“APH dan Dinas Terkait Tindak Tegas, Warga Soroti Angkutan BBM Non Subsidi Diduga Melebihi Kapasitas Jalan Kelas III C”

Muratara .Sumsel || Mediacakrabuana.id

Sejumlah masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait untuk menindaklanjuti aktivitas kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang diduga melintas di ruas Jalan Simpang Kabu dengan muatan melebihi kapasitas jalan kelas III C.

Permintaan tersebut disampaikan karena masyarakat menilai kendaraan bertonase besar yang melintas berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang dibangun menggunakan anggaran negara.

Selain itu, aktivitas angkutan berat tersebut dinilai perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut warga, ruas Jalan Simpang Kabu merupakan salah satu akses penting yang digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka berharap adanya pengawasan serta penegakan aturan terhadap kendaraan yang melintas agar tidak melebihi batas kemampuan jalan.

“Masyarakat meminta APH, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait melakukan pengecekan terhadap kendaraan pengangkut BBM non subsidi yang melintas di jalan tersebut. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kelas jalan maupun batas muatan, maka diharapkan dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujar salah seorang warga.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, klasifikasi jalan dan batas muatan kendaraan diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penggunaan jalan oleh kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih dapat berdampak pada keselamatan pengguna jalan serta mempercepat kerusakan infrastruktur.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama APH dapat melakukan kajian dan pengawasan lapangan guna memastikan seluruh aktivitas angkutan berjalan sesuai aturan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kondisi jalan, keselamatan pengguna jalan, serta melindungi aset infrastruktur daerah dari kerusakan yang lebih parah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jalan Kelas III

Umumnya diperuntukkan bagi kendaraan dengan ukuran dan muatan tertentu yang lebih rendah dibanding jalan kelas I dan II.

Jalan kelas III maksimal 8 ton, maka kendaraan yang melebihi batas tersebut tidak diperbolehkan melintas kecuali memiliki izin khusus dari pihak berwenang.

Pasal 307 UU Nomor 22 Tahun 2009
Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi daya angkut kendaraan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009
Mengatur sanksi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,

keluhan masyarakat Simpang Kabu, jika kendaraan tangki BBM non subsidi yang melintas memiliki berat total (kendaraan + muatan) melebihi batas yang ditetapkan untuk jalan tersebut atau melebihi rambu pembatas yang terpasang, maka masyarakat dapat meminta Dinas Perhubungan, Balai Jalan, Satlantas, dan APH untuk melakukan pemeriksaan tonase, dokumen kendaraan, serta kesesuaian dengan kelas jalan yang dilalui.
Dengan ini masyarakat meminta Dinas Perhubungan, Balai Jalan, Satlantas, dan APH memasang rambu pembatas tonase pada jalan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan terkait, Dinas Perhubungan maupun instansi berwenang lainnya belum memberikan tanggapan resmi terkait aspirasi masyarakat tersebut.

“Diduga Tak Bela Karyawan, Ketua Serikat Pekerja PT. Multi Indomandiri (MIM) Karawang Bungkam Soal Ganti Rugi Kecelakaan Kerja Empat Bulan Belum Di Bayar,”

Karawang Jabarr || Mediacakrabuana.id

Menindak lanjuti pemberitaan sebelum tim media konfirmasi Ke
.Anji Ketua Serikat Pekerja Internal PT. Multi Indomandiri (MIM)

Assalamualaikum wr wb Pk.Anji
Ketua Serikat Pekerja Internal PT. Multi Indomandiri (MIM) untuk mendesak penyelesaian hak karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.

Pertanyaan kami Ketua Serikat Pekerja PT. MIM

1. Mengenai Status Pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan (JKK)”Bagaimana status pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) korban di BPJS Ketenagakerjaan? Apakah pihak manajemen PT. MIM sudah melaporkan kasus ini secara resmi dalam batas waktu 2×24 jam sejak kejadian?””

2. Jika laporan sudah masuk, kendala apa yang membuat pencairan biaya pengobatan atau penggantian sistem reimbursement ini tertahan hingga 4 bulan?”

