Jacob Ereste :
Model Korupsi Administrasi Tanda Ambruknya Fitrah Kemuliaan Manusia

Mediacakrabuana.id

Model korupsi administrasi relatif lebih aman dilakukan ketimbang korupsi model konvensional alias norak atau cara “kampungan” dengan menilep uang negara melalui proyek atau mark up anggaran. Karena korupsi yang bersifat administrasi tidak secara langsung merugikan negara, meski pada hakekatnya tetap merugikan juga. Seperti memberi kemudahan dalam pemberian sertifikat yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan seperti yang terjadi di area laut Utara Jakarta hingga laut Tangerang, Banten yang menghebohkan karen terkait dengan PSN PIK-2 yang sulit dipahami bisa masuk dalam katagori Pembangunan Strategis Nasional.

Istilah korupsi untuk pemberian kemudahan atau memuluskan permintaan dari pihak pemohon itu kompensasinya akan mendapat imbalan yang menggiurkan. Bahkan acap lebih besar ketimbang hasil korupsi yang bersifat konvensional. Apalagi kemudian dilakukan dengan cara yang tidak profesional.

Contoh dari model korupsi administrasi seperti yang sudah biasa dilakukan dalam keinginan untuk mempercepat kenaikan pangkat atau jabatan hingga hasrat ingin meneruskan pendidikan dinas, atau bagi mahasiswa umum yang memberi sogokan agar dapat dipermudah atau bahkan sama sekali diterima dengan cara yang gampang, meski yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria persyaratan umum yang berlaku pada instansi atau dari lembaga yang bersangkutan. Contohnya banyak rektor bahkan dosen yang sudah tertangkap basah melakukan praktek korupsi yang bersifat administratif tersebut.

Pada bulik hukum pun begitu seperti yang banyak ditengarai dalam pembahasan draf hukum pesanan yang sudah diijon seperti pedagang membeli hasil panenannya jauh sebelum bisa dipetik atau diunduh semacam buah mangga di belakang rumah yang tidak mungkin dimakan semua oleh pemiliknya.

Walhasil, korupsi yang bersifat administrasi ini pun sering terendus di proses pengadilan bahkan sampai di ruang hakim yang masih dipercaya untuk menegakkan keadilan. Termasuk saat pesakitan mendekam di lembaga pemasyarakatan, tidak hanya bebas menggunakan fasilitas ekstra, tapi juga bisa dengan leluasa melakukan pengendalian urusan bisnisnya dari dalam penjara.

Dari fenomena korupsi yang terus berkembang pesat di Indonesia, boleh jadi menunjukkan bahwa budaya korupsi di negeri kita telah menjadi bagian dari gay dan model orang yang ingin lebih cepat kaya dam bisa hidup leha-leha mengikuti jejak selebriti yang memang berwatak bohemian dan snob. Jadi wajar sikap dan sifat koruptif semakin mengakar dan menjalar seperti ubi rambat yang nyaris tidak terlihat oleh banyak orang. Kendati dia sendiri berada didekat dengan sosok sang koruptor, atau juga memang salah satu daria anggota keluarganya.

Sikap abai — atau justru merasa lebih bangga terhadap anggota keluarga yang nampu sekejap menjadi kaya raya, persis seperti sikap abai kita terhadap prinsip dasar etika, moral dan akhlak mulia manusia yang tercerabut dari fitrah kemanusiaan nya sebagai khalifah — wakil Tuhan — di bumi. Lantas, bagaimana kelak ketika di akherat ?

Agaknya, inilah alasan yang paling mendasar dari kegigihan Sri Eko Sriyanto Galgendu, Pemimpin Spiritual Nusantara terus giat dan penuh semangat membangunkan gerakan kebangkitan dan kesadaran untuk bangsa Indonesia agar dapat menjadi patron membangun peradaban dunia yang baru dari negeri kita oleh bangsa Indonesia.

Banten, 25 Januari 2025

Jacob Ereste :
.Status PIK-2 Bisa Masuk dan Menikmati Fasilitas dan Kemudahan PSN Sungguh Aneh dan Tidak Bisa Keterima Oleh Akal Sehat

Mediacakrabuana.id

Proyek Strategis Nasional (PSN) semula dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. Sejarah dari proyek infrastruktur Indonesia ini lahir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 yang diubah melalui Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 lalu diubah lagi dengan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 yang pelaksanaannya langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan / atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan mengutamakan komponen dalam negeri.

Dalam peta Proyek Strategis Nasional di Pulau Sunatra ada 61 proyek bernilai Rp 638 triliun. Di Kalimantan 24 proyek bernilai Rp 564 triliun. Di Pulau Jawa 94 proyek bernilai Rp 1.065 triliun. Di Sulawesi 27 proyek bernilai 155 triliun. Di Maluku dan Pulau Papua 13 proyek bernilai Rp 444 triliun. Di Bali dan Nusa Tenggara 15 proyek bernilai Rp 11 triliun.

