“Dampak Banjir, Warga Pematang Tengah Tanjung Pura Lengkap dengan Penderitaan”

Langkat — Mediacakrabuana.id

Ribuan warga terdampak banjir di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, seakan luput dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun Pemerintah Kabupaten Langkat.

Dimulai dari genangan air banjir yang masih merendam pemukiman warga, keresahan warga juga terkait masalah bantuan sembako yang beluh didapat, air bersih, tidak adanya posko dampak bencana alam dari tim BPBD, putusnya akses internet dan padamnya aliran listrik PLN.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, Senin (1/11/2025), aliran listrik di wilayah tersebut telah padam selama lima hari, sejak Rabu malam (26/11/2025). Tidak hanya itu, jaringan internet dan komunikasi juga turut terputus, membuat warga semakin kesulitan untuk berkoordinasi maupun melaporkan kondisi darurat.

Selain terisolasi, warga kini mulai terancam kelaparan karena belum adanya bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Sumut maupun Pemerintah Kabupaten Langkat.

Revo, salah seorang warga Desa Pematang Tengah, mengungkapkan kondisi yang dialami warga saat ini sudah sangat memprihatinkan.

“Kami lengkap penderitaan. Banjir datang, posko bencana tidak ada, bantuan sembako juga tidak ada. Listrik padam dan jaringan internet juga mati,” ujar Revo dengan nada kecewa.

Ia menambahkan, banyak warga yang masih bertahan di pengungsian tanpa menerima bantuan apa pun dari pemerintah maupun tim BPBD.

“Kami sangat resah, tidak tahu harus melapor ke mana. Warga sudah mengungsi, tapi belum juga mencicipi bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumut maupun Pemerintah Langkat,” katanya.

Revo juga menyampaikan bahwa situasi semakin memburuk. Warga yang kehabisan persediaan makanan disebut mulai nekat mencari kebutuhan pokok di toko-toko sekitar.

“Warga terancam kelaparan. Bahkan sudah terjadi aksi pengambilan barang di toko modern (Alfamart) karena warga tidak punya pilihan,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumut maupun BPBD Langkat terkait penanganan banjir dan distribusi bantuan di Desa Pematang Tengah, hal itu terkabarkan dari pihak pemerintah desa.

Editor: Reza Fahlevi
Dampak Bencana Alam Banjir, Warga Pematang Tengah Lengkap Penderitaan, dan terancam mati kelparan. ( Tim/ Red)

*Dugaan Pelanggaran UU Migas: Potensi Sanksi Pidana dan Administratif Menanti*

Jombang, Mediacakrabuana.id

1/12/2025.Dugaan pelanggaran dalam sektor minyak dan gas bumi (Migas) kembali mencuat, dengan potensi sanksi pidana dan administratif yang mengintai. Kasus ini melibatkan PT Lautan Dewa Energy, sebuah badan usaha yang beroperasi di sektor energi.

Menurut informasi yang dihimpun, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) Migas, yang dapat berujung pada sanksi pidana berupa kurungan dan denda hingga Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). UU Migas juga mengatur bahwa badan usaha yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi denda, bahkan pencabutan izin usaha.

Pemilik perusahaan, yang disebut sebagai H Asto, diduga memiliki peran sentral dalam kegiatan operasional perusahaan. Aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan pihak yang turut serta melakukan tindak pidana.

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, awak media Nasionaldetik.com diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang, seperti Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jombang atau Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Timur (Subdit IV Tipidter), untuk menyerahkan bukti-bukti yang relevan.

Selain itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diharapkan dapat melakukan penyelidikan administratif terhadap izin usaha PT Lautan Dewa Energy, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Tuntutan pidana maksimal dapat dipertimbangkan jika terbukti adanya pelanggaran yang signifikan dan berulang.

Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik.

*Pimred Edi Uban*

Lemahnya Serapan Anggaran Pemda Sulut, Aktivis BMR Desak Reformasi Tata Kelola dan Akselerasi Belanja Daerah

Jakarta — Mediacakrabuana.id

Tanggapan kritis datang dari aktivis Bolaang Mongondow Raya (BMR), Rahmat Abo Mokoginta, terhadap laporan Kementerian Keuangan yang menyoroti lemahnya serapan anggaran dan pengelolaan kas pemerintah daerah se-Sulawesi Utara tahun 2025.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media di Sulut, realisasi belanja APBD per 31 Oktober 2025 baru mencapai Rp 10,13 triliun atau 57,42 persen dari total pagu Rp 17,65 triliun. Kinerja ini melambat dibanding tahun sebelumnya dan menyebabkan dana publik mengendap di perbankan. Tercatat, SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sudah mencapai Rp 3,509 triliun.

