“Dari Warkop Janda: Para Pemimpin Redaksi Bersatu Melawan “Tragedi Kesejahteraan” dan Intervensi Pers”

Jabar Mediacakrabuana.id

– Di tengah kepulan asap rokok dan aroma kopi di sebuah kedai sederhana bernama “Warkop Janda”, sebuah gerakan kritis lahir dari kegelisahan para tokoh pers nasional. Bukan sekadar tempat singgah, Jalan Cinta RT 00 RW 11, Desa Belaian, kini menjadi saksi bisu konsolidasi para Pimpinan Redaksi (Pimred) se-Indonesia untuk menguak tabir ketidakadilan yang menimpa rakyat.

Gabungan Pimpinan Redaksi senior lintas suku dan agama, di antaranya Bang Ali, Bang Edi Uban, Bang Jhon, Bang Erik, Bang Rony, Bang Sabar, Bang Fajar, Mbak Fitri, Bang Hermanius, Rizal, dan rekan-rekan Pimred lainnya dari seluruh penjuru nusantara.

Pembentukan forum diskusi kritis dan aksi solidaritas jurnalisme untuk melawan intervensi terhadap profesi pers serta membongkar praktik kekejaman publik yang merugikan masyarakat sipil.

Bertempat di Warkop Janda, Jalan Cinta RT 00 RW 11, Desa Belaian, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih sebagai simbol kedekatan jurnalis dengan rakyat kecil (akar rumput).

Pertemuan ini diinisiasi sebagai respons terhadap situasi nasional saat ini, di mana beban hidup rakyat dirasakan semakin tragis di bawah bayang-bayang janji kesejahteraan yang semu.

Karena adanya urgensi untuk memecah kebuntuan informasi dan melawan segala bentuk tekanan serta intervensi terhadap kebebasan pers yang semakin masif terjadi di seluruh pelosok negeri.

Melalui penyatuan pemikiran (satu visi), para Pimred ini membangun sinergi tanpa sekat. Mereka berkomitmen menggunakan pena dan media mereka sebagai alat untuk menguak tabir ketidakadilan melalui karya jurnalistik yang berani dan independen.

Pernyataan Sikap
Forum Pimred ini menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat bukanlah sekadar angka statistik, melainkan hak yang harus diperjuangkan. Pers tidak boleh tunduk pada intervensi yang membungkam kebenaran.

“Kami berkumpul dengan hati nurani, bukan karena kepentingan sesaat. Di meja kayu ini, dengan secangkir kopi dan telo goreng, kami berjanji akan terus menyuarakan suara mereka yang tak terdengar dan melawan setiap bentuk penindasan publik,” tegas perwakilan dari perkumpulan tersebut.

Tim Redaksi Prima

Babinsa Kodim 0418/Palembang Sosialisasikan Penerimaan Prajurit TNI AD kepada Warga 29 Ilir

Palembang, Mediacakrabuana.id

Babinsa Kelurahan 29 Ilir, Sertu Didik Catur, melaksanakan kegiatan Pembinaan Teritorial (Puanter) dengan memberikan sosialisasi terkait penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD) kepada masyarakat di wilayah binaannya, Minggu (28/12/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Sei Tawar RT 18 RW 06, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.
Dalam kesempatan tersebut, Sertu Didik Catur menyampaikan informasi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, serta prosedur pendaftaran calon prajurit TNI AD, sekaligus menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya.
“Melalui kegiatan Puanter ini, kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda, memperoleh informasi yang benar terkait penerimaan prajurit TNI AD, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru,” ujar Sertu Didik Catur.
Ia juga mengajak para pemuda yang memiliki minat dan memenuhi persyaratan untuk mempersiapkan diri sejak dini, baik secara fisik, mental, maupun administrasi, agar dapat mengikuti proses seleksi dengan optimal.
Kegiatan Puanter ini merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam pembinaan wilayah, sekaligus bentuk kepedulian TNI AD dalam memberikan edukasi dan membuka peluang pengabdian kepada negara bagi masyarakat.
Warga setempat menyambut positif kegiatan tersebut dan mengapresiasi kehadiran Babinsa yang secara aktif memberikan informasi serta pendampingan kepada masyarakat di wilayah binaan. Harto

*Refleksi Negara Gagal Berpikir*: Banjir Dianggap Takdir, Bela Negara Jadi Lelucon, Pangan Diserahkan ke Impor, Bandara Beroperasi Tanpa Negara”.

