www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 84    
Beranda blog Halaman 84

PULUHAN PENAMBANG BATU BARA SIAP BERGABUNG DI KOPERASI.

0

“PULUHAN PENAMBANG BATU BARA SIAP BERGABUNG DI KOPERASI.”

Sumsel : Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Kepala Perwakilan Koperasi Serba Guna Usaha Sinar Sugih Mukti Sumsel. Yang sudah memiliki ijin pertambangan , Siap Untuk membina penambang batu bara penambang minyak penambang Emas dan lain lainya. Kehadiran koperasi Serba guna Usaha Sinar Sugih Mukti. Di Sumsel untuk membatu Rakyat yang memiliki pertambangan . Agar Berbadan hukum .Demi untuk mensejahterakan rakyat di sekitar wilayah tersebut . Menurut , Ali Sopyan jika tambang rakyat ( TR ) di kelola Dibina secara benar dan berbadan hukum yang sah
Rakyat bekerja di pertambangan Aman dan nyaman serta Dapat di pastikan menambah pendapatan daerah ( PAD ) . Haltersebut tidak luput bantuan dari pemerintah daerah tersebut untuk meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya Sudah waktunya pemerintah membangkitkan kesejahteraan rakyatnya Sesuwai program persiden. Hani Prabuwo Subianto yang sedang gencar untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat nya . Hal tersebut , Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo Yang berhasil di hubungi melalu ponselnya 087778676490 Dengan tegas mengatakan sangat mendukung untuk memajukan kehidupan Tambang Rakyat yang selama ini menjadi sapi perahan para oknum aparat . Ali Sopyan sangat prihatin mendengar keluhah dari sejumlah kuli kerja di tambang rakyat. Yang menjadi bulan bulanan oknum oknum aparat yg di kendalikan oleh perusahaan selalu Mengatas namakan HGU dan IUP. Sementara lahan perkebunan rakyat belum di dibebaskan dan belum di bayar .Ironisnya ketika rakyat ingin mengelola lahan perkebunannya yang memiliki kandungan batu bara Emas Nikel Minyak di persulit. Tidak bisa ada kesempatan untuk kehidupan pada rakyat kecil . Dengan kehadiran Koperasi Serba Guna Usaha Sinar Sugih Mukti ( SSM ) Tambang Rakyat dapat bekerja dengan aman dan nyaman atas dukungan pemerintah setempat.

Program Pemerintah Desa Gunung Karung  Pembangunan TPT.

0

ProgRam Pemerintah Desa Gunung Karung  Pembangunan TPT.

Purwakarta, Jabar || Mediacakrabuana.id

Program Pemerintah Desa: Pembangunan Infrastruktur Tembok Penahan Tanah (TPT)

Pembangunan TPT. di desa  berfungsi mencegah longsor, erosi, dan melindungi akses jalan serta pemukiman warga.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan Infrastruktur dan mengurangi risiko bencana alam akibat tanah longsor.

Selain itu,Desa Gunung Karung yang terletak di Kecamatan Maniis, Kab Purwakarta yang merealisasikan Bantuan Provinsi ( Banprov) untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di wilayah.

Dalam berbincang bincang di lokasi bersama warga dan kades Gunung Karung 5/12/2025.

Endang Kades Gunung Karung mengatakan, dalam pembangunan TPT ini sangat penting bagi warga.

Namun,wilayah Desa Gunungkarung memiliki kontur tanah yang sering mengalami pergeseran tanah, sehingga keberadaan TPT ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik.

Bukan itu saja,Kami juga melibatkan masyarakat dalam pekerjaan ini agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan yang ada, ungkapnya

Oleh karena itu, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat,” Lukas endang.

Ia Menambahkan bahwa anggaran yang diterima dari Banprov sebesar Rp 87 juta cukup membantu dalam merealisasikan proyek TPT.

“Sedangkan mendapat alokasi dana yang sesuai dengan proposal yang diajukan, dan biaya pembangunan TPT ini relatif efisien berkat kerjasama semua pihak warga kami.

Hal tersebut untuk menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat tegas kades

Berharap dengan adanya pembangunan ini, masyarakat bisa merasakan keamanannya, terutama saat musim hujan. Selain itu, kami juga akan mengembangkan program-program lain yang mendukung keberlanjutan.

Salah satu warga, menambahkan selama ini dalam pembangunan infrastruktur gunung karung, selalu di libatkan masyarakat,dan juga kami ada peningkatan ekonomi warga,demi kemajuan desa kami.

Kamipun minta doanya untuk KDMP gunung karung yang sedang di bangun kan semoga pihak warga gunung karung di ikut sertakan dalam pelaksanaan pekerjaan gedung KDMP ucapnya warga, menambahkan perekonomian masyarakat gunung karung.

Endang Kades gunung karung menambahkan sangat berterima kasih terhadap Presiden Prabowo, Kementrian Desa,tak lupa terhadap Bupati Purwakarta dan jajarannya, semoga kedepannya gedung KDMP di gunung karung berjalan lancar,dan juga meningkatkan KDMP nanti nya ucap Endang.

Selain itu,warga gunung karung mengucapkan terima kasih terhadap Danramil,Babinsa,berserta Dandim yang mengikuti pelaksanaan pembangunan gedung KDMP gunung Karung ( Red/ Tslm )

Mewayu Hayuning Bawono & Justice for All: Dua Sisi Perjuangan Ekologis PDIP di Tengah Bencana Alam

0

*Mewayu Hayuning Bawono & Justice for All: Dua Sisi Perjuangan Ekologis PDIP di Tengah Bencana Alam*

Yogyakarta– Mediacakrabuana.id

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyerukan kepada seluruh kader partai untuk merespons bencana alam dengan kontemplasi mendalam dan gerakan nyata membantu rakyat.

Seruan ini berlandaskan filosofi menghargai kehidupan yang diajarkan Bung Karno dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang diyakini sebagai inti dari politik lingkungan hidup partai.

Dalam sambutannya saat Konferda DPD PDIP DIY di Yogyakarta, Sabtu (6/12/2025), Hasto menyebut serangkaian bencana alam dan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai tanda bahwa alam raya sedang menuju ketidakseimbangan.

“Kalau kita lihat secara kebatinan yang tumbuh subur di Jogja, maka nampak bagaimana alam raya saat ini terjadi ketidakseimbangan. Jadi seperti dalam cerita wayang itu sekarang terjadi Goro-Goro di republik ini akibat ulah kita yang merusak alam”, ujarnya.

Hasto menjelaskan inti filosofi tersebut melalui pengalaman dan kebiasaan langsung bagaimana Bung Karno melarang ijin konsesi hutan ke korporasi dan Ibu Megawati merawat kehidupan dengan tidak mengijinkan penambahan konsesi lahan sawit serta menjadikan gerakan menanam pohon sebagai kultur Partai.

Contoh sederhana, Ibu Mega punya kebiasaan mengumpulkan biji salak, mangga, klengkeng, durian dll. Semua biji-bijian tsb dilarang dibuang dan setelah dipersiapkan lalu ditanam. Jadilah Ibu Mega memiliki kebon penuh tanaman dari biji-bijian yang dikumpulkan. “Setiap biji-bijian, apalagi pohon punya hak untuk hidup.”, ujar Hasto menirukan Megawati.

Hasto melanjutkan hal itu bukanlah satu-satunya teladan dari Megawati.

“Ibu Mega, kalau Anda datang ke Teuku Umar, Anda disajikan kopi sama teh. Itu kalau tehnya sisa, itu bukan dibuang, dikumpulkan karena dia organik, dikembalikan pada tanaman. Kalau Ibu Mega makan kacang, kulit kacang itu dikumpulkan, tidak boleh dibuang, ditaruh di atas tanaman karena dia menyuplai kalium,” papar Hasto dengan rinci.

Ia menegaskan, tindakan sederhana ini berasal dari nilai yang ditanamkan Bung Karno dan Megawati tentang merawat pertiwi, yang bertitik tolak dari ajaran Tattwam Asi (engkau adalah aku, aku adalah engkau).