Abo Mokoginta menyampaikan kegelisahan atas buruknya serapan anggaran tersebut. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan, eksekusi, hingga koordinasi antarinstansi pemerintah daerah.

“Ini alarm keras. Uang rakyat sebesar Rp 3,5 triliun nganggur di bank sementara banyak kebutuhan mendesak masyarakat Sulut, termasuk BMR. Infrastruktur lambat, pelayanan publik seret, dan ekonomi daerah kehilangan momentum,” tegasnya.

Ia menilai lambatnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan kurangnya keberanian dan ketegasan Pemda dalam menjalankan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kinerja pemerintah daerah harus dievaluasi serius. Jangan sampai anggaran besar tersedia, tetapi kemampuan mengelolanya stagnan. Yang dirugikan itu masyarakat,” tambah Abo.

Abo’ Mokoginta juga menyoroti realisasi belanja infrastruktur yang baru 43,8 persen dari total pagu Rp 1,49 triliun. Padahal sektor ini merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau anggaran infrastruktur jalan di tempat, jangan harap ekonomi bergerak. Ini bukan sekadar angka, tapi masalah strategis yang menghambat percepatan pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, termasuk wilayah BMR, masih menghadapi ketimpangan infrastruktur—mulai dari akses jalan, layanan dasar, hingga fasilitas publik—sehingga lambatnya realisasi belanja menjadi hambatan nyata bagi kemajuan daerah.

Rekomendasi Konkret Abo Mokoginta Agar Masalah Tidak Berulang

Sebagai advokat kebijakan publik, Abo Mokoginta mengajukan sejumlah solusi untuk memperbaiki tata kelola belanja daerah:

1. Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

Pemda diminta menyelaraskan program prioritas dengan kebutuhan riil masyarakat, kesiapan teknis, serta kapasitas OPD.

“Jangan buat program sekadar memenuhi dokumen. Pastikan OPD siap dari sisi administrasi, SDM, dan pengadaan sejak awal.”

2. Percepatan Tender dan Pengadaan Barang/Jasa

Proyek yang terlambat tender memicu minimnya serapan.

“Lakukan lelang dini segera setelah APBD ditetapkan. Tender cepat, realisasi cepat.”

3. Evaluasi Kinerja OPD Secara Berkala

OPD dengan kinerja rendah harus ditindak tegas.

“Harus ada reward and punishment. Beda kinerja, beda perlakuan.”

4. Perkuat Digitalisasi Manajemen Keuangan Daerah

Pengawasan berbasis aplikasi real-time diperlukan untuk memastikan serapan anggaran terkontrol dan transparan.

“Publik harus tahu OPD mana yang bekerja dan mana yang tidak.”

5. Tingkatkan Koordinasi Pemda dengan Kementerian/Lembaga

Ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah sering membuat program baru berjalan di semester kedua.

“Koordinasi lemah harus dihentikan. Respons cepat itu kunci.”

6. Fokus pada Program yang Berdampak Langsung ke Masyarakat

Arah belanja harus diprioritaskan pada sektor yang memberi pengaruh nyata:

pembangunan infrastruktur dasar BMR dan daerah lain,

peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan,

pemberdayaan ekonomi lokal,

pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan”

Menutup pernyataannya, Abo menegaskan bahwa anggaran daerah adalah instrumen utama meningkatkan kesejahteraan.

“Kalau anggaran tidak terserap, yang hilang bukan angka, tapi kesempatan masyarakat untuk maju.Pemerintah harus bergerak cepat.Jangan tunda pembangunan.”

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten/Kota segera memperbaiki kinerja sebelum tahun anggaran berakhir, dan memastikan kesalahan tahun 2025 tidak kembali terjadi pada tahun 2026.

(Red)

 “Masyarakat Desa Tanjung Pura Terancam Mati Kelaparan”

Langkat, Sumatera Utara — Mediacakrabuana.id

Minggu, 30 November 2025 Banjir besar yang melanda Kabupaten Langkat sejak Rabu, 26 November 2025 telah berubah dari bencana alam menjadi krisis kemanusiaan yang dibiarkan berlarut-larut. Di Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, warga kini berada di ambang kelaparan karena tidak ada bantuan sama sekali yang masuk hingga hari ini.

