www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 80    
Beranda blog Halaman 80

DIMINTA KEJAKSAAN,POLRES SEGERA USUT KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN BESAR TA 2024 DIDUGA MANGRAK KABID ESDP PERTANIAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB.

0

“DIMINTA KEJAKSAAN,POLRES SEGERA USUT
KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN BESAR TA 2024 DIDUGA MANGRAK
KABID ESDP PERTANIAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB”.

PURWAKARTA JABAR || RAJAWALINEWS

Pemerintah memiliki beberapa program untuk meningkatkan sektor pertanian salah satu
Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar 2024 Purwakarta Diduga Di jadi kan ajang untuk mencari kekayaan oknum pejabat bermoral bangsal dan Rakus salah satu contoh kegiatan Alat mesin Hilang bagunan Mangkrak.
Purwakarta,

Program Pembangunan Irigasi Perpompaan (Irpom) Kelompok Tani Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao , Purwakarta Sumber Dana : APBN 2024.

Sedangkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,melalui Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian, untuk melaksanakan pembangunan Irigasi Perpompaan di Desa Mulyamekar Sebagai bagian dari upaya peningkatan Produktivitas Pertanian didaerah tersebut.

Menurut informasi warga sekitar,di tahun 2024 di Lokasi Petani di bangunkan untuk Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar 2024 .

Ironis nya
Pekerjaan ,tidak berjalan sampai saat ini, apalagi pintu pun tidak ada dan alat pompapun tidak ada, yang hanya tinggal paralon yang terbengkalai ungkap warga yang tidak mau di sebutkan namanya.

Ia melanjutkan,dari pembangunan awal sampai saat ini tidak berfungsi saluran tersebut, bagaikan mangkrak

Saat musim kemarau,kami sebagai petani pun belum merasakan dari mesin Pompa bantuan tersebut untuk mengalirkan air ke sawah kami

Makanya kami membuat aliran air tersendiri menuju ke sawah ,sambil bergantian terhadap yang lainnya.

Coba aja kang lihat bangunan sekarang sudah rusak,dan tidak terpelihara,kita anggap aja uang negara di hamburkan dan tidak di rasakan oleh petani lukasnya.

Selain itu, Program Irigasi Perpompaan ini dikerjakan secara swakelola oleh Kelompok Tani yang Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Tahun 2024

Proyek ini bertujuan untuk menyediakan akses air yang lebih mudah bagi para petani,terutama di wilayah yang mengalami kesulitan air Irigasi pada musim kemarau.

Namun, Irigasi Perpompaan ini menggunakan teknologi modern yang memungkinkan pengairan lahan pertanian secara lebih efisien, dengan memanfaatkan sumber air permukaan yang di pompa ke lahan lahan pertanian.

Sangat di sayangkan Program mulia ini,tidak dibarengi dengan Keterbukaan Informasi Publik ( Tidak di cantumkan Untuk Anggaran) di lokasi,di sayangkan awak media ini mencoba menemui Ketua Kelompok Tani,sangat sulit di temui seolah olah menghindar.

Di tempat berbeda, awak media menemui Nanan Kabid Esdp Pertanian Kamis 1/10/2025.

Di pinggir kantin Nanan Kabid Esdp Pertanian di dampingi Gunawan sebagai Fungsional.

Nanan Kabid Esdp Pertanian mengatakan bahwa benar program tersebut benar adanya dari APBN 2024

Ia menambahkan nanti akan saya panggil dulu ketua kelompok,ungkap Nanan

Dalam Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar 2024 kalau engga salah sekitar Rp 200 JT kurang ucap Nanan kabid

Menambahkan, Gunawan sebagai Fungsional di Pertanian mengatakan
bahwa mesin pompa tidak ada ,melainkan di amankan dan juga pintupun di simpan ujar Gunawan.

Pada saat selesai pekerjaan tersebut,sudah kami tes Pompa tersebut dan hasilnya bagus,dan memang mesin tersebut di lepas lagi,dan pintu di amankan takut hilang ucap Gunawan.

Sampai saat ini, engga tau ,karena di simpan sama ketua kelompok ujar Gunawan.

Karena lokasi tersebut jauh dari pemukiman warga Lukas Gunawan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan,bahwa pengadaan air baku untuk mengairi sawah berskala besar,jelas akan terpenuhi,karena sumber air yang ada sesuai dengan Bestez, sedangkan sumber airnya dari parit atau kali besar cuman disayangkan tidak ada keterbukaan.

Apalagi pintu besi tidak ada,Pompa air pun tidak ada, bagaimana program pemerintah pusat tidak berjalan dengan maksimal untuk para petani.

Hal tersebut,Pihak Dinas Pertanian dan Pangan agar mengontrol program tersebut tidak berjalan dari 2024 sampai saat ini.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi Kejaksaan dan Polres Purwakarta Jawa Barat belum di Konfirmasi….

Bersambung edisi berikut nya…..!!!

( Red/Tslm )

Jelang Nataru Rutan Kelas 1 Palembang Gelar Razia Gabungan

0

“Jelang Nataru Rutan Kelas 1 Palembang Gelar Razia Gabungan”.

Palembang –Mediacakrabuana.id

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang melaksanakan kegiatan Razia Gabungan di lingkungan Rutan Kelas I Palembang pada Senin, 22 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan keamanan dan ketertiban serta pencegahan peredaran barang terlarang di dalam rutan.

Razia Gabungan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan staf Rutan Kelas I Palembang. Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan tetap mengedepankan profesionalisme serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, kegiatan dirangkaikan dengan pemusnahan barang-barang terlarang hasil razia. Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas I Palembang menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan berintegritas. Harto

APH Diminta Klarifikasi Laporan Dugaan Dana Desa dan Lahan Plasma Tanjung Lago

0

“APH Diminta Klarifikasi Laporan Dugaan Dana Desa dan Lahan Plasma Tanjung Lago”

PALEMBANG — MEDIACAKRABUANA.ID

Polemik dugaan penyimpangan Dana Desa dan pengelolaan lahan plasma di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, mencuat setelah sejumlah LSM menyampaikan laporan dan aspirasi dalam aksi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.

Isu tersebut kemudian memicu kegaduhan di tingkat desa yang berkembang di media sosial hingga menjadi perhatian publik secara luas.

Kegaduhan itu diwarnai dengan reaksi penolakan dari sebagian kecil masyarakat Desa Tanjung Lago, sementara laporan dugaan dari LSM tetap beredar dan diperbincangkan.

Menanggapi kondisi tersebut, Ali Pudi, SE, MM, aktivis Sumatera Selatan yang berdomisili di Jakarta, meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan dugaan yang telah disampaikan LSM, agar persoalan tidak terus bergulir di ruang publik tanpa kejelasan.
“Karena sudah ada laporan dugaan yang disampaikan secara resmi, sebaiknya aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan. Tujuannya agar semua menjadi jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” kata Ali Pudi, Selasa (22/12/25)

Ali Pudi menilai, laporan LSM merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik dan masih berada pada tahap dugaan. Oleh karena itu, laporan tersebut perlu diuji melalui proses hukum yang berlaku.

Ia juga menyebut bahwa reaksi sebagian kecil masyarakat desa merupakan hal yang wajar, namun tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan atau menolak dugaan sebelum ada pemeriksaan resmi dari aparat penegak hukum.

“Baik laporan maupun bantahan perlu diuji secara hukum. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran,” ujarnya.

Ali Pudi meminta Kepala Desa Tanjung Lago dan pihak terkait bersikap kooperatif apabila dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum, sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara terbuka dan profesional.

Menurut dia, penyelesaian melalui mekanisme hukum penting untuk meredam kegaduhan di media sosial, menjaga ketertiban di tingkat desa, serta memastikan informasi yang beredar di publik memiliki dasar yang jelas.

Sebelumnya, laporan dugaan terkait Dana Desa dan lahan plasma di Desa Tanjung Lago telah disampaikan oleh sejumlah LSM dalam aksi di Kejati Sumsel. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejati Sumsel mengenai tindak lanjut atau peningkatan status laporan tersebut. (Red)

KEMANUSIAAN DAN KEDAULATAN RUPIAH DIINJAK: DESAK MENTERI KEUANGAN DAN APARAT TINDAK TEGAS GERAI PENOLAK PEMBAYARAN TUNAI!