“Setiap pohon itu juga punya jiwa, punya kehidupan. Kalau kita mencintai pohon, maka mereka bukan hanya menghasilkan oksigen, mereka juga akan mencintai dan ikut merawat Indonesia Raya kita, kata Hasto.

Hasto kemudian mengaitkan kerusakan lingkungan dengan sistem yang tidak adil. “Bagaimana lingkungan telah dirusak akibat kapitalisasi kekuasaan politik yang luar biasa, sehingga lahan-lahan hutan dikonversi menjadi lahan-lahan sawit. Padahal Ibu Mega menanamkan sawit adalah tanaman yang arogan,” tegasnya.

Ia menyatakan bahwa bencana alam juga merupakan akibat dari ketiadaan keadilan, terutama dalam penguasaan lahan dan tidak adanya penegakan hukum atas tambang ilegal dan pembalakan liar. “Karena bencana ini akibat tidak adanya keadilan. Akibat eksklusivitas di dalam penguasaan lahan-lahan oleh penguasa. Tidak ada redistribusi aset sebagaimana dicanangkan oleh Bung Karno.”

Sebagai kontemplasi, Hasto merumuskan pantun keadilan:
“Yogyakarta, kota budaya,
Mahakarya Indonesia Raya,
PDI Perjuangan berjiwa kesatria,
Tegakkan keadilan untuk semua.”

Ia menekankan, justice for all harus menjadi tema sentral, baik dalam mengelola partai, bersikap sesama, maupun dalam perspektif hukum.

Sebagai langkah konkret, Hasto menginstruksikan kader di Yogyakarta untuk bergerak serentak membersihkan Kali Code dan Kali Winongo dalam rangka HUT Partai. Ia juga mengajak kader menjadikan kebiasaan Megawati mengumpulkan botol bekas untuk nursery tanaman sebagai tradisi partai.

Solidaritas sosial juga diwujudkan melalui pengumpulan dana yang akan digunakan untuk membantu rakyat terdampak bencana.

Ditutup dengan pantun kedua yang merangkum semangat perjuangan:
“Mewayu Hayuning Bawono,
Falsafah kehidupan penjaga sejarah.
PDI Perjuangan membangun tekad bersama,
Merawat pertiwi panggilan hidup kita.”

Hasto berkeyakinan, dengan menginternalisasi filosofi menghargai kehidupan dan memperjuangkan keadilan ekologis, kader PDIP dapat menjadi bagian dari solusi mengatasi ketidakseimbangan alam.

Ia juga mengajak kader menjadikan kebiasaan Megawati, yaitu mengumpulkan botol plastik bekas untuk dijadikan nursery tanaman, sebagai tradisi partai.

“Tugas turun ke bawah itu kalau kebiasaan Ibu Mega ini menjadi tradisi kita, kita kalau lihat botol-botol itu, kita kumpulkan, itu dipakai oleh Ibu Mega untuk nursery, itu diisi tanah,” tandasnya.

DUGAAN GARONG BANGSAT ANGGARAN DPA KABUPATEN BEKASI 2025 : Terkesan Tertutup

0

“DUGAAN GARONG BANGSAT ANGGARAN DPA KABUPATEN BEKASI 2025 : Terkesan Tertutup”

BEKASI || MEDIACAKRABUANA.ID

Minggu 07 Desember 2025 Ali Sofian mengatakan “Rajawali news turut ambil bagian dalam pemberantasan korupsi, seperti halnya temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat.”disparitas ekstrim dalam alokasi anggaran dan rasio belanja yang tidak seimbang.

Badan Daerah Anggaran Total (A) Belanja Operasi (BO) Belanja Modal (BM)

BPKD (Keuangan) Rp1.131 T N/A N/A
BPBD (Bencana) Rp21.2 M 91.85% dari A 8.15% dari A
Bapenda (Pendapatan) Rp193.2 M 96% dari A 4% dari A

Mengapa pos anggaran BPKD, sebagai entitas administratif, mencapai lebih dari Rp1,1 Triliun, yang hampir enam kali lipat dari gabungan empat Badan lainnya? Seberapa besar porsi riil Belanja Pegawai dan Barang/Jasa internal BPKD, dan seberapa besar dana pass-through (Belanja Transfer/BTT) yang seharusnya dialokasikan di pos yang lebih spesifik agar transparan?

Mengapa lembaga yang bertugas menjaga keselamatan nyawa dan aset daerah dari bencana (banjir, dll.) hanya mengalokasikan 8,15% dari total anggarannya (hanya Rp1,73 Miliar) untuk Belanja Modal (pembelian alat berat, perahu karet baru, sistem peringatan dini, dan infrastruktur kesiapsiagaan)?

Prioritas anggaran yang mementingkan rutinitas operasional (gaji dan rapat) di atas fungsi inti pelayanan publik dan investasi jangka panjang.

Apakah belanja modal sebesar Rp1,73 Miliar cukup untuk menjamin Kabupaten Bekasi mampu menghadapi potensi bencana besar di sepanjang tahun 2025? Rasio Belanja Operasi yang mencapai 91,85% menimbulkan kecurigaan bahwa anggaran hanya berputar pada gaji, perjalanan dinas, dan administrasi perkantoran, sementara kesiapan peralatan vital dan mitigasi bencana diabaikan. Ini adalah Trade-off antara kenyamanan birokrasi dan keselamatan publik.

Jika 96% anggaran Bapenda (Rp185,5 Miliar) dihabiskan untuk Belanja Operasi, apakah dana ini efektif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Apa kontribusi riil dari Belanja Operasi yang sangat besar ini dalam upaya penemuan dan penggalian potensi pajak dan retribusi baru, yang merupakan fungsi utama Bapenda?

Pemanfaatan anggaran yang lebih condong ke internal birokrasi daripada ke masyarakat.

Siapa pihak di internal birokrasi yang paling diuntungkan dari dominasi Belanja Operasi (terutama Belanja Barang dan Jasa)? Apakah ini mencerminkan peningkatan jumlah perjalanan dinas, honor kegiatan, atau pengadaan barang habis pakai, yang nilainya sering kali sulit diawasi?

Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan. Ketika terjadi bencana besar (banjir, kekeringan), masyarakat akan menanggung akibat lambatnya respon BPBD karena keterbatasan dan usia alat. Kegagalan Bapenda mengoptimalkan PAD juga merugikan masyarakat karena berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar.

Kurangnya transparansi dan detail dalam alokasi dana yang besar.

Di mana rincian alokasi Belanja Transfer (bantuan keuangan ke desa/partai) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPKD? Tanpa rincian yang jelas, alokasi Rp1,1 Triliun ini menjadi “kotak hitam” yang rentan terhadap penyalahgunaan atau inefisiensi karena tidak dipisahkan dari Belanja Rutin BPKD itu sendiri.

Di sub-kegiatan mana saja di Bapenda dan BPBD Belanja Operasi ini dihabiskan? Apakah mayoritas dana tersebut terkonsentrasi pada event organizer untuk sosialisasi atau survei lapangan yang kurang terukur hasilnya?

Perlu ada jadwal audit kinerja yang ketat dan spesifik.

Kapan DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit kinerja terhadap rasio Belanja Modal BPBD? Apakah ada mekanisme untuk meninjau ulang alokasi ini di APBD Perubahan 2025 jika kinerja pencegahan bencana dinilai buruk pada triwulan pertama?

Operasi Bapenda sebesar Rp185,5 Miliar akan dipublikasikan, dan sanksi apa yang akan diberikan jika target peningkatan PAD 2025 tidak tercapai?

Aksi nyata yang harus dituntut dari Pemerintah Daerah.

Mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempublikasikan Rincian Komponen Terbesar dari anggaran BPKD (pos Transfer dan BTT) agar dapat dipisahkan dari biaya operasional internal BPKD yang sebenarnya.

Menuntut DPRD Kabupaten Bekasi untuk memastikan adanya re-alokasi dana dari Belanja Operasi ke Belanja Modal BPBD dalam APBD Perubahan 2025. Anggaran untuk kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas investasi.

Mendesak Bapenda untuk menyajikan Laporan Kinerja (LAKIP) yang terperinci tentang bagaimana Belanja Operasi Rp185,5 Miliar berkorelasi langsung dengan capaian target pajak baru dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tim Redaksi Prima

Polda Sumsel kirim dan serahkan bantuan logistik kepada korban bencana banjir Sumut lewat jalur darat.

