NR ICANG RAHARDIAN,SH KETUM IWO INDONESIA DAMPINGI SEBAGAI KUASA HUKUM ANGGOTA IWO I YANG TERSANDUNG KASUS HUKUM DI PN PRABUMULIH

PRABUMULIH SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, NR. Icang Rahardian, SH.MH, turun langsung menjadi penasihat hukum terhadap tiga sahabat IWO Indonesia dari Ogan Ilir dan Prabumulih yang dituduh melakukan pemerasan sebagaimana dimaksud pasal 368 KUHP terhadap salah satu penjual minyak ilegal di Prabumulih pada Bulan Maret 2024 lalu.

Sidang Kedua yang digelar di Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut di Ketuai oleh Ketua Majelis Hakim, Melina Safitri, SH, Hakim Anggota Winda Yuli Kurniawati SH MH, dan Norman Mahaputra SH, Panitera Pengganti Ahmad Tri Habibi SH MH dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Prabumulih, Muhammad Ilham, Senin (03/03/2025).

Ketum IWO Indonesia selaku Penasehat Hukum Ketiga Terdakwa saat melakukan Jumpa Pers usai Sidang tersebut mengatakan, menilai banyak kejanggalan dalam perkara tersebut, mulai dari dakwaan yang terkesan tidak objektif hingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menurutnya tidak memenuhi standar hukum.

Dakwaan Diduga Copy-Paste dan Kejanggalan dalam BAP

Icang menyebutkan bahwa dalam dakwaan yang disampaikan oleh JPU, terdapat indikasi bahwa isi dakwaan terhadap tiga terdakwa identik atau hasil salinan (copy-paste), tanpa ada perbedaan unsur yang jelas. Hal ini menurutnya perlu dipertanyakan lebih lanjut dalam proses peradilan.

“Seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan esensi keberatan. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan dakwaan, ada nama yang dihilangkan, padahal dakwaan adalah intisari dari BAP. Ini yang sangat penting untuk diperjelas,” ujarnya.

memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan esensi keberatan. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan dakwaan, ada nama yang dihilangkan, padahal dakwaan adalah intisari dari BAP. Ini yang sangat penting untuk diperjelas,” ujarnya.

Icang juga menegaskan bahwa sebagai kuasa hukum, dirinya tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil bagi ketiga terdakwa.

Keberatan atas Penampilan dan Kredibilitas Saksi

Selain itu, Icang juga mempertanyakan kredibilitas saksi yang dihadirkan oleh JPU. Menurutnya, para saksi tidak menunjukkan KTP dan datang dengan pakaian yang dianggap tidak pantas bahkan ada yang memakai celana koyak untuk menghadiri sidang pengadilan.

“Saya sangat keberatan dengan saksi yang dihadirkan. Mereka tidak membawa KTP, dan saya sebagai kuasa hukum pun tidak mengenal mereka. Seharusnya JPU yang bertanggung jawab memastikan identitas saksi. Selain itu, mereka berpakaian sembarangan, memakai sandal jepit, dan tidak menghormati jalannya persidangan,” kata Icang.

Ia juga menyoroti adanya dugaan hubungan keluarga antara saksi dengan pelapor, yang menurutnya dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam persidangan. Dalam hukum, saksi yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan pelapor seharusnya tidak bisa dijadikan saksi yang obyektif.

“Kami menganggap saksi-saksi ini tidak memenuhi syarat hukum untuk bersaksi. Dalam hukum pidana, saksi haruslah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung kejadian. Jika mereka hanya saksi berdasarkan hubungan dengan pelapor, maka kredibilitasnya patut dipertanyakan,” jelasnya.

Aksi Damai dan Harapan untuk Keadilan

Icang juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berharap majelis hakim dapat mengambil keputusan yang adil.

“Kami mohon doa dari semua pihak. Besok, Senin, kami akan menggelar aksi damai di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mengawal kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan,” pungkasnya.

“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

PTPN 1 Reg 1 Dan PTPN IV Reg VI Bangun Kerjasama Pengamanan Aset Negara dengan Kajaksaan Tinggi Aceh

Sumatra Utara,- Mediacakrabuana.id

PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhibuddin menyambut positif kerjasama antara PTPN 4 Regional VI, dan PTPN 1 Regional 1 dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh dalam upaya mengamankan aset negara di lingkungan PTPN. Sebab bukan pekerjaan mudah mengelola aset-aset negara di bawah BUMN.