3. Mengenai Langkah Advokasi dan Sikap Serikat Pekerja”Langkah konkret apa yang sudah dan akan diambil oleh Serikat Pekerja dalam mengawal kasus ini agar korban segera mendapatkan haknya?”

4.”Apakah Serikat Pekerja bersedia memfasilitasi pertemuan bipartit khusus antara perwakilan keluarga korban, pengurus serikat, dan manajemen (HRD/Management) minggu ini?”

5 Mengenai Tanggung Jawab Sementara dari Perusahaan”Sesuai regulasi, biaya pengobatan awal seharusnya ditanggung oleh perusahaan terlebih dahulu atau menggunakan fasilitas PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja). Mengapa karyawan harus menanggung beban ini sendiri selama 4 bulan lebih belum di bayar ?””

6.Apakah serikat bisa mendesak perusahaan untuk memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada korban demi meringankan beban finansialnya saat ini?”

7.Mengenai Kepastian Batas Waktu (Timeline) Penyelesaian”Kapan target waktu yang bisa serikat pekerja janjikan kepada kami untuk mendapatkan kejelasan atau surat komitmen resmi dari manajemen terkait penggantian biaya ini?””

8.Jika pihak manajemen tetap menunda atau lepas tangan, apa langkah hukum atau jalur tripartit (melibatkan Disnaker) yang akan ditempuh serikat untuk membela anggota kita?”

“Kami berharap pihak Serikat memberikan hak jawab tertulis dan dan silolusi nyata atas hak-hak karyawan tertunda dalam waktu cepat

Hormat

Mediacakrabuana.id

Sampai berita ini diterbitkan Anji Ketua Serikat Pekerja Internal PT. Multi Indomandiri (MIM) itidak membalas What’sApp apa lagi membalas secara resmi tertulis

.“Redaksi membuka Ruang bagi .Pk.Anji
Ketua Serikat Pekerja Internal PT. Multi Indomandiri (MIM) Dan Deriksi PT.Multi Indomandri ( MIM ) serta Disnaker Kabupaten Karawang untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya di Mediacakrabuana.id

( Red / Tslm )

*Gagal di Polres Benteng, Aktivis Senior Herman Lutfi Kecam Kapolres dan Siap Gempur Polda Bengkulu*

*BENGKULU TENGAH -* MEDIACAKRABUANA.ID

Buntut panjang aksi damai Jilid 2 Komunitas Media dan Forum (KMF) di halaman Polres Bengkulu Tengah, Senin (22/09/2026), aktivis senior Bengkulu, Herman Lutfi akhirnya angkat bicara dan mengecam keras Polres Benteng.

Herman Lutfi mengecam sikap Kapolres Benteng AKBP Yanu Rihardi, S.I.K., M.M yang dinilai ingkar janji dari hasil pertemuan sebelumnya.

Ia menyatakan akan segera turun gunung dan bergabung dalam aksi lanjutan yang lebih besar di halaman Polda Bengkulu.

Aksi Jilid 2 yang diikuti puluhan wartawan senior, LSM, Ormas dan Forum se-Bengkulu, Sumsel dan Lampung sebelumnya gagal membuahkan hasil. Massa yang sudah bertahan dari terik matahari hingga diguyur hujan sampai malam, harus pulang dengan kecewa.

Seperti diberitakan sebelumnya, KMF telah mengikuti semua saran dan petunjuk Kapolres untuk menempuh Restorative Justice (RJ) dengan mempertemukan pelapor Peki dan terlapor wartawan Nardi. Namun kesepakatan damai itu buyar.

*”Kapolres Ingkar Janji”*

“Saran dan petunjuk Kapolres telah KMF ikuti, namun Kapolres ingkar janji,” tegas Agus Black, salah satu pentolan KMF dalam aksi kemarin.

Kekecewaan memuncak saat istri Nardi menangis histeris di depan 20 wartawan. Menurut pengakuannya, ada oknum *”POLISI”* yang menyampaikan bahwa Nardi bisa bebas jika menyiapkan uang Rp 150 Juta, jika tidak terancam 9 tahun penjara.

_”Mano ado duit 150 juta kami pak. Biarlah aku mati be dak sanggup aku lihat 9 tahun didalam penjara laki aku,”_ tangisnya.