MEDIACAKRABUANA.ID

Ketika banjir dan bencana ekologis di Sumatera dan pulau lain terus berulang tanpa perubahan kebijakan mendasar, itu bukan lagi musibah, itu kejahatan tata kelola. Negara sangat tahu penyebabnya: hutan dihancurkan, sungai diperkosa, tata ruang dijual. Namun negara memilih diam. Air naik, rakyat tenggelam, lalu negara datang membawa tenda, pejabat memanggul beras dengan sorot kamera, dan pidato empati palsu. Ini bukan ketidakmampuan, ini pilihan politik.

Di tengah kegagalan melindungi lingkungan dan nyawa warganya sendiri, negara justru sibuk mereduksi konsep “bela negara” menjadi panggung simbolik. Ketika figur tanpa kapasitas strategis diangkat ke dalam program pertahanan berjudul Bela Negara, pesan negara sangat telanjang: pertahanan bukan soal kompetensi, tapi soal siapa yang berguna untuk citra. Bela negara berubah dari kesadaran kolektif menjadi aksesori kekuasaan. Institusi dipermalukan oleh keputusan administratifnya sendiri.

Puncak absurditas Indonesia hadir dalam kebijakan pangan. Di negara kepulauan terbesar di dunia, dengan laut yang membentang dan sungai yang tak terhitung, negara memilih impor sapi dari Afrika untuk program nasional Makan Bergizi Gratis. Ini bukan kebijakan, ini pengakuan kegagalan negara membangun kedaulatan pangan. Negara seolah berkata: kami tidak mampu memberdayakan nelayan, kami tidak percaya pada peternak dan petani, kami lebih nyaman bergantung pada pasar global.

Ketika semua ini terjadi, negara juga sebelumnya telah menutup mata terhadap praktik operasional yang berbahaya dan ilegal. Bandara Morowali, misalnya, beroperasi tanpa pengawasan reguler dan tanpa kehadiran negara yang memastikan standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Bandara yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru menjadi cermin dari kelemahan pengawasan publik dan ketidakpedulian elite. Ketika investasi dan proyek infrastruktur dilegalkan tanpa kontrol, rakyat menjadi pihak yang menanggung risiko, sementara elite tersenyum menikmati proyek pengadaan dan keuntungan sesaat.

Keempat fakta di 2025 ini: bencana ekologis yang dibiarkan, bela negara yang dijadikan lelucon, pangan yang diimpor tanpa rasa malu, ditambah dengan infrastruktur strategis yang beroperasi tanpa pengawasan negara, semuanya bukan kebetulan. Ini satu sistem. Sistem di mana negara: tidak merencanakan,
tidak belajar, dan tidak merasa perlu bertanggung jawab.

Negara tidak lagi berpikir sebagai penjaga masa depan, tetapi sebagai manajer krisis jangka pendek. Selama hari ini aman secara politik, kerusakan besok bukan urusan. Rakyat diminta bersabar dan “memahami situasi nasional dan global”, sementara elite terus sibuk memproduksi kebijakan tanpa arah.

Paling berbahaya dari kesemuanya ini, kegagalan dinormalisasi. Kritik dicibir. Akademisi dianggap berisik. Rasionalitas dituduh pesimis. Padahal yang sedang terjadi adalah pembusukan akal sehat dalam pengambilan keputusan negara.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam, manusia, atau pengetahuan. Yang hilang adalah rasa malu kekuasaan. Negara yang masih punya rasa malu tidak akan membiarkan warganya tenggelam tiap tahun, tidak akan mempermainkan konsep dan sistem pertahanan, tidak akan menjadikan impor sebagai solusi permanen, dan tidak akan membangun bandara strategis beroperasi tanpa pengawasan negara.

Jika ini terus dibiarkan, jangan lagi menyebut banjir sebagai bencana alam. Jangan sebut impor sebagai keniscayaan. Jangan sebut kegagalan sebagai nasib. Jangan sebut bandara tanpa pengawasan sebagai investasi. Sebutlah apa adanya: negara yang berhenti berpikir dan rakyat semesta Indonesia yang dipaksa menanggung akibatnya.