Adapun kementerian yang terlibat adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI / Badan Perencana Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Seabrek kementerian yang dilibatkan ini tampaknya belum sinkron kerjanya yang kompak dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Karenanya wajar keberadaan PSN akan segera dievaluasi cara kerja maupun proyek yang telah direncanakan itu, termasuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tidak ada dalam agenda perencanaan PSN seperti PIK -2 yang membuat gaduh dan keresahan warga masyarakat sekitar serta aktivis dari berbagai daerah yang ikut aksi dan unjuk rasa di daerah Pantai Utara Laut Tangerang, Banten. Padahal PSN ini sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2016. Jadi usianya pun sudah hampir 10 tahun sampai sekarang.

PSN sendiri dinyatakan harus memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis dan kriteria operasional. Kriteria dasar PSN adalah kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau.

Adapun kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional serta konektivitas dan.keragaman distribusi antar pulau. Sedangkan kriteria operasionalnya harus ada kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus diatas Rp 100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam daftar PSN sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan dalam wujud percepatan pembangunan, karena setiap hambatan — baik untuk regulasi dan perizinannya wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati.

Selain itu, disebutkan juga proyek PSN juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik. Karena itu, sejak dilaksanakan pada tahun 2016 hingga Desember 2019 sudah 92 PSN yang rampung dikerjakan dengan nilai investasi Rp 467, 4 triliun. Jumlah proyek yang telah selesai ini setara dengan 41 persen dari total 223 proyek yang direncakan, tidak termasuk IKN di Penajam, Kutai Kertanegara dan tidak juga PIK-2 yang disebut sebagai PSN.

Kendala PSN yang diakui pemerintah seperti termuat dalam wikipedia riuhnya berbagai kritik akibat arus kas yang negatif dialami BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah serta isu lingkungan hidup dan hambatan dalam pembebasan lahan hingga perencanaan dan persiapan dana, perizinan dan pelaksanaan konstruksi. Agaknya, untuk memanfaatkan kemudahan yang diberikan kepada PSN, maka sejumlah proyek selundupan seperti PIK-2 milik swasta itu bisa ikut menikmati fasilitas lewat PSN.Artinya, status PIK-2 yang bisa masuk dalam PSN sungguh aneh dan tidak keterima oleh akal sehat. Maka itu status PSN PIK-2 patut untuk dipertanyakan. Kecuali memang tidak adanya etika, moral serta tiadanya hukum yang berlaku di negeri ini

Banten, 26 Januari 2025

Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kota Bekasi Amburadul Diduga Kerugian Negara Rp4.936.748.720,00

Bekasi. || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan pimpinan Umum Media Rajawalinews Group Menyikapi temuan BPK RI di kota bekasi. Mengatakan tidak ada ketegasan dari pemerintah kota bekasi. Atau ada Dugaan kongkalikong pejabat untuk Merugikan Keuangan Negara tegasnya

Faktanya
Pengelolaan Aset lainnya–Kemitraan
dengan Pihak Ketiga Belum Memadai
BPK merekomendasikan Wali Kota Bekasi agar menginstruksikan Kepala
Dinas Perdagangan dan Perindustrian:
a. Melakukan tagihan atas tunggakan
tagihan kompensasi dan kontribusi
sebesar Rp4.936.748.720,00 yaitu kepada:
1) PT ASDE sebesar Rp651.498.720,00;
2) PT EMS sebesar Rp3.650.000,00;
3) PT KP sebesar Rp93.600.000,00;
4) PT ABB sebesar Rp4.008.000.000,00; dan
5) PT MSA sebesar Rp180.000.000,00
b. Berkoordinasi dengan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah dalam menghadapi PT KAP untuk menghindari atau meminimalisasi
dampak kerugian bagi Pemerintah Kota Bekasi.
a. Membuat Instruksi Wali Kota Bekasi kepada Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Bekasi : 1. untuk melakukan penagihan atas tunggakan tagihan kompensasi dan kontribusi sebesarRp4.936.748.720,0;
2.kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Bekasi
memerintahkan Kepala Bidang Pasar
untuk melakukan penagihan atas
tunggakan kompensasi dan kontribusi
kepada pihak kepada ke II.
b. Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian akan :
1) Melakukan koordinasi dengan Bagian
Hukum dan Bagian Kerjasama
Sekretariat Daerah Kota Bekasi,
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bekasi (Pihak-pihak terkait) untuk menindaklanjuti
penyelesaian gugatan oleh PT. KAP kepada Pemerintah Kota Bekasi;
2) Melakukan evaluasi secara berkala
atas penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) berupa retribusi pasar,
kebersihan dan parkir atas
pengelolaan Pasar Atrium pondokgede Kota Bekasi.
1) Surat Instruksi Wali Kota Bekasi Kepala
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Bekasi untuk melakukan penagihan atas
tunggakan tagihan kompensasi dan
kontribusi sebesar Rp4.936.748.720,00
2) Bukti STS dan Rekening Koran yang telah
di validasi atas kompensasi dan kontribusi
sebesar Rp4.936.748.720,00 yang belum
diterima RKUD
3) Laporan hasil koordinasi Bagian Hukum
Sekretariat Daerah dalam menghadapi PT
KAP untuk menghindari atau
meminimalisasi dampak kerugian bagi
Pemerintah Kota Bekasi.