0

Polda Sumsel kirim dan serahkan bantuan logistik kepada korban bencana banjir Sumut lewat jalur darat

Tapanuli Selatan Sumut ,- Mediacakrabuana.id

Polda Sumsel Peduli menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara

“Penyaluran ini sebagai wujud empati solidaritas dan kepedulian Polri, khususnya Polda Sumsel dan bhayangkari daerah Sumsel untuk membantu saudara kita yang mengalami musibah,” kata Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH saat ditemui insan pers di Palembang, Sabtu 6/12/2025 malam

Nandang Mu’min Wijaya menjelaskan bantuan kemanusiaan ini didistribusikan secara bertahap yang akan bekerja sama dengan Polda dan Pemerintah setempat agar pendistribusiannya tertib, cepat dan tepat sasaran.

Adapun bantuan logistik Polda Sumsel dan bhayangkari daerah Sumsel untuk korban bencana wilayah Sumut yang diserahkan berupa 2,7 ton beras dan dus minuman kemasan kepada relawan posko siaga bencana perwakilan pemerintah kecamatan sepirok kabupaten Tapanuli Selatan kegiatan tersebut dipimpin langsung Danyon C pelopor sat brimobda Polda Sumsel dengan Pamwal bantuan logistik (Pamendal) Kompol Yuliko ,SH

 

Menurut dia, Polri hadir bukan hanya dalam tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, tetapi juga melakukan tanggung jawab moral dalam sisi kemanusiaan.

“Beliau (Kapolda Sumsel) berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat, dan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak musibah bencana,” ucapnya.

Polda Sumsel tidak hanya sekedar memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman dan tapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat, mengajak seluruh elemen untuk terus menguatkan semangat gotong royong dan kepedulian bersama.

Sementara untuk prosedur pengiriman bantuan, tambah dia, bantuan tersebut dikirim melalui jalur darat.dan Alhamdulillah Sabtu 6/12/2025 pukul 16.00.Wib tiba di posko siaga bencana zona kecamatan sepirok kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara yang dihadiri Kepala bagian protokol komunikasi pimpinan kabupaten Tapanuli Selatan Yusuf Nasution,Tim satgas brimob Sumut diwakili Ipda Erwin Siregar,ketua penggerak PKK kecamatan sepirok ibu Mediawati perwira beserta relawan posko siaga bencana kecamatan sepirok kabupaten Tapanuli Selatan Sumut. Harto

Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumsel Pimpin Pengawalan Logistik Bantuan Bencana ke Tapanuli Selatan, Tekankan Keselamatan dan Profesionalisme Personel

0

Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumsel Pimpin Pengawalan Logistik Bantuan Bencana ke Tapanuli Selatan, Tekankan Keselamatan dan Profesionalisme Personel

Labuhan Batu,Sumut ,,— Mediacakrabuana.id

Upaya kemanusiaan untuk membantu korban bencana di wilayah Sumatera kembali mendapat dukungan penuh dari Polda Sumatera Selatan. Pada Sabtu (06/12/2025), Sat Brimob Polda Sumsel melalui Batalyon C Pelopor melaksanakan pengawalan logistik bantuan menuju Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumsel, Kompol Yuliko, S.H., yang bertindak sebagai Perwira Pengendali (Pamendal) dalam operasi pengawalan logistik kemanusiaan. Bertempat di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Kompol Yuliko memberikan arahan teknis serta penekanan penting kepada seluruh personel sebelum rombongan melanjutkan perjalanan menuju titik distribusi bantuan.

Dalam arahannya, Kompol Yuliko mengingatkan bahwa tugas kemanusiaan ini tidak hanya membutuhkan ketepatan dan kecepatan, tetapi juga kesadaran penuh akan keselamatan diri dan unit.

> “Yang utama adalah menjaga keselamatan dan kesehatan selama pelaksanaan tugas. Kondisi wilayah terdampak bencana memiliki risiko tinggi, sehingga kewaspadaan harus terus dijaga,” tegasnya di hadapan personel.

Selain aspek keselamatan, Kompol Yuliko juga menekankan pentingnya menjaga marwah dan kehormatan Polda Sumsel dalam pelaksanaan misi kemanusiaan ini.

> “Kita membawa nama baik institusi. Laksanakan pengawalan dengan humanis, profesional, dan penuh tanggung jawab. Kehadiran kita harus memberi rasa aman dan memperlancar proses penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Logistik yang dikawal terdiri dari berbagai kebutuhan darurat seperti makanan siap saji, perlengkapan bayi, obat-obatan, selimut, serta perlengkapan kebersihan. Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas Pemerintah Provinsi Sumsel dan Polda Sumsel untuk masyarakat Sumatera Utara yang terdampak bencana.

Rombongan pengawalan direncanakan menempuh perjalanan panjang dengan beberapa titik rawan kemacetan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi dan disiplin personel menjadi kunci utama kelancaran misi kemanusiaan tersebut.

Dengan pelaksanaan pengawalan ini, Polda Sumsel kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penanganan bencana di Tanah Air melalui kekuatan Brimob yang terlatih, disiplin, dan siap diterjunkan kapan pun dibutuhkan. Kehadiran Sat Brimob diharapkan mampu mempercepat distribusi bantuan sehingga masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.Harto

Ruang Komunikasi Publik Antara Forkopimda Dan Elemen Masyarakat

0

Ruang Komunikasi Publik Antara Forkopimda Dan Elemen Masyarakat

Muara Enim ,- Mediacakrabuana.id

Selama ini kita sering mendengar Forkopimda.Namun seperti apa Forkopimda yang sesungguhnya dan bagaimana skema komunikasi yang elok sehingga tercipta komunikasi dua arah humanis dan objektif.

 

Diketahui bahwasanya Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) adalah forum vital untuk komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara pimpinan eksekutif (Bupati/Wali Kota), legislatif (DPRD), serta unsur TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di tingkat daerah.

Forkopimda yang bertujuan membahas dan menyelesaikan isu pemerintahan umum, pembangunan, keamanan, serta ketertiban masyarakat, dengan komunikasi sebagai jantung untuk mencapai kesepahaman dan solusi bersama demi stabilitas dan kemajuan daerah.

Tujuan Utama Forkopimda Dan Peran Komunikasi

Media komunikasi dan Derivatnya merupakan bentuk serta upaya koordinasi sebagai salah satu wadah utama untuk bertukar pikiran, informasi, dan menyelaraskan langkah meskipun konsep dinamika akan menjadi faktor dominan dan bukan sebagai faktor etiologi.

Skema dan konsep dan peran aktif komponen masyarakat dalam mendukung pemerintahan secara umum dan menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai UU No. 23 Tahun 2014.

 

Update dan saran positif masyarakat dan solusi terhadap isu-isu faktual, keamanan, dan ketertiban yang kompleks di daerah merupakan simbol dari sebuah wujud sinergi pembangunan.

Membangun harmonisasi antar-instansi dan upaya menjalin komunikasi yang elok dengan masyarakat adalah bentuk upaya positif dalam mendukung keberhasilan program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif.

Skema dan pintu masuk elemen masyarakat baik berupa diskusi dan tanya jawab dengan media dan LSM untuk mendapatkan masukan konstruktif termasuk memperkuat komunikasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait hingga ke level terdepan baik di level pedesaan, kecamatan hingga pemangku kepentingan strategis.

Disadari atau tidak ,tanpa komunikasi yang baik, sulit mencapai kesamaan visi, persepsi, dan tujuan bersama.

Pada akhirnya dan meskipun dianggap tabu, komunikasi terputus (“ghosting”) lambat laun akan membentuk tirani dan menyulitkan membaca pesan implisit bagi pemangku kebijakan strategis dan terbaca sebagai pesan publik yang mudah dimengerti

Salam Sejawat

Marsidi

Jabatan Camat Gelumbang Dipertanyakan, Dianggap Tak Becus Urus Dan Dungu Dalam Pelayanan Publik

0

Jabatan Camat Gelumbang Dipertanyakan, Dianggap Tak Becus Urus Dan Dungu Dalam Pelayanan Publik

Muara Enim,- Mediacakrabuana.id

Setelah sebelumnya Forum Kepala Desa ( FKD) kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ( Sabtu ,6/12/2025) menggelar dialog dengan agenda pembahasan update atas pelayanan publik dan dukungan pemberitaan online lokal.