27 Desember 2025

*Connie Rahakundini Bakrie*
Guru Besar St Petersburg State University, menetap di Russia.

POGI Sumsel komitmen Dukung Pembangunan Generasi Emas Kesehatan Ibu

Palembang – Mediacakrabuana.id

Pelantikan Ketua dan Pengurus Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Sumatera Selatan berlangsung khidmat di Hotel The Alts Palembang, Sabtu (27/12). Momentum ini menjadi penegasan komitmen POGI dalam memperkuat layanan kesehatan ibu dan perempuan, sekaligus mendorong pemerataan dokter spesialis kebidanan dan kandungan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Ketua POGI Sumsel, Dr. Irawan Sastradinata, Sp.O.G, Subsp. Onk, S.H., M.A.R.S., menjelaskan bahwa POGI merupakan organisasi profesi dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). POGI memiliki struktur kepengurusan mulai dari pusat hingga wilayah, termasuk Provinsi Sumatera Selatan.

“Di Sumsel dengan jumlah penduduk sekitar delapan juta jiwa, saat ini terdapat kurang lebih 200 dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Namun hampir 40 persen di antaranya masih terkonsentrasi di Kota Palembang,” ungkap Dr. Irawan.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi daerah-daerah kabupaten baru seperti PALI, OKU Selatan, dan Muratara yang masih sangat kekurangan dokter spesialis.

Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat Sumatera Selatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.

“Di beberapa kabupaten, hanya ada satu dokter obgyn. Itu jelas tidak cukup, karena layanan kebidanan bersifat darurat 24 jam. Persalinan tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Oleh karena itu, POGI Sumsel mendorong kolaborasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan pemerataan dokter spesialis. Selain pelayanan kesehatan, POGI juga memiliki tanggung jawab besar di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ke depan, POGI Sumsel berencana membangun networking internasional serta menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat.

Dr. Irawan menyoroti masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia sebagai tantangan utama. Menurutnya, paradigma kehamilan harus berubah.

“Kehamilan ke depan harus direncanakan. Perlu screening sejak awal, memastikan ibu sehat, tidak anemia, dan siap secara fisik maupun gizi. Tujuannya bukan sekadar melahirkan banyak anak, tetapi melahirkan anak-anak yang berkualitas,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembangunan bangsa ke depan sangat bergantung pada kualitas generasi yang dilahirkan.

“Generasi Emas akan terwujud jika ibu-ibu hamil sehat, teredukasi, dan mendapat pelayanan medis yang memadai. Anak-anak inilah yang kelak membanggakan keluarga, berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia,” katanya penuh optimisme.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Irawan juga menyampaikan harapan besar terhadap dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan beasiswa pendidikan dokter spesialis.

“Banyak anak-anak daerah yang cerdas dan berpotensi, tetapi terkendala biaya. Jika Pemda memberikan beasiswa, mereka akan kembali dan membangun daerahnya sendiri,” tegasnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa pendidikan dokter spesialis tidak seharusnya hanya milik kalangan tertentu.

“Kedokteran spesialis harus menjadi milik masyarakat daerah. Dengan begitu, pemerataan layanan kesehatan dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya. Harto

JAECCO Perkuat Layanan Purna Jual Lewat Dealer Palembang

Palembang – Mediacakrabuana.id

JAECOO Indonesia resmi meresmikan dealer JAECOO Palembang yang dikelola oleh PT Avante Mandala Mobilindo. Kehadiran dealer ini menandai langkah strategis JAECOO dalam memperluas jaringan penjualan dan layanan purna jual, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Dealer JAECOO Palembang merupakan bagian dari 25 dealer JAECOO yang telah beroperasi di Indonesia. Peresmian ini sekaligus mendukung target ekspansi perusahaan untuk menghadirkan hingga 80 dealer secara nasional pada tahun 2026 mendatang.

Berlokasi di Graha Maju Motor, Jalan Mayor HM Rasyad Nawawi No. 502–505, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dealer ini mengusung konsep 3S (Sales, Service, Spare Parts) yang memungkinkan konsumen mendapatkan layanan terpadu dalam satu lokasi, mulai dari pembelian kendaraan hingga perawatan berkala.

Menurut Jim Ma, Business Unit Director JAECOO Indonesia, Palembang merupakan salah satu pasar potensial bagi pertumbuhan JAECOO di Indonesia. Kehadiran dealer 3S ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses serta meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen di Sumatera Selatan.

