www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 81    
Beranda blog Halaman 81

Dugaan Pajak Ganda Galian C Balut Mencuat: Pemkab Pungut Pajak dari Tambang Sekaligus Kontraktor, Malpraktik Anggaran Kian Nyata

0

“Dugaan Pajak Ganda Galian C Balut Mencuat: Pemkab Pungut Pajak dari Tambang Sekaligus Kontraktor, Malpraktik Anggaran Kian Nyata”

BANGGAI LAUT – MEDIACAKRABUANA.ID

Polemik retribusi Galian C di Kabupaten Banggai Laut memasuki babak baru yang semakin mengkhawatirkan. Selain persoalan transparansi data, ditemukan indikasi kuat adanya praktik pajak ganda yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Praktik ini diduga menyasar pengusaha Galian C selaku penyedia material sekaligus para kontraktor selaku pembeli.

Berdasarkan fakta di lapangan, Pemkab Banggai Laut diduga memungut pajak dari dua pihak berbeda untuk objek yang sama. Galian C yang seharusnya menjadi beban wajib pajak pemilik izin tambang, ternyata juga ditagihkan pajaknya kepada kontraktor yang membeli material tersebut.

Praktik pajak ganda ini dinilai sebagai bentuk pemerasan administratif yang sangat merugikan dunia usaha dan menghambat efisiensi anggaran pembangunan di Banggai Laut. Secara regulasi, pajak mineral bukan logam dan batuan seharusnya hanya dipungut satu kali di tingkat produsen (pemilik izin tambang).

Ironisnya, sebuah media yang baru-baru ini merilis berita “pelurusan fakta” justru bungkam terhadap indikasi pajak ganda ini. Redaksi media tersebut dikritik tajam karena menerbitkan sanggahan sepihak tanpa melakukan verifikasi atau koreksi kepada narasumber kunci, yakni mantan pejabat internal Bapenda Balut berinisial FK.

Pengabaian terhadap kesaksian FK menunjukkan bahwa berita sanggahan tersebut gagal menjalankan fungsi kontrol sosial dan hanya berperan sebagai alat klarifikasi yang tidak kredibel.

Mantan pejabat Bapenda, FK, sebelumnya telah memperingatkan bahwa pengelolaan anggaran di sektor ini sudah melenceng jauh dari koridor hukum.

“Praktik ini sudah melenceng jauh dan sengaja dibiarkan bertahun-tahun seolah-olah menjadi kebijakan yang sah demi kepentingan oknum tertentu,” tegas FK.

Adanya skema pajak ganda ini seolah mengonfirmasi pernyataan FK bahwa ada sistem yang sengaja dirancang untuk meraup keuntungan di luar ketentuan yang berlaku (malpraktik).

Munculnya fakta pajak ganda ini membuat tuntutan agar pihak berwenang segera melakukan penelusuran menjadi tidak bisa ditawar lagi. Pemkab Banggai Laut harus segera:

– Memanggil para pihak: Baik pemilik tambang Galian C maupun kontraktor yang telah dimintai pajak untuk dilakukan rekonsiliasi data.

– Melakukan Audit Investigatif: Menelusuri aliran dana dari pungutan ganda tersebut, apakah masuk ke kas daerah seutuhnya atau tercecer di kantong oknum.

– Klarifikasi Terbuka: Memberikan penjelasan hukum atas dasar apa pajak ganda tersebut diberlakukan.

Masyarakat dan pelaku usaha menuntut keadilan. Sanggahan di media tidak akan menghapus fakta adanya pungutan ganda yang menabrak aturan perundang-undangan ini. Penegak hukum diminta segera turun tangan sebelum praktik ini semakin mengakar dan merusak iklim investasi di Banggai Laut.

Publisher -Red

Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Minta Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Menteris Bersama Polri TNI Brangus Tambah Di Singkep Kab Lingga Riau Urgent!!!

0

Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Minta Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Menteris Bersama Polri TNI Brangus Tambah Di Singkep Kab Lingga Riau Urgent!!!

Lingga, Mediacakrabuana.id

Mulai sekarang sangat urgent mendesak dilakukan tindakan oleh Yth Bapak H. prabowo Subianto untuk bebersih bertindak terhadap pelaku pengrusakan lingkungan kelestarian alam yang dirusak dibabat digunduli dibalik kegiatan pertambangan diseluruh Indonesia dari sabang Meureuke, termasuk didaerah Dabo Singkep kabupaten Lingga, provinsi Kepulauan Riau,”,ujar Prof Sutan Nasomal menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen di kantornya markas partai oposisi Merdeka di jakarta 18/12/2025 via telpon selulernya . Kasus pettananhan di Dabo Singkep Kab Lingga Provinsi Riau ini kembali menjadi sorotan publik MPKL(masyarakat peduli kabupaten Lingga) mempertanyakan keadilan yang hanya sepertinya hanya berpihak pada penguasa. Apakah keadilan hanya untuk penguasa? Kata salah satu perwakilan mpkl Ruslan
Lebih lanjut ia mengatakan aktivitas pertambangan bauksit yang berlangsung di wilayah ini menimbulkan polemik serius dan pertanyaan besar mengenai penegakan hukum, perlindungan kawasan hutan, serta transparansi perizinan. Aktivitas pertambangan ini dilakukan di lokasi pertambangan milik PT Hermina jaya dan perusahaan yang melakukan pertambangannya terkesan tertutup dan misterius, karena selalu luput dari pemberitaan, dan kemisteriusan itu terungkap setelah pihak redaksi memperoleh keterangan dari beberapa masyarakat yang ditemui di sekitar lokasi tambang. Aktivitas pertambangan tersebut diduga melibatkan CV samudra energi prima, perusahaan yang disebut dimiliki pengusaha asal Jakarta berinisial EY, yang bekerjasama dengan PT Hermina jaya. Dalam praktek operasional di lapangan, kegiatan ini diduga dijalankan oleh seorang pelaksana berinisial RMP. Berdasarkan temuan lapangan dan keterangan sejumlah sumber, CV samudra energi prima diduga telah membuka jalan-jalan tambang yang masuk ke dalam kawasan hutan tanpa dasar perizinan yang sah. Aktivitas tersebut berpotensi melanggar ketentuan kehutanan serta menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Selain itu perusahaan ini juga diduga menggunakan fasilitas JT t four milik PT telaga Bintan jaya, yang disebut dimiliki pengusaha berinisial S. Jetty tersebut berada di kawasan hutan dengan status izin terminal khusus (Terus) yang telah berakhir dan tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). Lokasi ini diketahui pernah disegel oleh GAKKUM kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2021. Meski demikian aktivitas pengapalan bauksit telah berlangsung. CV samudra energi prima disebut telah menjual sekitar 10 unit tongkang bauksit kepada PT Winner, yang dikaitkan dengan pengusaha Jakarta berinisial T dan K. Pada Mei 2025, lokasi loading sempat disegel oleh psdkp, namun segel tersebut dilepas 2 minggu kemudian dan kegiatan kembali berjalan. Situasi ini memicu kecurigaan publik sejumlah sumber menyebut perusahaan ini memiliki kekuatan dan dukungan tertentu sehingga aktivitasnya seolah kebal hukum. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan upaya penindaan terhadap tambang illegal lain yang kerap dilakukan secara tegas. Di lapangan, tim menemukan area stock file bauksit dalam jumlah puluhan ribu ton yang ditumpuk di kawasan hutan tanpa izin ippkh dan tanpa izin terminal khusus yang berlaku. Area tersebut juga dijaga aparat kepolisian dari personel Brimob, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah lokasi ini termasuk proyek strategis nasional atau objek vital nasional. Tokoh masyarakat Lingga mendesak aparat penegak hukum khususnya Satgas anti tambang ilegal dan tim penertiban penguasaan kawasan hutan (PKH), untuk secara bertindak tegas. Jika tidak masyarakat khawatir hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Polemik gini menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi kawasan hutan. Publik kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum agar keadilan dan kepastian hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu tegas Ruslan ( MPKL )
Sisi lain tanggapan serius diutarakan oleh prof Dr KH Sultan Nasomal SH.MH presiden Prabowo Subianto supaya memerintahkan menteri bersama jajaran polri TNI bronkus kasus tambang disingkat kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau.
Urgent !!! Dabo Singkep kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau mulai sekarang sangat urgent dilakukan yang terhormat bapak Haji Prabowo Subianto untuk pembersihan terhadap pelaku perusakan lingkungan di daerah di Indonesia proses memenjarakan pelaku perusakan lingkungan hidup baik pertambangan bousit terjadi selama ini.
Berharap Bapak Prabowo Subianto perintahkan menteri bersama jajaran polri TNI melibas pelaku proses secara hukum sebagaimana mesti nya agar terjadi efek jera bagi yang melakukan dan para baking apapun.
Dengan begitu upaya pelestarian alam Indonesia terjadi dengan sendirinya dan alam pun tidak akan marah seperti selama ini ya toh ujar prof Dr KH Sultan Nasomal SH.MH pakar hukum internasional, Ekonom Nasional menanggapi materi pertanyaan para pimpinan redaksi cetak dan online di kantor mabes partai oposisi merdeka bilangan di jantung Jakarta Kamis 18/12/2025
Melalui pesan singkat WA.(Redaksi)

