www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 125    
Beranda blog Halaman 125

SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG RSUD LAHAT DIDUGA TIDAK MAKSIMAL PASILITAS BANYAK YANG RUSAK

0

SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG RSUD LAHAT DIDUGA TIDAK MAKSIMAL PASILITAS BANYAK YANG RUSAK

LAHAT SUMSEL|| MEDIACAKRABUANA.ID

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) adalah seorang pejabat struktural yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Posisi ini membawahi berbagai bidang pelayanan seperti pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis.

Tugas-tugas utama Kabid Pelayanan di RSUD meliputi:
Perencanaan:
Menyusun rencana kerja, program, dan anggaran bidang pelayanan, serta menyusun standar dan petunjuk teknis pelayanan.
Pengorganisasian:
Mengatur dan mengelola kegiatan pelayanan, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab staf, serta memastikan ketersediaan fasilitas dan peralatan.
Pelaksanaan:
Memastikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, termasuk rawat jalan, rawat inap, IGD, ICU, dan instalasi lainnya.
Pengawasan:
Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan, memastikan kepatuhan terhadap standar, prosedur, dan peraturan yang berlaku.
Evaluasi:
Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Diduga RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini alat cuci darah belum dioperasionalkan secara maksimal, diduga belum memiliki izin,diduga alat penunjang kenyamanan pasien Rumah sakit seperti AC banyak yg rusak,lemari es diruang VIP ada yang rusak,diduga kuat Rumah Sakit Umum Daerah Kabuaten Lahat tidak memiliki Kolam Penampungan Limbah yang sesuai Amdal diduga kuat hanya dibuat kolam ukuran 1m ×1m lalu dialirkan langsung keSPAL didepan Rumah Sakit dan dialirkan langsung kealiran ayik apol dibelakang rumah sakit.

Reya yang pernah dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat 09-08-2025 kepada awak media ini mengeluhkan rasanya sangat tidak nyaman karena dikamar pasien udaranya sangat panas, jangankan AC kipas anginpun tidak ada, kami terpaksa membawa sendiri kipas angin atau menggunakan kipas manual.Yang lebih kasihan kalau pasien anak-anak sudah merasakan badan yang tidak baik malah merasakan udara yang sangat pengap dan panas, yang lebih miris untuk alat cuci darah yang sudah dianggarkan bahkan dibelanjakan namun belum memiliki izin”keluhnya”.

Hal yang sama diungkapkan ijro 08-08-2025 mengeluhkan, untuk kamar mandi sangat tidak nyaman, kadang bau menyengatnya sampai keruangan, apakah dirumah sakit umum daerah kabupaten lahat masih tidak memiliki Kolam Penampungan Limbah yang saya lihat aliran limbahnya langsung ke ayek Apol,yang anehnya sudah sangat lama rumah sakit ini berdiri tetapi tidak ada wacana untuk pembuatan KPL yang maksimal supaya tidak mencemari wilayah sekitar rumah sakit dan sungai lematang karena pada saat huja deras sungai lematang berubah menjadi sungai ayek apol hitam pekat dan sangat bau.Kamar Vipnya saja masih tidak begitu nyaman AC dan kulkasnya ada yang rusak padahal pasien sudah membayar untuk kamar penginapan VIP tersebut dan sampai sekarang tidak ada tindakan untuk berbenah.”ujarnya”.

Hj. Agustini, SKM. MM Kabid Pelayanan Penunjang saat dikomfirmasi oleh awak media ini Via WhatAppss 10-08-2025 Nomor 0812-7843-XXXX Menjawab
Maaf saya kabid pelayanan….untuk sarana dan prasarana bukan saya yg membidangi🙏,
Saya bukan kabid penunjang…🙏
Silahkan lsg konfirmasi ke RSUD Lahat. Tks

Dirut RSUD Kabupaten Lahat Sampai berita ini diterbitkan belum bisa dikomfirmasi.

“BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA”

HERI AS & NITA YUPIKA
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Media Cakrabuana Hadir Di Bumi Serasan Sekundang.

0

Media Cakrabuana Hadir Di Bumi Serasan Sekundang.

Muara Enim. Sumsel || Mediacakrabuana.id

Pada Hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 Media Cakrabuana Telah Resmi Terbentuk Hadir Di Bumi Serasan Sekundang Dengan Di Komandoi Oleh Ricky Firmansyah Sebagai Kabiro Cakrabuana Di Muara Enim.
Media Cakrabuana Muara Enim Adalah Salah Satu Media Online Di Indonesia Yang Terdaftar Di Dewan Pers dan Memiliki Legalitas Lengkap Sebagaimana Peraturan PerUndang-Undangan dan Memiliki Kantor Pusat Di Purwakarta Kini Telah Hadir Di Bumi Serasan Sekundang Dan Telah Di Daftarkan Atau Di Beritahukan Ke Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Muara Enim Terkait Keberadaan Kantor Cabang dan Struktur Organisasinya Untuk Di Kabupaten Muara Enim Tak Hanya Di Beritahukan Ke Diskominfo Legalitas dan Struktur Organisasi di sampaikan Juga Ke Kejaksaan Negeri Muara Enim,Polres Muara enim dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim Untuk kiaranya dapat Di Ketahui Oleh Khalayak Ramai khususnya Di Bumi Serasan Sekundang.

Dikatakan Riki (Kabiro) & A.Kodri (Wakabiro) Media Cakrabuana Muara Enim ini Hadir Untuk Menjadi Media yang Memberikan Informasi dalam bentuk Berita Secara Profesional sesuai Dengan Fakta Serta Kedepanya Dapat Menjadi Mitra Kerjasama Untuk Seluruh Instansi Pemerintahan,Swasta Dan Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Kabupaten Muara Enim dalam Memberikan Informasi Berita Yang Akurat,Akuntabel Dan Terupdate Sesuai Dengan Fakta ujarnya.

Dan Perlu Di Ketahui Media Cakrabuana Muara Enim Berkantor di Jalan Lintas Sumatera Simpang Pulau Panggung Enim,Kecamatan Tanjung Agung,Muara Enim, Sumatera Selatan.
( Kabiro)

H. Somad Kapala Desa Wanakerta Dana Desa Il Untuk Pembangunan Infrastruktur

0

H. Somad Kapala Desa Wanakerta
Dana Desa Il Untuk Pembangunan Infrastruktur

Purwakarta. Jabar  || Mediacakrabuana.id

Kepala Desa  H.Somad Muhamad S.M Senin 11 Agustus 2025 Saat Berbincang bincang Diselah kesibukan menyampaikan kepada media Online bahwa alokasi Dana Desa Wanakerta Kecamatan Bungursari  Kabupaten Purwakarta, Pada tahun 2025 di Prioritaskan pada program-program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Program prioritas tersebut adalah ketahanan pangan, ( BLT) Bantuan Langsung Tunai bagi warga yang tidak mampu pencegahan stunting, dan insentif bagi para guru ngaji. Setelah seluruh program prioritas terealisasi, sisa anggaran diarahkan untuk pengembangan infrastruktur desa, pembangunan Infrastruktur husus nya di Desa Wanakarta di Rw 02 .

Menurut H. Somad Muhamad SM Pembangunan infrastruktur
Pengaspalan Hotmix yang Sudah di laksanakan

Jenis kegiatan : Peningkatan Jalan  Desa ( ASPAL MEKANIS )
Volume :p = 750 M : L = 3.0 M
Lokasi : Rw 02 Desa Wanakarta
Anggara : Rp. 336.277.000;
Sumber Dana : Dana Desa Tahap II
Tahun Anggaran : 2025

Dimana dilokasi sedang di laksanakan pekerjaan pengaspalan
Langsung di awasi oleh Tokoh masyarakat. Tokoh agama dan tokoh pemuda serta Bhabinkamtibmas serta di awasi langsung oleh Andi  Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat ( TAPM )

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi, Kepala Desa Wanakerta menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahap pembangunan. Pemerintah Desa Wanakerta , agar masyarakat dapat memantau perkembangan proyek yang sedang berjalan dengan tata kelola yang benar

Kapala Desa ( kades) megatakan melakukan pembangunan infrastruktur aspal hotmix dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa, serta dengan memanfaatkan anggaran desa yang tersedia saat ini

Asep salah satu Warga setempat,Mengaku sangat terima kasih kepada pemerintah dengan adanya program DD,ini Jalan kita sudah bagus dan mulus Seraya mengapresiasi perangkat Aparat Desa Wanakerta yang selalu membagun dan tidak henti-hentiya mengupayakan Pembangunan setiap jalan dan gang yang dapat menyentuh langsung kepada kebutuhan warga setempat ( Red/ Tslm)

Central Ketahan Pangan Desa yang Akan Menjadi Objek Prioritas utama untuk Ketahan Pangan

0

Central Ketahan Pangan Desa yang Akan Menjadi Objek Prioritas utama untuk Ketahan Pangan

muara enim Sumsel || Mediacakrabuana.id

Desa Keban Agung, yang terdapat dalam kabupaten muara enim menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan melalui program unggulan kandang Sapi, kandang ayam KUB , kolam ikan konsumsi , Rumah bibit dan Rumah kompos.Program ini dirancang sebagai upaya stabilisasi untuk contoh pada masyarakat dan bisa mbukak lowongan pekerjaan sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.senin (11/08/2025).

Sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi untuk Yunit usaha yang bisa di lakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat untuk membuka usaha tambahan yang mempunyai potensi yang besar.

Kepala Desa Keban agung Fajrul bahri,m SM memimpin langsung kegiatan peletakan batu pertama untuk kandang sapi, yang turut diikuti oleh berbagai elemen desa, antara lain perangkat desa, pendamping desa, ketua RT/RW, kader desa siaga, kader posyandu, tokoh perempuan, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kebersamaan dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci sukses program ini.

“Kami sangat bersyukur dan bangga pada pemdes desa keban agung, yang telah melakukan beberapa kegiatan ketahan pangan desa, karna ketahan pangan desa ini. Ini membuktikan bahwa dengan kerja sama dan gotong royong, kita mampu menciptakan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Kepala Desa keban agung dalam cakap nya

Melalui keberhasilan ini, Pemerintah Desa keban agung berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program budidaya komoditas pangan lainnya guna mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Ke depan, diharapkan program ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi warga serta menginspirasi desa-desa lain di wilayah sekitar.

Dengan adanya dana desa diharapkan bisa memberi manfaat optimal dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mengurangi kesenjangan, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan perekonomian desa.

Turut hadir dalam acara Sekcam Lawang Kidul Yudha Pratama S.STP. MM BPD, bhabinkamtibmas Babinsa, kasus , dan karang taruna serta masyarakat.

Detektor BUMDES Baroka Olwan Putera Nanda, S.STmenyampaikan pentingnya peran BUMDES dalam mendukung kemandirian desa. “BUMDES harus menjadi pelopor dalam mewujudkan kemandirian desa, terutama dalam hal ketahanan pangan dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya. Agenda pertama dalam rakor adalah sosialisasi Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan. Keputusan ini bertujuan untuk mendorong desa-desa dalam mewujudkan swasembada pangan melalui pemanfaatan dana desa secara optimal. Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa dana desa dapat dialokasikan untuk program-program seperti pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan.

Agenda kedua adalah percepatan pendaftaran badan hukum BUMDES.

untuk memperkuat peran BUMDES dalam mendorong kemandirian desa. Dengan adanya sosialisasi Kepmendes dan percepatan pendaftaran badan hukum, BUMDES diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa serta berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan.

Ketua Bidang dan kordinator lapangan Program kerja Bumdes Baraka Refdi Zaputra S.T juga mengharapkan kerja sama dari setiap bidang bumdes, jangan bertindak “,ceroboh hingga mengakibatkan kelalaian dalam tangung jawab, yang paling penting sport pemdes dan dukungan masyarakat desa keban agung khusus nya Hinga kita bisa mengharumkan nama desa di kanca internasional “. tutup nya

Laporan Zfholta09

TANGKAP GEMBONG KERUPTOR PEMKAB BANGGAI LAUT SULAWESI TENGAH.

0

TANGKAP GEMBONG KERUPTOR
PEMKAB BANGGAI LAUT SULAWESI TENGAH.

Banggai Laut, Sulawesi Tengah – Mediacakrabuana.id

Minggu, 10 Agustus 2025 – Desakan terhadap pemerintah pusat untuk mengaudit secara menyeluruh keuangan Kabupaten Banggai Laut semakin menguat. Hal ini menyusul dugaan serius mengenai salah urus keuangan dan potensi korupsi yang terungkap dari berbagai sumber, termasuk laporan internal pegawai, laporan keuangan resmi, dan temuan BPK. Berdasarkan data yang dihimpun, dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

Kronologi Dugaan Penyimpangan dan Potensi Kerugian Negara

Kekhawatiran publik bermula dari adanya laporan pegawai yang menemukan ketidaksesuaian antara dana yang tercatat dalam dokumen dengan realisasi di lapangan. Salah satu contoh yang paling disoroti adalah kontradiksi antara saldo kas yang tercatat sebesar Rp 25.915.513.355,31 pada akhir tahun 2021 (berdasarkan LHP BPK) dengan alasan kas kosong yang diberikan kepada para ASN saat gaji mereka mengalami keterlambatan di awal tahun 2022.

Tuduhan lain yang menguatkan desakan audit ini meliputi:

* TPP ASN yang Tidak Dibayarkan: Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN di 42 OPD senilai Rp 3 miliar untuk bulan Desember 2022 dilaporkan tidak dibayarkan hingga saat ini. Pola pembayaran TPP yang tersendat-sendat diduga sudah terjadi sejak masa jabatan Bupati Sofyan Kaepa, SH.

* Pengurangan Dana TPP Ilegal: Pada tahun 2021, Bupati diduga memangkas dana TPP sebesar 40% (sekitar Rp 18 miliar) tanpa sepengetahuan DPRD. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana tersebut. Diperkirakan total TPP yang diduga tidak dibayarkan atau dikorupsi mencapai Rp 20 miliar.

* Dugaan Penyalahgunaan Dana: Muncul laporan tentang dugaan penyalahgunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dana COVID-19 sebesar Rp 20 miliar untuk kepentingan pribadi. Selain itu, dana PDAM sebesar Rp 1 miliar diduga diambil oleh pihak tertentu atas perintah bupati.

* Dana BPJS dan Dana Desa: Terdapat dugaan bahwa dana BPJS di RSUD Banggai tahun 2022 sebesar Rp 2 miliar dipinjam oleh bupati dan belum dikembalikan. Selain itu, ada klaim bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan politik.

Kesenjangan Data dan Temuan BPK yang Mencurigakan

Kondisi semakin rumit setelah laporan terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Juli 2026. Laporan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara laporan realisasi APBD dan pernyataan Ketua DPRD Banggai Laut. Dokumen resmi mencatat sisa anggaran yang fantastis di berbagai pos:

* Sisa Pendapatan Daerah: Rp 85.396.221.362

* Sisa Belanja Operasi: Rp 56.941.497.098

* Sisa Belanja Modal: Rp 10.921.930.715

Namun, Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba, SH, MH, menyatakan bahwa “temuan dari BPK di bulan Desember tahun 2024 hanya sekitar Rp 30 miliar saja.” Kesenjangan data yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah ada perbedaan ruang lingkup antara “sisa anggaran” dan “temuan BPK”, ataukah ada indikasi adanya ketidakberesan dalam pelaporan keuangan?

Merespons akumulasi dugaan ini, publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga penegak hukum lainnya untuk segera meluncurkan penyelidikan komprehensif dan transparan. Audit menyeluruh ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, mengembalikan kepercayaan publik, dan menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Banggai Laut.*Red

Ketua DPC AKPERSI Pagar Alam Desak Kepolisian Polda Riau usut tuntas kasus pengeroyokan 6 Wartawan AKPERSI di Riau

0

Ketua DPC AKPERSI Pagar Alam Desak Kepolisian Polda Riau usut tuntas kasus pengeroyokan 6 Wartawan AKPERSI di Riau

Pagar Alam -Sumatra Selatan– Mediacakrabuana.id

Kebebasan pers di Riau kembali tercoreng. Enam wartawan yang tengah bertugas meliput dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Pom Bensin Tabe Gadang, Pekanbaru, menjadi korban kekerasan brutal yang diduga dilakukan oleh mafia BBM bersama oknum staf pom bensin dan koordinator lapangan. Jumlah pelaku diperkirakan mencapai lebih dari 40 orang.

Para korban adalah Edy Hasibuan (Nusantara Expres), Hotlan Tampubolon (Zona Merah Putih), Ilhamudim (Zona Merah Putih), Ahmad Mizan (Nusantara Expres), Ilham Mutasoib (Zona Merah Putih), dan Alvanza Pebrian Siregar (Garuda Expres). Mereka mengalami pemukulan, intimidasi, dan perusakan peralatan liputan. Bahkan, dua wartawan dilaporkan hilang dan diduga diculik oleh jaringan mafia BBM tersebut.

Aksi Brutal di Siang Bolong

Informasi yang dihimpun menyebutkan, insiden bermula ketika para jurnalis mendatangi lokasi untuk mengumpulkan data dan gambar terkait dugaan praktik ilegal penyaluran BBM bersubsidi. Tanpa peringatan, sekelompok orang langsung menghadang, menghujani korban dengan pukulan, serta merampas dan merusak perlengkapan kerja mereka. Peristiwa ini terjadi di area publik dan disaksikan banyak orang, namun para pelaku bertindak tanpa rasa takut.

Desakan Tegas untuk Kapolres dan Kapolda Riau

Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kota Pagar Alam Bahtum Alfian, S.H mengutuk keras aksi kekerasan ini dan mendesak Kapolres Pekanbaru serta Kapolda Riau untuk bertindak cepat.

“Wartawan bekerja dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan lebih dari itu, wartawan adalah pilar keempat demokrasi yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Kekerasan ini adalah bentuk serangan langsung terhadap demokrasi. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegas Ahmad.