0

KEMANUSIAAN DAN KEDAULATAN RUPIAH “DIINJAK: DESAK MENTERI KEUANGAN DAN APARAT TINDAK TEGAS GERAI PENOLAK PEMBAYARAN TUNAI!”

JAKARTA, MEDIACAKRABUANA.ID

Senin, 22 Desember 2025 – Gelombang kemarahan publik terus memuncak dalam beberapa hari terakhir menyusul viralnya video diskriminasi terhadap seorang nenek di sebuah gerai roti. Meski video tersebut telah beredar luas di berbagai platform media sosial dan memicu kecaman masif, belum ada tindakan tegas terhadap gerai yang secara kaku menolak lembaran-lembaran uang tunai milik sang nenek demi memaksakan penggunaan QRIS. Insiden ini adalah potret kelam di mana kemanusiaan telah mati di tangan sistem digital yang diskriminatif dan arogan.

Sangat tidak manusiawi ketika seorang lansia, yang tidak memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi digital, dihalangi hak dasarnya untuk membeli makanan. Lembaran-lembaran uang tunai di tangan sang nenek adalah bukti ketaatannya sebagai warga negara dalam menggunakan alat pembayaran sah yang dijamin negara. Namun, ia justru dipermalukan dan ditolak hanya karena tidak memiliki ponsel pintar atau dompet digital.

Ini adalah bentuk penindasan ekonomi yang dibalut modernitas. Memaksa rakyat kecil untuk tunduk pada teknologi yang tidak mereka jangkau hanya untuk urusan perut adalah pelanggaran serius terhadap Sila Kedua dan Kelima Pancasila.

Merespons keresahan publik yang telah viral selama beberapa hari ini, kami mendesak Menteri Keuangan selaku penjaga kedaulatan mata uang negara untuk segera:

– Memberikan Tindakan Nyata: Mengingatkan seluruh pelaku usaha bahwa Rupiah dalam bentuk lembaran adalah simbol kedaulatan negara yang wajib diterima di seluruh wilayah NKRI tanpa pengecualian.

– Menjamin Keadilan Transaksi: Menteri Keuangan harus memastikan bahwa transformasi digital tidak boleh membunuh fungsi uang tunai, karena uang tunai adalah instrumen ekonomi paling inklusif bagi rakyat kecil dan lansia.

Kami meminta Kepolisian RI untuk berhenti berdiam diri dan segera mengambil sikap tegas:

– Tegakkan UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011: Berdasarkan Pasal 23, setiap orang dilarang menolak Rupiah tunai sebagai alat pembayaran. Pelanggaran ini adalah tindak pidana dengan ancaman penjara 1 tahun dan denda Rp200 juta.

– Proses Hukum Gerai Terkait: Segera lakukan pemanggilan dan beri sanksi kepada gerai yang ada dalam video viral tersebut. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul terhadap kebijakan korporasi yang menabrak Undang-Undang.

Kemanusiaan harus berada di atas teknologi. Hukum hadir untuk melindungi mereka yang tidak paham digital, bukan membiarkan mereka tersisih. Jika lembaran-lembaran uang tunai yang sah tidak lagi mampu membeli roti bagi seorang nenek, maka kedaulatan hukum dan ekonomi kita sedang dalam ancaman serius.

TEGAKKAN KEDAULATAN RUPIAH, KEMBALIKAN NURANI KEMANUSIAAN!

Publisher -Red PRIMA

GUNUNG TUMPENG PITU DIGERUS BANJIR EMAS APH. BANYUWANGI DIKEBIR

0

“GUNUNG TUMPENG PITU DIGERUS BANJIR EMAS APH. BANYUWANGI DIKEBIR”

Banyuwangi Jatim — Mediacakrabuana.id

22 Desember 2025 Terjadi penghancuran sistematis benteng pertahanan bencana dan degradasi ekosistem pesisir. Gunung Tumpang Pitu bukan sekadar gundukan tanah; ia adalah infrastruktur geologi alami yang melindungi warga dari tsunami.

Aktivitas pertambangan telah mengubah fungsi hutan lindung menjadi kawasan industri ekstraktif yang memicu deforestasi masif, sedimentasi laut, dan dugaan pencemaran logam berat pada hasil laut.

PT Bumi Suksesindo (BSI) dan induk usahanya PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) sebagai pelaksana lapangan.

Mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, yang menerbitkan izin awal, serta Pemerintah Pusat dan Provinsi yang memberikan legitimasi hukum meskipun status lahan sebelumnya adalah hutan lindung.

Nelayan di Pancer, Mustika, dan Pulau Merah yang kehilangan ruang hidup, serta masyarakat pesisir yang kini bertaruh nyawa tanpa pelindung alami tsunami.

Kerusakan berpusat di Kawasan Hutan Gunung Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi. Dampaknya meluas secara multidimensi ke wilayah perairan selatan, merusak terumbu karang di bawah laut, serta mencemari wilayah tangkap nelayan tradisional yang menjadi tumpuan ekonomi lokal.

Meski izin terbit sejak 2012, krisis mencapai level kritis pada periode 2024–2025. Ledakan tambang yang intensif selama dua tahun terakhir telah memicu longsoran material ke laut. Selain itu, suspensi IUP Eksplorasi PT Damai Suksesindo oleh Kementerian ESDM hingga 10 Oktober 2025 menjadi sinyal merah adanya ketidakberesan dalam tata kelola operasional.

Demi akumulasi keuntungan ekonomi jangka pendek dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada pengabaian terhadap prinsip Precautionary Principle (prinsip kehati-hatian) dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah lebih memilih memprioritaskan “karpet merah” bagi investor besar (MDKA) dibandingkan menjaga keselamatan jangka panjang warga dari ancaman tsunami yang nyata di pesisir selatan Jawa.

Eksploitasi dilakukan dengan metode open pit (tambang terbuka) yang mengupas lapisan hutan dan tanah.

Peledakan batuan menyebabkan getaran dan ketidakstabilan lereng.

Saat hujan, material kupasan (tailing/sedimen) terbawa aliran air menuju muara dan laut, mengubah warna air, merusak terumbu karang, dan menurunkan kualitas air laut sehingga ikan menjauh atau terkontaminasi.

Tragedi di Balik Berkilau Emas
Kasus Tumpang Pitu adalah bukti nyata dari “Malpraktik Kebijakan”.

Negara seolah memberikan izin kepada korporasi untuk “merobohkan tembok rumah” (gunung pelindung) penghuninya sendiri demi mengambil butiran emas di dalamnya. Ketika tsunami berikutnya datang, negara tidak bisa menyalahkan alam jika perlindungan alaminya telah dijual atas nama investasi.

Team Redaksi

Pasca Mutasi Kaplores Metro Bekasi, JPDN dan GBR Kawal Tuntas Kasus Pengeroyokan Yang Melibatkan Anggota DPRD

0

Pasca Mutasi Kaplores Metro Bekasi, JPDN dan GBR Kawal Tuntas Kasus Pengeroyokan Yang Melibatkan Anggota DPRD

BEKASI || – Mediacakrabuana.id

Pasca terjadinya mutasi kepemimpinan di tubuh Kepolisian Resor Metro (Polres Metro) Bekasi, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Desa Nusantara (JPDN) dan Garda Bangsa Reformasi (GBR) menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Kedua organisasi tersebut berencana segera melayangkan surat resmi kepada Kapolres Metro Bekasi yang baru guna memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku meskipun terjadi rotasi jabatan di internal kepolisian.

Ketua Umum JPDN, Yusuf, menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan tidak seharusnya menghentikan atau memperlambat penanganan kasus yang sedang berjalan.

“Terjadinya rotasi bukan berarti menghilangkan kasus yang telah terjadi. Kasus ini sedang ditangani oleh Polres Metro Bekasi, dan kami sebagai masyarakat berkewajiban mengingatkan serta bersurat kembali. Kami sangat menghargai dan menjunjung tinggi supremasi hukum di wilayah kerja Polres Metro Bekasi. Kami percayakan sepenuhnya proses ini kepada pihak kepolisian,” ujar Yusuf, Senin (22/12/2025)

Di tempat yang sama, Ketua GBR, Idhay Sumirat, menyoroti durasi penanganan kasus yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam penetapan tersangka.