Dealer JAECOO Palembang berdiri di atas lahan seluas 476 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 1.479 meter persegi. Area showroom menampilkan dua unit SUV unggulan, yakni JAECOO J7 SHS-P dan JAECOO J8 SHS ARDIS, yang mengusung teknologi Super Hybrid System (SHS).
Untuk mendukung layanan purna jual, dealer ini dilengkapi fasilitas charging, tiga service bay dengan kapasitas layanan hingga sembilan kendaraan per hari, serta layanan Free Pick Up & Delivery Service dan Free Roadside Assistance 24 jam.

Melalui peresmian dealer JAECOO Palembang, JAECOO Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jaringan dealer secara nasional serta menghadirkan pengalaman kepemilikan SUV premium yang didukung layanan profesional, mudah dijangkau, dan berstandar tinggi. Harto

“Ketua DPW LPKPI RI SUMSEL Angkat Bicara Terkait Proyek Yang Diduga Dikerjakan Asal Asalan Di Kabupaten Muara Enim.”

MUARAENIM SUMSEL|| MEDIACAKRABUANA.ID

Terkait maraknya pemberitaan adanya dugaan proyek yang dikerjakan asal asalan di kabupaten muara Enim yang beredar dimedsos, Ketua DPW Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Indonesia (LPKPI) RI Sumatera Selatan ZulPadlil Azim S.Pd angkat bicara.

Menyikapi permasalahan proyek yang dikerjakan asal asalan langkah langkah yang harus dilakukan adalah :

Untuk Pemerintah (Pemilik Proyek & Regulator) :
1. Menentukan Perencanaan yang Matang dan Detail :

A. Tetapkan Standar Kualitas yang Jelas: Tentukan kriteria penerimaan dan standar kualitas yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan peraturan serta kode bangunan yang berlaku.

B. Penyusunan Dokumen Kontrak yang Komprehensif : Pastikan Syarat-Syarat Kontrak (SPK) mencakup spesifikasi teknis yang detail, jadwal pelaksanaan, denda keterlambatan, dan klausul jaminan kualitas yang ketat.

C. Transparansi dan Anti-Korupsi : Terapkan sistem pelaporan yang efektif dan transparan untuk mencegah korupsi, termasuk saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing hotline) yang aman bagi publik dan staf proyek.

2. Proses Pengadaan yang Selektif :
A. Pilih Kontraktor Terpercaya, gunakan proses seleksi yang ketat, tidak hanya berdasarkan penawaran harga terendah, tetapi juga rekam jejak, kapasitas finansial, dan keahlian kontraktor dalam mengelola proyek sejenis.

B. Evaluasi Rekanan Secara Berkala : Lakukan evaluasi kinerja terhadap kontraktor yang bekerja asal-asalan dan berikan sanksi tegas, termasuk daftar hitam (blacklist), agar tidak ada lagi proyek yang mangkrak atau hasilnya tidak memuaskan.

3. Pengawasan dan Pengendalian Mutu (QA/QC) yang Efektif :
A. Tunjuk Konsultan Pengawas Independen:
Libatkan pihak ketiga yang independen (inspektur teknis atau konsultan pengawas) untuk memantau dan memverifikasi kepatuhan terhadap spesifikasi dan standar kualitas secara rutin.

B. Inspeksi Berkala:
Lakukan inspeksi lokasi secara mendadak dan terjadwal di berbagai tahapan proyek (pra-konstruksi, selama pelaksanaan, dan pasca-konstruksi).

C. Uji Material dan Laboratorium: Pastikan material yang digunakan diuji secara berkala di laboratorium independen untuk memastikan kualitasnya sesuai standar.

Untuk Kontraktor :
1. Komitmen terhadap Kualitas :
A. Pahami dan Patuhi Spesifikasi :
Pastikan seluruh tim memahami dengan jelas tujuan proyek, standar kualitas, dan persyaratan kontrak yang telah disepakati.

B. Terapkan Sistem Manajemen Mutu (QMS):
Bangun dan terapkan sistem penjaminan mutu internal (QA/QC) di setiap tahapan proyek, dari pemilihan material hingga penyelesaian pekerjaan.