Ia menekankan, aparat harus membentuk tim khusus untuk menangkap seluruh pelaku dan menemukan dua wartawan yang masih hilang.

“Nyawa wartawan yang hilang itu taruhannya. Kapolres dan Kapolda Riau jangan diam. Ini ujian integritas penegakan hukum di Riau,” ujarnya.

Pom Bensin Harus Dievaluasi

Selain mendesak proses hukum, AKPERSI juga meminta manajemen Pom Bensin Tabe Gadang segera memecat oknum staf yang terlibat dan bekerja sama dengan pihak berwajib. Ahmad menilai, pom bensin yang membiarkan kekerasan terhadap jurnalis terjadi di lingkungannya layak dievaluasi izinnya oleh pihak terkait.

Kebebasan Pers Bukan Slogan Kosong:

Kekerasan terhadap wartawan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Penanganan kasus ini akan menjadi barometer keseriusan Kapolres Pekanbaru dan Kapolda Riau dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Jika pelaku dibiarkan bebas, pesan yang sampai ke publik adalah: hukum hanya berani kepada rakyat kecil, tetapi tak berkutik di hadapan kelompok yang punya kekuatan. Itulah yang tidak boleh terjadi di negara hukum, Tegas Bahtum Alfian, S.H

( AKPERSI) team

Puncak Amarah Warga Sumber Sari: Kades Dedek Harus Diberhentikan!

0

Puncak Amarah Warga Sumber Sari: Kades Dedek Harus Diberhentikan!

Tapung Hulu – Kampar, Mediacakrabuana.id

Kesabaran masyarakat Desa Sumber Sari akhirnya benar-benar mencapai batas. Hari ini, Selasa, 29 Juli 2025, sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara resmi mengantarkan laporan ke Kantor Bupati Kampar, Dinas Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kampar, menuntut penonaktifan Dedek Agustiawan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Salman, selaku tokoh masyarakat yang mewakili empat dusun di Desa Sumber Sari, menyampaikan kegeraman warganya atas perilaku sang kepala desa yang dinilai tidak pantas dan memalukan.

“Kami sudah sangat malu atas kelakuan Kepala Desa kami. Sudah cukup! Kami minta Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, bertindak tegas. Jangan biarkan sosok yang diduga telah melanggar kode etik dan moral ini terus menjabat. Ini sudah mencoreng nama baik desa,” tegas Salman dengan wajah penuh keprihatinan.

Kosasi, perwakilan dari BPD, menambahkan bahwa laporan resmi yang mereka layangkan merupakan bentuk keseriusan warga, bukan gertakan kosong. Bahkan ia menyampaikan pernyataan warga, jika laporan ini tidak segera ditindaklanjuti, tokoh agama dan kaum ibu siap turun langsung menggeruduk Kantor Bupati.

“Ini bukan masalah sepele. Jika dibiarkan, kami pastikan gelombang kemarahan warga akan semakin meluas. Jangan sampai hanya karena mempertahankan satu orang Kepala Desa, ketenangan masyarakat dikorbankan,” ujar Kosasi

Sementara itu, Sugeng dan Kodri, mewakili suara pemuda Sumber Sari, meluapkan rasa malu dan kecewa mereka di hadapan media.

“Kami yang muda jadi bahan ejekan di mana-mana. Nama desa kami dipermalukan oleh ulah Kades sendiri. Jika Bupati tidak memberikan kejelasan, maka kami pastikan akan turun aksi langsung di Kantor Bupati!” seru mereka lantang.

Tak berhenti di situ, para pemuda juga mengungkapkan rencana besar berikutnya: melaporkan dugaan penyelewengan anggaran desa ke Kejaksaan Negeri Kampar dan bahkan Kejati Riau. Mereka menduga kuat terdapat praktik fiktif dalam penggunaan dana desa yang nilainya tidak kecil.

“Kami sudah siapkan data dan bukti. Dalam waktu dekat, kami akan bawa laporan ini ke Kejaksaan. Dugaan kegiatan fiktif dan penyalahgunaan anggaran tidak bisa kami biarkan. Ini soal uang negara, dan kami tidak akan diam,” tutup Sugeng dan Kodri dengan tegas.

Desakan pemberhentian ini menjadi momen krusial yang menandai betapa ketegasan hukum dan etika sangat dinantikan oleh masyarakat. Kini, bola panas berada di tangan Bupati Kampar dan instansi terkait: apakah mereka akan berpihak pada kebenaran, atau tetap membiarkan bara ini membakar kepercayaan publik? (Pajar Saragih).

Babinsa Desa Wates, Pramuka Dan Warga Bersatu Lestarikan Alam Dengan Menanam Mangrove

0

Babinsa Desa Wates, Pramuka Dan Warga Bersatu Lestarikan Alam Dengan Menanam Mangrove

Blitar – Mediacakrabuana.id

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir, Babinsa Desa Wates Koramil 0808/19 Wates Kodim 0808/Blitar Serka Imam, bersama siswa Pramuka SMPN 1 Wates dan warga setempat melaksanakan kegiatan penanaman pohon mangrove di pesisir Pantai Jolosutro Desa Ringinreno Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, Minggu (10/8/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program ekstrakurikuler Pramuka di SMPN 1 Wates yang bertujuan menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Penanaman mangrove tidak hanya bermanfaat bagi ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.

Secara ekologis hutan mangrove berperan melindungi pantai dari abrasi dan erosi, menyaring air laut, serta menjadi habitat penting bagi berbagai jenis flora dan fauna. Mangrove juga mampu meredam gelombang besar, termasuk tsunami, serta berfungsi sebagai penyangga alami terhadap bencana seperti banjir rob dan gelombang pasang. Dari sisi ekonomi, mangrove dapat menjadi sumber daya berkelanjutan, mulai dari bahan baku, hasil laut, hingga potensi wisata alam.

Serka Imam selaku Babinsa Desa Wates menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. “Kami berharap generasi muda, khususnya Pramuka, dapat memahami pentingnya menjaga alam dan menjadikannya kebiasaan yang terus diwariskan,” ungkap Babinsa.

Salah satu siswa Pramuka SMPN 1 Wates Rafi (14), mengaku bangga bisa ikut berpartisipasi. “Saya senang bisa menanam mangrove bersama teman-teman, Babinsa, dan warga. Semoga pohon ini bisa tumbuh besar dan bermanfaat untuk menjaga pantai kita,” ujarnya.

Ditemui terpisah Danramil 0808/19 Wates Lettu Inf Agung Pribowo, turut memberikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak. “Kegiatan ini menjadi contoh sinergi antara TNI, sekolah, dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Mangrove adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kesejahteraan pesisir kita,” tegasnya.

Dengan kerja sama lintas generasi ini, diharapkan kawasan pesisir Pantai Jolosutro semakin terjaga kelestariannya, sekaligus menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi warga sekitar (Dim0808).

Direktur Utama RSUD Cabangbungin, Dr. Erni Herdiani, Yang Disebut-sebut Kerap Tak Masuk Kerja.

0

Direktur Utama RSUD Cabangbungin, Dr. Erni Herdiani, Yang Disebut-sebut Kerap Tak Masuk Kerja.

Kab.Bekasi || Mediacakrabuana.id

Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) DPD Jawabarat
melontarkan kecaman keras atas maraknya ketidakhadiran aparatur sipil negara (ASN), khususnya Direktur Utama RSUD Cabangbungin, Dr. Erni Herdiani, yang disebut-sebut kerap tak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.

Ahmad Syarifudin menegaskan kebiasaan bolos pejabat publik bukan hanya mencoreng citra birokrasi, tetapi juga menghambat layanan kesehatan yang menjadi hak masyarakat.

“Ini sudah keterlaluan. Kita bicara rumah sakit milik pemerintah yang seharusnya jadi garda terdepan pelayanan. Kalau pucuk pimpinan jarang hadir, bagaimana mutu pelayanan bisa dijaga? Sanksi disiplin harus diterapkan tanpa pandang bulu,” tegas Ahmad, Jumat (8/8/2025).

Ia menekankan, mulai dari teguran tertulis, pemotongan tunjangan, hingga pemberhentian, seluruh instrumen penegakan disiplin wajib dijalankan agar menjadi contoh bagi ASN lain.

Tokoh masyarakat Cabangbungin, Obay Hendra Winandar, juga angkat bicara menyoroti ketidakhadiran pimpinan RSUD tersebut.

“Jangan sampai masyarakat jadi korban birokrasi malas. Kami mendesak pemerintah daerah segera bertindak tegas supaya pelayanan publik tidak terus-terusan dikorbankan,” ujar Obay.

Sebelumnya, ketentuan disiplin ASN telah diatur tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. ASN yang tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut tanpa keterangan sah dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Ahmad Syarifudin memastikan Akpersi Jawa Barat akan memantau langsung proses penanganan kasus ini.

