“Pungutan Rp 820 Ribu Seragam SMPN 1 Cabangbungin Dipertanyakan, IWO Indonesia Soroti Aturan Larangan Penjualan dan Pengarahan Pembelian Seragam”

KABUPATEN BEKASI, – MEDIACAKRABUANA.ID

1 Oktober 2026 — Permintaan biaya sebesar Rp 820.000 per siswa untuk pembelian seragam dan atribut di SMP Negeri 1 Cabangbungin, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IWO Indonesia Kabupaten Bekasi.

Sejumlah orang tua/wali murid mempertanyakan dasar penetapan nominal tersebut, rincian barang yang diperoleh, mekanisme pengadaan hingga status pembayaran apakah bersifat wajib atau sukarela.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting untuk diklarifikasi karena terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 yang secara eksplisit mengatur larangan bagi satuan pendidikan.

Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021, satuan pendidikan dilarang menjual atau mengarahkan membeli buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, bahan pakaian seragam atau perlengkapan pendidikan di tempat yang telah ditentukan.

Pasal yang sama juga menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang patut diperiksa apabila dalam praktiknya siswa diwajibkan membeli seragam melalui sekolah atau diarahkan membeli pada pihak maupun tempat tertentu.

Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin alias Bang Opik, meminta pihak SMP Negeri 1 Cabangbungin memberikan penjelasan secara terbuka kepada orang tua siswa.

“Rp820.000 per siswa bukan angka yang kecil. Orang tua berhak mengetahui uang tersebut untuk apa, apa saja yang diperoleh siswa, bagaimana mekanisme pengadaannya, siapa yang mengelola, dan apakah pembayaran itu wajib atau sukarela,” tegas Afifudin.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa dana digunakan untuk kebutuhan seragam. Sekolah perlu membuka rincian barang, harga satuan, mekanisme pengadaan dan dasar kewajiban pembayaran.

“Kalau memang siswa bebas membeli seragam di mana saja selama model dan spesifikasinya sesuai ketentuan, jelaskan. Tetapi kalau siswa diwajibkan membeli paket Rp 820.000 melalui sekolah atau pihak tertentu, itu yang harus dijelaskan dasar hukumnya,” ujarnya.

Perda Kabupaten Bekasi Secara Tegas Mengatur Seragam

IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menilai Pasal 15 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 sangat relevan untuk diklarifikasi dalam kasus ini.

Ketentuan tersebut bukan hanya berbicara mengenai pungutan, tetapi secara spesifik menyebut pakaian seragam dan bahan pakaian seragam, serta melarang satuan pendidikan menjual atau mengarahkan pembelian pada tempat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif.

Karena itu, IWO Indonesia Kabupaten Bekasi meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memastikan apakah praktik pengadaan seragam di SMP Negeri 1 Cabangbungin sesuai dengan ketentuan tersebut.

Putusan MK : Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya

Sorotan terhadap pembiayaan di SMP Negeri 1 Cabangbungin juga tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat.

Putusan tersebut penting karena SMP merupakan bagian dari pendidikan dasar.

Namun, IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menilai putusan MK tersebut tetap harus dibaca bersama ketentuan teknis pembiayaan pendidikan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan putusan tersebut tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa setiap transaksi terkait seragam pasti merupakan pungutan terlarang.

Yang perlu dipastikan adalah apakah pembayaran Rp 820.000 tersebut diwajibkan kepada siswa, bagaimana mekanismenya, dan apakah sekolah menjual atau mengarahkan pembelian seragam pada tempat tertentu.

Presiden Prabowo : Pendidikan Negeri Harus Gratis

Persoalan tersebut juga muncul di tengah penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen pendidikan gratis.

Dalam keterangan resmi pemerintah pada September 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri harus gratis. Pemerintah kemudian membahas formulasi kebijakan tersebut dalam rapat terbatas.

Pada 23 September 2026, pemerintah juga menegaskan komitmen pendidikan gratis dan bermutu di sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Bagi IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, arah kebijakan tersebut semestinya berjalan beriringan dengan tata kelola pembiayaan pendidikan yang transparan di tingkat satuan pendidikan.

“Presiden sudah menyampaikan komitmen bahwa pendidikan negeri harus gratis. MK juga sudah memberikan penegasan mengenai wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Maka ketika ada permintaan Rp 820.000 kepada setiap siswa, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang: ini pembayaran apa, dasar hukumnya apa, dan apakah wajib?” kata Afifudin.

Humas SMPN 1 Cabangbungin : Akan Telusuri

Saat dikonfirmasi tim investigasi IWO Indonesia Kabupaten Bekasi melalui WhatsApp, Humas SMP Negeri 1 Cabangbungin menyatakan akan menelusuri persoalan tersebut kepada pihak yang menangani perlengkapan siswa.

