinik As-Shofa

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Undang undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Kode Jurnalistik

Dalam paparan ini merujuk pada fakta dokumen hukum formal,dari hasil temuan penulusuran dilapangan hingga tercantum dari pengakuan pihak pelayanan dan Dadang Manajer Klinik As-Shofa

Kejadian tersebut belum terhendus pihak aparat penegak hukum ,Dinas Kesehatan, Ombudsman,serta laporan resmi sebagai bentuk pertanggungjawab publik.

Redaksi membuka Ruang untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang(Red/Tslm)

REKENING TITIPAN DIDUGA PEJABAT ATAU PENJAHAT PEMKOT PRABUMULIH”

0

“REKENING TITIPAN DIDUGA PEJABAT ATAU PENJAHAT PEMKOT PRABUMULIH”

 

Prabumulih sumsel || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo mendesak pihak Tipikor untuk mengusut adanya penyalah gunaan wewengang jabatan yang gaya pereman pasalnya .
Pengelolaan Rekening dan Penatausahaan Kas di Kas Daerah pada
Pemerintah Kota Prabumulih Tidak Sesuai Ketentuan
Kas di Kas Daerah pada Neraca merupakan saldo kas yang
pengelolaannya di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) yang
ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam bentuk rekening giro dan
rekening kas yang dipersamakan dengan Kas Daerah yang digunakan untuk
menampung penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Neraca
Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2024 menyajikan Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp185.610.587.872,67.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan Kas di Kas
Daerah pada Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan hal – hal sebagai berikut.

a. Pencairan Dana dari RKUD ke Rekening Titipan KU SPMU dalam
Rangka Pembayaran Belanja Akhir Tahun 2024 Sebesar
Rp10.187.896.152,00
Berdasarkan pengujian atas mutasi RKUD dan register SP2D diketahui
terdapat pencairan dana dari RKUD ke Rekening Titipan KU SPMU dengan
nomor rekening 1514300001 dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Pada tanggal 31 Desember 2024, telah dilakukan pencairan dana dari
RKUD ke Rekening Titipan KU Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)
sebesar Rp10.187.896.152,00 untuk pembayaran 67 tagihan kegiatan yang
dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran kepada Rekening Titipan dengan nomor surat 900/1458/BPKAD/II/2024 tanggal 31 Desember 2024
yang ditandatangani oleh Kuasa BUD. Pencairan dana ke rekening titipan
tersebut terjadi karena kondisi dan waktu tidak memungkinkan untuk
dilakukan penerbitan SP2D kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2024
sehingga Kuasa BUD mengambil langkah untuk mencairkan dana sebesar
Rp10.187.896.152,00 tersebut dari RKUD ke rekening titipan.

2) Hasil permintaan keterangan kepada pihak Bank Sumsel Babel diketahui
bahwa Rekening Titipan KU SPMU tersebut merupakan milik Bank Sumsel Babel yang digunakan untuk menjadi rekening transitoris atas
transaksi SP2D dari Pemkot yang pencairannya tidak bisa langsung
ditransfer ke Bank Lain. Rekening tersebut dibentuk sejak 18 November
2002.Tagihan atas 67 kegiatan merupakan tagihan pada enam SKPD sesuai
perincian pada tabel berikut.

Lebih lanjut, Kasi Perbendaharaan menjelaskan bahwa.
a) Terdapat Surat Permintaan Pembayaran dari Dinas Perkim dan Dinas
PUPR untuk melakukan pencairan dana ke rekening titipan yang sesuai
dengan nilai pada tabel di atas dengan surat nomor
900/4837/DPKP/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan surat nomor
600/1820/PUPR/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024; dan
b) Pengajuan tujuh SP2D Dinas Perkim yang dicairkan melalui rekening
titipan pada saat itu belum sama sekali diterima dokumen pengajuannya.

