Wakapolda Sumsel Pimpin Apel Pagi Perdana, Tekankan Disiplin dan Profesionalisme Personel

PALEMBANG — MEDIACAKRABUANA.ID

Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., memimpin apel pagi petdana personel Polda Sumsel yang dilaksanakan di Lapangan Apel Polda Sumsel, Senin (12/1/2026) pagi. Apel pagi tersebut diikuti oleh pejabat utama, personel Polri, serta ASN Polda Sumsel.

Kegiatan apel dimulai sekira pukul 07.00 WIB dan berlangsung dengan tertib serta khidmat. Bertindak sebagai pimpinan apel, Wakapolda Sumsel memasuki lapangan apel yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Polri, penghormatan kepada pimpinan apel, serta laporan Komandan apel.

Selanjutnya, seluruh peserta apel mengucapkan Tri Brata, Catur Prasetya, dan Panca Prasetya Korpri sebagai bentuk penguatan komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai insan Bhayangkara dan aparatur negara. Apel dilanjutkan dengan arahan dari Wakapolda Sumsel selaku pimpinan apel.

Dalam arahannya, Brigjen Pol. Rony Samtana menekankan pentingnya disiplin, loyalitas, serta profesionalisme seluruh personel dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Ia juga mengingatkan agar seluruh anggota Polda Sumsel terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga soliditas dan kekompakan di lingkungan kerja.

“Kedisiplinan dan profesionalisme merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu, seluruh personel diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” tegas Wakapolda Sumsel.

Usai arahan pimpinan apel, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa, laporan akhir Komandan apel kepada pimpinan apel, serta penghormatan kepada perwira pengambil apel. Apel pagi ditutup dengan menyanyikan lagu Mars Polda Sumsel.

Apel pagi tersebut turut dihadiri oleh Ka SPN Polda Sumsel Brigjen Pol. Slamet Widodo, S.I.K., Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., seluruh pejabat utama Polda Sumsel, para Wadir, Wakabid, Kabag, Kasubdit, Kasubbid, jajaran Satker Polda Sumsel, serta personel dan ASN Polda Sumsel.( Harto)

GREENLAND PULAU STRATEGIS GLOBAL PERTAHANAN UNI EROPA.

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Saiful Huda Ems.

Pulau Greenland bukan hanya pulau terbesar di dunia, namun juga memiliki sumber daya alam yang bernilai tinggi. Olehnya tidak heran jika Uni Eropa, khususnya Denmark akan mempertahankan mati-matian pulau ini.

Greenland memiliki luas 2,16 juta Km2 dan dikelilingi oleh air. Oleh sebab itu Greenland secara definisi geografi adalah pulau dan bukan benua. Greenland merupakan kombinasi faktor strategis, di antaranya ekonomi, politik, dan keamanan global.

Posisi geopolitik Greenland yang sangat strategis dan terletak di antara Eropa, Amerika Utara dan Samudera Arktik, menjadikannya sebagai titik kunci jalur militer dan pertahanan (terutama pada era Perang Dingin hingga sekarang).

Greenland juga memiliki peranan penting sebagai pengawasan radar dan satelit, serta penyangga keamanan kawasan Atlantik Utara. Oleh sebab itu, kehilangan Greenland berarti kehilangan pengaruh strategis besar di Arktik.

Kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Pulau Greenland, juga tidak main-main, di antaranya adalah mineral langka (rare earth elements), yang sangat penting untuk teknologi modern (EV, chip, senjata dll.). Selain itu di Greenland juga terdapat uranium, minyak dan gas serta perikanan.

Bagi Eropa, hal tersebut menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungannya pada China dan Rusia, serta berguna untuk menjaga ketahanan ekonomi jangka panjangnya.

Negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Rusia dan China berlomba-lomba meningkatkan pengaruh di Arktik, karenanya Eropa tidak ingin kehilangan pijakan strategis di kawasan ini.