“Nanti saya mau telusuri dulu sama yang mengelola perlengkapan itu secepatnya nanti dikabari,” ujar Humas SMP Negeri 1 Cabangbungin.

Hingga berita ini disusun, pihak sekolah belum memberikan penjelasan lengkap mengenai dasar penetapan biaya Rp 820.000 per siswa, rincian barang, mekanisme pengadaan maupun pihak yang mengelola pembayaran tersebut.

Untuk memastikan persoalan tersebut dapat diverifikasi secara objektif, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi meminta Kepala SMP Negeri 1 Cabangbungin menjelaskan:

1. Apa dasar penetapan biaya Rp 820.000 per siswa?
2. Apakah pembayaran tersebut wajib atau sukarela?
3. Apa saja jenis seragam dan atribut yang diperoleh siswa?
4. Berapa harga masing-masing jenis barang?
5. Siapa pihak yang mengelola dan melaksanakan pengadaan?
6. Apakah siswa diperbolehkan membeli seragam dengan spesifikasi yang sama di luar sekolah?
7. Apa dasar keputusan atau hasil rapat yang melandasi pengadaan tersebut?
8. Bagaimana mekanisme pembayaran, pencatatan dan pertanggungjawaban dana?

IWO Indonesia Kabupaten Bekasi juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melakukan klarifikasi dan, apabila diperlukan, pemeriksaan terhadap mekanisme pengadaan seragam serta permintaan pembayaran tersebut.

“Kami tidak sedang memvonis sekolah melakukan pelanggaran. Kami meminta data dan klarifikasi. Kalau memang semuanya sesuai ketentuan, buka secara transparan kepada masyarakat. Tetapi kalau ditemukan adanya mekanisme yang tidak sesuai, tentu harus ada evaluasi dan tindakan sesuai aturan,” tegas Afifudin.

IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menegaskan akan terus memantau persoalan tersebut dan memberikan ruang kepada pihak SMP Negeri 1 Cabangbungin maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk memberikan klarifikasi.

Sampai berita ini diterbitkan, penjelasan lengkap mengenai dasar dan mekanisme permintaan biaya Rp 820.000 per siswa masih ditunggu dari pihak SMP Negeri 1 Cabangbungin.

(Red)

“LHP BPK 2025 Kelebihan Pembayaran BBM DISHUB Purwakarta Diduga ladang Koprusi Oknum Pejabat”

PURWAKARTA, JABAR || MEDIACAKRABUANA.ID

Rabu 30 / 9//2026 Tim Awak media mendatangi
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta mempertanyakan bahwa temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp.89 Juta lebih kurang

Ihat Bendahara Dishub mengatakan
telah ditindaklanjuti. Pihak dinas mengeklaim bahwa sejumlah uang yang menjadi catatan atau kerugian dalam temuan tersebut kini sudah disetorkan kembali ke kas negara. Tapi tunggu saya ke atas dulu ucap ihat

Tidak berselang lama ihat bendahara datang bersama Mimin K. Kasubag mengatakan
Informasi mengenai pengembalian dana ini sudah di Kembalikan Bukti Ben-17 ada, tetapi kita tidak bisa memperlihat ke media yang berhak memperlihatkan pimpinan kita / Kadis

Lanjutnya,Mimin k Kasubag membenarkan dan dibenarkan oleh internal dinas.

Kendati demikian, langkah pengembalian tersebut memicu pertanyaan dari sejumlah pihak mengenai asal-usul sumber dana yang digunakan untuk menutupi temuan BPK tersebut.

Saat dikonfirmasi oleh media ke ihat dan mimin mengenai kepastian pengembalian serta sumber anggaran yang dipakai untuk membayar tuntutan ganti rugi itu, pihak bendahara dan kasubag Dishub belum memberikan rincian secara mendetail dan mengarahkan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pimpinan tertinggi dinas.

Lanjutnya,Mimin kasubag Mengatakan dalam kesalahan tersebut adalah pihak SPBU tidak memberikan informasi menggunakan My Pertamina ungkap Mimin

Selain itu,bukan menggunakan kupon dan pihak kami sudah benar dalam mekanisme, seharusnya BPK RI tidak boleh membuat dalam LHP karena sudah di kembalikan terang Mimin

Pertanyaan mendalam Pengembalian Anggaran :

“Uang dari mana (untuk pengembalian), silakan tanyakan langsung ke Kadis (Kepala Dinas),” ujar
Mimin K kasubag
di Dishub Purwakarta saat dimintai keterangan oleh awak media.

Hingga berita ini diturunkan, H. Rahmat Heriyansyah .S.Sos. M.Si Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta belum memberikan pernyataan resmi atau ruang klarifikasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian serta transparansi sumber dana pengembalian temuan BPK RI tersebut.