Kajati kelahiran Medan 1968 ini mengakui banyak masalah yang terjadi menyangkut aset di lingkungan PTPN baik yang ada di Aceh maupun Sumatera Utara. Apalagi menyangkut areal kebun yang intinya adalah soal tanah. Saat ini, menurutnya, banyak sekali pihak-pihak yang menginginkan lahan-lahat aset negara di lingkungan perkebunan untuk dikuasai, terutama yang berada di lokasi strategis. Hal seperti itu, menurut Muhibuddin, juga beberapa kali terjadi di BUMN Pertamina di Aceh dan Jakarta. Karena itu, disarankan secara serius, PTPN mengambil langkah membuat buku putih historikal tanah-tanah HGU dari mulai awal hingga saat ini. “Ini sangat penting karena akan menjadi warisan tidak hanya menyangkut kepentingan kelanjutan korporasi tetapi juga catatan sejarah untuk generasi berikutnya,” ujarnya.

Pengamanan Aset
Dalam sambutannya dalam acara MOU kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Aceh, Regional head PTPN IV Regional VI, Syahriadi Siregar menyampaikan penghargaan yang tinggi dengan terbangunnya kerjasamanya ini. Sebab selama ini pihaknya sangat membutuhkan pendampingan dan perlindungan dari pihak kejaksaan menyamgkut keamanan aset perkebunan yang dikelola PTPN, khususnya yang ada di jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh.

Hal senada juga diungkapkan Region Head PTPN 1 Regional 1, Didik Prasetyo. Selama ini sering ada warga yang mengajukan permohonan untuk mengusahai lahan-lahan HGU yang sangat sulit diakomodir karena memerlukan proses yang tidak mudah untuk mengalihkan aset negara. “Karena itu kami sangat berharap penangan hukum, bantuan hukum, dan perlindungan hukum dari pihak kejaksaan dalam menjalankan wewenang pengelolaan aset dan produksi perkebunan,” harap Didik Prasetyo. Apalagi saat ini, menurut Didik PTPN berupaya untuk ikut berperan dalam program ketahanan pangan nasional. “Dengan adanya pendampingan ini kami merasa lebih konfiden dalam melangkah,” sambungnya.

Kegiatan yang berlangsung di Medan itu juga dihadiri Aspidum, dan Asdatun Kejati Aceh, serta Kajari Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Sementara dari jajaran PTPN IV, Regional VI hadir SEVP BS, T. Rinel, SEVP BS PTPN 1 Reg.1 Wis Pramono Budiman dan SEVP Aset Ganda Wiatmaja, sekretaris perusahaan Desmon dan Kasubag Humas Rahmat Kurniawan. (Rizky Zulianda)

Hari Pertama Ngantor, Gubernur Sumut Bobby Nasution Tekankan Tugas Pemerintah Melayani Masyarakat

MEDAN,- MEDIACAKRABUANA.ID

Sejak pertama dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution baru secara perdana memasuki Kantor Gubernur, Senin (3/3/2025). Pada sambutan perdananya sebagai Gubernur, Ia menekankan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat.

“Kita ini semua adalah pelayan, dan tugasnya melayani, kalau masyarakat perlu minum, kita sebagai pemerintah harus menyiapkan, kalau masyarakat butuh makan, kita perlu memastikan pasokannya. Butuh keamanan dan kenyamanan, kita bertugas memastikannya,” kata Bobby Nasution, saat pisah sambut dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan.

Selain itu, Bobby Nasution juga meminta ASN Pemprov Sumut untuk senantiasa beradaptasi dengan zaman dan situasi. Ia mencontohkan, ada hewan kecil yang mampu bertahan hidup ketimbang dinosaurus pada masa itu. Hewan kecil tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sementara dinosaurus tidak.

“Yang mampu bertahan bukanlah dinosaurus, tapi hewan kecil yang hidup pada masa itu, kuncinya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan waktu, oleh karena itu saya minta semua harus jadi seperti hewan kecil itu, kita sama-sama adaptif, ikuti perkembangan zaman, teknologi dan kepemimpinan,” kata Bobby Nasution, didampingi Wakil Gubernur Surya.

Pada sambutannya yang perdana itu, Bobby Nasution juga mengajak Forkopimda Sumut untuk terus melanjutkan kolaborasi yang selama ini telah terbangun. Salah satu fokus yang ditargetkannya adalah menghilangkan Narkoba di Sumut. Menurutnya, Indonesia Emas 2045 Sumut akan terwujud apabila Narkoba dapat hilang.

