“Diminta Segera APH Usut Mantan PJ Cadassari Bangunan Posyandu Diduga Mangkrak Kemanakah Uang Negara Tersebut.”

Purwakarta. Jabar || Mediacakrabuana.id

Lanjutan berita sebelumnya dengan judul Pembangunan Posyandu Desa Cadassari Kab Purwakarta Diduga Kuat Mangkrak Kemanakan Uang

Hal tersebut saat Bogi bertemu terhadap salahsatu awak media Senin 1/12/2025.

Bogi Mantan PJ Cadassari Klarifikasi :

Bogi mengatakan dalam pemberitaan sebelumnya,saya tidak bisa memungkiri,emang ada di kesalahan saya ucap Bogi.

Insyaallah,akan kami benahi Secepatnya dalam Merampungkan Posyandu yang masih belum beres ujarnya

Sementara,saya sedang mencari pinjaman uang untuk menyelesaikan Bangunan Posyandu tersebut

Hal ini,belum ada yang mengetahui dari pihak DPMD, Inspektorat, kepolisian,kejaksaan ungkap Bogi.

Beni camat Tegalwaru,harus bertindak tegas terhadap bawahan,diduga ada pembiaran bangunan mangkrak ,hal ini suatu pertanyaan terhadap masyarakat Cadassari,sampai saat ini ,mantan PJ Cadassari bebas berkelana dan tidak ada rasa takut hukum.

Dilokasi berbeda,awak media diundang Beny Camat Tegalwaru kecamatan BBC,Kamis 4/12/2025.

Beny menjelaskan bahwa Bogi mantan PJ Cadassari memang salah ,dan sayapun sudah menegurnya untuk menyelesaikan bangunan posyandu sampai akhir bulan Desember,karena masih ada jeda sebelum melewati tahun 2025 ungkapnya camat.

Hal tersebut,emang sudah salah besar tidak dilaksanakan sampai selesai,

Apalagi ini Dana Desa Tahap I,sudah melewati habis masanya,tegas camat

Camat beni mengatakan sudah memagil bogi dan menegaskan itu sudah salah Segeralah selesaikan bagunan posyandu tersebut masih ada waktu sampai 31 Desember 2025 Tahun

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi Inspektorat dan DPMD Serta kejaksaan Purwakarta Belum di Konfirmasi
Bersambung Edisi berikut nya…..!!!!

( Red/ Tslm)

Tokoh Masyarakat Kecam Bobroknya Manajemen Keuangan Sekretariat DPRD Tanggamus

Tanggamus || Mediacakrabuana.id

3 Desember 2025 Gelombang kecaman dari masyarakat Tanggamus kembali menguat setelah terkuaknya dugaan kebocoran anggaran di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus.

Temuan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan anggaran tahun 2024 menambah daftar panjang persoalan tata kelola keuangan yang dianggap gagal dibenahi dan terus berulang tanpa efek jera.

Sejumlah tokoh masyarakat menilai kondisi ini mencerminkan bobroknya manajemen pengelolaan keuangan di jajaran Sekretariat DPRD.

Azhari, SH, MM, Ketua Umum Persatuan Advokasi Indonesia (Persadin) Kabupaten Tanggamus, menegaskan bahwa pimpinan kesekretariatan semestinya mampu bertindak profesional dan memastikan setiap proses penganggaran berjalan sesuai aturan.

Ia menyayangkan terjadinya penyimpangan berulang pada item–item kegiatan yang sejatinya mudah diawasi jika sistem berjalan sebagaimana mestinya.

“Sehingga pengelolaan anggaran kegiatan menjadi efisien tepat guna sesuai aturan yang ada. Dari mulai pengajuan besaran anggaran sampai pelaksanaan harus benar-benar diawasi dengan teliti sehingga tidak kembali terjadi kebocoran,” ujar Azhari, Selasa (03/12/2025).

Kekecewaan serupa disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus, Raden Anwar. Ia menyebut situasi ini sebagai cerminan rendahnya integritas aparat di lingkungan DPRD, mengingat dugaan korupsi terus terjadi meski beberapa pihak telah mengembalikan sebagian kerugian negara dalam kasus sebelumnya. Menurutnya, pengembalian uang bukan berarti proses hukum dapat dihentikan ataupun dianggap selesai.

