www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News    
Beranda blog

“Tindak Lanjut Temuan BPK, Kadis Perkim Kab Purwakarta Pengembalian Kelebihan Bayar BBM Rp414.451.927.00 Juta Menuai Pertanyaan dari Publik”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Tindak Lanjut Temuan BPK, Kadis Perkim Kab Purwakarta Pengembalian Kelebihan Bayar BBM Rp414.451.927.00 Juta Menuai Pertanyaan dari Publik”

Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.id

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Entin S 28/10/2025
menyatakan telah resmi merampungkan seluruh tanggung jawab terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kewajiban yang diselesaikan tersebut merupakan pengembalian atas temuan kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai
Rp.414.451.927.00 di tahun 2025
juta.dan Ben – 17 ada

Penyelesaian ini dikonfirmasi sebagai bentuk kepatuhan instansi terhadap rekomendasi BPK demi menegakkan tata kelola keuangan yang transparan, bersih, dan akuntabel.

Kadis Perkim menjelaskan bahwa temuan senilai RpRp.414.451.927.00
juta tersebut bersumber dari hasil audit dan reviu administratif terhadap penggunaan serta realisasi anggaran belanja BBM dinas pada periode sebelumnya.

Adanya ketidaksesuaian administrasi atau kelebihan perhitungan membuat BPK mengeluarkan rekomendasi agar dana tersebut disetorkan kembali ke kas daerah.

“Kami bersikap kooperatif dan langsung mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Seluruh dana kelebihan pembayaran BBM sebesar 700 juta rupiah tersebut kini telah disetorkan penuh kembali ke Kas Daerah,

Status tindak lanjutnya sudah dinyatakan selesai,” ujar Kadis Perkim saat memberikan keterangan.

Pihak Dinas Perkim juga memastikan telah melakukan koordinasi dan evaluasi internal bersama jajaran PPK, bendahara, serta pihak terkait agar proses pengembalian berjalan lancar tanpa kendala,
Berkaca dari hasil audit BPK

Entin kadis Perkim Saat di pertanyakan :

Oke”. Ibu bisa kan lihat ben-. 17 :

Mengunakan anggaran dari mana pengembalian tersebut….?
1.uang dari perkim
2.uang dana talang
3.dana pribadi
4.atau Uang sumbangan dari pegawai

Mhn jawaban

Kadis hanya menjawab
Bisa
Nanti harus diminta ke bendahara

Sorotan Tajam Publik dan Pakar Hukum Belum Terjawabkan Hasil Temuan BPK RI Terhadap Dinas Perkim Ada Apa :

Hasil temuan BPK RI dilaksanakan Disperkim tidak menggunakan data transaksi secara rinci per kendaraan dan waktu pengisian

Lanjutan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban berupa Rekapitulasi Struk BBM dan pengujian atas Struk Pembelian BBM Disperkim terhadap data Dashboard pencatatan transaksi real-time SPBU menunjukkan bahwa terdapat selisih nilai pengisian BBM dengan pembayaran yang saat ini belum terjawabkan dari pihak Dinas Perkim suatu pertanyaan besar Dimata Publik ada apa?…, Sedangkan pengembalian uang ke kas daerah sudah?

Kritik Keras Pakar Hukum Bertanya Tanya dalam Pengembalian Ke Kas Negara Apakah ada Penerbitan Surat Ketetapan:

Dalam pengembalian uang terhadap dinas Perkim Purwakarta masih teka teki dalam
Penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) atau Surat Ketetapan Ganti Rugi (SKGR) oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Purwakarta,belum menunjukkan dengan fakta dan jelas.

Sanksi Administratif Untuk PPK Dalam Lemah Pengawasan :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kepala Dinas dapat dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan peraturan disiplin ASN.

Penyelesaian administrasi dan penyetoran uang kembali ke kas daerah ini penting untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan serta mempertahankan opini wajar Pemkab Purwakarta, untuk mencegah Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Jika Benar adanya Pengembalian keuangan Negara/Daerah,hal tersebut Dinas Perkim sudah mengakui adanya Kebocoran Anggaran yang di Gagalkan BPK RI

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Sekda dan Bupati Purwakarta untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

(Red/Taslim )

KPKM RI dan Kasat Narkoba Perkuat Sinergi, Jadikan Semangat Sumpah Pemuda sebagai Gerakan Melindungi Generasi Muda”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“KPKM RI dan Kasat Narkoba Perkuat Sinergi, Jadikan Semangat Sumpah Pemuda sebagai Gerakan Melindungi Generasi Muda”

PEMATANGSIANTAR, MEDIACAKRABUANA.ID

28 Oktober 2026 — Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi pengingat penting bahwa menjaga masa depan bangsa tidak hanya diwujudkan melalui semangat persatuan, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam melindungi generasi muda dari berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Semangat tersebut sejalan dengan upaya Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI) dalam memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, AKP Syamsul Bahri, S.E., M.H., guna mendorong keberlanjutan program edukasi dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan pendidikan.

Bagi KPKM RI, pencegahan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, memperkuat pendidikan karakter, serta menanamkan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga diri dan masa depan dari bahaya narkotika.

Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Pencegahan Narkoba

Ketua Umum KPKM RI, Hunter D. Samosir, memandang bahwa komunikasi yang baik antara organisasi kemasyarakatan dan aparat penegak hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Melalui silaturahmi dan komunikasi yang berkelanjutan, KPKM RI berharap program edukasi yang selama ini telah dibangun dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan, terutama dengan menyasar kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya melindungi generasi penerus bangsa.

Lingkungan pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman sejak dini. Sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang benar.

Oleh karena itu, edukasi bahaya narkoba perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dengan pendekatan yang komunikatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan pemahaman yang memadai, generasi muda diharapkan mampu mengenali risiko penyalahgunaan narkotika, menolak ajakan yang menyesatkan, serta menjadi bagian dari lingkungan pergaulan yang sehat dan positif.

AKP Syamsul Bahri Berharap Program Segera Direalisasikan

AKP Syamsul Bahri menyambut baik rencana keberlanjutan program edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba tersebut. Ia berharap program yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan sehingga upaya pencegahan semakin dekat dengan masyarakat Kota Pematangsiantar.

Sebagai pejabat yang tengah menjalani proses pengenalan terhadap karakteristik, kultur, dan budaya masyarakat setempat, membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan dan kerja sama.

Pendekatan yang humanis dan terbuka diharapkan dapat mendukung terciptanya hubungan yang baik antara kepolisian, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas.

Dengan komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan, program pencegahan narkoba diharapkan dapat dirancang secara lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan masing-masing pihak.

Pengalaman Tugas Menjadi Bekal dalam Pemberantasan Narkoba

Pengalaman AKP Syamsul Bahri dalam menjalankan tugas sebagai Kasat Narkoba di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kota Binjai menjadi bekal pengalaman dalam menghadapi tantangan pemberantasan narkoba.

Pengalaman tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugasnya di wilayah hukum Polres Pematangsiantar, baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, upaya menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dukungan keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat langkah pencegahan.

Keluarga berperan dalam membangun komunikasi dan pengawasan yang sehat. Sekolah berperan memberikan edukasi dan membentuk karakter peserta didik. Sementara itu, masyarakat dapat mengambil bagian dengan menciptakan lingkungan yang peduli, meningkatkan kewaspadaan, serta menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana narkotika melalui saluran resmi.

Dengan pembagian peran dan kerja sama yang baik, upaya pencegahan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.

Sumpah Pemuda ke-98: Persatuan untuk Menjaga Masa Depan Bangsa

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali menghidupkan semangat persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia.

Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bekerja bersama demi kepentingan yang lebih besar. Semangat tersebut relevan dalam upaya melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan seseorang.

Pemuda Indonesia harus memiliki cita-cita, keberanian, serta daya juang untuk membangun bangsa. Namun, semangat tersebut juga perlu disertai kemampuan menjaga diri, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, dan berani mengatakan tidak terhadap narkoba.

Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dari upaya membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat secara karakter dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

Semangat Sumpah Pemuda hendaknya tidak berhenti pada seremoni dan ucapan peringatan. Nilai persatuan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk memperkuat kolaborasi antara kepolisian, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi generasi penerus bangsa.

KPKM RI Dorong Gerakan Edukasi yang Berkelanjutan

KPKM RI menegaskan pentingnya menjaga sinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Keberlanjutan program edukasi di lingkungan pendidikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para pelajar mengenai risiko narkotika sekaligus menumbuhkan keberanian untuk menjaga diri dan membantu menciptakan lingkungan yang sehat.