5) Hasil permintaan keterangan lebih lanjut kepada BUD menyebutkan bahwa
pencairan dana melalui rekening titipan dilakukan atas keputusan bersama
dengan Kuasa BUD karena tingginya mobilitas di akhir Tahun 2024 yang
menyebabkan terkendala dalam melakukan pembayaran beberapa
pekerjaan yang saat itu harus segera dilakukan proses pembayarannya.
Apabila hal ini tidak dilakukan maka prosedur untuk pembayaran atas
pekerjaan yang terlambat dibayarkan tersebut akan melalui mekanisme
pengajuan Alokasi Belanja Tambahan (ABT) yang membutuhkan waktu yang terlalu lama.

6) Hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim terkait keterlambatan penerbitan SPP dan SPM atas tujuh paket pekerjaan
Dinas Perkim terjadi karena pada saat akan melakukan penerbitan SPP dan SPM tidak terdapat sisa anggaran untuk pekerjaan.

Hasil kordinasi kepada
Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim dan Kabid Akuntansi BPKAD, maka
Kabid Akuntansi BPKAD menyarankan untuk merealisasikan belanja
tersebut ke kode rekening yang anggarannya masih tersisa banyak dengan
tujuan nantinya bisa dilakukan koreksi.

Namun, sampai sekarang masih
belum dilakukan koreksi belanja, dengan perincian pada tabel berikut
Dapat dilihat pada tabel di atas, dari tujuh SPM yang diterbitkan dapat
disimpulkan bahwa enam SPM sebesar Rp696.660.000,00 direalisasikan
pada akun yang salah dan satu SPM sebesar Rp80.665.000,00
direalisasikan pada akun yang seharusnya.

7) Hasil pengujian mutasi pada Rekening Titipan KU SPMU menunjukkan
bahwa 67 transaksi pembayaran yang dilakukan melalui rekening titipan
dilaksanakan pada periode rentang tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan
tanggal 10 April 2025 dengan perincian pada tabel berikut.

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Camat Kabupaten Bogor untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.
Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

URGENSI:

1 Gubernur Sumatera selatan

2 Kejati Sumatera selatan

3 Tipikor Polda Sumatera selatan

4 Bupati Prabumulih

5.Inspektorat Sumatera Selatan

(Publisher -Red)

Pemkab Deli Serdang Bersama, Kementerian PKP Matangkan Program 3 Juta Rumah, Lahan di Percut Sei Tuan Disurvei”

0

“Pemkab Deli Serdang Bersama, Kementerian PKP Matangkan Program 3 Juta Rumah, Lahan di Percut Sei Tuan Disurvei”

*Deli Serdang,-* Mediacakrabuana.id

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Deli Serdang, Yetty Sembiring, S.STP., MM., mendampingi Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Dr. H. Roberia, S.H., M.H., dalam agenda Pelaksanaan Survei Lahan untuk mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah di Desa Kolam dan Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Minggu (05/07/2026).

Kegiatan survei ini merupakan tindak lanjut dari visitasi yang telah dilakukan sebelumnya ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II selaku pemegang hak terakhir atas lokasi lahan seluas kurang lebih 1.242 hektare.

Dalam arahannya, Kadis Perkimtan Yetty Sembiring menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung penuh Program Nasional 3 Juta Rumah.

Program strategis ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang untuk memenuhi kebutuhan hunian layak, serta mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Kadis Perkimtan berharap melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat segera terwujud. Selain itu, Pemerintah kabupaten Deli Serdang juga terus mendorong percepatan realisasi program BSPS Kementerian PKP yang dikolaborasikan dengan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersumber dana APBD Provinsi dan Kabupaten.