Pulau Greenland berada pada wilayah otonom Kerajaan Denmark, ia bukan bagian dari anggota Uni Eropa, meskipun memiliki hubungan yang sangat erat dengannya.

Apabila Greenland merdeka sepenuhnya, atau berpindah kepemilikan ke negara lain, misalnya AS atau China, maka Eropa akan kehilangan pengaruh strategis besar. Karena Greenland pada prinsipnya menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan NATO.

Pangkalan militernya seperti Thule Air Base, itu sangat krusial untuk deteksi rudal dan pertahanan udara NATO dan Eropa. Untuknya Eropa ingin memastikan kawasan ini tetap berada di blok Barat, bukan jatuh ke pengaruh rival.

Persaingan kekuatan dunia yang selama ini banyak di dominasi oleh Amerika Serikat, menjadikan AS semakin suka bersikap sewenang-wenang pada negara-negara lain. Dan hasrat menggebu-gebunya yang ingin menjadi Polisi Dunia, telah terbukti menimbulkan banyak negara-negara lain sebagai korban.

Sudah terlalu banyak negara-negara lain yang porak poranda akibat turut campurnya AS dalam urusan dalam negerinya. Sebut saja misalnya Indonesia di akhir Orde Lama, kemudian Vietnam, Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, Yaman, Palestina, Lebanon dan terakhir Venezuela.

Beruntung sekali jika ada negara yang terus diganggu oleh AS seperti Iran, namun masih bisa terus bertahan bahkan alutsistanya semakin canggih dan membuat dunia terperangah, ketika Iran menghajar Israel dengan rudal-rudal jarak jauhnya.

Eropa dan NATO sangat mengerti akan hal ini, dan mereka tidak ingin menjadi korban terakhirnya. Karena itu Eropa dan NATO mulai bersikap tegas pada AS dan mengancam akan menyerangnya, jika AS di bawah kepemimpinan presiden idiot Donald Trump, nekat mencaplok Greenland !

Menarik sekali bukan, sebab ini akan merubah peta politik dunia, dimana NATO tak lagi mesra dengan AS yang selama ini menjadi mitra politik, ekonomi dan militernya. Sapere aude !…(SHE).

12 Januari 2026.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

PERANG DUNIA III DI DEPAN MATA.

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Saiful Huda Ems.

Donald Trump semakin stres, pulau Greenland milik Denmark mau dicaplok dengan alasan kalau Greenland tidak dimiliki Amerika Serikat (USA), maka Greenland akan dikuasai Rusia dan China.

Menyadari akan bahaya itu, Denmark mulai mengerahkan persenjataan modern untuk mengamankan Greenland dari pencaplokan Amerika Serikat, meskipun modusnya mau dibeli oleh Amerika Serikat secara paksa.

Tindakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump yang sangat membahayakan itu, yang dapat memicu ketegangan politik dan militer di kawasan Eropa, negara-negara di Eropa yang selama ini bersekutu dengan Amerika, bersumpah untuk mengambil tindakan tegas, dengan menyerang Amerika Serikat, jika Amerika Serikat masih mau nekat mengambil alih Pulau Greenland.

Amerika Serikat semakin hari semakin menunjukkan arogansinya, setelah menculik Presiden Venezuela dan istrinya, yang berarti Amerika Serikat telah menginjak-injak kedaulatan negara Venezuela, Amerika juga sudah tidak lagi menghormati hukum internasional.

Tak hanya sampai disitu, pasukan Amerika Serikat juga telah menyita kapal tanker Marinera milik Rusia yang mengangkut minyak. Kapal tanker Marinera yang berbendera Rusia itu disergap dan disita oleh pasukan Amerika di perairan internasional barat laut Skotlandia, setelah dikejar sejak dari Laut Karibia.