KPKM RI juga berharap komunikasi yang telah terjalin dengan Satresnarkoba Polres Pematangsiantar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang terencana, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta prosedur masing-masing pihak.

Pada akhirnya, pemberantasan narkoba bukan hanya tentang penindakan terhadap pelaku, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat bersama-sama mencegah munculnya korban baru melalui pendidikan, kepedulian, dan penguatan lingkungan sosial.

Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 hendaknya menjadi penggerak bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan mengambil bagian dalam melindungi generasi muda.

Dengan semangat kebersamaan, KPKM RI berharap sinergi dengan kepolisian dan dunia pendidikan dapat terus berkembang menjadi langkah nyata untuk mewujudkan masyarakat Kota Pematangsiantar yang lebih peduli, aman, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

KPKM RI — Bersinergi, Mengedukasi, dan Melindungi Generasi Penerus Bangsa.

( Hadi S Purba

“TANGKAP. GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT BANSAT. DI PEMKAB OKU TIMUR”.

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“TANGKAP. GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT BANSAT. DI PEMKAB OKU TIMUR”.

.OKU Timur Sumsel || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo memintak jajaran kortas Tipidkor polri bertindak Tegas di duga keras Pemkab Oku Timur sarat gerombolan oknum pejabat bangsat .

Pasalnya Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia
LRA Pemkab OKU Timur Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Honorarium
Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar
Rp5.087.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.346.412.425,00 atau sebesar 85,43% dari anggaran.Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia diberikan kepada pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi atau pengetahuan, melaksanakan tugas sebagai moderator,

Melaksanakan tugas
memandu acara, melaksanakan tugas sebagai panitia dalam kegiatan seminar, rapat
kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium,
lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban
diketahui terdapat kelebihan pembayaran dan realisasi belanja honorarium tidak
tepat sasaran pada lima SKPD dengan uraian sebagai berikut.

1) Disdikbud
Hasil pengujian dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat kelebihan
pembayaran honorarium pada Disdikbud sebesar Rp21.655.000,00, yang
terdiri dari:

a) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada narasumber yang tidak
menyampaikan materi dan tidak memberikan informasi atau pengetahuan
sebesar Rp855.000,00;

b) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada narasumber yang berasal
dari SKPD penyelenggara tidak sesuai tarif sebesar Rp11.145.000,00;

c) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada pembawa acara meskipun
acara tersebut tidak mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil
kepala daerah dan/atau pimpinan/anggota DPRD sebesar Rp400.000,00;

d) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada panitia yang bukan dari
satuan kerja penyelenggara acara sebesar Rp8.400.000,00; dan

e) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada panitia yang melebihi
jumlah sesuai ketentuan sebesar Rp855.000,00.
Sampai dengan tanggal 7 Mei 2026, telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke kas daerah sebesar Rp21.655.000,00.

2) Dinas Kesehatan
Hasil pengujian dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat kelebihan
pembayaran honorarium pada Dinas Kesehatan sebesar Rp340.020.000,00
berupa pembayaran honorarium yang diberikan kepada narasumber/pembahas,
moderator, pembawa acara, dan panitia yang berasal dari SKPD penyelenggara
di mana peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan merupakan pegawai
SKPD penyelenggara.
Sampai dengan tanggal 8 Mei 2026, telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke kas daerah sebesar Rp340.020.000,00.

3) Setda
Hasil pengujian dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat kelebihan
pembayaran honorarium sebesar Rp685.375.000,00 pada Setda, yang terdiri
dari:Honorarium Narasumber atas kegiatan sosialisasi, workshop, dan
bimbingan teknis
Terdapat kelebihan pembayaran honorarium kegiatan sosialisasi,
workshop, dan bimbingan teknis sebesar Rp23.605.000,00 yang terdiri dari:

(1) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada narasumber tidak
sesuai dengan jumlah jam berdasarkan rundown acara sebesar
Rp17.775.000,00;

(2) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada narasumber yang
berasal dari SKPD penyelenggara tidak sesuai tarif sebesar
Rp1.935.000,00; dan

(3) Pembayaran honorarium yang diberikan kepada panitia yang
merangkap sebagai peserta yang berasal dari SKPD penyelenggara
sebesar Rp3.895.000,00.
Sampai dengan tanggal 5 Mei 2026, telah dilakukan penyetoran
seluruhnya ke kas daerah sebesar Rp23.605.000,00.

b) Honorarium Narasumber atas Kegiatan Bantuan Hukum Gratis bagi
Masyarakat Miskin dan ASN
Advokat HeRe ditunjuk sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum
gratis untuk masyarakat miskin dan ASN di Pemkab OKU Timur Tahun
2025 berdasarkan SK Bupati OKU Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Penunjukkan Advokat sebagai Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum
Gratis untuk Masyarakat Miskin dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten
OKU Timur Tahun 2025 dengan pembayaran jasa sebesar Rp900.000,00
per jam.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban
diketahui bahwa Advokat HeRe telah melakukan lima kali penagihan atas
22 surat perjanjian kerjasama (kasus/perkara) selama Tahun 2025 dengan
perincian sebagai berikut.Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pengadilan Agama Martapura OKU
Timur diketahui terdapat perbedaan jadwal kegiatan persidangan antara
data yang dimuat dalam dokumen pertanggungjawaban Advokat HeRe
dengan data yang tercatat pada Pengadilan Agama Martapura OKU Timur.Hasil perbandingan dan perhitungan ulang antara data yang dimuat dalam
dokumen pertanggungjawaban dengan data yang tercatat menunjukkan
terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber atas kegiatan
bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan ASN sebesar
Rp661.770.000,00, dengan perincian sebagai berikut.

“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten OKU Timur untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

(Redaksi)

“Lantik Empat Pejabat Baru, Sekda Muratara: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Sekadar Kedudukan”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Lantik Empat Pejabat Baru, Sekda Muratara: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Sekadar Kedudukan”

MUSI RAWAS UTARA —  MEDIACAKRABUANA.ID

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali melakukan penyegaran di lingkungan birokrasi pemerintahan. Sebanyak empat pejabat resmi mendapat penugasan dan dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Muratara untuk memperkuat roda pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Acara pengambilan sumpah dan pembacaan kata-kata pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kasam Paiyan, yang hadir mewakili Bupati dan Wakil Bupati Muratara.

Berdasarkan lampiran keputusan yang ditetapkan, keempat pejabat yang menduduki posisi baru tersebut adalah:

Arman Prima Wijaya, S.STP., M.Si. sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dita Alamit, SE sebagai Camat Rawas Ilir.

Jamil Aprianto, S.T., M.S. sebagai Camat Nibung.

Abdullah Syukron, S.P. sebagai Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam arahannya, Sekda Muratara Kasam Paiyan menyampaikan pesan penting dari Bupati dan Wakil Bupati agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta tidak mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan.

Ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang bersifat permanen, melainkan sebuah proses dan wadah untuk membuktikan kapasitas serta kapabilitas diri.

“Ketika mendapatkan amanah untuk menduduki sebuah jabatan, ingatlah bahwa saudara dipercaya karena dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas. Jangan melukai diri sendiri, jangan merendahkan diri, dan jangan mengecewakan orang yang telah memberikan kepercayaan,” pesan Kasam di hadapan para pejabat yang dilantik.

Sekda juga berpesan agar para pejabat dapat langsung beradaptasi, bekerja dengan benar, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta menjadikan pengalaman tugas sebelumnya sebagai bekal dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan ke depan.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi para pejabat untuk memperkuat disiplin, mengoptimalkan kinerja birokrasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

(Kabiro/Sunandi)

Anggaran Besar Pekerjaan Minim, Yogi MIO.I Angkat Bicara Soal Proyek Rumah Singgah Dinsos P3A

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

 “Anggaran Besar Pekerjaan Minim, Yogi MIO.I Angkat Bicara Soal Proyek Rumah Singgah Dinsos P3A”

Purwakarta.Jabar || Mediacakrabuana.id

Proyek pembangunan Rumah Singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Purwakarta  mendapat sorotan tajam.

Pasalnya, proyek yang diduga menelan anggaran cukup fantastis tersebut dinilai memperlihatkan hasil pekerjaan yang sangat minim dan tidak sebanding dengan dana yang dialokasikan.

Rabu 28 / 10/ 2026 Menanggapi hal tersebut, Yogi Prayogi selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dari organisasi Media Independen Online (MIO) Purwakarta angkat bicara. Ia menyayangkan lambatnya progres atau buruknya kualitas pengerjaan proyek fasilitas sosial yang seharusnya menjadi prioritas pelayanan masyarakat tersebut.

