www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News    
Beranda blog

Ketua DPRD Ogan Ilir Terangkan Alokasi Banpres Rp15 Miliar untuk Penanganan Karhutla:

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Ketua DPRD Ogan Ilir Terangkan Alokasi Banpres Rp15 Miliar untuk Penanganan Karhutla”

OGAN ILIR – MEDIACAKRABUANA.ID

Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Edwin Cahya Putra menjelaskan alokasi Bantuan Presiden (Banpres) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebutuhan masyarakat terdampak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Edwin mengatakan, berdasarkan rincian yang diterima DPRD Ogan Ilir, bantuan tersebut mencapai Rp15 miliar dan dialokasikan kepada lima perangkat daerah.

“Berdasarkan rincian yang kami terima, bantuan sebesar Rp15 miliar tersebut dialokasikan kepada lima perangkat daerah, yaitu Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sosial,” kata Edwin.

Menurutnya, anggaran tersebut diperuntukkan untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak karhutla.

Adapun penggunaannya, antara lain untuk pengadaan sarana kesehatan, kendaraan dan perlengkapan penanggulangan bencana, pembangunan sumur bor di 20 titik, serta penyediaan beras bagi desa-desa yang terdampak.

Edwin menegaskan, penggunaan bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam menghadapi dampak karhutla, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat sarana penanggulangan bencana.

“Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, penanganan dampak karhutla di Kabupaten Ogan Ilir diharapkan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi, baik dari sisi kesehatan, ketersediaan air, penanggulangan bencana, maupun pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak.

( Redaksi)

“Siap Mengabdi Sebagai Adhyaksa Dengan loyalitas, integritas, dan profesionalitas, “

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Siap Mengabdi Sebagai Adhyaksa Dengan loyalitas, integritas, dan profesionalitas, “

.Jakarta || Mediacakrabuana.id

Jumat Mubarak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan, dan petunjuk dalam setiap langkah pengabdian Bapak.

Saya mengikuti kabar mengenai Bapak yang disebut sebagai salah satu sosok yang dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Jaksa Agung RI. Apa pun ketetapan Allah SWT, saya mendoakan yang terbaik untuk Bapak.
Apabila amanah tersebut dipercayakan kepada Bapak,

insyaAllah saya siap terus mengabdi sebagai Adhyaksa dengan loyalitas, integritas, dan profesionalitas, serta melaksanakan setiap penugasan dengan penuh tanggung jawab dalam koridor hukum.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kekuatan kepada Bapak dalam mengemban setiap amanah. Aamiin.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

“KORTAS TIPIDKOR POLRI POLDA SUMSEL BEREAKSI CEPAT LIBAS 28 KEPALA SEKOLA TERJARING OTT

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“KORTAS TIPIDKOR POLRI POLDA SUMSEL BEREAKSI CEPAT LIBAS 28 KEPALA SEKOLA TERJARING OTT”

.Pemkab Banyuasin || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news Grup. Mengatakan kortas Tipidkor polri . Polda Sumsel sudah layak mendapatkan Penghargaan Lencana dari Ka polri . Lanjut Ali Sopyan dengan tangkas dan Cepat melibas 28 Kepala sekolah langsung di gelandang ke Polda Sumsel. Ali Sopyan pun mencium adanya dugaan ke rugian ke Uangan negara di seputar Dinas pendidikan kab.banyuasin pasalnya
Belanja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tidak Sesuai Ketentuan
Pemkab Banyuasin pada Tahun 2025 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa
BOSP sebesar Rp83.889.151.573,00 dengan realisasi sebesar Rp83.879.465.053,00 atau 99,99%.
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban BOSP,
pemeriksaan kas, serta konfirmasi kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOSP, dan Operator
Sekolah pada delapan Sekolah Dasar (SD) dan delapan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
di lingkungan Pemkab Banyuasin diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a.Pertanggungjawaban Belanja BOSP tidak sesuai kondisi senyatanya
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban BOSP,
pemeriksaan kas serta konfirmasi kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOSP, dan
Operator Sekolah pada delapan SD dan delapan SMP di lingkungan Pemkab
Banyuasin menunjukkan terdapat belanja yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar
Rp265.547.597,00, dengan perincian sebagai berikut.Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pertanggungjawaban BOSP diketahui
bahwa belanja yang tidak sesuai dengan senyatanya meliputi:

1) Belanja Peralatan Sekolah/ATK;

2) Belanja Cetak/Penggandaan;

3) Belanja Bahan Bangunan;

4) Belanja Alat Kebersihan;

5) Belanja Bahan Kimia;

6) Belanja Makan Minum Rapat;

7) Belanja Alat Olahraga;

8) Belanja Bahan Bakar;

9) Belanja Pemeliharaan Bangunan/Perlengkapan Kantor

10) Belanja Jasa Kebersihan;

11) Belanja Modal Peralatan Kantor.
Berdasarkan konfirmasi dan klarifikasi dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOSP,
dan Operator Sekolah diketahui bahwa pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai senyatanya ini menggunakan cara sebagai berikut:

1) Pembelanjaan barang/jasa hanya dilakukan satu kali tetapi dipertanggungjawabkan
berkali-kali;

2) Kuantitas barang yang tertera pada kuitansi/nota dilaporkan lebih banyak dari
pembelian senyatanya; dan
Harga barang di laporan pertanggungjawaban didesain lebih tinggi dari harga beli
senyatanya.
Atas selisih lebih belanja yang tidak sesuai dengan senyatanya, 16 Kepala Sekolah
dan Bendahara BOSP menyatakan kesanggupan dan bersedia untuk menyetorkan ke
Kas Daerah.

b. Pajak atas BOSP terlambat disetor
Berdasarkan hasil analisis dokumen buku pembantu pajak SMP Tahun 2025 dengan
bukti setoran pajak diketahui terdapat Pajak Restoran, PPh 23, dan PPN yang belum
disetor per 31 Desember 2025 pada 19 SMP sebesar Rp9.707.630,00.

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Sekolah diketahui bahwa sekolah belum
memiliki petugas yang menangani aplikasi Coretax, kurangnya pemahaman
penggunaan aplikasi Coretax, dan Bendahara BOSP tidak tertib dalam melakukan
pengelolaan dana BOSP.
Selanjutnya, permintaan keterangan lebih lanjut kepada Kabid Pembinaan SMP
dan Kepala Seksi Pendidik dan Peserta Didik Disdikbud sebagai SKPD pengelola BOSP,
diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Bidang Pembinaan SD Disdikbud dan Bidang Pembinaan SMP Disdikbud bertugas
melakukan pendampingan sekolah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilakukan satu kali dalam setahun. Pada Tahun 2025,
pendampingan dilakukan di satu titik lokasi serta mengundang narasumber untuk
memberikan materi mengenai pajak (coretax) serta pengelolaan dana BOSP di
sekolah;

2) Selain pendampingan, Bidang Pembinaan SD Disdikbud dan Bidang Pembinaan SMP
Disdikbud melakukan tugas sebagai verifikator. Verifikasi dilakukan sebanyak dua
kali dalam satu tahun, verifikasi tahap I dilaksanakan pada bulan Juni/Juli serta tahap
II dilakukan pada bulan Desember. Pada kegiatan verifikasi ini, kedua bidang tersebut
hanya mengecek kesesuaian RKAS dengan pertanggungjawaban yang dilampirkan.

Verifikasi belum sampai ke tahap pengecekan mengenai keabsahan dan kewajaran
nilai pertanggungjawaban.
Sampai dengan tanggal 15 Mei 2026 pihak Pemkab Banyuasin telah melakukan
penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah sebesar Rp268.168.197,00 (Rp265.547.597,00 +
Rp2.620.600,00) dan ke Kas Negara sebesar Rp7.087.030,00.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, pada
Bagian Keempat Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah pada Pasal 64 yang
menyatakan bahwa:

1) Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah meliputi:
a) Perencanaan dan penganggaran;

b) Pelaksanaan dan penatausahaan;

c) Pelaporan dan pertanggungjawaban; dand) Pembinaan dan pengawasan.

2) Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri mengenai
pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah;

b. PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan
Sistem Inti Administrasi Perpajakan, pada Pasal 94:

1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran dan penyetoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir di antaranya meliputi:

(a) Pajak Penghasilan Pasal 21;

(b) Pajak Penghasilan Pasal 22; dan

(c) Pajak Penghasilan Pasal 23.