“Saya minta support dan dukungan untuk Narkoba di Sumut, benar-benar harus kita hilangkan, kami (Pemprov Sumut) akan support penuh dengan gerakan, gebrakan, dan kami akan lakukan tindakan pencegahan di Sumut,” ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut mengucapkan selamat pada Gubernur Bobby dan Wakil Gubernur Surya. Ia optimis, keduanya mampu membawa Sumut ke arah yang lebih baik.

“Menjadi pemimpin di Sumut tidak ringan dan tidak mudah, di semua sektor kita perlu kerja keras, saya yakin dengan kepemimpinan Pak Bobby dan Pak Surya, Sumut bisa melesat dan membanggakan bagi kita semua,” ucap Fatoni.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua TP PKK Sumut dari Tyas Fatoni kepada Kahiyang Ayu.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, istri Wakil Gubernur Surya, Titiek Sugiarti, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Rio Firdianto, Kajati Sumut Idianto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya. Juga hadir Walikota Medan Rico Waas. (Rizky Zulianda)

FOTO : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu didampingi Wakil Gubernur Surya, Pj Sekda Sumut Effendy Pohan, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, serta Pj Ketua TP PKK Sumut Tyas Fatoni, saat pisah sambut dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta Ketua TP PKK Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan. Hadir pada kesempatan tersebut istri Wakil Gubernur Surya, Titiek Sugiarti, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Rio Firdianto, Kajati Sumut Idianto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya. Juga hadir Walikota Medan Rico Waas, Wakil Walikota Binjai Jiji, serta Bupati Pakpak Bharat Franc Benhard Tumanggor. ( RZ)

Ketua Umum GMPB Hadiri Pemakaman Panglima Besar DAYAK BUMI SEGANDU

Indramayu, Mediacakrabuana.id

minggu 02/02/2025
Kang Andi KEUM GMPB (Gerakan Masyarakat purwakarta bersatu) menghadiri acara prosesi pemakaman Panglima Dayak Bumi SEGANDU almarhum KANG UDIN BIN TAKMAD acara di hadiri para Budayawan, tokoh Agama, tokoh politik dan Suku lainnya menghadiri acara pemakaman Berlangsung Hikmat

Ketum GMPB mendoakan al-Marhum semoga khusnul khotimah dan di tempatkan sisi Alloh yang maha Esa “& dan keluarga yang di tinggalkan di berikan Ketabahan

Semasa hidupnya Panglima Dayak Bumi SEGANDU Kang Udin Dayak Sangat Bersahabat karib Dengan Kang Andi Keduanya Menjaga erat silaturahmi dan sering mengadakan Cara pertemuan untuk bahas Kebudayaan dan kajian ngaji Diri menjaga Alam, Dalam ajaran-ajaran nya Dayak yang mengajarkan Rasa kemanusiaan, rasa saling menjaga kerukunan beragama, dan menjaga NKRI

Dalam ajaran Dayak Bumi SEGANDU Sama dengan Prinsip Dasar Ormas GMPB yang menjunjung tinggi 5 panji

1.BERJUANG
2.BERAGAMA
3.BERBUDAYA
4.BERINTEGRITS
5.BERSATU

Lima panji-panji dasar GMPB berpedoman Leluhur Pajajaran Silih Asah, silih Asih & Siiih Asuh
Dan GMPB berjiwa Pancasilais

( Red)*

Jacob Ereste :
Tetumbuhan di Jalan Setapak Yang Tersemai Berbuah Kata-kata

Mediacakrabuana.id

Ketika seorang penulis menyadari sepenuh hati bahwa apa yang sedang dikerjakan adalah upaya mengukir keindahan untuk batu nisan bagi dirinya sebdiri, maka sikap ugahari dan kejujuran serta rasa penuh tanggung jawab pun tersemai dan memutik di dalam lubuk hatinya yang pantas terjaga dan selalu bersih, tanpa pamrih. Meski mungkin saja yetap tersisa relung dan celah khianat yang terselip diabtara khilaf lantaran terus digoda tergganggu oleh kemiskinan yang terus menerus menggulung tiada kunjung. Sementara iklim materialUstik terus mengusik sampai titik yangnpalinh rawan dan lemah. Dalam kondisi serupa inilah kawan sejati dapat teruji kesetiaannya tanpa janji dan transaksi apapun. Apalagi hanya untuk sekedat mengkalkukasi untung dan rugi dalam bilangan apapun.