Hingga malam, negosiasi yang difasilitasi Polres antara pelapor dan kuasa hukum tidak menghasilkan perdamaian.

*Herman Lutfi: Kita Pindah ke Polda*

Menyikapi kebuntuan ini, aktivis senior Herman Lutfi menyatakan sikap.

“Saya mengecam keras Polres Benteng. Kalau di Polres tidak ada keadilan, kita akan gempur Polda Bengkulu. Saya akan turun langsung bergabung melakukan aksi di halaman Polda,” tegas Herman Lutfi saat dihubungi malam ini.

KMF menyatakan aksi Jilid 2 akan segera digelar di Mapolda Bengkulu dengan massa yang lebih besar dan akan melaporkan dugaan kriminalisasi pers dan dugaan permintaan uang tersebut ke Propam Polda dan Dewan Pers.

Saat dikonfirmasi Agus Black mengatakan diatas Kapolsek ada Kapolres, diatas Kapolres ada Kapolda dan diatas Kapolda ada Kapolri serta Kompolnas, jadi satu langkah pun tidak akan mundur menghadapi kedzoliman yang telah dilakukan oleh Oknum tersebut.

Saya akan gantung KTA jika kasus ini tidak selesai dan pimpinan Polri harus segera sikat habis Anggota yang nakal, cakap pria berambut gondrong ini.

Ali Sopyan Ketua Umum RAMBO saat diko dikonfirmasi ” …….

“VIRAL! DUGAAN PENGANIAYAAN WARGA DI DALAM MAKO POLSEK BANGGAI,”

Banggai Laut || Mediacakrabuana.id

Seorang warga Labobo,Desa Talas, bernama Jamil, mengaku dianiaya di dalam Polsek pada Selasa, 15 September 2026.

Ironisnya, aksi tersebut diduga melibatkan satu oknum anggota polisi dan dua oknum Aparatur Sipil Negara ASN yang bekerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut berinisial Ac dan Ad.

Korban mengalami Lebam di bagian mata sebelah kanan dan hidung berdarah.

Jamil yang dihubungi pihak media menegaskan akan memperpanjang kasus ini.

Ia bahkan telah berkoordinasi dengan salah satu pengacara untuk menempuh jalur hukum.

Langkah itu diambil bukan tanpa alasan. Akibat dugaan penganiayaan tersebut, Jamil mengaku mengalami lebam di bagian mata hingga matanya tertutup.

Saya hanya meminta keadilan sebagai masyarakat.
Masa di dalam Polsek saya masih dipukulin hingga babak belur.

Apakah kami sebagai masyarakat perlu mempertanyakan keamanan di dalam Polsek tersebut? tegas Jamil kepada awak media.

Polsek Klaim Sudah Selesai,Korban Tetap Lanjut

Hingga berita ini diturunkan,pihak Polsek Banggai menyebut surat bketerangan terkait dugaan penganiayaan tersebut sudah diselesaikan dan ditandatangani oleh Jamil beserta istrinya.

Namun di sisi lain, Jamil mengaku tetap akan melanjutkan proses hukum demi mendapatkan keadilan.

Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi mendalam kepada Kapolsek Banggai untuk mendapatkan penjelasan kronologis lengkap dan tindak lanjut terkait dugaan keterlibatan oknum polisi tersebut.

Publik Desak Propam Turun Tangan
Masyarakat berharap kasus ini mendapat perhatian serius dari Propam Polres Banggai Laut dan Propam Polda Sulawesi Tengah.

Jika terbukti benar, tindakan tersebut jelas mencoreng marwah institusi Polri yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Apalagi jika melibatkan oknum ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.

pena investigasi

“Pemerhati Hukum Desak Kapolres tebingtinggi Copot Kapolsek Spis-spis dugaan Pencurian dua Buah Tandan di Kebun Manako:

Tebingtinggi || Mediacakrabuana.id

Pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama (Pasal 362) dan KUHP Nasional Terbaru (Pasal 476) adalah tindakan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menanggapi hal tersebut salah satu Pemerhati Hukum yang biasanya di panggil Alvin mengatakan meminta Kapolres Tebingtinggi untuk evaluasi jajaran Kapolsek Spis-spis terkait dugaan Pencurian dua Buah Tanda Sawit di kebun Manako desa sibarau, kecamatan Sipisspis kabupaten Serdang Bedagai. Selasa 22/9/2026

