“KAB.PALI KEBOBOLAN ANGGARAN SEBESAR Rp108.698.003.213,00;
DIDUGA DIKORUPSI PEJABAT BANGSAT”

KAB PALI SUMSEL | MEDIACAKRABUANA.ID

.Ali Sopyan Pimpin umum Media Rajawalinews grup dan Kepala Divisi Investigasi Tim Gabungan media Pemburu Fakta meminta Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti dan periksa SKPD di Kabupaten paĺi Provinsi Sumatera Selatan dari hasil rekomendasi temuan BPK tersebut, Ucap Ali Sopyan.

“Dengan adanya rekomendasi temuan dari BPK terkait anggaran SKPD Kabupaten pali provinsi Sumatera Selatan, kami meminta pihak penegak hukum dalam hal ini Tipikor polda Kejati Sumatera Selatan segera menindaklanjuti temuan BPK RI tesebut, Tegas Ali Sopyan, pada Selasa 16/12/2025

Faktanya:

“Menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten PALI Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai
berikut.
1. Klasifikasi penganggaran Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah pada
sembilan SKPD tidak tepat, mengakibatkan realisasi LRA Pemerintah Kabupaten
PALI tidak menggambarkan keadaan sebenarnya sebesar Rp108.698.003.213,00;
2. Realisasi belanja kegiatan pelatihan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak
sesuai kondisi sebenarnya, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar
Rp964.603.123,00;
3. Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang tidak sesuai ketentuan yaitu penyedia tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, rincian HPS terindikasi diketahui penyedia, dan pekerjaan dilaksanakan
tidak sesuai volume dan spesifikasi kontrak yang mengakibatkan kelebihan
pembayaran sebesar Rp8.872.798.410,38;
4. Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi dan
Landscape Wisma PKK Kabupaten PALI tidak sesuai ketentuan, yaitu penyedia tidak
memenuhi persyaratan kualifikasi, rincian HPS terindikasi diketahui penyedia,
terdapat pemahalan harga dan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebesar
Rp1.484.429.071,00; dan
5. Perencanaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung
Perpustakaan Daerah Kabupaten PALI tidak sesuai ketentuan, yaitu penyedia tidak
memenuhi persyaratan kualifikasi, rincian HPS terindikasi diketahui penyedia,
terdapat pemahalan harga dan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebesar
Rp2.766.694.201,22.
Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Bupati PALI, antara lain agar memerintahkan:
1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mengevaluasi usulan anggaran kegiatan
SKPD dan memverifikasi rancangan DPA/DPPA SKPD;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memproses kelebihan pembayaran
sebesar Rp964.603.123,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memproses kelebihan
pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah atas:
a) Pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp8.872.798.410,38; dan
b) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi dan Landscape Wisma PKK
Kabupaten PALI sebesar Rp1.484.429.071,00.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memproses kelebihan pembayaran
sebesar Rp2.766.694.201,22 dan menyetorkan ke kas daerah.
Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung….!!!

( Redaksi)

“BEJAT DAN NEKAT! UPAYA BUJUK RAYU KADES LUBUK LAYANG ILIR HANYA AMANKAN DIRI DARI PEMALSUAN, NAMUN MEMPERKUAT JERATAN KORUPSI DAN MELIBATKAN PERANGKAT DESA. POLDA SUMSEL WAJIB TANGKAP SEGERA!!!”

LAHAT, SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

12 Desember 2025 – Kasus mega korupsi Dana Desa (DD) di Desa Lubuk Layang Ilir, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, mencapai puncak ketegangan hukum. Setelah terkuaknya sindikat korupsi Rp 5,4 Miliar, Kepala Desa (Kades) kini melancarkan upaya bujuk rayu bejat terhadap perangkat desa.

Upaya ini yang merupakan indikasi kuat Obstruction of Justice adalah agar seluruh perangkat desa membuat surat pernyataan yang mengakui pemalsuan tanda tangan pada dokumen fiktif adalah atas persetujuan dari mereka masing-masing.

