“BOBOL JILID II! Proyek Rp 1,2 Miliar SDN Kuto Tanjung Ulu Rawas Jadi Sorotan, Oknum Kepsek Diduga Suap Media Biar Kasus RAB Baja Jadi Kayu Tak Tayang!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Skandal dugaan penyelewengan anggaran revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kuto Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) senilai Rp 1,2 Miliar Tahun Anggaran 2025 terus berbuntut panjang dan semakin menyita perhatian publik.

Setelah sebelumnya tim Cakrabuana.id membongkar dugaan kuat praktik curang Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang semula tertulis Rangka Baja Ringan Galvanis Tipe C75 – 0,75mm justru diduga diganti dengan kayu murahan kelas 3 di lapangan, kini muncul dugaan baru yang lebih mencengangkan. Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Kuto Tanjung diduga kuat mencoba menyuap sejumlah awak media agar kasus tersebut tidak diberitakan.

Informasi mengejutkan ini dihimpun tim Cakrabuana.id dari beberapa rekan jurnalis yang bertugas di wilayah Muratara pada Sabtu (17/10/2026).

Menurut keterangan sumber jurnalis yang namanya minta dirahasiakan demi keamanan, oknum Kepsek SDN Kuto Tanjung tersebut diduga menghubungi beberapa media online dan oknum wartawan secara personal melalui pesan WhatsApp dan telepon, menawarkan sejumlah uang dengan istilah “uang transport”, “uang rokok”, atau “uang tutup mulut” agar pemberitaan terkait bobroknya proyek revitalisasi Rp 1,2 Miliar tersebut tidak diterbitkan.

“Betul bos, kami dihubungi. Katanya minta tolong jangan dinaikkan dulu beritanya, nanti ada uang rokoknya. Bahkan ada yang bilang sudah disiapkan amplop Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per media. Tapi kami tolak, kami wartawan idealis, tidak bisa disuap,” ungkap salah satu wartawan media online di Muratara yang mengaku dihubungi oknum tersebut.

Sumber lain menyebutkan, oknum Kepsek tersebut diduga panik setelah pemberitaan jilid I tentang RAB Baja Jadi Kayu Murahan viral di media sosial dan mendapat perhatian dari Inspektorat serta Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

Paniknya oknum tersebut diduga karena takut keterlibatannya dalam proyek tersebut ikut terbongkar. Padahal, secara aturan, Kepsek hanya sebagai penerima manfaat, namun dalam praktiknya di lapangan, tidak jarang Kepsek ikut cawe-cawe menentukan rekanan atau ikut menandatangani berita acara serah terima pekerjaan yang diduga tidak sesuai RAB.

Tindakan oknum Kepsek SDN Kuto Tanjung yang diduga mencoba menyuap media tersebut sangat disayangkan dan patut diduga melanggar hukum.

Jika terbukti, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan ancaman pidana 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta.

Selain itu, jika uang suap tersebut berasal dari sisa mark-up proyek Rp 1,2 Miliar tersebut, maka yang bersangkutan terancam dijerat dengan Pasal Suap dan Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

“Ini sudah keterlaluan bos. Sudah bangunannya diduga dikorupsi, sekarang mau bungkam media pakai uang. Ini namanya kejahatan berlapis. Kami minta Bupati Muratara dan Kadisdik Muratara segera copot oknum Kepsek seperti ini, karena sudah merusak citra pendidikan,” tegas Ketua LSM Pemerhati Pendidikan Muratara.

Atas munculnya dugaan suap media tersebut, wali murid dan Komite Sekolah SDN Kuto Tanjung Ulu Rawas semakin geram. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tidak hanya memeriksa fisik bangunan yang RAB baja jadi kayu, tetapi juga memeriksa dugaan aliran dana suap kepada media.

“Kami minta Kejari periksa, dari mana uang oknum Kepsek mau menyuap wartawan? Kalau dari gaji pribadinya tidak mungkin. Patut diduga dari jatah fee proyek Rp 1,2 Miliar itu. Usut tuntas bos, jangan sampai siswa kami belajar di bawah atap kayu yang mau ambruk, sementara oknumnya enak-enakan bagi-bagi uang tutup mulut,” ujar Ketua Komite SDN Kuto Tanjung dengan nada kesal.

Hingga berita ini ditayangkan pada Sabtu (17/10/2026) Pukul 20:30 WIB, Oknum Kepala Sekolah SDN Kuto Tanjung Ulu Rawas belum berhasil dikonfirmasi. Pesan WhatsApp yang dikirimkan tim Cakrabuana.id hanya centang dua, namun tidak dibalas, dan panggilan telepon tidak diangkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara saat dikonfirmasi terkait dugaan oknum Kepsek suap media tersebut mengaku belum menerima laporan resmi dan akan segera memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi.

“Kami akan panggil Kepseknya, jika terbukti mencoba menyuap media, akan kami beri sanksi tegas sesuai aturan kepegawaian,” singkat Kadisdik Muratara melalui pesan singkat.

Redaksi Cakrabuana.id menegaskan tetap berkomitmen pada jurnalisme investigasi yang independen dan tidak dapat diintervensi dengan uang dalam bentuk apapun. http://Cakrabuana.id juga membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya kepada Oknum Kepsek SDN Kuto Tanjung Ulu Rawas sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999.