Polda Sumsel Peringati Hari Bela Negara ke-77, Teguhkan Semangat Persatuan untuk Indonesia Maju

0

Polda Sumsel Peringati Hari Bela Negara ke-77, Teguhkan Semangat Persatuan untuk Indonesia Maju

Palembang, — Mediacakrabuana.id

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel ) menggelar Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 di Halaman Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel Jalan Jenderal Sudirman Palembang Jumat (19/12/2025). Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi S.I.K., M.H., serta diikuti oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M.Zulkarnain,SiK,MSi para pejabat utama dan seluruh personel Polda Sumsel

 

Dalam upacara tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi,SIK MH membacakan Amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya meneguhkan komitmen bela negara sebagai fondasi utama menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa.

Bela Negara, Warisan Sejarah dan Tanggung Jawab Bersama
Dalam amanatnya, Presiden RI mengingatkan bahwa setiap 19 Desember merupakan momentum bersejarah untuk mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada tahun 1948. Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat bela negara mampu menjaga eksistensi Republik Indonesia di tengah ancaman Agresi Militer II.

 

Peringatan Hari Bela Negara ke-77 tahun ini mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”, yang menegaskan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila seluruh rakyat Indonesia memiliki kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan menghadapi berbagai tantangan zaman ujar Alumni Akpol 91

Hadapi Ancaman Modern dengan Semangat Kolektif
Presiden RI dalam amanatnya juga menyoroti dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi, hingga ancaman non-konvensional seperti perang siber, radikalisme, serta bencana alam.

Dalam konteks tersebut, semangat bela negara tidak lagi dimaknai sebatas angkat senjata, melainkan sebagai kekuatan kolektif seluruh warga negara dalam menjaga persatuan, ketahanan nasional, dan stabilitas bangsa.

Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat: Pilar Sejarah Bela Negara
Amanat Presiden RI turut mengangkat peran besar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam sejarah perjuangan bangsa. Ketiga wilayah tersebut disebut sebagai fondasi penting berdirinya Republik Indonesia, mulai dari Aceh sebagai Daerah Modal perjuangan, Sumatera Utara dengan semangat juang Medan Area, hingga Sumatera Barat sebagai tempat lahirnya PDRI yang menyelamatkan Republik pada masa paling kritis.

Presiden juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menunjukkan solidaritas dan empati, khususnya kepada masyarakat di wilayah-wilayah tersebut yang saat ini tengah diuji oleh bencana alam.

Wujudkan Bela Negara dalam Aksi Nyata
Menutup amanatnya, Presiden RI mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Bela Negara sebagai momentum refleksi untuk mewujudkan cinta tanah air dalam tindakan nyata, seperti membantu sesama yang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan sesuai peran masing-masing.

Upacara peringatan Hari Bela Negara ke-77 di Polda Sumsel berlangsung dengan tertib dan penuh makna, menjadi pengingat bahwa semangat bela negara adalah tanggung jawab bersama demi Indonesia yang kuat, maju, dan tangguh menghadapi setiap tantangan. Harto

Bea Cukai Sumbagtim Musnahkan BMMN Eks Tegahan 2025, Selamatkan Negara dari Kerugian Rp8 Miliar Lebih

0

Bea Cukai Sumbagtim Musnahkan BMMN Eks Tegahan 2025, Selamatkan Negara dari Kerugian Rp8 Miliar Lebih

Palembang – Mediacakrabuana.id

Sepanjang tahun 2025, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Kanwil Bea Cukai Sumbagtim) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga perbatasan dan melindungi kepentingan negara. Melalui sinergi pengawasan darat dan laut yang berkelanjutan, tercatat sebanyak 759 kali penindakan berhasil dilakukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

Sebagai penutup tahun 2025, Kanwil Bea Cukai Sumbagtim menggelar pemusnahan Barang Menjadi Milik Negara (BMMN) eks hasil penindakan yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh satuan kerja wilayah Sumbagtim. Pemusnahan dilakukan oleh Bea Cukai Tanjungpandan pada 9 Desember, Bea Cukai Jambi dan Bea Cukai Pangkalpinang pada 18 Desember, serta puncaknya bersama Bea Cukai Palembang pada Jumat (19/12/2025).

Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagtim, Agus Yulianto, menegaskan bahwa pemusnahan BMMN ini merupakan bentuk nyata akuntabilitas dan komitmen Bea Cukai sebagai community protector.

“Ini adalah wujud komitmen kami dalam menjaga keamanan masyarakat, melindungi stabilitas industri, serta menyelamatkan keuangan negara. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp45.822.773.620, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp8.063.333.319,” tegas Agus.

Dalam pemusnahan kali ini, barang-barang hasil penindakan didominasi oleh pelanggaran di bidang cukai, yakni sebanyak 10.567.628 batang rokok ilegal serta 299,45 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Agus menjelaskan, penindakan terhadap barang kena cukai ilegal tidak hanya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal yang merugikan dan berisiko.

Selain di bidang cukai, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang impor ilegal yang melanggar ketentuan larangan dan/atau pembatasan (Lartas) serta berpotensi mengancam keamanan, kesehatan, dan perekonomian nasional.

Di wilayah Bea Cukai Jambi, pemusnahan mencakup air gun jenis Glock 19 beserta amunisinya, yang peredarannya dilarang sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.

Tak hanya itu, turut dimusnahkan berbagai barang bekas tidak layak pakai (balepress) yang dilarang impor berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022, karena berisiko membawa penyakit, jamur, tidak memenuhi standar kebersihan, serta dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Pemusnahan BMMN ini merupakan bagian dari penegakan hukum sesuai Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. Sebagai instansi di bawah Kementerian Keuangan, Bea Cukai mengemban peran strategis sebagai pelaksana border control, memastikan seluruh ketentuan larangan dan pembatasan di perbatasan negara dijalankan secara konsisten.

“Setiap penindakan dan pemusnahan yang kami lakukan adalah implementasi langsung dari peraturan perundang-undangan. Kami berkomitmen menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas secara taat asas dan berlandaskan hukum,” ujar Agus.

