“Lahan Diserobot dan Dirusak, Warga Gugat Ketegasan Polres Kolaka dan Netralitas Aparat Desa”

KOLAKA, SULAWESI TENGGARA — MEDIACAKRABUANA.ID

Integritas penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kolaka kini berada di titik nadir. Hingga Minggu (4/1/2026), penanganan kasus dugaan penyerobotan dan perusakan lahan di Desa Oko-Oko jalan di tempat. Ketiadaan garis polisi (police line) di lokasi sengketa menjadi tanda tanya besar, sementara alat berat terus merangsek, meluluhlantakkan ruang hidup warga tanpa hambatan.

Hukum Mandul, Alat Berat Berkuasa

Hj. Muliati Menca Bora, pemilik sah lahan yang mengantongi sertifikat hukum, hanya bisa terpaku menyaksikan tanahnya rata dengan tanah. Tak sekadar penggusuran, aktivitas pengeboran masif mulai dilakukan di atas lahan pribadinya.

Tindakan ini merupakan pelanggaran telanjang terhadap Pasal 385 KUHP tentang Stellionaat (penyerobotan tanah) dan Pasal 406 KUHP terkait perusakan barang milik orang lain.

“Lokasi saya sudah hampir rata, bahkan sudah ada pengeboran. Ini sangat janggal. Aktivitas sebesar ini mustahil berjalan tanpa ‘restu’ atau perlindungan pihak tertentu. Saya menduga kuat ada keterlibatan aparat desa yang bermain di balik layar,” tegas Hj. Muliati dengan nada getir, Minggu (4/1/2026).

Dugaan Pengkhianatan Hasil Mediasi

Polemik ini sejatinya sempat dicarikan jalan tengah melalui mediasi di Kantor Desa Oko-Oko pada Selasa pekan lalu. Kesepakatannya jelas: Status Quo. Pihak perusahaan dilarang beraktivitas hingga ada penetapan titik koordinat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka.

Sebagai pemegang sertifikat sah yang dilindungi UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Hj. Muliati memegang teguh komitmen tersebut. Namun, pihak korporasi justru memilih jalur “premanisme” dengan melanggar kesepakatan secara sepihak.

“Kesepakatan mediasi itu dikhianati. Mereka bilang tunggu BPN, tapi nyatanya lahan saya diserobot kembali sebelum Januari berakhir. Ini bukan sekadar sengketa, ini pelecehan terhadap hukum dan hak milik saya,” lanjutnya.

Kritik Pedas untuk Polres Kolaka: Presisi atau Formalitas?

Sorotan tajam tertuju pada kinerja penyidik Polres Kolaka. Meski laporan resmi telah masuk dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dilakukan, tindakan di lapangan nihil. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan semangat Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengedepankan profesionalisme.

Kehadiran penyidik di lokasi pada Sabtu (3/1) dituding hanya “pemanis” administratif semata, karena tidak ada upaya nyata untuk menghentikan aktivitas (status quo) di lokasi.

“Penyidik datang, tapi hasilnya nol. Sampai detik ini tidak ada garis polisi. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Kami sengaja dibiarkan buta informasi,” cetusnya kecewa.

Langkah Hukum: Somasi untuk Aparat dan Korporasi

Enggan terus dizalimi, Hj. Muliati melalui kuasa hukumnya kini menyiapkan langkah hukum luar biasa. Somasi resmi akan dilayangkan kepada Polres Kolaka dan manajemen PT Rimau.

Mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengabaian laporan masyarakat oleh aparat penegak hukum dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam menjalankan tugas negara (undue delay).

“Saya menuntut keadilan. Jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, kepada siapa rakyat mengadu? Negara harus hadir, jangan biarkan rakyat bertarung sendiri melawan gurita korporasi,” tegasnya.