Pihak media masih terus berusaha menghubungi Kepala Dinas guna mendapatkan transparansi informasi yang utuh dan berimbang.

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi Inspektorat kabupaten purwakarta belum bisa di Konfirmasi…..!!!

Bersambung Edisi berikut nya …. !!!

( Red / Tslm)

“DUGAAN GEROMBOLAN PEJABAT OTAK BAJINGAN APBD/APBN DIBUAT BANCAKAN OKNUM PEJABAT KORUPSI”

.Lahat Sumsel || Mediacakrabuana.id

“Ali Sopyan Rambo Nusantara Relawan Rakyat Membela Prabowo mendesak pihak jajaran Kajati Sumsel diminta usut anggaran Perjalanan dinas gerombolan Oknum pejabat bangsat yang meng hamburkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah . Tegas Ali Sopyan 30/9/2026

Pasalnya Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan
Pemkab Lahat menyajikan pada LRA Tahun 2025 audited antara lain anggaran
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp760.380.996.597,80 dengan realisasi sebesar
Rp659.116.218.778,31 atau 86,68% dari anggaran. Realisasi tersebut di antaranya
digunakan untuk belanja perjalanan dinas sebesar Rp82.931.533.566,00, dengan
perincian sebagai berikut.Pemkab Lahat telah menetapkan Perbup Lahat Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang
digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemkab Lahat.
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja
Perjalanan Dinas berupa surat tugas, bukti lembar kunjungan, kuitansi tanda terima, serta bukti pertanggungjawaban transportasi dan akomodasi menunjukkan bahwa
terdapat pembayaran perjalanan dinas belum sesuai dengan ketentuan dengan uraian
sebagai berikut.

Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Beririsan dengan Rapat
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta daftar hadir Rapat Badan Musyawarah,

Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan
Anggaran dan Rapat Paripurna, diketahui terdapat pelaksanaan perjalanan dinas
yang beririsan dengan tanggal Rapat Badan Musyawarah, Rapat Panitia Khusus,
Rapat Badan Anggaran dan Rapat Paripurna yang dilaksanakan.
Hasil permintaan keterangan dengan Bendahara Pengeluaran dan staf pimpinan
DPRD, diketahui bahwa atas perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan sesuai
bukti pertanggungjawaban. Perjalanan dinas yang tidak senyatanya tersebut
merupakan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak melibatkan akomodasi
penginapan dalam pertanggungjawabannya. Atas hal tersebut, terdapat kelebihan
pembayaran sebesar Rp215.640.550,00.

b. Realisasi Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belum Sesuai
Ketentuan
Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan
dinas diketahui terdapat realisasi perjalanan dinas dalam daerah yang di dalamnya
terdiri dari uang harian dan uang transport. Hal ini tidak sesuai dengan Perbup Lahat
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Petunjuk

Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan
Dinas Dalam Negeri.
Hasil permintaan keterangan dengan Plt. Kepala Bagian Hukum, diketahui bahwa
perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Lahat untuk perjalanan dinas lebih dari
delapan jam hanya diperkenankan untuk diberikan uang harian yang telah meliputi
uang saku, uang makan, dan transportasi lokal. Sementara, untuk perjalanan dinas
kurang dari delapan jam, pelaksana perjalanan dinas hanya diperkenankan untuk
diberikan uang transportasi yang telah mempertimbangkan jarak daerah tujuan
dalam daerah sehingga nilai uang transportasi untuk setiap daerah berbeda-beda.
Pemeriksaan secara uji petik terhadap pertanggungjawaban realisasi perjalanan dinas
dalam daerah yang di dalamnya terdiri dari uang harian dan uang transport dilakukan
pada 21 SKPD diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp584.938.639,33.

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Lahat untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Red )

“DPRD Ogan Ilir Gelar Paripurna Pembicaraan Tingkat Kedua Perubahan APBD 2026”

Ogan Ilir Sumsel || Mediacakrabuana.id

Tim Penubru Fakta Korupsi Selasa 27 September 2026
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menggelar Rapat Paripurna XL (Ke-40) Masa Sidang I Tahun 2026, Rabu (30/9/2026).

Rapat paripurna tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2026 pada pembicaraan tingkat kedua.

Rapat berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan dipimpin Ketua DPRD Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP., didampingi Wakil Ketua I Wahyudi, S.T. dan Wakil Ketua II Ahmad Syafe’i.

Dalam rapat tersebut terdapat sejumlah agenda utama. Pertama, penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ogan Ilir mengenai hasil pembicaraan tingkat kesatu. Laporan tersebut disampaikan oleh Amir Hamzah, S.H.