Di akhir diskusi, Kadis Perkimtan juga menyampaikan usulan agar Kementerian PKP dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam mewujudkan pembangunan Rumah Susun (Rusun) di wilayah Kabupaten Deli Serdang ke depan.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Balai P3PKP Sumatera II Ir. Wahyu Adi Satriawan,S.T.,MT. mendampingi dirjen. *(Tim)*

Masyarakat Kab. Asahan Menolak Aktivitas PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) Ilegal di Wilayah Mereka

0

“Masyarakat Kab. Asahan Menolak Aktivitas PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) Ilegal di Wilayah Mereka”

 

*Sumatra Utara,-* Mediacakrabuana.id

Minggu, 05 Juli 2026. Warga Kab. Asahan menolak aktivitas PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) Ilegal di wilayah mereka, hal ini ditandai dengan adanya spanduk di seputaran desa yang kerap dijadikan segai pintu akses keluar masuknya aktivitas tersebut. Adapun spanduk penolakan tersebut terpasang di beberapa desa, antara lain:

– Desa Air Joman Baru.
– Desa Air Joman.
– Kelurahan Karang Anyar.
– Desa Silo Baru.
– Desa Pematang Sei Baru.
– Desa Bagan Asahan.
– Desa Asahan Mati.

Masyarakat menganggap aktivitas tersebut dapat mencoreng nama baik wilayah mereka sebab aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu masyarakat Desa Air Joman Baru menyampaikan bahwa aktivitas tersebut dapat menjatuhkan martabat masyarakat disana karena kegiatan tersebut ditentang oleh Pemerintah. Hal tersebut bukan hanya dikarenakan aktivitasnya yang merupakan kegiatan ilegal, tetapi resiko daripada aktivitas tersebut juga dapat membahayakan keselematan jiwa para calon PMI yang akan berangkat. Akomodasi yang digunakan jauh sekali dari kata layak, dan sama sekali tidak memikirkan faktor keselamatan. Warga tersebut juga mengatakan apabila hendak menjadi PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) hendaklah yang sesuai prosedur dan mengikut aturan yang berlaku, sebab kegiatan tersebut dilindungi oleh negara yang artinya tidak beresiko untuk keselamatan jiwa para calon pekerja.

Salah satu Kadus di Desa Air Joman Baru juga menambahkan bahwa ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa sulitnya melakukan pengurusan permit di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab mengapa masih banyak masyarakat yang memilih menjadi PMI secara Ilegal. *(Tim)*

Jamaah Mulai Pertanyakan Pembangunan Menara 199 Masjid Agung Medan

0

“Jamaah Mulai Pertanyakan
Pembangunan Menara 199 Masjid Agung Medan”

 

*MEDAN,-* MEDIACAKRABUANA.ID

Sejumlah jamaah Masjid Agung Medan mulai mempertanyakan realisasi pembangunan menara 199 di masjid tersebut. Hal ini dipertanyakan karena sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda akan dimulainya fondasi pembangunan menara tersebut.

Sejumlah jamaah yang aktif beribadah di Masjid Agung Medan mempertanyakan kapan pembangunan menara tersebut akan dimulai, terlebih lagi karena biaya pembangunan menara 199 itu merupakan sumbangan dari pengusaha ternama di kota Medan.

“Malah di sebelah kiri Masjid Agung sudah berdiri menara 99 meski belum selesai pembangunannya,” sebutnya kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Seorang jamaah lainnya malah menyebutkan, sudah santer kabarnya jika pembangunan menara 199 itu sudah ada yang mendanainya namun anehnya kenapa tidak segera terealisasi.

“Artinya jamaah berharap agar pembangunan menara 99 segera direalisasikan karena masjid ini menjadi kebanggaan warga Kota Medan,” ucapnya.

Sebelumnya saat Walikota Medan dijabat Bobby Nasution pada tahun 2023 pernah menyebutkan jika pihaknya mengijinkan pembangunan gedung-gedung pencakar langit termasuk pembangunan menara Masjid Agung.

Saat ditanyakan mengenai pengelolaan dana hasil parkir kendaraan di Masjid Agung, seorang juru parkir berinisial F mengatakan, itu disetorkan ke pihak kenaziran masjid.