Menanti Nyali Kepolisian

Hingga berita ini diturunkan, Polres Kolaka masih bungkam seribu bahasa terkait alasan pembiaran aktivitas di lahan sengketa tersebut. Setali tiga uang, Pemerintah Desa Oko-Oko dan pihak PT Rimau juga belum memberikan klarifikasi resmi.

Kasus ini kini menjadi ujian publik bagi kredibilitas Polres Kolaka: Apakah mereka akan bertindak sebagai pelindung rakyat sesuai slogan Polri Presisi, atau justru menjadi penonton setia saat kekuatan modal menggilas hak warga kecil?

(Tim Prima )

“Waspada Perbatasan Masuk Pintu Jalan Tol Prabumulih – Palembang Adanya Oknum Kejahatan Melempar Batu Ke Mobil.”

Palembang || Mediacakrabuana.id

Disayangkan jalur gerbang tol Prabumulih – Palembang adanya oknum kejahatan yang meresahkan pengendara kendaraan roda 4 di lempar oknum kejahatan menggunakan batu, dimana korban pengendara kendaraan roda 4 sebagian ada yang pecah kaca mobilnya di lempar batu, sehingga tidak kenyamanan pengendara pada malam hari terganggu dan was was ketakutan.

Korban Jon NFF mengatakan, sekira pukul 00.40 Wib bahwa ada lebih kurang 8 mobil yang terkena lemparan batu oleh oknum kejahatan sehingga korban mengadu kepihak berwajib dan pihak tol yang kebetulan sedang patroli. (02/1/2026).

Lanjutnya, Kami berharap pihak tol meningkatkan lagi pengamanan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi, karena hal ini sangat membahayakan keselamatan pengendara seluruh sopir berharap kepada pihak berwajib agar di tindak lanjuti secepatnya sebelum banyak lagi memakan korban yang melitas di jalan tol tersebut ,itu lah kata penyapaian para sopir dan keluhan korban kejadian pada sopir”ungkapnya.

Ketua DPW LPKPI RI SUMSEL menambahkan, saya harapkan kepada pihak yang menangani patroli jalan tol beserta kepolisian Prabumulih segera menangkap pelaku oknum kejahatan tersebut agar dapat ditangkap secepatnya, terlihat pada viralnya di medsos FB Joni Nff Alfarizi.

Disamping itu juga saya harapkan pihak patroli menjaga perbatasan jalan provinsi ke tol di buat penjagaan untuk menghindari hal hal kejahatan pada pengguna jalan tol, sehingga meningkatkan pelayanan kenyamanan. Pengguna jalan tol benar benar nyaman dan puas.”tutupnya.
( Redaksi)

“DIduga Tak berizin, menara Tower PT TBG”

Palembang- Mediacakrabuana.id

2 januari 2026 Menara tower telkomonikasi berlokasi di rt 17 kecamatan sematang borang milik PT Tower bersama group infrastrkutur (TBG), yang beralamat dijalan angakatan 45 kota palembang, tower tersebut sudah berdiri sekitaran 12 tahun kurang lebih.

Ujar kuasa hukum M. fadli SH. MH jumad 2 januari 2026 saat diwawanacari wartawan di lokasi menara tower tersebut, tim kusa hukum juga memasangkan sebuah bender bertulikan tanah hak milik ALM.ARBAN., di lokasi menara tower milik PT TBG infrastruktur

Menara tower tersebut salah satau digunakan 3 oprerator, namun keberadan tower tersebut dipermasalahkan oleh pemilik waris yang sah tanah tersbut milik berinisal (DS), ds sebagi ahali waris, yang sah., melalau kuasah hukum M fadli S.H.,M.H, ds memiliki (SHM) hak milik no 1123, kita dari kuasa hukum ds sudah mediasi dan kirim somasi tetepi pihak TBG tidak komportip kami dari kusa hukum akan tindak lanjuti pihak yang terkait.pungkasnya (Red)

“Bantuan BLT kesra di akhir tahun 2025 jadi pemicu keributan di kalangan penerima bantuan”