Agenda selanjutnya yakni pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2026.

Pengambilan keputusan tersebut ditandai dengan persetujuan bersama antara Bupati Ogan Ilir dan Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Setelah pengambilan keputusan, agenda dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, S.H.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ogan Ilir, anggota DPRD Ogan Ilir, jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, serta para tamu undangan.

Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebelum perubahan APBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menyepakati Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk diproses sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Junarlis.Suparman rdsuparman@gmail.com

“Warga Pasar Rupit di Muratara Tagih Janji Pengelolaan Sampah, Soroti Kunjungan Pejabat yang Hanya di Depan Pasar”

MURATARA –RUPIT – MEDIACAKRABUANA.ID

Bau busuk menyengat, lalat berterbangan, dan tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut. Itulah potret miris yang setiap hari harus dihadapi warga yang tinggal di kawasan Pasar di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Keluhan itu disampaikan warga melalui pesan terbuka yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Muratara dan Bupati Muratara Devi Suhartoni. Mereka meminta agar persoalan sampah di dalam pasar segera diperbaiki dengan pengadaan bak sampah besar yang layak.

_”Kepada yang terhormat Disperindagkop Muratara, tolong bagaimana caranya sampah di tempat kami di Pasar diperbaiki atau diadakan bak sampah. Karena di Pasar ini juga ada masyarakat yang tinggal, bukan sekedar penjual,”_ tulis warga dalam laporannya, Rabu (30/9/2026).

Warga mengungkapkan, mereka sudah pernah melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), namun oleh DLHP justru diarahkan untuk melapor ke Disperindagkop Muratara karena pengelolaan pasar menjadi kewenangan dinas tersebut.

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, laporan tersebut tak kunjung mendapat tanggapan nyata di lapangan.

Dalam keluhannya, warga meminta agar pejabat terkait tidak hanya melakukan kunjungan seremonial di bagian depan pasar saja.

_”Coba sekali-sekali kalau silaturahmi ke pasar jangan yang di depannya aja, sekali-sekali padati dikelilingi sampai ke dalamnya-dalamnya,”_ keluh warga.

Menurut warga, dampak sampah sangat dirasakan karena di dalam kompleks pasar juga terdapat pemukiman padat penduduk, bukan hanya lapak pedagang. Banyak rumah warga dan anak-anak kecil yang bermain di sekitar tumpukan sampah.

_”Kami warga yang terdampak, bukannya pagi-pagi menghirup udara segar malah terdampar udara yang menyebabkan penyakit. Apalagi kadang pas sudah hujan, lemak nian ngirop udara hujan, tapi apolah daya kami masyarakat di Pasar ko bukan tehirup udara hujan malah udara sampah yang menyebabkan penyakit,”_ lanjutnya dengan bahasa daerah yang menggambarkan penderitaan.

Kondisi semakin parah saat hujan turun. Air lindi sampah mengalir ke pemukiman dan bau menyengat masuk ke dalam rumah. Warga mengaku bahkan untuk tidur siang dengan pintu terbuka pun sudah tidak bisa lagi.

_”Semenjak sampah parak rumah, nak tidok siang muka pintu nian dak pacak lagi kami ko. Semoga cepat ditanggapi, karena sehat itu mahal. Menghirup udara kotor membuat penyakit gampang datang,”_ tulisnya.

Melalui pesan terbuka itu, warga secara khusus memohon perhatian Bupati Muratara, Devi Suhartoni, serta pihak-pihak yang dianggap dekat dengan masyarakat pasar seperti Jhony Kartanegara dan Frengky Yesi untuk menyampaikan keluh kesah mereka.

_”Tolong Pak Bupati Devi Suhartoni tanggapannya untuk sampah di pasar sekiranya ada solusi atau pembuatan bak sampah besar di pasar. Tolong Kak Jhony Kartanegara, Frengky Yesi FY sampaikan keluh kesah kami sebagai warga di Pasar, karena pasar bukan untuk penjual bae, ada juga masyarakatnya,”_ pintanya.

Warga berharap Disperindagkop Muratara segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar janji. Adapun solusi yang diminta sangat sederhana:

1. Pengadaan bak sampah besar / kontainer sampah permanen di dalam pasar.
2. Jadwal pengangkutan sampah yang rutin dan jelas.
3. Peninjauan langsung ke dalam pasar, bukan hanya di akses depan.

Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Disperindagkop Muratara dan Kepala DLHP Muratara terkait tindak lanjut laporan warga dan kejelasan pembagian kewenangan pengelolaan sampah pasar.