Di lapangan, ketinggian air dilaporkan 1,5 meter hingga 3 meter di beberapa titik, menenggelamkan rumah-rumah warga, memutus akses jalan, dan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Persediaan makanan warga habis total. Toko-toko tidak beroperasi. Pasokan terhenti. Uang tunai tidak lagi berarti karena tidak ada barang yang bisa dibeli.

Ini bukan lagi sekadar “banjir”, ini adalah darurat pangan.

Alfarizi DMC, yang mewawancarai warga terdampak, menyatakan:

> “Hingga Minggu, 30 November 2025, tidak ada bantuan apa pun yang disalurkan ke warga Desa Pematang Tengah. Sembako sudah habis. Warga tidak punya pilihan. Jika pemerintah terus diam, masyarakat Tanjung Pura bukan hanya kebanjiran—mereka akan mati kelaparan.”

FAKTA LAPANGAN

1. Banjir berlangsung sejak 26 November 2025 dan masih tinggi hingga 30 November 2025.

2. Kedalaman 1,5–3 meter, menutup akses dan merendam permukiman.

3. Tidak ada bantuan yang disalurkan ke Desa Pematang Tengah hingga hari ini.

4. Sembako habis, distribusi pangan nihil, pasar dan warung lumpuh.

5. Kelompok rentan (balita, lansia, ibu hamil) paling terancam.

PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH

Sampai kapan warga harus menunggu?
Apakah harus ada korban jiwa dulu baru bantuan datang?
Apakah nyawa warga Desa Pematang Tengah tidak cukup penting untuk diselamatkan hari ini?

Saat banjir setinggi dada orang dewasa masih merendam kampung, ketiadaan bantuan adalah bentuk pembiaran. Ini bukan keterlambatan biasa. Ini adalah kegagalan respon darurat.

TUNTUTAN DAN SERUAN MENDESAK

Kami mendesak Pemkab Langkat, BPBD, Dinsos, Pemprov Sumut, dan BNPB untuk SEGERA:

Mengirim bantuan pangan darurat (beras, makanan siap saji, air bersih, susu bayi).

Menurunkan perahu/alat evakuasi ke titik-titik terisolasi.

Membuka posko logistik di lokasi terdekat yang benar-benar menjangkau desa terdampak, bukan hanya pusat kecamatan.

Menjamin layanan kesehatan darurat untuk mencegah wabah pascabanjir.

Setiap jam tanpa bantuan memperbesar risiko korban, bukan hanya karena banjir, tetapi karena kelaparan, kelelahan, dan penyakit.

AJAKAN SOLIDARITAS

Kami mengajak relawan, organisasi kemanusiaan, komunitas sosial, dan media untuk ikut menekan percepatan respon darurat dan membantu penyaluran bantuan langsung ke desa-desa yang terisolasi.

Kontak Lapangan:
Alfarizi DMC – Narasumber/Wawancara Lapangan
Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat

Penutup
Jika negara hadir hanya dalam pidato tapi tidak hadir di lokasi bencana, maka yang terjadi di Tanjung Pura bukan sekadar banjir—ini adalah tragedi kelaparan yang dipertontonkan di depan mata. Pemerintah

BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI SUMATRA KARENA ULAH SIAPA?

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Saiful Huda Ems.

Korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka dan hilang, akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang 3 Provinsi di Pulau Sumatera, sudah mencapai ratusan orang, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan ucapan bela sungkawa bagi para korban, melalui Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) telah memberikan keterangan resminya, tentang data para korban banjir dan tanah longsor di Sumatera ini. Korban yang meninggal dunia di Sumatera Utara sudah mencapai 166 orang. Aceh 47 orang dan Sumatera Barat sudah mencapai 90 orang.

Itu semua korban yang sudah meninggal dunia, belum lagi korban yang luka-luka maupun hilang dan yang sampai saat ini belum ditemukan. Situasi yang demikian itu pastinya telah membuat pilu kita sebagai sebuah bangsa, khususnya lagi bagi warga di Sumut, Sumbar dan Aceh yang terdampak.