Capaian ini merupakan hasil sinergi erat antara Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. Kanwil Bea Cukai Sumbagtim terus memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna mewujudkan layanan kepabeanan dan cukai yang modern, transparan, dan berkeadilan.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan, Bea Cukai Sumbagtim berkomitmen melakukan transformasi berkelanjutan demi memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

“Dengan semangat sinergi dan integritas, kami siap mendukung pelaksanaan Asta Cita demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera,” pungkas Agus. (Harto)

Pemprov Sumsel Perkuat Digitalisasi Pajak Lewat Rapat Samsat dan TP2DD

0

Pemprov Sumsel Perkuat Digitalisasi Pajak Lewat Rapat Samsat dan TP2DD

Palembang, – Mediacakrabuana.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkeadilan melalui Rapat Tim Pembina Samsat Provinsi Sumsel serta Rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kegiatan strategis ini digelar di Ballroom Grand Atyasa Palembang, Kamis (18/12/2025), dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menekankan bahwa sekitar 80 persen APBD Sumsel bersumber dari pajak, sehingga pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara biasa-biasa saja. Akurasi data, transparansi, serta keadilan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.

“Rapat ini bukan sekadar rutinitas, tetapi penentu arah pembangunan Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi sangat penting, terlebih kita telah memasuki tahun kedua kebijakan bagi hasil pendapatan,” tegasnya.

Gubernur juga menyoroti potensi besar kendaraan bermotor di Sumsel yang telah mencapai jutaan unit. Menurutnya, tantangan utama bukan pada teknologi, melainkan pada validitas dan pemutakhiran data kendaraan agar potensi riil dapat dipetakan secara objektif.

“Kita tidak bicara asumsi, kita bicara data. Mana kendaraan aktif dan mana yang tidak aktif harus jelas. Teknologi digital secanggih apa pun tidak akan optimal tanpa data yang benar dan valid,” ujarnya dengan lugas.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Achmad Rizwan memaparkan capaian menggembirakan sepanjang tahun 2025. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel mencapai 32,43 persen, dengan realisasi pajak daerah sebesar 97,44 persen dari target.

Tak hanya itu, komitmen Pemprov Sumsel dalam mendorong digitalisasi keuangan daerah kembali berbuah prestasi. Sumatera Selatan berhasil meraih Penghargaan Nasional P2DD sebagai Provinsi Terbaik I Tahun 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah terdepan dalam transformasi digital pemerintahan.

Melalui forum ini, Pemprov Sumsel optimistis sinergi lintas sektor dan pemanfaatan digitalisasi berbasis data yang valid akan menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan daerah, sekaligus fondasi kuat bagi pembangunan Sumatera Selatan yang inklusif dan berkelanjutan. (Harto)

Muswil PKB Sumsel Jadi Momentum Konsolidasi dan Kebangkitan Elektoral

0

Muswil PKB Sumsel Jadi Momentum Konsolidasi dan Kebangkitan Elektoral

Palembang – Mediacakrabuana.id

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Selatan resmi menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) Tahun 2025 di Excelton Hotel Palembang, Kamis (18/12). Agenda ini menjadi tonggak penting dalam penguatan struktur partai sekaligus penyiapan kepemimpinan DPW PKB Sumsel untuk periode 2026–2030.

Ketua Panitia Muswil, M. Oktafiansyah, S.T., M.M., menyampaikan bahwa Muswil telah merumuskan lima nama kandidat Ketua DPW PKB Sumsel yang dinilai paling representatif dari berbagai aspirasi kader di seluruh daerah. Kelima kandidat tersebut akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kompetensi (UKK) yang difasilitasi oleh DPP PKB.

“Seleksi dilakukan berlapis dan objektif. Mulai dari psikotes hingga wawancara mendalam. Semua kandidat berada pada posisi yang setara dan memiliki peluang yang sama,” ujar Oktafiansyah.

Ia menjelaskan, kriteria utama calon Ketua DPW mencakup pemahaman mendalam terhadap visi dan misi PKB, rekam jejak kaderisasi yang panjang, serta kemampuan mengonsolidasikan dan menggerakkan mesin organisasi partai di Sumatera Selatan. Hasil akhir UKK akan menjadi dasar DPP dalam menetapkan Ketua DPW PKB Sumsel yang baru, dengan target penyelesaian pada pertengahan Januari mendatang.

Lebih lanjut, Oktafiansyah menegaskan bahwa Sumatera Selatan merupakan wilayah strategis bagi PKB secara nasional. Oleh karena itu, kepemimpinan DPW ke depan diharapkan mampu mendorong peningkatan perolehan kursi, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Sumsel, Ramlan Holdan, menuturkan bahwa Muswil juga menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap capaian politik PKB pada Pemilu sebelumnya, sekaligus perumusan program kerja jangka menengah dan panjang hingga 2031.

“Kita ingin PKB Sumsel terus tumbuh dan lebih solid. Semua proses kita serahkan kepada mekanisme partai dan keputusan DPP,” ujarnya.

Dari DPP PKB, Zainul Munasichin menekankan pentingnya Muswil sebagai ruang lahirnya kepemimpinan yang kuat dan mampu menjawab tantangan politik ke depan. Ia optimistis, dengan soliditas kader dan kepemimpinan yang tepat, PKB Sumsel dapat meningkatkan perolehan kursi dan memperluas pengaruh politik di Bumi Sriwijaya.

Muswil PKB Sumsel 2025 pun menjadi simbol komitmen partai dalam membangun demokrasi internal yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kemajuan organisasi serta kesejahteraan masyarakat. Harto

Diminta Pihak APH Segera Usut Tuntas Bogi Mantan PJ Cadassari Kab Purwakarta Diduga Pembangunan Posyandu Mangrak Pj, Indikasi Kebal Hukum

0

“Diminta Pihak APH Segera Usut Tuntas Bogi Mantan PJ Cadassari Kab Purwakarta Diduga Pembangunan Posyandu Mangrak Pj, Indikasi Kebal Hukum”.

Purwakarta, Jabar|| Mediacarabuana.id

Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya
Yang Berjudul

Diminta Segera APH Usut Bogi Mantan PJ Cadassari Bangunan Posyandu Diduga Mangkrak Kemanakah Uang Negara Tersebut.

Pekerjaan pembagunan posyandu yang diduga mangrak di desa Cadassari Kecamatan Tegal waru Kabupaten Purwakarta JawaBarat

Awak media mencoba mengali informasi dan menghubungi kades cadassari Melalui What’sApp

Lucky selaku kades Cadassari mengangkat telp What’sApp dan mau mengadakan rapat desa .

Sedangkan ,Awak media berkomunikasi dengan wawan selaku dewan dprd Purwakarta mengatakan silakan konfirmasi ke pjs .

Hal tersebut,Kepala desa yang sekarang tidak mengetahui ungkap Wawan, Tapi kata Inspektorat harus mengembalikan Anggaran kalau tidak mau melanjutkan pembagun.

Menurut,Bogi mau di lanjut kan pembagunan tersebut menggunakan Dana desa tahap 1 tahun 2025

Sementara , pekerjaan tersebut sudah pernah di periksa inspektorat, ke wajibannya masih tanggung jawab pjs kalau tidak mau menyelesaikan pembagunan harus mengembalikan uang ucapnya

Selain itu,pak Camat mengatakan sudah selesai suruh lihat kelokasi ujar

Kalau masalah tahu kades, ya pasti tahu jangan kan kades saya juga tahu Tegas”. Wawan dewan Purwakarta

Rustam Kadis DPMD Saat di konfirmasi melalu Whatsapp mengatakan saya lagi rakor DPMD se jabar di Kuningan ucapnya seraya ,ia menambahkan tinggal temui Camat nya saja,jelasnya Rustam

Lokasi Berbeda,Cepi Saprudin kasie DPMD saat di konfirmasi di desa ciwareng kamis 18/12/2025.