Langkah bujuk rayu Kades ini adalah pisau bermata dua yang sangat berbahaya:

Analisis Hukum Kritis: Upaya ini mungkin saja membuat Kades aman dari jerat pemalsuan tanda tangan (karena korban telah memberikan pengakuan persetujuan). TETAPI, Kades tidak akan pernah aman dari jerat korupsi! Sebab, surat pernyataan itu justru mengkonfirmasi bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif yang memuat penyelewengan dana adalah sah secara persetujuan Kades dan perangkat desa. Dengan demikian, Kades dan pihak yang menyetujui, terjebak dalam dakwaan korupsi dan penyelewengan dana negara. Perilaku Kades ini adalah tindakan bejat dan kurang ajar seorang perampok yang berusaha menjebak bawahan agar sama-sama basah.

Perangkat desa kini berada di ujung tanduk. Mereka adalah korban pemalsuan yang terancam menjadi tersangka korupsi jika bujukan Kades berhasil. Laporan menunjukkan bahwa pemalsuan tanda tangan dilakukan secara sistematis terhadap seluruh perangkat desa pada dokumen LPJ/SPJ Dana Desa dari 2018 hingga 2025.

Sosok kunci tersebut adalah Sdri. E.P.W., yang diketahui menjabat sebagai Pendamping Desa dan merupakan warga Desa Tanda Raja (Padang), Kecamatan Kikim Timur. Sdri. E.P.W. diduga diupah sebesar Rp 12 Juta per tahun dari Dana Desa untuk jasa pembuatan LPJ fiktif tersebut. Kolusi ini membuktikan Pendamping Desa telah mengkhianati profesi dan negara.

Indikasi kerugian negara dan eksploitasi yang didukung LPJ fiktif meliputi:

– Proyek Mangkrak: Sumur Bor (2019-2024) senilai Rp 1,12 Miliar mangkrak.

– Proyek Fiktif: Kolam Ikan senilai Rp 87,4 Juta fiktif dan tidak ditemukan di lokasi.

– Dana Aspirasi: Dicampuradukkan, termasuk bantuan sapi Rp 140 Juta.

– Eksploitasi Staf: Pemotongan gaji seluruh staf desa secara sistematis sejak 2017.

Masyarakat Desa Lubuk Layang Ilir mendesak Polda Sumatera Selatan (Polda Sumsel), Kejaksaan, dan Tipikor untuk segera mengambil tindakan tegas. Perangkat desa kini berada dalam situasi berbahaya; mereka adalah korban pemalsuan yang terancam menjadi tersangka korupsi jika bujukan Kades berhasil.

Tuntutan utama publik adalah:

– Penangkapan Segera: Mendesak penangkapan segera terhadap Kades Desa Lubuk Layang Ilir dan Sdri. E.P.W. atas dugaan Tipikor, Pemalsuan Dokumen Massal, dan Obstruction of Justice.

– Perlindungan Saksi Kunci: Meminta agar perlindungan saksi segera diberikan kepada seluruh perangkat desa yang berada di bawah ancaman bujuk rayu bejat Kades, demi mencegah mereka terlibat dalam pidana korupsi.

– Audit Forensik Total: Mendesak Audit Investigatif Forensik Total terhadap seluruh LPJ DD dari tahun 2018 hingga 2025.

# Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
# Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT)
# Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
#Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
# Kejaksaan Agung RI / Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri)
# Gubernur Sumatera Selatan
# Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Tipikor)
# Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan
# Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
# Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Selatan
# Bupati Lahat
# Inspektorat Kabupaten Lahat
# Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat
# Kepolisian Resor (Polres) Lahat

Publisher -Red

“DUGAAN GEROMBOLAN PEJABAT RAMPOK
MASIH BERKELIARAN DI PEMDA BEKASI APBD. RP.93.119. 161.309,01. MENJADI SANTAPAN”

|Kab, Bekasi || Mediacakrabuana.id

Dalam Pantauan Ali Sopyan Pimpinan umum Media Rajawali news di seputaran Pemda Kabupaten Bekasi dari tahun 2023 Aset PSU yang belum di serah terima dari pengembang Sebesar Rp93119161.3001. diduga keras menjadi santapan pejabat bangsat

Hal tersebut suatu pertanyaan di kalangan masyarakat di Bekasi sampai carut marut dalam penanganan tersebut.

