TANGKAP GEMBONG KERUPTOR
PEMKAB BANGGAI LAUT SULAWESI TENGAH.
Banggai Laut, Sulawesi Tengah – Mediacakrabuana.id
Minggu, 10 Agustus 2025 – Desakan terhadap pemerintah pusat untuk mengaudit secara menyeluruh keuangan Kabupaten Banggai Laut semakin menguat. Hal ini menyusul dugaan serius mengenai salah urus keuangan dan potensi korupsi yang terungkap dari berbagai sumber, termasuk laporan internal pegawai, laporan keuangan resmi, dan temuan BPK. Berdasarkan data yang dihimpun, dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Kronologi Dugaan Penyimpangan dan Potensi Kerugian Negara
Kekhawatiran publik bermula dari adanya laporan pegawai yang menemukan ketidaksesuaian antara dana yang tercatat dalam dokumen dengan realisasi di lapangan. Salah satu contoh yang paling disoroti adalah kontradiksi antara saldo kas yang tercatat sebesar Rp 25.915.513.355,31 pada akhir tahun 2021 (berdasarkan LHP BPK) dengan alasan kas kosong yang diberikan kepada para ASN saat gaji mereka mengalami keterlambatan di awal tahun 2022.
Tuduhan lain yang menguatkan desakan audit ini meliputi:
* TPP ASN yang Tidak Dibayarkan: Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN di 42 OPD senilai Rp 3 miliar untuk bulan Desember 2022 dilaporkan tidak dibayarkan hingga saat ini. Pola pembayaran TPP yang tersendat-sendat diduga sudah terjadi sejak masa jabatan Bupati Sofyan Kaepa, SH.
* Pengurangan Dana TPP Ilegal: Pada tahun 2021, Bupati diduga memangkas dana TPP sebesar 40% (sekitar Rp 18 miliar) tanpa sepengetahuan DPRD. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana tersebut. Diperkirakan total TPP yang diduga tidak dibayarkan atau dikorupsi mencapai Rp 20 miliar.
* Dugaan Penyalahgunaan Dana: Muncul laporan tentang dugaan penyalahgunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dana COVID-19 sebesar Rp 20 miliar untuk kepentingan pribadi. Selain itu, dana PDAM sebesar Rp 1 miliar diduga diambil oleh pihak tertentu atas perintah bupati.
* Dana BPJS dan Dana Desa: Terdapat dugaan bahwa dana BPJS di RSUD Banggai tahun 2022 sebesar Rp 2 miliar dipinjam oleh bupati dan belum dikembalikan. Selain itu, ada klaim bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan politik.
Kesenjangan Data dan Temuan BPK yang Mencurigakan
Kondisi semakin rumit setelah laporan terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Juli 2026. Laporan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara laporan realisasi APBD dan pernyataan Ketua DPRD Banggai Laut. Dokumen resmi mencatat sisa anggaran yang fantastis di berbagai pos:
* Sisa Pendapatan Daerah: Rp 85.396.221.362
* Sisa Belanja Operasi: Rp 56.941.497.098
* Sisa Belanja Modal: Rp 10.921.930.715
Namun, Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba, SH, MH, menyatakan bahwa “temuan dari BPK di bulan Desember tahun 2024 hanya sekitar Rp 30 miliar saja.” Kesenjangan data yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah ada perbedaan ruang lingkup antara “sisa anggaran” dan “temuan BPK”, ataukah ada indikasi adanya ketidakberesan dalam pelaporan keuangan?
Merespons akumulasi dugaan ini, publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga penegak hukum lainnya untuk segera meluncurkan penyelidikan komprehensif dan transparan. Audit menyeluruh ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, mengembalikan kepercayaan publik, dan menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Banggai Laut.*Red