Cepi Kasie Pemdes mengatakan kalau masalah pembagunan posyandu desa cadassari kita sudah tahu dari bulan Agustus atau juli.

Saat itu, melaksanakan sosialisasi mengenai pengunaan Dana desa akhirnya muncul mengenai desa Cadassari setelah ada temuan kita bikin berita acara kita sampai ke desa supaya segera di selesaikan dan kita tidak bisa bertindak seperti pembuatan LHP atau menyalahkan desa dan itu benar terjadi sampai sekarang belum beres siapa yang bisa Menindak lanjut nya adalah Inspektorat

Ia menjelaskan kembali, kalau inspektorat yang tugasnya bikin LHP di tanda tangani oleh Inspektur setelah dua bulan itu, barulah di tidak lanjut Irbansus yang turun jelas Kasie Pemdes

Tugas DPMD hanya memberi laporan, tapi kita tidak menyuruh Inspektorat investigasi kita sekedar memberita tahu saja ,supaya laporan ke Inspektorat untuk mengetahui Tegas Cepi

Beni Camat tegalwaru Kamis 18/ 12/25saat di konfirmasi di desa ciwareng mengatakan tanggal 20/12/2025

Bogi Mantan PJ Cadassari. mau di kerjakan posyandu yang mangrak tersebut”.jelas Beni Camat

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi , Inspektorat Irbansus dan APH Aparat Penegak Hukum Purwakarta Belum berhasil di Konfirmasi

Bersambung Edisi berikut nya …!!!

( Red / Tslm )

Sentuh Anak Spesial, PTBA Wujudkan Pendidikan Inklusif Lewat Kelas Kreasi

0

 

*Sentuh Anak Spesial, PTBA Wujudkan Pendidikan Inklusif Lewat Kelas Kreasi*

*Muara Enim, Sumsel ||Mediacakrabuana.id

18 Desember 2025 -* PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan inklusif melalui pelaksanaan Kelas Kreasi Volume 5 bertajuk “Melukis Cantik di Atas Totebag” di Sekolah Luar Biasa (SLB) Autis Karunia, Desa Tegal Rejo, Muara Enim, Jumat (28/11/2025).

Kegiatan yang diikuti oleh 20 siswa berkebutuhan khusus ini sejatinya merupakan bagian dari program BUMN Goes to School yang diinisiasi oleh PTBA. Melalui program ini, PTBA berupaya memberikan ruang pengembangan kreativitas sekaligus membangun kepercayaan diri anak-anak spesial.

Didampingi oleh lima relawan, para siswa dengan penuh antusias menuangkan imajinasi mereka ke atas totebag polos yang dijadikan media lukis. Aktivitas melukis dipilih karena dinilai efektif dalam melatih keterampilan motorik halus serta menjadi sarana ekspresi yang positif bagi para siswa.

“Kami memilih SLB Autis Karunia karena Kelas Kreasi dan PTBA ingin menyentuh kalangan anak-anak spesial. Ini bukan hanya tentang memberikan pelatihan, tetapi juga tentang melihat dan mendukung pengembangan bakat serta keterampilan luar biasa yang dimiliki oleh para siswa,” ujar Weny Yuliastuti, Micro & Small Enterprise Funding Section Head PTBA.

Weny menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan visi PTBA dalam berkontribusi terhadap pendidikan dan pengembangan diri yang inklusif, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya.

Plt Ketua SLB Autis Karunia, Essy Wijayanti menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. Menurutnya, program Kelas Kreasi memberikan dampak positif bagi para siswa.

“Kami sangat berterima kasih kepada PTBA atas kepeduliannya. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami karena melalui melukis mereka dapat menyalurkan emosi dan kreativitas. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Beragam karya unik dihasilkan dalam kegiatan ini, mulai dari motif bunga, bentuk geometris, hingga abstrak penuh warna. Setiap totebag mencerminkan imajinasi dan karakter masing-masing siswa, menjadikannya lebih dari sekadar tas, tetapi juga karya seni yang bermakna.

Melalui kegiatan ini, PTBA menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program sosial yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong tumbuhnya kreativitas di berbagai lapisan masyarakat.

—————–oooooo———————

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Eko Prayitno
Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam Tbk
corsec@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

Kepada Presiden Republik Indonesia

0

SURAT TERBUKA

Kepada Presiden Republik Indonesia

Bapak Presiden,

Mediacakrabuana.id

Ketika negara masih mempertimbangkan risiko politik, reputasi, dan implikasi masa lalu, rakyat di lapangan sedang kehilangan hak paling dasar: hak untuk hidup. Dalam hukum negara dan hukum internasional, tidak ada satu pun alasan yang membenarkan penundaan penyelamatan manusia, apa pun dan dimanapun penyebab bencananya.

UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dan bahwa perlindungan serta pemenuhannya adalah tanggung jawab negara, terutama Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Karena itu, bencana akibat kerusakan lingkungan tidak boleh diperlakukan berbeda dari bencana alam. Bahkan secara moral, ia menuntut respons yang lebih cepat dan lebih tegas.

Menunda status darurat, membatasi bantuan, atau memperlambat akses kemanusiaan demi kehati-hatian politik bukanlah kepemimpinan, melainkan kelalaian yang dilembagakan. Akuntabilitas hukum atas kerusakan lingkungan memang wajib ditegakkan, tetapi harus datang setelah nyawa rakyat diselamatkan, bukan sebaliknya.

Hari ini dunia tidak menilai Indonesia dari pidato atau klaim kemampuan, tetapi dari apa yang nyata terlihat di lapangan dalam 23 hari sejak bencana. Ketika terdapat jarak antara pernyataan negara dan realitas penderitaan rakyat, kepercayaan runtuh bukan karena kritik, melainkan karena ketidaksinkronan kebijakan.

Bapak Presiden,

Sejarah tidak mencatat alasan teknokratis atau kalkulasi politik. Sejarah hanya mencatat apakah negara hadir atau absen ketika rakyatnya paling membutuhkan perlindungan.

Di titik inilah kepemimpinan nasional diuji, bukan sebagai penjaga citra, tetapi sebagai penjaga kehidupan.

 

St. Petersburg 18 Desember 2025

Atas nama hak hidup,
konstitusi, dan martabat NKRI,

*Connie Rahakundini Bakrie*

Guru Besar dan Ambassador of Science and Education St Petersburg State University, Russia, yang percaya bahwa negara ada demi melindungi rakyat dan lingkungan hidupnya

H. Devi Suhartoni Resmi Jabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Periode 2025 – 2030

0

H. Devi Suhartoni Resmi Jabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Periode 2025 – 2030

Palembang –Mediacakrabuana.id

PDI Perjuangan Sumatera Selatan memasuki babak baru kepemimpinan. Melalui Konferensi Daerah (Konferda) yang berlangsung khidmat di Grand Ballroom Wyndham Hotel, Banyuasin, Rabu (17/12/2025), H. Devi Suhartoni resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumsel periode 2025–2030.

Penetapan tersebut tertuang dalam SK DPP PDI Perjuangan Nomor: 006/KPTS/KP/DPP/2025, sekaligus menandai dimulainya estafet kepemimpinan baru partai berlambang banteng moncong putih di Bumi Sriwijaya.

Dalam kepengurusan ini, Devi Suhartoni akan didampingi oleh H.M. Ilyas Panji Alam sebagai Sekretaris dan Made Irawan sebagai Bendahara. Kombinasi figur berpengalaman ini diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi dan memperluas pengaruh elektoral PDIP di Sumatera Selatan.

Usai Konferda, agenda partai dilanjutkan dengan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di 17 kabupaten/kota se-Sumsel sebagai bagian dari konsolidasi menyeluruh hingga ke tingkat daerah.