“Kami sangat menyayangkan jika anggaran yang dialokasikan bernilai besar, namun fakta dan realisasi pekerjaan di lapangan justru sangat minim. Uang negara ini bersumber dari rakyat, peruntukannya harus jelas dan hasilnya pun harus maksimal,” ujar Yogi Prayogi di dampingi ronal ketua Mioi Purwakarta  menyampaikan kepada awak media.

Lebih lanjut, Yogi menegaskan bahwa Bidang SDM MIO akan terus memantau jalannya proyek tersebut sebagai bentuk fungsi kontrol sosial media terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Pihaknya mendesak instansi terkait serta pihak kontraktor pengembang untuk memberikan transparansi mengenai rincian anggaran dan progres fisik bangunan. Dan menantang pihak kontraktor dan dinsos untuk membuka tabir yang sebenarnya supaya masyarakat tahu dan tidak ada indikasi maling uang negara atau yang rakyat”. Ucap yogi

Evi Sebagai mandor pekerjaan saat di konfirmasi Mengatakan silakan konfirmasi langsung pk Sukarta

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinsos P3A belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan minimnya pengerjaan proyek Rumah Singgah tersebut.

Warga dan berbagai elemen masyarakat berharap ada tindakan tegas dan evaluasi dari pihak berwenang agar proyek ini tidak menjadi proyek mangkrak yang merugikan keuangan daerah.

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Purwakarta dan Kontraktor untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Red/ Tslm)

PULUHAN JUTA ROKOK ILEGAL DIMUSNAHKAN, BEA CUKAI SUMBAGTIM SELAMATKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA Rp 20,56 MILYAR

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“PULUHAN JUTA ROKOK ILEGAL DIMUSNAHKAN, BEA CUKAI SUMBAGTIM SELAMATKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA Rp 20,56 MILYAR”

Palembang,  Sumsel Mediacakrabuana.id

28 Oktober 2026 – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki empat fungsi utama dalam menjaga ketahanan nasional yaitu sebagai:

Revenue Collector (Pengumpul Pendapatan Negara)

Memungut bea masuk dan bea keluar atas barang impor atau ekspor. Memungut cukai dari barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus (seperti hasil tembakau/rokok, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol).

Community Protector (Pelindung Masyarakat)

Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal, berbahaya, atau dilarang (seperti narkotika, senjata api, barang porno, dan limbah berbahaya).

Mencegah tindak penyelundupan dan peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Trade Facilitator (Fasilitator Perdagangan)

Melancarkan arus logistik ekspor dan impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menyediakan berbagai fasilitas kepabeanan (seperti Kawasan Berikat atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) guna menekan biaya tinggi dalam perdagangan.

Industrial Assistance (Asistensi Industri)

Melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat akibat gempuran barang impor murah.

Mendukung iklim usaha lokal agar tetap kompetitif di pasar global.

Sepanjang tahun 2025 hingga 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur (Bea Cukai Sumbagtim) beserta kantor vertikal di bawahnya kembali mencatat kinerja pengawasan yang signifikan melalui 1.573 kali penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, serta 119 penindakan di bidang narkotika.

Hari ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang melaksanakan pemusnahan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 40.332.305.374,00 (Empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Barang yang dimusnahkan berasal dari 229 Surat Bukti Penindakan (SBP) selama periode 2025-2026. Pemusnahan dilaksanakan secara bertahap sejak 26 Oktober 2026 di halaman Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang.

Barang hasil penindakan tersebut didominasi oleh 22.447.700 batang rokok ilegal dan 9.764 botol (6.894.000 mililiter) minuman beralkohol ilegal, disertai tembakau iris (114 kg), rokok elektrik (40 mililiter), kain Tekstil (258 meter), dan pakaian bekas (542 pcs). Pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya mencegah peredaran barang ilegal, melindungi Kesehatan masyarakat, serta menjaga persaingan usaha yang sehat.

Dari keseluruhan barang yang dimusnahkan, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp 20.564.489.468,00 (Dua puluh milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). Capaian ini mencerminkan komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, Agus Sudarmadi, menegaskan bahwa penindakan dan pemusnahan barang ilegal bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

“Melalui pengawasan yang konsisten dan sinergi dengan berbagai pihak, kami berkomitmen untuk menekan peredaran barang ilegal, melindungi masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi pelaku usaha yang patuh,” ujarnya.

Pemusnahan di fasilitas PSEL Kota Palembang juga menjadi bagian dari upaya pengelolaan barang secara bertanggung jawab. Barang yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dan tidak dapat dilelang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, sehingga memberikan nilai tambah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Selain melalui penindakan dan pemusnahan barang ilegal, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur bersama KPPBC TMP B Palembang juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui mekanisme Ultimum Remedium. Melalui mekanisme penyelesaian berupa pembayaran denda administrasi ini, penerimaan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp4.501.995.000,00 (Empat milyar lima ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai dalam mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.

Bea Cukai mengajak masyarakat untuk turut mendukung pemberantasan peredaran barang ilegal dengan mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai serta tidak membeli atau mengedarkan barang ilegal. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan perdagangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.( Harto)

“Dugaan Pembatasan Solar di SPBU Lingkar Timur Prabumulih, Bikin Sopir Angkutan Material Meradang! APM Turun Tangan”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Dugaan Pembatasan Solar di SPBU Lingkar Timur Prabumulih, Bikin Sopir Angkutan Material Meradang! APM Turun Tangan”

PRABUMULIH — MEDIACAKRABUANA.ID

Keluhan sejumlah sopir angkutan pasir dan batu terkait dugaan pembatasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU Lingkar Timur, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, menjadi sorotan. Para sopir meminta pihak SPBU memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan pengisian BBM yang mereka nilai belum jelas.

Persoalan tersebut mencuat pada Senin (26/10/2026), setelah sejumlah pengemudi mengaku mengalami kendala saat hendak mengisi solar. Mereka mempertanyakan alasan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material tidak diperbolehkan melakukan pengisian.

Salah seorang sopir, ST (40), warga Prabumulih, mengaku mengalami kejadian tersebut ketika mendatangi SPBU Lingkar Timur. Ia mengatakan, operator menyampaikan adanya pembatasan pengisian solar sehingga dirinya tidak dapat mengisi BBM seperti yang diharapkan.

“Ya, kemarin saya mengisi di SPBU Lingkar Timur, tetapi kami tidak diperbolehkan oleh operator karena ada pembatasan. Sehingga kami bertanya-tanya, apa kendala yang terjadi di SPBU Lingkar ini,” ujar ST kepada media ini, Selasa (27/10/2026).

Dikatakan ST, persoalan itu telah menjadi pembicaraan di kalangan sopir angkutan pasir dan batu. Mereka berharap ada kepastian mengenai aturan yang diterapkan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman ketika hendak membeli solar.

Bahkan, para sopir mempertimbangkan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung apabila tidak memperoleh penjelasan yang dianggap memadai.

“Kalau tidak boleh lagi mengisi, kami para sopir akan mengadakan demo untuk meminta kejelasan aturan di SPBU Lingkar,” tegasnya.

Pengawas SPBU Bantah Ada Pembatasan

Menanggapi keluhan tersebut, Pengawas SPBU Lingkar Timur, Ferdi, membantah adanya kebijakan pembatasan pengisian solar terhadap kendaraan pengangkut pasir maupun batu.

Ia mengaku, selama bekerja di SPBU tersebut, pihaknya tidak pernah melarang kendaraan jenis tersebut untuk mengisi BBM solar.

“Saya baru bekerja di sini. Selama saya bekerja, kami tidak pernah membatasi mobil pengangkut pasir ataupun batu untuk mengisi,” kata Febri.

Febri menjelaskan, terdapat kondisi tertentu yang membuat kendaraan pengangkut tidak diperbolehkan mengisi solar, yakni ketika kendaraan towing atau trailer masih membawa mobil sebagai muatan.

Lanjutnya, kendaraan tersebut dapat melakukan pengisian setelah muatan yang dibawa diturunkan terlebih dahulu.

“Boleh mengisi BBM solar, mobil-mobil tersebut, tetapi harus menurunkan dulu angkutannya, baru boleh,” jelasnya.

Klarifikasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan keterangan antara pengalaman yang disampaikan sopir dan penjelasan pengawas SPBU. Karena itu, kejelasan mengenai penerapan ketentuan pengisian solar menjadi hal yang diharapkan para pengemudi agar persoalan serupa tidak terus berulang.