“Hasil dana parkir kendaraan diserahkan ke badan kenaziran,” tandasnya. *(Tim)*

PP GP Al Washliyah Minta KPK Periksa Erick Thohir dan Boy Thohir Terkait Dugaan Kasus BUMN

0

“PP GP Al Washliyah Minta KPK Periksa Erick Thohir dan Boy Thohir Terkait Dugaan Kasus BUMN”

 

Nasional,— Mediacakrabuana.id

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al Washliyah) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap berani dan profesional dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). KPK diminta tidak ragu melakukan pemeriksaan terhadap siapa pun yang namanya terseret, termasuk menteri aktif maupun pelaku usaha.
Ketua Umum PP GP Al Washliyah, H. Aminullah Siagian,

Secara spesifik menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir dan pengusaha Boy Thohir agar ikut diperiksa oleh KPK apabila terdapat indikasi atau alat bukti hukum yang mengarah kepada mereka. Menurutnya, langkah ini penting dilakukan untuk mewujudkan asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).
“KPK jangan takut. Jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup terhadap siapa pun, termasuk tokoh publik, pejabat aktif, mantan pejabat, direksi, komisaris BUMN, maupun pihak lainnya,

Maka proses hukum harus ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Aminullah Siagian dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Aminullah menilai, pemeriksaan oleh penegak hukum merupakan mekanisme resmi untuk menguji kebenaran suatu laporan dan memperjelas duduk perkara tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di tubuh perusahaan pelat merah. Kendati mendorong pemeriksaan, ia mengingatkan agar proses hukum ini berjalan murni di koridor hukum, terbebas dari intervensi politik ataupun sekadar peradilan opini masyarakat.

“Kalau memang ada bukti yang sah menurut hukum yang mengarah kepada Boy Thohir, Erick Thohir, atau siapa pun, silakan diproses (diperiksa) sesuai mekanisme hukum. Sebaliknya, jika tidak ada bukti yang cukup, jangan ada penghakiman di ruang publik,” kata Aminullah menegaskan.
Ia menambahkan, keterbukaan KPK dalam memanggil dan memeriksa tokoh-tokoh besar tanpa pandang bulu akan menjadi bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan objektif. Hal tersebut dinilai akan meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan terhadap komitmen penegakan hukum nasional.

Hingga berita ini dipublikasikan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi dan tanggapan resmi dari pihak KPK, Erick Thohir, maupun Boy Thohir terkait desakan pemeriksaan yang disuarakan oleh PP GP Al Washliyah tersebut. *(Tim)*

Dari “Lebak” Menuju Keadilan: MAUNG & RAJAWALI Angkat Nilai Luhur Uga Siliwangi untuk Perubahan Bangsa

0

 

Dari “Lebak” Menuju Keadilan: MAUNG & RAJAWALI Angkat Nilai Luhur Uga Siliwangi untuk Perubahan Bangsa”

Jakarta, Mediacakrabuana.id

 

05 Juli 2026 –Di tengah dinamika bangsa yang terus bergerak, nilai-nilai kearifan leluhur sering kali menjadi kompas untuk membaca arah sejarah dan harapan masa depan. Hal ini ditegaskan oleh Hadysa Prana, Ketua Umum sekaligus Pendiri Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) serta Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI), dalam sebuah kajian mendalam mengenai Uga atau wangsit Siliwangi.

Menurutnya, frasa “Lebak Cawéné” merupakan salah satu teka-teki geopolitik dan spiritual paling kaya makna dalam tradisi eskatologi Sunda. Wangsit ini menjadi pengingat bahwa sejarah selalu memberikan ruang untuk pemulihan dan kebangkitan.

Dalam naskah Uga tercantum sebuah ramalan yang sarat makna:

“Engké, mun tatanan geus ruksak… panyawangan aya di Lebak Cawéné! Di dinya bakal muncul nu maréntah kalawan adil.”
(Artinya: Nanti, apabila tatanan sudah rusak… tempat kembalinya kebaikan ada di Lebak Cawéné! Di sanalah akan muncul pemimpin yang memerintah dengan adil.)