“Di Tanggamus ini sepertinya tidak ada jera-jeranya melakukan tindakan korupsi uang negara. Walaupun ada pengembalian uang negara, kami sebagai rakyat yang taat membayar pajak, menginginkan proses hukum tetap berjalan sehingga para pelaku ada efek jera,” tegas Raden Anwar.

Baik Azhari maupun Raden Anwar menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah Daerah agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mereka mengingatkan bahwa masyarakat tidak lagi bisa menerima pola penyelesaian masalah dengan sekadar mengembalikan kerugian negara tanpa penegakan hukum yang jelas. Keduanya bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah tegas, termasuk dengan dukungan kekuatan massa, apabila kasus serupa kembali terjadi.

“Sekarang ini kita dipertontonkan dengan tindakan para pejabat Tanggamus yang korup, cukup dengan mengembalikan kerugian negara sudah selesai tanpa kejelasan hukum, ke depan sudah sudahi dulu yang begini. Seharusnya dana anggaran miliaran yang disalahgunakan untuk pribadi tersebut bisa untuk pembangunan infrastruktur jalan atau yang lainnya, kami pantau di 20 kecamatan masih banyak yang rusak parah,” ujar mereka.

Sorotan publik semakin tajam setelah BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menemukan potensi kerugian negara berupa kelebihan belanja pada kegiatan reses, sosialisasi peraturan (sosper), dan wawasan kebangsaan dengan total mencapai Rp736.405.000,00.

Tidak hanya itu, BPK juga mencatat kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp190.960.000,00.

Rekomendasi telah diberikan agar pihak terkait segera mengembalikan dana tersebut ke kas daerah, namun hingga pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2024, tidak ditemukan adanya penyetoran dari pihak DPRD.

BPK juga meminta Penjabat Bupati Tanggamus untuk memerintahkan Sekretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.186.991.015,00, angka yang dinilai fantastis dan menambah daftar temuan tak wajar di tubuh Sekretariat DPRD.

Kondisi ini muncul padahal kasus sebelumnya, terkait dugaan korupsi perjalanan dinas senilai Rp9,14 miliar belum sepenuhnya tuntas. Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp8,440 miliar yang telah dikembalikan dalam penanganan Kejati Lampung.

Sementara itu, ketua Lembaga Pemantauan Aset dan Keuangan Negara (LPAKN RI PROJAMIN), Helmi, menyebut temuan berulang ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

Ia menilai DPRD, yang seharusnya menjadi contoh dalam integritas dan kedisiplinan pengelolaan anggaran, justru menunjukkan wajah buruk lembaga yang semestinya dipercaya rakyat.

“DPRD adalah wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan dalam pengelolaan anggaran negara, bukan justru menjadi pengkhianat rakyat,” tegas Helmi.

Rangkaian peristiwa ini mempertegas pandangan publik bahwa reformasi tata kelola keuangan di Sekretariat DPRD Tanggamus masih jauh dari harapan.***

KIAMAT EKOLOGI DAN MORAL DI BATAM,KLH dan BALAI GAKKUM ‘MANDUL,HUTAN BAKAU GUNDUL, JUDI MAKIN LIAR,Kredibilitas KLH RI dan Balai Gakkum Dipertaruhkan!

​BATAM, KRITIS – MEDIACAKRABUANA.ID

3 Desember 2025 – Kota Batam, yang seharusnya menjadi etalase investasi dan pertumbuhan ekonomi, kini dihadapkan pada dua bencana mematikan. pembantaian ekosistem bakau (mangrove) dan darurat perjudian berkedok mesin game player (Gelper). Yang paling menyakitkan, kebiadaban ini seolah mendapat izin bisu dari institusi penegak hukum, memunculkan tudingan ‘suap’ yang menusuk tajam ke jantung aparat di Batam, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) RI serta Balai Penegakan Hukum (Gakkum) mereka.

​Ali Sopyan, Wakil Ketua IWOI (Ikatan Wartawan Online Indonesia) sekaligus Relawan Rakyat Membela Prabowo (Rambo), melancarkan desakan keras Ia menuntut jajaran KLH RI untuk segera bertindak, atau bersiap menghadapi gelombang amarah rakyat Batam yang akan tumpah ke jalanan Jakarta.

​”Penebangan kayu bakau itu sama dengan maling aset negara dan merusak lingkungan hidup secara permanen, Jika hal ini dibiarkan, dipastikan para aparat penegak hukum di Batam diduga keras ‘makan suap’,” tegas Ali Sopyan, memantik api kemarahan publik.