2. Perencanaan dan Pelaksanaan Operasional :
A. Rencana Inspeksi dan Pengujian (ITP) :
Buat dan laksanakan rencana inspeksi dan pengujian terperinci. Gunakan daftar periksa (checklist) untuk memastikan setiap item pekerjaan memenuhi kriteria penerimaan sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

B. Pilih Subkontraktor dan Pemasok Terpercaya: Bekerja sama dengan subkontraktor dan pemasok yang memiliki reputasi baik dan mematuhi standar kualitas yang ditetapkan.

C. Pelatihan dan Kualifikasi SDM :
Pastikan tenaga kerja di lapangan memiliki keterampilan dan sertifikasi yang diperlukan, serta diberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

3. Dokumentasi dan Akuntabilitas :
A. Dokumentasi Cacat dan Tindakan Perbaikan :
Catat semua ketidaksesuaian (non-conformance report), lakukan tindakan perbaikan yang diperlukan, dan verifikasi ulang hingga disetujui.

B. Komunikasi Terbuka :
Jaga jalur komunikasi yang lancar dengan pemilik proyek (pemerintah) dan konsultan pengawas. Sampaikan perkembangan, hambatan, dan solusi secara proaktif.

C. Gunakan Teknologi Digital :
Manfaatkan aplikasi manajemen proyek atau platform digital untuk mendokumentasikan inspeksi dan melacak perbaikan secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dari uraian diatas kesimpulannya :
1. Buat perencanaan yang matang : Pastikan semua pihak terlibat dalam perencanaan proyek, termasuk tujuan, lingkup, waktu, dan anggaran.
2. Tetapkan standar kualitas : Tentukan standar kualitas yang harus dipenuhi dan pastikan semua pihak memahami apa yang diharapkan.
3. Pantau progres secara teratur : Lakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
4. Komunikasi efektif : Pastikan komunikasi antara kontraktor, pemerintah, dan stakeholders lainnya berjalan lancar dan terbuka.
5. Evaluasi dan koreksi : Identifikasi masalah sejak dini dan lakukan koreksi sebelum terlalu jauh.
6. Pilih kontraktor yang kompeten : Pastikan kontraktor memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.
7. Terapkan sistem manajemen proyek : Gunakan sistem manajemen proyek yang efektif untuk memantau dan mengontrol proyek.

Proyek yang berasal dari dinas, dimana yang akan di kerjakan mulai dari kabupaten, kecamatan, dan pelosok desa bila perlu tiap dinas tersebut memerintahkan masyarakat untuk mengawasi, mempotoi kegiatan awal sampai akhir untuk membantu dinas pemerintah agar bisa melaporkan oknum oknum kontraktor yang nakal dalam mengerjakan proyek tersebut. Apabila adanya bangunan tersebut yang dikerjakan asal asalan oleh oknum kontraktor tersebut tidak sesuai dengan RAB, maka tidak usah di bayar, dan kedepannya tidak usah dipakai lagi. Jangan takut untuk berbuat transparan, untuk mengerjakan tugas negara karna rakyat akan selalu mendukung dan mensuport demi terciptanya bangunan bangunan yang berkualitas untuk dinikmati oleh rakyat. dengan cara yang ketat maka insya Allah ruang lingkup ranah korupsi akan sempit.

Dan apabila oknum kontraktor yang merasa kebal hukum, masih saja melakukan pekerjaan yang diduga merugikan anggaran negara maka laporkan ke penegak hukum setelah selesai masa perawatan 6 bulan.”tutupnya.

( Kabiro)

Bimtek Koperasi Merah Putih Musi Rawas Tegaskan Inpres 17/2025: Lebih Baik Ditekan Sekarang daripada Berhadapan dengan Hukum

Palembang – Mediacakrabuana.id

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 26–28 Desember 2025, bertempat di Hotel Grand Duta Palembang, Jumat (26/12).

Bimtek ini mengupas secara komprehensif Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 serta tata kelola Koperasi Merah Putih menuju koperasi desa dan kelurahan yang mandiri, profesional, dan akuntabel.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Musi Rawas yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Musi Rawas, Drs. Mefta Joni, MM, Komandan Kasdim 0406 Lubuk Linggau Mayor Efi Sugiarto, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Drs. Hermansyah Qodho, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kepala Dinas PMD Musi Rawas Adi Winata, serta para narasumber dari tingkat pusat dan daerah. Turut hadir seluruh peserta Bimtek dari unsur desa dan kelurahan se-Kabupaten Musi Rawas.