“Kami akan kawal sampai tuntas. Jangan ada yang kebal hukum hanya karena jabatannya tinggi,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan dan jawaban Resmi dari Dirut RSUD Cabangbungin,

awak media mendapatkan informasi dari salah satu staf dalam RSUD Cabangbungin yang enggan disebutkan namanya, “benar dalam dua Minggu terakhir ini hanya satu kali , itu pun di Minggu kemarin dan kalo di Minggu ini full dari hari Senin sampai hari Jum’at tidak datang ke RSUD Cabangbungin. Cuma info nya kalo hari jumat ini info beliau ada rapat dengan KPK katanya Di pemda,kalo yang kemarin-kemarin saya gak tahu itu “ jelas salah satu staf di internal RSUD yang tak mau di sebut nama nya, yang di wawancara oleh awak media

(Red)

Polsek Pagar Alam Selatan Bagikan 1 Ton Beras Murah, Warga Antusias Serbu Lokasi

0

*Polsek Pagar Alam Selatan Bagikan 1 Ton Beras Murah, Warga Antusias Serbu Lokasi*

Pagar Alam – Sumsel || Mediacakrabuana.id

Polsek Pagar Alam Selatan Polres Pagar Alam kembali menggelar Tahap II Gerakan Pangan Murah (GPM) beras Bulog SPHP, Minggu (10/8/2025). Dipimpin Kapolsek IPDA Andi Wijaya, S.E bersama 23 personel, kegiatan berlangsung di Simpang Mannak dan Simpang Padang Karet.

Sebanyak 1 ton beras premium kemasan 5 kg dijual seharga Rp59.000 per karung atau Rp11.800 per kilogram, lebih murah dari harga pasar. Penjualan dibatasi maksimal dua karung per kepala keluarga untuk pemerataan.

Antusias warga sangat tinggi, seluruh stok ludes terjual kepada 150 kepala keluarga hanya dalam waktu singkat. Jika digabung dengan Tahap I pada 8 Agustus, total 2 ton beras telah disalurkan kepada 275 kepala keluarga.

Kapolsek menyampaikan, kegiatan ini merupakan sinergi Polres Pagar Alam dengan Bulog untuk membantu meringankan beban masyarakat. Warga pun mengapresiasi program ini dan berharap pasar murah terus berlanjut.

Kasi Humas Polres Pagar Alam IPTU Mansyur, S.H menegaskan, kegiatan ini adalah bukti nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. “Kami berupaya hadir di tengah masyarakat bukan hanya dalam tugas pengamanan, tapi juga membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.(Heri.ck)

Wakil Ketua Tim Investigasi dan Monitoring DPP AKPERSI Mengecam Keras Pengeroyokan terhadap Wartawan

0

*Wakil Ketua Tim Investigasi dan Monitoring DPP AKPERSI Mengecam Keras Pengeroyokan terhadap Wartawan*

Jakarta – Mediacakrabuana.id

Risky Syaifulloh Wakil Ketua Tim Investigasi dan Monitoring Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) mengecam keras tindakan pengeroyokan terhadap enam wartawan yang terjadi di Pom Bensin Tabe Gadang, Pekanbaru, Riau. Insiden ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia.

Dalam pernyataan resminya,Risky Wakil Ketua Tim Investigasi dan Monitoring DPP AKPERSI menuntut agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelaku pengeroyokan. Jika dalam waktu 3×24 jam kasus ini belum dituntaskan, maka AKPERSI akan mengajak seluruh teman-teman wartawan dari berbagai organisasi kewartawanan untuk melakukan aksi solidaritas di Mabes Polri.

Aksi solidaritas ini juga akan menuntut agar Kapolda Riau segera dicopot dari jabatannya jika tidak ada tindakan nyata dalam menangani kasus ini. AKPERSI menilai bahwa kekerasan terhadap wartawan tidak dapat dibiarkan dan harus ada tindakan tegas untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Risky selaku Wakil Ketua Tim Investigasi dan Monitoring DPP AKPERSI berharap agar pihak kepolisian dapat memahami pentingnya kebebasan pers dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas jurnalistik. AKPERSI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan akan terus menyuarakan tuntutan hingga keadilan ditegakkan. (AKPERSI)team

Haidar Alwi: Dasco Adalah Bukti bahwa Agustus Masih Melahirkan Penjaga Negeri

0

*Haidar Alwi: Dasco Adalah Bukti bahwa Agustus Masih Melahirkan Penjaga Negeri.*

Mediacakrabuana.id

R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, percaya bahwa bangsa besar tidak dibentuk oleh banyaknya panggung, melainkan oleh keberanian menjaga keseimbangan saat panggung mulai retak. Dan dalam narasi Agustus, bulan ketika para pemimpin sejati diuji oleh sejarah, bukan oleh sorak sorai, muncul satu tokoh yang layak dicermati bukan karena kata-katanya, tapi karena ketenangannya: Sufmi Dasco Ahmad.

*Penjaga Arah di Tengah Sorotan yang Tak Selalu Ramai.*

Sufmi Dasco Ahmad bukan politisi panggung. Ia bukan tipe yang berdebat di televisi demi menciptakan kutipan viral. Namun publik yang memperhatikan, tahu bahwa setiap langkah Dasco bukan sembarang langkah. Ia adalah pengarah di saat banyak yang berebut jadi pelari. Dalam situasi politik yang penuh hiruk-pikuk, Dasco hadir sebagai jembatan antara pusat kekuasaan dan stabilitas konstitusional.

Pertemuan terbarunya dengan Megawati Soekarnoputri menjadi momen simbolis yang tidak bisa diremehkan. Datang sebagai utusan resmi Presiden Prabowo Subianto, Dasco menyampaikan pesan perdamaian, penghormatan, dan kesinambungan. Ini bukan sekadar ucapan selamat atas Kongres PDIP ke-6. Ini adalah cara elegan mengulurkan tangan kepada masa lalu agar tidak membebani masa depan.

Dasco tidak sedang membangun panggung, tetapi menyambung jalan. Dan dalam politik Indonesia yang sering kali keras, sosok seperti ini justru paling dibutuhkan. Haidar Alwi menyebut Dasco sebagai “penjaga arah” yang bekerja di balik layar, tapi menentukan arah panggung republik.

*Agustus dan Filosofi Pemimpin yang Tak Butuh Sorakan.*

Bulan Agustus selalu menjadi waktu yang sarat makna. Di bulan inilah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, bukan dengan pesta, tetapi dengan tekad. Filosofi itu masih berlaku hingga hari ini. Haidar Alwi menekankan bahwa Agustus bukan sekadar peringatan upacara dan bendera. Ini adalah waktu untuk mengingat siapa saja yang menjaga bangsa ini tetap berjalan, meski tanpa tepuk tangan.

Sufmi Dasco Ahmad berada di spektrum itu. Ia tidak tampil untuk popularitas. Ia hadir untuk meredam gejolak, mengelola transisi, dan memastikan bahwa hubungan antar elite tidak terputus di tengah perbedaan. Dalam situasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, dalam isu amnesti Hasto Kristiyanto, atau dalam dinamika pemilu ke depan, Dasco mengambil posisi sebagai penyeimbang.

Haidar Alwi menyebut bahwa inilah politik Agustus: politik tenang yang bersumber dari kematangan, bukan dari keramaian. Dan hanya sedikit orang yang mampu berada di posisi seperti itu tanpa kehilangan jati diri.

*Apresiasi Tanpa Seremonial, Pengakuan dari Realitas.*

Haidar Alwi menegaskan bahwa pengakuan terhadap Sufmi Dasco Ahmad lahir dari pembacaan objektif atas situasi politik hari ini. Bukan dari rasa kagum yang dilebih-lebihkan, tapi dari fakta yang tak bisa disangkal: bahwa dalam banyak situasi sulit, Dasco hadir bukan untuk menambah panas, melainkan untuk menurunkan suhu.

“Kita terlalu sering memberi sorotan kepada yang paling gaduh, tapi lupa pada mereka yang menjaga ruang tetap tenang. Dalam pandangan saya, peran Sufmi Dasco Ahmad sebagai tokoh yang lebih memilih bekerja dalam diam perlu dicatat sebagai salah satu pendekatan yang relevan untuk zaman ini,” ujar Haidar Alwi.

Apresiasi ini muncul karena jejak kerja yang konsisten: dari legislasi yang krusial, pengawalan kebijakan transisi kekuasaan, hingga merawat komunikasi antara kekuatan politik nasional. Dasco hadir bukan sebagai pengendali opini, tapi sebagai penyelaras realitas politik.

Agustus ini bukan hanya waktu mengenang perjuangan, tapi momen untuk mengenali siapa saja yang menjaga agar perjuangan itu tidak sia-sia. Haidar Alwi mengajak publik mencatat nama-nama yang bekerja menjaga republik dengan tenang, bukan mereka yang hanya hadir saat sorak sorai. “Sufmi Dasco Ahmad memberi contoh bahwa menjadi pemimpin tak selalu tentang berdiri paling depan, tapi tentang memastikan arah bangsa tidak keluar jalur,” pungkas Haidar Alwi.