​ *Tebasan Mafia Bakau. Gakkum Diminta Buka Mata, Bukan Tutup Telinga!*

​Laporan-laporan terkait pembalakan liar bakau di Batam, baik untuk arang, reklamasi, maupun pembangunan ilegal, telah menjadi rahasia umum. Bakau, yang berfungsi sebagai benteng alami dari abrasi dan rumah bagi keanekaragaman hayati, kini hanya tinggal puing-puing.

​Kekosongan penindakan tegas dari aparat pusat, khususnya Balai Gakkum KLH Wilayah Sumatera, menimbulkan pertanyaan fundamental.Di mana taring penegakan hukum lingkungan? Apakah undang-undang hanya menjadi macan kertas di hadapan para mafia perusak lingkungan?

​Masyarakat Batam secara gamblang menilai, mandulnya Gakkum dalam menindak tuntas para aktor utama di balik penggundulan bakau ini adalah pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan pengabaian terhadap kelangsungan hidup ekosistem.
​
*Judi Gelper Merajalela. Indikasi Pembiaran dan Bekingan Aparat*

​Di sisi lain, Batam juga terperosok dalam jurang moral akibat maraknya praktik judi Gelper. Lokasi-lokasi, seperti di sekitar Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, disebut menjadi sarang perputaran uang haram yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga.

​”Kami sudah berkali-kali resah, bahkan melapor. Tapi, praktik judi ini masih berjalan mulus seperti tidak tersentuh hukum. Ada apa dengan pengawasan di Batam? Kami curiga ada pembiaran sistematis atau bahkan aparat yang menutup mata,” ujar seorang warga Dapur 12 yang meminta identitasnya dirahasiakan, pada wawancara Rabu (03/12).

​Kondisi ini bukan lagi sekedar masalah sosial, melainkan sudah menjadi masalah kredibilitas penegakan hukum di kota ini. Jika aktivitas ilegal yang kasat mata seperti judi dibiarkan merajalela, lantas bagaimana masyarakat bisa percaya pada janji keamanan dan ketertiban?
​
*Tuntutan Rakyat Batam. Bersihkan Mafia, Cabut Akar Suap!*

​Masyarakat Batam secara tegas menuntut Kapolda Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, dan secara khusus KLH RI beserta Balai Gakkum untuk segera membersihkan kota dari dua penyakit kronis ini.
​Pembiaran terhadap praktik ilegal ini,khususnya indikasi bekingan aparat yang mengamankan pembalak bakau dan bandar judi,adalah sebuah pengkhianatan monumental.

Sikap bungkam dari pihak kepolisian dan pemerintah daerah hingga berita ini ditayangkan justru semakin memperkuat dugaan adanya keengganan atau kegagalan yang disengaja dalam menindak tegas pelanggaran hukum yang terang-terangan terjadi.

​KLH dan Balai Gakkum harus membuktikan bahwa mereka bukan ‘macan ompong’ yang hanya sibuk dengan seremoni, tetapi penegak hukum yang siap mencabut akar kejahatan lingkungan hingga ke akarnya.

​Publisher – Redaksi

“TIPIKOR JANGAN TIDUR APBD BEKASI DISKOMIMPO KABUPATEN BEKASI DIDUGA KERAS AJANG BANCAKAN PEJABAT BANGSAT”

BEKASI || MEDIACAKRABUANA.ID

Menindaklanjuti pemberitaan sebelum, di temukan pakta dan data pasalnya Kode Rekening
2.16.02.2.01Tahun 2023 .

Ali Sopyan pimpinan umum rajawali news Sekaligus Ali Sopyan wakil ketua umum iwok Indonesia mendesak pihak aparat penegak hukum khususnya Tipikor segera usut anggaran belanja di lingkaran diskomimpo kab. Bekasi diduga keras menjadi santapan gerombolan pejabat bangsat – Ironisnya
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Anggaran Rp 2.350.000.000.
Realisasi Rp 2.319.413. 500

– Pengelolaan Konten & Perencanaan Media Komunikasi Publik.
Anggaran Rp 565.304.000
Realisasi Rp 561.966.666

– Layanan Hubungan Media
Anggaran Rp 800.000.000
Realisasi Rp 778.131.104

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Media dan Kemitraan Komunikasi
Anggaran Rp 4.410.000.000
Realisasi. Rp 4.396.168.000
Realisasi Jumlah Total Atas Nama Media Sebesar Rp 8.055.679.270 .