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pemkab bekasi atau pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi

Bersambung Edisi berikut …!!!

( Red )

“OPERASI KHUSUS” PELUMPUHAN HASTO KRISTIYANTO

Oleh: Saiful Huda Ems.

Orang-orang awam di warung-warung angkringanpun, pastinya akan merasa heran dan bertanya-tanya satu sama lain, paling tidak mereka akan bertanya-tanya pada hatinya sendiri;

“Kasus Hasto Kristiyanto ini kasus apa ya? Negara tidak dirugikan secara keuangan sama sekali, kasusnyapun sudah lama dan hanya persoalan penyuapan pada komisioner KPU, mengenai pergantian antar waktu Caleg Partai di Pemilu 2019”.

“Itupun penyuap dan yang disuapnya sudah disidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Tahun 2020, dan sudah dipenjara semua, tinggal penyuap utamanya, yakni Harun Masiku yang dinyatakan buron. Terus untuk apa Hasto Kristiyanto masih dipersoalkan dan ditersangkakan?”.

“Wong orang dimintai uang oleh oknum Komisioner KPU, sudah ngasih setengah malah dianggap sebagai pelaku kejahatan. Padahal kasus penyuapan untuk hal-hal pergantian Caleg antar waktu seperti ini sangat banyak atau lazim sekali terjadi. Ini kasus seperti suap atau penyogokan operasi tilang Polantas yang biasa terjadi”.

“Apa urgensinya sih “penargetan” Hasto Kristiyanto dengan persoalan negara ini? Hasto tidak korupsi apa-apa mau dipaksa dipenjara, namun koruptor-koruptor kelas kakap yang merugikan negara ratusan bahkan ribuan triliun rupiah dibiarkan saja, tidak diproses hukum”.

“Mungkinkah karena Hasto Kristiyanto terlalu sexy untuk dijadikan “target operasi khusus”?. Hasto Kristiyanto kan Sekjen PDIP, partai terbesar yang selalu memenangkan PEMILU di 3 periode Pemilu ini. Yang lebih sexynya lagi, Hasto Kristiyanto kan selama ini paling intensif mengkritisi sepak terjang Jokowi secara frontal?”.

“Atau apakah partainya (PDIP) yang terlalu sexy, hingga PDIP harus segera direbut dari tangan Bu Megawati Soekarnoputri melalui pelumpuhan Sekjennya terlebih dahulu, untuk kemudian dijadikan tunggangan pencapresan Fufufafa di PILPRES 2029 atau sebelumnya?”…(SHE).

13 Januari 2025.

Saiful Huda Ems (SHE).

Jacob Ereste :
Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pemagaran Laut Perlu Terbuka Demi Rasa Keadilan Bagi Rakyat

Mediacakrabuana.id

Pembatalan sertifikat dan pembongkaran pagar laut di Pantai Utara Ujung Barat Pulau Jawa, patut diapresiasi, tapi masalah tidak bisa semerta-merta dapat dianggap selesai. Karena harus diusut siapa pemberinya dan siap yang menerima hak yang culas dari aparat brengsek dan mencari keuntungan dari korupsi melalui administrasi ini.

Praktek menjual kebijakan yang disalah-gunakan oleh persekongkolan para aparat pemerintah ini jelas merupakan kejahatan yang tidak terampuni, sehingga harus mendapat sanksi yang berat. Dan semua bentuk kerugian yang telah mendera pemerintah dan rakyat harus ditanggung penuh oleh pihak penerima sertifikat yang tidak sah dan telah menimbulkan kegaduhan, keresahan dan kemarahan warga masyarakat banyak yang ikut merasakan kerugian dalam bentuk waktu, perhatian serta aksi unjuk rasa sehingga perselingkuhan antara pejabat dengan pengusaha ini dapat memberi rasa keadilan bagi rakyat. Sebab harus diakui, jika tidak ada reaksi unjuk rasa serta pemberitaan yang viral, mana mungkin kejahatan yang lebih bersifat pengkhianatan ini dapat terbongkar. Karena itu demi dan untuk keadilan bagi rakyat, pengusutan yang tuntas dan menyita sejumlah keuntungan yang telah dan masih akan diperoleh agat dapat segera dikembalikan kepada rakyat.

Setidaknya, teriakan Ketua Komisi IV DOR RI, Siti Hediati Soeharto — atau Titiek Prabowo Subianto — menuntut penggantian ongkos pembongkaran pagar laut yang dikapling dari perselingkuhan itu juga dapat harus dan wajib juga untuk diganti, seperti diungkapkan usai melihat langsung saat pembongkaran pagar laut itu di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, 22 Januari 2025.

Tentu saja siapa pihak yang memerintahkan pemagaran laut itu diungkap ke publik. Karena memang masyarakat berhak mengetahui dan mengikuti proses penyelesaiannya secara hukum, berikut semua aparat yang terlibat dalam persekongkolan jahat itu agar dapat memberi efek jera, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada penguasa dan pengusaha yang terlibat di dalam korup-administrasi dengan menyalah gunakan jabatan dan kesetiaan serta loyalitasnya kepada negara dan bangsa Indonesia.