Dalam sambutannya, Dewan Penasehat Pusbakum Sumatera Selatan sekaligus Mantan Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Sumsel, Nazaruddin, SH, menyampaikan pesan tegas dan lugas kepada seluruh peserta. Ia menegaskan bahwa Inpres Nomor 17 Tahun 2025 bukan sekadar imbauan, melainkan perintah negara yang wajib dilaksanakan, dipahami, dan dipertanggungjawabkan.

“Kehadiran Bapak dan Ibu hari ini bukan formalitas. Ini adalah tanda kesiapan Musi Rawas untuk tidak main-main dengan amanah negara,” tegas Nazaruddin.

Ia mengingatkan bahwa Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih bukan koperasi biasa, melainkan instrumen negara untuk mengubah ekonomi desa dari sekadar penerima bantuan menjadi pengelola kekuatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi yang asal-asalan tidak hanya berisiko pada kegagalan lembaga, tetapi juga mempertaruhkan nama baik desa, pemerintah daerah, dan kepercayaan negara.

Dalam nada reflektif, Nazaruddin menyoroti praktik koperasi yang selama ini hanya kuat di struktur namun lemah dalam aktivitas dan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pola lama tersebut tidak boleh lagi terjadi.

“Lebih baik kita ditekan sekarang dalam forum Bimtek ini, daripada ditekan oleh hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti Bimtek dengan pikiran terbuka, meninggalkan ego dan kebiasaan lama, serta tidak ragu untuk bertanya demi memastikan pemahaman yang utuh terhadap regulasi dan tanggung jawab hukum.

Menutup sambutannya, Nazaruddin menyampaikan pesan kunci yang menjadi refleksi bersama:

“Koperasi Merah Putih tidak butuh pengurus yang berani bicara, tetapi pengurus yang berani bertanggung jawab. Lebih baik berjalan pelan tapi benar, daripada cepat tapi menabrak hukum.” tegasnya.

Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berharap Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dapat tumbuh sebagai pilar ekonomi desa yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi wujud nyata pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat akar rumput. Harto

Ikuti Fashion Show APPM Bali, Key Giffary Tetap Suarakan Pesan Natal 2025

Palembang — Mediacakrabuana.id

Puteri Anak Indonesia Pariwisata 2024, Maylafazza Alkayla Giffary atau yang akrab disapa Key Giffary, menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan. Ia mengajak masyarakat menjadikan Natal sebagai momentum menebarkan kasih, kedamaian, serta memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

Key Giffary menuturkan bahwa Natal bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga waktu refleksi untuk menumbuhkan nilai kepedulian dan empati sosial. Ia berharap semangat Natal 2025 dapat membawa harapan baru serta menginspirasi anak-anak Indonesia untuk terus menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Natal mengajarkan kita untuk saling mengasihi, berbagi kebahagiaan, dan menghargai perbedaan. Semoga damai dan sukacita Natal 2025 dapat dirasakan oleh semua,” ujar Key Giffary dalam pernyataannya.

Selain aktif menyampaikan pesan inspiratif, Key Giffary juga terus menunjukkan kiprahnya di bidang fashion dan pariwisata. Ia mengikuti fashion show di Bali yang diselenggarakan oleh APPMI Bali, sebagai ajang menampilkan kreativitas busana karya desainer Indonesia sekaligus mendukung promosi budaya Nusantara.

Dalam ajang tersebut, Key dipercaya tampil sebagai model dari sejumlah desainer ternama, yakni 3G by ICHA KEY U.S.A, Inggi Kendran, Bali Cintra Kebaya, Donahue, Bank Jatim, serta Aam Hamada. Keikutsertaan Key semakin istimewa karena 3G by ICHA KEY U.S.A merupakan brand milik sang ibu, yang menjadi sumber inspirasi dan dukungan terbesarnya.

Tak hanya menghadiri fashion show, Key bersama keluarga juga menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru di Bali. Selain agenda peragaan busana, Key menjalani beberapa sesi pemotretan dalam rangka promosi pariwisata Bali dan dipercaya sebagai talent endorse oleh sejumlah biro perjalanan wisata.