Bekasi | Mediacakrabuana.id
Pada akhir tahun 2025 pemerintah menyalurkan bantuan BLT kesra yang di mana bantuan tersebut di lakukan menggunakan tenaga dari pihak kantor pos dan bekerjasama dengan PSM di masing masing desa.
Akan tetapi sangat di sayangkan yang di mana barkot bantuan yg di mana di serahkan oleh pihak pos Giro kecamatan pebayuran kepada PSM desa bantarjaya pada tgl 31 Desember kini sudah tidak bisa di cairkan karena menurut salah satu pihak kantor pos Giro sudah ekspayer atau sudah tidak berlaku.
Karena hal ini banyak masyarakat yang kecewa dengan adanya bantuan yg seakakn di main mainkan oleh para oknum.
Saat kami awak media mendengar adanya informasi dari masyarakat desa bantarjaya sekaligus penerima bantuan tersebut.
Kami menghubungi kepaladesa bantarjaya untuk menanyakan kebenaran nya,abu jihad (Abuy) mengatakan kepada awak media”saya juga sangat kaget di saat saya dengar info ini dari salah satu kadus kami yang mengadu adanya kejanggalan yang terjadi di dalam penyaluran bantuan BLT kesra yang ada di desa kami,menurut keterangan dari salah satu kadus kami
Dirinya menerima barkot bantuan dari PSM desa yg di mana untuk di salurkan ke penerima bantuan pada tanggal 31desember ,2025,dan pada sorenya jam 15.00wib kurang lebih pagawai PSM desa melakukan proses pencairan dengan jumlah yang cukup banyak dalam 3 dusun
Sehingga tidak dapat terselesaikan dalam satu hari,sehingga giat pembagian tersebut di lanjut di hari selanjutnya,akan tetapi sangat di sayangkan bantuan it tidak bisa di cairkan karena sudah tidak berlaku ,hal itu di informasikan dari PSM desa yang di mana menurutnya bersumber dari pihak kepala pos Giro kecamatan Pebayuran.”ungkap nya kepada awak media

“Oknum Kepala Puskesmas Kebumen.MengeluarkanPernyataan Intimidatif Mencoreng Kemerdekaan Pers”

KEBUMEN – MEDIACAKRABUANA.ID

2 Januari 2026- Standar moral dan etika pejabat publik di Kabupaten Kebumen kini berada di titik nadir. Kepala Puskesmas Mirit diduga tidak hanya menunjukkan arogansi verbal dan pengabaian jam kerja, tetapi juga secara terang-terangan melontarkan ancaman terhadap insan pers yang tengah menjalankan fungsi kontrol sosial.

Insiden memalukan ini memuncak pada pukul 11.35 WIB, saat Pimpinan Redaksi Media Cyber Nasional, Kusmiadi (Jhon), bermaksud melakukan koordinasi administratif terkait kegiatan sosial masyarakat. Bukannya mendapatkan arahan profesional, Jhon justru mendapatkan perlakuan kasar dan pengusiran dengan dalih pegawai sudah pulang karena “lelah bekerja seminggu”.

Melihat sikap yang jauh dari standar ASN BerAKHLAK, Jhon berupaya memberikan pengingat secara persuasif saat hendak berpamitan. “Jangan begitu Bu, itu tidak baik. Ibu itu seorang pemimpin, harusnya memberikan contoh,” ujar Jhon mengingatkan.

Namun, bukannya introspeksi, oknum Kepala Puskesmas tersebut justru mengeluarkan pernyataan intimidatif yang mencoreng kemerdekaan pers. “Silakan diberitakan, nanti saya tuntut balik!” cetusnya dengan nada menantang, setelah sebelumnya sempat menghardik dengan kalimat, “Saya tidak peduli, saya tidak butuh kamu!”

Ancaman “tuntut balik” terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas koordinasi administratif adalah bentuk intimidasi nyata. Hal ini diduga melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait penghalangan tugas jurnalistik, serta UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN terkait kode etik perilaku.