Red
Annas

Dugaan Penyalahgunaan Jabatan Kepala Desa Lubuk Mas Terkait Pembiaran Aktivitas PETI dan Pungutan 12% Berkedok Pembangunan Masjid*

*MUSI RAWAS UTARA* – MEDIACAKRABUANA.ID

RAJAWALINEWS – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali menjadi sorotan. Kepala Desa Lubuk Mas diduga menjadi pihak yang memfasilitasi dan memberikan “jalan mulus” bagi operasional PETI di wilayahnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga dan pekerja tambang, setiap alat berat dan mesin dompeng yang beroperasi di Lubuk Mas diduga wajib menyetorkan fee sebesar 12% dari hasil produksi kepada oknum Kepala Desa. Pungutan tersebut dikemas dengan dalih atau berkedok sebagai sumbangan sukarela untuk pembangunan Masjid Desa Lubuk Mas.

Modus tersebut dinilai janggal, karena tidak disertai dengan laporan keuangan yang transparan, tidak melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025-2026.

“Kalau memang untuk masjid, harusnya ada panitia, ada rekening resmi masjid, ada musyawarah. Ini tidak ada. Setoran langsung ke Kades, 12% dari hasil. Kalau tidak setor, alat disuruh berhenti,” ujar salah satu warga Lubuk Mas yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.

Aktivitas PETI di Lubuk Mas sendiri diketahui telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan diduga telah menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran aliran Sungai Rawas, serta kerusakan jalan desa akibat lalu lalang alat berat.

Padahal, sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar.

Kepala Desa sebagai pejabat publik seharusnya menjadi pihak pertama yang mencegah dan melaporkan aktivitas ilegal tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), bukan justru diduga menjadi penerima manfaat.

Kepala Desa Lubuk Mas saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.

Pihak Kecamatan Rawas Ulu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas Utara juga belum memberikan keterangan resmi.

Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka perbuatan Kepala Desa Lubuk Mas berpotensi melanggar beberapa ketentuan hukum, antara lain:

1. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang pemerasan dalam jabatan;

2. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba jo Pasal 55 KUHP tentang turut serta memfasilitasi tindak pidana PETI;

3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terkait pungutan di luar APBDes tanpa musyawarah desa.

Warga Desa Lubuk Mas meminta Aparat Penegak Hukum, khususnya Polres Musi Rawas Utara, Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, dan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara untuk segera melakukan penyelidikan dan audit terkait dugaan fee 12% berkedok pembangunan masjid tersebut.

“Kami minta APH jangan tutup mata. PETI sudah merusak lingkungan kami. Jangan sampai atas nama masjid, praktik ilegal jadi mulus,” tegas tokoh masyarakat Lubuk Mas.

Selain itu, warga juga meminta agar dana yang telah terkumpul atas nama pembangunan masjid diaudit secara terbuka oleh Inspektorat dan disampaikan kepada publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hingga rilis pers ini diterbitkan, aktivitas PETI di Desa Lubuk Mas terpantau masih beroperasi.

“Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Proyek Revitalisasi SDN Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2026*

*MUSI RAWAS UTARA* –  MEDIACAKRABUANA.ID

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Musi Rawas Utara ditemukan indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan.

Proyek yang berlokasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kuto Tanjung, Desa Kuto Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan nilai kontrak Rp1.060.000.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan pemantauan lapangan pada tanggal 28-29 Agustus 2026, ditemukan dua dugaan ketidaksesuaian material sebagai berikut:

*1. Pekerjaan Pondasi Batu Menerus.*
Dalam dokumen RAB dan Spesifikasi Teknis, material yang dipersyaratkan adalah batu gunung pecah yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847:2019 untuk konstruksi pondasi struktural. Material tersebut memiliki karakteristik keras, bersudut tajam, dan daya ikat tinggi dengan adukan semen.

Namun, berdasarkan dokumentasi foto dan keterangan pekerja di lapangan, material yang terpasang diduga menggunakan batu kali bulat (river stone). Material tersebut memiliki permukaan licin, berbentuk bulat, dan daya lekat rendah, serta tidak direkomendasikan untuk pekerjaan pondasi struktural bangunan pendidikan. Perbedaan harga antara batu gunung dan batu kali di pasaran Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai Rp100.000,- hingga Rp200.000,- per meter kubik.

*2. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan.*
Untuk pekerjaan rangka atap 6 (enam) Ruang Kelas Belajar (RKB), spesifikasi teknis mensyaratkan penggunaan baja ringan dengan ketebalan minimal 0,75 milimeter (mm) dan berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dari hasil pengamatan, baja ringan yang terpasang diduga memiliki ketebalan di bawah 0,75 mm (diperkirakan 0,60 mm) dan tidak dilengkapi sertifikasi SNI. Penggunaan material di bawah standar tersebut berpotensi mengurangi kekuatan struktur atap dan membahayakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.