Salah satu dari hasil Fakta temuan BPK RI di Tahun 2023 Aset PSU :

Terdapat realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Ke Masyarakat yang dilakukan pada Aset PSU yang belum diserahterimakan sebesar Rp93.119.161.309,01 Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat TA 2023 dianggarkan sebesar Rp310.850.387.810,00 dan terealisasi sebesar Rp107.411.654.734,00. Realisasi tersebut

Diantaranya digunakan untuk pembangunan/peningkatan drainase dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkimtan serta pembangunan sarana olahraga oleh Disbudpora untuk PSU yang belum diserah terimakan dari pengembang kepada Pemkab Bekasi sebesar Rp93.119.161.309,01 dengan rincian pada tabel berikut.

Biaya pemeliharaan dan pengadaan fasilitas umum pada PSU yang belum diserahkan ke Pemkab Bekasi seharusnya tanggung jawab pengembang.

Namun, berdasarkan keterangan dari Ketua Tim Bidang Pengembangan PSU pada Disperkimtan, pekerjaan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada lahan-lahan PSU Perumahan yang belum di serah terimakan kepada Pemkab Bekasi dikarenakan Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran kegiatan tersebut berdasarkan hasil pembahasan APBD dengan DPRD dan TAPD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan bahwa “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajibmengelola dan menatausahakan barang milik Negara/Daerah yang berada dalampenguasaannya dengan sebaik-baiknya”;

b. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah pada:

1) Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

a) Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

b) Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya;

c) Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;

d) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah;

2) Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas”;

3) Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

a) jaringan jalan,

b)jaringan saluran pembuangan air limbah;

c)jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan

d) tempat pembuangan sampah”;

4) Pasal 11

a) Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang”;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah”;

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap”;

5) Pasal 20:

a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

(1) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);

(2) SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP);

(3) SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang”;

6) Pasal 25

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang”;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab pemerintah daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota”;

c. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, pada:

1) Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Sekda selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggung jawab: huruf g yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD”;

2) Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a) Huruf c yaitu melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;

b) Huruf e yaitu mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;

c) Huruf i yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya”;

3) Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengurus barang pengguna berwenang dan bertanggung jawab:

a) Huruf c yaitu melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;

Ali Sopyan menyoroti dalam hasil temuan BPK RI di Tahun 2023 di bangun pengembang sampai saat ini masih lambannya dari pemkab Bekasi

pada lahan-lahan PSU Perumahan yang belum di serah terimakan kepada Pemkab Bekasi yang belum diserahterimakan sebesar Rp93.119.161.309,01 Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat TA 2023

Sampai berita ini diterbitkan apaadanya pejabat yang bersangkutan belum berhasil konfirmasi terhadap Disperkimtan, Bupati Bekasi,Sekda..

Bersambung ke edisi selanjutnya….!

( Redaksi)

“Kejati Sumsel Segera Panggil dan Periksa Kades Tanjung Lago Banyuasin”

Palembang, –  Mediacakrabuana.id

Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Mata Publik, bersama gabungan ormas, lembaga, mahasiswa, dan beberapa media, menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Senin (15/12/25).

Aksi tersebut dikomandoi oleh Ramogers, S.H., dengan Riski Saputra selaku koordinator dan koordinator lapangan. Aksi juga didampingi oleh Mukri AS, S.Sos., I., M.Si. selaku Ketua DPW MSK Indonesia dan FPMP, Soeharto dari Rajawali Grup, Dasri Nurhamidi, S.Sos., I., M.Si. Ketua Galaksi, Suryadi Media Tipikor Investegasi, Suoeno LAPSI, Pasaribu, M.Amin, Harris, Ambon, Simon AB serta ratusan massa aksi lainnya.

Dalam orasinya, Koalisi Mata Publik menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta praktik kolusi dan nepotisme merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak harapan terwujudnya birokrasi yang bersih hingga ke tingkat desa.

“Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa melalui APBN untuk mendorong pembangunan berbasis desa, baik dari sisi aparatur maupun infrastruktur. Namun saat ini justru marak terjadi abuse of power dalam realisasi penggunaan Dana Desa,” ungkap salah satu orator,”ucapnya

Koalisi Mata Publik menilai perbuatan tersebut mengarah pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam aksi tersebut, Koalisi Mata Publik Sumatera Selatan yang terdiri dari ormas, lembaga, mahasiswa, dan beberapa media, menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap terkait dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan indikasi korupsi dalam realisasi penggunaan Dana Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Seltan pada tahun anggaran 2021 hingga 2025 ;

Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membentuk tim khusus untuk memanggil dan memeriksa Kepala Desa Tanjung Lago beserta perangkatnya.
Meminta Kejati Sumsel melakukan audit menyeluruh terhadap Dana Desa Tanjung Lago tahun 2021–2025.
Meminta Kejati Sumsel bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, serta bertindak berdasarkan hukum, bukan atas pesanan pihak tertentu.
Koalisi Mata Publik juga menyoroti besaran Dana Desa yang diterima Desa Tanjung Lago, yakni:

– Tahun 2021: Rp1.697.354.000
– Tahun 2022: Rp1.550.434.000
– Tahun 2023: Rp1.706.839.000
– Tahun 2024: Rp1.730.989.000
– Tahun 2025: Rp1.353.620.000 (baru terealisasi Rp895.510.000 untuk tahap I dan II, sementara tahap III masih tertahan)

Menurut massa aksi, meskipun Dana Desa mencapai miliaran rupiah setiap tahun, namun tidak terlihat perkembangan signifikan dalam pembangunan desa, BUMDes, serta kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka menduga dana tersebut dinikmati oleh kroni-kroni tertentu.

Selain itu, Koalisi Mata Publik juga mendesak Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan penguasaan lahan plasma seluas 93 hektar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Desa Tanjung Lago. Lahan tersebut diduga dikuasai atas nama pribadi dan keluarga Kepala Desa

Aksi massa Koalisi Mata Publik di Terima Oleh Kajati Sumsel yang di Wakili oleh oleh Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) di Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengatakan, terima kasih kepada Koalisi Mata Publik yang telah aksi hari ini yang mata Koalisi Mata Publik merupakan Mitra kami dalam hal pengawasan, berhubung ini laporan pertama kali silahkan Koalisi Mata Publik masukan ke PTSP dan akan di terima bidang Pidsus dan Minta Tanda Terimanya, Harto

.”DINAS KESEHATAN KAB LAHAT DIDUGA SARANG KOROPSI PEJABAT BANGSAT”

LAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Kepala Divisi Investigasi Tim Gabungan media Pemburu Fakta dan Wakil Ketua umum IWO Indonesia mendesak Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti dan periksa Dinas kesehatan kab lahat Provinsi Sumatera Selatan dari hasil rekomendasi temuan BPK tersebut, Tegas Ali Sopyan.

“Dengan adanya rekomendasi temuan dari BPK terkait anggaran Di Dinas kesehatan kab lahat

Pemprov Sumatera Selatan, kami mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti temuan tesebut, tegas Ali Sopyan, pada minggu 14/ 12/2025

