Jacob Ereste :
Kesaksian Sandiaga Uno Membantah Pernyataan Airlangga Hartarto Tentang PSN PIK-2

Mediacakrabuana.id

Airlangga Hartarto yang ngibul atau Sandiaga Unu yang ngaco. Sebab info yang mereka dirilis secara meluas oleh media masa berbeda bahkan saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain.

Airlangga Hartarto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Biang Keuangan menyatakan berulang kali bahwa PIK-2 tidak masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional), sedangkan Sandiaga Uno ketika masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkap catatannya saat mengikuti Sidang Kabinet, Presiden Joko Widodo memberi arahan bila PSN PIK-2 harus dilanjutkan, ujar Joko Widodo ketika rapat Kabinet, Sabtu, 24 September 2024.

PSN PIK-2 yang dekat dengan kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, kata Sandiaga Uno menjadi topik bahasan dalam Sidang Kabinet itu, bahwa PSN PIK-2 harus dilanjutkan, ungkap Sandiaga Uno mengutip arahan Presiden dimasa akhir jabatannya yang akan segera usai ketika itu.

Kesaksian Sandiaga Uno ini jelas membantah pernyataan Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian yang tidak benar dan dilontarkan kepada publik melalui para jurnalis, sehingga tidak saja dapat menyesatkan, tapi juga mengandung delik penipuan untuk mengarahkan publik jadi tersesat memahami masalah PSN PIK-2 dengan pemagaran laut yang jadi semena-nena itu lantaran memperoleh status PSN yang serba memperoleh kemudahan dan keistimewaan dalam melaksanakan proyek pembangunan saat melaksanakan pekerjaan proyek yang memperoleh status dan semua fasiltas kemudahan untuk PSN.

Konsekuensi dari kebohongan publik antara pernyataan Airlangga Hartarto dengan kesaksian Sandiaga Uno ini harus diproses secara hukum agar silang sengkarut masalah lahan di pantau Utara Ujung Barat Pulau Jawa ini tidak semakin meluas dan menimbulkan korban yang sangat merugikan berbagai pihak, utamanya bagi rakyat yang mendambakan keadilan untuk menikmati kesejahteraan yang belum sepenuhnya dapat dirasakan.

Ibaratnya seperti benalu liar yang tumbuh di pohon (kabinet) sebelumnya — karena belum sepenuhnya dapat dibersihkan dari pohon (kabinet) yang tumbuh kemudian, akibat dari benalu liar itu bisa menjadi penyebab pohon yang baru tidak sehat seperti pohon yang pernah ada di masa lalu. Karena itu, ada benarnya saran dan pendapat para tokoh yang bijak dan bestari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto harus segera melakukan pembersihan, jika sungguh tak hendak kotor pula seperti mereka yang sudah terlanjur menjadi sampah dalam birokrasi pemerintah Indonesia.

Dari pernyataan Sandiaga Uno yang tak kalah gamblang dan terang dari pernyataan Airlangga Hartarto (Baca Emiten News.Com, 15 September 2024) tentang status PSN PIK-2 semakin jelas menerangkan siapa saja yang terlibat dan menjadi kaki tangan yang memuluskan pembangunan Proyek Strategis Nasional yang dipiuhkan hanya sebatas Ecopark Tourism, Tropical Coastland itu, seperti kata Airlangga Hartarto. Yang pasti, Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo akan mendapat dukungan penuh dari rakyat tanpa reserve jika mau membersihkan benalu-benalu yang yang masih tersisa di sekeliling Istana.

Banten, 28 Januari 2025

Jacob Ereste :
Menteri ATR/BPN Akhirnya Mencabut Juga SHGB Pagar Laut

Mediacakrabuana.id

Keberanian Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mencabut sertifikat hak guna bangunan (SHGB) anak usaha Agung Sedayu Group miliki Sugianto Kusuma atau Aguan di Desa Kohod, Tangerang Banten, sungguh menakjubkan seperti dirilis Media Bisnis, 24 Januari 2025. Sehingga berbagai SHGB lainnya yang telah diberikan kepada pengusaha di berbagai tempat dan wilayah yang bertebaran di seantero jagat Indonesia bisa ditinjau ulang untuk dibatalkan juga.

Nasib investasi di Indonesia dari pihak perusahaan swasta ini, menurut Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid, akan menyulut polemik. Karena sejumlah SHGB milik anak Agung Sedayu Group itu lantaran adanya tumpang tindih regulasi dan kewenangan pada proses penerbitan sertifikat, sehingga ikut dikhawatirkan bakal menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tentu saja semua resiko itu telah disadari dan diperhitungkan secara matang oleh Kementerian ATR/BPN termasuk reaksi susulan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan atas proyek SPN PIK-2 yang sempat menghebohkan dan meresahkan warga masyarakat tidak hanya yang berada di sekitar pembangunan yang sudah dicabut SHGB-nya itu.