Secara bahasa, maknanya sangat filosofis. Lebak berarti lembah, dataran rendah, atau wilayah tempat berkumpulnya air dari berbagai arah. Ia melambangkan kerendahan hati, tempat berkumpulnya rakyat kecil, serta menjadi muara akhir dari segala pergolakan politik dan sosial. Sementara itu, Cawéné dalam bahasa Sunda kuno bermakna suci, bersih, atau sesuatu yang masih murni dan belum terjamah oleh keserakahan serta kepentingan duniawi yang merusak.

Bukan sekadar tempat, melainkan kondisi kesadaran

A@ Prana menekankan bahwa Lebak Cawéné bukanlah merujuk pada satu titik koordinat geografis tertentu di peta modern, meskipun beberapa wilayah mengklaim lokasinya. Secara hakiki, ini adalah simbol dari ruang kesadaran kolektif yang masih terjaga kemurniannya.

Inilah inti dari proses Restorasi Watang Ageung: Ketika tatanan kekuasaan di pusat sudah mengalami kerusakan parah, ibarat telaga yang jebol dan kehilangan fungsinya, maka benih perubahan dan kepemimpinan baru tidak akan muncul dari kalangan elit lama yang telah terkontaminasi. Sebaliknya, ia akan tumbuh subur dari “Lebak” — yaitu masyarakat akar rumput — yang tetap memegang teguh “Cawéné”, yaitu kemurnian akhlak, integritas moral, dan nilai-nilai luhur.

“Menemukan kembali makna Lebak Cawéné berarti kita sedang mengembalikan ruh asli dari peradaban yang adil, atau menemukan kembali ‘Ruh Asli Sanghyang Watang Ageung’ yang sempat hilang tertimbun kepentingan sesaat,” jelasnya.

Pemimpin dan tatanan yang lahir dari kesadaran ini nantinya akan mampu menegakkan kembali keadilan sosial secara menyeluruh, memakmurkan sektor agraria dan perekonomian rakyat, serta mengembalikan keseimbangan harmoni antara manusia, sesama makhluk hidup, dan alam semesta.

Melalui rangkaian metafora ini, para leluhur sesungguhnya menitipkan pesan penuh harapan dan optimisme kepada generasi penerus. Seburuk apa pun krisis yang melanda negeri ini — sebagaimana gambaran “Talaga Bedah” — selama rakyat masih mampu beradaptasi secara bijak dan menjaga kemurnian integritas moralnya, maka tatanan kehidupan yang adil, makmur, dan berwibawa pasti akan tegak kembali.

Semangat inilah yang menjadi landasan perjuangan MAUNG dan RAJAWALI: menjaga nilai kebenaran, menjadi suara keadilan, serta memastikan agar “kemurnian” itu tetap terjaga sebagai fondasi bangkitnya kesejahteraan bersama.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG+RAJAWALI
Ket Foto : Ikustrasi (Ist)

“KEUANGAN PEMKOT PRABUMULIH DI BAWAH KEPEMIMPINAN H. ARLAN DIDUGA AMBURADUL”

0

“KEUANGAN PEMKOT PRABUMULIH DI BAWAH KEPEMIMPINAN H. ARLAN DIDUGA AMBURADUL”

PRABUMULIH SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Rambo Nusantara Relawan Rakyat Membela Prabowo. Mendesak pihak Tipikor tangkap sendikat koruptor di lingkungan Pemkot Prabumulih .

Pasalnya Pertanggungjawaban Belanja pada Empat SKPD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah
Pemerintah Kota Prabumulih pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun
2024 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp373.503.446.530,00
dengan realisasi sebesar Rp314.308.023.564,46 atau 84,15% serta menyajikan
saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca sebesar Rp6.412.500,00. Hasil
pemeriksaan cash opname SKPD secara uji petik pada Bendahara Pengeluaran

Dinas PMD, Kecamatan Cambai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, dan Dinas Perhubungan serta pemeriksaan atas seluruh SPJ pada empat SKPD tersebut menunjukkan terdapat belanja yang tidak didukung dengan bukti
pertanggungjawaban (SPJ) secara lengkap dan sah, dengan uraian sebagai
berikut.