Gunadi | Biro Cakrabuana.id

“DUGAAN GEROMBOLAN KORUPTOR DI PEMPROF SUMSEL TUMBUH SUBUR BELUM DI SENTUH KPK.RI”

.Sumsel || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan pimpinan Umum Media Rajawali News Grup Mengatakan Lingkaran korupsi berjemaah tumbuh subur di Pemprov Sumsel.
DUGAAN GEROMBOLAN KORUPTOR DI PEMPROF SUMSEL TUBUH SUBUR BELUM DI SENTUH KPK.RI”

Ironisnya kenapa belum disentuh KPK. Sehingga menjadi pertanyaan rakyat Sumsel pasalnya
Pembayaran Biaya Langsung Personel atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Tidak
Sesuai Kontrak
Pemprov Sumsel pada LRA TA 2024 menganggarkan Belanja Barang dan
Jasa sebesar Rp2.316.980.631.756,00 dengan realisasi sebesar
Rp2.205.615.578.219,94 atau 95,19% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya
digunakan untuk Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan Belanja Konsultansi Non
Konstruksi masing-masing sebesar Rp38.817.509.712,00 dan Rp6.652.390.609,00.
Selain itu, Pemprov Sumsel TA 2024 juga menganggarkan Belanja Modal sebesar
Rp1.472.333.805.414,00 dengan realisasi sebesar Rp1.303.072.011.451,71 atau
88,50% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja
Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp260.181.034.813,71 dan Belanja Modal
Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp699.678.969.706,00.
Hasil pemeriksaan atas belanja jasa konsultansi pada tujuh SKPD bahwa
terdapat permasalahan dengan rincian diuraikan sebagai berikut.
a. Waktu penugasan personel tumpang tindih dan tidak sesuai volume yang dipersyaratkan.
Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, buktipertanggungjawaban

Rekapitulasi personel, dan permintaan keterangan, diketahui terdapat kelebihan
pembayaran biaya langsung personel pada 28 paket pekerjaan sebesar
Rp672.519.500,00 di tujuh SKPD. Kelebihan pembayaran tersebut disebabkan
karena adanya personel yang waktu penugasannya tumpang tindih (overlap)
dengan pekerjaan lain, dengan rincian pada Lampiran 5 dan Tabel 1.19 sebagai
berikut.Atas kelebihan nilai ini telah dilakukan klarifikasi dan disetujui oleh penyedia,
PPTK, dan KPA, serta penyedia bersedia mengembalikan kelebihan tersebut ke
Kas Daerah.

Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pengembalian
ke RKUD Pemprov Sumsel sebesar Rp135.386.575,00 pada tanggal 17 Mei
2025. Sehingga, masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar
Rp537.132.925,00 (Rp672.519.500,00 – Rp135.386.575,00).

b. Personel tidak bekerja sesuai kontrak.
Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, bukti pertanggungjawaban,
permintaan keterangan, dan klarifikasi kepada penyedia diketahui terdapat
kelebihan pembayaran biaya langsung personel pada 18 paket pekerjaan sebesar
Rp290.676.350,00 di empat SKPD. Lebih bayar tersebut disebabkan adanya
personel yang tercantum dalam kontrak namun tidak bekerja karena hanya
dipinjam namanya untuk administrasi pengadaan dan kontrak, dengan rincian
pada Lampiran 6 dan Tabel 1.20 sebagai berikut.
Atas kelebihan nilai ini telah dilakukan klarifikasi dan disetujui oleh penyedia,
PPTK, dan KPA, serta penyedia bersedia mengembalikan kelebihan tersebut ke
Kas Daerah.Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pengembalian
ke RKUD Pemprov Sumsel sebesar Rp102.281.750,00 pada tanggal 17 Mei
2025. Sehingga, masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar
Rp188.394.600,00 (Rp290.676.350,00 – Rp102.281.750,00).

c. Kualifikasi personel tidak sesuai dengan persyaratan KAK.
Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, bukti pertanggungjawaban,
KAK, rekapitulasi personel, dan permintaan keterangan, diketahui terdapat
kelebihan pembayaran biaya langsung personel pada dua paket pekerjaan sebesar
Rp147.059.918,00 di dua SKPD. Lebih bayar tersebut disebabkan adanya
personel yang kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerjanya tidak sesuai
dengan persyaratan KAK, dengan rincian pada Tabel 1.21 sebagai berikut.
Atas kelebihan nilai ini telah dilakukan klarifikasi dan disetujui oleh penyedia,
PPTK, dan KPA. Serta penyedia bersedia mengembalikan kelebihan tersebut ke
Kas Daerah.

d. Pembayaran ganda atas belanja jasa konsultansi pada Dinas Perkim.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pengeluaran kas daerah, rekening koran, dan
register SP2D Tahun 2024 diketahui bahwa terdapat pembayaran ganda atas
belanja jasa konsultansi pada Dinas Perkim sebesar Rp177.277.210,00 dengan
rincian pada Tabel 1.22 sebagai berikut.Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengakui telah
melakukan pembayaran ganda atas belanja tersebut di atas. BUD melakukan
verifikasi berdasarkan Pergub Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan verifikasi hanya dilakukan
berdasarkan kelengkapan dokumen dan surat pernyataan tanggungjawab
verifikasi dari SKPD. Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD
menjelaskan bahwa BPKAD memiliki daftar utang seluruh SKPD, tetapi tidak
melakukan monitoring utang tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing SKPD
telah melakukan rekonsiliasi belanja setiap bulan dengan bidang akuntansi.
Sehingga BPKAD berpendapat bahwa seharusnya SKPD mengetahui jika belanja
tersebut sudah dibayar atau belum.
Selanjutnya, Kepala Subbagian Keuangan selaku PPK-SKPD, Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP), dan Kepala Bidang Perumahan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perkim menyatakan bahwa.

1) PPK-SKPD mengakui tidak melakukan monitoring atas setiap tagihan yang
diterima untuk memastikan apakah tagihan tersebut telah dibayar atau
belum. Hal ini karena jumlah tagihan yang cukup banyak. Khusus tagihan
utang jasa konsultansi Tahun 2023, PPK-SKPD hanya memverifikasi
tagihan berdasarkan kelengkapan berkas tagihan yang diterima.

2) BPP menyatakan dalam memproses penagihan pembayaran dari CV SaC
dan CV UPM yang pertama, BPP membuat SPP dan SPM untuk pencairan
SP2D LS. Selanjutnya, BPP tidak melakukan pemantauan pada Aplikasi
SIPD dan mengasumsikan SP2D LS tersebut gagal bayar.