Langkah bijak Kementerian Kelautan dan Perikanan seusai menyegel dan membongkar pagar laut yang pongah dan arogan itu bersama Marinir Angkatan Laut yang perlu diapresiasi dan patut mendapatkan penghormatan itu pantas ditindak lanjuti dengan penyerahan penyidikan dan proses penangan kasus kepada pihak yang berwenang untuk membawa ke pengadilan dengan pengawalan yang ketat dan transparan. Apalagi dari kasus pemagaran laut ini semakin santer menyebut sejumlah pihak yang bisa merugikan nama baik dan reputasi mereka.

Tiga diantaranya yang telah mencuat di media massa adalah Laksamana Madya TNI AL Purn. Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan yang berada di Perusahaan Pemilik SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) pagar laut di Pantai Laut Tangerang, Banten. Nama tokoh militer dan politikus asal Yapen Waropen, Papua ini menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009 semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kisahnya menurut pemberitaan Tempo, Freddy Numberi adalah Komisaris di dua perusahaan yang memegang SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) yaitu PT. Cahaya Inti Sentosa yang baru didirikan pada 14 Desember 2023 yang berlokasi di Kawasan 100 Blok C No. 6, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Perusahaan ini ternyata milik PT. Agung Sedayu dan PT. Tunas Mekar.

Susunan pimpinan PT. Cahaya Inti Sentosa ini adalah Nono Sampono selaku Direktur Utama, Kho Cing Siong selalu Komisaris Utama dan Belly Djalil sebagai Direktur. Sedangkan Freddy Numberi sendiri disebut juga oleh Tempo sebagai Komisaris bersama Surya Pranowo Budihardjo sebagai Direktur, dan Yohanes Edmond Budiman juga sebagai Direktur.

Letnan Jendral Purn. Dankorps Marinir Nono Sampono yang kini menjabat Presiden Direktur PT. Agung Sedayu Grup. Sedang Jendral (Purn) TNI AL Hadi Tjahyanto mantau Kepala Staf Angkatan Udara dan mantan Panglima TNI serta mantan Menteri Agraris dan Tata Ruang saat sertifikat kapling laut itu dikeluarkan. Karena pemberitaan yang belum pasti kebenarannya itu perlu diklarifikasi agar tidak sampai merugikan mereka yang terlanjur disebut oleh banyak pihak.

Kejelasan masalah pemagaran laut yang melanggar hukum ini perlu dibuka secara transparan agar dapat jadi pembelajaran bagi semua pihak. Mulai dari proses pembebasan lahan rakyat hingga pagar laut yang ditengarai tidak prosedural dan menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Terkuaknya soal penggusuran rakyat dan pemagaran laut ini menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu, patut diapresiasi dan penghargaan kepada kesadaran dan peran serta masyarakat yang aktif ikut mengawasi dan mengkritisi tata laksana program pembangunan, apalagi yang mengatas namakan PSN (Proyek Strategis Nasional) yang selayaknya memberi manfaat bagi rakyat, bukan untuk orang per orang atau hanya sebatas kepentingan perusahaan semata, ujarnya.

Yang lebih penting dari semua itu, menurut Pemimpin Spiritual Nusantara ini adalah bertumbuhnya tingkat kesadaran dan kepedulian warga bangsa Indonesia yang semaki kritis. Sebab negeri ini tidak mungkin dapat diurus sendiri oleh pemerintah, maka itu pemerintah juga harus membangun kesadaran rakyat yang cerdas serta memiliki kepedulian terhadap kelanjutan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar, tandasnya.

Pecenongan, 25 Januari 2025

Serap Kendala Komunikasi di Sumut, Anggota Komisi I DPR RI Kunker ke Diskominfo Sumut

MEDAN,- MEDIACAKRABUANA.ID

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Trinovi Khairani Sitorus, melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk menyerap kendala komunikasi dan informasi di Sumatera Utara ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut).

Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut), Ilyas Sitorus di kantor Diskominfo Sumut, Jalan HM Said Medan, Jumat (24/1). Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Nias Utara Terpilih, Yusman Zega, Sekretaris Diskominfo Sumut, Achmad Yazid Matondang, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Sumut, Rismawati, Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Sumut, Porman Mahulae dan Kadis Kominfo Nias Utara, Raradodo Waruwu.

Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR RI. Dikatakannya, ini merupakan kunjungan kerja pertama sekali anggota DPR RI di tahun 2025 ke kantor Dinas Kominfo Sumut. Ilyas juga menyampaikan beberapa permasalahan komunikasi dan informasi yang ada di Sumut.

“Kami berterima kasih atas kunjungan kerja ibu ke sini. Satu kendala komunikasi di Sumut saat ini adalah masih ada beberapa daerah di Sumut yang blankspot seperti Nias Utara. Kita berharap ke depannya ini bisa dibantu sehingga tidak ada lagi daerah yang blankspot di Sumut,” ujar Ilyas.