“Kasus ini sudah berjalan hampir satu bulan, namun hingga detik ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami dari elemen masyarakat akan mengawal mekanisme proses hukum ini sampai tuntas agar keadilan benar-benar ditegakkan,” tegas Idhay.

Publik kini menanti langkah tegas dari pimpinan baru Polres Metro Bekasi dalam menangani perkara yang menyita perhatian masyarakat tersebut.

Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi harapan besar bagi JPDN dan GBR demi menjaga marwah institusi kepolisian dan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Kapolda Sumsel Pimpin Upacara Hari Ibu ke-97, “Merdeka melaksanakan Dharma”

0

“Kapolda Sumsel Pimpin Upacara Hari Ibu ke-97, “Merdeka melaksanakan Dharma”

Palembang,–  Mediacakrabuana.id

Polda Sumsel menggelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Lapangan Gedung Utama Presisi Polda Sumsel . Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung khidmat dan diikuti oleh personel Polri serta ASN Polda Sumsel sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol. Andi Rian R Djajadi, S.I.K., M.H., selaku inspektur upacara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut , Irwasda Kombes Pol Feri Handoko Soenarso SH, SIK para Pejabat Utama Polda Sumsel , personel Polri, serta ASN Polda Sumsel

 

Dalam amanatnya, Kapolda Sumsel menyampaikan ucapan Selamat Hari Ibu ke-97 kepada seluruh Perempuan dan ibu ibu Indonesia, Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu diharapkan menjadi momentum refleksi untuk terus meningkatkan peran, kontribusi, serta kualitas pengabdian perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pembangunan bangsa.

 

“Para Ibu dan perempuan patut berbangga karena secara historis perempuan Indonesia merupakan penggagas pergerakan perempuan yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Semangat tersebut, menurutnya, harus terus dijaga dan diwujudkan melalui dedikasi, profesionalisme, serta loyalitas dalam menjalankan tugas,” ucap Kapolda Sumsel Irjen Pol. Andi Rian R Djajadi S.I.K., M.H.,

 

Pada kesempatan tersebut, Dalam mengakhiri sambutannya Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi,SIK ,MH yang membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan bentuk penghargaan bangsa terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan. Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan apresiasi atas peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Harto

Komisi pemberantas korupsi KPK di minta tangkap begal BHP Dan BHR di kabupaten Bekasi

0

“Komisi pemberantas korupsi KPK di minta tangkap begal BHP Dan BHR di kabupaten Bekasi”

Bekasi || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan pimpinan Umum Media Rajawali news Grup. Mendesak KpK Ri . Tangkap begal BHP dan BHR. Kabu paten Bekasi. Pasalnya.
Beberapa hari lalu kabupaten Bekasi di gemparkan dengan ada nya kasus ott yang menjerat orang no satu di kabupaten Bekasi berikut ayah nya prihal kasus dugaan suap proyek yang ada di wilayah kabupaten Bekasi.

Bahkan bukan hanya itu saja kpk wajib periksa dinas dpmd Kabupaten Bekasi yang di duga menjadi antek antek untuk membegal anggaran BHP Dan BHR yang di mana seharusnya di salurkan ke setiap desa
Akan tetapi dengan di buat nya edaran oleh bupati Bekasi beberapa wkt lalu anggaran yang di mana di ketahui perhitungan rata rata di potong hampir mencapai 500jt rupiah dalam satu desa
Pembegalan ini juga tidak di berikan rincian untuk di pergunakan untuk apa.

Hal ini di benarkan oleh kades bantarjaya kecamatan pebayuran kabupaten Bekasi
Saat rajawali news menghubungi melalui seluler nya” Abuy membenarkan adanya pembegalan anggaran yang di mana selam ini di jadikan Anggara untuk tunjangan pegawai dan kegiatan desa lain nya.
“Betul sekali anggaran BHP Dan BHR di potong oleh pemerintah kabupaten dan nominal nya sangat pantastis berkisaran400- 500jt rata rata dalam satu desa
Kalau untuk peruntukan nya saya kurang hapal karena tidak di jelas kan
Kami desa hanya dapat edaran dari dpmd yg di mana isinya itu perbup yang menerangkan perubahan penyaluran bhp Dan BHR
Saya si sangat berharap anggaran itu bisa di kembalikan karena itu sangat menghambat program yang sudah di rencanakan dan hak tunjangan dari pada pegawai desa”ungkap nya

Pembangunan Parkiran Desa Sirnamanah Diduga Tidak Transparan Modos Pejabat Ngambil Uang Negara”

0

“Pembangunan Parkiran Desa Sirnamanah Diduga Tidak Transparan Modos Pejabat Ngambil Uang Negara”

Purwakarta, Jabar || Mediacakrabuana.id

Membangun Desa membangun negara itu lah progam pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat setempat.

Beredar kabar beberapa desa mendapatkan teguran atau peringatan
Sebelumnya di desa desa yang tidak mendapatkan Dana Desa Tahap II untuk kepentingan masyarakat hal tersebut, tidak kunjung cair earmark 2025.

Selain itu,Dedi Mulyadi Gubernur Provinsi Jabar Mentralisasikan Anggaran Banprov dan juga Saepul Bahri Bupati Purwakarta sama sudah Mentralisasikan DBHP Tahap III dan di tambah lagi DBHP 2016/2018 di awal bulan Desember.

Dedi Mulyadi di forum mengatakan Anggaran Dana Desa, Banprov,DBHP, untuk peningkatan jalan lingkungan supaya ekonomi masyarakat sekitar berjalan lancar ungkap dedi di berapa medsos.

Sebaliknya,di desa Sirnamanah Kec,Darangdan Kab, Purwakarta dalam pembangunan infrastruktur pembuatan halaman parkir diduga mengangkangi Pergub dan Perbup, yang tidak di indahkan Kades Sirnamanah

Saat awak berkunjung ke desa Sirnamanah 10/12/2025.

Diduga pembangunan Pengerjaan Halaman parkir di Desa Sirnamanah, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta tidak ada memasang papan nama kegiatan.

Ironisnya,Praktik semacam ini membuka pintu terjadinya tindakan korupsi.

Sedangkan,Pemasangan papan nama itu sebagai bentuk patuh terhadap Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 15 Huruf (d.) merupakan hal yang patut dipertanyakan.

Sebab adanya, menutupi transparansi publik melanggar UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan imformasi Publik(KIP).

Gabungan awak media mencoba konfirmasi melalui WhatsApp ke kades Sirnamanah,sama sekali tidak ada tanggapan sama sekali alias Bungkam Seribu Bahasa

Salah satu,Staff Aparat Desa mengatakan bahwa sedang dalam melaksanakan Pekerjaan pembuatan halaman parkir desa,dan juga kami tidak tau anggarannya berapa ucapnya

Ia menambahkan bahwa terkait anggaran yang lebih tau kades dan sekdes,sayangnya sedang tidak ada di kantor tegas salah satu Staff desa Sirnamanah.

Dalam Pantauan awak media ini, terlihat’ menggunakan matrial Bekas, Contoh Batu Kali, yang digunakan kembali.

Sementara,tidak selayaknya pengerjaan proyek yang menggunakan uang pemerintah atau uang Negara tidak memiliki papan nama proyek alias Anggaran Siluman.

Dinas terkait selaku Pengguna Anggaran untuk bersikap tegas dalam melakukan pengawasan,” Kepada Dinas Terkait untuk menegur agar memasang papan nama informasi supaya tidak terjadinya dugaan Korupsi berjamur.

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek. Baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, waktu pelaksanaan proyek dan nilai anggaran, sumber dana serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi Camat DPMD APH Aparat Penegak Hukum kabupaten purwakarta Jawa Barat belum di Konfirmasi….

Bersambung Edisi berikut …..!!!