3) Pada saat BPP menerima tagihan pembayaran dari CV SaC dan CV UPM
untuk yang kedua kalinya, BPP membuat duplikasi dokumen kontrak dan
melakukan penandatanganan ulang semua bukti pertanggungjawaban.
Selanjutnya, BPP kembali menerbitkan SPP dan SPM.

4) KPA mengakui melakukan verifikasi SPP, SPM dan bukti
pertanggungjawaban hanya berdasarkan kelengkapan berkas tagihan yang
diterima. KPA tidak memiliki monitoring pengajuan dan kelengkapan
berkas, sehingga KPA tidak mengetahui bahwa dokumen yang diverifikasi
merupakan dokumen yang telah diduplikasi oleh BPP. KPA juga
menyatakan bahwa pembayaran ganda tersebut disebabkan oleh pergantian
kepala bidang pada pertengahan Tahun 2024.
Berdasarkan klarifikasi dengan CV SaC dan CV UPM diketahui bahwa CV SaC
dan CV UPM tidak mengetahui mengenai pembayaran ganda tersebut sampai
dengan pemeriksaan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan CV SaC dan CV UPM
tidak diinformasikan oleh Dinas Perkim bahwa tagihan pertama pada bulan Mei
Tahun 2024 tersebut telah dibayarkan. Selain itu, CV SaC dan CV UPM
mengakui tidak melakukan pemantauan secara berkala atas dana yang masuk ke
rekening CV tersebut.
Atas pembayaran ganda belanja tersebut, telah ditindaklanjuti dengan
pengembalian ke RKUD Pemprov Sumsel sebesar Rp177.277.210,00 pada
tanggal 4 dan 7 Maret 2025.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (1)
yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak
untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan
memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

b. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus
didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh
pihak yang menagih;

2) Pasal 148 ayat (1) yang menyatakan bahwa berdasarkan SPP LS yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a dan b, PPK
SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas kebenaran material surat
bukti mengenai hak pihak penagih dan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
dan

3) Pasal 150 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran
setelah meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA/KPA beserta bukti transaksinya.

c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa
yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

a) pelaksanaan kontrak;
b) kualitas barang/jasa;
c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d) ketepatan waktu penyerahan; dan
e) ketepatan tempat penyerahan.

3) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan
terhadap barang/jasa yang diserahkan;

4) Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia:

a) Huruf a: tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan,
atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaanHuruf d: melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil
pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan
c) Huruf e: menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai
dengan kontrak berdasarkan hasil audit.
Penyedia dikenai sanksi administratif.

5) Pasal 78 ayat (4) huruf (d) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi
administratif berupa: sanksi ganti kerugian.

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran IV Bab III poin 29.6 Model
Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha:

1) Huruf a yang menyatakan bahwa apabila menawarkan Tenaga Ahli yang
sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan maka hanya dapat
ditetapkan sebagai pemenang (untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,
Pagu Anggaran, dan biaya terendah) atau pemenang/peringkat teknis terbaik
(untuk metode evaluasi kualitas), apabila setelah dilakukan klarifikasi
Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan
pada paket tersebut saat memulai pelaksanaan pekerjaan pada paket yang
sedang diseleksi; dan

2) Huruf c angka 4) yang menyatakan bahwa ketentuan pada huruf a dan huruf

b hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang (untuk metode evaluasi kualitas
dan biaya, Pagu Anggaran, dan biaya terendah) atau pemenang/peringkat
teknis terbaik (untuk metode evaluasi kualitas) pada 1 (satu) paket jasa
konsultansi, dikecualikan pada pekerjaan jasa konsultansi yang
menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan ketentuan
personel yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (overlap).

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun
2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia,
pada Pasal 32 ayat (6) huruf a yang menyatakan bahwa cara pembayaran hasil
pekerjaan untuk Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan dengan ketentuan pembayaran biaya personel dilakukan dengan
remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume
penugasan aktual dan ketentuan dalam Kontrak.
Permasalahan di atas mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp571.264.993,00
(Rp451.770.493,00 + Rp119.494.500,00);

b. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi sebesar
Rp301.322.450,00 (Rp85.362.432,00 + Rp68.900.100,00 + Rp147.059.918,00);
dan

c. Potensi berulangnya kejadian pembayaran ganda atas pekerjaan yang sama.Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Perkim tidak meneliti dokumen tagihan
pembayaran dari penyedia;

b. PPK-SKPD Dinas Perkim tidak melakukan verifikasi atas kebenaran material
surat bukti mengenai hak pihak penagih;

c. Kelompok Kerja Pengadaan pada Biro PBJ serta Pejabat Pengadaan pada
Sekretariat DPRD, Dinas Perkim, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Dinas PSDA, Dinas PUBMTR, serta Dinas Pemuda dan Olahraga tidak cermat
dalam melakukan evaluasi penawaran teknis–personel pada saat proses
pengadaan;

d. PPTK pada Sekretariat DPRD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Dinas PSDA, Dinas PUBMTR, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Umum dan
Perlengkapan Setda, serta Kepala Bidang dan PPTK pada Dinas Perkim, masing-
masing pekerjaan terkait tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya; dan

e. Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas PUBMTR, serta Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga selaku PA dan Kepala Biro Umum dan
Perlengkapan selaku KPA belum optimal dalam melakukan pengawasan atas
pelaksanaan jasa konsultansi di lingkungan kerjanya.
Atas permasalahan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan menyatakan dapat
memahami temuan pemeriksaan tersebut.
BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar:

a. Memerintahkan Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas PUBMTR, serta Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga selaku PA dan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
selaku KPA untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan
jasa konsultansi di lingkungan kerjanya;

b. Memerintahkan Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas PUBMTR, serta Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga selaku PA dan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
selaku KPA untuk menginstruksikan masing-masing PPTK supaya lebih cermat
dalam melaksanakan tugasnya;

c. Memerintahkan Kepala Biro PBJ untuk menginstruksikan Kelompok Kerja
Pengadaan pada Biro PBJ, dan Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas PUBMTR, serta Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga menginstruksikan kepada masing-masing Pejabat
Pengadaan untuk lebih cermat dalam melakukan evaluasi penawaran teknis –
personel pada saat proses pengadaan;Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

1) Untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan jasa
konsultansi di lingkungan kerjanya;

2) Menginstruksikan Kepala Bidang dan PPTK untuk lebih cermat dalam
melaksanakan tugasnya;

3) Menginstruksikan Pejabat Pengadaan untuk lebih cermat dalam melakukan
evaluasi penawaran teknis – personel pada saat proses pengadaan;

4) Menginstruksikan PPK-SKPD untuk lebih cermat dalam melakukan
verifikasi atas kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;

5) Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk meneliti
dokumen tagihan pembayaran dari penyedia.

e. Memerintahkan Kepala Dinas PUBMTR dan Kepala Dinas Perkim untuk
memproses kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi sebesar
Rp571.264.993,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
menyetorkan ke Kas Daerah, dengan rincian:

1) Dinas PUBMTR sebesar Rp231.175.693,00;

2) Dinas Perkim sebesar Rp340.089.300,00.
f. Memerintahkan Kepala Dinas PUBMTR dan Kepala Dinas Perkim untuk
memproses potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi sebesar
Rp301.322.450,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan
pemotongan pada pembayaran termin terakhir dan menyetorkan ke Kas Daerah,
dengan rincian:

1) Dinas PUBMTR sebesar Rp274.156.950,00;
2) Dinas Perkim sebesar Rp27.165.500,00.

.
.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Provinsi Sumsel untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi)

“Geger! Dana Desa Sumber Makmur Nibung Muratara Rp 294 Juta Diduga Raib: Anggaran Peternakan Rp 159 Juta (2024) & Rp 135 Juta (2025) Diduga Jadi Bancakan!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (DD) kembali mencoreng tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung, terkait pengelolaan anggaran jumbo untuk program Peningkatan Produksi Peternakan selama dua tahun berturut-turut yang diduga tidak jelas peruntukannya.

Berdasarkan data dokumen APBDes yang berhasil dihimpun Tim Cakrabuana.id, terdapat alokasi anggaran yang fantastis dan berulang untuk kegiatan yang sama persis, yakni Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2024: Rp 159.476.000
2. Tahun Anggaran 2025: Rp 135.000.000

Jika ditotal, selama dua tahun anggaran tersebut Desa Sumber Makmur telah menghabiskan dana sebesar *Rp 294.476.000* atau hampir *Rp 300 Juta* hanya untuk program peternakan. Namun, realisasi fisik di lapangan diduga tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan, bahkan diduga tidak terlihat wujudnya.

Hasil penelusuran lapangan dan laporan warga setempat, program peningkatan produksi peternakan yang seharusnya meliputi pengadaan alat produksi, pengolahan peternakan, pembangunan kandang, dan lain-lain tersebut diduga tidak terlihat wujud fisiknya secara jelas di Desa Sumber Makmur.

Warga Sumber Makmur mempertanyakan, ke mana perginya dana ratusan juta tersebut. Pasalnya, hingga saat ini warga mengaku tidak melihat adanya kandang komunal baru, alat produksi pengolahan pakan ternak, maupun populasi ternak bantuan yang signifikan yang dapat meningkatkan produksi peternakan di desa mereka.

“Anggaran 2024 Rp 159 juta lebih untuk kandang dan alat ternak, 2025 Rp 135 juta lagi untuk kegiatan yang sama. Total hampir 300 juta bos. Tapi kami masyarakat tidak lihat kandangnya di mana, alatnya apa, ternaknya mana. Kalau memang ada, harusnya desa kami sudah jadi sentra peternakan. Ini yang kami duga ada penyelewengan,” ujar salah seorang warga Desa Sumber Makmur yang enggan disebutkan namanya karena takut adanya intimidasi.

Warga juga menilai, jika dana hampir Rp 300 juta itu benar-benar dibelikan sapi atau kambing, seharusnya sudah ada ratusan ekor ternak yang bergulir di masyarakat. Namun faktanya, warga mengaku tidak pernah menerima bantuan ternak tersebut.

Indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Sumber Makmur ini patut diduga dilakukan dengan modus kegiatan berulang (duplikasi kegiatan) dengan nomenklatur atau judul yang sama persis di dua tahun anggaran yang berbeda namun dengan nilai yang fantastis.

Modus duplikasi kegiatan ini diduga kuat menjadi celah untuk melakukan penyelewengan anggaran. Selain itu, muncul dugaan praktik mark-up (penggelembungan harga) pada pengadaan alat produksi dan pengolahan peternakan. Harga alat dan bahan pembuatan kandang diduga tidak sesuai dengan harga pasar dan RAB yang wajar, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT dan Permendagri tentang pengelolaan Dana Desa, setiap kegiatan harus transparan, akuntabel, partisipatif, memiliki RAB yang jelas, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya di atas kertas.

Atas temuan kejanggalan tersebut, masyarakat Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi pengawas untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif.

Masyarakat secara tegas mendesak:

1. Inspektorat Kabupaten Muratara untuk segera melakukan audit khusus dan turun ke lapangan memeriksa penggunaan Dana Desa Sumber Makmur Tahun Anggaran 2024 dan 2025, khususnya pada pos Peningkatan Produksi Peternakan senilai total Rp 294 Juta tersebut.

2. Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk menyelidiki dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Desa di Sumber Makmur, karena nilainya sudah mencapai ratusan juta rupiah dan diduga merugikan keuangan negara.