Batu nisan yang telah terukir itu pun bisa jadi lapuk sebelum selesai terguratnya torehan terakhir. Sehingga sebuah prasasti masa lalu untuk sekedar untuk menggenapkan bilangan jumlahnya korban yang ditelan bumi. Walau tetap saja mungkin ada seorang arkeologi yang meratap sedih dan pilu hingga air matanya berurai membasahi diskripsi yang tengah dia susun dalam do’a yang tiada bertepi. Sebab yang mampu dia tuliskan hanya sepenggal judul yang juga tidak pernah selesai dia rampungkan seperti novelet karya filsuf yang dia lupa namanya. Tapi, toh dia sendiri mengakui bahkan sempat pula mengatakan, apalah artinya sebuah nama. Sebab yang terpenting adalah esensi dari makna yang tersirat, tiada pula terlalu pusing kepada hal- hal yang tersurat.

Penulis itu sendiri pun tidak terlalu menganggap penting apa yang dia tulis. Sebab yang terpenting bagi dirinya adalah bahwa menulis bukan sekedar untuk menandai bahwa dirinya pernah hidup pada suatu masa yang mungkin pula tidak terlalu banyak menjadi perhatian bagi banyak orang. Tetapi yang penting telah menandai bahwa dirinya ingin hadir dalam setiap napas kehidupan. Tanpa perlu beharap untuk terus dikenang. Termasuk bagi mereka yang terbilang paling deoat dengan dirinya.

Pada suatu pase ia pernah beranggapan bila menulis itu bagi dirinya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang mengasyikkan. Sehingga tak lagi penting capaian yang bisa didapat, kecuali hanya rekreasi batin yang menyegarkan jiwa ketika raga telah menjelma ke kedalaman sukma, seperti sumur tanpa dasar.

Vanya sagabat dan kerabatnya yang terpersngah takjub. Mungkin juga bingung bagaimana jalan yang sepi dan sunyi itu jadi pilihannya. Sementara sahabat dan kerabatnya yang lain cuma bisa menduga-duga, mungkin saja dia tengah memerankan lakon drama besar yang pernah dis tulis sinopsisnya namun belum pernah sekalipun dipentaskan di atas panggung sandiwara se level kamping sekali pun yang dahulu pernah menjadi obsesi dan ambisinya semasa anak-anak, jauh sebelum beranjak dewasa.

Kini di usia senjanya yang terus bertunas dan meranggas, semua itu kembali sekejab tersibak, semacam siluet yang lewat seakan sedang mengingatkan tentang catatan masa silamnya yang terlupan.

Penulis itu pun takjub, menyaksikan dirinya telah terbungkus oleh kata-kata, kalimat yang terjurai panjang hingga bait-baik sajak yang dia sendiri tak tahu persis, siapa sesungguhnya yang telah menuliskan bagi dirinya. Dan dia sendiri pun tak sepenuhnya yakin, bahwa semua itu adalah pemandangan indah di tengah kebun yang rimbun bertumbuhan kata-kata dari tetumbuhan yang tersemai.

Teluk Naga, 1 Maret 2025

Jacob Ereste :
PHK Bagi Kaum Dapat Menjadi Gerakan Kesadaran Kembali Berbasis Pada Ekonomi Agraris Atau Leluhur Bangsa Bahari

Mediacakrabuana.id

Bangkrutnya PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) pabrik tekstil terbesar di Indonesia yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah resmi ditutup sejak 1 Maret 2025 menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia secara umum telah ambruk. Janji Wakil Menteri Ketenagakerjaan tidak akan ada PHK — yang mengesankan mampu nenyelamatkan Sritek dari kebangkrutan yang lebih dari setengah abad usianya itu tetap tumbang, tidak mampu menghadapi tekanan ekonomi yang sungguh berat.

Puluhan ribu buruh tak hanya dari Sritex telah menjadi penganggur, tak punya kerja alias hilangnya sumber penghasilan. Sementara perlindungan dari pemerintah seperti upaya membangun lapangan kerja belum juga terlihat, utananya dari Kementerian Ketenagakerjaan yang semakin tidak jelas fungsi dan perabannya dalam membangun bangsa dan menjaga ketahanan dan pertahanan negara dari sektor ketenagakerjaan yang percaya bahwa kaum buruh sebagai salah satu dari soko guru ekonomi Indonesia.