2) ayat (3) yang menyatakan bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pembayaran dan penyetoran pajak diantaranya Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak wajib disetor paling lambat akhir
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

c. Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, pada:

1) Pasal 1 Angka 12 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOS;

2) Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan bahwa Penanggung jawab Dana BOS pada
Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP
Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada
pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan tanggung jawab, pada:

a) huruf d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri
dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;

b) huruf f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOS pada
Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP
Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;

c) huruf g. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang
diajukan oleh Bendahara setiap bulan;

d) huruf n. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS pada Satdikdas negeri,
Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada
Satdikkesetaraan negeri yang menjadi tanggung jawabnya;
3) Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara Dana BOS, Bendahara Dana
BOP PAUD dan Bendahara Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, pada pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:a) huruf e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOS pada
Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP
Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;

b) huruf j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS pada
Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP
Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;

d. Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah pada Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan yang antara lain
menyatakan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyalahgunaan uang yang
dikeluarkan untuk Belanja Barang dan Jasa dan serta tujuan Belanja Barang dan Jasa BOSP
tidak tercapai secara optimal.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Kabid Pembinaan SD dan Kabid Pembinaan SMP kurang optimal dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Belanja BOSP di Satuan Pendidikan di
bawah naungannya;

b. Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP terkait tidak mematuhi ketentuan mengenai
pertanggungjawaban Belanja BOSP.
Atas permasalahan tersebut, Bupati Banyuasin menyatakan sependapat dengan
temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin agar memerintahkan Kepala
Disdikbud menginstruksikan:

a. Kabid Pembinaan SD dan Kabid Pembinaan SMP lebih optimal dalan melakukan
pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BOSP di seluruh Satuan Pendidikan di
bawah naungannya;

b. Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP terkait untuk mematuhi ketentuan mengenai
pertanggungjawaban Belanja BOSP.

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Pemkab Banyuasin untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi )

“Viral ! Pemerhati Hukum Desak Kapolres Samosir, lakukan upaya RJ kepada 4 orang kasus dugaan Pemerasan”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Viral ! Pemerhati Hukum Desak Kapolres Samosir, lakukan upaya RJ kepada 4 orang kasus dugaan Pemerasan”

.Samosir || Mediacakrabuana.id

Pemerasan merupakan tindakan melawan hukum dengan memaksa orang lain memakai kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang demi keuntungan diri sendiri atau orang lain

Menanggapi hal kejadian tersebut salah satu Pemerhati hukum yang biasanya di panggil Alvin mengatakan meminta kepada Kapolres Samosir yang saat ini masih di Pimpin oleh AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H untuk melakukan upaya mediasi dan Restoratif jastice mengenai empat orang
tersebut yakni PMS (60) dan ZK (48) warga Pematangsiantar, AP (53) dan AA (43), warga Simalungun yang telah diamankan beberapa hari yang lalu tentang dugaan Pemerasan kepala desa, Jum’at 18/9/2026

 

“ia juga menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Polres Samosir untuk memeriksa 4 orang dugaan Pemerasan tersebut, Namun menurutnya, pernyataan bahwa penyelidikan masih berlangsung perlu diikuti dengan perkembangan yang konkret.

“Tetapi setelah adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, tentu publik berhak menunggu kejelasan mengenai perkembangan perkara ini,”

Ia juga menambahkan, meminta Penyidik Polres Samosir untuk menetapkan seseorang bersalah tidak berdasarkan tekanan massa maupun opini publik.

“apakah uang tersebut diberikan karena tekanan, atau sebelumnya telah terjadi proses tawar-menawar dan kesepakatan antara kedua pihak?

Sebab, ketika terjadi pembicaraan mengenai nominal, permintaan tertentu, kemudian berujung pada kesepakatan pembayaran, rangkaian peristiwa itu perlu dilihat secara utuh. Apa yang diminta, apa yang ditawarkan, dan apa yang menjadi imbalannya menjadi bagian penting untuk mengungkap konstruksi perkara.

Meminta penyelidikan tidak cukup hanya berhenti pada pihak yang menerima uang. Pihak yang memberikan, alasan pemberian, proses tawar-menawar, hingga kesepakatan yang terjadi juga penting untuk didalami. Ujarnya (s.hadi purba/red)

“PT BA DAN GAKUM KLH DIDUGA ADAKAN PERTEMUAN DI HOTEL SANTIKA BINTARO”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“PT BA DAN GAKUM KLH DIDUGA ADAKAN PERTEMUAN DI HOTEL SANTIKA BINTARO”

Jakarta || Mediacakrabuana.id

Penanganan pencemaran dan pengalihan aliran Sungai Pait di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang diduga melibatkan PT Bukit Asam (PT BA), mendadak menyita perhatian publik.

Pasalnya, terdapat dugaan penanganan kasus tersebut diwarnai pertemuan tak biasa antara oknum Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pertemuan dengan pihak PT BA di hotel Santika tanggal 30 Agustus 2026 di kawasan Bintaro”.

Ali Sopyan, Relawan Rakyat Membela Prabowo, mendesak Haji Muhamat Jumhur Hidayat Kementerian Lingkungan Hidup untuk bertindak tegas dan transparan. Menyayangkan apabila penanganan pelanggaran lingkungan hidup tersebut justru dijadikan ajang Pemerasan oleh oknum-oknum otak koruptor yang mencari keuntungan pribadi. di Bumi hanguskan

Hal tersebut Jangan sampai kasus lingkungan hidup menghilang di telan bumi yang merugikan masyarakat dan negara ini dipetieskan. Permasalahan limbah dan pengalihan sungai pait kab.lahat ini berbutut panjang harus ditindak secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Ali Sopyan, Jumat (18/9/2026). Lanjut Ali Sopyan bila perlu iya akan memimpin masa Relawan Rakyat Membela prabowo demo di Bunderan HI Lanjut Kejaksaan Agung RI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pengalihan dan pencemaran Sungai Pait terjadi akibat aktivitas pengerukan tambang batu Bara.

Kondisi tersebut menyebabkan aliran sungai tercemar sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh warga sekitar.

Namun, pertemuan antara oknum petugas dan tim PT BA di Hotel Santika Bintaro pada 30 Agustus 2026 lalu memicu dugaan adanya upaya pengondisian perkara.

BBWSS VIII Layangkan Surat Teguran Keras

Peristiwa ini kemudian dilaporkan oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Dikonfirmasi terpisah pada Kamis (17/9/2026), Kepala Bidang Humas BBWSS VIII, Nando, membenarkan bahwa pihaknya telah turun ke lapangan dan menemukan bukti pelanggaran.

“BBWSS VIII telah mengirimkan tim untuk mengecek lokasi pada 2 September 2026.

Hasil pemeriksaan lapangan menemukan adanya pengalihan aliran sungai yang belum memiliki izin resmi,” ujar Nando.

Sebagai langkah tegas, BBWSS VIII telah menerbitkan surat teguran bernomor HK0101/T/Bbws1/2026/780 tertanggal 8 September 2026 kepada manajemen PT BA. Pihak perusahaan diberikan batas waktu maksimal 10 hari untuk merespons dan menjalankan tiga poin tuntutan utama:

Menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengalihan aliran Sungai Pait.

Segera mengembalikan fungsi dan kondisi sungai seperti sediakala.

Apabila PT BA tetap berencana mengalihkan aliran sungai, proses pengajuan izin baru wajib dilakukan setelah kondisi sungai dikembalikan ke bentuk semula.

BBWSS VIII menegaskan bahwa apabila batas waktu

10 hari tersebut diabaikan tanpa ada tindak lanjut nyata, pihaknya akan menyerahkan dan melanjutkan proses penanganan perkara ini ke aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berusaha menghubungi pihak manajemen PT Bukit Asam (PT BA) serta Ditjen Gakkum KLHK untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan resmi terkait dugaan pertemuan tersebut”.

( Redaksi)

SAROLANGUN LANGGAR ATURAN TERTINGGI: GELONTORKAN RATUSAN JUTA DANA RAKYAT KE KEJAKSAAN DAN POLRES! KPK TEGAS MELARANG, TAPI PEMDA TETAP MAJU!

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“SAROLANGUN LANGGAR ATURAN TERTINGGI: GELONTORKAN RATUSAN JUTA DANA RAKYAT KE KEJAKSAAN DAN POLRES! KPK TEGAS MELARANG, TAPI PEMDA TETAP MAJU!”

SAROLANGUN – MEDIACAKRABUANA.ID

Skandal anggaran yang PANAS & MENYALA terbongkar di Kabupaten Sarolangun! Dua lembaga vertikal pusat—Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Polres Sarolangun—tertangkap basah menjadi sasaran penyedotan dana APBD Tahun Anggaran 2026. Ini bukan sekadar ketidaktahuan, melainkan PELANGGARAN TERANG-TERANGAN aturan keuangan negara!

RINCIAN KERUGIAN RAKYAT: ANGKA NYATA, TIDAK BISA DITUTUPI!

Dokumen resmi membuktikan:
Rehab Kantor Kejari Sarolangun:

– Pagu Anggaran: Rp349.682.068
​
– Nilai Kontrak Terlaksana: Rp349.285.000
​
– Biaya Perencanaan Terpisah (PUPR): Rp28.000.000

Pembangunan Gudang Senjata & Logistik Polres Sarolangun:

– Pagu Proyek: Rp262.496.700 (Bahkan tercatat hingga Rp299.996.700 di dokumen resmi)
​
– Rincian Tersembunyi:
• Fisik Bangunan: Hingga Rp299,9 Juta
• Perencanaan: Rp19.758.000
• Pengawasan: Rp17.349.300

TOTAL RATUSAN JUTA RUPIAH UANG RAKYAT DISALURKAN KE LEMBAGA YANG TIDAK LAGI BERHAK MENERIMANYA!