“Harapan kepada Kapolres tebingtinggi yang baru di Lantik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sangat prihatin dengan di terimanya laporan pihak perwakilan perkebunan tersebut ke Polsek Spis-spis yang inisial PW

Ia juga menambahkan Pihak satpam perusahaan tersebut melihat Muhammad ridho di TKP melangsir dua buah Tandan sawit di kebun tersebut kemudian pihak satpam dari Perusahaan buat laporan secara resmi ke kantor Polsek Spis-spis dengan nomor LP/B/41/IX/2026/SPKT/POLRES POLRES TEBINGTINGGI/SEKTOR SPISSPIS/POLDA SUMATERA UTARA TERTANGGAL 04 SEPTEMBER 2026.

“Jika di ditotalkan kerugian perusahaan tersebut di bawah angka 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak memenuhi sesuai ketentuan hukum di NKRI.

Pada saat pertemuan di polsek Spispis, di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 pihak pelapor juga mengakui bahwa Muhammad ridho sedang menglangsir dua buah tanda sawit di lokasi tempat kejadian wilayah perkebunan PTPN IV Regional I Gunung Manako dan tidak ikut mencari barang bukti Ujarnya

Menurut aturan Hukum Kerugian senilai Rp500 ribu atau kurang dalam tindak pidana pencurian dikategorikan sebagai Pencurian ringan ≤ Rp500.000 iDi KUHP Baru yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Ketentuan Hukum Kerugian Rp500 RibuAncaman Pidana: Berdasarkan KUHP baru, pencurian dengan nilai barang atau kerugian maksimal Rp500.000 tidak diancam dengan pidana penjara, (kecuali ditentukan lain seperti pencurian dengan pemberatan ujarnya (S.hadi.purba/red)

“Agus Bantah Pernyataan Kepsek SDN 2 Tanjung Agung: Tidak Ada Barang Hilang, Soal Honor Nebas Itu Tidak Benar, Itu Hoax*

MURATARA – MEDIACAKRABUANA.ID

Polemik Surat Tugas penjaga sekolah di SD Negeri 2 Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) berbuntut panjang. Agus, penjaga sekolah yang mengundurkan diri, membantah keras pernyataan Kepala Sekolah Apridha.

Sebelumnya, dalam pemberitaan, pihak sekolah menyebut surat tugas tertanggal 18 September 2026 itu dikeluarkan karena adanya dugaan sering kehilangan barang rumah tangga di kantor seperti mangkok, piring dan lainnya, serta penjaga sekolah dinilai melalaikan tupoksi buka tutup pintu

Menanggapi itu, Agus menegaskan semua tuduhan tersebut tidak benar dan hoax.

*Pernyataan Resmi Agus, Penjaga Sekolah SDN 2 Tanjung Agung:*

> “Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah itu hoax. Tidak ada barang yang hilang, tidak ada honor setiap kami menebas, semua itu tidak benar,” kata Agus, Minggu (21/09/2026).

Agus menjelaskan, sebelum nya nama saya sebagai penjaga sekolah sekarang sudah diganti Ratna mala Dewi, alasan Ratna mengundurkan diri bukan karena lalai, melainkan karena beban kerja dalam surat tugas baru tersebut tidak sebanding dengan honor yang diterima.

Dalam surat tugas tersebut, penjaga sekolah dibebani Tugas Utama Harian seperti membuka dan mengunci gerbang, menyapu dan mengepel seluruh ruang kelas, ruang guru, ruang kepsek, koridor, membersihkan toilet, hingga mengosongkan tempat sampah. Ditambah Tugas Berkala seperti patroli lingkungan, memotong rumput liar / nebas, menyiram tanaman, hingga membakar sampah.

Sementara, pernyataan Kepsek Apridha yang menyebut ada insentif tambahan di luar honor bulanan untuk kegiatan nebas, dibantah Agus. Menurutnya, ia tidak pernah menerima honor tambahan tersebut.

Agus berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara dapat turun tangan mengevaluasi kebijakan surat tugas tersebut agar tidak memberatkan petugas penjaga sekolah honorer di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi lanjutan kepada pihak terkait masih dilakukan.