 

Salah satu yang menjadi pembahasan adalah terkait pelayanan data akurasi dan skema pembagian Bansos di wilayah desa dalam lingkup kecamatan Gelumbang.

“Pelayanan publik merupakan indikator keberhasilan program program pemerintah dan oleh sebab itu perlunya komunikasi dua arah dengan segenap komponen masyarakat,” Tutur Marsidi

Sebelumnya , Marsidi yang juga warga desa tambangan kelekar menyatakan keberatannya atas pemblokiran no WhatsApp camat Gelumbang karena menyulitkan konfirmasi sebelum tayang pemberitaan.

GEROMBOLAN PEJABAT ATAU PENJAHAT DANA APBD / APBN DIDUGA DIBUAT BANCAKAN DISKOMIMFO PURWAKARTA. JAWA BARAT.

0

“GEROMBOLAN PEJABAT ATAU PENJAHAT DANA APBD / APBN DIDUGA DIBUAT BANCAKAN DISKOMIMFO PURWAKARTA. JAWA BARAT.”

Purwakarta, Jabar || Mediacakrabuana.id

6 Desember 2025 tahun 2025 sebesar Rp25.119.202.697,00 bukan hanya tidak ideal, tetapi secara struktural bermasalah dan mencurigakan karena menunjukkan prioritas yang bertolak belakang dengan kebutuhan transformasi digital di Kabupaten Purwakarta.

Kemewahan Operasional vs. Kemiskinan Investasi
Titik paling kritis adalah disparitas ekstrem antara pengeluaran rutin dan investasi masa depan.

Kategori Pengeluaran Jumlah Anggaran (Rp) Persentase dari Total

BELANJA OPERASI Rp24.024.456.697,00 95,64% Anggaran ini mencerminkan sebuah kantor yang hanya fokus membayar tagihan dan gaji, bukan dinas teknis yang membangun infrastruktur.

BELANJA MODAL Rp1.094.746.000,00 4,36% Investasi untuk aset baru yang meningkatkan layanan digital dan nilai kekayaan daerah dalam jangka panjang hampir nihil. Angka ini menunjukkan stagnasi digital.

Mengapa DISKOMINFO, yang merupakan kunci Smart City, mengalokasikan kurang dari 5% dari total anggarannya untuk pengembangan teknologi dan aset baru?

Apakah Kabupaten Purwakarta tidak memiliki ambisi untuk pengembangan layanan e-government yang lebih baik?

Lubang Hitam ‘Belanja Barang dan Jasa’
Belanja Barang dan Jasa adalah kantong pengeluaran terbesar yang paling rentan terhadap inefisiensi dan pemborosan.

Rp16.505.629.314,00
Rp7.518.827.383,00

Belanja Barang dan Jasa (Rp16,5 Miliar) dua kali lipat lebih besar dari total gaji seluruh pegawai (Rp7,5 Miliar)!
Publik harus menanyakan:

Apakah Belanja Rp16,5 Miliar ini didominasi oleh honorarium Tenaga Ahli/Kontrak yang seharusnya dialihkan menjadi Belanja Pegawai yang lebih transparan?

Berapa porsi riil untuk ‘Perjalanan Dinas’ dan ‘Kegiatan Seremonial/Penyelenggaraan Acara’ dalam angka Rp16,5 Miliar ini?

Jika ini adalah dinas Komunikasi dan Informatika, di mana alokasi substantif untuk subscription keamanan siber, cloud computing, atau lisensi software pelayanan publik di alokasi ini? Ini berpotensi menunjukkan pemborosan untuk kegiatan non-teknis yang masif.

Kejanggalan Penarikan Dana (Potensi Proyek ‘Kejar Tayang’)

Pola penarikan dana bulanan menunjukkan perencanaan yang tidak stabil:

April sebesar Rp4.820.440.577,00.

Desember sebesar Rp837.292.577,00.

Angka Rp4,8 Miliar di bulan April memerlukan klarifikasi segera. Lonjakan mendadak di awal-tengah tahun anggaran (bukan di akhir) bisa mengindikasikan pembayaran kontrak proyek yang besar, yang mana alokasi proyek ini harus dibuka kepada publik untuk menghindari praktik mark-up atau penunjukan langsung yang tidak transparan.

Penyerapan yang sangat rendah di Desember (Rp837 Juta) tidak mencerminkan tipikal dinas yang memiliki banyak pekerjaan teknis yang biasanya diselesaikan di akhir tahun. Ini bisa menjadi sinyal bahwa proyek-proyek penting telah dialihkan ke awal tahun untuk menghindari pengawasan ketat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran DISKOMINFO Purwakarta 2025 ini adalah anggaran yang menunda kemajuan.

Dana Rp25,1 Miliar sebagian besar dialokasikan untuk membiayai rutinitas yang mahal, dengan investasi minimal pada infrastruktur teknologi baru. Ini adalah DPA Business as Usual (DPA Bisnis Seperti Biasa) yang menunjukkan kurangnya visi strategis dari pimpinan organisasi untuk membawa Purwakarta ke era digital yang sesungguhnya.

DPRD dan Badan Pengawasan Daerah harus segera meminta rincian penggunaan Rp16,5 Miliar untuk Belanja Barang dan Jasa, serta justifikasi teknis mengapa Belanja Modal hanya 4,36%.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya …..!!!

Tim Redaksi Prima

ASPPI Sumsel Dorong Palembang Mendunia Lewat Travelmart Internasional Journey of Sriwijaya

0

ASPPI Sumsel Dorong Palembang Mendunia Lewat Travelmart Internasional Journey of Sriwijaya

Palembang – Mediacakrabuana.id

Rangkaian besar Journey of Sriwijaya resmi digelar sebagai agenda lanjutan usai Munas ASPPI, menghadirkan pengalaman lengkap mulai dari funtrip, travelmart internasional, hingga eksplorasi destinasi unggulan Sumatera Selatan.

Ketua ASPPI Sumsel, Mgs. Moh Isnaini F., M.T., menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar event pariwisata, namun langkah strategis untuk memperkuat posisi Palembang sebagai kota tertua di Indonesia sekaligus destinasi wisata berkelas internasional.

Menurut Isnaini, Journey of Sriwijaya tahap pertama ini dirancang inovatif, kreatif, dan penuh nilai promosi. Dimulai pada 4–7 Desember, kegiatan ini langsung mengenalkan peserta dari 23 provinsi, serta perwakilan dari Singapura dan Malaysia, pada warisan sejarah Palembang melalui funtrip yang menapaki jejak kota tertua di Indonesia, diperkuat bukti sejarah Prasasti Kedukan Bukit.

“Kita ingin menunjukkan kepada seluruh tamu Nusantara dan mancanegara bahwa Palembang memang kota tertua di Indonesia. Ada buktinya, ada sejarahnya, dan kita bangga memperkenalkannya secara langsung,” ujar Isnaini, Sabtu (06/12).

Lanjut Evad menjelaskan, Hari pertama diawali dengan kegiatan funtrip, termasuk workshop membuat pempek di Mama Musik, yang menjadi sponsor acara. Malam harinya, peserta mendapatkan jamuan makan malam di Griya Agung oleh Gubernur Sumsel.

“Hari kedua merupakan inti travelmart, menghadirkan konsep B2B table top antara para buyer internasional—travel agent, tour operator, dan pelaku industri wisata—dengan puluhan seller lokal seperti pemilik hotel, pengelola objek wisata, hingga pengusaha ketek wisata,” terangnya.

Di luar area utama, digelar pula B2C oleh UMKM yang mempromosikan produk unggulan; mulai dari kopi, pempek, hingga kerajinan khas Sumsel.

“Inilah real travelmart. Ada buyer, ada seller, ada produk, ada transaksi. Inilah yang kita harapkan akan berbuah jadi paket wisata yang bisa dijual ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri,” tegas Ketua ASPPI.