Pemerintah pun diminta oleh Muannas Alaidid untuk mengeluarkan kepastian hukum yang jelas mengenai definisi tanah musnah yang menjadi dasar pencabutan SHGB dari anak usaha Agung Sedayu Group ungkapnya. Pembatalan sejumlah SHGB miliki anak usaha Agung Sedayu Group terhitung sejak Jum’at, 24 Januari 2025 oleh Menteri ATR/BPN dikatakan Nusron Wahid telah dilakukan secara prosedural dan langkah yuridis. Mulai dari pengecekan data hingga survei ke lapangan secara langsung yang terkait secara material di sekitar lokasi proyek PSN PIK-2 yang ditampik Menko Bidang Perekonomian bahwa PIK-2 yang terkait dengan pemagaran laut di pantai Utara Ujung Barat Pulau Jawa bukan bagian dari PSN (Proyek Strategis Nasional), tidak pernah menjadi PSN, yang masuk PSN hanta Ecopark Tourism, Tropical Coastland, ujar Erlangga Hartarto kepada Wartawan saat berada di Istana Negara, Jakarta, 21 Januari 2025.

Pada pokoknya, pencabutan SHGB milik PT. Intan Agung Makmur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena SHGB tersebut berada di wilayah perairan. Sehingga masuk katagori tanah hilang. Maka seluruh hak atas tanah di lahan tersebut juga hilang, tandasnya.

Sementara itu Nusron Wahid menemukan juga 280 sertifikat di kawasan pagar laut di daerah Desa Kohod, pesisir Utara Tangerang, Banten yang sempat ikut menyulut kemarahan rakyat hingga melakukan aksi dan unjuk rasa secara besar-besaran pada 8 Januari 2025.

Rincian dari sertifikat yang dicabut itu terdiri dari 263 surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM). Diantara 263 bidang area yang memiliki SHGB, 243 bidang diantaranya milik PT. Intan Agung Makmur dan 20 bidang area atas nama PT. Inti Cahaya Sentosa. Kedua perusahaan ini merupakan anak usaha dari Agung Sedayu Group, milik Aguan. Selain itu ada juga 9 bidang SHGB yang beririsan dengan dengan wilayah laut beratasnamakan perseorangan.

Pembatalan SHGB berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Menurut Presiden Direktur PT. Agung Sedayu Group, Nono Sampono, selama ASG melakukan pembangunan PIK-2 telah membantu negara dari pajak yang nilainya mencapai Rp 50 triliun, baik yang diterima oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kara Nono Sampono lewat podcast di Lider Channel tv bertajuk “Pagar Laut Oleh Siapa Untuk Siapa” seperti yang dikutip juga oleh RMOL, Minggu, 26 Januari 2025. Agaknya, yang fantastis klaim Nono Sampono bahwa PIK-2 telah menyerap sekitar 200 ribu tenaga kerja. Bahkan, Kabupaten Tangerang yang menjadi wilayah pembangunan PIK-2, kini memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi dari seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia

Meski begitu, toh Nono Sampono jujur mengakui adanya kekurangan hingga menjadi persoalan, terutama berkaitan dengan perizinan pembelian lahan, ungkap Jendral Marinir Purnawirawan ini yang kini menjadi Presiden Direktur PT. Agung Sedayu Group.

Yang pasti, menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto tantang pagar laut merupakan turunan dari PSN (Proyek Strategis Nasional) yang bertanggung jawab terhadap pagar laut di patai Utara Ujung Barat Pulau Jawa ini adalah Presiden ke-7 Joko Widodo, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Pertanahan Nasional, tandasnya kepada RMOL, Senin, 27 Januari 2025. Kecuali itu, Hari Purwanto melihat adanya upaya mengadu domba antara mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara dia juga menduga penikmat SHGB saat itu adalah Wakil Menteri ATR/BPN yang berasal dari kader Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni yang sekarang menjabat Menteri Kehutanan. Demikian juga dugaan Hari Purwanto terhadap peran yang dimainkan oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam masalah pemagaran laut. Dengan kata lain, ujar Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat ini, hulu dan hilir yang berperan dalam pagar laut di pantai Utara, Tangerang, Banten adalah BPN dan KKP, tandas Hari Purwanto

Meski begitu — setelah rampung mencabut pagar laut dan mencabut SHGB di laut Utara ujung Barat Pulau Jawa ini, tidak berati mereka yang terlibat dalam menerbitkan SHGB maupun SHM di laut itu pun selesai, sebab proses hukum sangat dinanti oleh rakyat yang menginginkan perlakuan adil dan pelaksanaan hukum di negeri ini berjalan baik, jujur dan transparan.

