Apa Q& A ini kata Kabid Humas Polda Sumsel

Palembang, Mediacakrabuana.id

Penerapan strategi komunikasi “Tanya Jawab” (Q&A) Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min wijaya ,SIK,MH menyebutkan pendekatan yang umum dan efektif. Ini memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat dan media, memfasilitasi transparansi dan penyebaran informasi yang jelas mengenai kebijakan, program, atau isu-isu terkini yang ditangani oleh Polri seiring kemajuan Iptek ujar Alumni Akpol 97 Jumat 9/1/2026

Melalui forum Q&A, Humas Polri dapat:
Menjawab Langsung Pertanyaan Publik: Hal ini membantu meredakan rumor dan memberikan fakta yang akurat.
Membangun Kepercayaan: Keterbukaan dalam menjawab pertanyaan meningkatkan kredibilitas institusi.
Mengukur Opini Publik: Pertanyaan yang diajukan masyarakat dapat menjadi masukan berharga mengenai kekhawatiran dan harapan publik terhadap Polri tambah mantan Kapolresta Pekan baru polda Riau

Nandang menyebutkan melalui ini Akses Informasi Mudah: Masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi resmi tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit.
Penerapan metode ini menunjukkan komitmen Polri terhadap komunikasi publik yang proaktif dan responsif. Untuk informasi lebih lanjut atau interaksi langsung, Anda bisa mengikuti kanal resmi media sosial Humas Polri atau mengunjungi situs web resmi di Polri.go.id..tandasnya (Harto)

HUT Satpam ke-45, Perkuat Sinergi Satpam dan Polri Jaga Kamtibmas di Sumsel

Palembang, Mediacakrabuana.id

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Pengamanan (Satpam) ke-45 diperingati secara nasional pada

Di Sumatera Selatan, momentum ini menjadi penguatan peran strategis Satpam sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Mengusung tema nasional “Satpam Sebagai Mitra Strategis Polri dalam Pemeliharaan Kamtibmas”, rangkaian peringatan HUT Satpam ke-45 dilaksanakan melalui apel konsolidasi, pembinaan, serta kegiatan sinergi yang melibatkan unsur Polri dan badan usaha jasa pengamanan di berbagai wilayah, termasuk Palembang dan sekitarnya.

Kapolda Sumatera Selatan yang diwakili Kombes Pol Hari Purnomo, SIK, SH, MH, M.Ha dalam keterangannya menegaskan bahwa Satpam memiliki posisi penting sebagai garda terdepan pengamanan di lingkungan kerja dan masyarakat.

“Satpam bukan hanya penjaga aset, tetapi mitra strategis Polri dalam menciptakan situasi aman dan kondusif.

Profesionalisme, disiplin, dan integritas Satpam sangat dibutuhkan untuk mendukung stabilitas Kamtibmas,” ujar Kombes Pol Hari Purnomo.

Ia juga mengapresiasi dedikasi Satpam yang selama 45 tahun telah berkontribusi nyata dalam menjaga keamanan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, kawasan industri, hingga pusat-pusat pelayanan publik.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pataka Sriwijaya, Kompol (Purn) Siti Sundari, menyampaikan bahwa HUT Satpam ke-45 menjadi refleksi perjalanan panjang profesi Satpam yang kini semakin diakui negara dan masyarakat.

“Selama 45 tahun, Satpam tumbuh melalui disiplin, pengabdian, dan pengorbanan. Saat ini Satpam bukan sekadar penjaga, tetapi profesi mulia yang profesional dan menjadi mitra resmi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ungkap Kompol (Purn) Siti Sundari.

Ia menambahkan, PT Pataka Sriwijaya berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia Satpam melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi sesuai standar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Kami terus mendorong Satpam agar semakin profesional, berkompeten, dan siap menghadapi tantangan keamanan ke depan,” tambahnya.