Kepala SDN Kuto Tanjung selaku Penerima Manfaat saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihak sekolah tidak terlibat dalam pengawasan teknis dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pelaksana dan konsultan pengawas.

Hingga rilis pers ini diterbitkan, pihak Pelaksana Proyek, Konsultan Pengawas, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara belum memberikan keterangan resmi.

Apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka terdapat potensi kerugian keuangan negara dan pelanggaran terhadap:

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 7 ayat (1) tentang pemborong yang melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang;

b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

c. Spesifikasi Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mendesak:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melakukan audit investigasi fisik dan administratif terhadap proyek tersebut;

2. Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk melakukan penyelidikan awal terkait dugaan penyimpangan;

3. Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membuka dokumen RAB dan hasil uji material kepada publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Proyek revitalisasi SDN Kuto Tanjung merupakan bagian dari program nasional revitalisasi 11.744 satuan pendidikan dengan total anggaran Rp14 Triliun pada Tahun 2026. Realisasi penyaluran hingga Agustus 2026 telah mencapai Rp2,6 Triliun untuk 3.408 satuan pendidikan.

Jika dugaan ganti spek ini terbukti, maka pihak pelaksana dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Red

Sunandi

*BUNGKAM! Kemenag Muratara Telan Rp 485 Juta Tanpa Rincian*

*MURATARA – MEDIACAKRABUANA.ID

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) memilih bungkam terkait alokasi anggaran belanja kantor Tahun 2026 senilai *Rp485.319.000*. Anggaran hampir setengah miliar rupiah itu tercatat hanya sebagai angka gelondongan tanpa rincian item belanja sedikitpun yang bisa diakses publik.

Sikap tertutup Kemenag Muratara ini memantik kecurigaan. Di tengah instruksi Presiden tentang efisiensi belanja birokrasi, instansi vertikal di Muratara justru menampilkan pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan sulit diawasi.

Berdasarkan penelusuran dokumen anggaran, pos dengan nilai Rp485.319.000 tersebut hanya tertulis “Belanja Kantor” atau “Operasional Kantor”. Tidak ada penjelasan apakah anggaran itu untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), makan minum rapat, langganan listrik, internet, telepon, hingga pemeliharaan gedung.

“Kalau ditanya rinciannya mana, tidak ada. Ini yang kita sebut anggaran siluman. Rp485 juta itu besar untuk ukuran operasional kantor Kemenag di kabupaten pemekaran. Tanpa RAB, publik wajar curiga ada pemborosan bahkan mark-up,” kata sumber pemerhati anggaran yang enggan disebutkan namanya, Senin (29/9/2026).

*Diduga Langgar UU KIP*

Praktik penganggaran tanpa rincian ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam UU tersebut, setiap penggunaan uang negara wajib dibuka secara transparan dan dapat diakses publik.

Selain itu, Permendagri 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dengan jelas mewajibkan setiap belanja diuraikan secara detail berdasarkan volume, satuan, dan harga satuan yang mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) daerah.

“Kalau Rp485 juta itu hanya ditulis gelondongan, bagaimana Inspektorat mau mengaudit? Bagaimana wartawan dan LSM mau mengawasi? Ini jelas mencederai prinsip akuntabilitas,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi kepada Kepala Kantor Kemenag Muratara tidak membuahkan hasil. Pesan WhatsApp tidak dibalas dan panggilan telepon tidak dijawab. Sikap bungkam ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada yang ditutupi dari anggaran Rp485 juta tersebut.

Masyarakat kini mendesak Kepala Kanwil Kemenag Sumsel dan Inspektorat Jenderal Kemenag RI untuk turun tangan mengaudit pos belanja kantor Kemenag Muratara 2026. Jika dalam 3×24 jam tidak ada klarifikasi rincian anggaran, aliansi masyarakat sipil Muratara mengancam akan melayangkan laporan resmi ke Komisi Informasi dan Aparat Penegak Hukum.

“Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk pelayanan umat justru habis untuk belanja kantor yang tidak jelas,” tutupnya.

Red

Sunandi

“TANGKAP DUGAAN GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT BANGSAT DANA BOS KAB.MUSI RAWAS UTARA DIGOROK”

MUSI RAWAS UTARA || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawalinews Meminta
“TANGKAP DUGAAN GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT BANGSAT DANA BOS KAB.MUSI RAWAS UTARA DIGOROK”

Geram membaca ada nya temuan BPK Dinas pendidikan Pasalnya Realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah pada Empat Sekolah Tidak
Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap
Kabupaten Musi Rawas Utara menganggarkan Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024