Gelombang PHK kaum buruh Indonesia diunjukkan oleh sejumlah perusahaan dari berbagai kawasan industri di Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Belum lagi dari daerah lain yang terus susul menyusul akibat krisis ekonomi hingga mulai dari merelokasi tempat perusahaan beroperasi hingga penutupan total tanpa kepastian hendak digantikan oleh usaha apa dan dimana. Sebab sejumlah perusahaan baru belum ada yang diketahui untuk menampung ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan minimaln
sejak satu tahun lalu hingga sekarang.

Akibatnya, tentu saja ketegangan ekonomi akan berimbas pada politik, budaya bahkan agama seperti tampak pada aktivitas serta kegiatan warga masyarakat pada bulan Ramadhan yang tampak kurang hidmat dari sambutan dan pelaksanaan aktivitas di bulan Ramadhan, agaknya lantaran konsentrasi warga masyarakat sedang tersita oleh usaha membenahi kondisi ekonomi keluarga.

Seruan sejumalah Menteri dan pejabat dari Kabinet Merah Putih untuk menghadapi harga cabai yang terus melonjak bersama harga oagan pangan lainnya agar menanam sendiri di halanan rumah masing-masing. Anjuran ini ditanggapi rakyat semacam stand up komedi yang kehabisan tema sekedar untuk memenuhi kontrak kerja yang cukup siap untuk tampil sebagai figur publik yang patut dicontoh dan menjadi panutan. Karena itu beragam cibiran terus bertebaran dari tetangga sebelah ke tetangga sebelah menyebut langsung sosok Zilkifli Hasan dan Tito Karnavian itu sesungguhnya habatannya apa dan sungguhkah mau menanam cabai di sekitar rumahnya sendiri.

Pasahal, umumnya rumah penduduk di perkotaan, sekedar untuk memparkir kendaraan roda duanya yang sudah bobrok itu — lantaran salah mengisi Pertamax palsu yang sudah disulap sejak lima tahun silam itu — tak punya tempat yang layak dari segi kenyamanan maupun keamanan. Harga telur yang teris meroket menyundul langit pun, menjadi topik bahasan ibu-ibu di ujung lorong gelap sejak Orde Baru sampai era Indonesia emas 2045 yang dibayangkan terabg benderang tidak lagi gelap seperti yang diteriakkan oleh mahasiswa. Dan nasib kaum buruh Indonesia memang harus segera dialihkan kembali ke pertanian, agar lahan industri tidak lagi memiliki celah dan peuang mengekploitasi tenaga kerja Indonesia yang murah.

Lalu ketahanan pangan dapat sungguh nyata diwujudkan dari oedesaan, bukan dari petkotaan. Maka itu gagasan dari mimpi yang gelisah dalam upaya menahan dan menyembunyikan rasa lapar, jalan terbaik segera kembali je desa. Kecuali itu, kaum buruh Indonesia tidak lagi perlu berdesak-desak menyesaki perkotaan. Sebab basis pertahanan dan ketahanan bangsa Indonesia sesunggunya berada di desa.

Setidaknya dengan pesangon yang bisa diperoleh oleh setiap kaum buruh yang terkena PHK dapat dijadikan modal usaha di desa untuk dapat hidup lebih layak dibanding hidup diperkotaan yang semakin tak menentu masa depan bersama anak, istri dan keluarga yang kebih sehat, nyaman dan tenteram. Jadi PHK bagi kaum buruh dapat diarahkan menjadi gerakan kesadaran kembali pada basis ekonomi Agraris di pedesaan. Atau berbasis pada budaya leluhur nenek moyang kita, bangsa bahari.

Banten, 1 Maret 2025

Jacob Ereste :
Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Lebih Ideal Diselenggarakan Oleh Masing-masing Keluarga Siswa Sendiri Dari Rumah

Mediacakrabuana.id

Sekiranya seorang ibu dapat menerima jatah uang tunai untuk makan bergizi gratis dari pemerintah yang telah mencangkan program perbaikan gizi bagi siswa di Indonesia agar siap memasuki gerbang Indonesia Emas tahun 2045 yang tinggal seumur satu generasi ke depan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari program makan bergizi gratis itu akan lebih maksimal pelaksanaan serta manfaatnya.

Minimal kebocoran dana dalam pelajsanaan dari program makan bergizi gratis itu tidak mungkin tersunat sepeserpun, kecualin saat dana itu hendak dikucurkan. Cara pencairan dana itu bisa dilakukan setiap minggu atau sekali untuk setiap bulan berjalan, sehingga dapat dipastikan juga apakah pada saat hari libur sekolah mereka tidak mendapat makan bergizi gratis itu, sementara program majan bergizi gratis itu untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhak mendapatkan makan bergizi itu agar memiliki stamina yang prima untuk menyerap pelajaran dari sekolah.