PERINGATAN KERAS KPK: DILARANG MUTLAK! TIDAK ADA TAWARAN!

Fakta ini MENABRAK teguran paling keras dari Pimpinan Tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Setyo Budiyanto telah MELARANG DENGAN TEGAS seluruh Kepala Daerah di Indonesia memberikan sepeser pun dana hibah, fasilitas, maupun pembangunan gedung dari APBD kepada Kejaksaan dan Kepolisian.

Alasannya JELAS DAN TAK TERBANTAHKAN:
Polri dan Kejaksaan adalah aparat negara PUSAT. Seluruh kebutuhan mereka—mulai gaji, operasional, hingga pembangunan gedung—sudah DIBIAYAI PENUH DARI APBN!
TIDAK ADA ALASAN, TIDAK ADA DALIH, TIDAK ADA “SINERGI” YANG MEMBENARKAN MEMBEBANI KANTONG RAKYAT DAERAH!

MENGAPA TINDAKAN INI BERBAHAYA DAN HARUS DITOLAK?

KPK menegaskan 3 alasan krusial yang MENGHANCURKAN pembenaran Pemda Sarolangun:

1. KONFLIK KEPENTINGAN YANG MEMATIKAN:
Memberi uang kepada aparat penegak hukum sama saja dengan MEMBELI KEBISUAN! Rawan menciptakan ketergantungan: Bagaimana mungkin Kejaksaan dan Polisi bisa tegas menyidik korupsi di daerah jika kantor dan fasilitas mereka dibiayai oleh penguasa daerah itu sendiri? Ini SARANA TRANSAKSI TERSembunyi, merusak kemandirian hukum!
​
2. MENGKHIANATI KEPENTINGAN RAKYAT SAROLANGUN:
Dana APBD adalah HAK HIDUP MASYARAKAT! Di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan dana, mengalirkan ratusan juta rupiah ke lembaga pusat adalah TINDAKAN TIDAK ADIL DAN TIDAK ETIS.
Uang itu seharusnya dipakai untuk:
🔹 Jalan desa yang rusak parah
🔹 Pelayanan kesehatan yang minim fasilitas
🔹 Pendidikan dan beasiswa anak-anak kita
BUKAN UNTUK GEDUNG YANG TANGGUNG JAWAB PUSAT!
​
3. MELANGGAR KONSTITUSI DAN PEMISAHAN URUSAN:
Pemerintah Daerah mengurus urusan rakyat lokal. Kejaksaan dan Polri adalah urusan MUTLAK NEGARA PUSAT. Mencampuradukkan anggaran ini adalah PELANGGARAN SISTEM KEUANGAN NEGARA YANG JELAS!

ALARM BAHAYA: SAROLANGUN MENGABAIKAN PERINTAH NEGARA!

Dulu sering disembunyikan di balik topeng “hubungan baik Forkopimda”, tapi ZAMAN TELAH BERUBAH KERAS! KPK sudah membunyikan alarm: TIDAK ADA TOLERANSI LAGI!

Namun, Sarolangun TETAP MENERUSKAN PRAKTEK INI.
Publik berhak bertanya dengan lantang:

Apakah Pemerintah Sarolangun MEMBANTAH arahan KPK?

Apakah kepentingan lembaga lebih diutamakan daripada nasib rakyat?

SAATNYA MENGHENTIKAN KEBURUKAN INI!
KEMBALIKAN UANG RAKYAT!
HENTIKAN SEKARANG JUGA PENGGUNAAN APBD UNTUK INSTANSI VERTIKAL!

Darmawan

“KEMENTRIAN PERTANAHAN . LINGKUNGAN HIDUP GAKUM DAN KPK RI CEK KINERJA PTBA.TANJUNG ENIM”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“KEMENTRIAN PERTANAHAN . LINGKUNGAN HIDUP GAKUM DAN KPK RI CEK KINERJA PTBA.TANJUNG ENIM”

.Muara Enim Sumsel || Mediacakrabuana.id

.Ali Sopyan . DPP Rambo Nusantara Relawan Rakyat Membela Prabowo mendesak pemerintah pusat turun kelokasi
Ribuan hektar tanah dan hutan rusak hancur lebur . Yang sudah puluhan tahun pihak kementrian lingkungan hidup tidak pernah meninjau kerusakan hutan di wilayah tanjung Enim dan Lahat”.

Ironisnya rakyat sudah puluhan tahun berkebun cocok tanam . Diusir dengan cari ganti kerohiman . Sehingga Rakyat petani lokal kehilangan penghasilan . Dimintak persiden Prabowo Subianto harus meninjau kinerja PT BA dan mengaudit biaya pembayaran kerohiman terhadap para petani lokal untuk melangsungkan kehudup yang lebih baik”.

Pasalnya sebelum berdirinya PT BA. Rakyat. Tanjung Enim sudah berkebun kopi dan batang durian pun sudah sebesar drum minyak dan sawit berbagai tanaman dan tumbuhan dibaya secara kerohiman jauh di bawa setandar .

Apakah hal ini dikatan Indonesia adil dan sejahtera . Rakyat sengsara penguasa merdeka . Waspada jangan sampai Rakyat turun kejalan pasalnya
sebagainya
Secara hukum, tanah milik masyarakat yang berada di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sawindo Permai (BSP) dan belum pernah dibebaskan atau diganti rugi tetap menjadi hak milik masyarakat yang sah.Akuisisi 100% saham PT BSP oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui anak usahanya pada tahun 2014 hanya mengubah kepemilikan korporasi atau pemegang saham PT BSP. Transaksi korporasi ini

Tidak serta-merta menghapus hak keperdataan masyarakat atas tanah yang secara faktual belum pernah dibebaskan secara legal.Berikut adalah kejelasan status hukum dan konsekuensinya: Status Hukum Tanah yang Belum DibebaskanHak Milik Masyarakat Tetap Melekat: Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UPA) dan Peraturan Pemerintah terkait pertanahan,

Pemberian HGU kepada perusahaan tidak boleh melanggar hak-hak atas tanah pihak lain yang sudah ada di dalamnya. Jika suatu lahan di dalam peta HGU secara nyata masih dimiliki masyarakat (terbukti dengan surat/sertifikat sah atau penguasaan fisik secara turun-temurun) dan belum ada transaksi ganti rugi, maka lahan tersebut secara hukum bukan milik perusahaan.Beban Hukum Beralih ke PTBA selaku Pemilik Baru: Karena PTBA telah mengakuisisi PT BSP 100%, segala bentuk liabilitas, sengketa, dan kewajiban hukum yang belum diselesaikan oleh PT BSP terdahulu (termasuk kewajiban “ganti untung” lahan warga) kini menjadi tanggung jawab penuh manajemen baru di bawah naungan PTBA.Potensi Cacat Administrasi HGU:

Jika dalam proses penerbitan atau perpanjangan HGU PT BSP terdapat tanah masyarakat yang dimasukkan secara sepihak tanpa pembebasan (klaim caplok), hal ini dapat dikategorikan sebagai cacat hukum administrasi. Bagian HGU yang tumpang tindih tersebut bisa dituntut untuk dikeluarkan (enclave) dari sertifikat HGU perusahaan.

“Redaksi membuka Ruang bagi kepala PTBA,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Muara Enim untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

  1. (Redaksi)

“(AMP Sultra), Ruslan Sultra, secara tegas menyoroti dugaan aktivitas pembukaan lahan (land clearing) oleh PT Jaya Nikel Pacific (JNP)”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“(AMP Sultra), Ruslan Sultra, secara tegas menyoroti dugaan aktivitas pembukaan lahan (land clearing) oleh PT Jaya Nikel Pacific (JNP)”

 

KOLAKA – MEDIACAKRABUANA.ID

Koordinator Aktivis Mahasiswa Pemuda Sulawesi Tenggara (AMP Sultra), Ruslan Sultra, secara tegas menyoroti dugaan aktivitas pembukaan lahan (land clearing) oleh PT Jaya Nikel Pacific (JNP) di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Aktivitas korporasi tersebut diduga kuat berjalan tanpa terlebih dahulu mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dugaan pelanggaran ini mencuat ke publik setelah tim investigasi lapangan AMP Sultra melakukan peninjauan langsung di kawasan tersebut beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kami menemukan adanya dugaan aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT Jaya Nikel Pacific di Desa Oko-Oko tanpa mengantongi dokumen AMDAL. Apabila temuan ini terbukti benar, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujar Ruslan Sultra, Rabu (26/08/2026).

Menurut informasi yang dihimpun tim investigasi di lapangan, area yang tengah dibersihkan tersebut diduga akan dialokasikan sebagai stockpile atau tempat penumpukan sementara bijih nikel (ore), yang disinyalir berkaitan dengan aktivitas PT Vale Indonesia Tbk. Ruslan menegaskan bahwa kebenaran informasi ini perlu segera diverifikasi oleh instansi yang berwenang.