Pemerintah Kabupaten Lahat menganggarkan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 dan
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Tahun
2024 pada Dinas Kesehatan masing-masing sebesar Rp48.535.200.000,00 dan
Rp344.324.400,00, dan telah direalisasikan masing-masing sebesar
Rp47.454.661.600,00 dan Rp115.301.200,00 atau 97,77% dan 33,49% dari anggaran.
Realisasi belanja tersebut berdasarkan Rencana Kerja antara Pemerintah
Kabupaten Lahat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Cabang Lubuklinggau tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi
Penduduk Kabupaten Lahat dalam rangka Universal Health Coverage Nomor
000/2274/KES/2023 dan Nomor 433/KTR/III-02/1223 tanggal 19 Desember 2023,
dengan jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2024. Rencana kerja tersebut menetapkan bahwa jumlah peserta
awal penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat
sebanyak 100.840 jiwa dan besaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP
Pemda yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp37.800,00/peserta/bulan,
yang terdiri dari iuran sebesar Rp35.000,00 dan bantuan iuran sebesar Rp2.800,00.
Jumlah peserta PBPU dan BP yang didaftarkan dapat berubah karena adanya
mutasi tambah kurang peserta. Penambahan peserta dapat berupa pendaftaran
penduduk yang belum pernah terdaftar sebelumnya atas permintaan Pemerintah
Kabupaten Lahat, pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah terdaftar dalam
program JKN-KIS menjadi peserta PBPU dan BP, serta tambahan anggota keluarga
yang didaftarkan, sedangkan pengurangan peserta dan/atau penggantian peserta
karena peserta meninggal dunia, pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten
Lahat, dan pindah jenis kepesertaan. Selama tahun 2024, Dinas Kesehatan Pemerintah
Kabupaten Lahat membayarkan iuran dan bantuan iuran PBPU dan BP berdasarkan
Berita Acara Serah Terima Data Peserta antara BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat yang diterbitkan setiap bulan. Berita acara
tersebut dilampiri dengan Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah Pekerja dan Besaran IuranJKN PBPU dan BP dan Bantuan Iuran Kabupaten Lahat antara Dinas Kesehatan
Kabupaten Lahat dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuklinggau.
Hasil analisis dokumen pencatatan penduduk pindah tempat tinggal keluar
wilayah Kabupaten Lahat yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil menunjukkan bahwa dokumen tersebut hanya memuat data nama, alamat asal,
alamat tujuan, dan nomor telepon seluler, tetapi tidak memuat Nomor Induk
Kependudukan (NIK) penduduk yang pindah, sehingga data dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan data
peserta PBPU dan BP.
Selanjutnya, hasil pengujian terhadap pengurangan peserta PBPU dan BP dengan
membandingkan data penduduk meninggal di wilayah Kabupaten Lahat tahun 2015
s.d. 2024 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri dengan data peserta PBPU dan BP menunjukkan bahwa terdapat peserta
PBPU dan BP yang telah meninggal dunia di wilayah Kabupaten Lahat tetapi masih
dibayarkan iuran kepesertaannya pada tahun 2024 sebesar Rp112.039.200,00, dengan
rincian disajikan pada tabel berikut.
Atas permasalahan ini, Subkoordinator Rujukan dan JKN Bidang Pelayanan
Kesehatan Dinas Kesehatan menyatakan bahwa selama tahun 2024, data peserta
PBPU dan BP yang menjadi dasar pembayaran Dinas Kesehatan hanya data yang
bersumber dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuklinggau, dengan data dari Dinas
Kesehatan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang dilampirkan adalah data dari pihak
BPJS. Dinas Kesehatan tidak mengetahui bahwa dalam data BPJS Kesehatan Cabang
Lubuklinggau tersebut terdapat peserta PBPU dan BP yang sudah meninggal dunia
karena keterbatasan akses data kependudukan di Kabupaten Lahat.Konfirmasi lebih lanjut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Dinas Sosial, diperoleh keterangan bahwa selama tahun 2024, Dinas Kesehatan tidak
pernah berkoordinasi atau meminta data kependudukan kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil maupun Dinas Sosial untuk keperluan pemutakhiran data peserta
PBPU dan BP.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan
Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat
untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Lahat dengan BPJS Kesehatan
Cabang Lubuklinggau tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi
Penduduk Kabupaten Lahat dalam Rangka Universal Health Coverage,
000/2274/KES/2023 dan 433/KTR/III-02/1223 tanggal 19 Desember 2023:
1) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pihak Kesatu (Pemerintah Kabupaten
Lahat) berkewajiban untuk:
a) Huruf a. Melakukan pendataan dan verifikasi, serta memastikan validitas
data penduduk yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda
kepada Pihak Kedua (BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau) berdasarkan
Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
b) Huruf d. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta
PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;
c) Huruf j. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data peserta,
iuran dan bantuan iuran bersama dengan Pihak Kedua sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 Rencana Kerja; dan
2) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemutakhiran data peserta PBPU dan
BP Pemda dilakukan setiap bulan.
Permasalahan di atas mengakibatkan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PBPU
dan BP tidak tepat sasaran dan membebani keuangan daerah sebesar
Rp112.039.200,00.
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran kurang melakukan
pengawasan dan pengendalian atas pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran PBPU
dan BP yang menjadi tanggung jawabnya; dan
b. Subkoordinator Rujukan dan JKN Bidang Pelayanan Kesehatan tidak
memutakhirkan data Peserta PBPU dan BP setiap bulan dan menggunakan data
kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Dinas
Sosial.
Atas permasalahan tersebut, Bupati Lahat menyatakan sependapat dengan
temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

” Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya….!!!