Permasalahan blankspot ini menurut Ilyas menjadi hal yang penting, mengingat program Presiden RI yang bertujuan membangun Indonesia dari desa ke kota. “Bagaimana informasi pemerintah mau cepat sampai hingga ke desa, jika komunikasi terkendala karena blankspot. Proses pembelajaran siswa juga terkendala karena hal ini, padahal proses pembelajaran sekarang semua sudah melalui internet,” kata Ilyas.

Ilyas juga menyampaikan harapannya kepada anggota DPR RI komisi I yang juga secara tugas membidangi urusan Komunikasi dan informasi untuk ikut menyuarakan bahaya dari judi online. Sebab, judi online akan berdampak buruk terhadap aspek finansial, sosial, psikis, kesehatan, akademik, keagamaan dan kepribadian pelakunya.

“Memang penuntasan masalah judi online ini akan sangat bergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Yang bisa menghentikannya adalah diri kita sendiri, namun perlu dukungan dari Komdigi selain mentakedown situs- situsnya juga tak kalah pentingnya memblokir marketnya, ujar Ilyas.

Masih menurut Ilyas, sudah banyak situs judi online yang sudah diblokir Pemerintah bahkan di takedown, Namun faktanya situs judi online masih saja terus bertambah dan memenuhi ruang daring masyarakat. Oleh karenanya, Ilyas berharap melalui DPR RI Komisi I agar Komdigi juga memblokir marketnya.

Selain itu, Ilyas juga menyampaikan permasalahan terkait infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang membutuhkan support dari pusat. Begitu juga dengan dukungan pusat untuk satu data Indonesia dan bantuan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat disalurkan kepada kabupaten/kota di Sumut. “Harapan kami kendala yang ada di Sumut ini bisa diperjuangkan di tingkat pusat,” harap Ilyas.

Kunjungan kerja daerah pemilihan (Kunker Dapil) Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sumut II ini mengatakan, kunjungan yang dilakukannya bertujuan untuk mendengar aspirasi Diskominfo Sumut dan daerah terutama terkait dengan kendala komunikasi dan informasi di Sumatera Utara.

“Segala aspirasi dan keluhan yang ada di provinsi Sumut dan daerah nantinya akan saya coba perjuangkan di pusat. Seperti ada keluhan terkait jaringan internet, ini akan kita perjuangkan dalam rapat kerja nantinya, karena masalah komunikasi ini sangat penting. Apalagi dalam menjalankan pemerintahan saat ini semua harus sudah terintegrasi dari pusat hingga ke daerah,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.

Wakil Bupati Nias Utara terpilih, Yusman Zega dalam kesempatan tersebut mengatakan, masih terdapat sekitar 42 wilayah blankspot jaringan internet di Nias Utara. Padahal di wilayah tersebut sudah terbangun tower telekomunikasi, tapi tetap saja masih ada daerah yang blankspot dan masyarakat Nias Utara masih kesulitan untuk mendapatkan akses internet.

“Saat ini sekitar 85 persen masyarakat Nias Utara menggunakan handphone. Namun karena masih susah jaringan, banyak masyarakat yang berkumpul di satu titik di jembatan untuk mengejar sinyal. Kami mengalami kesulitan, apalagi saat ini semua program pemerintah berbasis aplikasi, pembelajaran siswa berbasis internet. Kami mohon sekali untuk dibantu pembangunan jaringan internet di Nias Utara,” harap Yusman. (Rizky Zulianda)

Hebo Warga Desa Serambi Temukan Bayi Baru Lahir Tanpa Busana Diduga Sengaja Di Buang Di Permukiman Padat Penduduk.

LAHAT, SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Jum’at 24 Januari 2025. Sekira pukul 14:00 wib masyarakat desa Serambi Kecamatan Jarai Kab. Lahat di hebokan dengan penemuan bayi yang masih berlumur darah dengan ari-ari belum terputus, di perkirakan bayi tak berdosa tetersebut baru lahir dan sengaja di buang oleh orang tuanya.

Bayi berjenis kelamin Laki-laki tersebut di temukan tepatnya di belakang rumah milik saudari Intan Nuraini, Desa Serambi Kec. Jarai Kabupaten Lahat. Berdasarkan keterangan pada saat pertama kali ditemukan oleh seorang saksi yang bernama Sukman, bayi tersebut di temukan dengan posisi tertelungkup ditanah dengan ari ari masih tersambung tanpa alas dan masih berlumur darah, kemudian saudara. Sukman memberi tahu warga lainnya tentang penemuan bayi tersebut.

Selanjutnya bayi tersebut dibawa oleh Ali selaku (sekdes desa serambi) ke Puskesmas Jarai. Untuk dilakukan tindakan medis dan diketahui bayi tersebut berjenis kelamin Laki-laki, dengan berat 2.300 gram, panjang 48 cm. Setelah di lakukan tindaka medis Kondisi bayi tersebut dalam keadaan sehat di puskesmas jarai.

Menurut Kapolsek Jarai Iptu Darma Putra, Melalui Kanit Res Dony, membenarkan adanya penemuan bayi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat setempat.