Kode Rekening
2.16.02.2.01
Tahun 2024

– Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Anggaran Rp 473.680.000
Realisasi Rp 468.260.000

– Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Anggaran Rp 2.078.414.000
Realisasi Rp 2.055.367.360

Layanan Hubungan Media
Anggaran Rp 819.515.140
Realisasi. Rp 781.763.050

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunikasi
Anggaran Rp 3.900.000.000
Realisasi Rp. 3.835.600.000.
Realisasi Jumlah Total Atas nama Media sebesar Rp 7.140.980.410 .

Sementara Media paling hanya kebagian 7 berita setiap tahunnya sekitar Rp 10 juta rupiah , ada juga yang tidak mendapatkan . Lalu anggaran tersebut di gunakan untuk apa saja trima kasih wassalam Amri Siregar Deltanews.

( Tim/ Red)

*Gawat! Ormas/LSM Bergeser Jadi Kontraktor Proyek, Pakar Desak Prabowo Lakukan Audit Total dan Bredel*

Jakarta, Mediacakrabuana.id

DN-II – Fenomena pergeseran fungsi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari pengawas sosial menjadi pelaksana proyek pengadaan barang dan jasa telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi ini memicu desakan keras kepada Pemerintah Pusat untuk segera mengambil tindakan tegas berupa Audit Menyeluruh (Audit Total) dan penertiban.

Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyatakan bahwa situasi ini membutuhkan pengawasan melekat dan intervensi langsung dari pemerintah tertinggi.

“Selama ini, Ormas dan LSM sangat perlu pengawasan melekat. Perlu ada badan atau lembaga yang khusus membina dan mengawasi secara melekat dalam kiprahnya,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan media di Jakarta, (3/11/2025).

Menurutnya, keberadaan mayoritas lembaga kini “kurang elok” dan sangat menyimpang dari tujuan awal yang tercantum dalam Akta Notaris dan pendaftaran di Kemenkumham, yaitu sebagai pilar kontrol sosial.

Kaburnya Batas: Dari Kontrol Sosial Menjadi Kontraktor Proyek

Temuan signifikan menunjukkan adanya pergeseran fungsi utama di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Dilaporkan bahwa mayoritas, disinyalir mencapai 90%, dari lembaga-lembaga ini kini terlibat aktif sebagai pelaksana proyek pengadaan barang dan jasa, baik yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN/APBD) maupun proyek swasta.

Implikasi Landasan Hukum yang Dilanggar:

Keterlibatan Ormas/LSM sebagai kontraktor proyek menimbulkan kekhawatiran serius mengenai independensi dan dugaan pelanggaran terhadap landasan hukum utama:

Pelanggaran Fungsi Kontrol Sosial: UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas (Pasal 5) menetapkan fungsi utama Ormas meliputi penyalur aspirasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial. Keterlibatan mayoritas sebagai pelaksana proyek secara langsung mengaburkan fungsi kontrol sosial yang diamanatkan.

Melampaui Tugas Pemerintah: Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2013 secara eksplisit melarang Ormas melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah. Peran sebagai kontraktor utama, terutama jika tidak memiliki kualifikasi badan hukum atau kompetensi yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi, berpotensi melanggar semangat undang-undang ini.

Risiko Kerugian Negara dan Pelanggaran Prinsip Pengadaan

Kualitas proyek yang dikerjakan oleh Ormas/LSM di lapangan kerap tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kondisi ini secara langsung berpotensi merugikan keuangan negara.

Aspek Pelanggaran Pengadaan:

Tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur ketat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mewajibkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pelanggaran Prinsip Bersaing dan Efektif: Keterlibatan Ormas/LSM yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia jasa atau kontraktor dapat dianggap melanggar prinsip bersaing dan efektif karena mengabaikan aspek kompetensi dan profesionalisme.

Peringatan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): Jika penyimpangan spesifikasi ini menyebabkan kerugian negara, hal ini dapat masuk ranah Tipikor berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 (terutama Pasal 2 dan Pasal 3) mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara.

Tuntutan Audit Menyeluruh dan Penindakan Tegas Kepada Presiden Prabowo

Menanggapi kondisi kronis ini, Prof. Sutan Nasomal secara eksplisit meminta Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk segera memerintahkan penindakan.

“Saya meminta Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kementerian Bidang Ormas/LSM sidik yang bermasalah, bredel!” tegasnya.