Polres Pagar Alam Amankan Tabligh Akbar dan Pertemuan Ummat Islam se-Sumatera Selatan di Dempo Utara

0

Polres Pagar Alam Amankan Tabligh Akbar dan Pertemuan Ummat Islam se-Sumatera Selatan di Dempo Utara

Pagaralam – Sumsel || Mediacakrabuana. Id

Polsek Dempo Utara Polres Pagar Alam mengamankan kegiatan Tabligh dan Pertemuan Ummat Islam se-Sumatera Selatan di Masjid Asy-Syeikh Umar Barikah, Kelurahan Rebah Tinggi, Sabtu (9/8/2025). Acara bertujuan mempererat silaturahmi ulama dan umaro, memakmurkan masjid, serta memperkuat peran keluarga muslim.

Pengamanan dipimpin Kapolsek Dempo Utara IPTU Yopi Maswan, SH bersama personel tersprint. Seluruh rangkaian berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan diikuti lebih dari 600 jamaah, termasuk delapan WNA asal India, dan berlanjut hingga Minggu (10/8/2025) dengan agenda ceramah subuh, bayan hidayah, serta doa penutup.

Sejumlah ulama hadir sebagai penceramah, di antaranya H. Yanuar, Ust. Ali Al Bahri, Maulana Ali Mahfudli, dan H. Guntur Fahrul Rozi selaku penanggung jawab. Lokasi acara berdekatan dengan Pondok Pesantren Arrozi Fatimah Barikah yang turut mendukung jalannya kegiatan.

Kasi Humas Polres Pagar Alam IPTU Mansyur, SH menyampaikan apresiasi atas kerja sama panitia, masyarakat, dan aparat keamanan. “Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan kondusif. Semoga membawa keberkahan serta memperkuat ukhuwah islamiyah di Sumatera Selatan,” ujarnya. (Red)

Vox Point Indonesia Gelar DISPOL Nasional Diskusi Kebangsaan “Toleransi Bukan Tawaran Tapi Kewajiban

0

Vox Point Indonesia Gelar DISPOL Nasional Diskusi Kebangsaan “Toleransi Bukan Tawaran Tapi Kewajiban

Jakarta || Mediacakrabuana.id

Vox Point Indonesia menggelar Diskusi Nasional (Dispol Kebangsaan) Seri ke-50 dengan tema “Toleransi Bukan Tawaran, Tapi Kewajiban” pada Jumat 8 Agustus 2025.

Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, menyampaikan dalam sambutannya dengan mengundang Prof. Mahfud MD dan Pdt. Dr. Ferdinand Watti, M.Th., M.Pd.K. hadir sebagai narasumber utama, membawa perspektifnya terkait toleransi di Indonesia yang saat ini sering terjadi peristiwa intoleran di berbagai daerah.

Diskusi nasional ini bertujuan untuk mencari akarmasalah,mengidentifikasi penyebab intoleransi di Indonesia,
merumuskan langkah nyata, nenemukan solusi untuk mengatasi intoleransi dan memperkuat komitmen kebangsaan.

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati mengajak masyarakat untuk menjadikan toleransi sebagai tanggung jawab bersama

Vox Point Indonesia sendiri memiliki komitmen untuk membentuk kader yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi ini telah berkembang pesat dengan kehadiran di 29 provinsi, 76 kabupaten/kota, dan 9 negara.

Dengan tema “Toleransi Bukan Tawaran, Tapi Kewajiban”, diharapkan diskusi ini dapat memperteguh komitmen bersama dalam menjaga keutuhan NKRI dari tindakan-tindakan intoleransi dan politisasi agama .

 

Dalam paparannya Prof. Mahfud MD, sebagai salah satu narasumber menyampaikan pandangan pentingnya toleransi dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Prof. Mahfud MD membahas tentang peristiwa intoleran yang terjadi di Sukabumi, seperti penutupan atau penyerangan terhadap tempat ibadah minoritas, sebagai contoh nyata tantangan toleransi di Indonesia.

Prof. Mahfud MD menekankan bahwa toleransi adalah dasar kebersatuan bangsa Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang beragam dengan berbagai suku, agama, ras, dan bahasa.
Toleransi memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan dan bekerja sama meskipun memiliki perbedaan.

“Bhineka Tunggal Ika adalah landasan filosofis Indonesia yang mengakui dan menghargai perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Semboyan ini menjadi penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya toleransi, tutur Prof. Mahfud MD.

Prof. Mahfud MD juga membahas tentang ancaman radikalisme yang dapat mengancam toleransi dan keutuhan bangsa. Radikalisme seringkali menggunakan sentimen agama atau ideologi untuk membenarkan kekerasan dan intoleransi terhadap kelompok lain

“Penyebab intoleransi adalah protes terhadap ketidakadilan. Ketika masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi sosial, ekonomi, atau politik, mereka mungkin menjadi rentan terhadap ideologi radikal yang menjanjikan perubahan drastis,” kata Mahfud MD

Sementara itu Pdt. Dr. Ferdinand Watti, M.Th., M.Pd.K. yang menjadi Narasumber kedua menyampaikan berapa peristiwa kasus intoleran di berbagai wilayah, seperti di Sukabumi, Depok, Riau, Kalimantan, Padang, Garut, Deliserdang dan Kediri.

Pdt. Dr. Ferdinand Watti, M.Th., M.Pd.K. yang sering turun kelapangan mengkritisi sikap pihak aparat keamanan yang tidak tegas terhadap kejadian peristiwa intoleran, padahal menurutnya jika pihak aparat tegas dalam penindakan maka peristiwa intoleran tidak akan terjadi dimana- mana, ujarnya.

Pdt. Dr. Ferdinand Watti, M.Th., M.Pd.K. mengatakan bahwa “pemerintah menjamin kebebasan beragama berdasarkan Pancasila Sila ke1 dan Undang-Undang Dasar 1946 Pasal 29 yang menjamin Kebebasan beragama” tuturnya.

Dalam diskusi tesebut hadir Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.

Menag menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan kesadaran lingkungan dengan pendidikan agama di Indonesia melalui konsep ekoteologi.

Gagasan ini akan menjadi pendekatan baru yang memadukan nilai-nilai teologis dengan tanggung jawab menjaga kelestarian alam dalam kurikulum pendidikan keagamaan.

Menurut Nasaruddin, ekoteologi bukan sekadar materi tambahan, melainkan sebuah paradigma yang mengaitkan pandangan teologis-filosofis dalam ajaran agama dengan kesadaran ekologi.

Pendekatan ini diyakini mampu menjawab tantangan zaman, khususnya krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.

“Sejak kecil kita harus belajar bagaimana menyelamatkan lingkungan kita,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag dalam Diskusi Nasional Seri ke-50 yang digelar Vox Point Indonesia di Jakarta, dengan mengusung tema “Toleransi Bukan Tawaran, Tapi Kewajiban!”

Dalam forum ini, Menag menekankan bahwa isu lingkungan, toleransi, dan nasionalisme akan menjadi tiga fokus utama pengembangan pendidikan agama dan keagamaan di masa depan.

Menag menjelaskan bahwa integrasi ekoteologi ke dalam kurikulum agama bertujuan menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah.

“Pelestarian alam tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga bagian dari pengamalan ajaran agama,” tegasnya.

Perintah Pengosongan GPI Indramayu,AJII Tegaskan Tolak Keras.

0

Perintah Pengosongan GPI Indramayu,AJII Tegaskan Tolak Keras.

Indramayu Jabar, Mediacakrabuana.id

Perjuangan Wartawan Indramayu (AJII) menolak keras surat edaran Pemerintah Kabupaten Indramayu yang memerintahkan pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI).

Surat dengan Nomor: 00.2.5/1700/BKAD tertanggal 16 Juni 2025 tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Indramayu dan ditujukan kepada seluruh organisasi wartawan yang tergabung dalam Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI) yang saat ini menempati gedung tersebut.

Ketua FPWI, Chong Soneta, dengan tegas menyatakan sikap organisasinya terkait kebijakan ini. Dalam keterangannya, Chong Soneta menyampaikan lima poin tuntutan FPWI kepada Pemerintah Daerah Indramayu:
1. Tinjau Ulang: Meninjau Ulang dan Mempertimbangkan Kembali Surat Perintah: FPWI meminta Pemda Indramayu untuk meninjau ulang serta mempertimbangkan surat perintah pengosongan Gedung GPI yang ditujukan kepada seluruh organisasi wartawan yang tergabung di FKJI.
2. Musyawarah Mufakat: FPWI meminta Sekda Indramayu untuk melakukan musyawarah mufakat guna mencari solusi terbaik terkait permasalahan ini.
3. Bukti Fisik Kepemilikan: FPWI menuntut Pemda Indramayu untuk menunjukkan bukti fisik kepemilikan bahwa Gedung GPI merupakan aset Pemda Indramayu.
4. Mengecam Sikap Sewenang-wenang: FPWI mengecam keras sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang dianggap sewenang-wenang dan berpotensi merusak keharmonisan hubungan antara Pemda Indramayu dengan insan pers.
5. Penyelesaian Ruislag dan Penegakan Hukum: FPWI mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk segera menyelesaikan masalah Ruislag Tanah Kas Desa Sindang yang digunakan oleh Pemda Indramayu, serta mendorong penegakan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua AJII, Raskana Depari, menambahkan bahwa jika Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu tetap tidak menggubris pernyataan sikap dari AJII, maka AJII akan mengimbau seluruh organisasi wartawan yang tergabung dalam FKJI untuk melakukan aksi menyuarakan pendapat di muka umum di Pendopo Kabupaten Indramayu.