Sebesar Rp27.916.833.801,33 dan telah direalisasikan sebesar
Rp27.815.901.606,00 atau 99,64% dari anggaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ)
dana BOS secara uji petik pada empat sekolah negeri pada Kabupaten Musi Rawas
Utara diketahui terdapat belanja BOS yang tidak didukung dengan bukti Atas kondisi tersebut Bendahara BOS masing-masing sekolah mengakui
terdapat kekurangan bukti pengeluaran pada LPJ dana BOS dan bersedia untuk

Melakukan penyetoran ke Kas Daerah.
Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan
Pendidikan Dasar dan Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada
Dinas Pendidikan selaku Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan (Tim Pembinaan) diperoleh informasi bahwa pada
saat monitoring Tim Pembinaan menemukan banyak LPJ dana BOS yang tidak
disertai dengan bukti belanja yang lengkap. Tim Pembinaan telah menyampaikan
secara lisan kepada pihak sekolah untuk melengkapi bukti belanja dalam LPJ dana BOS tersebut.
Atas belanja yang tidak ada bukti pertanggungjawaban sebesar
Rp31.731.000,00 tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah tanggal 7 s.d 14
Mei 2025 sebesar Rp28.460.000,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum
ditindaklanjuti pada SMPN 7 Bingin Teluk sebesar Rp3.271.000,00.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Lampiran II Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Huruf B Tahapan Pelaksanaanendidikan.
Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja BOS
sebesar Rp3.271.000,00.
Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan selaku
Koordinator/Ketua Tim Pelaksana dan Pengawasan BOS tidak memantau
kembali hasil monitoring pelaporan dana BOS sesuai dengan ketentuan; dan

b. Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP terkait tidak mempertanggungjawabkan
penggunaan dana BOS sesuai petunjuk teknis dana BOS.
Atas permasalahan tersebut Bupati Musi Rawas Utara menyatakan sependapat
dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.
BPK merekomendasikan Bupati Musi Rawas Utara agar memerintahkan
Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan:

a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar selaku Koordinator/Ketua Tim
Pelaksana dan Pengawasan BOS melakukan pemantauan hasil monitoring
pelaporan dana BOS sesuai dengan ketentuan; dan

b. Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP SMPN 7 Bingin Teluk untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sebesar Rp3.271.000,00
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas
Daerah.

..“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten
Musi Rawas Utara
Untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

(Redaksi)

“Diduga Anggaran DLH, Paket Pengadaan Acara Hari Jadi Purwakarta ke-195 Dinilai Cacat Hukum”

PURWAKARTA, JABAR || MEDIACAKRABUANA.ID

Pelaksanaan paket pengadaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Hari Jadi ke-195 Kota Purwakarta (dan Hari Jadi ke-58 Kabupaten Purwakarta) tahun 2026

Diterpa isu miring. Proyek pengadaan strategis tersebut dinilai cacat hukum lantaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dikabarkan tidak menandatangandokumen atau kontrak kerja sama paket tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiadaan tanda tangan dari pihak PPK DLH dalam proses pengadaan ini memicu keabsahan regulasi yang dipertanyakan oleh berbagai pihak.

Sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tanda tangan PPK merupakan elemen mutlak sebagai bentuk pengesahan dan pertanggungjawaban yuridis atas kontrak yang berjalan.

Sorotan Tajam Publik Penuh Pertanyaan Besar :

Tanpa adanya tanda tangan resmi tersebut, seluruh rangkaian proses administrasi hingga eksekusi anggaran di lapangan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Awak media konfirmasi atas temuan kejanggalan di tayang LPSE Kabupaten Purwakarta:

Rahmat Mulyadi Bendahara DLH ði dampingi Erlan Kadis DLH Purwakarta Selasa 29 September 2026 di ruang rapat

Rahmat mengatakan data tersebut baru tahap pengajuan yang sebenarnya dokumen sudah di tanda tangan oleh PPK dan Dirut Cv ungkap Rahmat

Lanjutnya,Rahmat mengatakan kembali Coba saya lihat dulu di laptop ,meninggalkan ruang rapat

Rahmat kembali lagi dari hasil yang sudah di lihat ruang kerjanya,hal tersebut ada di ranah operator LPSE, seharusnya ada perubahan data terbaru ungkap Rahmat.

Dalam Kejanggalan dari hasil temuan di DLH Purwakarta tidak ada tanda tangan Elektronik/Stempel dan kecurigaan yang lebih kuat tanggal di kosongkan

Dalam perbandingan awak media melihat para OPD Dengan ketentuan tanda tangan Elektronik/Stempel tersebut tertera

Akhirnya awak media di suruh menunggu 30 menit di ruang rapat dan juga tak kunjung kembali ke ruang rapat kadis

Akhirnya ,Rahmat kembali menemui awak media setelah kadis meninggalkan kantor ada keperluan ke Pemda

Rahmat mengatakan laptop rusak dan Operator nya sudah pindah ke Karawang,dan Silakan beritakan saja”. Tegasnya Rahmat

Kalau memang data sebut salah nanti kami perbaiki,ungkap Rahmat.