Memasuki hari ketiga, seluruh peserta mengikuti famtrip ke destinasi unggulan untuk mengenal lebih dekat potensi wisata Sumsel. Isnaini berharap, kegiatan ini memunculkan paket-paket wisata baru yang siap ditawarkan ke pasar internasional.

“Bandara kita sudah terbuka, ada penerbangan langsung. Malaysia sudah ingin membawa rombongan. Kalau mereka tahu apa yang menarik di Palembang, akan makin mudah bagi mereka menjual paket wisata ke masyarakatnya,” jelasnya.

Selain sejarah kedukan Bukit yang berusia lebih dari 1.400 tahun, peserta juga diajak melihat kekuatan lain Palembang—mulai kuliner, budaya, olahraga, hingga potensi wisata religi.

Isnaini menegaskan, ASPPI siap menjadi garda terdepan bersama pemerintah provinsi dan kota Palembang dalam memajukan sektor pariwisata.

“Kita ini bukan sekadar mempromosikan Palembang. Kita mendukung penuh program pemerintah. Empat pilar pariwisata—kuliner, olahraga, kebudayaan, dan kesehatan—semua kita dorong. ASPPI siap menjadi ujung tombak pariwisata Sumsel,” tutupnya.

Dengan kehadiran lebih dari 100 peserta nasional dan internasional, Journey of Sriwijaya menjadi momentum penting untuk memperlihatkan kekuatan dan pesona Palembang sebagai kota sejarah dan destinasi wisata kelas dunia. Harto

Royal Shuttle Dukung Munas ASPPI dan Journey Of Sriwijaya Pertama, Yosu: Momentum Emas Promosikan Pariwisata Palembang

0

Royal Shuttle Dukung Munas ASPPI dan Journey Of Sriwijaya Pertama, Yosu: Momentum Emas Promosikan Pariwisata Palembang

Palembang – Mediacakrabuana.id

Yosu, pemilik Royal Shuttle sekaligus pengurus DPP ASPPI, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ASPPI dan Journey Of Sriwijaya Pertama, dan dua agenda besar pariwisata yang berlangsung berurutan di Palembang.

Menurut Yosu, keberadaan dua event besar tersebut menjadi momentum strategis bagi Kota Palembang untuk semakin dikenal sebagai destinasi pariwisata nasional maupun internasional.

“Itu memang kewajiban kami. Sebagai salah satu pengurus DPP ASPPI, saya wajib hadir. Munas ASPPI dan Journey Of Sriwijaya (JOS) Pertama adalah dua event berbeda yang berlangsung di tanggal yang berurutan. Ini sangat bagus untuk mempromosikan Kota Palembang,” ujarnya.

Yosu juga menegaskan bahwa dirinya hadir bukan mewakili daerah tertentu, melainkan sebagai bagian dari pengurus pusat ASPPI. Ia menyebutkan bahwa salah satu agenda penting dalam Munas ASPPI adalah pemilihan Ketua Umum periode 2025–2029.

“Poin utama pastinya pemilihan Ketua Umum. Untuk rumusan AD/ART sudah dibahas di pra-munas. Program kerja nanti akan dibahas dalam kegiatan terpisah,” jelasnya.

Meski lokasi lanjutan kegiatan belum ditentukan, Yosu memastikan seluruh rangkaian Munas akan berjalan dengan optimal.

Sebagai pelaku usaha transportasi pariwisata, Yosu menegaskan Royal Shuttle berkomitmen mendukung penuh kegiatan ASPPI maupun event pariwisata lainnya.

“Saya salah satu sponsor kegiatan ini. Untuk support kegiatan ASPPI ataupun organisasi lainnya, kami selalu siap terutama dalam upaya promosi pariwisata Indonesia,” ungkapnya.

Menjelang libur Nataru 2025, Royal Shuttle juga telah mempersiapkan armada dan SDM guna memastikan layanan tetap prima.

“Kami mempersiapkan unit, kesiapan pengemudi, dan SDM. Ada kemungkinan kenaikan permintaan, tetapi tidak signifikan. Royal Shuttle masih tetap beroperasi di Kertapati dan PIM,” tambahnya.

Yosu berharap kegiatan Munas ASPPI dan Journey OF Sriwijaya (JOS) Pertama dapat memberikan efek berantai bagi perkembangan pariwisata Palembang dan Sumatera Selatan.

“Saya yakin tingkat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara bisa meningkat. Sumatera Selatan harus semakin dikenal sebagai rumah besar pariwisata Indonesia,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang yang menurutnya sangat total dalam menyukseskan event ini.

“Saya melihat panitia dan pemerintah daerah sangat mendukung penuh. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk memajukan pariwisata,” tutup Yosu. Harto

Perempuan Amanat Nasional Gelar Pelatihan Kader, Joncik Muhammad: Perempuan Punya Kapasitas yang Sama Menjadi Pemimpin

0

Perempuan Amanat Nasional Gelar Pelatihan Kader, Joncik Muhammad: Perempuan Punya Kapasitas yang Sama Menjadi Pemimpin

Palembang – Mediacakrabuana.id

Dewan Perwakilan Daerah (DPW) Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Sumatera Selatan menggelar pelatihan kader perempuan sebagai upaya memperkuat peran wanita dalam organisasi kepartaian maupun ruang publik. Kegiatan yang ikuti oleh Seluruh anggota PUAN SE Sumsel yang di adakan di hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat (05/12/2025)

Ketua DPW PAN Sumsel, Dr. H. Joncik Muhammad, hadir langsung untuk memberikan sambutan sekaligus motivasi. Dalam pidatonya yang membangkitkan semangat, Joncik Muhammad dengan tegas menepis anggapan bahwa kepemimpinan adalah domain eksklusif kaum pria.

“Perempuan itu bisa sama hebatnya. Mereka memiliki kapasitas dan peluang yang sama besar dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk di legislatif dan eksekutif. Mereka bisa menjadi pemimpin, bahkan bisa duduk sebagai anggota DPRD, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, bahkan DPR RI. Kita ingin perempuan di PAN semakin percaya diri, semakin terlatih, dan siap ambil peran.” tegas Joncik Muhammad

Joncik Muhammad menekankan bahwa salah satu misi utama PAN adalah menciptakan ekosistem politik yang inklusif. Ia menekankan pentingnya pelatihan semacam ini untuk menjamin kesetaraan kesempatan.

“Pelatihan seperti ini penting untuk membuka ruang lebih luas bagi perempuan agar mampu tampil dan bersaing secara setara. Partai politik harus menjadi tempat yang memberi kesempatan, bukan membatasinya, apalagi menghalangi potensi kader-kader perempuan kami,” lanjutnya.

Ia juga berharap para kader perempuan PAN yang telah mengikuti pelatihan ini dapat menjadi agen perubahan yang efektif di tengah masyarakat, membawa isu-isu krusial terkait perempuan dan keluarga ke ranah kebijakan publik.(Harto)

PERMOHONAN TERBUKA CONNIE RAHAKUNDINI BAKRIE UNTUK PRESIDEN PRABOWO.

0

PERMOHONAN TERBUKA CONNIE RAHAKUNDINI BAKRIE UNTUK PRESIDEN PRABOWO.

MEDIACAKRABUANA.ID

Menurut laporan terbaru per 5 Desember 2025 kemarin, korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Sumatra telah mencapai sekitar 867 orang. Meski demikian Pemerintah Republik Indonesia hingga hari ini, Sabtu (6/12/2025) masih belum menetapkan status musibah ekologi Sumatra sebagai Bencana Nasional untuk wilayah terdampak di 3 Provinsi.

Oleh karena itu, Guru Besar Hubungan Internasional di St Petersburg State University Russia, Prof. Connie Rahakundini Bakrie yang saat ini tengah berada di Moscow, menitipkan kembali surat Permohonan Terbukanya pada sahabatnya di Indonesia, Saiful Huda Ems (SHE) untuk disebarkan ke berbagai media.