“Untuk itu, kami berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu agar mempertimbangkan kembali surat edaran perintah mengosongkan Gedung GPI,” ujar Raskana, Senin (23/6/2025).

Ditambahkannya,sebagai tindakan nyata, hari ini kami menggelar mimbar bebas “Posko Darurat Selamatkan Gedung GPI” hingga senin nanti, yang diisi orasi penolakan pengosongan gedung GPI yang disuarakan 22 ketua organisasi dan komunitas pers yang tegabung dalam wadah Forum Ketua Jurnalis Indramayu(FKJI).

Pernyataan sikap AJII(Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia)ini menunjukkan adanya ketegangan antara insan pers dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait status dan penggunaan Gedung Graha Pers Indramayu. Wartawan Indramayu ini sedang tidak baik-baik saja. Perkembangan selanjutnya dari polemik ini patut untuk terus diikuti.

Aliansi Ormas Bekasi, SMSI dan Brimob Bagikan 2 Ribu Bendera Merah Putih untuk Pengendara Jalan

0

Aliansi Ormas Bekasi, SMSI dan Brimob Bagikan 2 Ribu Bendera Merah Putih untuk Pengendara Jalan

BEKASI – MEDIACAKRABUANA.ID

Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke- 80, Aliansi Ormas Bekasi (AOB) bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi dan Batalyon D Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya menggelar aksi simpatik membagikan bendera merah putih secara gratis kepada pengendara sepeda motor dan mobil di jalan raya Teuku Umar, exit tol Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat,” ucap Komandan Batalyon D Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kompol A.N Imapuly, S.I.K., M.Si di tengah pembagian bendera merah putih kepada pengendara, Sabtu, 09 Agustus 2025.

Menurut dia, momentum peringatan kemerdekaan adalah saat yang tepat untuk membangkitkan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat. Salah satunya melalui pemasangan bendera merah putih di kendaraan bermotor.

“Melalui aksi simpatik ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun, baik di kendaraan, di lingkungan dan depan rumah masing-masing,” kata Imapuly. Pengibaran bendera merah putih, merupakan wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

Dalam aksi tersebut, Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi, HM Zaenal Abidin mengatakan bahwa aksi simpatik membagi-bagikan bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat bertujuan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dan rasa patriotisme bangsa, sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 80.

“Kegiatan ini untuk membakar kembali semangat masyarakat untuk menghargai bendera Merah Putih sebagai simbol dan lambang negara,” jelas HM Zaenal Abidin.

Dan utamanya, mengajak seluruh keluarga besar Aliansi Ormas Bekasi untuk menggaungkan pesan kebangsaan kepada masyarakat lewat momentum HUT RI ke- 80.

“Kita membagikan dua ribu bendera merah putih untuk kendaraan bermotor di 2 lokasi berbeda, Cikarang dan Tambun”.

“Kita juga memberikan edukasi singkat kepada pengendara yang melintas tentang pentingnya mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan Agustus,” ujar HM Zaenal Abidin.

Dirinya mengapresiasi jajaran kepolisian, khususnya Batalyon D Pelopor Satbrimob Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi yang telah mensupport dan mengawal aksi simpatik membagikan bendera merah putih kepada masyarakat secara gratis.

HM Zaenal Abidin menambahkan bahwa bendera merah putih yang dibagikan secara gratis kepada pengendara dibeli dari penjual bendera yang keliling di sepanjang jalan raya Kabupaten Bekasi.

“Kita borong langsung dari pedagang bendera merah putih yang keliling di sepanjang jalan raja Cikarang,” ungkapnya.

Sementara itu, ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon bahwa aksi simpatik membagi-bagikan bendera merah putih secara gratis merupakan cerminan masyarakat Bekasi yang berjuluk “Kota Patriot”.

“Sejarahnya yang panjang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia mencerminkan semangat patriotisme rakyat Bekasi yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi penjajah,” beber Sekjen Aliansi Ormas Bekasi tersebut.

Doni Ardon berharap masyarakat tidak hanya memasang bendera merah putih di kendaraannya, tetapi juga di depan rumah masing-masing.

“Ini adalah bentuk nyata dukungan kami dalam menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam pantauan media, aksi ini mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak pengendara yang mengapresiasi kebersamaan Aliansi Ormas Bekasi, SMSI dan Brimob dalam membangkitkan semangat nasionalisme di momentum Hari Kemerdekaan.

Sebanyak 32 personil Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya diturunkan mengawal aksi simpatik Aliansi Ormas Bekasi dan SMSI.

Salah satu pengendara, Nurhasanah mengaku sempat kaget melihat ada kerumunan polisi dan warga di jalan.

“Saya awalnya mengira ada razia kendaraan lagi, ternyata diberi bendera merah putih. Terimakasih pak polisi, Aliansi Ormas Bekasi dan SMSI, kendaraan saya sudah dipasangi bendera merah putih,” pungkas Nurhasanah. (***)

APBD PEMPROV JAWA BARAT , DIDUGA DILIBAS GEROMBOLAN PEJABAT. BANGSAT.

0

APBD PEMPROV JAWA BARAT , DIDUGA DILIBAS GEROMBOLAN PEJABAT. BANGSAT.

JAWA BARAT || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news menyikapi adanya anggaran perjalanan dinas luwar negri Tahun 2023 APBD pemprov Jawa barat Menjadi santapan gerombolan sendikat pejabat bangsat berbagai dalih untuk menggerogati APBD yang tidak jelas hasil untuk kepentingan. rakyat Jawa barat . pasalnya. Uang muka Perjadin LN dikelola oleh PPTK yang merangkap koordinator
Perjadin LN tanpa disertai bukti pertanggungjawaban yang transparan dan
akuntabel
Dalam setiap pelaksanaan Perjadin LN pada Biro Kesra, BPP Biro Kesra memberikan
uang muka kepada seluruh pelaksana Perjadin LN yang berasal dari Uang Persediaan
Biro Kesra. Uang muka tersebut terdiri dari uang harian, biaya visa dan tiket pesawat.
Sedangkan anggaran biaya akomodasi tidak dicairkan untuk seluruh pelaksanaan
Perjadin LN. Uang muka tersebut diserahkan oleh BPP kepada PPTK selaku
koordinator Perjadin LN yang ikut dalam setiap pelaksanaan Perjadin LN. Besaran uang
muka yang diberikan untuk masing-masing Perjadin LN adalah sebagai berikut.
1) Perjadin LN ke Amerika Serikat pada tanggal 16 Mei 2023 s.d. 21 Mei 2023 sebesar
Rp415.140.000,00, dipindahbukukan pada tanggal 15 Mei 2023 dari rekening nomor
0076050181001 a.n. BPP Biro Kesra ke rekening nomor 0133103651100 a.n. RM;
2) Perjadin LN ke Amerika Serikat pada tanggal 27 September s.d.7 Oktober 2023
sebesar Rp932.644.943,00, dipindahbukukan dari rekening nomor 0076050181001
a.n. BPP Biro Kesra ke rekening nomor 0133103651100 a.n. Rina Mulyana secara
bertahap yaitu pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp913.904.000,00, padatanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp18.732.543,00, dan pada tanggal 26 Oktober
2023 sebesar Rp8.400,00; dan
3) Perjadin LN ke United Kingdom pada tanggal 15 s.d. 24 November 2023 sebesar
Rp1.698.060.835,00, dipindahbukukan dari rekening nomor 0076050181001 a.n.
BPP Biro Kesra ke rekening nomor 0133103651100 a.n. RM secara bertahap yaitu
pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp100.520.697,00, pada tanggal 14
November 2023 sebesar Rp961.620.266,00, dan pada tanggal 16 November 2023
sebesar Rp635.919.872,00.
Hasil klarifikasi kepada beberapa pelaksana Perjadin LN dan pihak kompeten lainnya
yang mengikuti program EFU diketahui beberapa hal sebagai berikut.
1) Uang muka yang diterima oleh PPTK selaku koordinator Perjadin LN tidak
seluruhnya diserahkan kepada para ulama yang melaksanakan Perjadin LN;
2) Masing-masing ulama yang mengikuti Perjadin LN ke Amerika Serikat pada tanggal
27 September s.d. 7 Oktober 2023, menerima uang harian sebesar Rp20.000.000,00.
Uang muka tersebut diserahkan secara tunai oleh PPTK selaku koordinator Perjadin
LN pada saat keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan dokumen
pertanggungjawaban Perjadin LN, masing-masing ulama seharusnya menerima
harian sebesar Rp65.709.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp45.709.000,00
(Rp65.709.000,00 – Rp20.000.000,00) atau sebesar Rp182.836.000,00
(Rp45.709.000,00 x 4) untuk empat orang ulama;
3) Pelaksana Perjadin LN sebanyak delapan orang ke United Kingdom pada tanggal 15
s.d. 24 November 2023, menerima uang harian sebesar Rp20.000.000,00. Uang
muka tersebut diserahkan secara tunai oleh PPTK selaku koordinator Perjadin LN
pada saat keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan dokumen
pertanggungjawaban Perjadin LN, masing-masing ulama seharusnya menerima uang
harian sebesar Rp76.824.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp56.824.000,00
(Rp76.824.000,00 – Rp20.000.000,00) atau sebesar Rp227.296.000,00
(Rp56.824.000,00 x 4) untuk empat orang ulama;
4) Selisih uang muka tersebut dikelola oleh PPTK selaku koordinator Perjadin LN serta
digunakan untuk pembayaran biaya visa, tiket pesawat, hotel dan makan minum para
pelaksana Perjadin LN selama di negara tujuan. Atas penggunaan uang tersebut,
PPTK tidak pernah menginformasikannya kepada pelaksana Perjadin LN (termasuk
ulama) atas sisa uang yang dikelolanya; dan
5) Setelah Perjadin LN selesai dilaksanakan, tidak ada lagi uang yang
diserahkan/dibayarkan oleh PPTK kepada pelaksana Perjadin LN (termasuk ulama)
yang melaksanakan Perjadin LN tersebut.
BPK melakukan pemeriksaan terhadap bukti penggunaan uang yang dikelola oleh
PPTK tersebut. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari PPTK, uang ulama yang dikelola
digunakan untuk pembayaran akomodasi ulama dan makan minum ulama selama di
negara tujuan. Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti tersebut diketahui beberapa hal
sebagai berikut.
1) Masih terdapat sisa uang pada PPTK sebesar Rp10.515.131,95 atas Perjadin LN ke
Amerika Serikat pada tanggal 27 September s.d. 7 Oktober 2023;
2) Masih terdapat sisa uang pada PPTK sebesar Rp35.622.429,00 atas Perjadin LN ke
United Kingdom pada tanggal 15 s.d. 24 November 2023; dan
3) Terdapat penggunaan uang yang tidak dilengkapi bukti sebesar Rp15.470.888,00,
diantaranya:Perjadin LN ke Amerika Serikat pada tanggal 27 September s.d.7 Oktober 2023
sebesar Rp6.313.748,00, dengan rincian:
(1) Infaq ke Masjid Al Hikmah New York sebesar Rp3.100.000,00;
(2) Makan pertama di gerobak dan di satay club (Washington DC) sebesar
Rp2.283.748,00; dan
(3) Tiket kereta api (subway) sebesar Rp930.000,00.
b) Perjadin LN ke ke United Kingdom pada tanggal 15 s.d. 24 November 2023
sebesar Rp9.157.140,00, dengan rincian:
(1) kegiatan Riverview London sebesar Rp4.657.140,00; dan
(2) sewa kasur tambahan dan sumbangan untuk driver sebesar
Rp4.500.000,00.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi)