Artinya, dari tatanan program pelaksanaan makan bergizi gratis yang hanya akan diberikan saat siswa masuk sekolah, maka pada hari libur praktis mereka tidak akan memperoleh makanan bergizi itu. Padahal, untuk melakukan perbaikan gizi yang sehat, mana mungkin harus diselangi libur makan. Sebab untuk melakujan puasa wajib saja dalam ajaran dan tuntunan agama ada dispinsasi atau pengecualian bagi semua orang yang tidak prima, apalagi untuk mereka yang terbilang kekuranan gizi untuk memiliki kenampuan dan kecerdasan yang makmasimal untup menyerap semua mata pelajaran yang harus diserap supaya dapat menjadi manusia yang cerdas.

Gagasan Gubernur Jawa Barat untuk memberikan dana segar langsung kepada pihak keluarga siswa untuk mengelola, meracik dan menyediakan makan bergizi gratis dari pemerintah yang dikomando oleh Presiden Prabowo Subianto sungguh dapat lebih efektif dan efisien dipercayakan saja pelaksanaannya kepada masing-masing orang tua atau keluarga siswa masing-masing dengan petunjuk dan arahan dari petugas pemantau dan petugas pembimbing yang bisa memberi arahan, petunjuk serta bimbingan untuk memastikan menu sajian makan bergizi gratis sesuai dengan standar serta kecukupan dana yang diberikan. Sehingga kemungkinan dari berbagai penyimpangan termasuk ketidaksesuaian dengan selera sang anak tidak sampai menimbulkan masalah. Sebab dari berbagai penelusuran tim dari peneliti Atlantika Institut Nusantara diperoleh juga adanya berbagai kemungkin ketidaksesuaian selera untuk anak-anak yang memang memiliki perbedaan selera makan, sehingga harus memilih makanan yang telah menjadi biasa disuguhkan di rumah. Demikian juga dengan porsinya yang berlebih, tidak perlu terjadi karena dapat dikompromikan terkebih dahulu bersama bersama sang anaj dengan keluarga di rumah.

Yang tudak kalah penting dari teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintan ini sungguh praktis bila dipercayakan saja pengelolaannya kepada orang tua atau keluarga siswa mading-masing, sehingga efisiensi dari pengeluaran dana untuk peralatan dapur, tenaga kerja yang memasak hingga ongkos distribusinya ke sekolah-sekolah yang sempat menjadi topik diskusi serius sungguh rumit dan ruwet. Belum lagi pertanggungjawaban masalah higenitas ketika disandingkan dengan sejumlah uji coba yang sempat menimbulkan insiden keracunan dari suguhan makanan yang diklaim bergismzi itu dari berbagai tempat. Karena itu ide cemerlang yang praktis, efejtif dan efisien ini dengan cara memberi dana secara berkala di muka langsung kepada orang tua siswa atau pihak kekuarga yang bertanggung jawab mengasuh anak didik tersebut, pemerintah pun dapat memperoleh nilai lebih dalam meminimalisir beban tanggung jawab, efektip dan efisiensi serta jadi mininalnya peluang untuk dikorupsi atau diselewengkan oleh petugas penyelenggara dari prilogram makan bergizi gratis yang cukup mulia bagi bangsa dan negara Indonesia untuk lebih maju dalam berbagai segi kehidupan di masa mendatang. Setidaknya, budaya dari peran serta warga masyarakat susah kita mulai dengan meningkatkan kualulitas hidup generasi pewaris masa depan seluruh rakyat sebagai pemiliki negeri ini.

Banten, 27 Februari 2025

Jacob Ereste :
PHK, Korupsi dan Transaksi Hukum Hingga Saling Sandra Dalam Budaya Politik Kita

Mediacakrabuana.id

Pada awal hebohnya PT. Sti Tejeki Isman arai Sritex dinyatakan pailit dan milai merumahkan sejumlah kaum buruh yang semakin terang akan di putus hubungan kerja (PHK) secara sepihak, Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja) langsung bereaksi langsung turun ke Sukoharjo, hingga seakan mampu mebereskan masalah yang akan memusnahkan lapangan kerja bagi ribuan kaum buruh yang bakal menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Toh, pada akhirnya juga tidak berdaya, lalu beralih hendak membela hak-hak kaum buruh PT. Sritex yang akan segera di PHK, sejak upaya penyelamatan perusahaan dari kebangkrutan akibat bahan baku yang tidak tersedia hingga hasil produk kalah bersaing di pasar, akibat harga jual yang tidak mampu dijangkau atau pun karena henampuan dari daya beli masyarakat yanf semakin loyo lantaran kondisi ekonomi Indonesia sungguh sedang diujung keambrukan.