Sorotan Pengamat Hukum :

Pengamat kebijakan publik setempat menyatakan bahwa ketidakhadiran komitmen tertulis dari PPK DLH memunculkan spekulasi adanya ketidaksesuaian prosedur atau potensi maladministrasi sejak tahap perencanaan atau pemilihan penyedia jasa.

“Jika PPK tidak menandatangani dokumen tersebut, maka secara otomatis paket belanja jasa ini berstatus cacat hukum.

Segala bentuk pencairan anggaran atau kegiatan yang telah dilakukan bisa dikategorikan ilegal,” ujarnya.

Sesuai Ringkasan Keabsahan Proyek :

Dokumen Perencanaan / Gambar Kerja (Instansi)

Perlu Validasi (bisa berupa Tanda Tangan Elektronik/QR Code resmi).

Cacat Hukum jika ditayangkan tanpa pengesahan sama sekali

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta maupun Mugti Rosadi ST., MM. Pejabat Pembuat Komitmen terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan mendasar tanda tangan paket hari jadi tersebut.

Masyarakat dan pegiat transparansi anggaran mendesak pihak berwenang, termasuk Inspektorat Daerah, untuk segera mengusut tuntas kejanggalan ini demi menjaga akuntabilitas jalannya roda pemerintahan di Purwakarta jangan sampai menimbulkan kerugian Keuangan Negara

( Red / Tslm (

“UANG RAKYAT BUKAN TABUNGAN DIAM! DPRD & TIM RAMBO TUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN SISA ANGGARAN Rp85 MILIAR”

SUBANG —MEDIACAKRABUANA.ID

26 September 2026
Berdasarkan data resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sisa anggaran daerah Kabupaten Subang yang belum terserap mencapai Rp85 Miliar. Angka yang sangat besar ini tak boleh dibiarkan begitu saja. DPRD Subang telah memanggil seluruh Kepala Dinas terkait untuk menjelaskan langsung — setiap rupiah yang tertinggal wajib dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.

“Tahun depan, anggaran yang tidak terserap ini wajib langsung dipakai untuk kepentingan rakyat. Jangan digulirkan lagi tanpa hasil nyata!”

Uang rakyat bukan simpanan pribadi. Bukan tabungan yang dibiarkan diam. Itu adalah keringat dan harapan warga Subang — yang harus kembali menjadi jalan mulus, sekolah layak, pelayanan kesehatan, dan kehidupan yang lebih baik. Siapa yang menahan, dia yang harus menjawab!

Rakyat sudah menunggu cukup lama. Sekarang bukan lagi waktu beralasan, melainkan waktu bukti kerja nyata!

PERNYATAAN TEGAS — TIM RAMBO

Apen Supandi (Alvent HD) RamboNews.

“Angka Rp85 Miliar yang menganggur bukan sekadar catatan di laporan. Itu adalah miliaran rupiah yang seharusnya sudah bekerja untuk warga Subang — untuk obat yang belum tersedia, jalan yang rusak, fasilitas sekolah yang kurang.

Jika anggaran diam, berarti rakyat yang dirugikan. Tidak ada alasan prosedur! Tidak ada alasan keterlambatan! Yang ada hanyalah kelalaian terhadap amanah yang dipercayakan!

Kami mendesak Pemkab Subang: Segera salurkan sisa anggaran ini langsung ke program yang dirasakan rakyat — kesehatan, pendidikan, infrastruktur desa. SiLPA bukan harta simpanan, melainkan amanah yang harus segera diwujudkan!

Kami pantau. Kami awasi. Jika tidak ada pergerakan nyata, kami tidak akan diam!”

TUNTUTAN RESMI RAMBONEWS & TIM RAMBO

1. Pertanggungjawaban terbuka dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atas sisa anggaran Rp85 Miliar — rinci, jelas, dihadapan publik
2. Evaluasi kinerja seluruh Kepala Dinas/Kepala BLUD yang menyisakan anggaran secara berlebihan — tidak boleh ada jabatan yang aman tanpa hasil
3. Penyerapan langsung sisa anggaran dan SiLPA ke program prioritas: pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan desa, dan pemberdayaan ekonomi warga
4. Pengawasan bersama DPRD dan masyarakat — pastikan tidak ada lagi anggaran yang “menganggur” sementara warga kesulitan

Dikeluarkan: 26 September 2026
Sumber Data: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Tujuan: Pemkab Subang, DPRD Subang, Seluruh Masyarakat Kabupaten Subang

Tanda Tangan:

(Apen Supandi / Alvent HD). RamboNews
Koordinator — Tim Rambo