Selain masalah kelengkapan izin, AMP Sultra mengkhawatirkan letak geografis proyek yang berada sangat dekat dengan lahan persawahan produktif milik warga Desa Oko-Oko. Aktivitas industri tanpa amdal dinilai menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan sektor pertanian setempat.

“Pembukaan lahan di dekat area persawahan berpotensi meningkatkan erosi dan sedimentasi sehingga material tanah dapat terbawa ke saluran irigasi maupun petak sawah warga. Jika kondisi ini terjadi, bukan hanya kualitas tanah yang dapat menurun, tetapi juga dapat mengganggu sistem irigasi, meningkatkan risiko banjir lokal saat musim hujan, serta berdampak terhadap produktivitas pertanian masyarakat,” urai Ruslan secara rinci.

Lebih lanjut, Ruslan mengingatkan bahwa dokumen AMDAL bukan sekadar formalitas atau persyaratan administratif belaka. Regulasi tersebut merupakan instrumen hukum vital yang berfungsi mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan langkah pencegahan dampak lingkungan telah siap sebelum aktivitas fisik di lapangan dimulai.

Jika dugaan pembukaan lahan tanpa dokumen lingkungan ini benar terbukti, tindakan PT JNP dinilai berpotensi menabrak sejumlah regulasi berlapis, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang mewajibkan kepatuhan total pemegang izin terhadap aspek kelestarian lingkungan.

“Amdal merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha telah mengkaji dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Apabila kegiatan dilakukan tanpa memenuhi kewajiban tersebut, maka potensi kerusakan lingkungan maupun konflik sosial akan semakin besar,” kata Ruslan menambahkan.

Merespons temuan ini, AMP Sultra mendesak jajaran kementerian terkait, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Kolaka, hingga aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan.

Mereka dituntut melakukan inspeksi mendadak ke lapangan guna memeriksa legalitas operasional perusahaan.

Penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih sangat diharapkan dalam kasus ini demi menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak konstitusional masyarakat Desa Oko-Oko atas lingkungan hidup yang bersih, baik, dan sehat.

( Redaksi)

“4 Bulan Pasca-Kecelakaan Kerja, Karyawan PT. MULTI INDOMANDIRI (MIM) Belum Terima Ganti Rugi Biaya Pengobatan”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“4 Bulan Pasca-Kecelakaan Kerja, Karyawan PT. MULTI INDOMANDIRI (MIM)
Belum Terima Ganti Rugi Biaya Pengobatan”

Karawang Jabar || Mediacakrabuana.id

Ini sial (V L P) Seorang karyawan perusahaan swasta PT MIM (MULTI INDOMANDIRI) bernasib malang.

Setelah mengalami kecelakaan kerja serius empat bulan lalu, hingga saat ini korban dilaporkan belum menerima sepeser pun penggantian atau kompensasi biaya pengobatan dari pihak perusahaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban mengalami insiden kecelakaan tersebut saat tengah menjalankan tugasnya di lingkungan perusahaan.

Akibat kejadian itu, korban harus menjalani perawatan medis intensif dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit menggunakan dana pribadi, hasil pinjam.”

Sudah empat bulan berlalu sejak kecelakaan, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan ataupun pergantian biaya berobat dari manajemen PT MIM,” tegas ibu nya yang enggan disebutkan namanya

Kamis 17 September 2026 saat di konfirmasi Kondisi ini tentu sangat memberatkan pihak karyawan dan keluarga. Selain harus menanggung beban pemulihan fisik akibat cedera, mereka juga terpaksa menghadapi tekanan finansial yang besar untuk menutup biaya kelinic dan obat-obatan yang terus berjalan.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta regulasi jaminan sosial, setiap perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas keselamatan kerja karyawannya, termasuk memfasilitasi atau mengganti seluruh biaya pengobatan melalui program BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK) maupun kebijakan internal yang berlaku.Ketidakpastian yang berlarut-larut hingga empat bulan ini memicu pertanyaan besar mengenai komitmen PT MIM terhadap pemenuhan hak-hak normatif karyawannya dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan.

Teguh Sr SPV HR: PT. MIM Saat di konfirmasi menegaskan Mangga bapak, kita pastikan dulu ya kronologi kejadiannya

Karena untuk kecelakaan kerja ada prosedur nya Pak, khawatir ini ada mis administrai terkait pelaporan kecelakaan kerja.. perlu kami pastikan dulu.. mungkin esok saya update kembali ya Pak

Teguh Sr SPV HR: Ouh ini dokumennya sudah kita proses ke BPJS TK

Teguh Sr SPV HR: Nanti di transfer oleh pihak BPJS Pak

Teguh Sr SPV HR: Besok kita coba konfirm pic bpjs nya, nanti saya info lg

Teguh Sr SPV HR: kalau boleh saran Pak, nanti tunggu update proses klaim dari pihak BPJS TK nya yaa

Pak Teguh Sr SPV HR: itu security BPJS TK yang terima dokumen..
info per tgl 10 sept dari BPJS TK , dokumennya sedang proses validasi

[17/9, 20.36] Pak Teguh Sr SPV HR: besok saya coba update kembali proses pembayaran klaimnya”. Tegas teguh melalui What’sApp

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT MIM belum memberikan keterangan resmi terkait alasan keterlambatan pencairan atau pergantian biaya berobat bagi karyawan yang bersangkutan.

Pihak keluarga berharap dinas tenaga kerja setempat dapat turun tangan untuk membantu memediasi masalah ini agar hak korban segera terpenuhi.

( Red/ Tslm )

“Dua Bus Terbakar 19 Tewas di Muratara, Kejari Lubuk Linggau Beberkan Perkembangan Kasus Dua Tersangka”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Dua Bus Terbakar 19 Tewas di Muratara, Kejari Lubuk Linggau Beberkan Perkembangan Kasus Dua Tersangka”

 

.Muratara ||| Mediacakrabuana.id

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau membeberkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau luka karena kealpaan dengan dua tersangka, Ir. H. Candra Lubis dan Shandy Hermanto.

Keterangan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Suwarno melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Armein Ramdhani dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejari Lubuk Linggau, Rabu (16/9/2026).

Perkara tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas maut yang terjadi di wilayah Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, pada Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Dalam insiden tersebut, dua unit bus terbakar hebat dan sebanyak 19 orang dilaporkan meninggal dunia.

Dalam Siaran Pers Nomor PR-23/L.6.11/Dsb.4/09/2026, Kasi Intel Armein menjelaskan bahwa proses penanganan perkara terhadap kedua tersangka masih berada pada tahapan pra-penuntutan.

*Untuk Tersangka Ir. H. Candra Lubis*, Armein merinci:

1. Pada 21 Juli 2026, Kejari Lubuk Linggau menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kapolres Muratara Nomor B/SPDP/22.b/VII/2026/Lantas atas nama tersangka Ir. H. Candra Lubis bin Sati Lubis. Tersangka diduga melanggar Pasal 474 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Selanjutnya, Kajari Lubuk Linggau selaku Penuntut Umum menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor PRINT-1923/L.6.11/Etl.1/07/2026.

3. Pada 11 Agustus 2026, penyidik Satlantas Polres Muratara mengirimkan Berkas Perkara Tahap I Nomor B/30/VIII/2026/Lantas kepada Kejari Lubuk Linggau untuk diteliti Jaksa Penuntut Umum.

4. Setelah dilakukan penelitian, pada 14 Agustus 2026 Penuntut Umum Kejari Lubuk Linggau mengirimkan surat Nomor B- [….] /L.6.11/Etl.1/08/2026 terkait petunjuk untuk kelengkapan berkas perkara (P-19).

Armein menegaskan, pihaknya akan terus memantau dan melakukan koordinasi intensif dengan penyidik Polres Muratara agar berkas perkara kedua tersangka segera dinyatakan lengkap (P-21) dan dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan.(**)

 

(Sunandi(

“APBD KABUPATEN PURWAKARTA, DIDUGA DIBUAT BANCAKAN OKNUM PEJABAT BANGSAT ADA MALING TERIAK MALING”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“APBD KABUPATEN PURWAKARTA, DIDUGA DIBUAT BANCAKAN OKNUM PEJABAT BANGSAT ADA MALING TERIAK MALING”

.Purwakarta || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan pimpinan umum media rajawali news grup mengamati dan Mengatakan APBD KABUPATEN PURWAKARTA, DIDUGA DIBUAT BANCAKAN OKNUM PEJABAT BANGSAT ADA MALING TERIAK MALING”
Pelaksanaan Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
(KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Tidak Sesuai Surat Perintah
Kerja (SPK)
Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil
Kepada Daerah merupakan belanja yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan
rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Belanja tersebut di antaranya
digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, bahan pokok, perlengkapan
dapur, perlengkapan rumah tangga yang habis pakai dll.

Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah pada TA 2025 dilaksanakan melalui Surat Perintah Kerja (SPK)
kepada tiga penyedia dengan perincian sebagai berikut.

Bahwa barang-barang yang dipesan SPK tidak seluruhnya diterima sesuai dengan
yang dipesan dalam SPK. Dengan demikian realisasi pembayaran Belanja
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH dan WKDH melebihi nilai barang
yang diterima di rumah dinas KDH dan WKDH sebesar Rp793.317.707,00 dengan Perincian pada lampiran 3.

b. Pelaksanaan Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat
Daerah Tidak Sesuai Ketentuan
Sekretariat Daerah merealisasikan belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga Sekretariat Daerah sebesar Rp349.599.200,00.

Belanja tersebut
dilaksanakan oleh CV LS melalui sebelas SPK.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 10
mengatur hal berikut:

1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan
bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi,
Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilengkapi perlengkapan
dan perabot rumah tangga.
Berdasarkan Permendagri tersebut,

Sekretaris Daerah dapat diberikan rumah
jabatan yang dilengkapi dengan perabot rumah tangga. Namun demikian, sampai
dengan tahun 2025, Pemkab Purwakarta belum memiliki rumah jabatan untuk
sekretaris daerah.

Hasil wawancara dengan PPK dan PPTK menunjukkan bahwa belanja tersebut
digunakan untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah, seperti
halnya penyediaan kebutuhan rumah tangga pada rumah dinas KDH dan WKDH.
Belanja kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah tersebut diberikan untuk
keperluan rumah pribadi Sekretaris Daerah dan untuk logistik pada Kantor
Sekretariat Daerah. PPK dan PPTK tidak memiliki pencatatan atas barang-barang
yang diterima baik pada rumah Sekretaris Daerah maupun pada Kantor Sekretariat Daerah.
Pemberian kebutuhan rumah tangga untuk Sekretaris Daerah tersebut tidak
dapat dianggarkan dan direalisasikan belanjanya dalam APBD karena belanja
tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk dianggarkan. Hal tersebut berbeda
dengan rumah tangga pada KDH dan WKDH yang telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan kontrak di antaranya SPK,
BAST dan foto-foto dokumentasi menunjukkan bahwa barang-barang yang
dipesan SPK tidak seluruhnya diterima sesuai dengan yang dipesan dalam SPK.
Dengan demikian realisasi pembayaran Belanja Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Sekretariat Daerah melebihi nilai barang yang diterima sebesar
Rp171.497.108,00 dengan perincian pada lampiran 4.
Realisasi pembayaran Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang
melebihi nilai barang yang diterima sebesar Rp964.814.815,00 (Rp793.317.707,00 +
Rp171.497.108,00) dapat dilihat perincian per penyedia pada lampiran 5. Hasil
perhitungan tersebut telah diklarifikasi dan dituangkan dalam Risalah Pembahasan
Hasil Pemeriksaan (RPHP), yang ditandatangani bersama oleh Tim Pemeriksa BPK, penyedia, PPK dan PPTK.
Atas permasalahan tersebut, para penyedia telah melakukan penyetoran ke
rekening kas umum daerah pada tanggal 21 Mei 2026 sebesar Rp964.814.815,00 yang
telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa STS dan rekening koran kas
umum daerah yang telah divalidasi oleh BUD dengan perincian:

a. CV SJ sebesar Rp499.534.369,00;

b. CV PJ sebesar Rp228.680.792,00; dan

c. CV LS sebesar Rp236.599.654,00.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa “Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk
menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,
diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia”;
2) Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam
Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a) huruf b: Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

b) huruf f: Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi
etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan
negara”;

3) Pasal 9 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “PA sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 huruf a memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja”;

4) Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa,
ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan
ketepatan tempat penyerahan”;

5) Pasal 57 Ayat 2 menyatakan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap
barang/jasa yang diserahkan”;

6) Pasal 78:Ayat (3), yang menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia
yang dikenakan sanksi adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan
jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”;

b) Ayat (4), yang menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dikenakan sanksi
administratif berupa, huruf d, sanksi ganti kerugian.”

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I Pengelola Keuangan Daerah
huruf G angka 3 menyatakan bahwa “Tugas PPTK dalam membantu tugas dan
wewenang PA/KPA meliputi, mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD”.
Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Penyediaan
Kebutuhan Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah tidak menggambarkan kondisi
sebenarnya.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran belum mengawasi pelaksanaan
anggaran SKPD yang dipimpinnya secara memadai;

b. PPK belum mengendalikan SPK secara memadai; dan

c. PPTK belum mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan belanja
secara memadai.
Atas permasalahan tersebut, Pemkab Purwakarta melalui Sekretaris Daerah
menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
BPK merekomendasikan Bupati Purwakarta agar menginstruksikan Sekretaris
Daerah supaya:

a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
secara memadai;

b. memerintahkan:
1) PPK untuk mengendalikan SPK secara memadai; dan
2) PPTK untuk mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
belanja secara memadai.

“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Purwakarta untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

Sumber . BPK RI

( Redaksi)

PLN, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Daerah Sinkronkan Program Lisdes, Percepat Pemerataan Kelistrikan di Sumatera Selatan*

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“PLN, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Daerah Sinkronkan Program Lisdes, Percepat Pemerataan Kelistrikan di Sumatera Selatan*

*Palembang, Cakrabuana Id

16 September 2026* – Upaya menghadirkan listrik hingga ke desa dan dusun yang belum terjangkau di Sumatera Selatan terus digalakkan. PT PLN (Persero) bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah melakukan penyelarasan data, kesiapan lahan, dan penyelesaian perizinan sebagai fondasi pelaksanaan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029.

Penyelarasan tersebut dilakukan melalui kegiatan “Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan dari Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan” yang berlangsung di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Palembang.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI tersebut menjadi forum bersama untuk menyelaraskan usulan desa dan dusun yang belum berlistrik, memastikan kesiapan lahan, sekaligus memetakan penyelesaian perizinan pada jalur kelistrikan yang berada di dalam atau melintasi kawasan hutan maupun area penggunaan lainnya.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Andriah Feby Misna, S.T., M.T., M.Sc., mengatakan sinkronisasi menjadi penting agar setiap lokasi yang diusulkan memiliki data yang lengkap, akurat, dan terverifikasi serta dapat menjadi dasar dalam menentukan perencanaan pembangunan.

“Program Listrik Perdesaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penyediaan akses tenaga listrik secara merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan, terpencil, dan belum berlistrik. Karena itu, kita perlu memastikan setiap lokasi telah memenuhi berbagai prasyarat untuk dapat dibangun, terutama kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan,” ujar Andriah.

Berdasarkan pemutakhiran terakhir yang disampaikan PLN, terdapat 129 lokasi Program Lisdes tahun 2026 di Sumatera Selatan. Sebanyak 98 lokasi di antaranya telah dapat segera dilaksanakan dengan target penyelesaian akhir tahun hingga kuartal pertama 2027. Untuk mendukung elektrifikasi di 98 lokasi tersebut, direncanakan pembangunan jaringan tegangan menengah sepanjang 141,18 kilometer sirkuit, jaringan tegangan rendah sepanjang 193,94 kilometer sirkuit, serta gardu distribusi dengan kapasitas total 5.450 kVA.

Andriah menekankan, penyelesaian aspek lahan dan perizinan harus berjalan seiring dengan kesiapan teknis karena keterlambatan pada tahap tersebut dapat berdampak langsung terhadap jadwal pembangunan di lapangan.

“Kami berharap forum ini tidak berhenti pada sinkronisasi data saja. Kita perlu memastikan status setiap lokasi, status lahannya, status perizinannya, dokumen yang masih diperlukan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu penyelesaiannya. Dengan begitu, setelah kegiatan ini kita memiliki langkah konkret yang harus segera dilakukan oleh masing-masing pihak,” kata Andriah.

General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, mengatakan keberhasilan Program Lisdes tidak hanya ditentukan oleh pembangunan jaringan, tetapi juga kesiapan seluruh unsur pendukung sebelum pekerjaan dimulai di lapangan.

“Bagi kami, listrik bukan sekadar jaringan dan tiang. Ketika listrik hadir, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, kegiatan produktif, hingga peluang mengembangkan usaha. Karena itu, setiap lokasi perlu kita siapkan bersama agar pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Diksi.

Kondisi tersebut mencakup akses jalan yang belum dapat dilalui kendaraan pengangkut material, lokasi yang berada di wilayah perairan, kebutuhan penyelesaian persoalan tanam tumbuh, hingga rencana jaringan yang melintasi kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Lokasi lainnya masih memerlukan penyesuaian program dan verifikasi bersama sebelum dapat ditindaklanjuti.

Menurut Diksi, pemetaan tersebut penting agar setiap kendala memiliki langkah penyelesaian, pihak yang bertanggung jawab, serta target tindak lanjut yang jelas.