RETRIBUSI SAMPAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 Rp 32. 672 . 313 . 560 DAPAT PERTANYAKAN

0

RETRIBUSI SAMPAH KOTA DEPOK TAHUN 2023
Rp 32. 672 . 313 . 560 DAPAT PERTANYAKAN

KOTA DEPOK. MEDIACAKRABUANA.ID

Pengelolaan Penerimaan Retribusi Daerah Melalui Mekanisme QRIS Belum
Memadai
LRA Pemerintah Kota Depok TA 2023 (audited) menyajikan anggaran
Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp34.672.313.450,00 dengan realisasi sebesar
Rp37.876.062.077,00 atau 109,24% dari anggaran.
Dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi
pembayaran secara nontunai, Pemerintah Kota Depok menerapkan Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), termasuk dalam pengelolaan Retribusi
Daerah. Untuk melaksanakan pemungutan retribusi secara ETPD, SKPD pengelola
penerimaan Retribusi Daerah mengajukan permohonan pembuatan QRIS ke Bjb.
Selanjutnya Bjb menyediakan rekening perantara untuk menampung penerimaan
Retribusi Daerah sesuai jenis retribusinya.
Untuk menindaklanjuti permohonan QRIS tersebut, pihak Bjb memberikan
sosialiasi kepada SKPD pengelola Retribusi Daerah terkait integrasi sistem Retribusi
Daerah yang dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan dan sosialisasi
pelaksanaan ETPD kepada seluruh masyarakat. Untuk memudahkan SKPD
pengelola Retribusi Daerah dalam memantau penerimaan Retribusi Daerah ke
rekening Bjb, Bank Bjb menyediakan aplikasi Bjb DigiCash Merchant. Aplikasi
tersebut berbasis android untuk mencatat penerimaan transaksi QRIS yang
digunakan oleh merchant yang melakukan kerja sama dengan bank. Adapun fitur
yang ada dalam aplikasi tersebut yaitu:Info rekening dan riwayat transaksi;
b. Penerimaan transaksi QRIS;
c. Refund/pengembalian dana kepada konsumen; dan
d. Settlement/pemindahan data uang elektronik ke rekening simpanan.
Pemantauan pelimpahan penerimaan retribusi dari Bank Bjb ke rekening
Kasda dilakukan melalui https://cms.bankbjb.co.id. Masing-masing petugas
pengelola penerimaan retribusi membuat akun tersendiri untuk dapat mengakses
informasi data penerimaan melalui aplikasi tersebut.
Mekanisme penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut.
a. Pengelola penerimaan retribusi daerah menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) melalui sistem informasi https:/bkdpendapatan.depok.go.id
(etpd_depok/retribusi) dan WR membayar retribusi daerah kepada pengelola
penerimaan retribusi daerah melaui QRIS. WR memberikan bukti pembayaran
QRIS kepada pengelola penerimaan retribusi daerah dan petugas pengelola
membuat catatan penerimaan harian secara manual menggunakan excel.
b. Setelah menerima bukti pembayaran dari WR, petugas pengelola penerimaan
mengecek kesesuaian nilai retribusi dengan SKRD dan memastikan retribusi
tersebut masuk ke rekening perantara bank. Apabila nilai dan data penerimaan
yang sudah masuk ke rekening perantara sudah sesuai, petugas pengelola
penerimaan meminta pihak bank melimpahkan penerimaan retribusi daerah ke
Rekening Kas Umum Daerah. Petugas pengelola juga mengecek transaksi
penerimaan yang dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui
https://cms.bankbjb.co.id.
c. Petugas pengelola penerimaan retribusi daerah menginformasikan dan
merekonsiliasi nilai penerimaan retribusi dengan petugas pengelola RKUD, jika
data dan nilai retribusi daerah sudah sesuai dan masuk ke RKUD, petugas
pengelola penerimaan menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan retribusi daerah pada
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata), UPTD Perbengkelan, Dinas
Perumahan dan Permukiman (Disrumkim), UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas
Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan
Badan Keuangan Daerah (BKD) menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
a. Penerimaan retribusi daerah melalui mekanisme QRIS belum memadai
Hasil observasi dan wawancara dengan petugas pengelola retribusi daerah
menunjukkan terdapat kelemahan pengelolaan penerimaan retribusi, dengan
uraian sebagai berikut.
1) Terdapat pengelola penerimaan retribusi yang menerbitkan SKRD di waktu
yang bersamaan dengan penerbitan SSRD;
2) Belum seluruh petugas pengelola penerimaan retribusi meminta bank Bjb
untuk melimpahkan penerimaan Retribusi Daerah pada H+1. Pelimpahan
penerimaan retribusi tergantung pada waktu rekonsiliasi data penerimaan
Retribusi Daerah oleh petugas pengelola penerimaan dengan pihak Bjb.Hasil konfirmasi dengan pihak Bjb diketahui hal sebagai berikut.
1) Data penerimaan disampaikan kepada petugas pengelola retribusi di SKPD
melalui email. Pihak Bjb akan melimpahkan penerimaan retribusi sesuai
permintaan petugas pengelola retribusi; dan
2) Pihak Bjb melakukan rekonsiliasi dengan pengelola Kasda atas penerimaan
retribusi
( Redaksi)

Kab PALI Dipimpin Duet Bupati Asgianto, ST., Dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH. Isu Pengadaan Mobil Dinas Mewah Senilai Rp12 Miliar Mendapatkan Kritik Tajam

0

Kab PALI Dipimpin Duet Bupati Asgianto, ST., Dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH. Isu Pengadaan Mobil Dinas Mewah Senilai Rp12 Miliar Mendapatkan Kritik Tajam

PALI Sumsel : Mediacakrabuana.id

Kritik tajam semakin mencuat tertuju pada Pemerintah Kabupaten PALI yang dipimpin duet Bupati Asgianto, ST., dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH. Isu pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp12 miliar lebih dan pelaksanaan rapat OPD di hotel mewah, semakin menyeret nama Bupati PALI, Asgianto ST, ke pusaran sorotan tajam publik.