Permohonan Terbuka Prof. Connie kali ini menyambung surat sebelumnya yang ditujukan untuk Kepala OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), dan ditujukan pada Presiden RI Prabowo Subianto. Isinya adalah sbb:

Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,
Prabowo Subianto,

Dengan penuh hormat dan rasa tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan dan ekologis yang saat ini melanda Aceh, Gayo, dan wilayah Sibolga di Sumatra.

Selama lebih dari 9 hari, ribuan warga terisolasi tanpa akses bantuan memadai. Banjir bandang, longsor, dan keruntuhan daerah aliran sungai telah menghancurkan jembatan, jalan, rumah, persawahan, dan sumber kehidupan mereka. Banyak desa tidak dapat dijangkau oleh jalur darat maupun udara. Warga kehilangan air bersih, pangan, obat-obatan, serta layanan kesehatan dasar.

Indonesia telah menghadapi banyak bencana besar sebelumnya, tetapi situasi Sumatra kali ini menunjukkan skala krisis yang secara objektif telah melampaui kapasitas wilayah dan membutuhkan mobilisasi nasional berskala penuh.

1. Nyawa dan Ekosistem Tidak Bisa Menunggu
Setiap jam keterlambatan berarti:
risiko meningkatnya korban jiwa, penyebaran penyakit, kerusakan ekologis permanen, hilangnya masa depan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pertimbangan politik, administratif, atau ekonomi yang lebih tinggi nilainya dibanding keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.

2. Seruan Penetapan Status Bencana Nasional
Dengan rendah hati kami menyerukan agar: Pemerintah Republik Indonesia segera menetapkan status Bencana Nasional untuk wilayah terdampak di Sumatra.

Keputusan ini akan: mempercepat pengerahan alutsista udara dan laut,
memperkuat koordinasi lintas kementerian, membuka realokasi anggaran darurat, mengaktifkan pusat komando terpadu yang diperlukan dalam bencana berskala besar. Penetapan ini bukan pengakuan kelemahan negara, tetapi penguatan kapasitas negara untuk melindungi warga.

3. Pembukaan Akses Bantuan Internasional: Tindakan Moral, Bukan Intervensi
Situasi lapangan telah selaras dengan standar internasional untuk aktivasi bantuan kemanusiaan global, termasuk dari UN OCHA, negara sahabat, dan lembaga kemanusiaan internasional.

Kami menegaskan bahwa: bantuan internasional tidak mengurangi kedaulatan, dimana seluruh operasi harus tetap berada di bawah koordinasi negara,
pembukaan akses justru menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang humanis dan visioner. Di banyak krisis dunia, pemimpin yang dihargai sejarah adalah mereka yang membuka tangan, bukan yang menutup pintu.

4. Risiko Hak Asasi & Reputasi Negara Jika Bantuan Terlambat
Penundaan dalam membuka akses bantuan berpotensi menimbulkan: korban jiwa yang sebenarnya dapat dicegah, kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, beban jangka panjang bagi masyarakat,
sorotan internasional terkait kemampuan manajemen bencana, munculnya persepsi bahwa negara gagal memenuhi kewajiban dasar melindungi warganya. Sebaliknya, tindakan cepat Bapak Presiden akan menunjukkan ketegasan, kemanusiaan, dan keberanian moral yang ditunggu masyarakat terdampak.

Maka, dengan penuh hormat, kami memohon agar Bapak Presiden
1. Menetapkan Bencana Nasional untuk wilayah terdampak.
2. Membuka “green light” bagi bantuan internasional bersifat kemanusiaan.
3. Memberi mandat penuh kepada TNI–Polri untuk operasi penyelamatan darat, udara, dan laut.
4. Menggerakkan pusat komando terpadu berbasis pendekatan seluruh unsur negara (whole-of-government approach).
5. Menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas tertinggi.

Surat ini kami sampaikan bukan untuk mengkritik, tetapi untuk mengajak negara hadir secara maksimal di saat rakyat membutuhkan negara lebih dari sebelumnya.

Kami percaya Bapak Presiden memiliki keberanian moral dan kepemimpinan yang kuat untuk mengambil keputusan cepat demi menyelamatkan nyawa dan menjaga masa depan ekologis Sumatra — salah satu pilar penting peradaban Indonesia.

Moscow, 6 Desember 2025.

Hormat kami:

Connie Rahakundini Bakrie.

Selamat atas terpilihnya Bapak Suhadir DG Rola sebagai Ketua RT 02/RW 08 Kelurahan Macini Sombala!

0

Selamat atas terpilihnya Bapak Suhadir DG Rola sebagai Ketua RT 02/RW 08 Kelurahan Macini Sombala!

-Makassar | Mediacakrabuana.id

03 Desember 2025.
Pemilihan berjalan lancar dan demokratis dengan partisipasi warga yang tinggi.
Warga berharap Bapak Suhadir DG Rola dapat membawa semangat baru, inovasi, dan merealisasikan program-program yang telah direncanakan demi kemajuan bersama.

Kemenangan Bapak Suhadir DG Rola bukan hanya sekadar terpilihnya seorang ketua RT, tetapi juga sebuah harapan baru bagi warga Macini Sombala. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

Kemenangan ini dapat menjadi momentum untuk melakukan perubahan positif di lingkungan RT 02/RW 08. Dengan dukungan penuh dari warga, berbagai program pembangunan dan kegiatan sosial dapat segera direalisasikan.

Diharapkan Bapak Suhadir DG Rola dapat membangun sinergi yang solid antara masyarakat dan pemerintah kelurahan. Kerja sama yang baik akan mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.ujarnya’

Amanah dan Tanggung Jawab: Sebagai ketua RT terpilih, Bapak Suhadir DG Rola memiliki amanah dan tanggung jawab besar untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Kepemimpinan yang amanah akan membawa dampak positif bagi lingkungan dan warganya.

Diharapkan Bapak Suhadir DG Rola dapat membawa inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan lingkungan. Ide-ide baru dan segar akan membuat lingkungan RT 02/RW 08 semakin maju dan berkembang.

Kemenangan ini juga menjadi cerminan dari partisipasi aktif warga dalam memilih pemimpin. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa warga peduli terhadap lingkungan dan ingin terlibat dalam proses pembangunan.

Semoga Bapak Suhadir DG Rola dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa perubahan positif bagi Kelurahan Macini Sombala.pungkasnya,

pewarta: sinarpin

Risaldi, Ketua Gerakan Aktivis Pemuda Indonesia (GAPI) Menyorot Kinerja Intelkam Polrestabes Makassar

0

Risaldi, Ketua Gerakan Aktivis Pemuda Indonesia (GAPI) Menyorot Kinerja Intelkam Polrestabes Makassar

Makassar– Mediacakrabuana.id

Di lingkungan Satintelkam Polrestabes Makassar kembali terungkap sebuah kelalaian administratif yang tidak dapat dibiarkan. Pada tanggal 3 Desember 2025

Seorang petugas terbukti menginput data tanpa melakukan verifikasi berkas secara menyeluruh. Kelalaian ini menyebabkan identitas seseorang tercantum dalam sistem dengan catatan keliru seolah-olah ia terlibat dalam perkara yang sama sekali tidak pernah terjadi.

Akibatnya, data salah tersebut terlanjur tersebar ke berbagai Instansi dan media sosial dan mencemarkan nama baik pihak yang dirugikan.

Kesalahan fatal ini baru terungkap ketika yang bersangkutan menemukan kejanggalan dalam catatan dirinya.

Dampaknya tidak main-main: proses mediasi yang memakan waktu, tekanan psikologis, serta kerugian bagi pihak yang pertama kali memberikan informasi kepada Satintelkam. Pada akhirnya, fakta menunjukkan bahwa masalah ini murni berasal dari kelalaian internal dalam prosedur pengecekan data.

Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa satu kesalahan administratif dapat merusak reputasi, akses layanan, dan kehidupan seseorang.