( Red/ Tslm)

CAMAT, DPMD. APH. DIDUGA DI KANGKANGI BOGI MANTAN PJ.DESA CADASSARI KAB PURWAKARTA POSYANDU MANGRAK TIDAK DI PROSES

0

“CAMAT, DPMD. APH. DIDUGA DI KANGKANGI BOGI MANTAN PJ.DESA CADASSARI KAB PURWAKARTA POSYANDU MANGRAK TIDAK DI PROSES”

Purwakarta. Jabar || Mediacakrabuana.id

Menindaklanjuti Pemberitaan sebelumnya yang berjudul
Diminta Pihak APH Segera Usut Tuntas Bogi Mantan PJ Cadassari Kab Purwakarta Diduga Pembangunan Posyandu Mangrak Pj, Indikasi Kebal Hukum

Dalam massa akhir tugas Bogi PJ Cadassari dalam Pekerjaan Pembagunan Posyandu yang mangkrak menjadi Polimik warga Cadassari.Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

Hal tersebut menjadi Tuntutan Warga Cadassari :

Warga menginginkan adanya Posyandu dalam aktivitas untuk,ibu Hamil,Balita,ibu menyusui,di karenakan selama ini masih di rumah warga yang sempit lokasinya ungkap warga

Seandainya,dalam lokasi yang baru tempat parkir luas,dan posisi lokasi strategis di pinggir jalan.

Sementara, dalam pembangunan Posyandu tidak selesai dalam pergantian Kades

Keinginan Para Kader Posyandu :

Semoga nantinya Bisa cepat selesai dalam pembangunan Posyandu Cadassari, tinggal tergantung nya niat mantan PJ Cadassari kapan melanjutkan kembali lukasnya.

Dalam Penulusuran gabungan awak Media menindaklanjuti keinginan Masyarakat Cadassari:

Team Gabungan awak Media mencoba menggali Informasi Terhadap Bogi Mantan PJ Cadassari

Dalam wawancara Bogi Mantan PJ Cadassari 1/12/2025 di Purwakarta

Bogi Mantan PJ Cadassari mengatakan bahwa itu benar adanya Bangunan Posyandu Mangkrak dan juga kesalahan saya tidak diselesaikan ucap Bogi.

Sementara,saya sedang mencari Uang untuk di selesaikan Bangunan Posyandu ujarnya.

Perihal tersebut sudah di ketahui oleh DPMD,Camat, Inspektorat ucapnya

Tanggapan Benni Camat Tegalwaru Terkait Mantan PJ Cadassari

Hal itu, sudah saya panggil untuk menyelesaikan Bangunan Posyandu, Apalagi dia juga Bawahan saya,ucap camat

Namun,sudah berapa kali menegurnya untuk di selesaikan Bangunan Posyandu,dari pihak Bogi siap dilanjutkan bangunan tersebut sebelum akhir bulan Desember tegas Benni

Menurut,Benni Camat Tegalwaru,memang sudah salah Bogi dalam regulasi nya kenapa tidak di selesaikan pekerjaan tersebut,saat masih menjabat sebagai PJ Cadassari ungkapnya

Di kwatirkan apalagi mau tutup tahun, kalau Bogi tidak bisa menyelesaikan pembangunan tersebut pihak kami angkat tangan dan di kembalikan ke pihak berwenang tegasnya camat.

Sementara,sudah saya tekankan terhadap Bogi,katanya sebelum akhir tahun akan di selesaikan Bangunan Posyandu ucap Camat ke awak media.

Di lokasi berbeda,awak media mencoba konfirmasi melalui telepon WhatsApp ke Dede Lucky selaku kades Cadassari.

Akhirnya di angkat telepon WhatsApp, sayang nya, anggota dewan Purwakarta yang berbicara dan menjelaskan mengenai pembangunan Posyandu

Wawan selaku anggota dewan DPRD Purwakarta mengatakan saat ini sedang rapat di kantor desa untuk pembahasan dalam penyelesaian pembangunan Posyandu, karena saat Bogi Mantan PJ Cadassari yang masih punya kewenangan dalam penyelesaian pembangunan itu,tegas Wawan

Memang sudah lama di ketahui oleh DPMD, Inspektorat perihal itu, nanti kami akan panggil untuk duduk bersama di desa,ucap Wawan.

Untuk dalam pembangunan Posyandu Kepala Desa yang sekarang tidak mengetahui apa apa,saya juga sudah komunikasi terhadap Inspektorat harus mengembalikan Anggaran atau melanjutkan Pembangunan Posyandu ucap Wawan.

Selingan berapa hari,awak media ke kantor DPMD bertemu Kadis sayangnya Kadis DPMD tidak ada di Kantor sedang tugas di luar.

Rustam Kadis DPMD Purwakarta dalam balasan Chatting “saya lagi Rakor DPMD Se-Jabar di Kuningan balasan Chatting dan ia menambahkan tinggal temui saja Camat Tegalwaru akhir Chatting Kadis

Empat hari kemudian,awak media mencoba konfirmasi melalui telepon WhatsApp kebetulan Kasie Pemdes Berada di desa Ciwareng sedang ada Audit dari Inspektorat Jabar.

Dalam Pertemuan awak media dengan Kasie Pemdes di desa Ciwareng Kamis 18/12/2025.

Cepi Kasie Pemdes menjelaskan kalau masalah pembangunan Posyandu desa cadassari emang sudah mengetahui sejak bulan Agustus atau juli ungkap Cepy.

Saat itu, sedang melaksanakan sosialisasi mengenai penggunaan Dana Desa, ternyata yang muncul Cadassari setelah ada temuan dari aduan masyarakat dan juga bikin berita acara , setelah itu kita sampaikan ke desa sepaya segera di selesaikan pembangunan Posyandu ucapnya

Tugas DPMD hanya memberikan pembinaan saja dan kita juga tidak bisa membuat LHP kaya inspektorat kang, hanya bisa memberikan laporan,dan sekedar memberitahu supaya laporan DPMD ke inspektorat mengetahui ujar Cepi

berbeda terhadap Inspektorat yang punya tugas bikin LHP,di tanda tangani oleh Inspektur setelah dua bulan, barulah di tindak lanjut ke Irbansus yang turun,dan juga bisa menindak lanjuti ke pihak kepolisian kalau temuannya sangat riskan jelas kasie pemdes.

Kalau administrasi dalam kucuran anggaran di DPMD hanya bisa menerima bentuk Laporan dan memberikan verifikasi,dan juga tugas DPMD tidak sampai jauh dalam fisik, yang penting sudah memenuhi syarat dan kelengkapan proposal untuk pengajuan anggaran tahap II di pusat , tergantung pihak pusat yang mengucurkan anggarannya kang.

Sedangkan,tugas di DPMD hanya menerima laporan , SPJ,dan tidak bisa sampai detail untuk ke fisik Lukas Cepi.

Sedangkan,ada tugas dalam penanganan itu berada di Inspektorat,dan juga pihak Irbansus nanti dari pihak merekalah turun kelapangan dilidik dulu dan berapa kerugian keuangan negara , kalau fatal pasti di tindaklanjuti ke pihak Tipikor kepolisian itu yang saya ketahui kang,tutup Cepi

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi APH Aparat Penegak Hukum dan Bupati Purwakarta Jawa Barat Belum di Konfirmasi..

Bersambung Edisi berikut nya …..!!!

( Red / Tslm)

Mosi Tidak Percaya: Aktivis Desak Kejagung ‘Bedah Total’ Kejari Kabupaten Tangerang, Soroti SP3 Janggal RSUD Tigaraksa

0

*Mosi Tidak Percaya: Aktivis Desak Kejagung ‘Bedah Total’ Kejari Kabupaten Tangerang, Soroti SP3 Janggal RSUD Tigaraksa*

TANGERANG – MEDIACAKRABUANA.ID

Gelombang tuntutan “bersih-bersih” di tubuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang kian membesar. Pasca-tertangkapnya Kasipidum HMK dalam operasi senyap KPK terkait pemerasan WNA Korea Selatan, publik kini menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak hanya berhenti pada kasus pemerasan, tetapi juga membongkar kotak pandora perkara-perkara “mangkrak” yang selama ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat.

Dukungan luas mengalir dari berbagai elemen masyarakat sipil yang mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh personel jaksa di lingkup Kabupaten Tangerang.

*LBH BONGKAR: Kabupaten Tangerang “Zona Merah” Korupsi yang Terabaikan*

Sekretaris Jenderal LBH BONGKAR, Irwansyah, S.H., dengan tegas menyatakan bahwa tertangkapnya oknum jaksa tersebut hanyalah puncak gunung es dari buruknya integritas penegakan hukum di wilayah tersebut.