Atas nama pribadi saya mengucapkan duka cita yang mendalam, turut bela sungkawa terhadap para korban yang telah meninggal dunia. Begitupun yang luka-luka semoga segera sembuh dan yang hilang semoga segera dapat ditemukan.

Presiden Prabowo Subianto pun kemudian segera menyampaikan duka citanya yang mendalam atas musibah ini, dan menyatakan pemerintah sudah bergerak cepat mengirim bantuan untuk lokasi yang terdampak sejak hari pertama. Namun untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, entah apa yang sudah dikatakan dan diperbuatnya, untuk warga dan daerah yang terdampak bencana ini.

Saya berpikir bahwa semua banjir dan tanah longsor di Sumatera itu sejatinya merupakan bencana alam, sebagai akibat tindakan Pemerintahan Jokowi yang selama 10 tahun memerintah, selalu abai bahkan nampak sengaja menghancurkan alam kita. Hal itu dilakukannya dengan berbagai usaha, demi memenuhi kepentingan pribadi dan grombolan ologarkinya sendiri.

Kegagalan program food estate di masa Pemerintahan Jokowi misalnya, telah terjadi deforestasi dengan menghancurkan jutaan hektar lahan hutan dan tanah perkebunan serta persawahan. Banyak hutan digunduli untuk ditanam Kelapa Sawit dll., lalu kayu-kayu dari pohon-pohon hutan yang ditebanginya itu, dijual kemana-mana tanpa rakyat tahu dan mengerti, hasilnya berapa dan larinya uang kemana.

Termasuk pula pembangunan untuk Bandara illegal di Morowali, yang dikatakan oleh Menhan Syafri Syamsudin sebagai negara dalam negara, itu juga pastinya didahului dengan perusakan hutan. Pasti ada ribuan pohon yang ditebangi untuk membangun bandara illegal, yang ada semenjak Pemerintahan Jokowi itu !.

Menurut data yang saya dapatkan, luasan hutan yang hilang (deforestasi) di masa Pemerintahan Orba Soeharto untuk perkebunan sawit dan tambang itu tercatat sebanyak 78.676.806 hektar. Di masa Pemerintahan Habibie sebanyak 2.034.710 hektar.

Di masa Pemerintahan Gus Dur sebanyak 1.555.276 hektar. Di masa Pemerintahan Megawati sebanyak 2.638.805 hektar. Di masa Pemerintahan SBY –ini mulai gila-gilaan lagi–, sebanyak 55.056.078 hektar. Sedangkan di era Pemerintahan Jokowi sebanyak 7.974.889 hektar.

Jokowi ternyata tidak identik dengan ahli kehutanan, yang harusnya memahami hutan, dan cakap menjaga serta memelihara hutan. Jokowi lebih identik dengan profesinya sebagai tukang mebeul, yang kerjaannya menebangi kayu-kayu dari hutan. Kalau demikian jangan-jangan apa yang dikatakan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifauziyah benar, bahwa ijazah alumnus kehutanan UGM nya Jokowi 99 % palsu !.

Pun demikian dengan program hilirisasi yang sangat digalakkan di masa Pemerintahan Jokowi, hasil penjualan tambang Nikel, Bauksit, Batubara, Emas, Tembaga dll. dari Indonesia itu larinya kemana? Apa hasilnya masuk ke kantong-kantong pribadi, elit lingkaran Jokowi saja? Jangan-jangan benar sinyalemen dari ekonom alm. Faisal Basri, 99 % lebih hasil penjualan Nikel Indonesia larinya ke Tiongkok dan sisanya masuk ke kantong-kantong pribadi elit Jokowi. Kalau demikian yang terjadi, maka Jokowi harus segera diadili !.

Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera selain telah mengucurkan derai air mata, juga telah membuat banyak orang yang matanya melotot, setelah viralnya rekaman video di medsos yang menunjukkan ribuan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang disana. Banyak pihak yang menyoroti hal itu, hingga anggota-anggota DPR turut menyikapinya.

Kayu-kayu besar gelondongan tanpa kulit turut hanyut terbawa banjir, yang sangat jelas menunjukkan bukan karena tumbang dengan sendirinya, melainkan ditumbangkan ! Ini merupakan sebuah pertanda adanya praktek illegal loging, pembalakan hutan sejak lama disana. Sepertinya ribuan kayu-kayu besar itu merupakan sisa penebangan hutan secara liar, yang sebelumnya menumpuk dan kemudian hanyut terbawa banjir.