“Pemkab Muara Enim Perjalanan Dinas Direalisasikan
Melebihi Batas Efisiensi Belanja Sebesar Rp17.713.924.377,50”

.Muara Enim Sumsel || Mediacakrabuana.id

.Ali Sopyan Pimpim Umum Media Rajawalinews Group dan Kepala Divisi Investigasi Tim Gabungan media Pemburu Fakta mendesak Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti dan periksa SKPD Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dari hasil rekomendasi temuan BPK tersebut, Tegas Ali Sopyan. Senin 21/6/26

b. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Tidak Sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Berdasarkan data pada Tabel 1.5 diketahui bahwa penganggaran belanja
barang dan jasa di APBD murni sebesar Rp1.026.819.656.322,00 telah
dilakukan efisiensi menjadi Rp949.852.066.127,00 dalam APBD
Penyesuaian, tetapi pada APBD-P menjadi lebih tinggi dari APBD murni
Rp1.170.205.111.116,00.
Hasil analisis atas kepatuhan Pemkab Muara Enim atas anggaran dan realisasi
efisiensi belanja barang dan jasa diketahui bahwa:

1) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Melebihi Pagu Efisiensi
Hasil analisis atas dokumen penjabaran anggaran menunjukkan bahwa

Pemkab Muara Enim belum melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas
sebesar 50%. Hasil perhitungan atas efisiensi belanja perjalanan dinas
atas belanja perjalanan dinas pada APBD

Penyesuaian menunjukkan
efisiensi anggaran sebesar 56,17% tetapi saat APBD-P Belanja
Perjalanan Dinas hanya dilakukan efisiensi sebesar 29,43% dari APBD
murni, dengan analisis sebagai berikut.Berdasarkan APBD murni yang menganggarkan perjalanan dinas sebesar
Rp198.933.040.971,00, maka efisiensi yang harus dilakukan PemkabMuara Enim minimal 50% atau sebesar Rp99.466.520.485,50.

Penetapan
anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp140.380.666.599,50 dalam
APBD-P menunjukkan Pemkab Muara Enim tidak mematuhi ketentuan
efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar Rp40.914.146.114,00
(Rp140.380.666.599,50 – Rp99.466.520.485,50).

Berdasarkan nilai
realisasi diketahui bahwa belanja perjalanan dinas direalisasikan
melebihi batas efisiensi belanja sebesar Rp17.713.924.377,50 atau
melebihi 17,81% dari pagu efisiensi Belanja Perjalanan Dinas.

“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Muara Enim untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya  di Mediacakrabuana.id ….!!!

( Redaksi )

“Oknum SPBU 24316195 Muratara, Praktik Penyalahgunaan Barcode QR MyPertamina Kembali Memicu Amarah Warga dan Sopir Kendaraan”

Muratara –  Mediacakrabuana.id

Praktik penyalahgunaan barcode QR MyPertamina kembali memicu amarah warga dan sopir kendaraan. Kali ini, dugaan kecurangan hebat menerpa SPBU 24316195 Muratara. Oknum pegawai SPBU tersebut ditengarai nekat memakai dan menghabiskan kuota BBM bersubsidi milik konsumen tanpa izin secara berulang kali.

Kekesalan mendalam diungkapkan oleh salah seorang pemilik barcode yang mendapati kuota BBM jenis Solar miliknya mendadak habis terkuras. Berdasarkan bukti tangkapan layar sistem Pertamina, kendaraan truk berpelat nomor BH 8863 MV tercatat telah melakukan transaksi sebesar 200,00 Liter pada tanggal 21 September 2026 pukul 02:43 WIB di SPBU 24316195. Akibat transaksi siluman tersebut, sisa kuota BBM bersubsidi milik korban langsung berstatus nol.

“Bukan sekali dua kali mereka memakai barcode kami, melainkan hampir setiap hari! Barcode itu milik kami, kalau mau pakai buatlah sendiri, jangan seenaknya mencuri hak orang lain,” tegas korban dengan nada sangat geram.