Padahal, tugas dan fungsi Kemenaker tak perlu menganbilalih tugas dan fungsi organisasi buruh yang wajib dan patut melakukan pendampingan dan pembekaan, manakala pihak perusahaan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan tang berlaku.

Demikuan juga tugas untuk mencatat sejumlah perusahaan lainnya yang telah melakukan PHK, cukup dipantau saja proses PHK para kaum buruh di Indonesia yang terus terjadi akibat kebijakan pemerintah tidak mampu memberi jalan keluar untuk mengatasi masalah PHK yang diperkirakan oleh Atkantija Institut Nusantara baru mulai terjadi hingga sampai kondisi ekonomi di Indonesha mampu dipulihkan oleh pemerintah. Dan justru pada bagian inilah tugas dan fungsi dari pemerintah membangun kondisi ekonomi yang sehat dan segar, sehingga tidak sempoyongan seperti yang terjadi sekarang.

Status Sritex yang diputus pailit oleh Mahkamah Agung akan berakhir dengan PHK 10.665 kaum buruh menyusul 1.065 orang buruh dari PT. Britrarex Semarang pada bulan Jsnuari 2025. Buruh PT. Primayudha Boyolali sevanyak 956 orang pada bulan Februari 2025. PT. Sinar Panja Jaya Senarang 40 orang. Dan buruh dari PT. Bitratex Semarang sebanyak 104 orang. Catatan PHK buruh ini belum seluruhnya yang terjadi di Indonesia, utamanya bagi kaum buruh yang telah di PHK dari sejumlah kawasan industri yang ada di Karawang, Cikampek, Purwakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang dan Jakarta sepert kawasan industri Pulo Gadung dan Tanjung Priok hingga Jakarta Barat yang terbilang tidak sedikit jumlah kaum buruhnya yang ada.

Idealnya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan adalah mendorong pihak pengusaha membangun serta menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia, sehingga tidak perlu menganjurian — apalagi mengajak tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negara asing seperti dilakukan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno yang terkesan sangat tidak nasionalis itu. Karena istilahnya hujan batu sekalipun, pasti tetap akan lebih enak bekerja dan hidup di negeri sendiri. Sebab ketika saat menikmati hasilnya yang enak dapat dirasakan gurihnya bersama semua anggota keluarga. Apalagi saat menderita, setidaknya sekedar untuk berkeluh kesah dan curhat masih gampang dan mudah untuk dilakukan. Apalagi sampai harus memerlukan pertolongan yang sangar serius dan mendesak sifatnya.

Kareba itu Kemenaker tidak perlu mengambil alih fungsi dan peran organisasi buruh yang juga wajib memberi perlindungan, pendampingan pembelaan manakala diberi hak dan kebebasan berorganisasi (berserikat) seperti yang sudah dikukuhkan oleh konvensi ILO (International Labour Organization) yang patut dihargai serta didukung agar organisasi buruh di Indonesia tidak semakin memble atau tidak berperan maksimal seperti trand yang terjadi sejak direcoki oleh Omnibus Law yang sangat luas dan dakhsyat daya rusaknya itu.

Jadi PHK terhadap kaum buruh akan terus berlanjut dalam jumlah yang besar akibat sejumlah perusahaan yang bangkrut selain itu juga diakibatkan sejumlah perusahaan yang memindahkan pabriknya ke negara tetangga akibat dari tekanan biaya operasi yang tinggi karena terlaku banyak pungli (punguta liar) yang tidak lagi mampu perusahaan atasi.

Pungutan liar yang terlanjur menjamur di Indonesia ini adalah anak keturunan langsung dari budaya korupsi yang tak kunjung mampu dibendung dan diberantas, karena aparat penegak hukum pun ikut aktif menjadi pemain, mulai dari pengurusan ijin seperti komersialisasi hak guna usaha hutan terlarang hingga pengkaplingan laug yang dipagar dengan sekehendak hati sendiri sampai proses hukum yang sudah terkenal dengan istilah 86 (yang mengacu pada pasal 86 ; artinya cincai lah).