Atas dasar semua itu, Menteri Kehutanan dan aparat penegak hukum harus segera menelusurinya, menyelidikinya, terhadap siapa saja, perusahaan apa saja yang telah melakukan penebangan hutan secara liar disana. Telusuri dan selidiki pula, adakah orang-orang kuat di Jakarta atau di daerah sana yang terlibat persoalan ini, dan sejak kapan mereka melakukkannya? Mungkinkah semenjak Jokowi memerintah? Tentu itu sangat mungkin terjadi !.

Jika saja Menteri Kehutanan tidak berani transparan melakukan penulusuran itu, itu bisa saja kita artikan dengan usaha dia untuk melindungi Jokowi yang telah merekomendasikan dirinya sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Merah Putihnya Prabowo Subianto.

Dan kalau itu benar terjadi, Presiden Prabowo sebaiknya segera mereshufflenya dari kabinet, agar Pemerintahan Prabowo Subianto lebih steril dari menteri-menteri yang berakal bulus dan memiliki kepentingan pribadi yang terselubung !…(SHE).

30 November 2025.

Saiful Huda Ems (SHE).

CPNS Golongan III Angkatan 14 dan 15 Kabupaten Banyuasin Berlangsung Haru di Nyatakan Lulus

Palembang – Mediacakrabuana.id

Penutupan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan III Angkatan 14 dan 15 Kabupaten Banyuasin berlangsung penuh haru dan antusiasme.

Mewakili Sekretaris Daerah Banyuasin, Kepala BKPSDM Banyuasin, Dr. Ir. H. Izromaita, M.Si, menyampaikan kabar gembira bahwa seluruh peserta 80 orang dinyatakan lulus 100 persen.

“Alhamdulillah, rangkaian Latsar hari ini resmi ditutup, dan seluruh peserta dinyatakan lulus. Ini pencapaian yang sangat membanggakan,” ujar Izro usai menutup Latsar CPNS yang di gelar di gedung Asrama Haji, Sabtu (29/11).

Dengan kelulusan ini, para peserta akan kembali ke OPD masing-masing untuk melanjutkan tugas dan pengabdian. Setelah genap 1 tahun masa kerja sebagai CPNS, tepatnya sekitar Mei mendatang, mereka akan diusulkan ke BKN untuk ditetapkan sebagai PNS 100 persen.

“Setelah menerima sertifikat Latsar, mereka akan kita usulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil penuh. Prosesnya menunggu satu tahun masa kerja, tapi pelatihannya telah selesai hari ini,” jelas Izromaita.

Para peserta Latsar tidak hanya dibekali disiplin yang dilatih langsung oleh unsur TNI, tetapi juga penguatan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK oleh para coach, instruktur, serta Widyaiswara PPSTM Provinsi. Termasuk materi khusus yang disampaikan langsung oleh Edwar, salah satu instruktur senior.

Pembekalan tersebut diharapkan dapat membentuk sosok ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif, harmonis, profesional, dan berorientasi melayani.

Izromaita berpesan agar seluruh lulusan bekerja dengan baik dan profesional, menjunjung tinggi nilai BerAKHLAK, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Mereka ini adalah generasi baru ASN Banyuasin. Harapan kami, mereka dapat bekerja secara profesional, mengedepankan pelayanan, dan menjadi bagian dari perubahan positif di unit kerja masing-masing,” tegasnya.

Peserta Latsar berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Banyuasin. Usai penutupan, mereka langsung kembali ke dinas sesuai formasi dan SK saat diterima sebagai CPNS.

Penutupan Latsar ini menjadi langkah awal penting perjalanan karier ASN muda Banyuasin menuju pengabdian penuh sebagai PNS 100 persen dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin.(Harto)

*Transparansi & Keberlanjutan Diakui, PTBA Kantongi Penghargaan Platinum ASRRAT 2025*

Bali, Mediacakrabuana.id

28 November 2025 – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meraih peringkat Platinum dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025 yang digelar oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR).

Penghargaan diberikan karena Laporan Keberlanjutan yang disampaikan PTBA pada 2024 dinilai telah memenuhi Standar GRI (Global Reporting Initiative) 2021, peraturan OJK, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan standar lainnya serta telah diverifikasi oleh pihak ketiga berdasarkan Standar Jaminan Keberlanjutan: AA1000 dan ISAE 3000, sehingga memiliki kualitas dan kredibilitas tinggi di tiap upaya perusahan dalam aspek berkelanjutan.