Dalam sambutan perdananya sebagai Ketua DPD, Devi Suhartoni mengajak seluruh kader untuk menjaga persatuan dan semangat kebersamaan. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan Sumsel akan melangkah ke depan dengan semangat “Politik Riang Gembira”.

“Kita berpolitik dengan hati yang gembira, bersatu dalam rumah besar PDI Perjuangan. Target kita jelas, memenangkan Pileg, Pilkada, hingga Pilpres 2029 di Sumatera Selatan,” ujar Devi optimistis.

Menurutnya, kunci kemenangan terletak pada kekompakan kader dan budaya musyawarah. Konsolidasi partai akan diperkuat hingga ke tingkat ranting, melalui roadshow rutin dan pendidikan politik yang inklusif serta membumi.

Menyoal sikap politik, Devi menegaskan PDIP Sumsel akan mengambil posisi sebagai mitra strategis pemerintah yang kritis namun beretika.

“Kami mendukung pemerintah daerah, namun tetap menyampaikan kritik jika diperlukan. Kritik yang intelektual, elegan, dan bertujuan menjaga stabilitas serta kedamaian masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya fokus pada agenda politik, kepemimpinan baru PDIP Sumsel juga menunjukkan kepedulian sosial. Menyikapi bencana alam di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Devi memastikan bantuan kemanusiaan dari PDIP terus disalurkan.

Untuk Sumatera Selatan, PDIP telah menyiagakan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, dengan koordinasi intensif bersama BMKG.

H. Devi Suhartoni dikenal sebagai figur dengan rekam jejak profesional dan birokrasi yang matang. Saat ini ia menjabat sebagai Bupati Musi Rawas Utara (2021–sekarang), setelah sebelumnya menjabat Wakil Bupati periode 2016–2021.

Pria berusia 56 tahun ini juga memiliki pengalaman panjang di industri pertambangan global. Kariernya dimulai sebagai Senior Planning Engineer di Caltex Duri Riau, hingga menduduki posisi strategis sebagai Deputi Kepala Teknik Tambang PT Newmont Nusa Tenggara.

Pengalaman manajerial di dunia korporasi tersebut menjadi modal penting untuk membangun organisasi PDIP Sumsel yang lebih modern, solid, dan adaptif menghadapi tantangan politik ke depan.

Dengan kepemimpinan baru ini, PDI Perjuangan Sumatera Selatan optimistis melangkah mantap—mengusung politik yang berakar pada rakyat, bergerak dengan semangat gotong royong, dan menatap kemenangan 2029 dengan penuh keyakinan. (Harto)

Mie Gacoan Harus Tutup Sementara! Menunggu Hasil Lab Bukan Alasan Membiarkan Rakyat Teracuni

0

Mie Gacoan Harus Tutup Sementara! Menunggu Hasil Lab Bukan Alasan Membiarkan Rakyat Teracuni

KOTA BENGKULU — MEDIACAKRABUANA.ID

17 Desember 2025- Sikap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu yang membiarkan restoran Mie Gacoan tetap beroperasi saat proses uji laboratorium limbah berlangsung adalah sebuah kecerobohan birokrasi yang fatal. Pemerintah seolah lebih sayang pada omzet pengusaha daripada kesehatan warga yang terancam dampak pencemaran.

Logika sederhana publik bertanya: Jika sebuah usaha sedang diselidiki atas dugaan pencemaran, mengapa aktivitasnya tidak dihentikan sementara? Membiarkan mereka tetap buka sama saja dengan mengizinkan potensi pembuangan limbah terus berlanjut ke pemukiman warga.

Sesuai dengan semangat perlindungan lingkungan hidup, keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Namun, pernyataan Kabid Penataan dan PKLH DLH Kota Bengkulu, Muhammad Iqbal, yang memilih “menunggu hasil lab” sebelum mengambil tindakan, menunjukkan lemahnya keberpihakan pada masyarakat.

“Hasil uji laboratorium masih kami tunggu. Setelah itu, kami akan memanggil pihak Mie Gacoan,” ujar Iqbal (15/12/2025).

Sikap pasif ini sangat berbahaya. Jika hasil lab nantinya mengonfirmasi adanya zat berbahaya, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan warga selama masa tunggu tersebut? Apakah pemerintah mau menanggung biaya pengobatan warga?

Publik mencium adanya standar ganda. Mie Gacoan yang hanya mengandalkan SPPL dokumen untuk usaha berisiko rendah seharusnya sudah “dikandangkan” sementara begitu ada laporan pencemaran yang meresahkan.

Penghentian aktivitas adalah prosedur standar untuk memastikan tidak ada bukti yang dimanipulasi dan untuk melindungi warga dari paparan limbah yang lebih luas. Jika setelah diuji ternyata tidak tercemar, silakan buka kembali. Namun, membiarkan mereka tetap beroperasi di tengah kecurigaan publik adalah bentuk pengabaian hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat.

Dibalik perdebatan apakah izin usaha itu kewenangan Provinsi atau Kota, rakyat sebenarnya tidak peduli. Rakyat hanya ingin air mereka bersih dan udara mereka tidak bau. Saling lempar tanggung jawab antara DLH Kota dan Provinsi hanya mempertegas kesan bahwa birokrasi kita “mandul” saat berhadapan dengan raksasa waralaba.

Investasi tidak boleh dibayar dengan air mata warga. Jika Pemkot Bengkulu punya keberanian, seharusnya mereka memasang garis pembatas atau segel sementara di area pembuangan limbah hingga hasil lab keluar secara transparan.

Kepada Walikota dan Gubernur, jangan sampai kebijakan Anda baru terasa “pedas” setelah ada jatuh korban atau kerusakan alam yang tak bisa diperbaiki. Menunggu hasil lab bukanlah alasan untuk membiarkan operasional tetap berjalan.

Hentikan operasional Mie Gacoan sekarang juga hingga ada jaminan keamanan lingkungan secara ilmiah. Jangan sampai rakyat menilai bahwa pemerintah daerah hanyalah “petugas keamanan” bagi kepentingan modal besar, sementara warga dibiarkan terdampar di tengah pencemaran.

Publisher -Red

KMP Bongkar Dugaan Skandal Pengadaan Bantuan Rumah di Desa Panyindangan: Proyek Hampir Rp10 M Diduga Direkayasa, Aturan Konstruksi Diabaikan

0

“KMP Bongkar Dugaan Skandal Pengadaan Bantuan Rumah di Desa Panyindangan: Proyek Hampir Rp10 M Diduga Direkayasa, Aturan Konstruksi Diabaikan”

Purwakarta — Mediacakrabuana.id

Ir. Zaenal Abidin, MP., Ketua
Komunitas Madani Purwakarta (KMP) membongkar dugaan skandal serius dalam pengadaan jasa konstruksi proyek Penyediaan Bantuan Rumah bagi Korban Bencana Alam di Desa Panyindangan, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai hampir Rp10 miliar, yang patut diduga direkayasa dan dijalankan dengan mengabaikan ketentuan khusus jasa konstruksi.

KMP menilai, proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut bukan sekadar bermasalah secara administratif, melainkan mengindikasikan penyimpangan serius terhadap hukum jasa konstruksi, karena aturan khusus konstruksi diduga sengaja disisihkan demi memenangkan penyedia tertentu.

“Ini bukan kesalahan teknis biasa. Ketika proyek konstruksi bernilai hampir Rp10 miliar diserahkan kepada penyedia yang kualifikasinya tidak sebanding, dan aturan khusus konstruksi diabaikan, maka publik patut menduga adanya rekayasa proses,” tegas KMP.