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebesar Rp700.000,00
Hasil pemeriksaan cash opname pada Bendahara Pengeluaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perhitungan matematis atas Buku Kas
Umum (BKU) Tahun 2024, dan dan pemeriksaan seluruh SPJ belanja
menunjukkan bahwa dari seluruh SP2D UP/GU/TU yang dicairkan sebesar
Rp9.155.849.552,00, SPJ yang ada pada Bendahara Pengeluaran hanya
sebesarRp9.155.149.552,00, sehingga terdapat belanja yang tidak didukung dengan bukti SPJ secara lengkap dan seharusnya terdapat sisa kas di Bendahara
Pengeluaran sebesar Rp700.000,00 (Rp9.155.849.552,00-
Rp9.155.149.552,00).
Berdasarkan wawancara, Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa
dokumen Pertanggungjawaban atas belanja tersebut tidak ada karena Ketidakcermatan Bendahara Pengeluaran yang tidak melakukan verifikasi dan
mengecek lebih lanjut SPJ yang disampaikan kepadanya, sehingga tidak mengetahui adanya belanja yang tidak memiliki bukti SPJ secara lengkap.

b. Kecamatan Cambai Sebesar Rp1.648.000,00
Hasil pemeriksaan cash opname pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan
Cambai, perhitungan matematis atas Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2024,
dan pemeriksaan seluruh SPJ belanja menunjukkan bahwa dari seluruh SP2D
UP/GU/TU yang dicairkan sebesarRp4.673.125.723,00, SPJ yang ada pada
Bendahara Pengeluaran hanya sebesar Rp4.671.477.723,00, sehingga terdapat
belanja yang tidak didukung dengan bukti SPJ yang lengkap serta seharusnya
terdapat sisa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.648.000,00
(Rp4.673.125.723,00 – Rp4.671.477.723,00).
Berdasarkan wawancara, Bendahara Pengeluaran menyatakan hanya
menerima SPJ dari Kelurahan tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut SPJ yang
disampaikan kepadanya dan tidak melakukan pemeriksaan atas keabsahan dan
kelengkapan nota belanja yang disampaikan.

c. Kecamatan Rambang Kapak Tengah Sebesar Rp974.782,00
Hasil pemeriksaan cash opname pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan
Rambang Kapak Tengah, perhitungan matematis atas Buku Kas Umum (BKU)
Tahun 2024, dan dan pemeriksaan seluruh SPJ belanja menunjukkan bahwa dari seluruh SP2D UP/GU/TU yang dicairkan sebesar Rp2.328.549.560,00,
SPJ yang ada pada Bendahara Pengeluaran hanya sebesar
Rp2.327.574.778,00, sehingga terdapat belanja yang tidak didukung dengan bukti SPJ yang lengkap serta seharusnya terdapat sisa kas di Bendahara
Pengeluaran sebesar Rp974.782,00 (Rp2.328.549.560,00-
Rp2.327.574.778,00) yang terdiri atas belanja tidak didukung dengan nota
yang lengkap sebesar Rp949.782,00 dan kelebihan jumlah pada nota sebesar Rp25.000,00.
Berdasarkan wawancara, Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa atas
belanja yang bukti SPJ tidak sebenarnya tersebut disebabkan karena
ketidakcermatan Bendahara Pengeluaran yang tidak melakukan verifikasi dan
mengecek lebih lanjut SPJ yang disampaikan kepadanya. Bendahara
Pengeluaran menyatakan hanya menerima bukti SPJ dari Kelurahan tanpa
melakukan verifikasi lebih lanjut dan tidak melakukan perhitungan ulang atas
jumlah yang tertera pada nota belanja.

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Prabumulih untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

URGENSI:

1 Gubernur Sumatera selatan

2 Kejati Sumatera selatan

3 Tipikor Polda Sumatera selatan

4 Bupati Prabumulih

5.Inspektorat Sumatera Selatan

(Publisher -Red)

BERITA PILIHAN

ADVERTISEMENT
Sponsored Ad

Sponsored · PT Assyifa Teknologi Nusantara
Learn more
Ad choices