Dari perspektif inilah sebabnya korupsi jadi semakin menjadi-jadi di negeri ini. Karena semua bejabat yang bersentuhan dengan koruptor ikut menjadi koruptor pula. Ingat, sejumlah pejabat di Komisi Pemberanrasan Korupsi (KPK) ikut menikmati hasil jarahan para koruptor saat ditahan di rumah penitipan tahanan KPK di Guntur Jakarta Selatan. Artinya, masakah PHK kaum buruh yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah, pada ujungnya yang jauh itu dapat diteropong korelasinya dengan tindak pidana korupsi, pungutan liar seperti banyak diungkapkan pula oleh para koruptor sendiri saat menjalani proses penahanan, proses pengadilan hingga saat berada di lembaga pemasyarakatan. Bahkan bisa memperoleh perlakuan istimewa dan fasilitas apapun yang diperlukan asalkan mau membayar tarif yang sudah ditentukan. Tidak kecuaki untuk bandar narkoba.

Dan ingat, dalam kazanah politik pun di Indonesia telah terimbas budaya saling sandra dengan menyimpan kebobrokan dan keculasan masing-masing pihak untuk kemudian bisa ditukar-gulingkan dengan kasus masing-masing yang bisa untuk mendapat keuntungan materi atau keuntungan politik. Jadi banyak telah dapat dikomersialkan dalam arti luas.

Banten, 28 Februari 2025

Pengelolaan Aset Pemkab Ogan Ilir Diduga Amburadul Lenyap Dikorupsi Pejabat

Ogan Ilir. Sumsel || Mediacakrabuana.id

Penatausahaan Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Belum Memadai
BPK merekomendasikan Bupati Ogan Ilir agar memerintahkan:
a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola
Barang Milik Daerah
menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk melengkapi informasi
atas aset yang tidak informatif antara
lain Aset Tetap Gedung dan
Bangunan sebanyak 30 gedung senilai
Rp12.459.634.831,00, Aset Tetap JIJ tanpa lokasi sebanyak 229 ruas senilai
Rp78.464.936.326,00, Aset Tetap JIJ tanpa panjang sebanyak 1.136 ruas
senilaiRp3.083.308.750.127 ,62 dan Aset Tetap Lainnya sebanyak 1.793
barang senilai Rp43.266.122.003,48;
b. Kepala BPKAD sebagai pejabat penatausahaan BMD berkoordinasi
dengan:
1) Kepala SKPD terkait untuk menyelesaikan proses pengurusan
bukti kepemilikan atas 649 bidang tanah senilai
Rp255.984.463.075,00 dan
sebanyak 147 unit kendaraan bermotor senilai
Rp6.273.215.025,00;
1) Bupati Ogan Ilir membuat surat perintah kepada Sekretaris
Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah sesuai
rekomendasi BPK;
2) Sekretaris Daerah selaku
Pengelola Barang Milik Daerah membuat surat perintah kepada
Kepala SKPD terkait untuk
melengkapi informasi atas aset yang tidak informatif berikut:
a) 30 gedung senilai
Rp12.459.634.831,00 pada
tujuh SKPD;
b) JIJ tanpa lokasi sebanyak 229 ruas senilai
Rp78.464.936.326,00 pada
15 SKPD;
c) JIJ tanpa panjang sebanyak
1.136 ruas senilai
Rp3.083.308.750.127,62
pada 21 SKPD;
d) Aset Tetap Lainnya
sebanyak 1.793 barang
senilai Rp43.266.122.003,48
pada 23 SKPD;
3) Kepala BPKAD sebagai pejabat penatausahaan BMD
a) Surat perintah Bupati Ogan Ilir kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD sesuai isi rekomendasi;
b) Surat Instruksi Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD terkait untuk
melengkapi informasi atas aset yang tidak informatif;
c) Bukti pencatatan:
(1) 30 Aset Gedung dengan
informasi lokasi dan luas;
(2) 229 ruas JIJ dengan
keterangan lokasi;
(3) 1.136 ruas JIJ dengan
keterangan panjang;
(4) 1.793 Aset Tetap lainnya
dengan informasi judul;
d) Bukti kepemilikan atas 649 bidang tanah dan 147 unit kendaraan bermotor;
e) Pencatatan terpisah atas 32 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin
dan 15 ruas JIJ;
f) Laporan hasil penelusuran Aset
Tetap yang tidak diketahui
keberadaannya;
g) Penghapusan atas 77 unit kendaraan bermotor;

“. Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi”.

Bersambung Edisi berikut nya ….

( Redaksi.02)