Fakta bahwa kejadian ini berlangsung pukul 11.35 WIB juga membuktikan adanya dugaan korupsi waktu dan pengabaian pelayanan publik secara sistemik di Puskesmas Mirit.

Atas tindakan yang dinilai sangat tidak beradab dan otoriter tersebut, Redaksi secara tegas mendesak:

– Menteri Kesehatan RI untuk segera mengaudit kinerja dan mentalitas pimpinan di Puskesmas Mirit yang telah merusak citra pelayanan kesehatan nasional.

– Bupati Kebumen untuk segera mencopot oknum Kepala Puskesmas tersebut. Negara tidak boleh memelihara pejabat yang merasa “paling berkuasa” dan hobi menebar ancaman kepada warga negara maupun media.

– Ombudsman RI dan Dewan Pers untuk memantau kasus ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap jurnalis yang berupaya menempuh jalur administrasi yang legal.

“Jika seorang pimpinan instansi sudah berani menantang untuk menuntut balik saat diingatkan soal adab, maka ia tidak layak lagi menyandang status sebagai pelayan publik. Itu adalah watak penguasa, bukan pelayan,” pungkas Jhon.

Redaksi Cyber Nasional tidak akan mundur atas ancaman tersebut dan akan membawa persoalan ini ke ranah yang lebih tinggi hingga ada keadilan bagi pelayanan publik di Mirit.

Ancaman “tuntut balik” dari pejabat tersebut justru menjadi bukti tambahan bagi Anda bahwa dia memiliki niat buruk (malice) dan tidak kooperatif. Secara hukum, jurnalis dilindungi oleh UU Pers. Selama Anda menulis berdasarkan fakta kejadian di kantor pemerintah pada jam dinas, ancamannya tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Publisher -Red

*Sertifikat Negara Tegaskan Keabsahan Merek PITI Persaudaraan, Gugatan Dinilai Lemah dan Berpotensi Rusak Kepastian Hukum*

Jakarta, Mediacakrabuana.id Editor.

1/1/2026. KETUM PITI. Dr. IPONG HEMBING PUTRA menyampaikan hal terkait Sengketa merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang bergulir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kembali menegaskan satu prinsip fundamental hukum merek di Indonesia.

Sertifikat negara adalah bukti tertinggi atas kepemilikan merek. Fakta hukum menunjukkan, merek PITI telah terdaftar secara sah dan memperoleh perlindungan penuh negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000657831, merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) diajukan pada 8 Januari 2018, terdaftar pada 29 Oktober 2019, dan berlaku hingga 8 Januari 2028. Sertifikat tersebut diterbitkan setelah melewati seluruh tahapan pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara hukum, sertifikat merek merupakan keputusan administrasi negara yang final dan mengikat, serta dilindungi asas presumptio iustae causa, setiap keputusan pejabat negara dianggap sah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, gugatan yang menyerang merek terdaftar tanpa bukti kuat dinilai sebagai upaya melawan keabsahan keputusan negara.

Pengamat hukum kekayaan intelektual menilai, Indonesia menganut prinsip first to file, bukan first to use. Artinya, pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek secara sah adalah pemilik yang diakui hukum. Klaim historis, moral, atau sosiologis yang tidak disertai pendaftaran resmi tidak memiliki kekuatan mengalahkan hukum positif.

“Jika negara telah menerbitkan sertifikat, itu berarti tidak ditemukan unsur itikad tidak baik. Menuduh sebaliknya sama saja dengan menuduh negara lalai atau salah menjalankan kewenangannya,” ujar dia kepada kepada Wartawan yang mengikuti jalannya perkara.

Lebih jauh, sertifikat merek melahirkan hak eksklusif bagi pemiliknya, termasuk hak melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau menyerupai untuk kelas barang dan jasa sejenis. Dalam konteks ini, justru pihak yang memaksakan klaim atas merek terdaftar berpotensi melanggar hukum merek itu sendiri.