Kejadian yang terus berulang ini dinilai sangat merugikan masyarakat, khususnya para sopir yang menggantungkan hidupnya dari distribusi logistik. Tindakan oknum SPBU yang diduga “bermain” dalam penyaluran BBM bersubsidi ini tidak hanya mencederai sistem Pertamina, tetapi juga terindikasi kuat sebagai bentuk kejahatan dan penipuan.

Korban menegaskan tidak akan tinggal diam atas ulah oknum pegawai SPBU 24316195 tersebut. Pihaknya berencana mendatangi langsung lokasi SPBU dan membawa permasalahan ini ke jalur hukum dengan melaporkannya ke aparat kepolisian untuk dilabrak dan diusut tuntas.

Masyarakat mendesak pihak Pertamina dan aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan melakukan sidak serta memberikan sanksi tegas berupa penutupan atau pencabutan izin operasional terhadap SPBU 24316195 Muratara jika terbukti melakukan penyelewengan barcode BBM bersubsidi secara masif.

Redaksi

“MAUNG Pusat: Polda Kalbar Wajib Jawab — Sudah Sejauh Mana Penanganan Dugaan KKN Proyek Sanggau?”

PONTIANAK, KALBAR . MEDIACAKRABUANA.ID

21 September 2026
Proses lelang proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Rawat Jalan di Puskesmas Meliau, Kabupaten Sanggau, yang menelan anggaran APBD 2024 senilai Rp3,1 miliar, kini berstatus dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat. Seorang kontraktor melaporkan adanya dugaan penipuan, manipulasi, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses lelang yang dinilai mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat.

Laporan bernomor 02/FBK-CBM/LP/IX/2024 disampaikan pada Rabu, 5 September 2024. Berdasarkan temuan pelapor, sejumlah kejanggalan muncul: dua penawar terendah dinyatakan gugur tanpa kejelasan, pemenang lelang digantikan secara diam-diam oleh peringkat ke-4 dan ke-5, hingga permintaan surat dukungan tambahan yang dinilai mengada-ada tepat sebelum penandatanganan kontrak. Lelang ulang pun kembali diwarnai masalah serupa.

Merespons kasus ini, Tim Investigasi DPP MAUNG mengangkat sorotan resmi dan meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut secara serius, menyeluruh, dan transparan.

PERNYATAAN TEGAS TIM INVESTIGASI DPP MAUNG

Perwakilan Tim Investigasi DPP MAUNG menyampaikan pernyataan resmi, Senin (21/9/2026):

“Ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka: Apa dasar hukum yang digunakan untuk menggugurkan dua penawar terendah? Mengapa pemenang yang sah justru digantikan oleh peringkat ke-4 dan ke-5 tanpa pemberitahuan resmi? Siapa yang menginstruksikan permintaan surat dukungan tambahan di saat-saat terakhir yang berpotensi menggagalkan pemenang lelang? Dan mengapa surat dukungan sewa alat berat yang sah di lelang pertama, tiba-tiba dipermasalahkan di lelang ulang tanpa klarifikasi?”

“Ini bukan sekadar perselisihan administrasi. Jika proses lelang dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu, maka itu adalah tindak pidana. Kami mendesak Polda Kalbar dan instansi berwenang: usut tuntas kasus ini dari hulu ke hilir. Telusuri siapa yang terlibat, apa motifnya, dan kerugian negara seberapa besar. Hasil penyelidikan wajib dipublikasikan secara lengkap. Jangan biarkan kasus ini sekadar masuk lalu hilang,” tegas Tim Investigasi DPP MAUNG.

DASAR HUKUM DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tim Investigasi DPP MAUNG menegaskan bahwa kejanggalan dalam proses lelang memiliki landasan hukum yang jelas:

✅ UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — Pasal 6 ayat (1): Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus berasas: transparan, akuntabel, kompetitif, adil, dan tidak diskriminatif. Manipulasi syarat, penggantian pemenang tanpa alasan sah, serta perlakuan tidak adil merupakan pelanggaran langsung terhadap asas ini.

✅ UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dipidana penjara 4–20 tahun. Mengatur proses lelang agar pihak tertentu menang masuk dalam ranah dugaan korupsi.