Banten, 28 Januari 2025

Klarifikasi Resmi PT Bukit Asam Tbk
Terkait pemberitaan yang menyoroti temuan BPK pada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) periode 2018-2020, berikut penjelasan kami:

TAJUNG ENIM SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

1. Tindak Lanjut Temuan BPK
   Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode tersebut sepenuhnya telah ditindaklanjuti oleh PT Bukit Asam Tbk. Temuan tersebut bersifat administratif dan berkaitan dengan pelengkapan pedoman, seperti Pedoman Tata Kelola terkait piutang, termasuk Tata Laksana (TL) dan Tata Cara Kerja (TCK) mengenai pengelolaan hutang-piutang di lingkungan holding.
2. Status Penyelesaian Temuan
   Semua temuan BPK periode tersebut telah dinyatakan closed setelah PTBA menjalankan seluruh rekomendasi BPK. PTBA memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan tata kelola telah dilaksanakan secara optimal untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
3. Komitmen Tata Kelola yang Baik
   PT Bukit Asam Tbk selalu berkomitmen untuk mengelola investasi dan aktivitas bisnis lainnya dengan mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Kami senantiasa memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan perusahaan, termasuk terkait investasi ke anak perusahaan, dilakukan secara hati-hati (prudent) dan sejalan dengan strategi pengembangan usaha jangka panjang.
4. Pentingnya Pemberitaan yang Berimbang
   Kami mengimbau agar pemberitaan yang disampaikan kepada publik tetap mengedepankan etika jurnalistik dan prinsip keberimbangan informasi. Informasi yang tidak lengkap atau kurang kontekstual berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. PT Bukit Asam Tbk selalu terbuka untuk memberikan klarifikasi apabila dibutuhkan guna memastikan informasi yang akurat dan komprehensif.

Kami menghargai perhatian masyarakat terhadap isu ini dan memastikan bahwa PTBA terus berfokus pada keberlanjutan usaha yang memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Hormat kami,
Sekretaris Perusahaan
PT Bukit Asam Tbk

Polda Sumut Tuntaskan Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Putri Purwanto Apresiasi Kinerja Polisi

Sumatra Utara,- Mediacakrabuana.id

Seorang warga Medan, Putri Purwanto (24), menyampaikan apresiasinya kepada Kepolisian Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Siber, atas penanganan maksimal laporan tindak pidana pencemaran nama baik yang dialaminya. Kasus ini terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Putri melaporkan akun Instagram bernama Dewi She yang diduga melakukan pencemaran nama baik melalui unggahan Instastory . Dalam unggahan tersebut, akun tersebut menuding Putri sebagai pencuri ponsel milik seseorang bernama David Bowie. Tak hanya itu, akun tersebut juga memposting foto Putri disertai tulisan yang dinilai mencemarkan nama baik.

Unggahan tersebut membuat Putri merasa keberatan dan dirugikan, sehingga ia melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut pada 17 Maret 2024. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/334/III/2024, kasus ini terus diproses hingga tahap penyidikan .

Hasil investigasi yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/70.a/XII/2024 menyebutkan bahwa gelar perkara tersangka telah dilakukan pada 21 Januari 2025. “Saya sangat mengapresiasi kinerja Polda Sumut yang dengan profesional menangani laporan saya, terkhusus Direktorat Reserse Siber Polda Sumut dibawah pimpinan AKBP Doni Satria Sembiring (Dir Res Siber),” ujar Putri .

Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kepolisian aktif menindak pelanggaran hukum di era digital. Dengan proses hukum yang berjalan transparan, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terlibat kasus serupa. (Tim)

WARGA DESA PAGAR SARI MENUNTUT AMAULUDIN KADES PAGAR SARI LAHAT DICOPOT DARI JABATANNYA

Warga Desa Pagar Sari Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan,tengah resah atas tindakan diduga sewenang-wenang kepala desa pagar sari AMAULUDIN,sejak tahun 2022 tidak transparan terhadap penggunaan,pengelolaan dana desa seperti pembangunan realisasi fisik diduga tanpa ada perencanaan MUSDUS dan MUSDES,diduga kuat tidak tranprannya sapi ketahanan sandang pangan 5 ekor tahun 2022 dan tahun 2023 10 ekor.