APM Minta Persoalan Ditelusuri
Ketua Umum APM, Adi Susanto, SE, turut menyoroti keluhan para sopir. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari jasa angkutan material.

Dijelaskan Adi, solar merupakan salah satu kebutuhan utama untuk menunjang operasional kendaraan pengangkut pasir dan batu. Kendala dalam memperoleh BBM, kata dia, dapat berdampak terhadap pekerjaan para sopir.

“Kalau tidak bisa membeli BBM di sana, lantas harus membeli ke mana lagi? Jangan mempersulit masyarakat untuk membeli BBM. Kita harus memahami bahwa para sopir merupakan warga lokal yang sedang mencari nafkah,” ujar Adi.

Ia meminta agar ketentuan yang menjadi dasar pelayanan pengisian solar dijelaskan secara transparan. Dengan demikian, para pengemudi dapat mengetahui persyaratan yang berlaku dan tidak kebingungan ketika hendak mengisi BBM.

Selain meminta kejelasan aturan, Adi juga melontarkan dugaan adanya kemungkinan praktik yang perlu ditelusuri dalam proses pengisian solar di SPBU tersebut. Meski demikian, dugaan itu masih memerlukan klarifikasi dan bukti lebih lanjut sehingga belum dapat dipastikan sebagai suatu pelanggaran.

“Patut diduga adanya permainan antara operator dan pembeli BBM solar yang membuat para sopir pencari nafkah tidak diperbolehkan melakukan pengisian atau pengisian dibatasi,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Adi menyatakan pihaknya bersama para sopir berencana menggelar aksi unjuk rasa di SPBU Lingkar Timur. Aksi tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan mengenai ketentuan pengisian solar yang dipersoalkan para pengemudi.

“Kami akan melakukan demo di SPBU Lingkar Timur untuk mengetahui kejelasan atas pembatasan pengisian BBM solar yang dikeluhkan oleh para sopir,” pungkasnya.

Hingga persoalan ini mencuat, para sopir berharap adanya penjelasan yang dapat mempertemukan keluhan di lapangan dengan ketentuan yang diterapkan pihak SPBU.

Kejelasan tersebut dinilai penting agar pelayanan pengisian solar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan aktivitas angkutan material masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

( Red/Ali s)

“Kapolsek Karang Dapo AKP Rusdan, S.H. Diwakili KASPK II Aipda Kafrawi, S.H. Pimpin APP dan Bagi Ploting 8 Personel Polsek Karang Dapo!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Kapolsek Karang Dapo AKP Rusdan, S.H. Diwakili KASPK II Aipda Kafrawi, S.H. Pimpin APP dan Bagi Ploting 8 Personel Polsek Karang Dapo!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Dalam rangka meningkatkan disiplin, kesiapsiagaan, dan pelayanan kepada masyarakat, Polsek Karang Dapo Polres Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar kegiatan Arahan dan Pengecekan Personel (APP) sebelum melaksanakan tugas, Senin (26/10/2026) pagi.

Kegiatan APP tersebut dipimpin oleh KASPK II Polsek Karang Dapo, Aipda Kafrawi, S.H., yang mewakili Kapolsek Karang Dapo, AKP Rusdan, S.H.

Dalam arahannya, Aipda Kafrawi, S.H. menekankan kepada seluruh personel untuk selalu menjaga kedisiplinan, kekompakan, dan meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Ia juga membagi ploting tugas bagi personel Polsek Karang Dapo dengan kekuatan 8 personel untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan di wilayah hukum Polsek Karang Dapo.

“Atas perintah Kapolsek Karang Dapo AKP Rusdan, S.H., hari ini kita melaksanakan APP dan membagi ploting tugas. Dengan kekuatan 8 personel, kita bagi tugas sesuai dengan kebutuhan, baik itu patroli, penjagaan Mako, maupun pelayanan kepada masyarakat. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan humanis,” ujar Aipda Kafrawi, S.H. dalam arahannya.

Kegiatan APP dan pembagian ploting ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Polsek Karang Dapo setiap hari sebelum melaksanakan tugas, guna memastikan seluruh personel siap dan mengetahui tugas serta tanggung jawabnya masing-masing.

Dengan adanya pembagian ploting yang jelas, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Karang Dapo Polres Muratara tetap aman dan kondusif.

Kapolsek Karang Dapo AKP Rusdan, S.H. melalui KASPK II Aipda Kafrawi, S.H. juga mengimbau kepada seluruh personel untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bertugas.

Kegiatan APP pagi tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan penuh semangat.

Tim Investigasi http://Cakrabuana.id / Biro Muratara

“Gerak Cepat! Tim Gabungan Polsek Rawas Ilir dan Polres Muratara Tangkap Pelaku Pengeroyokan Maut di Rawas Ilir Kurang dari 3 Jam, 1 Pelaku Ditangkap, 2 Buron Diburu!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Gerak Cepat! Tim Gabungan Polsek Rawas Ilir dan Polres Muratara Tangkap Pelaku Pengeroyokan Maut di Rawas Ilir Kurang dari 3 Jam, 1 Pelaku Ditangkap, 2 Buron Diburu!”

MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID

Gerak cepat Tim Gabungan Polsek Rawas Ilir dan Unit Pidum Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Musi Rawas Utara (Muratara) patut diapresiasi. Kurang dari 3 jam setelah laporan diterima, aparat berhasil mengungkap kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang menewaskan seorang pria di Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, Jumat, 23 Oktober 2026.

Seorang tersangka berinisial A (22) berhasil ditangkap dan diamankan. Sementara dua terduga pelaku lain berinisial H dan Z alias B masih dalam pengejaran petugas dan berstatus buron.

Kapolsek Rawas Ilir membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, kejadian berawal dari laporan masyarakat adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukumnya.

Begitu mendapat laporan, tim langsung bergerak cepat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lapangan.

“Alhamdulillah kurang dari 3 jam, satu tersangka berinisial A berhasil kita amankan. Untuk dua pelaku lainnya masih kita kejar, doakan segera tertangkap,” ujar Kapolsek Rawas Ilir.

Saat ini tersangka A sudah diamankan di Mapolres Muratara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Muratara.

Pihak kepolisian mengimbau kepada kedua pelaku yang masih buron agar segera menyerahkan diri, karena identitasnya sudah dikantongi petugas.

“Identitas kedua pelaku sudah kita kantongi. Kami imbau agar segera menyerahkan diri sebelum kami lakukan tindakan tegas,” tegas Kapolsek.

Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

Tim Gabungan Polsek Rawas Ilir dan Polres Muratara menegaskan komitmennya untuk terus memburu kedua pelaku hingga tertangkap dan memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Rawas Ilir tetap kondusif.

Tim Investigasi Cakrabuana.id / Biro Muratara
Sunandi

DANA HIBAH KONI KOTA PALEMBANG DIDUGA JADI SANTAPAN OKNUM PEJABAT ATAU PENJAHAT”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“DANA HIBAH KONI KOTA PALEMBANG DIDUGA JADI SANTAPAN OKNUM PEJABAT ATAU PENJAHAT”

.Palembang || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan ketua Team V Pemburu Fakta Rajawali news grup menemukan dokumen penggunaan Dana hibah koni kota Palembang.
Diduga menjadi santapan oknum pejabat atau penjahat” Tutur Ali Sopyan lanjutnya jika di dalam dokumen tersebut di temukan adanya kerugian ke Uangan negara dengan tegas Ali Sopyan akan buka LP ke pihak KPK RI dan ke Tipikor kejaksaan.