Tujuan Utama Audit Total:

Tuntutan utama yang dilayangkan adalah agar segera dilakukan Audit Menyeluruh (Audit Total) terhadap seluruh Anggaran APBN/APBD Daerah yang melibatkan Ormas dan LSM. Audit ini harus didasarkan pada mandat UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Verifikasi Kepatuhan: Memverifikasi penggunaan dana publik sesuai peruntukannya dan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan.

Penindakan Hukum: Menindaklanjuti dugaan penyimpangan spesifikasi proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Rekoridorisasi Fungsi: Mengembalikan fungsi Ormas dan LSM pada koridor AD/ART mereka sebagai pilar kontrol sosial, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai semangat UU No. 17 Tahun 2013.

Langkah tegas dari Pemerintah dianggap mutlak untuk menjamin akuntabilitas anggaran negara, kualitas infrastruktur publik, dan membersihkan praktik yang mengaburkan batas antara entitas kontrol sosial dan kontraktor bisnis.

Narasumber : Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom juga Presiden Partai Oposisi Merdeka dan Jenderal Kompii serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA

Wakil Ketua Umum IWO Indonesia dan Ketua Umum PRIMA Mengecam Keras Perilaku Arogan Bos Proyek Lubuklinggau

Lubuklinggau, Mediacakrabuana.id

2 Desember 2025 – Skandal proyek dinding penahan tanah (talud) di RT. 04, Kelurahan Tapak Lebar, memasuki babak baru. Kasus dugaan cacat mutu fatal yang melibatkan pemilik proyek berinisial S., yang rangkap jabatan sebagai Pimpinan Redaksi media dan Ketua LSM Anti Korupsi, kini berujung pada kecaman keras dari organisasi pers nasional dan keputusan Dewan Redaksi untuk membawa S. ke ranah pidana atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Investigasi di lapangan menunjukkan bukti kuat pelanggaran teknis yang serius. Proyek dana aspirasi ini diduga keras hanya dikerjakan secara “tambal sulam” tanpa pondasi mandiri syarat vital kestabilan talud. Selain cacat mutu, proyek ini juga melanggar transparansi karena tidak memasang papan informasi (proyek “siluman”).

Upaya Redaksi untuk meminta klarifikasi teknis mengenai bobroknya pekerjaan tersebut menghadapi serangkaian penghambatan:

– Intimidasi Wartawan: Saat wartawan menghubungi S. untuk konfirmasi, S. langsung menunjukkan penolakan. S. dilaporkan membentak wartawan, melontarkan kalimat bernada ancaman (“Kau tidak kenal saya,” serta “kamu tidak tahu siapa saya”), dan memaksa wartawan untuk bertemu.

– Escalasi ke Pimpinan Redaksi: Karena penolakan dan bentakan tersebut, wartawan yang bertugas segera memberikan nomor telepon Yogi, Pelaksana Proyek Lapangan, kepada Pimpinan Redaksi untuk mendapatkan konfirmasi lanjutan.

– Lempar Tanggung Jawab Pelaksana Lapangan: Pimpinan Redaksi kemudian menghubungi Yogi. Namun, Yogi menolak memberikan informasi substantif, dengan alasan: “Hubungi saja bosnya. Saya hanya pelaksana lapangan.”

– Akses ke Bos: Tak lama kemudian, Yogi memberikan nomor telepon S. kepada Pimpinan Redaksi.

Saat Pimpinan Redaksi berhasil terhubung dan memperkenalkan diri secara baik-baik, S. justru menunjukkan sikap konfrontatif dan menolak bertanggung jawab. Dalam percakapan yang terekam utuh dengan durasi 17 menit 28 detik, S. langsung membalas sapaan dengan nada meremehkan dan mencoba mendelegitimasi:

– S. mengawali dengan: “Kamu siapa mau apa?”

* S. menolak memberikan keterangan karena merasa tidak mengenal Pimpinan Redaksi.

– S. juga mempertanyakan kewenangan konfirmasi, dengan sindiran: “pimpinan redaksi kok konfirmasi,” sambil memamerkan jabatannya: “saya juga pimpinan redaksi, juga ketua LSM.”

S. kemudian menanyakan posisi Pimpinan Redaksi yang dijawab berada di Jakarta. S. membalas dengan tantangan meremehkan: “mainlah sesekali ke Lubuklinggau biar kamu tahu kami semua wartawan.” Puncak arogansi S. adalah saat ia menantang balik proses jurnalisme ini: S. mempersilahkan Pimpinan Redaksi untuk menaikkan berita, bahkan menantang “silahkan saja naikkan beritanya dari 50 media sampai 1000 media.”