Pemerintah Rusia menyatakan, bahwa tindakan Amerika yang telah menyita kapal tanker Marinera milik Rusia tersebut, berpotensi memicu krisis internasional dan meningkatkan ketegangan militer-politik di kawasan Euro-Atlantik. Kemenlu Rusia juga menyebut, penyitaan kapal tanker Marinera sebagai tindakan paksa yang melanggar Hukum Maritim Internasional.

Tindakan Amerika tersebut mengakibatkan Rusia marah dan segera mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya yang terbang rendah di atas kapal Amerika.

Pun demikian halnya dengan China, telah mengirim pesawat-pesawat tempurnya untuk mengawal kapal tanker miliknya yang membawa minyak, dan membuat Amerika berpikir berkali-kali untuk menyita kapal-kapal tanker milik China, yang membawa minyak dari Venezuela.

Perang Dunia III sudah di depan mata, namun NATO tak lagi kompak bersekutu dengan Amerika Serikat. Ini nantinya akan membuat Negara Adidaya Amerika Serikat, bisa-bisa sendirian dan diserbu oleh kekuatan negara-negara besar seperti Rusia, China dan Eropa yang tergabung dalam NATO.

Pertanyaannya kemudian, dapatkah NATO nantinya bisa bergabung dengan Rusia dan China? Jawabannya; jika alasannya untuk mengoreksi arogansi Amerika dan menjaga stabilitas keamanan negara-negara anggota NATO, NATO tentunya bisa saja bergabung dengan Rusia dan China, namun jika motifnya untuk rebutan pengaruh perdagangan antar kawasan, saya pikir tidak akan semudah itu NATO akan bergabung, membaur dengan Rusia dan China.

Konflik Ukraina Vs. Rusia sendiri sampai saat ini, masih menjadi batu sandungan untuk persekutuan NATO dengan Rusia, sampai ibaratnya jika saja ada satu rudal Rusia yang menyasar ke negara-negara Eropa yang tergabung dalam NATO, dan itu sengaja dilakukan oleh Rusia, hal itu tentu akan dapat berubah menjadi perang NATO Vs. Rusia secara terbuka. Padahal Ukraina sampai hari ini bukanlah anggota dari NATO.

Karenanya tidak heran, apabila saat ini di beberapa negara-negara Eropa yang tergabung dalam NATO, seperti Belanda sudah kerap terdengar alarm yang berbunyi kencang, untuk menandai latihan perlindungan warga negaranya dari ancaman perang atau serangan mendadak, Perang Dunia III !.

Perang Dunia I dan II berpusat di Berlin Jerman, demikian pula Perang Dunia III nantinya, juga akan berpusat di Berlin Jerman. Kenapa bisa demikian, meskipun Berlin kerap dijadikan tempat pertemuan-pertemuan penting antar negara sesama anggota NATO, bukankah Berlin atau Jerman saat ini adem-adem saja?

Ya, meskipun Jerman saat ini adem-adem saja, namun ketahuilah, Jerman adalah gudangnya ideolog, kaum revolusioner, yang produk-produk pemikiran kritisnya kerap mengguncang dunia !

Di negeri ini bayangan debu mesiu perang dunia I dan II, sepertinya tidak mudah hilang dari ingatan, karenanya jiwa perang masih melekat kuat pada bangsa ini…(SHE).

12 Januari 2026.

1. Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

“Siswa SMAN 3 Palembang Ukir Prestasi di Ajang Duta Sekolah: “Syaifullah Akbar Buktikan Kualitas Pelajar Kota Pempek”

​
Palembang – Mediacakrabuana.id

Semangat kepemudaan dan prestasi gemilang kembali lahir dari rahim SMA Negeri 3 Palembang. Dalam ajang bergengsi pemilihan Duta Sekolah Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Ikatan Duta Sekolah (IDS) Kota Palembang, salah satu putra terbaiknya, M. Syaifullah Akbar, berhasil menyabet gelar Harapan 3 Duta Sekolah Kota Palembang 2026.