Pasalnya Terdapat Penggunaan Langsung atas Sisa Dana Hibah Tahun 2025
KONI Kota Palembang menerima hibah uang dari Pemerintah Kota Palembang sebesar Rp7.000.000.000,00. Hasil pemeriksaan atas LPJ menunjukkan bahwa
penggunaan dana hibah telah dipertanggungjawabkan sebesar
Rp6.990.716.290,00 sehingga masih terdapat sisa dana sebesar
Rp9.283.710,00.
Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bendahara Umum KONI Kota palembang, diketahui bahwa dari sisa dana hibah tersebut tidak disetorkan
kembali ke RKUD Kota Palembang, melainkan digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional KONI Kota Palembang Tahun 2026 seperti
pembayaran listrik, air, dan ATK Sekretariat.

c. Transaksi pada Rekening Giro KONI Kota Palembang Tidak Dapat
Ditelusuri Penggunaannya
Pencairan dana hibah dilakukan melalui rekening KONI Kota Palembang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap rekening koran KONI Kota Palembang
untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, diketahui bahwaBendahara Pengeluaran tidak melakukan transaksi pembayaran kepada pihak
ketiga melalui rekening tersebut.
Mekanisme pembayaran kepada Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) dan
penyedia dilakukan dengan cara penarikan tunai dana dari rekening KONI oleh
Bendahara KONI, dengan total nilai penarikan sebesar Rp7.014.000.000,00
(termasuk pendapatan bunga) yang dilakukan dalam 23 kali transaksi
penarikan. Namun demikian, transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh
Bendahara tersebut tidak dicatat dalam BKU Bendahara KONI sehingga tidak
dapat ditelusuri keterkaitan antara transaksi pada rekening koran dengan
penggunaan dana hibah KONI.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Umum KONI, diketahui
bahwa Cabor tidak memiliki rekening resmi atas nama masing-masing Cabor.
Oleh karena itu, Bendahara Umum KONI melaksanakan pembayaran kepada
Pengurus Cabor secara tunai. Konfirmasi lebih lanjut secara uji petik kepada
Pengurus Cabor menunjukkan bahwa Bendahara KONI melakukan
pembayaran uang operasional Cabor secara tunai.

d. Pengeluaran Pembelian Seragam Kontingen pada Porprov Sumsel XV
Tahun 2025 Belum Dibayarkan kepada Pihak Ketiga
Realisasi belanja hibah kepada KONI Kota Palembang sebesar
Rp7.000.000.000,00 di antaranya digunakan untuk kebutuhan pemesanan
seragam kontingen dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)
Sumatera Selatan XV Tahun 2025. Untuk keperluan tersebut, KONI melakukan
pemesanan kepada PT LJA.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan dan bukti pertanggungjawaban
dana hibah, serta konfirmasi dengan PT LJA, diketahui bahwa pemesanan
seragam kontingen tersebut belum dilakukan pembayarannya sejak
diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) pada 10 September 2025. Rincian
pemesanan pada tabel berikut.Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua Umum KONI, diketahui bahwa
dana hibah yang seharusnya dipertanggungjawabkan untuk pembelian seragam
kontingen belum dibayarkan kepada penyedia dan telah digunakan untuk
membiayai operasional KONI serta kebutuhan Porprov XV Sumatera Selatan
2025 yang tidak tercantum dalam NPHD. Berdasarkan kondisi ini maka sampai
dengan saat ini KONI memiliki utang kepada PT LJA untuk pelunasan
pembelian seragam kontingen.

“Redaksi membuka Ruang bagi ,Team Pelaksanaan Kegiatan Koni Palembang untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi)

Telah resmi dibuka pendaftaran penerimaan Bintara PK TNI AD Gelombang I TA 2027.penerimaan ini merupakan peluang bagi pemuda/i yang ingin mewujudkan cita -citanya dan berkarir menjadi anggota TNI.”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Telah resmi dibuka pendaftaran penerimaan Bintara PK TNI AD Gelombang I TA 2027.penerimaan ini merupakan peluang bagi pemuda/i yang ingin mewujudkan cita -citanya dan berkarir menjadi anggota TNI.”

Simalungun- Mediacakrabuana. Id

Penerimaan calon Bintara TNI ini mencakup seluruh wilayah Sumatera Utara.kesempatan ini menjadi peluang emas bagi Putra/i bangsa yang ingin berkarir dan mengabdi menjadi anggota TNI Negara Rebulik Indonesia.(27/10/26)

Adapun Jadwal Pendaftaran dan Seleksi kami terakan sebagai berikut:

1. Buka Pendaftaran Online/Offline

– 1 Oktober 2026 s.d. 13 Januari 2027

2. Validasi

– 1 Oktober 2026 s.d. 15 Januari 2027

3. Pelaksanaan Seleksi

– 15 Oktober s.d. 22 Januari 2027

TEMPAT PENDAFTARAN

Pendaftaran offline dan validasi dapat dilakukan di 7 lokasi:

1. Ajendam I/Bukit Barisan
Kota Medan

2. Kodim 0205/Tanah Karo
Kabupaten Tanah Karo

3. Ajenrem 023/Kawal Samudera
Kota Sibolga

4. Ajenrem 022/Pantai Timur
Kota Pematangsiantar

5. Kodim 0209/Labuhan Batu
Kota Rantau Prapat

6. Kodim 0212/Tapanuli Selatan
Kota Padang Sidempuan

7. Kodim 0213/Nias
Kota Gunungsitoli

INFORMASI PENDAFTARAN

– Call Center Spersdam: 08217810062
– Hubungi Babinsa masing-masing.
– KTP pendaftar dapat berasal dari wilayah mana saja.

PENDAFTARAN ONLINE

Daftar online melalui website resmi:

https://ad.rekrutmen-tni.mil.id

PERHATIAN!

Pendaftaran online/offline dan validasi dapat ditutup sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila kuota terpenuhi.

Perlu kami himbau dan ingatkan bagi para Putra/i yang ingin mendaftar agar mengikuti petunjuk resmi dan website yang ada di pemberitahuan ini.

( Hadi S Purba)

“Geger Ulu Rawas! Anak Oknum DPRD Muratara Diduga Bermain PETI Pakai Excavator, Warga Minta Bupati dan Aparat Tindak Tegas!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Geger Ulu Rawas! Anak Oknum DPRD Muratara Diduga Bermain PETI Pakai Excavator, Warga Minta Bupati dan Aparat Tindak Tegas!”

 

MURATARA,  MEDIACAKRABUANA.ID

Setelah mencuatnya dugaan keterlibatan oknum ASN BKPSDM Muratara dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Ulu Rawas, kini informasi terbaru kembali menghebohkan publik. Kali ini, warga menyebut adanya dugaan keterlibatan anak oknum anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang bermain PETI di wilayah Ulu Rawas.

Informasi tersebut dihimpun Tim Investigasi Cakrabuana.id Biro Muratara berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat di wilayah Ulu Rawas pada Senin (26/10/2026).

Masyarakat menyebutkan adanya aktivitas galian tambang emas yang menggunakan alat berat jenis excavator di wilayah Ulu Rawas yang diduga dikelola dan dimodali oleh anak oknum anggota DPRD Muratara.

“Ada lagi bos selain oknum ASN, anak oknum anggota DPRD Muratara juga diduga main PETI di Ulu Rawas. Dia diduga jadi pemodal excavator, yang kerja di lapangan orang-orangnya,” ungkap salah seorang warga Kecamatan Ulu Rawas yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Seperti halnya dugaan PETI sebelumnya, aktivitas PETI yang diduga dikelola anak oknum DPRD Muratara tersebut juga dikeluhkan warga karena dampak lingkungannya.

Air sungai yang selama ini menjadi sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk mandi, cuci, kakus (MCK) dan sumber air bersih kini tampak keruh, menguning, dan diduga mengandung zat kimia berbahaya yang tidak layak konsumsi.

“Kami MCK pakai air kotor bos, air sungai kami kuning keruh, tidak layak minum lagi. Ini gara-gara PETI excavator itu. Katanya punya anak oknum DPRD,” keluh warga Ulu Rawas.

Aktivitas PETI merupakan tindak pidana. Berdasarkan *Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020* tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Selain itu, jika terbukti anak oknum DPRD tersebut mendapatkan dukungan atau perlindungan dari oknum DPRD Muratara, maka hal tersebut dinilai melanggar etika sebagai penyelenggara negara.

Menanggapi mencuatnya dugaan tersebut, masyarakat di Kecamatan Ulu Rawas meminta kepada Bupati Musi Rawas Utara, Ketua DPRD Muratara, Inspektorat, dan Polres Muratara untuk segera melakukan pemeriksaan.

“Kami berharap Bupati Muratara dan Ketua DPRD segera turun dan menindaklanjuti laporan masyarakat ini. Jangan tebang pilih. Siapapun yang bermain PETI harus ditindak tegas. Kami juga meminta Polres Muratara dan Dinas Lingkungan Hidup untuk turun ke lapangan menghentikan PETI di Ulu Rawas yang diduga mencemari sungai kami,” ujar perwakilan masyarakat Ulu Rawas.