Salah satu warga Desa Pagar Sari yang mengaku bernama Eman 26-01-2025 menuturkan
Masyarakat Pagar Sari bukan 80% lagi sudah kurang lebih 90% yang sudah tidak senang dengan Pak Kades , tetapi kami masyarakat hanya melapor dengan perangkat saja,untuk menghadap Kades kami sudah enggan karena tidak ada titik terangnya, seperti acara 17 Agustus kami warga buat acara sendiri-sendiri dengan menggunakan uang pribadi, Karang taruna sudah tidak mau terlibat karena semua Kades yang mengelolanya.Usulan dari karang taruna tidak pernah ditanggapi oleh Kades,jika kami mengadu dengan BPD juga tidak ada tanggapan bahkan BPD dianggap tidak ada kemampuan untuk urusan ini itu kata Kades.Ketahanan pangan Sapi dan ikan kami tidak tahu kejelasan pengelolaanya perorangan , gaji juga tidak dibayar .Untuk sapinya info kami tahunya dijual dan dipotong yang menjualnya Kades itupun penjualannya dilakukan pada malam hari . Tahun kemaren ada lima (5) ekor sapi dijual untuk korban dan dipotong tetapi tidak tahu dananya kemana kata kades dikembalikan ke BUMDES namun dipertanyakan dengan pengurus BUMDES mereka menjawab lima puluh perak saja tidak ada penyerahan dengan kami. Untuk sekarang ada sapi yang baru sebanyak sepuluh(10) Sapi tapi sapinya tidak jelas ada dimana,kami masyarakat desa pagar Sari sudah tidak menginginkan lagi AMAULUDIN menjadi Kades kami, Copot saja dari jabatannya”ujarnya”

Pemerintah Desa Pagar Sari yang tidak mau ditulis namanya 26-01-2025 kepada awak media ini mengatakan Setiap keluhan masyarakat sudah kami sampaikan dengan Kades tetapi tidak pernah ditanggapinya.
Kades juga jarang beraktifitas dikantor komunikasi melalui telepon, sekarang ini sedang melakukan pengecetan dikantor desa dengan anggaran Rp. 20.000.000,.00 (dua puluh juta rupiah) Untuk Papan Anggaran belum dipasang jika ditanyakan Kades beralasan nanti hilang dan koyak, sedangkan masyarakat banyak yang protes tentang papan pemberitahuan, memang masyarakat desa pagar sari hampir 90 % sudah tidak menginginkan lagi AMAULUDIN menjadi Kades namun masyarakat ini bingung mau melapor kepada siapa.dengan perangkat saja pak Kades sudah tidak sejalan seperti contohnya SEKDES Pagar Sari sudah mengundurkan diri namun satu tahun ini gajinya dimasukkan ke KAS desa dengan alasan untuk Dana Staf dan talangan,”ujarnya”.

Salah satu perangkat desa aktif yang meminta namanya disembunyikan 26-01-2025 mengatakan
Pengelolaan kandang sapi yang sudah selasai yang Kades berkata rugi tetapi setelah kami lihat dananya mencapai Rp. 150.000.000,.00 (seratus lima puluh juta rupiah) kami pernah ikut gotong royong pembuatan kandang sapi yang insentifnya Rp. 350.000,.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mandor tetapi tidak dikeluarkan dengan alasan dibuat dana simpanan biaya tidak terduga.Pengerjaannya diborongkan tidak Swakelola kami dari perangkat saja tidak ada kebijakan dari kades, sedangkan BPD hanya Manggut-manggut setuju saja bahkan BPD dan perangkat tidak tahu bukankah Perencanaan BPD harus mengetahui.Pelaksanaan MUSDUS dan MUSDES digabungkan dengan alasan tidak ada Anggarannya pernah ada yang komplin tentang ini dijawab Kades sekarang Zaman saya bukan kades zaman dulu pokoknya kalau saya bilang tanda tangan harus tanda tangan untuk masalahnya saya yang tanggung, pernah juga perangkat disuruh tanda tangan Nota Kosong.Bahkan Handphone Realmea 13 yang saya tahu harganya cuma Rp.2.800.000 namun dikwitansi pembelian dibuat Rp.4.800.000 menggunakan dana Desa dengan alasan untuk keperluan Pemerintahan desa tapi yang sebenarnya dipergunakan secara pribadi oleh Kades.tidak perlu takut dengan media ,wartawan HERI AS saja pernah saya Cari Kerumahnya dan saya temui HERI AS langsung meminta maaf sampai ketakutan dengan wajah Pucat Pasi kata Kades , “ujarnya”.

” BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA”

HERI AS & NITA YUPIKA
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Warga masyarakat Belakang P.U .Rt 10 Dan Rt 11 .Rw 04 Meyelengarakan Perigatan Isra Miraj Di Masjid Nurul Islam

PAGARALAM-SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID
Senin malam selasa Tgl: 27 januari 2025
Setelah selesai shalat isy’a berjama’ah
acara di awali dengan membaca ayat suci ALQURAN, lalu sambuatan dari ketua masjid nurul islam (DKM) Bapak propesor SASTRA MIKO dan lalu mendengarkan tausiah dari AL Habib Ahmad Nabil Assegaf dari (Alumni Ponpes Al Maliki -Mekkah)

Pegurus masjid dan toko Masyarakat memiliki peran penting bahwa perigatan ini berlangsung degan khidmat dan sesuai dengan tradisi .mereka bekerja sama untuk meyiapkan segala kebutuhan makan minum dan juga meyiapkan susunan kegiatan yg lainnya.

Perigatan ini tidak hanya sebagai ungkapan rasa syukur atas kenabian Muhammad SAW, tetapi juga sebagai kesempatan untuk merenungkan makna Isra Miraj yaitu keimanan dan ketaatan kepada allah SWT. Selain itu ,acara ini juga megajak masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada allah SWT dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama islam.

Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk toko agama,pemangku adat dan warga kampung yang sagat antusias berpatisipasi. Semua berharap bahwa perayaan ini dapat memperkuat tali persaudaraan dan kebersamaan di antara warga kampung serta juga menginspirasi
Generasi muda untuk terus menjaga dan melestarikan nilai nilai ke agamaan,,

(HERI.cb)

Mediacakrabuana.id

Jacob Ereste :
Perlu Diklarifikasi Nama Tiga Jenderal yang Disebut Terkait SHGB Kapling Laut Agar Tak Jadi Fitnah

https://ganeshaabadi.com, Januari 24, 2025

Ganesha Abadi – Pembatalan sertifikat dan pembongkaran pagar laut di Pantai Utara Ujung Barat Pulau Jawa patut diapresiasi, tetapi masalah ini tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Penyelidikan lebih mendalam diperlukan untuk mengungkap siapa pemberi dan penerima hak ilegal tersebut, serta menghukum para pelaku yang terlibat dalam praktik culas ini.

Jacob Ereste menegaskan bahwa penyalahgunaan kebijakan oleh aparat pemerintah melalui persekongkolan dengan pihak tertentu merupakan kejahatan serius yang tidak dapat dibiarkan. Selain merugikan pemerintah dan rakyat, tindakan ini juga menggerus rasa keadilan masyarakat.

“Jika tidak ada reaksi unjuk rasa serta pemberitaan yang viral, mustahil kejahatan seperti ini terbongkar. Maka dari itu, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar kerugian negara dan rakyat dapat dikembalikan. Aparat yang terlibat harus diberi sanksi berat untuk memberikan efek jera,” ujar Jacob, Jumat (24/01/2025).

Jacob juga mendukung tuntutan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Prabowo Subianto, agar biaya pembongkaran pagar laut yang telah menimbulkan kerugian besar diganti oleh pihak yang bertanggung jawab.

Dalam kasus ini, sejumlah nama tokoh penting disebut-sebut terlibat dalam kepemilikan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) yang menjadi dasar pemagaran laut. Beberapa di antaranya adalah:

Laksamana Madya TNI AL (Purn.) Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009, yang disebut sebagai komisaris di perusahaan pemegang SHGB, PT Cahaya Inti Sentosa.
Letnan Jenderal (Purn.) Nono Sampono, yang kini menjabat Presiden Direktur PT Agung Sedayu Grup.

Jenderal (Purn.) Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI dan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang saat sertifikat tersebut diterbitkan.
Jacob menilai bahwa klarifikasi dari ketiga tokoh ini sangat diperlukan agar tidak terjadi fitnah dan kerugian terhadap nama baik mereka.

“Kejelasan mengenai siapa yang memerintahkan pemagaran laut ini harus diungkap ke publik. Transparansi sangat penting agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak dan mencegah kejadian serupa di masa depan,” tambahnya.

Jacob juga mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Marinir TNI AL yang menyegel dan membongkar pagar laut tersebut. Namun, ia menegaskan pentingnya menyerahkan penyidikan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar proses hukumnya berjalan transparan.

Menurut Jacob, kasus ini adalah cerminan betapa pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi tata kelola pembangunan. Ia berharap pemerintah terus membangun kesadaran rakyat yang cerdas dan peduli terhadap kelangsungan bangsa dan negara.