Peringatan HUT Satpam ke-45 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat soliditas, loyalitas, dan semangat pengabdian seluruh anggota Satpam di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Dirgahayu Satuan Pengamanan ke-45.
Semakin profesional, semakin mulia, semakin siap. 🇮🇩 ( Harto)

Operasi Gaktiblin ,Propam Sasar Anggota Polri

Palembang,- Mediacakrabuana.id

Untuk meningkatkan kedisiplinan anggota polri dalam berkendara dan kelengkapan identitas selaku Personil Polri, Bid Propam Polda Sumsel.di pimpin Oleh Kasubbid Provos AKBP Tito Dani,ST ,MH didampingi Kompol Luqmanul Hakim SH,MSi melakukan Razia Anggota dan Personil.
Bidhumas Polda Sumsel seusai apel Pagi Kamis (8/1) pukul 07.00 Wib

Operasi ini menyasar anggota Polri yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kelengkapan diri tampang serta sikap , dan masih banyak lagi ,”kata Kasubbid Provos

Mulai dari Bintara, Perwira Pertama hingga Perwira menengah bahkan staf PNS Polri tak luput dari pemeriksaan anggota Propam Polda Sumsel..

Ia menjelaskan, Operasi itu dilakukan pada saat-saat tertentu. Dalam satu bulan dilakukan 2 kali operasi seperti ini.

“Operasi Gaktiblin kita lakukan di Lingkungan Polda dan juga yang kita lakukan di luar sesuai dengan kondisi. Tito mengaku untuk pelanggaran lalu lintas, pihaknya melakukan penilangan, jadi polisi yang melanggar juga ditilang tidak ada pilih-pilih dalam penegakan hukum.

Polisi merupakan contoh dan pelayan masyarakat jadi harus memberikan tauladan dalam berkendara.

“Kami mewakili Kabid Propam menghimbau seluruh anggota Polri khususnya Polda Sumsel dan jajaran agar lebih memahami tugas pokok dan fungsi sebagai anggota Polri, itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ( Harto)

BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI SUMATRA KARENA ULAH SIAPA?

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Saiful Huda Ems.

Korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka dan hilang, akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang 3 Provinsi di Pulau Sumatera, sudah mencapai ratusan orang, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan ucapan bela sungkawa bagi para korban, melalui Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) telah memberikan keterangan resminya, tentang data para korban banjir dan tanah longsor di Sumatera ini. Korban yang meninggal dunia di Sumatera Utara sudah mencapai 166 orang. Aceh 47 orang dan Sumatera Barat sudah mencapai 90 orang.

Itu semua korban yang sudah meninggal dunia, belum lagi korban yang luka-luka maupun hilang dan yang sampai saat ini belum ditemukan. Situasi yang demikian itu pastinya telah membuat pilu kita sebagai sebuah bangsa, khususnya lagi bagi warga di Sumut, Sumbar dan Aceh yang terdampak.

Atas nama pribadi saya mengucapkan duka cita yang mendalam, turut bela sungkawa terhadap para korban yang telah meninggal dunia. Begitupun yang luka-luka semoga segera sembuh dan yang hilang semoga segera dapat ditemukan.

Presiden Prabowo Subianto pun kemudian segera menyampaikan duka citanya yang mendalam atas musibah ini, dan menyatakan pemerintah sudah bergerak cepat mengirim bantuan untuk lokasi yang terdampak sejak hari pertama. Namun untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, entah apa yang sudah dikatakan dan diperbuatnya, untuk warga dan daerah yang terdampak bencana ini.

Saya berpikir bahwa semua banjir dan tanah longsor di Sumatera itu sejatinya merupakan bencana alam, sebagai akibat tindakan Pemerintahan Jokowi yang selama 10 tahun memerintah, selalu abai bahkan nampak sengaja menghancurkan alam kita. Hal itu dilakukannya dengan berbagai usaha, demi memenuhi kepentingan pribadi dan grombolan ologarkinya sendiri.

Kegagalan program food estate di masa Pemerintahan Jokowi misalnya, telah terjadi deforestasi dengan menghancurkan jutaan hektar lahan hutan dan tanah perkebunan serta persawahan. Banyak hutan digunduli untuk ditanam Kelapa Sawit dll., lalu kayu-kayu dari pohon-pohon hutan yang ditebanginya itu, dijual kemana-mana tanpa rakyat tahu dan mengerti, hasilnya berapa dan larinya uang kemana.

Termasuk pula pembangunan untuk Bandara illegal di Morowali, yang dikatakan oleh Menhan Syafri Syamsudin sebagai negara dalam negara, itu juga pastinya didahului dengan perusakan hutan. Pasti ada ribuan pohon yang ditebangi untuk membangun bandara illegal, yang ada semenjak Pemerintahan Jokowi itu !.