Oleh karena itu, kami mendesak Kasat intelkam Polrestabes Makassar untuk mengevaluasi atau mencopot anggota yang melakukan kelalaian tersebut dan juga segera memperketat SOP dan meningkatkan standar pelatihan, serta menerapkan sistem pengecekan ganda (double-check) pada setiap proses input data. Karna Kejadian serupa tidak boleh terulang lagi.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat!
Redaksi : sorotanpublic.com

Legislator Bedah Masalah Transportasi , Reses Dapil 1 Ungkap Wajah Asli Lalu Lintas Palembang

0

Legislator Bedah Masalah Transportasi , Reses Dapil 1 Ungkap Wajah Asli Lalu Lintas Palembang

Palembang – Mediacakrabuana.id

Suasana gedung Dinas Perhubungan Kota Palembang berubah menjadi ruang diskusi penuh dinamika saat Reses Dapil I DPRD Kota Palembang Masa Persidangan I Tahun 2025 digelar, Jumat (5/12/2025). Tidak sekadar mendengar aspirasi, para legislator justru “membedah” berbagai persoalan transportasi yang selama ini menjadi keluhan warga kota.

Dalam forum yang mempertemukan enam fraksi DPRD tersebut, setiap anggota reses membawa temuan lapangan yang mencerminkan betapa pentingnya pembenahan sektor transportasi dan lalu lintas di kota metropolitan ini.

Koordinator Reses, M. Hibbani (PKS), didampingi anggota M. Aris Alkautsar (NasDem), RM Yusuf Indra Kesuma (PDI-P), Yustin Kurniawan (Golkar), Junaidi Wiratama (PAN), dan Sabia Afriyani (NasDem) menyampaikan rangkaian catatan kritis yang muncul dari masyarakat.

Yustin Kurniawan membuka sorotan dengan persoalan klasik namun tak kunjung tuntas: minimnya lampu penerangan jalan. Ia menekankan bahwa pemerataan penerangan bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan keharusan demi keamanan warga.

Tak berhenti di situ, Yustin juga mengangkat ironi transportasi massal di Kecamatan Plaju: halte Transmusi sudah megah berdiri, namun armadanya justru tak kunjung beroperasi. “Masyarakat menunggu bus yang tidak pernah datang,” keluhnya.

Sementara itu, RM Yusuf Indra Kesuma menyentil efektivitas CCTV yang selama ini digadang-gadang sebagai alat pemantau kemacetan. Ia menuntut penjelasan berapa unit yang benar-benar aktif dan bagaimana tindak lanjut pengawasannya ketika terjadi kepadatan.

“Teknologi tanpa respons cepat dari petugas sama saja dengan pajangan,” ujar Indra tegas.

Di sisi lain, Sabia Afriyani menyoroti maraknya parkir liar di kawasan permukiman. Jalan Manunggal, yang kini dipadati kafe dan usaha kuliner, disebut menjadi salah satu titik paling bermasalah karena banyak usaha yang diduga belum memiliki izin lengkap.

Menutup rangkaian evaluasi, M. Hibbani meminta Dishub menyerahkan data rinci terkait sebaran titik layanan transportasi serta jumlah personel pengawasan. Ia menegaskan bahwa Palembang membutuhkan tata kelola transportasi yang visioner dan berpijak pada solusi nyata.

“Kita tidak bisa lagi hanya bergerak reaktif menunggu laporan warga. Kota ini butuh sistem transportasi modern yang mampu membaca kebutuhan warganya,” tegas Hibbani.

Menanggapi berbagai masukan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Supriyanto, secara terbuka mengakui sejumlah tantangan yang tengah dihadapi instansinya. Kondisi sarana prasarana yang terbatas, jumlah personel yang belum ideal, serta kendala cuaca disebut menjadi hambatan di lapangan.

“Kami hanya memiliki sembilan koordinator lapangan dengan dua shift setiap hari. Kendaraan operasional pun jumlahnya jauh dari ideal,” ungkapnya.

Agus memastikan bahwa laporan terkait parkir liar dan gangguan kenyamanan akibat usaha di permukiman akan ditindaklanjuti, termasuk berkoordinasi dengan Satpol PP jika ditemukan pelanggaran.

Ia juga mengungkapkan bahwa Dishub tengah mengkaji peluang peningkatan pendapatan daerah melalui sistem kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga, sebagai bagian dari transformasi layanan yang lebih profesional dan transparan.

Dengan berbagai rekomendasi yang sudah dipaparkan, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengakselerasi pembenahan layanan transportasi di Palembang menuju kota yang lebih tertata, aman, dan berorientasi pelayanan publik. Harto

Kusam dan Tak Terawat! Gedung Serbaguna di Karang Bahagia Jadi Sorotan Warga

0

*Kusam dan Tak Terawat! Gedung Serbaguna di Karang Bahagia Jadi Sorotan Warga*

kabupaten Bekasi – Mediacakrabuana.id

Gedung Serbaguna yang berlokasi di halaman Kantor Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, kini menjadi sorotan tajam dari masyarakat. Bangunan yang seharusnya menjadi fasilitas kebanggaan warga tersebut, saat ini terpantau dalam kondisi kusam dan tak terawat.

Pantauan awak media di lokasi, tepatnya di Jalan Raya Buyut Kaipah, pada Kamis (04/12/2025), menunjukkan kondisi Gedung Serbaguna yang memprihatinkan.

*Kerusakan Parah dan Lingkungan Kumuh*

Sejumlah kerusakan parah terlihat jelas di berbagai sudut bangunan. Kerusakan utama teridentifikasi pada bagian atap dan dinding yang mengalami retak-retak. Selain itu, salah satu pintu samping gedung juga terlihat miring.

Kondisi di luar bangunan pun tak kalah memprihatinkan. Area sekitar gedung dipenuhi rerumputan yang sudah meninggi. Bahkan, di depan pagar tembok Kantor Kecamatan Karang Bahagia, rumput liar tumbuh lebat, menambah kesan kumuh pada fasilitas publik tersebut.

*Warga: “Mulai Tak Berguna” dan Tinggal Sejarah*

Kondisi ini sontak memicu sorotan dan keprihatinan dari warga setempat. Bahkan, beberapa warga menilai Gedung Serbaguna itu kini “mulai tak berguna”.

Salah satunya adalah Jaelani yang akrab disapa ‘Jay’ (30), warga Desa Karang Rahayu. Jay mengaku sangat prihatin melihat kondisi salah satu bangunan yang ia sebut sebagai kebanggaan masyarakat Karang Bahagia.

“Menurut pandangan saya, gedung serbaguna itu sudah tidak terurus dan kumuh,” kata Jay kepada awak media, Kamis (04/12/2025).

Ia berharap agar pemerintah segera turun tangan. “Iya berharap pemerintah sebaiknya melakukan renovasi gedung serbaguna,” pintanya.

Senada dengan Jay, Sinta Bela (30) turut melontarkan tanggapan serupa. Ia menilai gedung serbaguna sudah sangat tak terawat dan menyayangkan bangunan semegah itu dibiarkan rusak.

“Ibarat buku yang sudah dibaca kemudian dilupakan. Mungkin yang dibilang ini ada benarnya, bangunan itu hanya tinggal sejarah,” ujar Sinta dengan nada kecewa.

Baik Jay maupun Sinta kompak menyuarakan harapannya kepada pihak berwenang. “Demi untuk kepentingan masyarakat Karang Bahagia, kami harapkan perbaikan dari pemerintahan kecamatan,” tutup Sinta

.(pewarta Suganda)

Didampingi Djoko Susanto, Jurnalis Laporkan Advokat ke Polisi Atas Dugaan Intimidasi Pers di Banyumas

0

Didampingi Djoko Susanto, Jurnalis Laporkan Advokat ke Polisi Atas Dugaan Intimidasi Pers di Banyumas

PURWOKERTO – MEDIACAKRABUANA.ID

Didampingi kuasa hukumnya, Djoko Susanto, S.H., seorang jurnalis di Purwokerto, Widhiantoro Puji Agus Setiono yang lebih dikenal dengan nama Baldy telah mengajukan pengaduan resmi ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas. Pengaduan tersebut terkait dugaan tindak pidana menghalangi dan/atau melakukan intimidasi terhadap kerja jurnalistiknya.

Laporan Baldy ini diterima Polresta Banyumas pada Jumat, 5 Desember 2025, pukul 16.00 WIB. Laporan tersebut tercatat dengan nomor berkas resmi: LP/B/60/XII/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JATENG.