“Segera perlu adanya klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan terkait dengan SHGB kapling laut ini agar fitnah tidak semakin meluas dan reputasi mereka tidak tercoreng,” tutup Jacob. (Red)

Jacob Ereste :
Kejahatan Dari Balik Pagar Laut Dapat Ditelusuri Sejumlah Pejabat Yang Jahat Pemberi Sertifikat Yang Serba Cacat Itu

Mediacakrabuana.id

Presiden Direktur Agung Sedayu Grup, Nono Sampono akhirnya membuka tabir PSN PIK-2 sebagai proyek besar pasti ada dasar hukumnya. Dasar hukum itu, katanya antara lain adalah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri atau Kesepakatan dengan sejumlah Kementerian. Adapun yang terkait langsung dengan proyek PSN PIK-2 adalah Menko Perekonomian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapu masalah lahan yang akan digunakan itu hubungannya dengan Kementrian Kehutan. Dan PSN sendiri langsung diperintahkan oleh Presiden, ujar Nono Sampono dalam wawancara singkatnya yang juga terpenggal. Bahkan ia sempat memberi contoh satu pulau yang masuk Daerah Ibukota Jakarta di laut Utar Jakarta, sudah dikelola dan dipertebal luasnya dari 16 hingga kini menjadi lebih luas dari 60 hektar papar Jendral yang kini memegang jabatan penting di perusahaan Agung Sedayu Group. Meski begitu ia tidak menjelaskan status pemagaran laut yang pernah dibantah oleh pihak Agung Sedayu Group bukanlah pihak yang melakukannya. Bahkan justru menuding bahwa pengkaplingan laut itu dilakukan oleh para nelayan setempat. Artinya, kalau kelak terbukti pagar laut itu bukan milik para nelayan, maka dari kasus yang sudah sedemikian kusut dan mengundang kecemasan yang diiringi kegaduhan dalam masyarakat dapat dikatagorikan sebagai fitnah serta pencemaran nama baik yang dapat dikenakan sanksi tindak kriminal pula.

Kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid mengungkapkan bila pihaknya telah mengecek dokumen pengajuan sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1982, pagar laut itu dahulu adalah daratan. Lalu kawasan di sekitar pagar laut itu yang ada di desa Kohod, dahulunya lahan bekas tambak atau sawah yang terabrasi.

Masalah sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang dimiliki anak usaha Agung Sedayu Group dahulunya adalah daratan dan kini telah menjadi laut karena faktor abrasi.

Kecuali itu, Muannas Alaidid semua kawasan yang ada dalam pagar laut sepanjang 30,16 kilometer adalah SHGB PIK-2 tidak benar karena ada SHM milik warga sesuai keterangan BPN. Tapi semua SHGB yang ada terbit sudah sesuai proses dan prosedur. Semua dibeli dari rakyat dalam bentuk SHM dan resmi membayar pajak. Ada surat izin lokasi/PPKPR yang lengkap tandasnya.

Sedangkan menurut Nusron Wahid, selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nyatanya di dilokasi tersebut telah terbit sebanyak 263 bidang yang terdiri dari 234 SHGB atas nama PT. Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT. Cahaya Inti Sentosa dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu juga ditemukan 17 bidang SHM di kawasan tersebut. Meski begitu, toh pembongkaran pagar laut sudah nyaris rampung dilakukan, karena dianggap liar. Sementara MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) telah melaporkan dua Menteri yang terkait dengan penerbitan SHM dan SHGB yang memblokir laut itu ke KPK. Karena laut tidak boleh disertifikasi dan dikuasi secara, karena merupakan milik umum yang dapat digunakan oleh orang banyak. Jadi jelas adanya cacat formal dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Lantaran itu, maka masalah pemagaran laut yang liar itu jelas kesalahan prosedur dari sejumlah pihak yang terkait dengan penerbitan sertifikat bahkan cacat materiel seperti yang menjadi dasar laporan MAKI untuk menindak dua orang menteri yang menjadi sumber kegaduhan dan kerugian bagi masyarakat maupun pihak pengusaha yang telah memiliki sertifikat itu dalam hak milik maupun hak guna bangunan.