Ia juga ungkapkan, gugatan terhadap merek yang telah bersertifikat negara bukan hanya persoalan antar pihak, melainkan menyangkut kepastian hukum nasional. “Jika gugatan semacam ini dikabulkan tanpa dasar kuat, maka sistem pendaftaran merek akan kehilangan wibawa, sekaligus menciptakan preseden buruk bagi dunia usaha, organisasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia,” tegasnya

Hingga kini, sertifikat merek PITI berdiri sebagai fakta hukum yang tak terbantahkan. Tanpa bukti kuat untuk membuktikan itikad tidak baik atau pelanggaran prosedur, gugatan dinilai kehilangan dasar yuridis dan berisiko ditolak demi menjaga konsistensi serta kepastian hukum.

Pihak media dan publik serta pengamat hukum akan terus memantau perkara ini, sebagai bagian dari komitmen pengawasan terhadap penegakan hukum dan kewibawaan negara dalam melindungi hak warga dan organisasi yang sah.

(Redaksi/Tim)

*Bantargebang Longsor Lagi, PWI Bekasi Raya: Ini Bukan Musibah, Ini Kejahatan Lingkungan yang Dibiarkan*

*KOTA BEKASI*- MEDIACAKRABUANA.ID

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya mengecam keras insiden longsor sampah di Zona 4 TPST Bantargebang, Kota Bekasi, yang menyebabkan tiga unit truk pengangkut sampah terperosok ke dalam kubangan air lindi sedalam sekitar lima meter pada Selasa (31/12/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Peristiwa ini bukan kejadian pertama. Longsor dan kegagalan struktur di Bantargebang telah berulang kali terjadi. Karena itu, PWI Bekasi Raya menegaskan: ini bukan lagi kecelakaan, melainkan kejahatan lingkungan yang dibiarkan oleh sistem.

TPST Bantargebang berada di wilayah Kota Bekasi, tetapi selama bertahun-tahun dijadikan tempat pembuangan dan pelimpahan risiko oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meski Pemprov DKI Jakarta memberikan kompensasi ratusan miliar per tahun kepada Kota Bekasi, uang itu bukan izin untuk mempertaruhkan nyawa manusia dan merusak lingkungan.

Kompensasi adalah pengakuan bahwa Jakarta membebankan dampak dan risiko kepada Bekasi, sehingga justru memperkuat kewajiban hukum Jakarta untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

“Kalau longsor sudah sering terjadi, lalu tetap dibiarkan dan dipaksa beroperasi, itu bukan kelalaian biasa. Itu adalah kesengajaan dengan kesadaran risiko. Uang ratusan miliar tidak bisa membeli nyawa pekerja dan warga Bekasi.” kata Ade Muksin, Ketua PWI Bekasi Raya, Kamis (1/1/2026).

PWI Bekasi Raya juga menegaskan bahwa penolakan Pemerintah Kota Bekasi terhadap permohonan perluasan lahan TPST oleh Pemprov DKI Jakarta adalah langkah hukum yang benar, karena perluasan tersebut akan memperbesar risiko pencemaran dan bencana di wilayah Kota Bekasi.

Namun alih-alih memperbaiki sistem dan mengurangi beban, Pemprov DKI Jakarta justru memaksa TPST Bantargebang tetap beroperasi dalam kondisi overkapasitas, termasuk mengaktifkan kembali zona mati yang tidak stabil, yang kini terbukti menjadi sumber longsor.

“Ini seperti memaksa mesin rusak bekerja melebihi batas sampai akhirnya meledak. Dan yang meledak itu bukan mesin, tetapi keselamatan manusia,” tegas Ade.

Hingga siaran pers ini diterbitkan, pengelola TPST Bantargebang dan UPST Lingkungan Hidup DKI Jakarta belum memberikan keterangan resmi, sebuah sikap yang mencerminkan ketiadaan tanggung jawab publik.