> “Kami mendukung penuh langkah Kejagung untuk memeriksa semua jaksa di Kabupaten Tangerang tanpa terkecuali. Wilayah ini sudah masuk ‘zona merah’ dugaan KKN, namun anehnya hampir tidak ada kasus besar yang diusut tuntas oleh Kejari setempat. Integritas mereka sudah di titik nadir,” ujar Irwansyah kepada awak media.

*Sorotan Tajam: Teka-Teki SP3 Kasus RSUD Tigaraksa*

Salah satu poin krusial yang disuarakan oleh para aktivis adalah desakan untuk membuka kembali penyelidikan dugaan korupsi pembangunan RSUD Tigaraksa. Proyek yang menelan anggaran fantastis tersebut sebelumnya sempat mencuat namun berakhir dengan penghentian penyidikan (SP3) oleh pihak Kejari.

Irwansyah menilai, momentum pembersihan internal ini harus digunakan Kejagung untuk meninjau ulang dasar penghentian kasus RSUD Tigaraksa. Ada kecurigaan di tengah masyarakat bahwa pola “permainan” perkara, seperti yang terjadi pada kasus pemerasan WNA Korea, juga berpotensi terjadi pada penanganan kasus-kasus korupsi kakap di daerah tersebut.

*Krisis Kepercayaan dan “Pagar Makan Tanaman”*

Keterlibatan pejabat strategis sekelas Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) dalam praktik pemerasan sistematis adalah alarm keras bagi institusi Adhyaksa. Jika pemegang otoritas penuntutan justru menjadi pelaku kejahatan (predatory prosecutor), maka seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh Kejari Kabupaten Tangerang selama ini patut diaudit ulang.

“Jika pengawasan internal di tingkat daerah gagal mendeteksi pemerasan terhadap WNA, bagaimana kita bisa percaya mereka objektif dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan elite kekuasaan lokal?” tambah Irwansyah, Sabtu 20 Desember 2025.

*Tuntutan Masyarakat kepada Kejagung.*

– Audit Total: Memeriksa laporan harta kekayaan (LHKPN) dan gaya hidup seluruh jaksa di Kejari Kabupaten Tangerang.

– Evaluasi SP3: Membentuk tim khusus dari Kejagung untuk mengeksaminasi kembali perkara-perkara korupsi yang di-SP3-kan, terutama kasus RSUD Tigaraksa.

– Perlindungan Saksi: Menjamin keamanan bagi pelapor atau korban pemerasan lain yang selama ini takut bersuara karena posisi tawar jaksa yang sangat kuat.

Kini, bola panas ada di tangan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Akankah ini menjadi momentum transformasi besar di Banten, atau sekadar penggantian personel tanpa menyentuh akar korupsi yang sudah menggurita?

Gelar Top Talk Safety, PTBA Gaungkan Pentingnya Peran Keluarga Cegah Kecelakaan Kerja

0

 

*Gelar Top Talk Safety, PTBA Gaungkan Pentingnya Peran Keluarga Cegah Kecelakaan Kerja*

*Tanjung Enim, Sumsel Mediacakrabuana.id

19 Desember 2025 -* Corporate SHE Division PT Bukit Asam Tbk berkolaborasi dengan PT Bukit Asam Kreatif (BAK) menggelar diskusi keselamatan, Top Talk Safety (TTS) Volume 2, bertajuk “Harmony at Home, Safety at Work: The Role of Families in Fatigue Management” di Gedung Serba Guna (GSG) Tanah Putih, Tanjung Enim, Rabu (17/12/2025).

Sebanyak 210 peserta hadir secara fisik, di mana sebagian besar karyawan turut mengajak pasangan (istri) masing-masing. Selain itu, sekitar 120 peserta lainnya berpartisipasi secara daring melalui Zoom Meeting.

Kehadiran para istri dalam forum ini menjadi simbol penting bahwa keselamatan kerja di sektor pertambangan tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga keluarga di rumah.

General Manager Tanjung Enim Site, Satria Wirawan, mengapresiasi inisiatif Corporate SHE Division dan PT BAK. Menurutnya, program keselamatan kerja di PTBA saat ini menjadi percontohan (benchmark) bagi subholding pertambangan lainnya dari grup MIND ID.

“Program seperti TTS ini tidak hanya menyasar internal, tetapi juga lingkungan sekitar dan keluarga. Ini adalah langkah nyata dalam meningkatkan kepedulian K3,” ujar Satria.

Namun, Satria juga mengingatkan kembali tentang aturan-aturan vital di area tambang yang dibuat berdasarkan evaluasi insiden sebelumnya. Ia menegaskan larangan membawa ponsel saat bekerja bagi operator untuk mencegah hilangnya fokus, kewajiban istirahat cukup bagi pekerja sif, serta larangan keras terhadap judi daring (online).

“Regulasi dibuat bukan untuk memberatkan, tetapi untuk menyelamatkan. Kami minta tolong kepada ibu-ibu, jika bapaknya lupa bawa helm, diingatkan. Jangan biarkan bapaknya melakukan perbuatan yang tidak etis seperti judi online, karena dampaknya merusak fokus dan ekonomi keluarga. Jangan bawa masalah rumah ke tempat kerja, karena di tambang, hilang fokus sedikit saja bisa berakibat fatal,” tegas Satria.

Senada, Penanggung Jawab Operasional (PJO) PT Bukit Asam Kreatif, Purnomo juga menekankan bahwa keselamatan kerja tidak semata lahir dari sistem perusahaan yang ketat, melainkan juga bermula dari ketenangan pikiran yang dibangun dari rumah.

“Setiap langkah kaki yang kita ayunkan hari ini bukan sekadar rutinitas, tetapi amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Keluarga yang harmonis menciptakan pikiran yang tenang, dan ketenangan itu adalah kunci bekerja dengan aman,” ujar Purnomo.

Oleh karena itu, dirinya mengajak para istri untuk menjadi mitra keselamatan bagi suami. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana rumah yang kondusif untuk beristirahat, membangun komunikasi yang terbuka, serta memberikan penghargaan emosional kepada pasangan.

Puncak acara diisi oleh sesi materi yang dibawakan oleh Strategic Human Capital Division Head PTBA Fenny Widyastuti. Dalam sesi ini, Fenny mengajak peserta melakukan refleksi diri yang mendalam mengenai hubungan keluarga.

Suasana haru pun menyelimuti ruangan ketika Fenny memutar tayangan video dan memandu sesi introspeksi. Tak sedikit peserta, khususnya para istri, yang meneteskan air mata saat menyadari betapa besarnya risiko pekerjaan pasangan mereka di lapangan.

Inesdola, istri dari Doni Susanto (karyawan PT Madhani Talatah Nusantara), mengaku sesi ini membuka matanya tentang beratnya beban kerja seorang operator tambang.

“Mulai sekarang, saya harus menjadi support system terbaik. Saya harus lebih memahami kondisi suami dan membuang ego, karena ketenangan suami bekerja sangat bergantung pada situasi di rumah,” ungkapnya.

Kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah dan ice breaking bertajuk “Tepuk Sakinah”. Dipandu panitia, seluruh pasangan diajak bergerak serempak dalam irama tepuk tangan yang ceria, menyimbolkan kekompakan dalam rumah tangga.

Gelak tawa dari aktivitas ini, ditambah dengan pembagian berbagai hadiah utama, sukses mengubah suasana yang sempat haru menjadi energi optimisme baru. Harapannya, semangat ini terus dibawa pulang untuk mewujudkan nol kecelakaan (zero accident) yang bermula dari kehangatan keluarga.

—————–oooooo———————

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Eko Prayitno
Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam Tbk
corsec@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

Polda Sumsel Komitmen Wujudkan Kamtibmas Aman dan Kondusif Selama Nataru 2025

0

Polda Sumsel Komitmen Wujudkan Kamtibmas Aman dan Kondusif Selama Nataru 2025

PALEMBANG —MEDIACAKRABUANA.ID

Dalam rangka pengamanan arus Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Polda Sumatera Selatan mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan serta mematuhi seluruh aturan lalu lintas selama melakukan perjalanan.

Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen Nataru, Polda Sumsel terus mengedepankan langkah preventif melalui pelaksanaan Operasi Lilin Musi 2025. Operasi ini tidak hanya fokus pada pengamanan arus lalu lintas, tetapi juga pada kesiapan layanan darurat lintas sektor guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Kasatgas Humas Operasi Lilin Musi 2025 Polda Sumsel, Kompol I Putu Suryawan, menyampaikan bahwa masyarakat diharapkan proaktif memanfaatkan layanan darurat yang telah disiapkan pemerintah dan seluruh stakeholder apabila menghadapi situasi darurat selama perjalanan.

Ia menjelaskan bahwa Polda Sumsel bersama instansi terkait telah menyiagakan berbagai layanan bantuan selama periode Nataru. Oleh karena itu, masyarakat diimbau menyimpan nomor-nomor penting agar dapat digunakan secara cepat dan tepat saat dibutuhkan.

Adapun layanan darurat yang dapat dihubungi antara lain nomor 110 untuk layanan Kepolisian, 119 layanan ambulans, 113 Pemadam Kebakaran, 115 Basarnas, 117 BNPB, 135 layanan BBM Pertamina, serta 151 layanan Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran personel di lapangan, penguatan patroli, serta koordinasi intensif lintas sektor.

Sebagai penutup, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga ketertiban berlalu lintas, mematuhi arahan petugas, serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga selama perjalanan. Dengan sinergi seluruh pihak, Polda Sumsel berharap perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 dapat berlangsung aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Harto

Ketum PITI DR. Ipong Hembing Putra : Putusan PTUN Kembalikan Merek PITI ke Penggugat, Krisis Kepastian Hukum Nasional*

0

*Ketum PITI DR. Ipong Hembing Putra : Putusan PTUN Kembalikan Merek PITI ke Penggugat, Krisis Kepastian Hukum Nasional*

Jakarta, Mediacakrabuana.id

Sengketa hukum merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) kembali memantik kontroversi serius dan memunculkan kekhawatiran mendalam terhadap kepastian hukum nasional. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan atas Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terkait pembatalan merek PITI dinilai bertentangan dengan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Fakta hukum mencatat, pada tahun 2023 sengketa pembatalan merek PITI telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, gugatan yang diajukan Persatuan Islam Tionghoa (PITI) ditolak, dan kepemilikan sah merek PITI dinyatakan berada pada Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia yang dipimpin Dr. Ipong Wijaya Kusuma.

Upaya hukum lanjutan berupa kasasi kembali diajukan oleh penggugat pada tahun 2024. Namun, Mahkamah Agung secara tegas menolak kasasi tersebut melalui Putusan Nomor 618 K/Pdt.Sus-HKI/2024, sehingga menegaskan kembali status hukum kepemilikan merek PITI sebagai final dan mengikat.

Ironisnya, pada tahun 2025 justru terbit SK Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.4-KI.06.07.03-1569 yang membatalkan merek PITI milik tergugat. SK tersebut kemudian digugat dan dikabulkan oleh PTUN Jakarta, meskipun substansi kepemilikan merek telah diputus secara final oleh Mahkamah Agung.

Kondisi ini menuai sorotan tajam publik hukum karena bertentangan dengan prinsip inkracht van gewijsde sebagaimana ditegaskan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan perdata yang telah final seharusnya tidak dapat dianulir secara tidak langsung melalui jalur administrasi negara.
Menanggapi polemik tersebut, jurnalis senior sekaligus Ketua Umum DPP Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara, Feri Rusdiono, menyampaikan kritik keras. Ia menilai putusan PTUN ini bukan sekadar kekeliruan hukum, melainkan bentuk nyata pembangkangan terhadap Mahkamah Agung.

“Ini bukan lagi soal perbedaan tafsir hukum. Ini adalah pembangkangan terbuka terhadap putusan Mahkamah Agung. Ketika PTUN berani menilai ulang kepemilikan merek yang sudah inkracht, maka yang terjadi adalah kudeta hukum melalui jalur administrasi,” tegas Feri. Jumat (19/12/25)

Menurutnya, putusan tersebut merupakan racun mematikan bagi negara hukum karena meruntuhkan wibawa peradilan tertinggi. Ia bahkan menuding adanya pola rekayasa hukum yang terstruktur dan sistematis.
“Kalah di perdata, lalu ganti baju lewat administrasi. Ini modus busuk yang membuka karpet merah bagi mafia perkara dan mengubah hukum menjadi alat transaksi kepentingan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua DPC Federasi Advokat Indonesia Pemalang, Aji Suriyanto, SH., MH., menilai putusan PTUN Jakarta tersebut sebagai preseden yang sangat berbahaya.

“Ketika suatu perkara perdata, termasuk sengketa merek, telah diputus final dan mengikat, tidak ada ruang hukum untuk membuka kembali perkara yang sama dengan dalih apa pun, termasuk rekayasa subjek tergugat,” tegas Aji.

Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut secara terang-terangan melanggar asas res judicata pro veritate habetur dan mencederai prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

“Penambahan nama tergugat atau perubahan struktur organisasi tidak menghapus hak hukum yang telah ditetapkan dalam putusan inkracht. Jika praktik ini dibenarkan, maka tidak ada lagi putusan pengadilan yang benar-benar final,” pungkasnya.

Kasus PITI kini dipandang sebagai alarm nasional yang memperlihatkan ketidakselarasan serius antara peradilan perdata, Mahkamah Agung, dan administrasi negara. Putusan PTUN yang menguatkan penggugat justru berpotensi melemahkan kredibilitas Mahkamah Agung dan membuka ruang pengulangan sengketa melalui jalur administratif.

Publik hukum menilai Mahkamah Agung perlu melakukan koreksi terhadap putusan PTUN agar prinsip finalitas putusan tetap dihormati. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM didesak memastikan setiap keputusan administratif tidak bertentangan dengan fakta hukum yang telah diputus secara final.

Kasus ini menjadi cermin rapuhnya koordinasi antar-lembaga hukum dan administrasi negara. Reformasi serius dinilai mutlak diperlukan agar kepastian hukum tidak terus tergerus dan negara hukum tidak berubah menjadi arena akal-akalan kekuasaan. (Redaksi/*)

Prof Dr Sutan Nasomal Terimakasih Kepada Presiden RI dan Negara Indonesia Atasi Bencana Dengan Cepat

0

Prof Dr Sutan Nasomal Terimakasih Kepada Presiden RI dan Negara Indonesia Atasi Bencana Dengan Cepat

Jakarta, Mediacakrabuana.id

Kilas Balik dibalik teratasinya bantuan sembako dllnya kepada Rakyat Indonesia yang terdampak musibah bencana alam dengan dana mandiri tanpa bantuan asing yang menolak subsidi dana bantuan dari luar negeri ini menandakan negara kita mampu dibalik kekayaan alam yang melimpah ruah Aku bangga padamu presidenku. Terima lah ucapan Terima kasih Seluruh Rakyatmu didaerah yang merasa sangat tertolong dengan bantuan subsidi sembako ditanggung negara “, ujar Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Menjawab Materi Pertanyaan para pimpin Redaksi media cetak dalam luar negeri di kantornya markas pusat partai oposisi. Merdeka di. Jakarta, 21/11/3025 via telpon selulernya.

Jakarta, Prof Dr KH Sutan Nasomal mengucapkan terimaksih seluas luasnya kepada Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subiyanto bersama TNI dan Polri melakukan aksi cepat memberikan bantuan kepada Masyarakat di wilayah bencana penuh kasih sayang dan sabar.

Pasca kunjungan ke Aceh yang dilanda bencana banjir pada Desember 2025, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan.

Arahan tersebut mencakup percepatan penanganan bencana, pemulihan layanan dasar, dan penyaluran bantuan.

Berikut adalah empat (dari beberapa) arahan strategis utama yang ditekankan oleh Presiden RI:

Percepatan Pemulihan Infrastruktur: Presiden RI menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai komandan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan Bailey Teupin Mane di ruas Bireuen-Takengon, dengan target penyelesaian dalam satu hingga dua pekan.

Jaminan Kebutuhan Pangan: Pemerintah diminta memastikan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana tetap terpenuhi melalui pengiriman bantuan pangan dari berbagai daerah lain.

Memastikan Bantuan Tepat Sasaran: Presiden RI menekankan pentingnya penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana secara tepat sasaran, termasuk bantuan untuk hunian sementara dan tetap.