Menurut data yang saya dapatkan, luasan hutan yang hilang (deforestasi) di masa Pemerintahan Orba Soeharto untuk perkebunan sawit dan tambang itu tercatat sebanyak 78.676.806 hektar. Di masa Pemerintahan Habibie sebanyak 2.034.710 hektar.

Di masa Pemerintahan Gus Dur sebanyak 1.555.276 hektar. Di masa Pemerintahan Megawati sebanyak 2.638.805 hektar. Di masa Pemerintahan SBY –ini mulai gila-gilaan lagi–, sebanyak 55.056.078 hektar. Sedangkan di era Pemerintahan Jokowi sebanyak 7.974.889 hektar.

Jokowi ternyata tidak identik dengan ahli kehutanan, yang harusnya memahami hutan, dan cakap menjaga serta memelihara hutan. Jokowi lebih identik dengan profesinya sebagai tukang mebeul, yang kerjaannya menebangi kayu-kayu dari hutan. Kalau demikian jangan-jangan apa yang dikatakan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifauziyah benar, bahwa ijazah alumnus kehutanan UGM nya Jokowi 99 % palsu !.

Pun demikian dengan program hilirisasi yang sangat digalakkan di masa Pemerintahan Jokowi, hasil penjualan tambang Nikel, Bauksit, Batubara, Emas, Tembaga dll. dari Indonesia itu larinya kemana? Apa hasilnya masuk ke kantong-kantong pribadi, elit lingkaran Jokowi saja? Jangan-jangan benar sinyalemen dari ekonom alm. Faisal Basri, 99 % lebih hasil penjualan Nikel Indonesia larinya ke Tiongkok dan sisanya masuk ke kantong-kantong pribadi elit Jokowi. Kalau demikian yang terjadi, maka Jokowi harus segera diadili !.

Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera selain telah mengucurkan derai air mata, juga telah membuat banyak orang yang matanya melotot, setelah viralnya rekaman video di medsos yang menunjukkan ribuan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang disana. Banyak pihak yang menyoroti hal itu, hingga anggota-anggota DPR turut menyikapinya.

Kayu-kayu besar gelondongan tanpa kulit turut hanyut terbawa banjir, yang sangat jelas menunjukkan bukan karena tumbang dengan sendirinya, melainkan ditumbangkan ! Ini merupakan sebuah pertanda adanya praktek illegal loging, pembalakan hutan sejak lama disana. Sepertinya ribuan kayu-kayu besar itu merupakan sisa penebangan hutan secara liar, yang sebelumnya menumpuk dan kemudian hanyut terbawa banjir.

Atas dasar semua itu, Menteri Kehutanan dan aparat penegak hukum harus segera menelusurinya, menyelidikinya, terhadap siapa saja, perusahaan apa saja yang telah melakukan penebangan hutan secara liar disana. Telusuri dan selidiki pula, adakah orang-orang kuat di Jakarta atau di daerah sana yang terlibat persoalan ini, dan sejak kapan mereka melakukkannya? Mungkinkah semenjak Jokowi memerintah? Tentu itu sangat mungkin terjadi !.

Jika saja Menteri Kehutanan tidak berani transparan melakukan penulusuran itu, itu bisa saja kita artikan dengan usaha dia untuk melindungi Jokowi yang telah merekomendasikan dirinya sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Merah Putihnya Prabowo Subianto.

Dan kalau itu benar terjadi, Presiden Prabowo sebaiknya segera mereshufflenya dari kabinet, agar Pemerintahan Prabowo Subianto lebih steril dari menteri-menteri yang berakal bulus dan memiliki kepentingan pribadi yang terselubung !…(SHE).

30 November 2025.

Saiful Huda Ems (SHE).

POLITIK BARTER SBY DENGAN PRABOWO.

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Saiful Huda Ems.

Sebelum opini saya ini saya tulis, sebelumnya saya menulis opini singkat yang berjudul JOKOWI GENTAR TERHADAP SBY. Namun para Termul mengira saya sebagai pendukung SBY, dan saya disebutnya Kadrun pula oleh para Termul itu.

Saya berpikir, berarti benar kalau begitu, syarat utama untuk menjadi Termul pendukung Jokowi itu harus cuti nalar terlebih dahulu. Betapa tidak, mereka terlihat sama sekali tidak mengikuti perkembangan politik di negeri ini, jikapun mengikuti, mereka mengikutinya tanpa logika dan nalar yang sehat.