Di tengah semua arogansi ini, S. juga menuding Pimpinan Redaksi tidak berhak melakukan konfirmasi dan menuding “bukan seorang wartawan.”

Terakhir, S. melancarkan serangan balik yang lebih serius. S. menuduh adanya upaya “pengkondisian” atau pemerasan uang oleh oknum wartawan siber nasional—tuduhan yang diduga kuat sebagai dalih putus asa untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan S. mempertanggungjawabkan proyek yang ia kerjakan.

Tudingan S. yang menyebut Pimpinan Redaksi tidak berhak melakukan konfirmasi dan bukan seorang wartawan adalah klaim yang menunjukkan ketidaktahuan S. terhadap Undang-Undang Pers (UU Pers) yang seharusnya ia pahami sebagai Ketua LSM Anti Korupsi.

Agar S. dan publik memahami dasar hukum yang benar, berikut penjelasan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

1. Pimpinan Redaksi Adalah Bagian dari Pers: Pasal 1, angka 4 UU Pers mendefinisikan Wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pimpinan Redaksi, yang memegang tanggung jawab tertinggi atas seluruh isi redaksi (Pasal 9 UU Pers), adalah profesional pers dan secara praktik memegang sertifikasi kompetensi tertinggi. Kewenangan konfirmasi Pimpinan Redaksi adalah mutlak.

2. Hak Konfirmasi Adalah Kewajiban Pers: Pasal 4 UU Pers menjamin pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pimpinan Redaksi wajib melakukan konfirmasi (Hak Jawab dan Hak Koreksi) sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) demi menjamin akurasi dan keberimbangan berita.

Pernyataan S. yang mencoba mendelegitimasi upaya konfirmasi ini tidak berdasar hukum, melainkan hanya upaya intimidasi untuk menghalangi tugas pers.

Perilaku S. yang menyebarkan fitnah dan menghalang-halangi kerja pers menuai reaksi keras dari organisasi profesi.

Ali Sofyan, Wakil Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), menyatakan geram dan mengecam keras tindakan S. “Perilaku S. bukan hanya arogan, tetapi juga menunjukkan praktik yang koruptif dengan menggunakan jabatan ganda untuk menantang proses jurnalisme dan menciptakan situasi intimidatif dengan paksaan bertemu. Ini adalah pelecehan terhadap profesi. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya mengusut dugaan korupsi proyeknya, tetapi juga menindak keras upaya perlindungan diri S. melalui fitnah dan ancaman terhadap pers,” tegasnya.

Di sisi lain, Hermanius Borunaung, Ketua Umum Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA), turut menyatakan geram dan mengecam keras upaya S. mendelegitimasi Pimpinan Redaksi. “Klaim S. yang membantah hak konfirmasi Pimpinan Redaksi adalah kebodohan hukum dan serangan buta terhadap Undang-Undang Pers. Ini diperparah dengan rangkap jabatannya yang jelas menciderai etika publik dan menimbulkan konflik kepentingan. Kami mengecam keras perilaku seperti ini, menuntut pertanggungjawaban S., dan mendukung penuh langkah hukum yang diambil Redaksi,” ujar Hermanius.

Redaksi segera melakukan kroscek dengan pihak yang dituduhkan oleh S. Hasilnya, oknum wartawan yang dimaksud memberikan bantahan keras. Ia menegaskan tidak pernah melakukan pemerasan, tidak pernah meminta uang, dan tidak pernah mencatut nama redaksi atau pimpinan.

Tindakan S. yang menyebarkan fitnah, sekaligus menyerang kehormatan dan profesionalisme Pimpinan Redaksi, dipandang sebagai pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang merusak marwah institusi pers.

Setelah berkoordinasi dengan Dewan Redaksi, Staf Hukum, Dewan Pakar, Penasihat, dan Pembina, diputuskan untuk mengambil langkah hukum yang jelas dan terukur.

– Peluang Permintaan Maaf (Maksimal 12 Jam): Redaksi masih memberikan peluang kepada S. Bilamana dalam tempo sesingkat-singkatnya, maksimal 12 jam sejak berita ini diterbitkan, S. tidak memberikan permohonan maaf tertulis dalam kop resmi, maka proses hukum akan segera dilanjutkan.