( Redaksi)

“TIPIKOR KAJAGUNG DIMINTAK TURUN KE PEMKOT PRABUMULIH
TERINDIKASI GEROMBOLAN KORUPTOR BERJEMAAH”

PEMKOT PRABUMULIH  SUMSEL.||| MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Relawan Rakyat bela Prabowo mendesak Tipikor kejaksaan agung turun ke Pemkot Prabumulih Sumsel . Pasalnya ada dugaan kerugian ke Uwangan negara yang nilanya cukup besar hal tersebut dapat di lihat dari Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, tegas Ali Sopyan

Ironisnya Belanja Hibah serta Belanja Modal pada 25 SKPD Tidak Tepat
Pemerintah Kota Prabumulih pada TA 2024 menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah serta Belanja Modal
masing-masing sebagai berikut.
Tabel 1.5 Anggaran

dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibahpengadaan obat-obatan pada RSUD Kota Prabumulih yang lebih tepat jika
dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa, dengan perincian sebagai berikut.
Tabel 1.6 Belanja

Barang dan Jasa yang Dianggarkan Kegiatan Belanja Modal Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp6.890.904.700,00
Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp314.308.023.564,46 diketahui bahwa di antaranya terdapat pekerjaan jalan,
jaringan, dan irigasi, pekerjaan pembangunan gedung, belanja buku, serta belanja peralatan dan mesin pada 22 SKPD dengan realisasi sebesar
Rp6.890.904.700,00 yang seharusnya lebih tepat jika dianggarkan dalam
Belanja Modal, dengan perincian pada Lampiran 1.

c. Kegiatan Belanja Modal Dianggarkan pada Belanja Hibah pada Dinas
PUPR Sebesar Rp443.670.000,00
Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Hibah sebesar Rp40.018.603.276,50
diketahui bahwa terdapat belanja Pembangunan Lanjutan Gedung Serba Guna Kelurahan Patih Galung pada Dinas PUPR sebesar Rp443.670.000,00 yang lebih tepat dianggarkan pada Belanja Modal karena gedung tersebut merupakan aset tetap milik Dinas PUPR dan telah tercatat dalam KIB C.
d. Kegiatan Belanja Hibah dianggarkan pada Belanja Modal pada Dinas
Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar
Rp883.518.000,00
Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas realisasi Belanja Modal sebesar
Rp251.051.778.496,09 diketahui bahwa terdapat belanja pembangunan
gedung pada TK dan SD Swasta serta pembelian Alat Kesehatan (Alkes) yang diperuntukkan bagi Kepolisian Resor (Polres) Kota Prabumulih sebesar
Rp883.518.000,00.
Atas Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai berikut.
1) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Muhammadiyah Prabumulih
dengan NPHD Nomor 032/07/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2025 tanggal 2 Januari 2025;

2) Pembangunan Area Bermain Beserta Alat Permainan Edukatif (APE) Luar
Ruangan TK Kartika II-13 Prabumulih dengan NPHD Nomor
DAK.1833.a/NPHD/DISDIKBUD/2024 tanggal 12 November 2024; danPembangunan Area Bermain Beserta Alat Permainan Edukatif (APE)
Dalam Ruangan TK Kartika II-13 Prabumulih dengan NPHD Nomor
DAK.1833.b/NPHD/DISDIKBUD/2024 tanggal 12 November 2024. Sedangkan untuk Belanja Modal Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang telah diserahkan kepada Polres Kota Prabumulih belum terdapat NPHDnya.
Perincian kegiatan belanja hibah yang dianggarkan pada belanja modal sebagai beriku [14/12, 05.51] Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada paragraf 37 yang menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanjaterkait Belanja Operasi pada:
1) Huruf b, Belanja Barang dan Jasa pada angka 4) yang menyatakan bahwa
Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja Barang dan Jasa diuraikan sebagai berikut: e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk
menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
2) Huruf e, Belanja Hibah pada angka 5) yang menyatakan bahwa Belanja
Hibah diberikan kepada: a) pemerintah pusat, (1) hibah kepada pemerintah
pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah
non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
Permasalahan di atas mengakibatkan:

a. Lebih saji realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.120.538.700,00
(Rp6.890.904.700,00 + Rp229.634.000,00) dan kurang saji Belanja Barang
dan Jasa sebesar Rp37.639.172.410,00;
b. Lebih saji realisasi Belanja Hibah sebesar Rp443.670.000,00 dan kurang saji
Belanja Hibah sebesar Rp1.113.152.000,00 (Rp883.518.000,00 +
Rp229.634.000,00);

c. Lebih saji realisasi Belanja Modal sebesar Rp38.522.690.410,00
(Rp37.639.172.410,00 + Rp883.518.000,00) dan kurang saji Belanja Modal sebesar Rp7.334.574.700,00 (Rp6.890.904.700,00 + Rp443.670.000,00).
Permasalahan tersebut disebabkan oleh Sekretaris Daerah, Inspektur,
Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Direktur RSUD, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala
Dinas PPKBPPPA, Camat Rambang Kapak Tengah, Camat Prabumulih Utara,
dan Camat Prabumulih Selatan tidak mematuhi ketentuan terkait pengalokasian
kegiatan belanja daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD masing-masing.
Atas permasalahan tersebut, Kepala SKPD terkait menyatakan
sependapat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya.
BPK merekomendasikan Wali Kota Prabumulih agar memerintahkan
Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Kepala BadanPendapatan Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman, Direktur RSUD, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas
Perikanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas
Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Kominfo, Kepala
Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKBPPPA, Camat Rambang Kapak Tengah,
Camat Prabumulih Utara, dan Camat Prabumulih Selatan untuk mengevaluasi
klasifikasi penganggaran Belanja Hibah, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja
Modal dalam RKA SKPD sesuai ketentua

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya

( Redaksi)

“Ketum RAMBO Haetami Desak Kejati Bandung Seret Kabag Keuangan Setwan DPRD Bekasi: Dua Kasus, Dua Temuan BPK, dan Diduga Pola Penyimpangan Berulang*

Bekasi || Mediacakrabuana.id

Ketua Umum Rakyat Pembela Prabowo (RAMBO), Haetami, kembali menggebrak ruang publik dengan mendesak Kejaksaan Tinggi Bandung agar segera menyeret dan memeriksa Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi E. Yusuf Taufik Desakan ini mencuat seiring mencoloknya dugaan keterlibatan pejabat tersebut dalam dua kasus berbeda yang sama-sama diduga merugikan keuangan daerah.

Haetami menegaskan bahwa dugaan penyimpangan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Bekasi tidak boleh berhenti pada dua tersangka yang telah ditetapkan Kejati Bandung. Sebab menurutnya, proses penganggaran dan pencairan tidak mungkin berjalan tanpa peran Kabag Keuangan yang pada tahun 2022 di jabat oleh E Yusuf Taufik

“Tidak ada alasan bagi Kejati Bandung untuk tidak memeriksa Kabag Keuangan. Semua alur uang melalui bagian keuangan. Jika tunjangan perumahan itu bermasalah, maka yang mengatur keuangan pasti tahu dan ikut berperan. Seret dan periksa!” tegas Haetami.

Desakan itu semakin keras karena pejabat yang sama kembali disebut dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2024. Temuan tersebut memperlihatkan indikasi penyimpangan anggaran yang dinilai sebagai pola berulang.

Dalam hasil pemeriksaan BPK, perjalanan dinas DPRD Kabupaten Bekasi ke Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menunjukkan kejanggalan serius. Untuk pembelian BBM dan pembayaran tol, BPK menemukan tidak adanya bukti nota pendukung, baik struk pembelian bensin maupun bukti transaksi tol elektronik dan pada Waktu Itu E. Yusuf Taupik sebagai PLT Sekwan juga .

“Ini bukan lagi soal kelalaian administratif. Tidak adanya bukti nota untuk perjalanan dinas bernilai milyaran rupiah adalah indikasi penyimpangan yang nyata. Kabag Keuangan kembali berada dalam pusaran dugaan masalah,” ujar Haetami.

Ketum RAMBO itu juga menilai bahwa adanya dugaan keterlibatan Kabag Keuangan E. Yusuf Taufik dalam dua persoalan besar sekaligus memperlihatkan lemahnya pengawasan internal di Sekretariat DPRD. Ia menyebut bahwa Kejari Bandung harus mengambil langkah cepat dan tegas sebelum bukti-bukti menghilang.