Bagaimana saya bisa dikatakan pendukung SBY, wong sebelumnya kami –di barisan Pak Moeldoko ketika itu–, bertarung habis-habisan melawan SBY dan AHY dalam konflik internal Partai Demokrat. Ketika itu posisi saya adalah Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Jendral TNI (purn.) Moeldoko.

Saya juga dibilang oleh para Termul yang cuti nalar itu dengan sebutan Kadrun, padahal sampai detik ini belum ada seorangpun yang bisa membantah, bahwa yang pertamakali mencetuskan istilah Kadrun itu saya, bukan para Termul itu. Ini bisa dilacak dari postingan-postingan FB saya beberapa tahun yang lalu, sebelum orang lain mempopulerkan istilah itu.

Saya juga pernah menjadi salah satu dari team Kuasa Hukum Kementerian R.I, yang menghadapi gugatan dari HTI yang dibubarkan oleh pemerintah di PTUN Jakarta. Saya juga pernah menjadi salah satu team Kuasa Hukum Ahok, jadi melabeli saya dengan Kadrun, adalah kedunguan yang kasat mata, buta politik, tuna sejarah !.

Baiklah, sekarang saya akan mulai uraikan sedikit soal tema opini yang saya tulis dan terbaru ini, yakni barter politiknya SBY (Partai Demokrat) terhadap Kekuasaan Prabowo-Gibran;

Disaat Netizen mentertawakan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang sangat lamban dan banyak alasan, dalam penanganan bencana ekologis banjir bandang di 3 Provinsi di Sumatera khususnya di Aceh, politisi-politisi pendukungnya yang piawai bermanuver politik, tiba-tiba menutupi ketidak mampuan Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani bencana ekologis itu dengan isue baru; Pilkada Tidak Langsung !.

Netizen (baik yang kontra maupun yang mendukung Jokowi, atau yang biasa disebut Termul itu), yang awalnya kompak dan ramai sekali mentertawakan Presiden Prabowo, kemudian berpindah tema pembicaraan dari bencana ekologis ke bencana demokrasi; Pilkada Tidak Langsung.

Pilkada Tidak Langsung berarti Pilkada yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih kembali oleh DPRD. Ini bencana dan penghiatan demokrasi, dimana rakyat yang haknya sudah banyak dirampas oleh penguasa, mulai dari hak berbicara kritis, hak hidup yang layak dll., sekarang hak satu-satunya yang masih dipunyainya, yakni hak untuk memilih Kepala Daerahnya sendiri mau dirampas juga.

Memperhatikan suara-suara perlawanan rakyat yang dahsyat itu, PDIP tampil kembali mengamankan dan memperjuangkan suara rakyat itu, dengan cara menolak adanya rencana Pilkada Tidak Langsung yang dicetuskan oleh Partai-Partai Politik pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai Demokrat dibawah kepemimpinan anak dan bapaknya (AHY dan SBY), yang awalnya keberatan PILKADA dikembalikan pada DPRD, tiba-tiba berbalik arah, mendukung Pilkada Tidak Langsung. Ini prilaku politik plin-plan, tidak memiliki prinsip yang jelas !.

Saya dkk. Pro Demokrasi pasti akan melawannya habis-habisan, karena saya dkk. bukan type orang seperti Jokowi yang pengecut, baru digertak mau dibawa oleh SBY ke ranah hukum karena dianggap memfitnah Jokowi, langsung klarifikasi dan menjelaskan bahwa yang dia maksud ada kekuatan politik besar di belakang pergerakan Roy Suryo soal Ijazah Bodongnya itu bukan SBY.

Pertanyaannya kemudian, kenapa SBY (Partai Demokrat) tiba-tiba mendukung Pilkada Tidak Langsung?

Ini karena Partai Demokrat tidak ingim dianggap oleh Presiden Prabowo sebagai pembangkang, hingga Partai Demokrat dikeluarkan dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran, yang berarti Partai Demokrat akan dilarang keras menikmati kue kekuasaan yang dibagi-bagikan oleh Presiden Prabowo !.