“ Tadi siang sekitar pukul 14:00 wib kami mendapat informasi dari warga tentang adanya penemuan bayi di belakang rumah warga, diduga bayi tersebut baru lahir dan sengaja di buang di permukiman padat penduduk desa serambi, saya beserta personil polsek jarai langsung menuju tempat kejadian perkara, untuk saat ini bayi tersebut sudah di tangani oleh tenaga medis puskesmas jarai dan kondisinya dalam ke adaan sehat, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, belum di ketahui siapa orang tua dari bayi tersebut, dan kami dari satuan polsek Jarai masih melakukan penyelidikan lebih lanjut,” tutup Dony.(HR .cb)

Resmi Kesbangpol Keluarkan STLK DPC AKPERSI Kota Pagar Alam.

Pagar Alam -Sumatra Selatan || Mediacakrabuana.id

Surat Tanda Lapor Keberadaan (STLK) Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pres Indonesia (DPC-AKPERSI) Kota Pagar Alam. Resmi dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, Juma’at  (24/01/2025).

Diketahui untuk mendapatkan (Surat Tanda Lapor Keberadaan ) dari Kesbangpol, maka sebuah organisasi harus memiliki legalitas lengkap dan jelas, seperti AD&ART, Akta Notaris, SK Kemenhumkam, Domisili, NPWP, SK Pengurus, struktur anggota pengurus, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus inti, yaitu Ketua, Sekertaris, dan Bendahara.

Setelah melalui verifikasi kelengkapan legalitas organisasi oleh Kesbangpol Kota Pagar Alam, DPC Akpersi dinyatakan memiliki legalitas lengkap dan jelas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pagar Alam, kemudian dengan resmi mengeluarkan Surat Tanda Lapor Keberadaan (STLK) DPC AKPERSI Asosiasi Keluarga Pres Indonesia dengan Nomor Surat : 22/22/B.KESBANGPOL.IV/STL/2025 yang ditandatangi oleh : Nyayu Dwi Lusiana, ST.,M.Si  sebagai Kepala Badan atau Pembina Utama Madya Kesbangpol Kota Pagar Alam.

STLK tersebut kemudian diserahkan oleh Subhumas  Hirsan, mewakili Kepala Badan atau Pembina Utama Madya Kesbangpol Kota Pagar Alam dan diterima langsung oleh Ketua DPC AKPERSI Kota Pagar Alam. Bahtum Alpian, SH bersama Sekjen nya Herian Ardiansyah dan di dampingi langsung oleh Ketua Divisi organisasi Keanggotaan Akpersi DPD Provinsi Sumatera selatan. Amir Makmun, ST

Dengan telah dikeluarkannya Surat Tanda Lapor Keberadaan (STLK) oleh Kesbangpol Kota Pagar Alam, dengan ini Kepala Badan atau Pembina Utama Madya Kesbangpol Kota Pagar Alam, melalui Kabid Humas Kesbangpol Hirsan,  sangat mengapresiasi berdirinya DPC AKPERSI, dimana yang diketahui berdomisili di kota pagar alam bertempat, serta dapat menjadi payung atau wadah bagi wartawan (jurnalis) yang profesional.

Dalam hal ini juga, pihak Kesbangpol sangat mendukung dan menghimbau agar DPC AKPERSI  kota pagar alam dapat terus aktif dan siap mematuhi peraturan yang telah diterapkan.

Ketua Divisi Organisasi Keanggotaan DPD AKPERSI Sumatera selatan, menyampaikan pada DPC-Akpersi kota pagar alam, dengan ini juga sangat siap melakukan aktivitas sebagai mana organisasi media AKPERSI kota pagar alam sesuai amanat nasional tertuang dalam UU Pres THN 1999 nomor 40. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.  Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Dengan keberadaan Asosiasi Keluarga Pres Indonesia Akpersi di kota pagar alam dapat mewudutkan demokrasi dan menjadikan media berpotensi baik dan menjadi terukur dan terarah sesuai kode etik jurnalistik akan menyampaikan insfirasi masyarakat sesuai pakta yang ada.

Hal yang sama dikatakan Ketua Divisi organisasi Keanggotaan DPD Sumatera selatan. Amir Makmun, ST  saat masih berada di kantor Kesbangpol kota pagar alam, menyampaikan pada ketua DPC kota pagar alam,  agar seluruh pengurus dan anggota DPC Akpersi kota pagar alam  dapat menjalankan tugas dengan baik serta dapat menjadi wadah atau naungan para jurnalis yang profesional.

“Saya berharap semua pengurus maupun anggota dapat menjalankan amanah ini dengan baik,” tegasnya.

HERI.CB (Akpersi)

Jacob Ereste :
Perlu Segera Diklarifikasi Nama Tiga Jendral Yang Disebut Terkait Dengan SHGB Kapling Pagar Di Laut Agat Tak Jadi Fitnah

Mediacakrabuana.id

Pembatalan sertifikat dan pembongkaran pagar laut di Pantai Utara Ujung Barat Pulau Jawa, patut diapresiasi, tapi masalah tidak bisa semerta-merta dapat dianggap selesai. Karena harus diusut siapa pemberinya dan siap yang menerima hak yang culas dari aparat brengsek dan mencari keuntungan dari korupsi melalui administrasi ini.