“Kalau dalam dua kasus berbeda muncul nama dan peran yang sama, apa lagi yang mau ditunggu? Kejati jangan ragu. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Periksa dan buka semua aliran anggarannya!” tandasnya.

RAMBO menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini, termasuk membuka dugaan pola permainan anggaran yang diduga terjadi secara sistematis di lingkungan Setwan DPRD Kabupaten Bekasi.

Sementara itu E .Yusuf Taufik mengatakan bahwa dirinya juga sudah menjadi terpriksa dalam kasus Tunjangan perumahan DPRD kabupaten Bekasi tersebut .

( RED)

“DIDUGA GEROMBOLAN PEJABAT RAMPOK BELUM DI SENTUH HUKUM
DI SEPUTAR PEMDA BEKASI LIBAS APBD Rp93.119.161.309,01”

Kab, Bekasi || Mediacakrabuana.id

Dalam Pantauan Ali Sopyan Pimpinan umum Media Rajawali news di seputaran Pemda Kabupaten Bekasi dari tahun 2023 Aset PSU yang belum di serah terima dari pengembang Sebesar Rp93119161.3001. diduga keras menjadi santapan pejabat bangsat

Hal tersebut suatu pertanyaan di kalangan masyarakat di Bekasi sampai carut marut dalam penanganan tersebut.

Salah satu dari hasil Fakta temuan BPK RI di Tahun 2023 Aset PSU :

Terdapat realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Ke Masyarakat yang dilakukan pada Aset PSU yang belum diserahterimakan sebesar Rp93.119.161.309,01 Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat TA 2023 dianggarkan sebesar Rp310.850.387.810,00 dan terealisasi sebesar Rp107.411.654.734,00. Realisasi tersebut

Diantaranya digunakan untuk pembangunan/peningkatan drainase dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkimtan serta pembangunan sarana olahraga oleh Disbudpora untuk PSU yang belum diserah terimakan dari pengembang kepada Pemkab Bekasi sebesar Rp93.119.161.309,01 dengan rincian pada tabel berikut.

Biaya pemeliharaan dan pengadaan fasilitas umum pada PSU yang belum diserahkan ke Pemkab Bekasi seharusnya tanggung jawab pengembang.

Namun, berdasarkan keterangan dari Ketua Tim Bidang Pengembangan PSU pada Disperkimtan, pekerjaan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada lahan-lahan PSU Perumahan yang belum di serah terimakan kepada Pemkab Bekasi dikarenakan Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran kegiatan tersebut berdasarkan hasil pembahasan APBD dengan DPRD dan TAPD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan bahwa “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajibmengelola dan menatausahakan barang milik Negara/Daerah yang berada dalampenguasaannya dengan sebaik-baiknya”;

b. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah pada:

1) Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

a) Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

b) Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya;

c) Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;

d) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah;

2) Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas”;

3) Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

a) jaringan jalan,

b)jaringan saluran pembuangan air limbah;

c)jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan

d) tempat pembuangan sampah”;

4) Pasal 11

a) Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang”;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah”;

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap”;

5) Pasal 20:

a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

(1) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);

(2) SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP);

(3) SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang”;

6) Pasal 25

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang”;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab pemerintah daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota”;

c. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, pada:

1) Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Sekda selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggung jawab: huruf g yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD”;

2) Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a) Huruf c yaitu melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;

b) Huruf e yaitu mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;

c) Huruf i yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya”;

3) Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengurus barang pengguna berwenang dan bertanggung jawab:

a) Huruf c yaitu melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;

Ali Sopyan menyoroti dalam hasil temuan BPK RI di Tahun 2023 di bangun pengembang sampai saat ini masih lambannya dari pemkab Bekasi

pada lahan-lahan PSU Perumahan yang belum di serah terimakan kepada Pemkab Bekasi yang belum diserahterimakan sebesar Rp93.119.161.309,01 Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat TA 2023

Sampai berita ini diterbitkan apaadanya belum berhasil konfirmasi terhadap Disperkimtan, Bupati Bekasi,Sekda.. Bersambung ke edisi selanjutnya….!