Legislator Bedah Masalah Transportasi , Reses Dapil 1 Ungkap Wajah Asli Lalu Lintas Palembang
Palembang – Mediacakrabuana.id
Suasana gedung Dinas Perhubungan Kota Palembang berubah menjadi ruang diskusi penuh dinamika saat Reses Dapil I DPRD Kota Palembang Masa Persidangan I Tahun 2025 digelar, Jumat (5/12/2025). Tidak sekadar mendengar aspirasi, para legislator justru “membedah” berbagai persoalan transportasi yang selama ini menjadi keluhan warga kota.
Dalam forum yang mempertemukan enam fraksi DPRD tersebut, setiap anggota reses membawa temuan lapangan yang mencerminkan betapa pentingnya pembenahan sektor transportasi dan lalu lintas di kota metropolitan ini.
Koordinator Reses, M. Hibbani (PKS), didampingi anggota M. Aris Alkautsar (NasDem), RM Yusuf Indra Kesuma (PDI-P), Yustin Kurniawan (Golkar), Junaidi Wiratama (PAN), dan Sabia Afriyani (NasDem) menyampaikan rangkaian catatan kritis yang muncul dari masyarakat.
Yustin Kurniawan membuka sorotan dengan persoalan klasik namun tak kunjung tuntas: minimnya lampu penerangan jalan. Ia menekankan bahwa pemerataan penerangan bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan keharusan demi keamanan warga.
Tak berhenti di situ, Yustin juga mengangkat ironi transportasi massal di Kecamatan Plaju: halte Transmusi sudah megah berdiri, namun armadanya justru tak kunjung beroperasi. “Masyarakat menunggu bus yang tidak pernah datang,” keluhnya.
Sementara itu, RM Yusuf Indra Kesuma menyentil efektivitas CCTV yang selama ini digadang-gadang sebagai alat pemantau kemacetan. Ia menuntut penjelasan berapa unit yang benar-benar aktif dan bagaimana tindak lanjut pengawasannya ketika terjadi kepadatan.
“Teknologi tanpa respons cepat dari petugas sama saja dengan pajangan,” ujar Indra tegas.
Di sisi lain, Sabia Afriyani menyoroti maraknya parkir liar di kawasan permukiman. Jalan Manunggal, yang kini dipadati kafe dan usaha kuliner, disebut menjadi salah satu titik paling bermasalah karena banyak usaha yang diduga belum memiliki izin lengkap.
Menutup rangkaian evaluasi, M. Hibbani meminta Dishub menyerahkan data rinci terkait sebaran titik layanan transportasi serta jumlah personel pengawasan. Ia menegaskan bahwa Palembang membutuhkan tata kelola transportasi yang visioner dan berpijak pada solusi nyata.
“Kita tidak bisa lagi hanya bergerak reaktif menunggu laporan warga. Kota ini butuh sistem transportasi modern yang mampu membaca kebutuhan warganya,” tegas Hibbani.
Menanggapi berbagai masukan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Supriyanto, secara terbuka mengakui sejumlah tantangan yang tengah dihadapi instansinya. Kondisi sarana prasarana yang terbatas, jumlah personel yang belum ideal, serta kendala cuaca disebut menjadi hambatan di lapangan.
“Kami hanya memiliki sembilan koordinator lapangan dengan dua shift setiap hari. Kendaraan operasional pun jumlahnya jauh dari ideal,” ungkapnya.
Agus memastikan bahwa laporan terkait parkir liar dan gangguan kenyamanan akibat usaha di permukiman akan ditindaklanjuti, termasuk berkoordinasi dengan Satpol PP jika ditemukan pelanggaran.
Ia juga mengungkapkan bahwa Dishub tengah mengkaji peluang peningkatan pendapatan daerah melalui sistem kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga, sebagai bagian dari transformasi layanan yang lebih profesional dan transparan.
Dengan berbagai rekomendasi yang sudah dipaparkan, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengakselerasi pembenahan layanan transportasi di Palembang menuju kota yang lebih tertata, aman, dan berorientasi pelayanan publik. Harto