Masyarakat juga meminta kepada Badan Kehormatan DPRD Muratara untuk memeriksa oknum anggota DPRD yang diduga membekingi aktivitas PETI anaknya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kabupaten Muratara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan anak oknum anggotanya dalam aktivitas PETI di wilayah Ulu Rawas. Tim Cakrabuana.id telah berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Cakrabuana.id masih menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak-pihak terkait dan tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya kepada pihak terkait, khususnya DPRD Kabupaten Muratara, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tim Investigasi Cakrabuana.id / Biro Muratara

Dugaan Oknum ASN BKPSDM Muratara Jadi Pemodal PETI di Ulu Rawas Mencuat! Air Sungai Keruh Kuning Tercemar, Warga Minta Bupati Tindak Tegas!

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Dugaan Oknum ASN BKPSDM Muratara Jadi Pemodal PETI di Ulu Rawas Mencuat! Air Sungai Keruh Kuning Tercemar, Warga Minta Bupati Tindak Tegas!”

 

*MURATARA,  MEDIACAKRABUANA.ID

Dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Ulu Rawas, mencuat dan menjadi sorotan publik.

Informasi tersebut dihimpun Tim Investigasi Cakrabuana.id Biro Muratara berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat di wilayah Ulu Rawas pada Selasa (27/10/2026).

Masyarakat menyebutkan adanya aktivitas galian tambang emas yang menggunakan alat berat jenis excavator di wilayah Ulu Rawas yang diduga dikelola dan dimodali oleh oknum ASN BKPSDM Muratara.

“Informasi dari warga memang menyebutkan ada oknum ASN dari BKPSDM yang diduga bermain PETI di wilayah Ulu Rawas. Oknum tersebut diduga sebagai pemodal alat berat,” ungkap salah seorang warga Kecamatan Ulu Rawas yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.

 

Warga mengeluhkan dampak lingkungan akibat aktivitas PETI tersebut. Air sungai yang selama ini menjadi sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk mandi, cuci, kakus (MCK) dan sumber air bersih kini diduga tercemar.

Air sungai tampak keruh, menguning, dan diduga mengandung zat kimia berbahaya yang tidak layak konsumsi.

“Kami MCK pakai air kotor bos, air sungai kami kuning keruh, tidak layak minum lagi. Anak-anak gatal-gatal. Ini gara-gara PETI excavator itu,” keluh warga Ulu Rawas.

 

Apabila dugaan keterlibatan oknum ASN BKPSDM Muratara dalam aktivitas PETI di Ulu Rawas tersebut benar, maka perbuatan tersebut dinilai telah melanggar disiplin berat sebagai ASN.

Merujuk pada *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang merusak lingkungan. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Selain sanksi kepegawaian, aktivitas PETI juga merupakan tindak pidana. Berdasarkan *Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020* tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Menanggapi mencuatnya dugaan tersebut, masyarakat di Kecamatan Ulu Rawas meminta kepada *Bupati Musi Rawas Utara, Inspektorat Kabupaten Muratara, dan Kepala BKPSDM Muratara* untuk segera melakukan pemeriksaan.

Masyarakat juga meminta kepada *KASN dan BKN* untuk melakukan pengawasan dan audit terkait LHKPN oknum ASN yang diduga memiliki harta tidak wajar.

“Kami berharap Bupati Muratara dan Inspektorat segera turun dan menindaklanjuti laporan masyarakat ini. Jika terbukti, harus ditindak tegas sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. Kami juga meminta Polres Muratara dan Dinas Lingkungan Hidup untuk turun ke lapangan menghentikan PETI di Ulu Rawas yang diduga mencemari sungai kami,” ujar perwakilan masyarakat Ulu Rawas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BKPSDM Kabupaten Muratara belum memberikan keterangan resmi. Tim Cakrabuana.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Muratara melalui pesan WhatsApp pada Senin (26/10/2026) dan masih menunggu jawaban.

Cakrabuana.id tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999.

Tim Investigasi Cakrabuana.id / Biro Muratara

“Masyarakat Muratara Desak Kapolda Sumsel dan Propam Mabes Polri Tindak Tegas Oknum Polres Muratara Diduga Beking Mafia BBM di SPBU 24.316.179 Terusan!”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Masyarakat Muratara Desak Kapolda Sumsel dan Propam Mabes Polri Tindak Tegas Oknum Polres Muratara Diduga Beking Mafia BBM di SPBU 24.316.179 Terusan!”

 

MURATARA,  MEDIACAKRABUANA.ID

Masyarakat dan lembaga pengawas independen di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendesak Kapolda Sumatera Selatan, Divisi Propam Mabes Polri, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga untuk segera turun tangan melakukan pengusutan tuntas dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di SPBU 24.316.179 Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Muratara.

Desakan tersebut mencuat setelah Tim Cakrabuana.id membongkar dugaan praktik kotor penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi yang disinyalir berlangsung secara terstruktur dan masif di SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya, dengan dugaan melibatkan oknum anggota Polres Muratara dan pihak pengelola SPBU.

Informasi yang dihimpun di lapangan, praktik pengangsuran dan penampungan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite tersebut diduga kuat dialirkan ke tangan spekulan dan industri, bukan untuk rakyat kecil.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan laporan masyarakat, ada 4 indikasi kuat yang menjadi sorotan:

1. Penyaluran Diduga Tak Tepat Sasaran: BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite yang seharusnya untuk masyarakat kecil, nelayan, petani, dan transportasi umum sesuai aturan BPH Migas, diduga kuat dialirkan ke spekulan maupun industri dengan harga non-subsidi.

2. Modus Tangki Siluman dan Barcode Berulang: Para pengangsu diduga menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki siluman berkapasitas besar. Mereka juga diduga menggunakan barcode MyPertamina yang sama secara berulang-ulang. Praktik ini disinyalir mendapatkan “lampu hijau” dari oknum petugas SPBU 24.316.179 yang diduga sengaja meloloskan.

3. Keterlibatan Oknum Penegak Hukum Diduga Sebagai Beking: Muncul nama oknum anggota Polres Muratara yang diduga berperan sebagai pelindung (beking) serta pengatur kelancaran operasional pengangsuran BBM di area SPBU 24.316.179 Terusan. Oknum tersebut diduga mengatur agar mobil-mobil tangki siluman bisa leluasa mengisi tanpa antre lama dan aman dari razia.

4. Kongkalikong Pemilik SPBU Diduga Biarkan Praktik Ilegal:* Pihak pengelola/pemilik SPBU 24.316.179 diduga sengaja membiarkan atau bahkan memprioritaskan pengisian bagi para pengangsu BBM ketimbang melayani antrean kendaraan masyarakat umum.

Dampak langsung sangat dirasakan masyarakat. Warga Desa Terusan dan sekitarnya mengeluh kerap terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi. Antrean panjang yang mengular hingga ratusan meter menjadi pemandangan sehari-hari.

“Rakyat kecil yang antre dari subuh sampai siang belum tentu dapat Solar bos, tapi mobil-mobil yang itu-itu saja dengan tangki besar bisa bolak-balik isi 3-4 kali sehari. Jelas ada yang tidak beres di SPBU 24.316.179 ini,” ungkap salah seorang warga Terusan Karang Jaya yang enggan disebutkan namanya karena takut diintimidasi.

Merespons temuan tersebut, masyarakat Muratara mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih.

“Praktik penyelewengan BBM bersubsidi ini sangat merugikan rakyat kecil dan merugikan negara. Kami meminta Kapolda Sumsel dan Bid Propam Polda Sumsel untuk menindak tegas oknum anggota yang terlibat tanpa pandang bulu. Jangan sampai institusi Polri tercoreng karena ulah oknum yang menjadi beking mafia BBM,” tegas perwakilan Lembaga Pengawas Publik Muratara kepada Cakrabuana.id.

“Kami juga mendesak BPH Migas dan Pertamina untuk segera melakukan audit dan mencabut izin operasional SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya jika terbukti melanggar aturan penyaluran BBM subsidi. Lakukan pemblokiran alokasi hingga penutupan jika perlu agar memberikan efek jera. Ini sudah meresahkan,” tambahnya.

Masyarakat mengaku telah mengantongi dan akan menyerahkan bukti-bukti pendukung secara resmi kepada Bid Propam Polda Sumsel serta PT Pertamina Patra Niaga, berupa rekaman visual kendaraan yang diduga bertangki siluman yang bolak-balik mengisi di SPBU 24.316.179, catatan nomor polisi kendaraan yang terlibat, serta bukti penggunaan barcode berulang.

Untuk menjaga prinsip keberimbangan berita, Tim Cakrabuana.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kapolres Muratara melalui Kasi Humas, pengelola SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya, serta Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel melalui pesan WhatsApp pada Selasa (27/10/2026).

Hingga berita ini diterbitkan pada Selasa 27/10/2026) Pukul 17:00 WIB (lebih dari 1×24 jam), pihak-pihak terkait belum memberikan jawaban resmi, meskipun pesan WhatsApp telah dibaca (centang dua biru).