Penyedia Kecil, Proyek Bernilai Raksasa

KMP menemukan kejanggalan mendasar, yakni pekerjaan konstruksi berskala besar justru dimenangkan oleh penyedia berkualifikasi usaha kecil, yang secara normatif tidak sepadan dengan nilai, risiko, dan kompleksitas pekerjaan.

Alih-alih melakukan koreksi atau pembatalan tender, proses pengadaan justru tetap dilanjutkan, bahkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) telah diterbitkan dan pekerjaan mulai berjalan di lapangan.

“Jika aturan dapat ditekuk untuk memenangkan satu pihak, maka ini bukan lagi soal kelalaian, tetapi dugaan pengkondisian,” lanjut KMP.

KMP Resmi Minta Dokumen ke PPID Distarkim

Sebagai bagian dari langkah transparansi dan kontrol publik, KMP menegaskan bahwa telah secara resmi berkirim surat kepada PPID Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Purwakarta, guna meminta dokumen lengkap pengadaan proyek tersebut, mulai dari tahap perencanaan, proses tender, hingga dasar hukum penetapan kualifikasi paket.

Permohonan informasi tersebut diajukan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk memastikan apakah proses pengadaan benar-benar dijalankan sesuai hukum atau justru menyimpan pelanggaran serius.

“Kami tempuh jalur resmi dan konstitusional. Dokumen pengadaan harus dibuka ke publik. Dari sanalah akan terlihat apakah proses ini sah atau justru cacat sejak awal,” tegas KMP.

Dalih Regulasi Diduga Dipelintir

Saat publik mempertanyakan keabsahan proses, muncul narasi pembenaran dengan menggunakan ketentuan pengadaan umum, yang diduga tidak relevan untuk jasa konstruksi.
KMP menilai, penggunaan dalih tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan khusus jasa konstruksi dan justru memperkuat dugaan manipulasi regulasi.

“Aturan dipilih-pilih sesuai kepentingan. Ini pola yang kerap muncul dalam skandal pengadaan,” ujar KMP.

Berpotensi Masuk Ranah Tipikor

KMP menegaskan, apabila dugaan ini terbukti, maka rangkaian peristiwa tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait:
1. penyalahgunaan wewenang,
2. persekongkolan tender,
3. serta potensi kerugian keuangan negara.

Segera Dilaporkan ke Kejaksaan

KMP menyatakan akan segera melaporkan dugaan skandal ini ke Kejaksaan, dengan melampirkan dokumen, kronologi investigatif, serta bukti permulaan, dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Kami meminta proses hukum dibuka secara terang-benderang. Uang rakyat dan bantuan untuk korban bencana tidak boleh dipermainkan,” pungkas Kang ZA, Ketua KMP.

Wabup Banyuasin Hadiri Peletakan Batu Pertama Koperasi Merah Putih Desa Merah Mata

0

Wabup Banyuasin Hadiri Peletakan Batu Pertama Koperasi Merah Putih Desa Merah Mata

Banyuasin – Mediacakrabuana.id

Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah dan Pelayanan Prima Terpadu di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Rabu (17/12).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Peletakan Batu Pertama Gerai Koperasi Merah Putih serta Peletakan Batu Pertama Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Baznas Banyuasin. Hadir langsung Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P., bersama Anggota DPD RI Sumatera Selatan, Hj. Eva Susanti, S.E., M.M., serta jajaran OPD terkait.

Melalui Operasi Pasar Murah, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, bawang, cabai, sayuran, tepung, olahan ikan, hingga produk UMKM khas Banyuasin. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga sejak pagi hari.

Kepala Desa Merah Mata, Seftian, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada desanya sebagai lokasi kegiatan. Ia berharap pasar murah ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Banyuasin meninjau langsung tiga agenda utama, yakni Operasi Pasar Murah, Peletakan Batu Pertama Gerai Koperasi Merah Putih, dan Peletakan Batu Pertama RTLH Baznas Banyuasin dengan penerima manfaat Bapak Mustar, tokoh adat dan tokoh agama setempat.

Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa berbasis gotong royong, dengan keanggotaan dari warga Desa Merah Mata dan progres pembangunan yang saat ini telah mencapai sekitar 10 persen.

Selain itu, Desa Merah Mata juga dikenal memiliki potensi Kampung Laos dengan luas lahan sekitar 65 hektar, yang hasil panennya telah dipasarkan hingga ke Palembang.

Melalui sinergi pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, Desa Merah Mata diharapkan terus berkembang sebagai desa mandiri, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya. (Harto)

Lanjutkan Konservasi Pesisir, PTBA Tanam 40 Ribu Bibir Mangrove di Lampung Timur

0

 

*Lanjutkan Konservasi Pesisir, PTBA Tanam 40 Ribu Bibir Mangrove di Lampung Timur*

*Lampung Timur, Mediacakrabuana.id

17 Desember 2025 –* PT Bukit Asam Tbk (PTBA) kembali menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan pesisir melalui program penanaman 20.000 bibit mangrove bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Mutiara Hijau di wilayah Pasir Sakti, Lampung Timur.

HR, GS, Finance & CSR Department Head PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Tarahan Port Hamdani B Yusdi mengungkapkan, kegiatan ini sejatinya merupakan kelanjutan dari program konservasi mangrove yang telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga total yang telah ditanam hingga saat ini mencapai 40.000 batang bibit mangrove.

“Program ini bertujuan untuk mendukung upaya konservasi dan replikasi mangrove di kawasan pesisir Lampung Timur, khususnya di Pasir Sakti, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi garis pantai dari abrasi, serta menjadi habitat bagi berbagai biota laut,” jelas Hamdani.

Ketua KTH Mutiara Hijau, Samsudin, menyampaikan apresiasi atas dukungan PTBA dalam pelaksanaan program ini.

“Terima kasih atas bantuan dari PTBA dalam pelaksanaan program konservasi dan replikasi mangrove di wilayah Pasir Sakti ini. Dengan adanya program ini, kami sangat terbantu dalam melakukan penanaman kembali bibit pohon mangrove di wilayah ini. Kami berharap kawasan mangrove dapat kembali hijau seperti dulu sehingga mampu menjaga ekosistem di sini,” terang Samsudin.

Hamdani menambahkan, program penanaman mangrove ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan PTBA yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan masyarakat setempat, PTBA berharap upaya rehabilitasi ekosistem mangrove ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam.

“Ke depan, PTBA akan terus mendorong pelaksanaan program-program lingkungan yang berorientasi pada pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” tutup Hamdani.

—————–oooooo———————

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Eko Prayitno
Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam Tbk
corsec@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

Ujung Tombak Pemeliharaan Kamtibmas, Satpam Mitra Strategis Polri

0

Ujung Tombak Pemeliharaan Kamtibmas, Satpam Mitra Strategis Polri

Palembang – Mediacakrabuana.id

Sebanyak seribuan personel Satuan Pengamanan (Satpam) dari berbagai perusahaan dan instansi yang berada di Sumsel mengikuti apel konsolidasi di halaman apel Mapolda Sumsel Rabu (17/12/2025).

Apel konsolidasi dengan tema Satpam sebagai mitra strategis Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas ini dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi

Direktur Binmas Polda Sumsel Kombes Pol Hari Purnomo SIk SH MH Mhan mengatakan keberadaan Satpam memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan Polri dalam mewujudkan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungan kerja, tempat publik, perkantoran, hingga kawasan industri.

“Satpam merupakan yang pertama dalam penanganan keamanan sebelum dilakukan kepolisian,”kata Hari Purnomo usai apel konsolidasi.

Menurutnya, kolaborasi antara Polri dan Satpam harus terus diperkuat dengan satu semangat dan satu tujuan, demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif secara berkelanjutan.