3. Camat Nibung sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa untuk melakukan pembinaan dan meminta pertanggungjawaban secara terbuka kepada Kepala Desa Sumber Makmur.

“Kami minta Inspektorat Muratara dan Kejari Lubuklinggau jangan tutup mata. Audit fisiknya, cocokkan RAB dengan fakta di lapangan. Periksa kandangnya ada atau tidak, alatnya ada atau tidak, nota pembeliannya asli atau tidak. Jika terbukti ada penyelewengan, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai Dana Desa yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat malah jadi bancakan oknum,” tegas warga.

Masyarakat juga meminta agar transparansi APBDes benar-benar diterapkan. Papan informasi penggunaan Dana Desa harus dipasang secara rinci dan terbuka, bukan hanya global, agar masyarakat bisa ikut mengawasi.

*Upaya Konfirmasi*

Demi menjaga prinsip keberimbangan berita dan sesuai amanat Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers No 40 Tahun 1999, Cakrabuana.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Upaya konfirmasi telah dilayangkan kepada Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung, melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp pada Jumat (16/10/2026) Pukul 14:00 WIB. Tim juga berupaya menghubungi Ketua BPD Desa Sumber Makmur dan Pendamping Desa Kecamatan Nibung.

Hingga berita ini diterbitkan pada Sabtu (17/10/2026) Pukul 20:00 WIB, pihak Kepala Desa Sumber Makmur belum memberikan tanggapan resmi meskipun pesan WhatsApp telah centang dua biru (dibaca).

Cakrabuana.id tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya kepada Kepala Desa Sumber Makmur, Perangkat Desa, dan BPD Desa Sumber Makmur sesuai peraturan yang berlaku.

Anaz Biro Muratara – Cakrabuana.id

“ANGGARAN PERJALANAN DINAS DUGAAN GEROMBOLAN OKNUM  PEJABAT BANGSAT OKU SELATAN RP 44.991.597.568.00”

.Oku Selatan || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo ( Rambo ) Nusantara Mendesak jajaran KORTAS TIPIDKOR POLDA SUMSEL tangkap pejabat atau penjahat bangsat di Pemkab Oku Selatan yang merampok APBD dengan dalih perjalanan dinas . Tegas Ali Sopyan Wasekjen Rambo Nusantara Pasalnya Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Lima SKPD Tidak Sesuai
Ketentuan
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan pada TA 2025 menganggarkan Belanja
Perjalanan Dinas Sebesar Rp49.297.957.557,00 dengan realisasi sebesar
Rp44.991.597.568,00 atau 91,26% dari anggaran, yang di antaranya direalisasikan
untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp32.576.353.571,00 dan Belanja
Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp12.415.243.997,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada dokumen
pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan daftar hadir pegawai berupa
rekapitulasi fingerprint dari mesin presensi elektronik, hasil konfirmasi kepada
instansi tujuan dan/atau penyelenggara acara, maskapai, dan penyedia akomodasi
yang tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, serta keterangan dari pelaksana
perjalanan dinas menunjukkan bahwa terdapat bukti pertanggungjawaban Belanja
Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp328.999.932,00
dengan uraian sebagai berikut.
a. Pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas tidak sesuai dengan satuan biaya
penginapan daerah tujuan
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
diketahui bahwa terdapat pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas pada
empat SKPD yang melebihi ketentuan batas tertinggi yang telah ditentukan dalam
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional. Kelebihan pembayaran ini terjadi karena perhitungan biaya penginapan
menggunakan tarif hotel/penginapan melebihi SBU yang berlaku. Kesalahan
penetapan tarif hotel/penginapan ini terjadi sejak bulan Januari 2025 sampai
dengan tanggal 17 Juni 2025 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025. Biaya Penginapan melebihi satuan biaya pada
empat SKPD sebesar Rp35.659.332,00 dengan uraian pada tabel 1.2 berikut.Realisasi uang harian perjalanan dinas tidak sesuai dengan tempat tujuan dan
dibayarkan lebih tinggi dari yang seharusnya
Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas
diketahui terdapat kelebihan pembayaran akibat perhitungan uang harian
menggunakan tarif yang melebihi SBU. Dalam SBU, uang harian ditetapkan
sesuai dengan masing-masing tempat tujuan kabupaten/kota dalam provinsi
maupun tempat-tempat lain di luar provinsi dan disesuaikan dengan
Eselon/Golongan pelaksana perjalanan dinas. Kelebihan pembayaran uang harian
perjalanan dinas ini terjadi pada dua SKPD yaitu Bapperida sebesar
Rp480.000,00 dan Setda sebesar Rp5.970.000,00.
c. Pembayaran uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan perjalanan
dinas Pelaksana Tugas tidak sesuai ketentuan
Pada Kabupaten OKU Selatan terdapat penunjukan pejabat eselon III sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD, dan
Penunjukan Staf Bagian Protokol dalam melaksanakan tugas sebagai Plt. Kabag
Protokol. Dalam melaksanakan perjalanan dinas, yang bersangkutan
menggunakan biaya perjalanan dinas sesuai standar biaya perjalanan dinas yang
diperuntukan bagi pejabat eselon II dan Eselon III, yang seharusnya adalah
diperuntukan kepada jabatan definitif.
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati OKU Selatan tentang Standar
Biaya Umum dan Surat Perintah Tugas bagi Plh dan Plt, tidak memberikan hak
fasilitas tertentu, maka Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak
diperbolehkan menggunakan standar biaya perjalanan dinas dari jabatan yang
dimandatkan. Sebagai konsekuensinya, Plh dan Plt wajib menggunakan standar
biaya perjalanan dinas sesuai dengan jabatan definitif yang mereka pegang.
Atas hal tersebut terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp54.251.523,00
dengan uraian pada tabel 1 berikut.Realisasi belanja perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai waktu yang ada pada
surat tugas
Berdasarkan hasil konfirmasi ke instansi tujuan, buku tamu, rekapitulasi
fingerprint, bukti foto kegiatan, dan klarifikasi kepada para pelaksana perjalanan
dinas diketahui bahwa terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak
melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan jumlah hari yang tercantum dalam
surat tugas dan SPPD sebesar Rp8.999.700,00 dengan uraian pada tabel 1.2
berikut.Biaya Perjalanan Dinas tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban
pada Setda sebesar Rp1.123.470,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, Buku Kas
Umum, dan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran, PPK, PPTK, dan Kabag
Perekonomian dan Sumber Daya Alam selaku KPA, terdapat transaksi belanja
perjalanan dinas yang dibukukan di BKU, tetapi tidak didukung bukti
pertanggungjawaban sebesar Rp1.123.470,00 dengan perincian pada tabel 1.
berikut.PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan para pelaksana perjalanan dinas masing
masing SKPD mengakui permasalahan perjalanan dinas tersebut dan menerima hasil
perhitungan BPK atas kelebihan pembayaran yang timbul, serta sepakat dan bersedia
menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.
Saat penyusunan LHP telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran
belanja perjalanan dinas ke kas daerah sebesar Rp328.999.932,00 dengan perincian
sebagai berikut:
a. Setda sebesar Rp126.140.693,00;
b. Sekretariat DPRD Rp24.613.000,00;
c. Bapperida sebesar Rp138.625.046,00;
d. Diskepora sebesar Rp29.467.933,00; dan
e. DP2KBP3A sebesar Rp10.153.260,00.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional.Pasal 2 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran,
standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang
besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
2) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar
harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau
pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan
pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebegaimana
diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
3) Lampiran I Standar Harga Satuan Regional yang Berfungsi Sebagai Batas
Tertinggi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Bab II. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, huruf
a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang
Representansi pada Angka 2. Uang Representasi Perjalanan Dinas, paragraf
pertama yang menyatakan bahwa uang representasi perjalanan dinas hanya
diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon 1, dan
pejabatan eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
pada:
1) Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud; dan
2) Pasal 134 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung
bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.
c. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 158/KPTS/BPKAD/2025
Tentang Rincian Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran
bagian Penjelasan:
1) Nomor 2. Uang Representasi huruf a yang menyatakan bahwa uang
representasi perjalanan dinas dalam negeri hanya diberikan kepada
Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang
menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri;
2) Nomor 4 huruf a yang menyatakan bahwa biaya transportasi dibayarkan sesuai
dengan biaya riil terhadap perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan
dinas dalam daerah, dibuktikan dengan tiket pesawat termasuk biaya asuransi,
boarding pass, nota pembelian bahan bakar minyak, dan bukti pembayaran
moda transportasi lainnya.Permasalahan di atas mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan
Belanja Perjalanan Dinas yang tidak sesuai sebenarnya.
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Para Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran kurang optimal melakukan
pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas yang
menjadi tanggung jawabnya;
b. PPTK Belanja Perjalanan Dinas tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban
Belanja Perjalanan Dinas yang disampaikan para pelaksana perjalanan dinas
sesuai ketentuan;
c. Bendahara Pengeluaran dalam memproses pembayaran Belanja Perjalanan Dinas
tidak sesuai ketentuan; dan
d. Pelaksana perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan tentang perjalanan dinas.
Atas permasalahan tersebut, Bupati OKU Selatan menyatakan sependapat
dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi )

“Proyek P3TGAI Sudah Tralisasi 100%,Diduga Kuat Ada Komitmen Fee, Mejadi Sorotan Publik”

Purwakarta, Jabar || Mediacakrabuana.id

Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp195 juta di Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, menuai sorotan publik.

Sejumlah temuan di lapangan memunculkan Jdugaan bahwa pekerjaan konstruksi tidak sepenuhnya memperhatikan aspek teknis, khususnya pada bagian pondasi pasangan batu.

Dihimpun Informasi,awak media dilokasi Isu dugaan pemotongan anggaran proyek P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) 10% sampai 20% oleh oknum Kordinator Kecamatan maniis dari salah satu Partai PKB dan anggota dewan di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat menjadi sorotan publik serta pengamat hukum

Modus yang diduga terjadi melibatkan penekanan terhadap kelompok tani pemakai air (P3A) diduga untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai “komitmen fee” atau biaya pemotongan dari total pagu anggaran swakelola yang dikucurkan (biasanya bernilai Rp195.000.000 per titik lokasi).

Berikut adalah poin-poin penting terkait skandal dan dampak dari isu tersebut:

Keterlibatan Kordinator Kecamatan dan Oknum Dewan di kabupaten Purworejo

Berdasarkan investigasi lapangan dan laporan media massa, isu pemotongan oleh oknum dewan ini memicu polemik berantai.

Di beberapa area cakupan proyek, selain isu “setoran” ke oknum legislatif, muncul pula dugaan bahwa oknum Kordinator Kecamatan di salah satu Maniis ikut membebani kelompok tani diduga dengan meminta jatah atau fee tambahan atas dalih uang rekomendasi.

Tindakan ini dikritik keras oleh pengamat hukum karena dianggap merampas hak masyarakat dan menyalahgunakan dana APBN yang seharusnya dikelola penuh secara swakelola oleh petani sekelompok masyarakat tani biar khawatir pekerjaan terjamin kwitansi nya

Awak Media ini mencoba konfirmasi melalui WhatsApp Kordinator Kecamatan Maniis Berinisial H Jumat 9 Oktober 2026 untuk ketemu dalam wawancara tatap muka, sayangnya Berinisial H sebagai Kordinator Kecamatan Maniis tidak bersedia untuk Bertemu dan juga tidak memberikan jawaban yang sudah dilayangkan dalam pertanyaan konfirmasi melalui WhatsApp hanya di baca saja.