“Aku ingin memperkenalkan keindahan Bali dan pariwisata Indonesia kepada lebih banyak orang, sekaligus mengajak anak-anak Indonesia untuk berani bermimpi dan mencintai negeri sendiri,” tutup Key Giffary. (Harto)

Jelang Nataru Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Sidak Harga Pasar Sekip Ujung

• Palembang – Mediacakrabuana.id

Pemerintah Kota Palembang bersama jajaran Polrestabes Palembang melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Sekip Ujung, Palembang, guna memastikan stabilitas harga serta mencegah praktik penimbunan menjelang akhir tahun. (24-12-2025)

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, dan turut didampingi Kasat Reserse Kriminal Polrestabes Palembang, AKBP Andrie Setiawan, bersama instansi terkait dari Pemkot Palembang.

Dalam keterangannya, Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Hari ini kami turun langsung ke Pasar Sekip Ujung untuk memastikan harga kebutuhan pokok relatif stabil dan stok mencukupi. Dari hasil pemantauan sementara, tidak ditemukan lonjakan harga yang signifikan, meski ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan wajar,” ujar Aprizal Hasyim.

Ia menambahkan, Pemkot Palembang akan terus melakukan pemantauan rutin serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah spekulan yang memanfaatkan momentum akhir tahun.

“Kami tidak ingin masyarakat dirugikan. Jika ditemukan indikasi permainan harga atau penimbunan, tentu akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andrie Setiawan menyatakan pihak kepolisian siap mengawal kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan keamanan distribusi bahan pokok.

“Kami dari Polrestabes Palembang akan menindak tegas apabila ada oknum pedagang atau distributor yang dengan sengaja melakukan penimbunan atau menaikkan harga secara tidak wajar. Pengawasan akan terus kami lakukan bersama Pemkot,” ungkap AKBP Andrie Setiawan.

Ia juga mengimbau para pedagang agar tetap mematuhi ketentuan dan tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat.

Sidak di Pasar Sekip Ujung ini mendapat respons positif dari para pedagang dan pembeli, yang berharap pemerintah terus hadir di tengah masyarakat untuk menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang periode rawan inflasi di akhir tahun.

Pemerintah Kota Palembang memastikan akan melanjutkan sidak serupa di sejumlah pasar tradisional lainnya sebagai bentuk komitmen menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan warga. (Harto)

BUPATI RESMIKAN TITIK NOL KM INDRAMAYU BARAT.

INDRAMAYU- MEDIACAKRABUANA.ID

Tugu Titik Nol Kilometer itu berada di Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya. Lokasi tersebut rencananya akan menjadi pusat ibu kota calon daerah pemekaran Indramayu Barat, sebagaimana hasil kajian Universitas Padjadjaran.

Sebuah babak baru tengah tertulis di wilayah Barat kabupaten Indramayu.

Peresmian Situs Nol KM Indramayu Barat, pada hari senin 22 Desember 2025 menjadi penanda dimulainya arah pembangunan kawasan yang digadang-gadang sebagai daerah pemekaran baru, sekaligus simbol harapan bagi percepatan pertumbuhan wilayah.

Menurut Lucky, keberadaan tugu tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mendukung aspirasi masyarakat Indramayu Barat untuk membentuk daerah otonomi baru.

Meski demikian, Lucky menegaskan bahwa keputusan pemekaran bukan berada di tangan pemerintah daerah, melainkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Tapi sambil menunggu keputusan, kami berjalan saja,” kata Lucky.

Lucky menuturkan, Tugu Titik Nol Kilometer tersebut hanyalah simbol atau tonggak awal sejarah bagi Indramayu Barat. Untuk menjadi daerah yang mandiri, tentunya dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Pemkab Indramayu berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Indramayu Barat, salah satunya melalui pengembangan kawasan industri.

Kawasan Industri Indramayu: 1.513 Hektare Lahan di Kecamatan Sukra Siap Digarap Investor “Contohnya, kawasan peruntukan industri akan kita dorong sebesar-besarnya di Indramayu Barat seperti di Sukra, di Gantar, kita sedang ada perubahan tata ruang, lalu di Eretan juga kita benahi, Kandanghaur juga untuk industri,” jelas Lucky.

Ia menambahkan, langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan agar Indramayu Barat siap mandiri saat pemekaran kelak disetujui pemerintah pusat.