Partai Demokrat bukanlah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang terbiasa “puasa” kekuasaan. Mau di dalam maupun diluar kekuasaan, PDIP masih bisa bertahan, kuat menghadapi berbagai godaan dari nikmat dan lezatnya kue kekuasaan.

Partai Demokrat itu nyaris sama percis dengan Partai GOLKAR, yang tidak pernah tahan lapar, tidak tahan kalau tidak mendapatkan jatah jabatan, karena itu SBY (Partai Demokrat) melakukan barter politik;
Partai Demokrat mau mendukung Pilkada Tidak Langsung, asal dia tetap diberi jabatan menteri dan berbagai pos jabatan lainnya.

Sekali lagi, kita telah diingatkan kembali oleh Mahatma Gandhi tentang Dosa Besar Politik:”Berniaga tanpa kerja keras, berpolitik tanpa prinsip !”.

Pak SBY, sadarlah ! Kembalilah pada barisan rakyat yang berpuluh tahun memperjuangkan Indonesia yang lebih demokratis dan beradab ! Jangan buta dan silau oleh godaan kekuasaan ! Sapere aude !…(SHE).

8 Januari 2026.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.

“DPD Rampas Setia 08 Berdaulat Bekasi Raya Bentuk LBH dan Advokasi”

Bekasi|| Mediacakrabuana.id

DPD Rampas Setia 08 Berdaulat Bekasi Raya menggelar rapat pembentukan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi DPD Rampas Setia 08 Berdaulat Bekasi Raya.

Kegiatan ini berlangsung di Mahoney Cafe Botanic Garden Jababeka, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, 7 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, H. Rusmi Heryanto, SH, MH resmi terpilih sebagai Ketua LBH dan Advokasi DPD Rampas Setia 08 Berdaulat Bekasi Raya.

H. Rusmi Heryanto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua DPD Rampas Setia 08 Berdaulat Bekasi Raya atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepadanya.

Ia menegaskan bahwa amanah tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan tekad memberikan pendampingan dan penyelesaian persoalan hukum, baik kepada anggota organisasi maupun masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, Ketua DPD Rampas Setia 08 Berdaulat Bekasi Raya, Ade Chandra, mengatakan bahwa terbentuknya LBH dan Advokasi ini diharapkan mampu memberikan bantuan hukum serta penyuluhan hukum kepada anggota dan masyarakat luas.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh awam terhadap hukum, sehingga keberadaan LBH dan Advokasi Rampas Setia 08 Berdaulat Bekasi Raya diharapkan menjadi garda terdepan dalam edukasi dan pendampingan hukum di Kabupaten Bekasi.

RED

“Lombok Cetak Sejarah! Kapal Pesiar Terbesar Dunia “Ovation of the Seas” Resmi Bersandar di Gili Mas”

NTB|| MEDIACAKRABUANA.ID

06 Januari 2026Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan taringnya di kancah internasional. Pada Jumat, 2 Januari 2026, Pelabuhan Gili Mas di Lembar, Lombok Barat, menjadi saksi momen bersejarah dengan bersandarnya Ovation of the Seas, kapal pesiar mewah milik Royal Caribbean yang menjadi kapal pesiar terbesar yang pernah singgah di Pulau Lombok.

Kapal pesiar megah Ovation of the Seas yang membawa 4.684 wisatawan mancanegara dan didukung oleh 1.630 kru profesional. Kedatangan mereka disambut langsung dengan hangat oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Kunjungan perdana (maiden call) kapal pesiar kelas dunia sebagai simbol kebangkitan dan pengakuan dunia terhadap potensi pariwisata Lombok.

Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat, yang kini terbukti mampu melayani kapal-kapal raksasa bertaraf internasional.

Jumat pagi, 2 Januari 2026, mengawali tahun baru dengan optimisme ekonomi yang tinggi.

Kedatangan ini bertujuan untuk mengeksplorasi keindahan alam dan kekayaan budaya Lombok, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan dalam peta pariwisata pesiar (cruise tourism) global.

Para wisatawan disambut dengan atraksi budaya khas Sasak dan kemudian dijadwalkan mengunjungi destinasi ikonik seperti Kawasan Mandalika, Desa Adat Sade, hingga pusat kota Mataram, yang diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi UMKM dan pelaku wisata lokal.