Menjaga Lingkungan: Presiden mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah bencana serupa terjadi kembali di masa mendatang.

Selain itu, dalam rapat terbatas (ratas) usai peninjauan, Presiden RI juga memberikan arahan terkait logistik, kesehatan, dan pendidikan di lokasi bencana.

Presiden RI juga telah memutuskan pengembalian administrasi empat pulau ke wilayah Aceh untuk menyelesaikan polemik wilayah.

Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media bahwa bencana alam saat ini memutuskan puluhan jembatan dan akses jalan. Maka tidak mudah bantuan dari pemerintah bisa masuk ke daerah pedalaman yang sudah hilang akses jalannya.

Hampir satu bulan Sumatera terdampak bencana alam. Masih terus dalam pencarian warga yang hilang terbenam terkubur didalam lumpur dan air. Team ahli mencari manusia yang hilang tenggelam dalam lumpur memang sangat kurang, sehingga sangat sulit di wilayah luas yang terdampak bencana untuk mencari warga yang hilang.

Sumatera yang mengalami bencana alam menunggu hadirnya para relawan dari ormas besar karena diperlukan bantuan yang memiliki keahlian untuk membantu di saat bencana alam terjadi. Tidak cukup TNI atau Polri menelusuri permasalahan dampak bencana alam.

Masih ada daerah yang tidak ada aliran listrik dan jaringan internet. Masih ada ribuan penduduk yang mengungsi dan lapar. Masih ada kebutuhan kesehatan Masyarakat yang perlu di perhatikan.

Air bersih masih langka. Gas dan bensin masih terkendala bisa di distribusikan. Beras dan kebutuhan untuk memasak juga masih langka.

Bendera putih dari Masyarakat Sumatera telah berkibar dampak sudah tidak kuat atau mampu lagi untuk bertahan dengan kondisi seperti saat ini. Hujan dan cuaca berat masih mempersulit para pengungsi keluar dari daerah daerah di pedalaman.

Setiap bantuan dari Masyarakat Indonesia sangat berarti untuk daerah yang terdampak bencana alam. Pemulihan kondisi bisa sangat lama. Karena itu kebutuhan logistik agar Masyarakat diwilayah bencana bisa terjamin aman. Perlu perhatian dari Pemerintah pusat dan daerah serta bantuan Masyarakat.

Prof Dr KH Sutan Nasomal juga sangat berterima kasih kepada relawan kemanusiaan dari Masyarakat yang telah membantu saat ini menembus daerah daerah pedalaman.

Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH menyampaikan kepada Presiden RI dampak bencana alam kelaparan dan sakit akan mudah meluas di daerah bencana alam. Maka perhatian Presiden RI sangat di butuhkan. Bantuan dari luar negri juga sangat di butuhkan. Agar tidak lama sengsara dan penderitaan terjadi di wilayah bencana pada Masyarakatnya.

Bisa setahun lebih kondisi krisis besar di wilayah bencana alam yang butuh pertolongan dari para ahli baik dalam negri atau luar negri

Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, EkonomNasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS

PERGANTIAN KAPOLRES MUARA ENIM.

0

PERGANTIAN KAPOLRES MUARA ENIM.

Muara Enim. Sumsel.||Mediacakrabuana.id

KAPOLRI mengeluarkan Keputusan yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP./2025 tertanggal Desember 2025. Posisi Kapolres Muara Enim kini dipercayakan kepada AKBP Hendri Syaputra, SIK, yang sebelumnya menjabat Kapolres Manggarai, Polda NTT Sedangkan
AKBP Jhoni Eka Putra, SH, SIK, MM, MSi, ditarik ke Mabes Polri, Pergantian ini menjadi salah satu sorotan utama dalam mutasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di jajaran Polda Sumatera Selatan (Sumsel).

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya di Mapolda Sumsel,saat di Minta Konfirmasi hanya memberikan pernyataan standar bahwa mutasi adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri. Namun, jawaban ini tentu tidak memuaskan rasa ingin tahu masyarakat Khususnya Di Bumi Serasan Sekundang Sebab AKBP Jhoni Eka Putra, SH, SIK, MM, MSi, di Nilai Sangat Baik,Bagus Dan bermasyarakat dalam Memimpin Polres Muara Enim.

Pergantian Kapolres Muara Enim menjadi berita utama karena memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan ketertiban di Buni Serasan Sekundang Dikatakan Pimpinan Media Cakra Buana Muara Enim (Ricky Firmansyah dan Ahmad Kodri ) Dan Advokat (Pengacara) dari PERADI sekaligus Penasihat Hukum Media Cakrabuana Joni Aria Saputra,S.H.,M.H.,CHCS mengucapkan Terimakasih Atas Pengabdian Kapolres Yang Lama AKBP Jhoni Eka Putra, SH, SIK, MM, MSi dan atas Nama masyarakat di Bumi Serasan Sekundang mengucapkan Terimakasih dan Selamat Datang Kepada AKBP Hendri Syaputra, SIK Serta berharap Kapolres baru dapat segera beradaptasi dan meningkatkan kinerja kepolisian di Muara Enim yang Lebih Baik Ujarnya.

Kapolri Mutasi Wakapolda Sumsel , beberapa Pejabat dan Kasatwil .

0

Kapolri Mutasi Wakapolda Sumsel , beberapa Pejabat dan Kasatwil .

Palembang – Mediacakrabuana.id

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan di tubuh Polri. Sejumlah perwira tinggi yang menduduki jabatan strategis di tingkat Polda mengalami rotasi, diantaranya wakapolda Sumsel
Berdasarkan surat telegram Nomor ST/2781/XII/KEP./2025, ucap Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wujaya SiK MH pada Sabtu (20/12/2025),

Wakapolda dimutasi menjadi penyidik tindak pidana utama Tk 1 bareskrim Polri
Kapolri menunjuk Brigjen Pol Rony Samtana,SIK,M.T.C.P Wakapolda Sumsel yang saat ini masih menjabat Wakapolda Sumut
“Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Selain sebagai bentuk pembinaan karier, ini juga dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya

Berikut sejumlah nama Pejabat Polda Sumsel dan kasatwil yang ikut mutasi jabatan dalam Surat Telegram Kapolri yakni
kombes pol dr. harryo sugihhartono, s.i.k., m.h. kapolrestabes palembang polda sumsel diangkat dalam jabatan baru sbg widyaiswara kepolisian utama tk. ii sespim lemdiklat polri
kombes pol zainal arrahman, s.i.k.
auditor kepolisian madya tk. III itwasda polda sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagai auditor sispamobvitnas madya tk. ii baharkam polri Kemudian kombes pol azam himawan, s.i.k.
auditor kepolisian madya tk. iii itwasda polda riau diangkat dalam jabatan baru sebagai auditor kepolisian madya tk. iii itwasda polda sumsel

Akbp khairu nasrudin, s.i.k., m.h. wadansatbrimob polda sumsel diangkat dlm jabatan sebagai danmen 1 gegana pasbrimob 1

Kombes pol hadi wiyono, s.i.k.
dirintelkam polda sumsel diangkat dalam jabatan baru
sebagdirintelkam polda kaltim ,kombes pol tony budhi susetyo, s.i.k., m.h kasubdit pembangunan sumber daya manusia ditsosbud baintelkam polri diangkat
dalam jabatan baru sbg dirintelkam polda sumsel, kombes pol sonny mahar budi adityawan, s.i.k., m.h. dirpolairud polda sumsel diangkat dlm jabatan baru sebagai kapolrestabes palembang polda sumsel kombes pol heru agung nugroho, s.i.k. dirpamobvit polda sumsel diangkat
dalam jabatan baru sebagai dirpolairud polda sumsel kombes pol michael ken lingga, s.i.k., m.h kabidkum polda sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagai dirpamobvit polda sumsel,kombes pol şigit adiwuryanto, s.i.k., m.h. penata kebijakan kapolri madya tk. iii polda sumsel diangkat dlm jab baru sebagai kabidkum polda

Akbp yusantiyo sandhy, s.h., m.si.
wadirsamapta polda sumsel diangkat dlm jabatan baru sebagai penata kebijakan kapolri madya tk. iii polda sumsel