Memang laporan formal tentang kasus pemagaran laut yang berdasarkan hak yang telah bersertifikat ini, dapat menjadi pintu pembuka menguak kasus dari dalang pemberi serifikat dengan segenap tentakel pembantu yang menerbitkan sertifikat yang salah tersebut, karena melanggar hukum. Artinya, atas dasar temuan yang sudah jelas dan terang benderang ini, seperti kata Mantan Jendral Polisi Susno Duadji, sungguh gampang dicari pelakunya — terutama untuk yang melakukan pemagaran laut itu — ada juga pengakuan dari nelayan yang telah memberikan kesaksiannya. Maka itu masalahnya tinggal mau dan berani tidak untuk me melakukan tindakan sesuai prosedur hukum yang telah terang benderang ke mana muaranya. Jadi dibalik pagar laut itu cukup banyak yang bisa dikenakan pasal tindak pidana. Bukan hanya nelayan yang diklaim atau mengklaim sebagai pelaku dan pemilik pagar laut liar itu, tetapi yang tidak kalah jahatnya adalah pejabat yang terlibat dalam memuluskan pemberian sertifikat yang cacat prosedural dan cacat material itu yang paling jahat lantaran telah merugikan rakyat dan juga menjebak pengusaha. Padahal, dari balik pagar laut yang liar itu jelas dapat dengan mudah ditelusuri sampai kepada sejumlah pejabat yang jahat, karena telah memberikan sertifikat yang serba cacat prosedur, dan cacat materiel pula.

Banten, 24 Januari 2025

Jacob Ereste :
Isra Mi’raj Perjalanan Spiritual Yang Sarat Bernilai Sakral Bagi Umat Islam di Seluruh Dunia

Mediacakrabuana.id

Merenungkan peristiwa Isra Mi’raj yang terjadi pada 27 Rajab 621 Masehi — artinya pada 1404 tahun silam — seperti tercatat dalam Al Qur’an surat Al Isra ayat 1 sungguh menakjubkan sekaligus membuktikan luasnya wilayah jelajah spiritual manusia jauh melebihi kemampuan dan kecerdasan intelektual yang acap menimbulkan sikap sombong serta pongah.

Kisah Isra Mi’raj itu sendiri dapat dipahami sebagai perjalanan fisik juga perjalanan spiritual Nabi Muhammad menemui Tuhan di langit ke tujuh yang dikisahkan berjumpa pula dengan Nabi Adam Alaihi salam. Syahdan, di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf Alaihi salam. Di langit ke empat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit ke lima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harus Alaihi salam. Di langi ke enam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa yang terus melampiaskan tangisannya, karena menyadari umat yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad kelak paling banyak yang masuk surga. Lalu di langit terakhir — ke tujuh — lalu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim.

Simbolika ini mengisyaratkan bahwa semua Nabi itu mendapat tempat di sisi Allah SWT yang akan diikuti oleh umat yang mengamalkan ajaran serta tuntunan para utusan Tuhan ini pada masanya kelak setelah di akhirat.

Setelah Nabi berada di Sidratul Muntaha, Nabi bermunajat dan berdo’a kepada Allah SWT hingga kemudian terus naik ke Baitul Makmur yang diyakini para ulama bahwa arah dari pintu langit ke tujuh itu persis berada di hadapan dan paling dekat dari Arah Ka’bah yang ada di Mekkah, yang juga dipercaya ada 70 ribu Malaikat setiap hari melakukan tawaf juga di Ka’bah.

Di Baitul Makmur inilah kisahnya Nabi Muhammad menerima perintah untuk melaksanakan sholat fardhu (wajib) sebanyak 50 rakaat setiap hari. Setelah menerima perintah ini Nabi Muhammad segera kembali pulang. Namun dalam perjalanan Nabi Muhammad bersua kembali dengan Nabi Musa yang langsung mengingatkan bahwa umat Muhammad tidak akan mampu melakukan sholat 50 rakaat setiap hari itu, karena umat Nabi Musa telah membuktikan ketidak mampuannya.

Begitulah usulan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad agar kembali ke atas untuk meminta keringanan untuk menjalankan sholat seringan mungkin. Sehingga Allah SWT mengabulkan keringanan sholat bagi umat Muhammad hanya 10 rakaat saja. Tapi, toh setelah kembali ia pun bertemu lagi dengan Nabi Musa yang kembali mengingatkan bahwa sholat sebanyak 10 rakaat itu masih sangat berat. Hingga permohonan ulang pun yang dikabulkan oleh Allah SWT untuk sholat sebanyak 5 rakaat. Karena Nabi Muhammad sudah pasrah menerima sholat dengan 5 rakaat — sementara Nabi Musa tetap mengingatkan bahwa umat Muhammad tetap banyak yang tidak mampu melakukannya, persis seperti yang banyak terbukti sekarang.