“PLN telah menyiapkan perencanaan teknis dan langkah pelaksanaannya. Namun, karakter setiap lokasi berbeda. Ada yang membutuhkan kepastian lahan, pembukaan akses mobilisasi material, penyelesaian tanam tumbuh, hingga perizinan kawasan hutan. Inilah yang perlu kita selesaikan bersama agar pekerjaan di lapangan nantinya bisa berjalan lebih cepat, aman, dan sesuai ketentuan,” jelas Diksi.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting terutama dalam pemutakhiran serta validasi data calon lokasi, kepastian status dan pemanfaatan lahan, dukungan akses menuju lokasi pembangunan, penyelesaian persoalan sosial maupun tanam tumbuh, serta fasilitasi dokumen perizinan sesuai kewenangan masing-masing.

Selain melalui perluasan jaringan listrik, PLN juga menyiapkan alternatif elektrifikasi untuk daerah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan eksisting. Di Sumatera Selatan, terdapat rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung Program Lisdes di 14 lokasi.

Melalui sinkronisasi ini, PLN bersama pemerintah pusat dan daerah juga memetakan langkah tindak lanjut untuk setiap lokasi, mulai dari validasi data, pemenuhan kesiapan lahan, penyelesaian perizinan, hingga pemantauan progres secara berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bersama agar pelaksanaan Program Lisdes berjalan lebih terukur.

Diksi menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar berbagai hambatan dapat diselesaikan sebelum memasuki tahap konstruksi.

“Kami ingin forum ini menghasilkan langkah nyata untuk setiap lokasi, bukan hanya menyamakan data. PLN siap berkolaborasi dan terus terbuka terhadap usulan desa maupun dusun yang masih membutuhkan akses listrik. Dengan peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat, kami optimistis pemerataan kelistrikan di Sumatera Selatan dapat terus dipercepat,” tutup Diksi.

Sinergi tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan Program Lisdes 2026–2029 sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berlangsung tepat sasaran, memenuhi ketentuan yang berlaku, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke wilayah perdesaan dan pelosok Sumatera Selatan.

*Narahubung*
Iwan Arissetyadhi
Manager Komunikasi & TJSL PLN UID S2JB
Tlp. 0711 358355, 358671, 358804, 358859
Facs. 0711 310376, 357440

*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia._(Harto)

” Terbang ke Jakarta, 928 Gram Sabu Diselipkan di Selangkangan Digagalkan di Bandara Kualanamu”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

” Terbang ke Jakarta, 928 Gram Sabu Diselipkan di Selangkangan Digagalkan di Bandara Kualanamu”

 

*DELI SERDANG,–* MEDIACAKRABUANA.ID

Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 928 gram bruto melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu berhasil digagalkan personel Subnit I Unit I Satresnarkoba Polresta Deli Serdang, Rabu (2/9/2026) dini hari.

Seorang pria berinisial SAL alias AL (50) diamankan saat hendak berangkat menuju Jakarta. Barang haram tersebut diduga disembunyikan dengan cara diselipkan di bagian selangkangan, menggunakan modus pengiriman secara estafet.

Pengungkapan bermula sekitar pukul 04.30 WIB, ketika personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman sabu melalui Bandara Kualanamu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 05.00 WIB petugas berkoordinasi dengan petugas Aviation Security (Avsec) dan melakukan pengawasan di area pintu masuk bandara.

Petugas kemudian mencurigai seorang pria yang identitasnya sesuai dengan data pada boarding pass. Setelah dilakukan pemeriksaan, SAL mengakui membawa sembilan bungkus plastik bening berukuran besar diduga narkotika jenis sabu dengan berat 928 gram bruto yang diselipkan di selangkangannya.

Dari hasil pemeriksaan awal, SAL mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang belum diketahui identitasnya atas arahan AMI, yang saat ini masih dalam penyelidikan. Barang disebut diserahkan di kawasan underpass Jalan Ring Road.

SAL diduga dijanjikan upah Rp30 juta untuk membawa paket tersebut dari Sumatera Utara menuju Jakarta.

Modus estafet ini kini menjadi perhatian serius aparat. Polisi tidak hanya memburu kurir yang tertangkap, tetapi juga melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak yang mengendalikan dan memasok narkotika tersebut.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa jajarannya akan terus memperkuat pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

“Kami mengapresiasi informasi dari masyarakat yang telah membantu Polri dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika. Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran gelap narkotika,” tegasnya.

Menurutnya, penangkapan seorang kurir bukan akhir dari pengungkapan. Polisi akan terus melakukan pendalaman untuk membongkar jaringan yang berada di balik pengiriman tersebut.

“Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika,” ujarnya.

Kompol Fery juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak tergiur menjadi kurir narkotika hanya karena imbalan besar.

“Jangan sampai besarnya imbalan menghancurkan masa depan, karena kehancuran itu saya pastikan nyata,” tegasnya.

SAL bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengungkapan ini menjadi bukti bahwa Bandara Kualanamu bukan jalur bebas bagi jaringan narkotika. Berbekal informasi masyarakat dan koordinasi petugas, upaya pengiriman hampir satu kilogram sabu menuju Jakarta berhasil digagalkan sebelum paket tersebut melanjutkan perjalanan. *(Tim)*

“Diduga cacat Prosedur di Balik pilkades lambangsari .Hukum Dijadikan alat Politik”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Diduga cacat Prosedur di Balik pilkades lambangsari .Hukum Dijadikan alat Politik”

 

Bekasi.|| Mediacakrabuana.id

.Nafsu kekuasaan terkadang membuat manusia melebihi setan, betapa tidak Abdul Rahman pendukung setia Pipit Haryanti Kepala Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saat Pilkades Agustus 2018, saat ini karena sudah tidak sejalan dengan calon incumbent di Pilkades yang akan digelar 20 September 2026 di Polisikan.

Untuk menghadapi LP atas nama Pelapor Sdri Nurlaela dan LP atas nama Pelapor Sdr. Andi Setiawan, Abdul Rahman terpaksa meminta bantuan advokat Arkan Cikwan, SH dan Nembang Saragish, SH para advokat dari Law Office ARKAN CIKWAN & PARTNERS

Mengawali Langkah pembelaannya mereka menyampaikan Nota Keberatan Formal sekaligus Tanggapan Hukum terkait Surat Undangan Klarifikasi terhadap Abdul Rahman yang diperlukan keterangannya oleh Unit V Resmob Sat Reskrim Polres Metro Bekasi berdasarkan alasan-alasan hukum (Amanat Pro Justitia) dengan tembusan disampaikan kepada Tembusan disampaikan kepada Kadiv Propam Mabes Polri, Karowassidik Bareskrim Polri, Itwasum Polri, Kompolnas R.I, Komnas HAM R.I, Ombudsman R.I, Kapolda Metro Jaya, Panit Paminal Polres Metro Bekasi, Instansi terkait yang dianggap perlu.

Penerbitan LP Model B dan Sprin-Lidik sebagaimana Undangan Klarifikasi Cacat Prosedur (Maladministrasi), terlihat adanya pemaksaan administrasi (retroaktif/ backdate) yang melanggar asas kecermatan dan profesionalisme Polri (Presisi), berupa :

Pelanggaran Asas Logika Hukum dan Asas Kepastian Hukum (Due Process of Law) : Sangat tidak masuk akal secara hukum (logically flawed) apabila sebuah LP Model B yang sifatnya Bukan Operasi Tangkap Tangan (Non-OTT) dapat ditelaah, didisposisi secara struktural (berjenjang dari Kapolres, Kasat, Kanit, hingga Penyelidik) dalam waktu 1 (satu) hari yang sama;

LP Model B, Sprin-Lidik, dan Undangan Klarifikasi tersebut diduga keras diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari pada satu tanggal yang sama, terbukti LP Model B yang dilakukan tanggal 01 September 2026 Sprin Lidiknya Nomor : SP.Lidik/4735/IX/RES.1.24/2026/Restro Bks sementara LP Model B yang dilakukan tanggal 02 September 2026 Sprin Lidiknya justru Nomor : SP.Lidik/4734/IX/ RES.1.24/2026/Restro Bks. Berdasarkan akal sehat Sprin Lidik dari LP Model B yang dilakukan tanggal 02 September 2026 urutan nomor Sprin Lidiknya sejatinya lebih besar dibanding LP Model B yang dilakukan tanggal 01 September 2026;

Ketidakpatuhan terhadap Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, mekanisme penerimaan laporan masyarakat (Model B) wajib melalui proses kajian awal pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan penginputan sistem, penilaiaan skala prioritas, serta disposisi berjenjang yang membutuhkan waktu penelaahan yang matang.

Pengabaian jeda waktu yang wajar ini menunjukkan adanya indikasi Kriminalisasi yang Terburu-buru (premature prosecution) dan tidak profesional.

Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) : Tindakan menerbitkan administrasi yang terburu-buru (kesamaan tanggal LP dan Sprin-Lidik) serta salah menentukan status orang yang diundang merupakan pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurur Arkan Cikwan proses administrasi penyelidikan perkara atas LP dari Nurlaela dan Andi Setiawan itu mengalami Cacat Prosedur yang Nyata (Maladministrasi), sehingga mencederai hak hukum dari Abdul Rahman selaku warga negara untuk mendapatkan proses hukum yang adil, jujur, dan tidak memihak (fair trial).

Sudah seharusnya aparan kepolisian tidak terjebak dalam permainan Pilkades yang patut diduga sengaja dimainkan oleh actor penghalal cara untuk kepentingan perhelatan Pilkades di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Semoga Kapolres Metropolitan Bekasi cq. Pengawas Penyidik (Wassidik) Menghentikan sementara proses permintaan klarifikasi ini dan Melakukan Pemeriksaan Internal/Audit Investigasi terhadap keabsahan serta prosedur penerbitan LP, Sprin-Lidik, dan Surat Undangan Klarifikasi yang diterbitkan pada tanggal yang sama demi menjaga marwah institusi POLRI yang PRESISI dan menjamin agar perhelatan Pilkades yang akan di gelar pada 20 September 2026 berjalan secara demokratis dan fair play.

“Kepolisian tidak boleh menjadi alat pemukul politik untuk membuagkam lawan
Persaingan di pilkades ketika administrasi penyiksaan dapat dipaksakan di Tabrak hanya dalam waktu sehari. Integritas Polri sebagai institusi perisisi dipertahankan.

“Kami mendesak Kapolres Metro Bekasi dan wassidik segera menghentikan proses panggil membangil yang di paksakan ini serta mengelar audit investigasi interen demi menjaga iklim pilkades lambangsari yang adil jujur dan adil “. Tegas Ali Sopyan

( Tim/Red)

Menyambung Harapan Warga Desa Baru, M. Yunus Siap Bertarung di Pilkades Sarolangun 2026

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Menyambung Harapan Warga Desa Baru, M. Yunus Siap Bertarung di Pilkades Sarolangun 2026”

SAROLANGUN – MEDIACAKRABUANA.ID

Suasana pesta demokrasi di tingkat desa semakin memanas. Salah satu calon Kepala Desa (Cakades) Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, M. Yunus, tampil percaya diri dan optimis meraih kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2026.

Menatap masa bakti 2026–2034, M. Yunus telah menyusun arah pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ia membawa semangat baru: “Menjemput yang tertinggal, Menyusun yang terserak, Menyambung yang terputus”. Visi ini menjadi landasan agar tidak ada warga yang tertinggal, perbedaan dapat dipersatukan, serta putusnya akses dan harapan dapat dipulihkan demi kemajuan Desa Baru.

Di tengah persaingan yang sehat dan dinamis, M. Yunus menyatakan siap berjuang demi kepercayaan masyarakat. Keyakinan ini dibangun atas dasar niat tulus untuk mengabdi, serta bertekad mewujudkan Desa Baru yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Sementara itu, pantauan awak media di lapangan menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, menyatakan dukungannya kepada M. Yunus. Warga berharap ia terpilih nanti, sebagai langkah awal gerakan perubahan menuju Desa Baru yang lebih baik.

Darmawan

“Tingkatkan Infrastruktur Desa, Pemdes Ciwangi Bangun Drainase U-Ditch Sistem Swakelola”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Tingkatkan Infrastruktur Desa, Pemdes Ciwangi Bangun Drainase U-Ditch Sistem Swakelola”

Purwakarta.Jabar || Mediacakrabuana.id

Pemerintah Desa (Pemdes) Ciwangi terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengantisipasi banjir di lingkungan pemukiman warga.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melaksanakan pembangunan saluran drainase menggunakan sistem beton pracetak (U-Ditch) yang dikerjakan secara swakelola bersama masyarakat setempat.warga

Pembangunan drainase ini bertujuan untuk memperlancar arus pembuangan air, terutama saat memasuki musim penghujan, guna mencegah terjadinya genangan air yang dapat merusak fasilitas jalan desa dan mengganggu aktivitas warga.

Abdul Hakim Kepala Desa Ciwangi saat berbincang di aula kantor desa Rabu 16/9/26 menyampaikan bahwa pemilihan material U-Ditch dinilai lebih efektif dan tahan lama dibandingkan dengan drainase konvensional. Selain pemasangannya yang relatif lebih cepat, saluran air ini juga lebih mudah dalam perawatan jangka panjang.

“Kami memilih menggunakan U-Ditch agar aliran air lebih lancar dan konstruksinya lebih kokoh. Melalui sistem swakelola, kami juga ingin memberdayakan warga sekitar agar ikut andil dalam pembangunan desa,” ujarnya.

Sistem swakelola yang diterapkan dalam proyek ini berhasil menyerap tenaga kerja lokal dari lingkungan RT dan RW setempat. Hal ini mendapat respons positif dari masyarakat, karena tidak hanya memperbaiki fasilitas umum tetapi juga membantu perekonomian warga yang terlibat langsung sebagai pekerja.

Proses pengerjaan dipantau langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ciwangi guna memastikan kualitas bangunan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemdes Ciwangi berharap, setelah pembangunan ini selesai, warga dapat bersama-sama menjaga dan merawat kebersihan saluran drainase dengan tidak membuang sampah sembarangan. Supaya pembagunan berpungsi lama”.

(Red / Tslm)

“PT.Warga Utama Prima Mandiri, Krafikasi Proyek Penataan Kios PKL Bungursari Purwakarta”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“PT.Warga Utama Prima Mandiri, Krafikasi Proyek Penataan Kios PKL Bungursari Purwakarta”

Purwakarta.Jabar || Mediacakrabuana.id

Rabu 15 September 2026 Perwakilan PT Warga Utama Prima Mandiri memberikan klarifikasi resmi terkait insiden ambruknya plafon pada proyek penataan kios Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.Jawa Barat

Perwakilan kontraktor menegaskan komitmennya untuk segera melakukan perbaikan dan bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.

Menurut perwakilan perusahaan, insiden ambruknya plafon tersebut disebabkan oleh faktor teknis yang tidak terduga di lapangan saat proses penyelesaian pekerjaan Pihak kontraktor menyatakan bahwa kejadian ini terjadi sebelum proyek diserah terimakan secara resmi kepada pemerintah daerah, Purwakarta sehingga seluruh beban perbaikan masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT Warga Utama Prima Mandiri.

“Kami memohon maaf atas ketidak nyamanan yang ditimbulkan oleh insiden ini.

Saat ini, tim teknis kami sudah diturunkan ke lokasi, 9 September 2026 sudah membersihkan material plafon yang runtuh dan Sudah melakukan pemasangan ulang dengan material yang lebih kokoh,” dan sudah selesai di laksanakan ujar perwakilan PT Warga Utama Prima Mandiri dalam keterangan resmi

Pihak pelaksana proyek juga memastikan akan memperketat pengawasan kualitas (quality control) pada sisa pekerjaan pembangunan kios PKL Bungursari ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Langkah ini diambil guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pedagang yang nantinya akan menempati kios-kios tersebut.tegas nya

Sedangkan,Proyek penataan kios PKL di Bungursari ini merupakan bagian dari program jajaran pemerintah daerah untuk menata kawasan agar lebih rapi, aman, dan bernilai ekonomis bagi para pelaku usaha kecil.
Nantinya.

Tujuan Penataan PKL:

Menata pedagang kaki lima (PKL) yang berada di pinggir jalan raya Bungursari agar tertib, tidak mengganggu keindahan kota, serta memperlancar arus lalu lintas.

Alhamdulillah,Penataan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan penertiban kawasan Bungursari dan Cikopo (termasuk dekat Gerbang Tol Cikopo) setelah atau sebelumnya pemkab juga menyiapkan area relokasi bagi pedagang agar menempati tempat yang lebih representatif

( Redaksi)

“Warga Muratara Keluhkan Mobil Tangki BBM Industri Lewati Jalan Kelas III”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Warga Muratara Keluhkan Mobil Tangki BBM Industri Lewati Jalan Kelas III”

MUSI RAWAS UTARA, MEDIACAKRABUANA.ID

15 September 2026 – Sejumlah warga di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengeluhkan aktivitas mobil tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) industri non-subsidi yang diduga melintasi jalan kelas III.

Berdasarkan informasi dari warga, kendaraan tangki dengan kapasitas 16-24 ton tersebut digunakan untuk memasok kebutuhan BBM industri ke sejumlah perusahaan di kawasan itu, di antaranya PT Gorby, PT Triyani, dan beberapa perusahaan lainnya.

Warga menyoroti karena kendaraan bertonase besar itu diduga melintas melalui ruas jalan dari Simpang Kabu, Kecamatan Nibung, menuju area perusahaan. Mereka khawatir kondisi jalan desa di Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara akan semakin cepat rusak jika terus dilalui kendaraan bermuatan berat.