Direktur SDM PTBA Ihsanuddin Usman menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas PTBA dalam mendukung keberlanjutan.

“Penghargaan ini memotivasi kami untuk senantiasa memperkuat prinsip-prinsip keberlanjutan dalam upaya menghadirkan energi tanpa henti untuk Indonesia,” jelasnya.

Ia menekankan, penerapan konsep investasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, and Governance/ESG) juga akan terus diperkuat agar kinerja perusahaan semakin positif.

“Dalam menjalankan kegiatan operasional, PTBA senantiasa mengacu pada Good Mining Practice dan berkomitmen untuk terus berkontribusi kepada masyarakat. Capaian ini akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan visi PTBA menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan,” tuturnya.

Melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Sustainability, PTBA menunjukkan dedikasinya dalam menciptakan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan. Salah satu program CSR PTBA yaitu membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) irigasi untuk masyarakat, petani, sebagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian.

Program unggulan CSR PTBA lainnya bernama Desa Impian yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar beralih dari ketergantungan tambang ilegal menjadi ekonomi yang lebih sejahtera dan berkelanjutan melalui sektor agrikultur dan peternakan.

Program-program CSR itu tentunya menerapkan prinsip environment, social, governance management (ESG). Sehingga melahirkan program-program unggulan, yang tidak hanya memupuk kemitraan dengan masyarakat sekitar namun juga membina lingkungan agar tetap lestari.

—————–oooooo———————

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Eko Prayitno
Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam Tbk
corsec@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

*Wamendagri Wiyagus: Harmony Award Jadi Momentum Penguatan Kerukunan di Daerah*

Jakarta – Mediacakrabuana.id

Jumat, 28 November 2025
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Harmony Award menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memperkuat kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia. Harmony Award merupakan penghargaan tahunan dari Kementerian Agama (Kemenag) yang diberikan kepada Pemda atas komitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan memelihara kerukunan umat beragama.

“Lahirnya Harmony Award tentunya berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk dengan keragaman agama, etnis dan budaya yang tinggi,” kata Wiyagus saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Malam Penganugerahan Harmony Award untuk Kepala Daerah dan FKUB Tahun 2025 bertema “Sinergi Kolaborasi untuk Indonesia Rukun” di DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Jumat (28/11/2025).

Wiyagus menjelaskan, Harmony Award bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan forum reflektif dan konsolidatif untuk memperkuat fondasi kerukunan nasional. Ia menekankan, kerukunan umat beragama bukan warisan yang otomatis terjaga, tetapi amanah yang harus terus diperjuangkan di tengah dinamika sosial maupun perubahan zaman.

“Dalam sejarahnya, kerukunan umat beragama di Indonesia telah melalui berbagai ujian, di antaranya konflik sosial dan peristiwa-peristiwa yang dianggap diskriminasi. Karena itu, penghargaan ini dimaksudkan untuk memberikan teladan dan apresiasi atas praktik terbaik yang dilakukan daerah, FKUB, maupun tokoh agama,” jelasnya.

Wiyagus juga memaparkan bahwa tantangan kerukunan muncul dari skala global hingga lokal. Di tingkat global, arus informasi digital membuka peluang masuknya paham intoleran, radikalisme, serta ujaran kebencian yang berdampak pada stabilitas sosial dalam negeri. Konflik berbasis agama dan identitas di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah dan Asia Tenggara, kerap memberikan resonansi emosional di Indonesia.

Sementara di dalam negeri, kerukunan menghadapi tantangan seperti disinformasi di media sosial, persoalan perizinan rumah ibadah, hingga kesenjangan sosial ekonomi antarkelompok yang memicu rasa ketidakadilan. Politik identitas dalam kontestasi elektoral turut memperkuat kompleksitas tantangan tersebut.

“Dalam konteks tantangan tersebut, Harmony Award menjadi semakin relevan dengan hadir sebagai penegasan bahwa kerukunan adalah bagian dari ketahanan bangsa di tengah-tengah pusaran modernitas dan dinamika keagamaan yang terus berkembang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemda memegang peran sentral dalam mengelola kerukunan melalui penyusunan regulasi daerah yang inklusif, fasilitasi pendirian rumah ibadah secara berkeadilan, hingga penguatan dialog lintas iman. Pemda juga berperan sebagai mediator politik sosial dengan mengoptimalkan perangkat daerah dan membangun kemitraan erat bersama tokoh agama serta tokoh masyarakat.