Akbp Efrannedy. s.i.k., m.a.p.kabagfaskon rolog polda sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagai penata kebijakan kapolri madya tk. iii sahli kapolri

Akbp Sinta, s.i.k. kabagstrajemen rorena polda sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagai kasubdit i dittipid ppa dan ppo bareskrim polri

Kombes pol andes purwanti, s.e., m.m.
auditor kepolisian madya tk. iii itwasda polda sumsel diangkat dlm jabatan baru sebagai dirres ppa dan ppo polda sumsel

Akbp M. fijar muslim dirtahti polda
sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagai auditor
kepolisian madya tk. iii itwasda polda sumsel

Kombes pol Muhammad anis prasetio santoso, s.i.k., m.si. karoops polda sumsel dikukuhkan sebagai karoops polda sumsel

Akbp Erwin, s.e. kabagbinops roops polda sumsel diangkat dlm jabatan baru sebagai waka spn polda sumsel

Akbp Arief wibowo, s.h. Kabagbinopsnal ditpolairud polda sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagai kabagbinops roops polda sumsel

Akbp Helda prayitno, m.m. analis kebijakan muda bidang kerma roops polda sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagai kabagkerma roops polda sumsel

Kombes pol Bagus suropratomo oktobrianto s i k dirreskrimsus polda sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagai pemeriksa inafis kepolisian madya tk. i bareskrim polri

Kombes pol Doni satrya sembiring, sh .. s.i.k., m.si.dirressiber polda sumut diangkat dalam jabatan baru sebagai dirreskrimsus polda sumsel

Kombes pol Boyke karel wattimena. s.i.k., m h. kabid tik polda sumsel dimutasikan sebagai analis kebijakan madya bidang kom div tik polri (dalam rangka dikbangti ta. 2026)

Kombes pol Teddy rayendra, s.i.k., m.i.k., dirbinmas polda sumbar diangkat dalam jabatan baru sebagai kabid tik polda sumsel

kombes pol Marsono, sh kabidkeu polda sumsel diangkat dalam jabatan baru sebagau kabidkeu polda riau

kombes pol Hermawan, s.i.k kabidkeu polda jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai kabidkeu polda sumsel

Sementara Itu Kapolres Muba AKBP God Parlasro SiK, MH bergeser menjabat Wadir Resnarkoba Polda Sumsel jabatan Kapolres Muba dijabat AKBP Ruri Prastowo,SIK,SH,MIK, sebelumnya menjabat Kapolres Banyuasin yang digantikan AKBP Risnanto Aldino, SIK,MSi sebelumnya menjabat Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh, selanjutnya Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni eka putra ,SH, SIK,MM,MSi bergeser kekorlantas Polri posisi Kapolres Muara Enim dijabat AKBP Hendri Syaputra SIK yang sebelumnya menjabat Kapolres Manggarai Polda NTT. ( Harto)

Ketum RAMBO Desak Kejati Jawa Barat Tetapkan E. Yusuf Taufik sebagai Tersangka

0

“Ketum RAMBO Desak Kejati Jawa Barat Tetapkan E. Yusuf Taufik sebagai Tersangka:

Bekasi || Mediacakrabuana.id

Ketua Umum Rakyat Pembela Prabowo (RAMBO) Haetami Abdillah mendesak agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat segera menetapkan E. Yusuf Taufik, yang menjabat sebagai Bagian Keuangan DPRD Kabupaten Bekasi, sebagai tersangka dalam dua perkara berbeda.

Desakan tersebut terkait dugaan penyimpangan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 serta Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024. Ketum RAMBO menilai, dalam perkara perjalanan dinas tersebut diduga tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah, seperti nota pembelian BBM maupun pembayaran tiket tol.

Menurut RAMBO, dugaan tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah, sehingga perlu penegakan hukum yang tegas dan transparan. “Kami meminta Kejati tidak ragu menindaklanjuti dan menaikkan status hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab agar perkara ini terang benderang,” demikian di sampaikan Ketua Umum Rakyat Pembela Prabowo ( RAMBO ) Haetami Abdillah kepada awak media pada Jumat 19/12/2025 .

RAMBO juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas alur pertanggungjawaban anggaran serta peran para pihak terkait, guna memastikan akuntabilitas dan mencegah praktik serupa terulang di kemudian hari.

( RED )

PTBA Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis dan Inovatif Lewat Seminar Karya Tulis Ilmiah di Palembang

0

*PTBA Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis dan Inovatif Lewat Seminar Karya Tulis Ilmiah di Palembang*

*Palembang, Mediacakrabuana.id

19 Desember 2025 –* PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui program PTBA Goes To School kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan dunia pendidikan dan generasi muda. Salah satunya dengan menyelenggarakan Seminar Karya Tulis Ilmiah bertema “From Critical Thinking to Creative Innovation” yang bertempat di SMA Plus Negeri 17 Palembang, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh kurang lebih 330 siswa dan siswi kelas X hingga XII. Seminar ini dirancang untuk menumbuhkan budaya literasi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta mengasah keterampilan menulis ilmiah sebagai bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Erhanudin, M.Pd menyampaikan apresiasi atas kepedulian PTBA terhadap dunia pendidikan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan serta kontribusi PTBA. Kegiatan edukatif seperti ini diharapkan terus berlanjut untuk memotivasi para siswa dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Melalui sesi Motivation Class dan pemaparan materi karya tulis ilmiah, para siswa diajak untuk berpikir lebih kritis, kreatif, serta percaya diri dalam menuangkan gagasan dan ide inovatif ke dalam tulisan ilmiah.

Program ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan inspirasi, sekaligus memperluas wawasan siswa mengenai industri pertambangan, energi, serta kontribusi perusahaan bagi masyarakat.

Kertapati Port General Manager PTBA, Ichsan Aprideni, mengungkapkan program PTBA Goes To School merupakan bentuk nyata kepedulian dan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para siswa mendapatkan bekal pengetahuan, motivasi, serta wawasan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan industri yang sangat cepat,” ujarnya.

Ke depan, PTBA berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program edukatif yang berkelanjutan guna mendukung terciptanya generasi muda yang literat, kritis, inovatif, dan siap menghadapi masa depan.

—————–oooooo———————

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Eko Prayitno
Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam Tbk
corsec@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

Dandim 0418/Palembang Mengundang Sultan Palembang Darussalam Bahas Kasad Award Kampung Pancasila 2025

0

Dandim 0418/Palembang Mengundang Sultan Palembang Darussalam Bahas Kasad Award Kampung Pancasila 2025

Palembang, —Mediacakrabuana.id

Komandan Kodim (Dandim) 0418/Palembang Letkol Arh Erik Novianto,S.Sos mengundang Sultan Palembang Darussalam, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin
di Markas Kodim 0418/Palembang, Jumat (19/12/2025).

Pertemuan tersebut membahas persiapan dan koordinasi pelaksanaan Kasad Award Lomba Kampung Pancasila Tahun 2025.

Undangan ini merupakan bagian dari upaya Kodim 0418/Palembang untuk memperkuat sinergi dengan tokoh Kerjaan ,toko adat dan unsur masyarakat dalam menanamkan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0418/Palembang didampingi sejumlah Perwira Staf, yakni Perwira Seksi Intelijen (Pasi Intel), Perwira Seksi Personel (Pasi Pers), Perwira Seksi Perencanaan (Pasi Ren), serta Perwira Seksi Teritorial (Pasi Ter).

Program Kampung Pancasila merupakan kebijakan strategis TNI Angkatan Darat yang bertujuan memperkuat ideologi Pancasila melalui pembinaan wilayah. Sementara itu, Kasad Award Lomba Kampung Pancasila menjadi bentuk apresiasi dan evaluasi terhadap wilayah yang dinilai berhasil menerapkan nilai gotong royong, toleransi, kebhinekaan, serta ketahanan sosial masyarakat.

Melalui keterlibatan Sultan Palembang Darussalam, diharapkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah dapat bersinergi dengan semangat nasionalisme. Sinergi ini diyakini mampu memperkuat implementasi Pancasila secara berkelanjutan di Kota Palembang.

Dandim 0418/Palembang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama dengan tokoh Kerajaan ,toko adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Kampung Pancasila sebagai contoh nyata dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Harto)

BERITA TERBARU