“Kami berharap pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan aparat terkait dapat melakukan pengecekan terhadap kelas jalan yang dilalui serta tonase kendaraan yang melintas. Jangan sampai jalan yang dibangun untuk masyarakat cepat rusak akibat kendaraan berat,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, di tengah masyarakat beredar informasi bahwa aktivitas pengangkutan BBM industri tersebut diduga dijalankan oleh pihak subkontraktor bernama Wahyu. Namun hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Warga juga meminta instansi berwenang melakukan pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tonase dan kelas jalan yang berlaku.

Hingga rilis ini diterbitkan, pihak PT Gorby, PT Triyani, maupun pihak yang disebut sebagai subkontraktor belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait informasi yang beredar di masyarakat.(**)

Sunandi

“Proyek PLTS Darangdan Dari tahun 2025 Belum Difungsikan Diminta APH Segera Periksa oknum Pejabat”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Proyek PLTS Darangdan Dari tahun 2025 Belum Difungsikan Diminta APH Segera Periksa oknum Pejabat”

Purwakarta.Jabar || Mediacakrabuana.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta memberikan keterangan Jum,at 11 September 2026

Sekdis mengatakan terkait isu yang beredar mengenai fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Puskesmas Darangdan.

Pihak dinas Kesehatan menegaskan bahwa infrastruktur tersebut bukanlah proyek mangkrak, melainkan fasilitas yang belum difungsikan sepenuhnya yang di canangkan sejak tahun 2024.

Lanjutnya,Yandi Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdiskes) menjelaskan bahwa dulu ada proyek puskesmas jadi status operasional panel surya tersebut masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif.

Penegasan ini dikeluarkan guna meluruskan persepsi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebut proyek energi terbarukan ini terbengkalai. Atau Màngrak ucap sekdis

Menurut keterangan dari pihak manajemen, belum difungsikannya PLTS secara maksimal disebabkan oleh proses sinkronisasi kelistrikan dan koordinasi pemeliharaan yang masih terus berjalan agar saat digunakan nanti tidak mengganggu pelayanan medis utama.

Pihak Puskesmas Darangdan bersama Dinas Kesehatan saat ini terus melakukan langkah koordinasi berkala dengan pihak penyedia pemeliharaan (maintenance) dan PLN.

Langkah antisipasi ini diambil untuk memastikan kestabilan tegangan listrik (voltage) sebelum sistem berbasis surya tersebut resmi menyuplai kebutuhan operasional puskesmas secara penuh untuk kebutuhan puskesmas tersebut

Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat memahami bahwa seluruh fasilitas penunjang medis di Puskesmas Darangdan tetap dalam pengawasan dan akan segera difungsikan begitu seluruh tahapan uji coba teknis selesai dilakukan
Oleh penyedia jasa ujar sekdis

Terkait pemberitaan sebelumnya proyek PLTS mangkrak tidak terima proyek tersebut Mangkrak,ucap sekdis.

Yandi menjelaskan kembali, PLTS di puskesmas Darangdan belum di fungsikan PLTSnya saat itu sedang ada pembangunan makanya dilepas sementara waktu,setelah pembangunan selesai di pasang kembali ucap sekdis.

Lanjutnya, terkait dasar baterai dan kabel belum terpasang itu tidak benar adanya.

Sedangkan, PLTS ini adalah program pusat ,dan juga tanyakan kembali apakah betul biaya beban listrik menambah besar atau lebih irit tutur Sekdis.

Kalau emang betul itu menambah beban biaya kenapa tidak melapor terhadap kami,malah ke para rekan media diungkapkan sekdis

Saat kami menanyakan terhadap pihak kepala Puskesmas,ia menjawab tidak ada mengatakan baterai tidak ada dan kabel belum terpasang hanya menjelaskan puskesmas Kiarapedas saja yang di sampaikan terhadap kami bukan terkait puskesmas Darangdan tegas Sekdis

Silahkan konfirmasi lagi terhadap Ujang kepala puskesmas Darangdan silahkan konfirmasi ulang kembali ujar Yandi

Dikarenakan kami memiliki dokumen dan bukti saat kami mengkroscek kebenaran tersebut.

Namun, dikatakan baterai tidak ada saya memiliki bukti foto dan kabel sudah terpasang bukti di foto ada tegas Yandi.

Lokasi berbeda,Saat awak media konfirmasi melalui telepon terhadap Ujang Kepala Puskesmas Darangdan menjelaskan bahwa baterai dan kabel belum terpasang itu benar awalnya informasi yang kami ketahui ungkap Ujang.jum,at 11 September 2026

Alhamdulillah hari kamis dari pihak dinas kesehatan datang bersama PLN dan juga langsung di cek saat itu sudah bisa di fungsikan PLTS ada beberapa yang dikerjakan tersebut.

Lanjutnya,Ujang mengatakan kembali saat kedatangan pihak dinas kesehatan beserta pihak PLN di cek ternyata baterai ada dan sudah terpasang,hari itu langsung bisa di fungsikan tegas Ujang.

Terkait beban anggaran biaya listrik untuk saat ini belum tau karena baru di fungsikan ucap Ujang.

Intinya,awal saya pindah ke puskesmas Darangdan hanya mendapatkan informasi baterai tersebut bermasalah dan dibawa oleh maintenance,saat itu dan belum tau lagi ada informasi kalau baterai tersebut sudah ada di lokasi diungkapkan ujang

Saat team Dinas Kesehatan datang bersama PLN (maintenance) ke puskesmas Darangdan ternyata baterai tersebut ada Lukas ujang

Saat ini hanya di fungsikan malam saja , Alhamdulillah sudah bisa saya rasakan untuk sementara belum tau berapa bayar kedepannya tutup ujang

Sorotan Tajam Publik yang berbeda informasi :

Perihal tersebut, dengan kejanggalan informasi yang berawal tidak ada penyampaian Kepala Puskesmas terhadap awak Media dan penjelasan Kepala Puskesmas Terhadap Dinas sangat jauh dari informasi sebelumnya.

Hal tersebut, menjadi teka teki ada apa dibalik ini semua menjadi saling lempar informasi yang akhirnya menjadi bola liar.

Sampai berita ini diterbitkan kadis Dinkes dan pihak penyedia jasa/ pemborong serta APH Aparat Penegak Hukum belum di Komfirmasi

Bersambung Edisi berikut….!!!

( Tim/ Tslm )

“Proyek Penataan Kios PKL, Bungursari Purwakarta Plapon Ambruk Kasi DPUTR Lempar Tanggung Jawab Ke Kepala Bidang”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Proyek Penataan Kios PKL, Bungursari Purwakarta Plapon Ambruk Kasi DPUTR Lempar Tanggung Jawab Ke Kepala Bidang”

Purwakarta Jabar; Mediacakrabuana.id

Menindak lanjuti pemberita sebelum dengan Judul Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Penataan Kios PKL Bungursari Purwakarta,APH didesak Segera Turun Tangan.

Bangunan yang baru selesai hitungan bulan sudah terlihat Plafon atap rusak, 7 September 2026

Sementara,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten
Purwakarta jawa barat
Baru selesai melaksanakan program penataan kawasan, termasuk di antaranya proyek penataan kios PKL Bungursari Nilai kontrak Rp.1.074.295.145 ( Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Dus Ratus sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh lima Rupiah)

Namun, kejelasan mengenai detail dan perkembangan proyek tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari jajaran pengambil kebijakan.

Seperti Kasie, Kabid dan Kadis DPUTR Purwakarta

Saat dikonfirmasi mengenai progres dan teknis proyek penataan kios PKL tersebut, Kepala Seksi (Kasie) DPUTR, Iwan Sukma, enggan memberikan komentar panjang lebar.

Namun,Dirinya memilih untuk menyerahkan penjelasan sepenuhnya kepada Kepala Bidang (Kabid) yang membawahi program tersebut.

Penuh Tanda Tanya Ada apa dibalik tersebut? seperti ada yang di sembunyikan

“Iwan Sukma. Menjawab Whatsapp Maaf pk Sudah koordinasi dengan bu Kabid Tata bangunan belum?.. terkait proyek yg di Bungursari biar bu yang jelaskan🙏
” ujar Iwan Sukma

Della Kabid Tabang DPUTR Saat di kirim link berita dan di konfirmasi mengatakan masih Diklat🙏 Nanti sy beri Tanggapan”.Tegas Kabid Senin 14/9/26

Sedangkan,Penataan kios PKL ini merupakan salah satu agenda penting DPUTR dalam menata tata ruang wilayah agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat dan pengunjung.

Demikian, hingga berita ini diturunkan, rincian mengenai anggaran, lokasi spesifik, jumlah fasilitas yang dibangun, hingga target proyek masih menunggu keterangan resmi dari Kepala Dinas DPUTR.

Pihak media kini tengah berupaya menemui Kepala Dinas DPUTR guna mendapatkan informasi menyeluruh terkait arah kebijakan dan realisasi proyek penataan kios PKL Bugursari tersebut agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang.

Bersambung Edisi berikut nya….!!!

( Red/ Tslm )

123...353Halaman 1 dari 353

BERITA TERBARU

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©