“Ada ribuan personel Satpam telah tersebar diberbagai rayon dan zona pengamanan di wilayah Sumsel, baik di lingkungan usaha, instansi, maupun kawasan publik,”ungkapnya.

Ditegaskan Hari, Satpam memiliki fungsi penting dalam melakukan pengamanan awal, deteksi dini, serta menjaga ketertiban di lingkungan kerja dan ruang publik.

“Mereka merupakan satuan tugas terbatas yang menjadi mitra Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat,”jelas Hari
Hari juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme Satpam melalui pembinaan berkelanjutan, pemahaman etika pelayanan, serta penguatan kompetensi kerja.

“Dengan demikian, Satpam dapat berkontribusi aktif dalam mendukung stabilitas sosial dan ekonomi di Sumatera Selatan.

Hari berharap kedepannya sinergi antara Satpam dan Polri semakin solid, sehingga mampu membangun citra keamanan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan nasional.

“Dengan kerja sama yang baik, kami optimistis keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumsel dapat terus terjaga,” pungkasnya. Harto

Jendral Gatot Nurman Tio Resmi Mentri Meko Polkam

0

Jendral Gatot Nurman Tio Resmi Mentri Meko Polkam

Mediacakrabuana.id

Pimpinan umum Media Rajawali news Grup . Dan Relawan Rakyat Membela Prabowo Mengapresiasi , Prabowo Persiden RI ke 8 menunjuk dan mengangkat Jendral Gatot Nurmantio Menjadi Mentri Menko Polkam jika memperhatikan
Rekam jejak Jendral Gatot nurman Tio . Menurut Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news yang selama ini mengikuti rekam jejak kinerja jendral Gatot nurman Tio Sangat tepat insyaallah NKRI Terwujud Menjadi jaya dan Polisi Dunia . Ali Sopyan Putra dari Bumi Sriwijaya dengan tegas mengatakan
Rakyat sehat Negara Kuwat Sehingga dapat terujut Indonesia tumbuh subur negara makmur . SesuwI dengan Angka 8 Persiden Prabowo Subianto. Tepat dengan hitungan Joyo Boyo . Hono coroko. Doto sowolo Monggo Botongk Podo joyonyo . Terujutlah Rakyat sejatera makmur Negara tumbuh subur dan Kuwat . Namun semua itu atas izin Allah Yang Mahakuwasa

( Redaksi)

Gelar RUPSLB 2025, PTBA Perkuat Tata Kelola dan Strategi Bisnis Perusahaan

0

 

*Gelar RUPSLB 2025, PTBA Perkuat Tata Kelola dan Strategi Bisnis Perusahaan*

*Jakarta, Mediacakrabuana.id

16 Desember 2025 -* PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Pelaksanaan RUPSLB ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB tersebut diselenggarakan dengan dua agenda, yaitu (1) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan (2) Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris PTBA untuk memberikan Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan, perubahan Anggaran Dasar dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan internal Perseroan dengan ketentuan terbaru dalam UU BUMN.

“Hal ini juga berkaitan dengan permintaan Badan Pengaturan (BP) BUMN terkait penyesuaian Anggaran Dasar serta pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas RKAP Tahun 2026 dan RJPP Periode 2026–2030, termasuk perubahannya,” jelasnya.

Pelimpahan kewenangan ini berdasarkan Pasal 15G UU BUMN, yang pada prinsipnya mengatur bahwa RKAP dan RJPP ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian, guna efektivitas kelancaran pengambilan keputusan strategis perusahaan, dalam RUPS ini untuk RKAP dan RJPP dilimpahkan kewenangannya persetujuannya kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

“Melalui RUPSLB ini, PTBA berharap proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan responsif, sekaligus memperkuat peran Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan dan persetujuan strategis Perseroan,” terang Arsal.

Ia menambahkan, di tengah tekanan harga batu bara global yang masih menurun sepanjang 2025, PTBA berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid serta menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar domestik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan volume produksi dan penjualan yang tetap positif, serta realisasi capex yang mendukung keberlanjutan operasi dan proyek logistik strategis.

Manajemen memproyeksikan kinerja operasional PTBA hingga di penghujung tahun 2025 akan terus meningkat. Produksi batu bara PTBA diprognosakan tumbuh 9% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut ditunjang oleh prognosa pertumbuhan volume angkutan sebesar 6% dan volume penjualan sebesar 6% dari tahun sebelumnya.

Tercatat, hingga 30 September 2025, PTBA membukukan laba bersih sebesar Rp1,4 Triliun dan EBITDA sebesar Rp3,6 Triliun, dengan EBITDA margin di angka 11%. PTBA berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp31,3 Triliun sampai dengan akhir September 2025, naik 2% secara YoY.

—————–oooooo———————

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Eko Prayitno Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam Tbk
corsec@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

RAMBO BERSUARA: KEMANA HILANGNYA ANGGARAN DARI RAKYAT? OPINI WTP MAJALENGKA TERCEMAR DEFISIT RP44 MILIAR DAN ‘KORUPSI ADMINISTRASI’

0

“RAMBO BERSUARA: KEMANA HILANGNYA ANGGARAN DARI RAKYAT? OPINI WTP MAJALENGKA TERCEMAR DEFISIT RP44 MILIAR DAN ‘KORUPSI ADMINISTRASI'”

MAJALENGKA ||MEDIACAKRABUANA.ID

16 Desember 2025
Gerakan Rambu Rakyat Bersatu (RAMBO) dan Pimpinan Umum Rajawali News, ALI SOPIAN, hari ini dengan lantang mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran rakyat di Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Rambo mengecam keras temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berjanji akan menindaklanjuti kasus ini ke tingkat pusat.

“Kami pertanyakan, kemana uang rakyat dari pemerintah pusat? Rambo akan segera melaporkan korupsi ini ke pusat dan Presiden Prabowo Subianto, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk mengawal anggaran dari pusat,” tegas Ali Sopian.

Opini WTP yang ‘Cacat’ oleh Temuan Kritis
Meskipun BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka atas Laporan Keuangan Tahun 2023, BPK secara bersamaan merilis temuan kritis yang mengindikasikan kelemahan serius dalam pengelolaan keuangan, membuka potensi kerugian negara, dan menodai opini WTP tersebut.

Temuan-temuan BPK menunjukkan adanya praktik anggaran yang tidak cermat, kelebihan pembayaran proyek, dan penatausahaan aset yang amburadul.

Temuan Utama BPK: Indikasi Kerugian dan Maladministrasi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, permasalahan yang menjadi sorotan utama adalah:

Ditemukan Defisit Riil APBD yang membengkak sebesar Rp44,35 Miliar. Defisit ini disebabkan oleh penyusunan anggaran belanja yang tidak didasarkan pada skala prioritas dan perkiraan penerimaan yang pasti, yang dapat dikategorikan sebagai maladministrasi anggaran parah.

BPK mengidentifikasi Potensi Kerugian Negara melalui Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai total Rp2,07 Miliar pada 12 paket pekerjaan. Selain itu, terdapat denda keterlambatan sebesar Rp146 Juta yang belum dipungut dari kontraktor.

Ditemukan kelemahan fatal dalam Penatausahaan Aset Tetap dan pengelolaan Dana Cadangan yang tidak sesuai mekanisme APBD.

Tanggung Jawab dan Desakan Tindak Lanjut
Dalam rilisnya, Rambo menunjuk langsung pihak-pihak yang bertanggung jawab:

Pihak Eksekutif Kabupaten Majalengka:

Bertanggung jawab penuh atas penyusunan anggaran yang tidak realistis (Defisit Riil).