Cakrabuana.id tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya kepada pihak Polres Muratara, Pengelola SPBU 24.316.179 Terusan Karang Jaya, dan PT Pertamina sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999.

Biro Muratara – Cakrabuana.id

“Pengaspalan RW 15 Galunggung Asih Disambut Gembira Warga, Konsultan Pengawas Sebut Sesuai Bestek”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Pengaspalan RW 15 Galunggung Asih Disambut Gembira Warga, Konsultan Pengawas Sebut Sesuai Bestek”

CIREBON — MEDIACAKRABUANA.ID

Pengaspalan jalan di RW 15 Galunggung Asih, Kelurahan Kecapi, Kota Cirebon, disambut gembira oleh warga. Setelah sekitar delapan tahun tidak mendapatkan pengaspalan, kondisi jalan yang sebelumnya berlubang kini mendapat perbaikan melalui aspirasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

Ketua RW 15 Galunggung Asih, Haji Duladi, mengatakan warga menyambut baik pembangunan tersebut karena jalan di lingkungan mereka sudah lama membutuhkan perbaikan.

“Alhamdulillah, warga sangat senang dengan adanya pengaspalan ini. Sudah delapan tahun tidak ada pengaspalan, jalan juga sudah berlubang. Sekarang warga senang karena jalan sudah diperbaiki,” ujar Duladi.

Ia menjelaskan, pengaspalan tersebut berasal dari aspirasi anggota dewan melalui program pokok-pokok pikiran (pokir).

Apresiasi serupa disampaikan Jaja Suharja, salah seorang warga RW 15. Ia mengaku bangga karena jalan di lingkungannya akhirnya mendapat perhatian dan perbaikan.

“Saya mewakili warga merasa bangga. Terima kasih, kampung kami dibangun dan diaspal. Warga semuanya senang. Kalau bisa, tahun depan pengaspalan ditambah lagi agar seluruh jalan di lingkungan ini bisa diperbaiki,” kata Jaja.

Konsultan Pengawas Lakukan Pengecekan Lapangan

Sementara itu, Wahyu Herianto, konsultan pengawas pekerjaan jalan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, menyatakan telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi menyusul pemberitaan mengenai kondisi pengaspalan tersebut.

Dari hasil pengecekan yang disampaikannya, pelaksanaan pekerjaan dinilai telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan spesifikasi teknis atau bestek yang direncanakan.

“Kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasilnya, pekerjaan sudah sesuai SOP dan bestek, serta berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” ujar Wahyu.

Ia menegaskan, pihaknya tetap terbuka terhadap masukan masyarakat terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Di lapangan, sejumlah bagian permukaan aspal terlihat meninggalkan bekas dan terdapat titik yang tampak sedikit mengalami penurunan. Kondisi itu perlu dinilai berdasarkan pemeriksaan teknis, bukan hanya dari tampilan visual.

Aktivitas kendaraan yang melintas atau parkir sebelum lapisan aspal cukup dingin dan mengeras dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperiksa. Begitu pula kondisi badan jalan yang lebih rendah daripada trotoar atau halaman rumah, sehingga air siraman tanaman berpotensi mengalir ke permukaan aspal.

Meski demikian, faktor-faktor tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab tanpa pemeriksaan teknis lebih lanjut.

Perbaikan jalan di RW 15 Galunggung Asih menjadi kebutuhan yang telah lama dinantikan warga. Apresiasi masyarakat dan hasil pengecekan dari konsultan pengawas menjadi bagian penting dalam melihat pelaksanaan pembangunan tersebut secara berimbang, dengan tetap membuka ruang evaluasi apabila ditemukan kekurangan di kemudian hari. ( Khairlani )

“58 PERSIL.TANAH MASYARAKAT DESA DARMO BELUM DI BAYAR PT.BUMI SAWINDO PERMAI”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“58 PERSIL.TANAH MASYARAKAT DESA DARMO BELUM DI BAYAR PT.BUMI SAWINDO PERMAI”

.Muara Enim, Sumsel || Mediacakrabuana.id

Waspada sedendikat mafia tanah berkeliaran di Bumi Sriwijaya khususnya Tanjung Enim pasalnya
Masyarakat Darmo Sudah Muak Dengan Janji Janji PALSU .

Muara Enim, 26/10/2026. Masyarakat desa darmo kecamatan lawang kidul Kabupaten muara enim,menyatakan kecewa terhadap PT.Bumi Sawindo Permai (BSP) yang merupakan anak perusahaan PTBA akibat belum di bayarnya 58 persil lahan yang telah di ukur sejak tahun lalu bahkan sudah di gusur oleh PTBA,

Warga mengancam akan menarik berkas dan meminta ganti rugi atas pengrusakan serta akan memagari lahan tersebut jika perusahaan tidak segerah menyelesaikan.
Pada hari Senin,26/10/2026 masyarakat telah mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa di kantor desa darmo mendesak kepada pemerintah desa agar dapat mendesak PT.BSP untuk segerah menyelesaikan ganti rugi atas lahan merek tersebut,

Menanggapi tuntutan dan desakan dari warga tersebut pemerintah desa darmo telah mengirimkan surat kepada PT.Bumi Sawindo Permai agar lahan warga tersebut dapat segerah di selesaikan karena menyangkut kebutuhan warga sehari hari.

Adapun tuntutan warga adalah PT.BSP segerah menyelesaikan pembayaran atas 58 persil tersebut,kalau tidak masyarakat minta di kembalikan berkas lahan milik masyarakat selanjutnya masyarakat akan melakukan pemagaran dan dan minta kerugian kepada PT.BSP atas pengrusakan

Pasalnya kebun karet milik warga sudah di gusur oleh PTBA yang mengakibatkan masyarakt tidak bisa lagi mengambil hasilnya untuk menghidupi keluarga Masyarakat desa darmo kecamatan lawang kidul
Sebanyak 58 delapan persil lahan masyarakat desa darmo kecamatan lawang kidul kabupaten muara enim yang masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT.BSP yang juga merupakan anak perusahaan PTBA,tak kunjung di bayar

Pasalnya sudah satu tahun lebih sebanyak 58 persil yang sudah di ukur dan siap di bayar namun sampai saat ini tak kunjung di bayar dengan alasan yang tidak jelas,setiap masyarakat menanyakan ke PT BSP kapan akan dibayar jawabnnya selalu bulan depan namun kenyataannya sudah satu tahun lebih tak ada penyelesain,masyarakat merasa di bohongi dan di permainkan oleh PT.BSP hal ini mebuat masyarakat desa darmo geram dan minta berkasnya di kembalikan bila tak di bayar,Senin,26 oktober 2026

Masyarakat telah mengirimkan surat kepada PT.BSP agar segerah di selelsaikan apabila tidak di selesaikan maka berkas tanah milik masyarakat tersebut akan di tarik kembali,mereka juga minta ganti kerugian sebab sebagian warga yang memiliki kebun karet,sudah di gusur oleh PT BA dan selama satu tahun ini mereka tidak bisa mengambil hasilnya untuk menghidupi keluarganya.

Warga sudah sepakat akan melakukan pemagaran dan minta ganti rugi kepada PT.BSP atas kerusakan lahan warga tersebut.menurut salah satu warga desa darmo bernama Sawal (62) tahun yang juga memiliki lahan yang masuk didalam 58 persil tersebut menyatakan” Kalau PT.BSP dalam bulan ini tidak di bayar kami akan menarik berkas,selanjutnya akan kami pagari lahan kami yang sudah di gusur,kalau PT.BSP tidak bayar kami akan mengajukan ke PTBA untuk di bayar karena lahan kami sudah di gusur oleh PTBA, sudah satu tahun PT.BSP ngomong nak bayar nyatanya sudah satu tahu lebih juga tidak di bayar,kalau di gantung terus anak istri kami nak makan apo,bahkan ada yang punya kebun karet setiap bulan bisa menghasilkan 4 juta lebih setelah di gusur oleh PTBA tidak bisa lagi di ambil hasilnya untuk hidupi keluarganya “ujarnya”.