– Langkah Tegas: Redaksi akan segera melaporkan S. ke kepolisian atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelecehan profesi yang terekam dalam percakapan konfirmasi tersebut.

Mengingat kompleksitas masalah yang melibatkan cacat mutu, arogansi, konflik kepentingan ganda S., hingga dugaan penyebaran fitnah, Redaksi mendesak:

– Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumsel: Wajib bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek talud.

– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Segera melakukan Audit Investigatif secara menyeluruh untuk menghitung kerugian negara akibat kualitas bangunan yang tidak layak.

Kasus ini harus dikawal tuntas demi tegaknya supremasi hukum. Penyelesaian tuntas kasus ini, bilamana berhasil ditangani dalam satu kali proses hukum yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan efek jera maksimal atas praktik rangkap jabatan yang menyalahgunakan wewenang dan menghalangi kerja pers.

REDAKSI

Kejati dan Polda Sumsel Wajib Bergerak Cepat Ungkap Cacat Mutu dan Konflik Kepentingan Kotor

Lubuklinggau, Mediacakrabuana.id

1 Desember 2025 – Publik menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum menyusul temuan investigasi mengenai proyek pembangunan dinding penahan tanah (talud) di RT. 04, Kelurahan Tapak Lebar. Proyek yang didanai dana aspirasi di bawah Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lubuklinggau ini diduga kuat menjadi sarang cacat mutu sistemik dan konflik kepentingan yang mencengangkan. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk segera memulai penyelidikan tanpa kompromi.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa proyek infrastruktur vital ini dikerjakan secara asal-asalan, menantang kaidah teknik sipil dan mengabaikan keselamatan. Pengerjaan talud tersebut diduga keras hanya berupa “tambal sulam” atau pelapisan struktur lama, dikerjakan tanpa pondasi mandiri yang merupakan syarat mutlak kestabilan bangunan penahan tanah. Kondisi ini diperparah dengan statusnya sebagai proyek siluman karena ketiadaan papan informasi proyek, sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi publik.

Puncak dari skandal etika terkuak ketika pemilik proyek berinisial S. membuat pengakuan mengejutkan: ia merangkap jabatan sebagai Pimpinan Redaksi di sebuah media sekaligus Ketua LSM Anti Korupsi. Sosok yang seharusnya menjadi pengawas moral dan akuntabilitas justru menjadi aktor utama dugaan penyimpangan. Ketika dikonfirmasi, S. memilih menyerang etika jurnalisme dan melontarkan ancaman somasi serta serangan balik pemberitaan, alih-alih memberikan klarifikasi teknis yang bertanggung jawab. Ancaman ini merupakan indikasi kuat upaya intimidasi untuk menutupi kebobrokan mutu proyek.

Dugaan pelanggaran ini diperparah dengan sikap bungkam total dari jajaran pimpinan Dinas PUPR Lubuklinggau. Kepala Dinas dan Kepala Bidang Cipta Karya, A., memilih tidak merespons konfirmasi dan pertanyaan tindak lanjut yang diajukan oleh awak media, bahkan setelah adanya janji untuk turun ke lapangan. Sikap diam dari petinggi PUPR setelah terkuaknya temuan fatal ini adalah kegagalan sistemik yang tidak dapat ditoleransi. Hal ini menguatkan kecurigaan adanya upaya penutupan-nutupan di tingkat pimpinan PUPR yang berpotensi melibatkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang terburuk.

Sikap keengganan merespons ini menunjukkan bahwa Kepala Dinas dan Kabid A. telah gagal menjalankan fungsi pengawasan dan tidak peka terhadap krisis keselamatan publik. Mereka dinilai tidak pantas untuk menduduki jabatan publik tersebut.

Mengingat kompleksitas masalah yang melibatkan cacat mutu, Mark Up, Gratifikasi, dan konflik kepentingan, kami mendesak:

– Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan harus segera bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Bidang Cipta Karya PUPR ini.

– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk melakukan Audit Investigatif secara menyeluruh.

– Walikota Lubuklinggau didesak untuk segera mencopot Kepala Dinas dan Kabid Cipta Karya A. dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan administratif atas kegagalan pengawasan.

Kasus proyek “siluman” ini harus dikawal tuntas demi tegaknya supremasi hukum dan terwujudnya keselamatan serta keadilan bagi masyarakat Lubuklinggau.

REDAKSI PRIMA