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Kontraktor:

Bertanggung jawab atas Kelebihan Pembayaran Rp2,07 Miliar. Kelebihan pembayaran ini membuktikan adanya kelalaian serius oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengawas di Dinas PUTR yang tidak cermat memverifikasi kemajuan fisik pekerjaan, membuka celah bagi moral hazard dan potensi kerugian negara.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD):

Bertanggung jawab atas kelalaian dalam penatausahaan aset tetap dan pengelolaan dana cadangan yang menyimpang dari prosedur, menunjukkan kurangnya disiplin dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Desakan kepada Pemerintah dan APH
Defisit riil yang parah ini berpotensi membebani APBD tahun berikutnya, sementara kelebihan pembayaran adalah indikasi kuat adanya kerugian keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan segera.

Rambo mendesak:

Pemerintah Kabupaten Majalengka wajib segera melakukan penagihan dan penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran Rp2,07 Miliar dan denda Rp146 Juta.

Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk menindaklanjuti secara pidana temuan kelebihan pembayaran tersebut jika terindikasi adanya unsur kesengajaan atau korupsi.

Tim Redaksi Prima

Babinsa Kodim Palembang Sigap Bantu Padamkan Kebakaran, Selamatkan Warga dari Amukan Api

0

“Babinsa Kodim Palembang Sigap Bantu Padamkan Kebakaran, Selamatkan Warga dari Amukan Api”

Palembang,  Mediacakrabuana.id

IntensNews.id — Kobaran api yang melahap deretan kios di Jalan Talang Kerangga, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Selasa (16/12/2025) siang, sempat memicu kepanikan warga. Di tengah situasi mencekam itu, Babinsa Koramil 418-02/Pakjo Kodim 0418/Palembang, Peltu Kurniawan, tampil sigap membantu memadamkan api demi mencegah kebakaran meluas.

Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30 WIB dan menghanguskan 11 unit kios yang dikelola Koperasi Benteng Mas Zidam II/Sriwijaya. Asap hitam pekat membumbung tinggi, sementara warga berhamburan menyelamatkan diri dan barang seadanya.

Salah satu saksi, Wulan (22), karyawan rumah makan Ayam Geprek D’Kriuk, mengaku panik saat mendengar teriakan kebakaran. Saat itu ia tengah memasak di dapur. “Saya dengar orang teriak kebakaran, api sudah membesar. Saya langsung lari ke depan untuk menyelamatkan diri,” tuturnya.

Babinsa bersama personel Zidam II/Sriwijaya, anggota Polsek Ilir Barat I, serta petugas Pemadam Kebakaran bahu-membahu berjibaku melawan api. Tanpa ragu, mereka ikut menarik selang, mengatur aliran air, dan membantu mengevakuasi area sekitar lokasi kebakaran.

Upaya keras tersebut membuahkan hasil. Sekitar pukul 14.50 WIB, api akhirnya berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke bangunan lain yang lebih padat penduduk. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski kerugian materiil ditaksir cukup besar.

Pada pukul 16.00 WIB, aparat gabungan melakukan sterilisasi lokasi serta pembersihan puing-puing sisa kebakaran guna memastikan area aman bagi warga sekitar. Polisi juga memasang garis pengamanan untuk kepentingan penyelidikan.

Dandim 0418/Palembang, Letkol Arh Erik Novianto, S.Sos, mengapresiasi kesigapan Babinsa dan sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran tersebut.

> “Kami mengapresiasi gerak cepat Babinsa yang berada di wilayah bersama unsur terkait dalam membantu pemadaman kebakaran. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat, khususnya saat warga menghadapi situasi darurat. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan memastikan keamanan peralatan memasak guna mencegah kejadian serupa,” ujar Dandim.

Berdasarkan keterangan awal saksi Bpk. Oni (58), pemilik salah satu warung sate, dugaan sementara kebakaran berasal dari kompor yang digunakan saat memasak. Namun demikian, pihak Polsek Ilir Barat I bersama PBK Palembang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kebakaran.

Kehadiran Babinsa di tengah musibah ini kembali menegaskan peran TNI yang tidak hanya menjaga pertahanan negara, tetapi juga hadir di tengah masyarakat saat situasi darurat, memberikan rasa aman dan kepedulian nyata. Harto

Pemkot Palembang Berikan Penghargaan Pajak Daerah 2025, Sekda: Pajak Mesin Penggerak Pembangunan

0

“Pemkot Palembang Berikan Penghargaan Pajak Daerah 2025, Sekda: Pajak Mesin Penggerak Pembangunan”

Palembang — Mediacakrabuana.id

Pemerintah Kota Palembang memberikan penghargaan Pajak Daerah Tahun 2025 kepada para wajib pajak yang taat dan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak. Selasa 16 /12/2025

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 405/PS/Bapenda/2025 tentang Pemberian Penghargaan Pajak Daerah Tahun 2025

Marhein,SH.,M.Si. Selaku Kepala Bapenda Kota Palembang mengatakan,
Penghargaan berupa piagam dan plakat Wali Kota Palembang diberikan kepada berbagai kategori wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2), di antaranya 10 wajib pajak tercepat dengan nilai pembayaran Rp31 ribu hingga Rp500 ribu, 10 wajib pajak tercepat dengan nilai pembayaran Rp51 ribu hingga Rp5 juta, 25 wajib pajak tercepat dengan nilai pembayaran Rp5 juta hingga Rp99 juta, serta 25 wajib pajak tercepat dengan nilai pembayaran Rp99 juta hingga Rp199 juta.

Menambahkan Marhein, penghargaan juga diberikan kepada 15 wajib pajak dengan jumlah pembayaran PBB-P2 tertinggi, tiga wajib pajak pajak jasa perhotelan tertinggi, tiga wajib pajak jasa kesenian dan hiburan tertinggi, tiga wajib pajak jasa parkir tertinggi, tiga wajib pajak pajak restoran/makan dan minum tertinggi, serta satu wajib pajak pajak penerangan jalan (PPJ) atas tenaga listrik tertinggi.

Pemkot Palembang juga memberikan apresiasi kepada empat kecamatan dan empat kelurahan dengan jumlah wajib pajak PBB terbanyak, 10 mitra pembayaran pajak daerah, serta 50 lingkungan/RT dengan tingkat kepatuhan pembayaran PBB tertinggi yang mendapatkan hadiah televisi 32 inci.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Palembang juga melakukan pengundian hadiah lemari es bagi wajib pajak yang membayar PBB tepat waktu tanpa tunggakan serta bagi wajib pajak yang melunasi piutang PBB.

Pemerintah Kota Palembang turut memberikan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dan pajak daerah lainnya sesuai Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 54 Tahun 2025. Pengurangan pokok pajak diberikan sebesar 100 persen untuk ketetapan pajak tahun 2002–2019 dan 50 persen untuk ketetapan pajak tahun 2020–2024, setelah dilakukan verifikasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang H.Aprizal Hasyim,S.Sos., MM. menyampaikan, bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih Pemerintah Kota Palembang kepada perusahaan dan masyarakat yang telah berkontribusi besar dalam pembayaran pajak daerah. Menurutnya, Kota Palembang memiliki belasan jenis pajak daerah yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan.

“Dengan adanya penghargaan ini, kami berharap dapat semakin memotivasi perusahaan dan masyarakat untuk taat pajak serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Sekda juga menegaskan bahwa pajak merupakan mesin penggerak pembangunan kota, sehingga partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Palembang. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang pun optimistis dapat mencapai target penerimaan pajak daerah tahun 2025, dengan seluruh kegiatan didukung oleh pendanaan dari APBD Kota Palembang Tahun 2025.

Kegiatan ini dihadiri Sekda Kota Palembang , Kepala Bapenda Kota Palembang, Camat Se Kota Palembang, Lurah Se kota Palembang ,RT ,BUMD Kota Palembang dan OPD Terkait.pungkasnya Harto

BERITA TERBARU