Bukannya meredam polemik, pernyataan sang bupati justru dinilai kontradiktif dan dinilai langkah defensif.

Dalam keterangan persnya, Bupati Asgianto menyebut pengadaan mobil Toyota Land Cruiser masuk dalam perencanaan pemerintahan sebelumnya.

“Sangat tidak logis kalau kami disalahkan atas program yang bukan kami rancang. Ini masih bagian dari warisan tahun sebelumnya. Kami baru akan mulai dengan program kami sendiri di APBDP 2025 dan APBD 2026, jelasnya dikutip dari sejumlah media.

Ia menjelaskan bahwa program kerja hasil inisiatif mereka sendiri baru akan terealisasi mulai perubahan anggaran 2025 dan anggaran induk 2026.

“Saat ini kito masih neruske gawe yang lamo. Mohon bersabar dan mari bersama kita jaga suasana agar tetap kondusif, agar pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya penuh harap.

Tidak hanya mobil dinas, kegiatan rapat Bupati dengan OPD yang digelar di hotel mewah di kota Palembang juga menuai sorotan. Bupati berdalih biaya kegiatan tersebut berasal dari dana pribadinya karena sekaligus menghadiri kegiatan Dekranasda.

Tapi publik tak serta-merta percaya. Jika benar sang bupati membiayai sendiri, lalu bagaimana dengan rombongan OPD? Siapa yang membiayai seluruh keperluan mereka?

Wakil Bupati Iwan Tuaji,SH., juga ikut menyampaikan pembelaan. Ia mengklaim seluruh program saat ini dipilih secara selektif dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti semua program dihentikan, melainkan dipilah pilah hanya program yang benar-benar memberi manfaat yang akan diprioritaskan.

Namun pernyataan itu justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, jika memang melaksanakan anggaran secara selektif akan tetapi pengadaan mobil dinas mewah bernilai jumbo tetap dilaksanakan, padahal kondisi daerah masih jauh dari kata cukup.

Di berbagai wilayah, seperti Kecamatan Talang Ubi warga masih kekurangan air bersih, dan sekolah sekolah di Kabupaten PALI butuh ruang kelas belajar layak, dan jalan rusak masih ada yang belum terselesaikan. Sementara, pengadaan mobil mewah di tengah kondisi ini dinilai sebagai bentuk kepekaan sosial yang tumpul.

Tokoh cendekiawan asal PALI, AR, turut bersuara lantang. Ia meminta agar pemerintah daerah segera membuka proses pengadaan secara transparan. Desakan juga diarahkan ke DPRD PALI agar tidak diam. “Yang merasa wakil rakyat, jelaskan kepada publik. Itu uang rakyat,” tegasnya di salah satu grup WhatsApp.

Isu ini juga dinilai mencederai semangat efisiensi anggaran sebagaimana digaungkan Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja non-prioritas. Di saat pemerintah pusat mendorong pemangkasan belanja serenonial dan tidak tepat sasaran, justru pemerintah daerah dinilai sibuk mencari pembenaran dengan alasan “program warisan pemerintah masa lalu”.

Kritik terus mengalir, dan publik kini menunggu, apakah pemerintah Kabupaten PALI akan segera mengambil langkah korektif dengan mengevaluasi program-program yang tidak prioritas, atau justru akan terus menjadikan “warisan masa lalu” dan cuma bisa menyalahkan pemimpin Pali sebelumnya sebagai tameng dari tanggung jawab?

Hal ini juga mendapat sorotan dari Deputy Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Ir. Feri Kurniawan dijelaskannya menurutnya apa yang di katakan bupati pali hanya untuk menutupi kebobrokannya.

Pemerintahan itu berkesinambungan tidak putus dengan pergantian Kepala Daerah.

Pernyataan atau statement Asgianto dinilai menunjukkan ketidak mampuan manajemen pemerintahan dan menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

Program pemerintah daerah tertuang dalam APBD dan telah di evaluasi Gubernur sebelum di buat menjadi Perda APBD.

Pernyataan Asgianto seolah menyalahkan Gubernur Sumsel tidak melakukan evaluasi APBD Kabupaten PALI 2024 – 2025.

Asginato jelas tidak mampu melaksanakan program 100 hari kerja dan oleh karena itu menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Jelasnya.

“Ungkapan bupati PALI Asgianto ST tersebut hanya untuk menutupi ke bobrokannya, cuma bisa menyalahkan bupati PALI sebelumnya” Ungkapnya (7/8)

Pemimpin PALI sebelumnya sudah terlihat nyata hasilnya untuk memajukan kabupaten PALI, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan lain lain tentunya itu sudah di rasakan oleh masyarakat PALI.

“Masyarakat PALI sudah bisa menilai kemajuan di jaman pemimpin PALI sebelumnya, karena seperti yang kita ketahui DOB kabupaten Pali merupakan seperti daerah yang tertinggal semua akses jalan susah di lalui,”Jelasnya

Ini merupakan penyakit, permasalahan apa pun di alami pemerintah saat ini hanya menyalahkan pemimpin PALI sebelumnya.

Tentunya masyarakat PALI sudah bisa menilai, sudah lebih enam bulan asgianto menjabat belum ada terlihat kemajuan apa pun,

Yang ada permasalahan demi permasalahan yang bermunculan.

Semoga bapak Presiden prabowo subianto tau akan semua permasalahan yang terjadi di kabupaten PALI mengingat Bupati PALI ini merupakan kader partai pak presiden.

“Tentunya ini sangat memalukan citra pak presiden, karena bupati PALI ini merupakan kader partai yang seharusnya bisa mendukung dan mengharumkan nama partai dan presiden prabowo subianto” Pungkasnya. ( Redaksi)

Minta Tim Tipikor Cek Jembatan Tebat Agung – Muara Niru Yang Terkesan Dikerjakan Amburadul

0

Minta Tim Tipikor Cek Jembatan Tebat Agung – Muara Niru Yang Terkesan Dikerjakan Amburadul

Muara Enim – Mediacakrabuana.id

Kondisi pembangunan Proyek Penggantian Jembatan Beton Ruas Jalan Tebat Agung – Muara Niru dengan Nilai Rp 3 Milliar lebih menggunakan dana APBD-P 2024 sangat memprihatikan. Soalnya, jembatan dengan nilai anggaran yang cukup fantastis ini diduga terkesan dikerjakan amburadul.

Demikian dikatakan, salah satu Kontrol Sosial Muara Enim, Dirmanto yang sangat prihatin dan kecewa atas pengerjaan proyek yang telah selesai dikerjakan dengan nilai milliaran, tetapi hasilnya seperti ini.

Kenapa tidak, kata Dirmanto, jembatan yang telah selesai dikerjakan ini dapat dikatakan belum selesai, sebab dinding penahan oprit jembatan terkesan asal jadi, sehingga tanah akan rawan terjadi erosi, akibatnya sangat membahayakan bagi masyarakat pengguna jalan saat melintasi jembatan ini.

“Dengan dana Rp 3 Milliar lebih, seharusnya jembatan sudah sangat bagus. Tetapi jembatan ini tidak, karena tampak dinding penahan oprit jembatan dikedua ujung jembatan diduga dikerjakan asal jadi, sebab hanya menggunakan triplek seadanya dengan penahan kayu cerucup untuk menahan tanah jembatan, hal ini sangat tidak masuk akal,” ucap Dirmanto, Kamis (7/8/2025).

Dirmanto menjelaskan, pentingnya dinding penahan oprit jembatan dikedua ujungnya sangatlah penting. Selain untuk kekuatan jembatan, struktur dinding oprit jembatan yang dibangun kiri kanan diujung jembatan tersebut berfungsi untuk menahan tanah timbunan di belakang abutmen jembatan, agar memastikan stabilitas dan mencegah erosi atau longsor. Dinding penahan oprit ini juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan keawetan jembatan serta akses jalan disekitarnya.

Ditambahkan Dirmanto, masih banyak sekali bekas pekerjaan proyek seperti kayu diatas jembatan, tampak juga triplek mal cor belum dibuka. Bahkan, yang lebih parahnya lagi tumpukan tanah, sampah-sampah bekas pengerjaan proyek yang tidak dibersihkan sama sekali masih banyak sekali berserakan dan bertumpuk di bawah jembatan yang mengakibatkan menghalangi aliran sungai dibawah jembatan.

“Padahal disetiap kegiatan RAB pengerjaan proyek sudah pasti ada item pekerjaan untuk pembersihan setelah proyek selesai dikerjakan. Saya minta APH bisa turun langsung dan mengecek proyek ini. Dan saya akan membuat laporan pengaduan, terkait proyek ini,” pintanya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim, Suherman, ST saat mau ditemui di Inspektorat sedang dinas luar. Dan media kembali mencoba konfirmasi menghubungi PPK proyek ini melalui aplikasi chat WhatsApp 08218x48xx56 dan 08137x55xx28 belum ada respon.(kailani).

BERITA TERBARU