Praktek menjual kebijakan yang disalah-gunakan oleh persekongkolan para aparat pemerintah ini jelas merupakan kejahatan yang tidak terampuni, sehingga harus mendapat sanksi yang berat. Dan semua bentuk kerugian yang telah mendera pemerintah dan rakyat harus ditanggung penuh oleh pihak penerima sertifikat yang tidak sah dan telah menimbulkan kegaduhan, keresahan dan kemarahan warga masyarakat banyak yang ikut merasakan kerugian dalam bentuk waktu, perhatian serta aksi unjuk rasa sehingga perselingkuhan antara pejabat dengan pengusaha ini dapat memberi rasa keadilan bagi rakyat. Sebab harus diakui, jika tidak ada reaksi unjuk rasa serta pemberitaan yang viral, mana mungkin kejahatan yang lebih bersifat pengkhianatan ini dapat terbongkar. Karena itu demi dan untuk keadilan bagi rakyat, pengusutan yang tuntas dan menyita sejumlah keuntungan yang telah dan masih akan diperoleh agat dapat segera dikembalikan kepada rakyat.

Setidaknya, teriakan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto — atau Titiek Prabowo Subianto — menuntut penggantian ongkos pembongkaran pagar laut yang dikapling dari perselingkuhan itu juga dapat harus dan wajib juga untuk diganti, seperti diungkapkan usai melihat langsung saat pembongkaran pagar laut itu di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, 22 Januari 2025.

Tentu saja siapa pihak yang memerintahkan pemagaran laut itu diungkap ke publik. Karena memang masyarakat berhak mengetahui dan mengikuti proses penyelesaiannya secara hukum, berikut semua aparat yang terlibat dalam persekongkolan jahat itu agar dapat memberi efek jera, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada penguasa dan pengusaha yang terlibat di dalam korup-administrasi dengan menyalah gunakan jabatan dan kesetiaan serta loyalitasnya kepada negara dan bangsa Indonesia.

Langkah bijak Kementerian Kelautan dan Perikanan seusai menyegel dan membongkar pagar laut yang pongah dan arogan itu bersama Marinir Angkatan Laut yang perlu diapresiasi dan patut mendapatkan penghormatan itu pantas ditindak lanjuti dengan penyerahan penyidikan dan proses penangan kasus kepada pihak yang berwenang untuk membawa ke pengadilan dengan pengawalan yang ketat dan transparan. Apalagi dari kasus pemagaran laut ini semakin santer menyebut sejumlah pihak yang bisa merugikan nama baik dan reputasi mereka.

Tiga diantaranya yang telah mencuat di media massa adalah Laksamana Madya TNI AL Purn. Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan yang berada di Perusahaan Pemilik SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) pagar laut di Pantai Laut Tangerang, Banten. Nama tokoh militer dan politikus asal Yapen Waropen, Papua ini menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009 semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kisahnya menurut pemberitaan Tempo, Freddy Numberi adalah Komisaris di dua perusahaan yang memegang SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) yaitu PT. Cahaya Inti Sentosa yang baru didirikan pada 14 Desember 2023 yang berlokasi di Kawasan 100 Blok C No. 6, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Perusahaan ini ternyata milik PT. Agung Sedayu dan PT. Tunas Mekar.

Susunan pimpinan PT. Cahaya Inti Sentosa ini adalah Nono Sampono selaku Direktur Utama, Kho Cing Siong selalu Komisaris Utama dan Belly Djalil sebagai Direktur. Sedangkan Freddy Numberi sendiri disebut juga oleh Tempo sebagai Komisaris bersama Surya Pranowo Budihardjo sebagai Direktur, dan Yohanes Edmond Budiman juga sebagai Direktur.

Letnan Jendral Purn. Dankorps Marinir Nono Sampono yang kini menjabat Presiden Direktur PT. Agung Sedayu Grup. Sedang Jendral (Purn) TNI AL Hadi Tjahyanto mantau Kepala Staf Angkatan Udara dan mantan Panglima TNI serta mantan Menteri Agraris dan Tata Ruang saat sertifikat kapling laut itu dikeluarkan. Karena pemberitaan yang belum pasti kebenarannya itu perlu diklarifikasi agar tidak sampai merugikan mereka yang terlanjur disebut oleh banyak pihak.

Kejelasan masalah pemagaran laut yang melanggar hukum ini perlu dibuka secara transparan agar dapat jadi pembelajaran bagi semua pihak. Mulai dari proses pembebasan lahan rakyat hingga pagar laut yang ditengarai tidak prosedural dan menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Terkuaknya soal penggusuran rakyat dan pemagaran laut ini menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu, patut diapresiasi dan penghargaan kepada kesadaran dan peran serta masyarakat yang aktif ikut mengawasi dan mengkritisi tata laksana program pembangunan, apalagi yang mengatas namakan PSN (Proyek Strategis Nasional) yang selayaknya memberi manfaat bagi rakyat, bukan untuk orang per orang atau hanya sebatas kepentingan perusahaan semata, ujarnya.