Dalam himpunan informasi yang beberapa sumber informasi ada kebenaran terkait dugaan Komitmen Fee 10% sampai 20% di perkuat tidak ada hak jawab dari kordinator kecamatan partai maniis

Sementara, Kordinator Kecamatan Partai Maniis diam seribu bahasa, suatu dugaan jelas dalam informasi tersebut.

Dalam Sorotan Awak Media dan Masyarakat Dugaan Implikasi Terhadap Kualitas Fisik Proyek P3TGAI :

Akibat adanya pemotongan anggaran di awal (potongan fee), dana riil yang digunakan untuk pembangunan fisik di lapangan menjadi berkurang drastis.

Hal ini berdampak langsung pada kualitas konstruksi yang buruk.

Galian Pondasi Minim:

Kedalaman galian pondasi pasangan batu diduga dimanipulasi atau dikerjakan asal-asalan untuk menekan biaya materiil.

Konstruksi Retak & Rapuh:

Beberapa titik bangunan irigasi dilaporkan mengalami keretakan dini karena pengurangan volume semen atau penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis (RAB)

Terlihat Minim Transparansi:

Pelaksanaan proyek terkesan ditutupi dari masyarakat luas dan pengerjaannya cenderung dimonopoli oleh pihak tertentu, bukan murni swadaya masyarakat.

Tuntutan Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum :

Isu pemotongan dana aspirasi ini memicu desakan kuat dari berbagai elemen masyarakat, aktivis, dan pengamat hukum agar Aparat Penegak Hukum (APH)—baik Kejaksaan Negeri Purwakarta maupun Kepolisian—bersama Inspektorat segera turun tangan.

Mereka didesak untuk mengaudit secara menyeluruh aliran dana proyek P3-TGAI guna mengusut ke mana saja potongan anggaran tersebut mengalir

Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap anggota dewan dan APIP,APH.Purwakarta.

Redaksi membuka Ruang untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku guna menjamin Informasi yang objektif (Rid/Tslm)

“APBD OKU SELATAN SUMSEL DIDUGA KERAS MENJADI BANCAKAN OKNUM PEJABAT BANGSAT”.

.OKU SELATAN || MEDIACAKRABUANA.ID

Ketua Team V Pemburu Fakta Rajawali news Ali Sopyan dengan tegas mengatakan APBD dan APBN Oku Selatan harus di telusuri . Ali sopya.ketua teamV pemburu fakta Rajawali news Grup memintak pihak jajaran KPK RI Dapat turun ke Pemkab. Oku Selatan Sumsel dan bertindak pengusutan Pengelolaan APBD Belum Optimal untuk Membiayai Belanja Daerah dan
Defisit APBD Melebihi Ketentuan
Pemkab OKU Selatan menyajikan Kas dan Kewajiban pada Neraca TA 2025
dengan perincian pada tabel 1.4 berikut

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten OKU Selatan Tahun 2024 Nomor 48.B/LHP/XVIII.PLG/05/2025
tanggal 25 Mei 2025 telah mengungkapkan permasalahan yaitu:

a. Penerbitan surat penyediaan dana belum sepenuhnya mempertimbangkan
ketersediaan dana;

b. Penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya (Restricted Cash);

c. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami defisit riil
sebesar Rp219.509.882.433,33 dan belum memiliki strategi menangani risiko
solvabilitas.
Atas permasalahan tersebut,

BPK merekomendasikan kepada Bupati OKU
Selatan agar memerintahkan:

a. TAPD menyusun rencana aksi mengatasi defisit LRA dan Penyelesaian.

Pembayaran utang belanja; Kepala BPKAD Selaku BUD untuk memantau penggunaan Kas di Kas Daerah
yang dibatasi penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
dan menyusun pedoman tentang Strategi Manajemen Kas Daerah;

c. Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Perbendaharaan selaku
Kuasa BUD mengawasi pencairan belanja dan pembiayaan sesuai dana
peruntukannya.
Berdasarkan kelemahan tersebut,Pemkab OKU Selatan telah menindaklanjuti
rekomendasi di antaranya Surat Perintah Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku

Ketua TAPD untuk menyusun rencana aksi mengatasi defisit LRA dan Penyelesaian
Pembayaran utang belanja. Sampai dengan Semester II Tahun 2025 tindak lanjut
rekomendasi tersebut belum sesuai.
Bupati OKU Selatan telah berupaya dalam penyelesaian utang belanja antara
lain melakukan perbaikan sesuai hal di atas. Namun, perbaikan tersebut belum
diupayakan secara komprehensif, sehingga masih terdapat beberapa kelemahan
dengan uraian sebagai berikut.

a. Defisit APBD Melebihi Ketentuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM). RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.
Hasil penelusuran pada dokumen RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2025
yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2025 diketahui bahwa defisit
anggaran adalah sebesar Rp52.699.750.070,00, sedangkan berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas
Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
disebutkan bahwa indeks kapasitas fiskal Kabupaten OKU Selatan Tahun 2025
termasuk dalam kategori sedang, dengan batas maksimal defisit APBD Tahun
2025 adalah sebesar 3,55% dari perkiraan pendapatan daerah.

Hasil perhitungan atas Besaran Batas Maksimal Defisit Anggaran untuk Tahun
2025 adalah sebagai berikut.

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi

Bersambung Edisi berikut nya …!!!

( Redaksi)

“Geger! SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya Muratara Diduga Jadi Sarang Mafia BBM Subsidi: Oknum Anggota Polres Muratara & Pemilik SPBU Diduga Main Mata!”

MURATARA, Cakrabuana.id –

Dugaan praktik kotor penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencoreng tata kelola distribusi energi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Kali ini, skandal yang terbongkar diduga jauh lebih besar dan terstruktur, melibatkan dugaan kerja sama antara oknum anggota Polres Muratara dengan pihak pengelola/pemilik SPBU 24.316.179 di Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya.