Dalam laporannya, Baldy mengadukan empat orang sebagai pihak terlapor. Mereka adalah tiga advokat yang diinisialkan sebagai SW, RYP, dan SM, serta satu orang lain berinisial TS.

Baldy menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula setelah ia mempublikasikan sebuah berita pada 1 Desember 2025. Berita yang tayang di platform media Derap.id tersebut membahas mengenai dugaan mafia dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Mendirikan Toko di wilayah Purwokerto.

Tidak lama setelah berita tersebut terbit, Pelapor mengaku menerima somasi dari pihak terlapor. Somasi tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan hukum yang mengancam karena berisi tuntutan agar Baldy segera menurunkan (Take Down) konten berita yang telah tayang, bahkan menuntut agar seluruh platform media Derap.id dihapus.

Peristiwa dugaan intimidasi ini, termasuk penerimaan somasi, disebut terjadi pada 2 Desember 2025 di kediaman Pelapor yang berlokasi di Perum Ledug Sejahtera, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Baldy menilai somasi dan permintaan mediasi yang menyertainya merupakan bentuk intervensi dan upaya membungkam independensi pers.

Dalam pengaduan ke polisi, kerugian yang dialami Pelapor disebut bersifat immateriil, dengan bukti yang disertakan berupa salinan surat somasi dari pihak terlapor.

Djoko Susanto, S.H., (berkantor di Jl. Sidanegara II No.45, Banyumas) selaku kuasa hukum Widhiantoro Puji Agus Setiono, membenarkan telah mengambil langkah hukum atas tindakan oknum advokat tersebut.

“Intinya, kami selaku kuasa hukum Mas Baldy yang disomasi tadi sudah melaporkan ke Polresta Banyumas. Pertama terkait dengan Undang-Undang Pers,” jelas Djoko Susanto.

Ia melanjutkan, langkah hukum ini juga akan dikembangkan terkait dengan masalah kekerasan atau pemaksaan. “Hal ini terkait dengan isi dalam informasi, yaitu tentang membuat video kemudian take down. Itu kan dalam bentuk-bentuk daripada pemaksaan yang menurut kami bagian daripada intimidasi kerja jurnalis. Jadi, kita sudah melaporkan tadi di Polresta Banyumas apa yang menjadi langkah hukum yang akan ditempuh atas tindakan dari oknum advokat terhadap kerja jurnalistik,” tegasnya.

Langkah yang diambil Baldy mendapat dukungan penuh dari organisasi profesi, menunjukkan solidaritas pers.

Jhon, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA), membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai laporan yang diajukan.

“Kami di PRIMA mendapat informasi bahwa jurnalis yang dimaksud sudah melaporkan kejadian yang menimpanya pada Jumat pukul 18.00 WIB. Saya mewakili PRIMA mendukung langkah tepat yang telah diambil sebagai bentuk pembelajaran bagi semua pihak di kemudian hari,” ujar Jhon.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Hermanius Borunaung, Ketua Umum PRIMA. “Kami di PRIMA juga mendukung langkah tepat yang diambil ini,” tegas Hermanius.

Sementara itu, Ali Sopyan, Wakil Ketua Umum IWO Indonesia, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya hukum ini. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada kuasa hukum, Djoko Susanto, S.H., atas kesediaan dan keikhlasan mendampingi dalam bentuk memperjuangkan hak dan Kemerdekaan Pers.

Kasus ini kini berada di bawah penanganan Unit Reskrim Polresta Banyumas. Pelapor berharap pengaduan ini dapat menjadi langkah tegas untuk melindungi profesi jurnalis dan menjamin kebebasan pers agar terlindungi dari segala bentuk tekanan yang melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perkembangan kasus ini akan menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya independensi pers dalam penegakan hukum dan pilar demokrasi.

Publisher -Red (PRIMA)

PLN UID S2JB Beri Tips Aman Menyalakan Listrik Pasca Rumah Terendam Banjir

0

*PLN UID S2JB Beri Tips Aman Menyalakan Listrik Pasca Rumah Terendam Banjir*

Palembang, —  Mediacakrabuana.id

Saat air banjir mulai surut, banyak warga ingin membersihkan rumah dan sesegera mungkin menghidupkan kembali aliran listrik agar aktivitas normal bisa berjalan. Namun, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) mengingatkan bahwa langkah tersebut sebaiknya tidak dilakukan dengan terburu-buru. Instalasi listrik di rumah masyarakat yang terendam banjir menyimpan potensi bahaya korsleting, sehingga kehati-hatian menjadi hal utama yang harus dikedepankan. Jum’at (05/12/2025)

PLN UID S2JB menegaskan bahwa sebelum listrik kembali dinyalakan, seluruh bagian rumah harus dipastikan benar-benar kering, terutama area sekitar MCB, stop kontak, dan peralatan elektronik. Genangan air, meskipun sedikit, dapat menjadi penghantar listrik dan membahayakan penghuni. Selain itu, masyarakat diminta tidak mencoba menghidupkan listrik apabila peralatan dan instalasi masih basah. Semua peralatan elektronik yang terendam—mulai dari kulkas, mesin cuci, hingga televisi—perlu dikeringkan selama 24-48 jam sebelum digunakan kembali. Kabel dan sambungan listrik juga wajib dicek, jika ada yang mengelupas atau longgar, harus diganti dengan peralatan berstandar SNI.

PLN menekankan bahwa langkah paling aman adalah meminta pemeriksaan langsung oleh petugas berkompeten. Jika meteran atau MCB sempat terendam air, pelanggan diimbau segera menghubungi PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123. Selain itu, masyarakat harus mencabut semua peralatan listrik dari stop kontak. Setelah dinyatakan aman, listrik sebaiknya dihidupkan secara bertahap—dimulai dari MCB utama lalu per ruangan—untuk menghindari lonjakan beban mendadak.

General Manager PLN UID S2JB, Adhi Herlambang, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi bahaya listrik pascabanjir.
“Setelah banjir, banyak warga fokus membersihkan rumah. Namun keselamatan listrik justru tak kalah penting. PLN selalu siap membantu memastikan instalasi pelanggan dalam kondisi aman sebelum listrik kembali dinyalakan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil risiko dan segera menghubungi PLN jika menemukan kerusakan pada MCB atau instalasi kelistrikan lainnya” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa edukasi ini penting terus digalakkan, terutama di wilayah yang kerap mengalami cuaca ekstrem.
“Keselamatan pelanggan adalah prioritas kami. Kami berharap panduan ini dapat mencegah insiden berbahaya dan membantu masyarakat pulih dengan lebih cepat serta tetap aman,” tambahnya.

PLN UID S2JB memastikan seluruh personel tetap bersiaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Masyarakat dapat melaporkan gangguan maupun permintaan pengecekan instalasi melalui PLN Mobile atau Contact Center 123.

*Narahubung*
Iwan Arissetyadhi
Manager Komunikasi & TJSL PLN UID S2JB
Tlp. 0711 358355, 358671, 358804, 358859
Facs. 0711 310376, 357440

*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia._(Harto)

Bantuan BLT kesra wajib jadi pantauan para penegak hukum yg jujur

0

Bantuan BLT kesra wajib jadi pantauan para penegak hukum yg jujur

Kab. Bekasi || Mediacakrabuana.id

Baru baru ini pemerintah pusat memberikan bantuan uang tunai untuk masyarakat yang kurang mampuh dengan nominal RP. 900.000 /penerima.
Dalam bantuan ini banyak para penerima yang statusnya sudah tidak menetap di desa tersebut, meninggal dan data yg kurang valid.

hal tersebut maka barcot penerima di ambil untuk di serahkan ke pihak kantor pos oleh psm desa,

seperti contoh yang terjadi di desa bantarjaya
Abu jihad kades bantarjaya yang berhasil di mintai keterangan terkait bantuan BLT kesra yang ada di desa nya

“Kalau di desa sy Ada kurang lebih 163 penerima yg di nyatakan meninggal, pindah Dan data tidak valid
Adapun sistem pengembalian nya sy tidak tau,karena ibu apan selaku psm hanya menjelaskan kalau dari hal itu akan di kembalikan ke kantor pos. ” Ujarnya

( Tim)

BERITA TERBARU