( Tim / Ali)

“Kadis Perkim: Entin S Memberikan Krafikasi Pembebasan Lahan Di Desa Cianting Kab Purwakarta”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Kadis Perkim: Entin S Memberikan Krafikasi
Pembebasan Lahan Di Desa Cianting Kab Purwakarta”

.Purwakarta Jabar ||
Mediacakrabuana.id

Menindaklanjuti pemberitaan sebelum yang berjudul

Pembebasan Lahan Cianting Purwakarta Disorot Tajam, Potongan Pajak Penjual P2T Diduga Tabrak Aturan PPh 0%

 

Senin 26/10, 2026 09.32] Kadis Perkim: Entin Suryatin, S.T.,M.M. Memberikan Krafikasi

Assallamualaikum
Bang

ini tanggapan dari
Tim Memang betul ada beberapa kriteria kegiatan yg pph nya 0 %

Berdasarkan pasal 10 UU No. 2 thn 2012 yang merupakan turunan peraturan perpajakan PP. No. 34 tahun 2016 dan di perbaharui dlm PMK No. 81/2024 Diantaranya untuk kegiatan :

1.Pertahan dan Keamanan Nasional
2.Jalan umum, jalan tol Bendungan, irigasi
3.Infrastruktur Minyak gas,dan panas bumi
4.Pembangkit, transmisi, gardu jaringan dan distribusi tenaga listrik
5.dan seterusnya

Untuk itu Tim Pengadaan tanah berpendapat bahwa kegiatan pengadaan tanah yg ada tidak termasuk dlm kegiatan yg di sebutkan di atas.

.Menanggapi hal tersebut di atas

Bram sebagai Peritisi hukum berpendapat bahwa:
Apabila adanya permintaan sejumlah uang atau adanya pungutan liar ( pungli ) tidak berdasar oleh oknum panitia pengadaan tanah adalah tindakan yang melanggar hukum dan merupakan bentuk tindakan pidana korupsi atau pemerasan.

Ketentuan Hukum Terkait pengadaan tanah

. Tampa biaya tambahan. Seluruh proses pengadaan tanah bagai pembagunan untuk kepentingan umum diatur secara resmi melalaui undang undang nomor 2 Tahun 2012 dan aturan turunannya negaŕa tidak memungut biaya atau meminta transfer uang dari masyarakat terkait proses ganti rugi atau administrasi yang sudah dianggarkan.

. Penyalahgunaan wewenang panitia pengadaan tanah yang meminta uang atau memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dapat dijerat dengan sanksi pidana penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi Bupati Purwakarta. Sekda Inspektorat Purwakarta belum dikonsumsi

Bersambung Edisi berikut nya …!!

( Red/ Tslm)

“PEMPROV JAWA BARAT DIDUGA KEBOBOLAN ANGGARAN Rp 3.134.894.365,14”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“PEMPROV JAWA BARAT DIDUGA KEBOBOLAN ANGGARAN
Rp 3.134.894.365,14”

JAWA BARAT || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan DPP Rambo Nusantara mengendus adanya dugaan APBD kebobolan .
Dimintak pihak Tipikor atau KPK RI mengusut adanya ke rugian uang Negara di Pemprov Jabar Sesuwai hasil BPK.

Pasalnya
Denda Keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan JIJ pada Dua SKPD Sebesar
Rp3.134.894.365,14 Belum
Dikenakan dan Disetorkan Ke Kas Daerah
BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat agar
menginstruksikan:

a. Kepala Dinas BMPR supaya:
1) lebih optimal dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;
2) memerintahkan PPK:
a) melakukan pengendalian atas kontrak
untuk memastikan bahwa pekerjaan
dilaksanakan secara tepat waktu sesuai
perjanjian dalam kontrak PPK;

b) memproses denda keterlambatan sebesar
Rp578.242.034,32 sesuai ketentuan yang
berlaku.
b. Kepala Dishub supaya:
1) lebih optimal dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;

2) memerintahkan PPK:
a) melakukan pengendalian atas kontrak
untuk memastikan bahwa pekerjaan
Gubernur Jawa Barat akan segera
menginstruksikan:

a. Kepala Dinas BMPR supaya:
1) lebih optimal dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;
2) memerintahkan PPK:
a) melakukan pengendalian atas kontrak
untuk memastikan bahwa pekerjaan
dilaksanakan secara tepat waktu
sesuai perjanjian dalam kontrak PPK;

b) memproses denda keterlambatan
sebesar Rp578.242.034,32 sesuai
ketentuan yang berlaku.
b. Kepala Dishub supaya:
1) lebih optimal dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;
2) memerintahkan PPK:

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Provinsi jawa barat untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi)

“Selama 14 Hari, Polres PALI Gelar Operasi Patuh Musi untuk Tingkatkan Disiplin Pengendara”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Selama 14 Hari, Polres PALI Gelar Operasi Patuh Musi untuk Tingkatkan Disiplin Pengendara”

PALI – MEDIACAKRABUANA.ID

Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar apel gelar pasukan Operasi Patuh Musi 2026 di halaman Mapolres PALI, Senin (26/10/2026) pukul 08.00 WIB. Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Apel dipimpin langsung Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., dengan mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan.”

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten PALI, Kejaksaan Negeri PALI, TNI, Brimob Batalyon D Polda Sumsel, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta jajaran pejabat utama Polres PALI.

Dalam kesempatan itu, Kapolres PALI membacakan amanat Kapolda Sumatera Selatan terkait pelaksanaan Operasi Patuh Musi 2026. Amanat tersebut menyoroti peningkatan angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Selatan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam amanat tersebut, jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat dari 1.002 kejadian pada triwulan II menjadi 1.130 kejadian pada triwulan III tahun 2026, atau naik 12,8 persen.

Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan dari 213 orang menjadi 194 orang, atau turun 8,9 persen.

Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., mengatakan Operasi Patuh Musi merupakan langkah kepolisian bersama instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

“Melalui Operasi Patuh Musi 2026, kami mengajak seluruh masyarakat untuk semakin disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kepatuhan terhadap aturan harus menjadi kebiasaan setiap pengguna jalan,” ujar Januar.

Ia menjelaskan, terdapat enam sasaran prioritas dalam operasi tersebut, yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, pengemudi atau penumpang yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, pengendara yang melawan arus, pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, pengendara yang menerobos lampu merah, serta kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan.

Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan humanis, mengutamakan keselamatan masyarakat, serta memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan tetap mengutamakan keselamatan. Kami juga berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan mematuhi peraturan lalu lintas demi menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan,” tegasnya.

Apel gelar pasukan ditandai dengan penyematan pita tanda dimulainya Operasi Patuh Musi 2026 kepada perwakilan personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 09.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif. Melalui operasi ini, Polres PALI berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta situasi lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan di wilayah Kabupaten PALI.

Cakrabuana
Kabiro / Sunandi

Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Musi 2026, Polres Empat Lawang Siap Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas Masyarakat”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Musi 2026, Polres Empat Lawang Siap Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas Masyarakat”

 

EMPAT LAWANG –MEDIACAKRABUANA.ID

Polres Empat Lawang menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Musi Tahun 2026 sebagai bentuk kesiapan matang personel dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Kabupaten EmpGelar Apel Pasukan Operasi Patuh Musi 2026, Polres Empat Lawang Siap Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas Masyarakat”at Lawang.

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Empat Lawang ini diikuti oleh ratusan personel gabungan dari unsur Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Sat Pol PP Kabupaten Empat Lawang. Pelaksanaan apel ini menandai dimulainya rangkaian operasi kepolisian kewilayahan yang berfokus pada terciptanya budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Kapolres Empat Lawang dalam arahannya menyampaikan bahwa Operasi Patuh Musi 2026 diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Harapan besarnya adalah mampu mewujudkan kondisi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dan kondusif di Bumi Saling Keruani Sigi Kerawati.

“Melalui Operasi Patuh Musi 2026 ini, kami tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga langkah-langkah preemtif dan preventif guna menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas sejak dini dari diri masyarakat sendiri. Keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama yang harus dijaga bersama,” ujar Kapolres.

Adapun sasaran prioritas dalam pelaksanaan Operasi Patuh Musi 2026 meliputi berbagai jenis pelanggaran yang berisiko tinggi memicu terjadinya fatalitas kecelakaan lalu lintas, antara lain:

Pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional (SNI) maupun sabuk pengaman.

Pengendara di bawah umur.

Melawan arus lalu lintas.

Menggunakan telepon genggam (ponsel) saat berkendara.

Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau zat terlarang.

Kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (brong).

Melalui momentum Operasi Patuh Musi 2026 ini, Polres Empat Lawang mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Empat Lawang agar senantiasa melengkapi kelengkapan berkendara dan surat-surat kendaraan, serta selalu mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat beraktivitas di jalan raya.

 

Cakrabuana
Kabiro /Sunandi

123...366Halaman 1 dari 366

BERITA TERBARU

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©