Informasi yang dihimpun Tim Cakrabuana.id di lapangan, praktik pengangsuran dan penampungan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite tersebut disinyalir telah berlangsung secara terstruktur dan masif demi meraup keuntungan pribadi yang fantastis. BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil, diduga kuat dialirkan ke tangan spekulan dan industri.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan laporan masyarakat, ada beberapa indikasi kuat yang menjadi sorotan dalam dugaan bisnis ilegal BBM bersubsidi di SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya ini:

1. Penyaluran Diduga Tak Tepat Sasaran:
BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, nelayan, petani, dan transportasi umum sesuai aturan BPH Migas, diduga kuat dialirkan ke pihak spekulan maupun industri dengan harga non-subsidi. Selisih harganya yang besar menjadi ladang keuntungan haram.

2. Modus Tangki Siluman dan Barcode Berulang:
Para pengangsu diduga menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki siluman berkapasitas besar di dalam bak mobil. Selain itu, mereka juga diduga menggunakan barcode MyPertamina yang sama secara berulang-ulang. Praktik ini disinyalir mendapatkan “lampu hijau” dari oknum petugas SPBU 24.316.179 yang diduga sengaja meloloskan.

3. Keterlibatan Oknum Penegak Hukum Diduga Sebagai Beking:
Ini yang paling mencengangkan bos. Muncul nama oknum anggota Polres Muratara yang diduga berperan sebagai pelindung (beking) serta pengatur kelancaran operasional pengangsuran BBM di area SPBU 24.316.179 Terusan. Oknum tersebut diduga yang mengatur agar mobil-mobil tangki siluman bisa leluasa mengisi tanpa harus antre lama dan aman dari razia.

4. Kongkalikong Pemilik SPBU Diduga Biarkan Praktik Ilegal:
Pihak pengelola/pemilik SPBU 24.316.179 diduga sengaja membiarkan atau bahkan memprioritaskan pengisian bagi para pengangsu BBM ketimbang melayani antrean kendaraan masyarakat umum. Akibatnya, antrean warga biasa menjadi mengular panjang.

Dampaknya: Antrean Mengular dan Solar Langka di Terusan Karang Jaya

Dampak langsung dari dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di SPBU 24.316.179 ini sangat dirasakan oleh masyarakat.

Warga Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya dan sekitarnya mengeluh kerap terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi. Antrean panjang yang mengular hingga ratusan meter menjadi pemandangan sehari-hari. Nelayan tidak bisa melaut, petani tidak bisa mengoperasikan mesin, dan sopir angkutan umum harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan Solar subsidi.

“Rakyat kecil yang antre dari subuh sampai siang belum tentu dapat Solar bos, tapi mobil-mobil yang itu-itu saja dengan tangki besar bisa bolak-balik isi 3-4 kali sehari. Jelas ada yang tidak beres di SPBU 24.316.179 ini,” ungkap salah seorang warga Terusan Karang Jaya yang enggan disebutkan namanya karena takut.

Merespons temuan yang meresahkan ini, elemen masyarakat dan lembaga pengawas independen di Muratara mendesak agar Kapolda Sumatera Selatan, Divisi Propam Mabes Polri, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga untuk segera turun tangan melakukan pengusutan tuntas tanpa pandang bulu.

“Praktik penyelewengan BBM bersubsidi ini sangat merugikan rakyat kecil dan merugikan negara. Kami meminta Kapolda Sumsel dan Bid Propam Polda Sumsel untuk menindak tegas oknum anggota yang terlibat tanpa pandang bulu. Jangan sampai institusi Polri tercoreng karena ulah oknum yang menjadi beking mafia BBM,” tegas perwakilan Lembaga Pengawas Publik Muratara kepada Cakrabuana.id.

Ia juga mendesak agar BPH Migas dan Pertamina memberikan sanksi paling berat.

“Kami juga mendesak BPH Migas dan Pertamina untuk segera melakukan audit dan mencabut izin operasional SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya jika terbukti melanggar aturan penyaluran BBM subsidi. Lakukan pemblokiran alokasi hingga penutupan jika perlu agar memberikan efek jera. Ini sudah meresahkan,” tambahnya.

Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan tidak tebang pilih dalam menangani kasus penyelewengan energi nasional yang menjadi atensi Presiden ini. Selain sanksi etik dan pidana bagi oknum anggota, sanksi tegas berupa pemblokiran alokasi hingga penutupan SPBU juga didorong.

Masyarakat dan aktivis lokal di Muratara menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mengaku telah mengantongi dan akan menyerahkan bukti-bukti pendukung secara resmi kepada Bid Propam Polda Sumsel serta PT Pertamina Patra Niaga.

Bukti yang dimaksud termasuk rekaman visual kendaraan yang diduga bertangki siluman yang bolak-balik mengisi di SPBU 24.316.179, catatan nomor polisi kendaraan yang terlibat, serta bukti penggunaan barcode berulang, guna memastikan proses hukum dan sanksi administratif berjalan transparan.

Masyarakat Muratara kini menanti taring penegakan hukum untuk menindak tegas siapa pun yang bermain-main dengan BBM subsidi yang menjadi hak rakyat kecil.

Untuk menjaga prinsip keberimbangan berita dan sesuai Kode Etik Jurnalistik, Tim Cakrabuana.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Upaya konfirmasi telah dilayangkan kepada Kapolres Muratara melalui Kasi Humas, kepada pengelola SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya, serta kepada pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel melalui pesan WhatsApp pada Selasa (13/10/2026).

Hingga berita ini diterbitkan pada kamis (15/10/2026) Pukul 17:00 WIB (lebih dari 1×24 jam), pihak-pihak terkait belum memberikan jawaban resmi, meskipun pesan WhatsApp telah dibaca (centang dua biru).

Cakrabuana.id tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya kepada pihak Polres Muratara, Pengelola SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya, dan PT Pertamina sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999.

Andika | Biro Muratara – Cakrabuana.id