“Nelayan Muara Kintab Desak Audit Menyeluruh SPBN AKR No.30.3.2.004”
Muara Kintab – Mediacakrabuana.id
“Masyarakat nelayan Desa Muara Kintab menyatakan sikap melalui AL selaku perwakilan nelayan. AL mengatakan, hingga kini belum ada respons pemerintah daerah menyikapi pemberitaan penyaluran BBM subsidi di Desa Muara Kintab, Kabupaten Tanah Laut.
Karena itu nelayan Muara Kintab menyatakan sikap. Kami meminta Pemerintah Daerah Kalsel, Aparat Penegak Hukum Polres Tanah Laut Polda Kalsel, DPRD Komisi II Tanah Laut, PT AKR, Dirut Pertamina Pusat, BPH Migas, dan Kementerian ESDM.Turun kelapangan temui kami Nelayan,”jangan cuma duduk terima laporan tanpa tahu kebenarannya,Lihat persoalan di lapangan.Turun ke sini, temui nelayan. Lakukan audit menyeluruh terhadap SPBN AKR No.30.3.2.004 Desa Muara Kintab.
Pertanyaannya: kenapa sampai sekarang belum ada pejabat yang turun langsung menemui nelayan dan melihat kondisi di lapangan? padahal beberapa waktu lalu sudah firal keterangan nelayan di lapangan,” Malah justru sebaliknya. Ada beberapa oknum mulai panik. Mereka sibuk menyuruh beberapa orang mendatangi nelayan yang memberikan keterangan kepada wartawan. “Kami takut,” ucap W, salah satu warga yang tidak ingin namanya dipublikasikan dan dibenarkan oleh AL.
Pada kesempatan tersebut AL juga mengatakan, pihak pengelola SPBN AKR.No.30.3.2.004 serta pihak pengelola perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sempat mengadakan rapat tertutup. Yang diundang hanya nelayan penerima BBM. Setelah itu barcode nelayan mulai dikembalikan dan dipegang nelayan. BBM mulai lancar. Jatah nelayan ditambahi 50 liter setiap pengambilan BBM saat akan melaut, ucapnya.
Nelayan MA juga mengaku, setelah itu ada oknum mendatangi nelayan yang tidak mendapatkan undangan. Oknum tersebut menyampaikan: “Jika terjadi sesuatu pada SPBN AKR maka masyarakat akan marah,” ucapnya kepada MA.
MA menegaskan kepada oknum tersebut: apa pun yang saya sampaikan kepada awak media, itulah yang terjadi pada diri saya. Tidak ada yang dibuat-buat. Awak media bertanya dan saya jawab sesuai kondisi yang saya alami. Apakah saya salah jika saya ucapkan yang sebenarnya? Saya memiliki kapal legal, tetapi selama bertahun-tahun saya tidak diberikan BBM subsidi. Saya kecewa dan sakit hati terhadap SPBN AKR. Ada apa, kenapa bisa tebang pilih? Bukan saya saja, bahkan banyak lagi nelayan yang tidak diberikan BBM subsidi, ucapnya.
Saat awak media mendatangi Kades Muara Kintab Yuliadi, kades menyatakan tidak ikut dalam rapat tersebut. Bahkan kades sendiri tidak pernah dilibatkan terkait persoalan BBM dan tidak mengetahui detailnya. Menurut keterangan Kades Yuliadi, selama ini pengelola SPBN AKR tidak pernah ada komunikasi, apalagi kontribusi untuk desa. Jadi selaku kades, yang penting masyarakat aman ya tidak apa-apa. Saya tidak tahu jika selama ini nelayan banyak yang tidak dapat sesuai rekomendasi, ucapnya.
“Sejujurnya saya banyak mendengar, Pak. Akan tetapi saya tidak bisa bantu karena kami memiliki batas kewenangan. Pihak pengelola SPBN AKR sendiri tidak pernah libatkan kami dalam urusan tersebut. Masyarakat hanya datang untuk minta tanda tangan saja,” ujar Yuliadi.
Yuliadi menegaskan: “Jika nelayan merasa hak mereka tidak terealisasi, saya akan mendukung masyarakat nelayan Muara Kintab untuk mendapatkan hak mereka secara penuh.”
Awak media juga mendatangi Posko Polairud Muara Kintab dan bertemu Eko Putra. Eko menyatakan tidak mengetahui terkait penyaluran BBM subsidi, berapa rekomendasi dari DKPP, dan berapa yang semestinya diterima nelayan. “Sebagai Polairud, kami hanya membantu memediasi ketika ada laporan dari masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan. Bukan mengintimidasi. Jika ada terdapat kecurangan atau hak nelayan tidak diterima, sepenuhnya kami mendukung jika nelayan meminta hak subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah,” ujar Eko.
Beberapa perwakilan nelayan akhirnya mengadakan pertemuan di kantor BPD Desa Muara Kintab, serta menyatakan sikap agar APH dan pemerintah daerah melihat serta memperhatikan kami rakyat kecil. Jika keluhan kami tidak direspons, kami akan melanjutkan ke provinsi untuk membuat laporan. Tidak menutup kemungkinan masyarakat nelayan lainnya, baik dari Muara Kintab maupun di seputaran Tanah Laut, ikut memperjuangkan nasib kami para nelayan.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak dinas perikanan maupun AKR belum bisa dikonfirmasi.
Tim/Red :