“Yang paling penting, mengalokasikan anggaran bagi program kerukunan, dialog lintas iman dan pendidikan toleransi. Kemudian mengintegrasikan kerukunan dengan pembangunan daerah dan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sosial dan keberagamaan,” pesannya.

Terakhir, Wiyagus menegaskan bahwa FKUB merupakan mitra strategis Pemda dan Kemenag dalam membangun dialog lintas iman secara berkesinambungan, memberikan edukasi publik, serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah berbasis keadilan lokal. Ia menyebut FKUB sebagai “rumah bersama” yang memastikan perbedaan tetap dikelola dalam bingkai dialog dan tidak berkembang menjadi pertentangan.

“Sebagai penutup, mari kita jadikan Harmony Award ini sebagai suatu momentum untuk menguatkan kerukunan di setiap daerah dengan tetap berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, FKUB di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag Muhammad Adib Abdushomad, para tokoh agama, serta para kepala daerah atau yang mewakili.

Puspen Kemendagri

Perumahan Subsidi Kian Diminati , Tiga Kawasan Hunian Di Banyuasin Jadi Sorotan

Banyuasin – Mediacakrabuana.id

Pertumbuhan kawasan hunian bersubsidi terus menunjukkan geliat positif di wilayah Kabupaten Banyuasin, khususnya di area yang berbatasan langsung dengan Kota Palembang. Tiga perumahan unggulan Paradiseman, Galaxy Residence di Meritai, serta Griya Kenten Sejahtera di kawasan Kenten Laut hadir sebagai pilihan ideal bagi masyarakat yang mencari rumah berkualitas, harga terjangkau, dan lokasi strategis di wilayah penyangga ibu kota provinsi.

Mengusung konsep “Hunian Terjangkau di Kawasan Bertumbuh”, ketiga perumahan ini menawarkan lingkungan nyaman, desain modern, serta kemudahan akses menuju pusat aktivitas Palembang.

*Paradiseman: Hunian Asri di Gerbang Banyuasin–Palembang*

Perumahan Paradiseman menjadi salah satu primadona baru di perbatasan Palembang. Dikelilingi suasana hijau dan akses jalan yang telah berkembang, kawasan ini sangat cocok bagi keluarga muda yang menginginkan ketenangan sekaligus kedekatan dengan pusat kota.

*Galaxy Residence – Meritai: Minimalis Modern, Lokasi Strategis*

Terletak di Meritai, Galaxy Residence menawarkan hunian modern dengan pencahayaan optimal dan tata ruang kekinian. Lokasinya yang berada di jalur cepat menuju Palembang menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang bekerja atau beraktivitas di kota.

*Griya Kenten Sejahtera – Kenten Laut: Nyaman, Rapi, dan Bernilai Investasi*

Griya Kenten Sejahtera hadir sebagai kawasan hunian yang tertata baik dan siap huni. Berada di Kenten Laut, perumahan ini menjadi titik favorit karena termasuk area perkembangan pesat di perbatasan Banyuasin–Palembang.

*Keunggulan Tiga Kawasan Hunian Ini*

– Harga subsidi ramah masyarakat

– Desain rumah minimalis modern

– Lokasi strategis di perbatasan Palembang–Banyuasin

– Nilai investasi tinggi seiring pertumbuhan kawasan

– Akses cepat menuju fasilitas pendidikan, perbelanjaan, dan transportasi

*Solusi Hunian untuk Keluarga Muda & Pekerja Kota*

“Kami ingin memberikan pilihan rumah layak dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan hunian modern namun tetap terjangkau,” ungkap Yus Saga pengembang. Kedekatan lokasi dengan Palembang menjadikan perumahan ini ideal bagi karyawan, keluarga muda, maupun investor properti.

Dengan hadirnya Paradiseman, Galaxy Residence Meritai, dan Griya Kenten Sejahtera Kenten Laut, masyarakat kini memiliki kesempatan memiliki rumah impian di kawasan perbatasan Banyuasin–Palembang yang terus berkembang dan menjanjikan.

*”Wujudkan rumah pertama Anda hari ini, strategis, nyaman, dan bernilai masa depan”*. (Harto)