✅ UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme — Pasal 3 ayat (1) huruf b, d, dan f: Penyelenggara negara wajib menghindari benturan kepentingan, bertindak jujur serta transparan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Dugaan manipulasi lelang adalah pelanggaran langsung terhadap ketentuan ini.

✅ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 3 ayat (1): Setiap informasi publik bersifat terbuka. Masyarakat berhak mengetahui dokumen lelang, berita acara, alasan penetapan pemenang, serta laporan pemeriksaan jika ada keberatan.

“Proses lelang yang sehat adalah cermin pemerintahan yang bersih. Jika di dalamnya masih ada yang berani bermain curang demi keuntungan pribadi atau kelompok, maka hukum harus bekerja tegas dan tanpa pandang bulu. Rakyat sedang mengawasi, dan rakyat berhak tahu kebenarannya,” pungkas Tim Investigasi DPP MAUNG.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut. DPP MAUNG akan terus mengawal proses hukum ini. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas pemberitaan ini.

Publisher : HW
Penulis : TIM MAUNG
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)

“4 Bulan Ganti Rugi Kecelakaan Kerja Belum Cair, Disnaker Karawang Diminta Tindak Tegas PT.MULTI INDOMANDIRI (MIM)”

Karawang Jabarr || Mediacakrabuana.id

Menindak lanjuti pemberita sebelum tim media konfirmasi Ke Teguh HRD PT. MULTI INDOMANDIRI

Assalamualaikum wr wb. Teguh HRD PT. Multi Indomandiri
Kepada Yth.
Tim HRD / Manajemen PT Multi Indomandiri (MIM)
Terkait dengan kecelakaan kerja yang menimpa karyawan
yang hingga saat ini sudah memasuki bulan ke-4 lebih tanpa adanya kejelasan mengenai penggantian biaya pengobatan,
ingin menanyakan dan meminta ketegasan terkait beberapa hal berikut:

1.Status Pelaporan BPJS Ketenagakerjaan (JKK)
Apakah pihak perusahaan sudah melaporkan kecelakaan kerja ini secara resmi ke BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) sesuai kewajiban undang-undang (maksimal 2×24 jam)?

2.Jika sudah, mohon berikan nomor agenda/nomor pelaporan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tersebut agar kami bisa ikut memantau prosesnya..?

3.Jika belum dilaporkan, apa kendala utama dari pihak perusahaan sehingga pelaporan ini tertunda hingga 4 bulan lebih ?

4.Kepastian Penggantian Biaya Pengobatan (Reimbursement)
Bagaimana komitmen dan skema dari PT Multi Indomandiri untuk mengganti seluruh biaya pengobatan yang selama ini sudah dikeluarkan secara mandiri oleh karyawan?

5.Kapan tanggal pasti (estimasi waktu) dana ganti rugi tersebut akan dicairkan kepada karyawan yang bersangkutan?

6.Mengingat penundaan ini sudah sangat lama (4 bulan) dan membebani finansial karyawan, apakah ada kebijakan dana talangan atau bantuan darurat dari perusahaan selagi menunggu proses administrasi selesai?

Kami berharap pihak HRD PT Multi Indomandiri dapat memberikan hak jawaban tertulis dan solusi nyata atas hak-hak karyawan yang tertunda ini dalam waktu dekat..

Hormat

Mediacakrabuana.id

Teguh HRD Pt. MIM
Multi Indomandiri Saat di konfirmasi dan di berikan pertanyaan hanya membalas dan melalui What’sApp

.Walaikumsallam pak seperti yg sudah saya jelaskan ke pihak keluarga

*Korban Kecelakaan Kerja saat di konfirmasi mengenai keterangan HRD mengatakan iya betul ada telpon dari pk teguh mengatakan disuruh cek lagi ke rmh sakit setelah di perjalan pk teguh menelpon lagi mengatakan tidak usah kontrol lagi foto bekas luka dan mengatakan sudah sembuh. Tunggu saja 1 minggu sedang proses”. Keterangan korban

Tim Mediacakrabuana.id mencoba konfirmasi ke ketua Serikat PT. MIM anji. Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi Anji sebagai ketua Serikat PT.MIM Tidak merespon whatsapp dan Telpon”.

Bersambung Edisi berikut nya di Mediacakrabuana.id.

( Red / Tslm)