Pernyataan Gubernur NTB
Dalam sambutannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan rasa bangga yang luar biasa. “Ini bukan sekadar kunjungan biasa, ini adalah bukti nyata bahwa dunia sangat percaya pada keamanan, kenyamanan, dan keindahan Lombok. Kami siap memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu internasional kami,” ujarnya dengan penuh semangat.

Harapan ke Depan
Momen ini diharapkan menjadi “pintu pembuka” bagi kapal-kapal pesiar besar lainnya untuk menjadikan Lombok sebagai pelabuhan tetap. Dengan fasilitas Pelabuhan Gili Mas yang mumpuni, NTB kini siap bertransformasi menjadi pusat magnet pariwisata bahari di Indonesia Timur.

Tim Redaksi

Kapolda Sumsel Pimpin Sertijab Wakapolda Sejumlah Pejabat Utama dan Kasatwil jajaran Polda Sumsel

Palembang, –  Mediacakrabuana.id

Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH memimpin upacara Serah Terima Jabatan Wakapolda Sumsel, sejumlah Pejabat Utama Polda Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kasatwil jajaran Polda Sumsel dilantai 7 Auditorium Presisi Polda Sumsel Senin (5/1/2026) pagi

Mutasi jabatan tersebut termuat dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP./2025, tertanggal 19 Desember 2025.

Kegiatan diawali dengan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Kapolda Sumsel

Dalam sumpah jabatannya, para pejabat berjanji akan berkerja sesuai etika dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Irjen Andi Rian saat membacakan sumpah jabatan, diikuti oleh para Pejabat Baru yang dilantik.

Berikut daftar Pejabat Polda Sumsel dan Kasatwil yang di serah terimakan :

Wakapolda Sumsel Irjen Pol M Zulkarnain diserah terimakan kepada Brigjen Pol Rony Samtana yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sumut.

Jabatan DirReskrimsus Polda Sumsel diserah terimakan dari Kombes Bagus Suropratomo digantikan oleh Kombes Doni Satrya Sembiring yang sebelumnya menjabat sebagai DirRessiber Polda Sumut.

Sementara itu Kabid TIK Polda Sumsel diserah terimakan dari Kombes Pol Boyke Karel Wattimena Kepada Kombes Pol Teddy Rayendra,SIK,M.I K yang sebelumnya menjabat Dirbinmas Polda Sumbar

Dirpolairud Polda Sumsel Kombes Sonny Mahar Budi diserahkan kepada
Kombes Heru Agung Nugroho yang sebelumnya menjabat Dirpamobvit Polda Sumsel.

Kapolrestabes Palembang diserah terimakan dari Brigjen Pol Harryo Sugihartono kepada Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan.
Dirintelkam Polda Sumsel, Kombes Hadi Wiyono dimutasi sebagai Dirintelkam Polda Kaltim, digantikan Kombes Tony Budhi Susetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Pembangunan Sumber Daya Manusia Ditsosbud Baintelkam Polri.
Kabidkum Polda Sumsel Kombes Michael Ken Lingga dimutasi sebagai Dirpamobvit Polda Sumsel digantikan oleh Kombes Sigit Adiwuryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Polda Sumsel.
Serta pelantikan Dirres PPA dan PPOB Polda Sumsel Kombes Pol Andes Purwanti, SE,MM

Kemudian Sertijab Kapolres Musi Banyuasin dari AKBP God Parlasro Sinaga kepada AKBP Ruri Prastowo yang sebelumnya menjabat Kapolres Banyuasin

Sedangkan jabatan Kapolres Banyuasin dijabat AKBP Risnan Aldino, SIK, MSi yang sebelumnya menjabat Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh

Kapolres Muara Enim dari AKBP Jhoni Eka Putra diserah terimakan Kepada AKBP Hendri Syaputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Manggarai Polda NTT.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menyampaikan mutasi jabatan merupakan suatu proses yang biasa dalam keberlangsungan organisasi.

Hal ini juga merupakan salah satu wujud dinamika organisasi agar dapat terus bergerak maju guna menghadapi tantangan tugas serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja Kepolisian.

“Upacara sertijab ini merupakan bagian dari promosi untuk pembinaan karir dan proses regenerasi serta penyegaran di tubuh Polri yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Alumni Akpol 97.

Nandang Mu’min Wijaya juga menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian sejumlah Pejabat Baru serta Kasatwil jajaran Polda Sumsel dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Harto