Yang lebih penting dari semua itu, menurut Pemimpin Spiritual Nusantara ini adalah bertumbuhnya tingkat kesadaran dan kepedulian warga bangsa Indonesia yang semaki kritis. Sebab negeri ini tidak mungkin dapat diurus sendiri oleh pemerintah, maka itu pemerintah juga harus membangun kesadaran rakyat yang cerdas serta memiliki kepedulian terhadap kelanjutan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar, tandasnya. Jadi memang perlu segera adanya klarifikasi dari yang kompeten disebutnya tiga nama Jendral yang dikaitkan dengan kegaduhan sertifikat hak guna bangunan yang mengkapling laut dengan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer di pantai Utara ujung Barat pulau Jawa ini, agar tak menjadi fitnah dan merugikan nama baik mereka itu.

Pecenongan, 23 Januari 2025

Guru Honor (FPHI) Glkar Aksi Demonstrasi di Pemkab Bekasi

Kabupaten Bekasi || Mediacakrabuana.id

Sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) menggelar aksi demonstrasi pada Kamis 23 Januari 2025 untuk menuntut keadilan.

Aksi demonstrasi tersebut terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka merasa bahwa sistem formasi yang berlaku tidak adil dan tidak sesuai dengan janji yang telah diberikan, ujar salah satu pendemo dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, para guru mengungkapkan kekecewaannya terhadap panitia seleksi PPPK yang dianggap kurang profesional. Mereka merasa dirugikan karena formasi yang disediakan tidak mempertimbangkan guru honorer yang telah lama mengabdi.

Banyak di antara mereka sudah mengajar selama bertahun-tahun namun tidak mendapatkan kesempatan yang seharusnya untuk diangkat menjadi PPPK.

Para guru ini juga menilai bahwa formasi yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan. Banyak posisi yang ditawarkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka, serta terdapat tumpang tindih dalam pendaftaran di dinas pendidikan yang menyebabkan kebingungan.

Rahmatullah pembina FPHI menyampaikan bahwa proses seleksi PPPK tidak dilakukan secara transparan, sehingga menimbulkan perasaan diskriminasi terhadap guru honorer. Meskipun banyak di antara mereka telah mengikuti pelatihan dan pendidikan yang relevan, mereka tetap tidak mendapatkan posisi yang sesuai,ujar Rahmatullah.

Salah satu perwakilan guru juga mengungkapkan kekecewaannya, “Ini sangat tidak adil. Kami telah berkomitmen untuk pendidikan, namun diperlakukan dengan tidak adil. Kami ingin suara kami didengar dan formasi PPPK direvisi.”, cetusnya dalam orasinya saat menggelar demonstrasi di Pemkab Bekasi.

Aksi demonstrasi tersebut menarik perhatian banyak pihak, termasuk media dan masyarakat, yang mulai mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan terkait pengangkatan PPPK.

Rahmatullah menambahkan bahwa FPHI tetap komitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi guru honorer, dan berharap Dinas Pendidikan mau mendengarkan aspirasi para guru honor serta mengevaluasi formasi PPPK yang ada.

“Kami akan terus berjuang hingga terjadi perubahan yang nyata”, kata Rahmatullah.

Kita menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemkab Bekasi karena panitia seleksi PPPK tidak profesional bahasa linearitas seleksi administrasi tesrsbut berdasarkan kan Dapodik tapi ternyata tidak di lakukan, akhirnya kita melihat bahwa jumlah formasi yang ada sesuai dengan orang (guru-red) yang mengajar, bukan berdasarkan ijaza, jadi ada guru yang mengajar PJOK tapi ijazah nya Guru Agana, ada Guru kelas ternyata ijazah nya Sarjana agama,.

” Seharusnya di buat berbeda ijazah sehingga mereka tinggal penempatan yang sudah dilakukan.

“Kami meminta kepada Pemkab Bekasi , jika seleksi ini dilakukan perkepala karena malasnya panitia bekerja maka akhirnya, formasi yang di satu tempat banyak, dibuatkan formasi akhirnya mereka meninggalkan formasi tersebut karena tidak sesaat dengan ijazahnya.

Aspirasi dan tuntutan kami adalah :

1.Kami meminta buatkan formasi yang sesuai ijazah itu yang dinamakan linier.

2.Sistem ini harus dievaluasi karena sistem ini tidak bisa mendeteksi sesuai Dapodik.

3.Disanyalir adanya oknum – oknum Korwil, yang menerima langsung mentah- mentah usulan dari Kepala sekolah tanpa di seleksi diakomodir, dan banyak sekali formasi-formasi yang ada dikurangi, tanpa melihat realita, seharusnya sudah diseleksi administrasi nya berdasarkan ijazah (linieritas), formasi pasti sesuai dengan ijazah.

“Karena ini kasalahan disengaja atau disengaja oleh para oknum pejabat, kami berharap Pemkab Bekasi memberikan formasi atau mengusulkan formasi sesuai dengan ijazah, sehingga menjadi solusi tanpa problem, tutur Rahmatullah.

Sementara itu, Kadisdik Kabupaten Bekasi, Imam Faturrochman, belum bisa dihubungi untuk memberikan tanggapan terkait isu ini, sampai berita ini diterbitkan aksi demonstrasi para guru Honorer masih terus berlangsung.**

(/Red)