Isra Mi’raj itu sendiri merupakan kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada hambanya, yaitu umat Muhammad yang telah menempuh perjalanan terjauh manusia di bumi. Karena jarak dari Masjidil Haram di Mekkah sendiri menuju Masjidil Aqsa di Palestina yang masih ingin dikuasai bangsa Israel itu jarak tempuhnya lebih dari 1.500 kilometer, jauh melampaui jarak dari Jakarta ke Surabaya yang harus ditempuh satu malam pula dengan api. Tetapi, Perjalanan Nabi menuju Sidratul Muntaha dengan transit sementara di Masjidil Aqso, Palestina — toh bisa ditempuh hanya dalam waktu satu malam sudah kembali lagi ke bumi. Begitulah, perjalanan spiritual yang penuh muatan yang sakral hingga patut dan layak dikenang, direnungkan dan disyukuri oleh umat Islam se dunia pada hari ini, 27 Januari 2025 untuk selalu mengingat peristiwa sejarah yang terjadi pada 1404 tahun yang lalu.

Banten, 27 Januari 2025

Jacob Ereste :
Pernyataan Tegas Presiden Prabowo Untuk Menindak Pelanggaran Hukum Patut Didukung & Dikawal Oleh Seluruh Warga Masyarakat

Warga masyarakat tidak hanya patut menyambut gembira atas pernyataan sikap yang tegas dari Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025 agar aparat penindak hukum menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan kehutanan. Karena yang tidak kalah penting adalah peran serta warga masyarakat untuk ikut memberi dukungan serta aktif melakukan juga pengawasan.

Contohnya tentang masalah yang bergelayut pada PSN PIK-2, harus dipahami bisa terkuak atas jasa dan kegigihan warga masyarakat yang meneriakkan kegundahannya atas pelaksanaan proyek yang memblokir dan mengkapling laut di Pantai Utara Ujung Barat Pulau Jawa, dari Jakarta Utara hingga sepanjang 30,16 kilometer melibas wilayah Tangerang, Banten. Karena itu, peran serta dan sikap kritis warga masyarakat yang ikut ditopang oleh media massa, sangat menentukan keberhasilan dari upaya menegakkan keadilan demi kesejahteraan untuk rakyat.

Permintaan Presiden Prabowo kepada jajaran penegakan hukum agar menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan kehutanan perlu disambut dengan baik sambil meningkatkan daya kritis dan kepedulian terhadap tata kelola negara dan bangsa yang baik untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ingin terbebas dari kemiskinan dan kebodohan yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk mewujudkannya bersama seluruh rakyat.

Prabowo Subianto secara tegas telah memerintahkan kepada unsur penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung, BOKP, Polri dan TNI yang wajib dan harus diawasi pula oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang dititipkan kepada mereka sebagai aparat penyelenggara negara dan pemerintahan yang diinginkan bisa lebih baik dan lebih beradab dalam membangun jiwa dan raga bagi seluruh warga bangsa Indonesia.

Tugas utama semua unsur aparat penegak hukum di republik ini adalah untuk menjaga sekaligus menegakkan hukum dan peraturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan pertanahan dan kehutanan serta segenap kekayaan alam milik bangsa dan negara Indonesia agar tidak dikuasai oleh bangsa asing. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan serta hukum yang berlaku di Indonesia tidak ada satu pihak pun yang patut diistimewakan, kecuali hanya untuk dan demi rakyat Indonesia sebagai pemiliki yang sah dari negeri ini. Oleh karena itu, kasus PSN PIK-2 yang nyaris memicu kemarahan rakyat harus diusut dan dituntaskan secara hukum dan transparan. Mulai dari status PIK-2 yang bisa masuk dalam PSN dengan segenap fasiltas dan kemudahan yang bisa diperoleh hingga memuluskan pelaksanaan proyek PIK-2 yang telah mengantongi SHGB (Sertifikat Hak Guna (Bangunan) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) di atas laut Utara Jakarta hingga daerah Tangerang, Banten itu harus diusut karena jelas ditengarai melanggar dan terjadinya tindak pidana dalam proses pemberian sertifikat yang telah dimiliki oleh sejumlah pihak untuk menguasai lahan di laut yang telah dibongkar pemagarannya.

Sementara sejumlah proyek yang sama — yaitu pengkaplingan lahan di laut yang juga telah dipagar — terdapat di sejumlah tempat yang kini mulai terkuat dan menjadi perhatian publik setempat, seperti di Bekasi, Jawa Barat, Sidoarjo, Jawa Timur dan sejumlah tempat lainnya di Indonesia yang semakin menimbulkan kecemasan warga masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan bagi segenap warga bangsa dari desakan imigrasi bangsa asing yang terus merangsek masuk ke berbagai wilayah di tanah air kita.

Banten, 26 Januari 2025