Atas dasar itu, PWI Bekasi Raya menuntut:
1. Penghentian segera operasional zona berbahaya di TPST Bantargebang.

2. Audit teknis, lingkungan, dan keselamatan secara independen dan terbuka.

3. Pertanggungjawaban hukum Pemprov DKI Jakarta atas risiko dan dampak yang ditanggung Kota Bekasi.

4. Intervensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran pidana lingkungan hidup.

“Kalau hari ini yang tenggelam adalah truk, besok bisa pekerja. Dan jika itu terjadi, negara tidak bisa lagi berdalih bahwa ini musibah. Ini adalah akibat dari kebijakan yang memelihara bahaya,” tutup Ade (rls/sry)

“RIBUAN PETANI LOKAL TANJUNG ENIM DIBAWAH GARIS KEMISKINAN PEMERINTAHAN TUTUP MATA”.

Muara Enim, Sumsel Mediacakrabuana.id

Ribuan Petani di Wilayah Tanjung Enim Sumatera Selatan di bawa garis kemiskinan Kehilangan mata pencarian akibat adanya kawasan perkebunan Rakyat lokal sudah di kuwasai oleh PT.BA . ( PT.Bukit Asam ) Anak perusahan BUMN. Yang berdiri di balik pemerintahan .

Demi untuk merampas hak perkebunan petani pribumi dengan dali memiliki HGU dan IUP . Ironisnya cara yang di lakukan oleh pihak PT BA. Yang terkait pembayan hanya kerohiman Bakan ganti rugi apalagi ganti untung sangat jauh panggangan dari api .

Sehingga Masarakat petani lokal tanjung Enim kehilangan penghasil untuk kehidupan . Terbukti Warga Desa Darmo Kecamatan Lawang kidul kab.Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan melapor kan haltersebut ke persiden RI Prabowo Subianto dengan nomor = 001/SP – MD/VI/2025 Dengan cara melayang kan surat yang di antar langsung ke Mentrian Seketaris negara republik Indonesia laporan ke Istana negara . Ironisnya CSR. PT.BA.

Diduga keras menjadi santapan gerombolan KECOWA Belum di ketahui keberadaanya CSR ole masarakat tanjung Enim . Dan sekitarnya menurut sejumlah tokoh masyarakat yg tidak mau ditulis namanya . Dengan tegas Mengatakan dana CSR dari PT BA kami masyarakat Tanjung Enim sudah puluhan tahun hidup di tanjung enim tidak pernah tau keberadaannya apa lagi jumlah nominal nya . Haltersebut . Masyarakat Tanjung Enim. Minta pihak PT BA. Transparan untuk dan CSR. Mohon setiap tahun nya di umumkan melalui media sosial. Di kernakan ribuan petani yang sudah kehilangan penghasilan akibat perkebunan mereka digarap oleh pihak PT BA. Untuk dijadikan tambang batu bara . Demi untuk kepentingan bisnis negara . Namun kenyataanya rakyat di seputar pertambangan PT BA. Bukan lebih makmur melainkan menimbulkan di bawah garis kemiskinan semakin menjamur akibat kehilangan kebun pertanian yang selama ini menjadi penopang penghasilan . Sudah di ambil alih oleh PT BA. Dengan cara HGU.dan IUP. . Ironisnya HGU masa berlakunya Masi aktip bisa langsung menambang batu bara . Ternyata bukan hanya rakyat yang merusak lingkungan hidup Melain kan negara lah yang merusak hutan dengan Modal HGU.dan IUP. Melalui BUMN Terbukti yang di lakukan PT BA. .Dimintak Persiden Ke 8 Prabowo Subianto. Demi untuk menjadikan ke Adilan dan kesetaraan beri kesempatan rakyat untuk bisa ikut menambang dengan menggunakan badan hukum koperasi . Agar rakyat yg selama ini kehilangan penghasilan dapat di pekerjaan di tambang batu bara rakyat . ( Tambang Rakyat )