​Keberhasilan Syaiful bukan sekadar kemenangan di atas panggung, melainkan buah dari dedikasi, wawasan luas, dan karakter kuat yang ia tunjukkan selama masa karantina hingga di hari puncak penganugerahan.
​
​Ajang Duta Sekolah bukan hanya soal penampilan, melainkan juga kecerdasan emosional dan kemampuan berinovasi dalam dunia pendidikan. Syaifullah Akbar berhasil memukau dewan juri dengan visinya tentang peran aktif pelajar dalam memajukan literasi digital dan pelestarian budaya lokal di tengah gempuran modernisasi.

​Dalam sebuah sesi wawancara setelah penganugerahan, Syaiful membagikan pandangannya tentang makna menjadi seorang duta sekolah. Baginya, gelar hanyalah langkah awal untuk sebuah pengabdian yang lebih besar.

​”Menjadi bagian dari Duta Sekolah Kota Palembang adalah amanah besar. Bagi saya, kompetisi ini bukan hanya tentang siapa yang terbaik di depan kamera, tapi tentang siapa yang paling mampu memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekolah dan teman-teman sejawat. Saya ingin membuktikan bahwa siswa SMAN 3 Palembang mampu bersaing secara inovatif dan tetap rendah hati dalam berkarya.” ungkap M. Syaifullah Akbar, Harapan 3 Duta Sekolah Kota Palembang.

​Prestasi ini diharapkan menjadi pematik semangat bagi siswa-siswi lain di Palembang, khususnya di SMA Negeri 3, untuk terus mengeksplorasi potensi diri di luar bidang akademik. Ikatan Duta Sekolah Kota Palembang sendiri berkomitmen untuk terus merangkul para pemenang dalam berbagai program sosial, pendidikan, dan kebudayaan di masa mendatang.

​Dengan kemenangan ini, Syaifullah Akbar kini resmi menyandang peran sebagai agen perubahan (agent of change) yang akan membawa nama baik sekolah dan kota di kancah yang lebih luas.(Harto)

Wamenkum diagendakan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru bagi penyidik di Polda Sumsel

Palembang –  Mediacakrabuana.id

Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej diagendakan menghadiri kegiatan Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bagi penyidik Polda Sumsel dan jajarannya di Auditorium lantai 7 Polda Sumsel
Rabu 14/1/2026 mendatang ucap Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK,MH senin 12/1/26

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 hingga selesai ini diikuti oleh sekitar ratusan peserta yang terdiri atas kapolres dan penyidik di lingkungan Polda Sumsel serta para pejabat utama Polda Sumsel

Menurut Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya Kedatangan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia ke mapolda Sumsel guna memberikan pemaparan. Ia menilai kehadiran Wamenkum menjadi kesempatan berharga bagi jajarannya untuk memperdalam pemahaman terhadap KUHP baru yang akan mulai diimplementasikan dalam waktu dekat.

Mantan Kapolresta Pekanbaru Polda Riau ini menegaskan bahwa KUHAP yang saat ini berlaku telah digunakan lebih dari 40 tahun. Menurutnya, berbagai perubahan dalam sistem ketatanegaraan, perkembangan ilmu hukum, serta kemajuan teknologi membuat KUHAP lama tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan KUHAP baru menjadi sangat penting agar implementasi KUHP Nasional dapat berjalan optimal. Banyak ketentuan dalam KUHP Nasional, kata dia, tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa adanya pembaruan hukum acara pidana ungkap Alumni Akpol 97 ini usai apel pagi di mapolda Sumsel

Nandang Mu’min Wijaya juga menegaskan bahwa penyelesaian RUU KUHAP pada tahun 2025 kemaren. Pemerintah, lanjutnya, telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU KUHAP kepada legislatif sebagai bagian dari proses legislasi yang sedang berjalan. Selain itu, pelaksanaan aturan tersebut beserta turunan dari KUHAP baru akan berlaku pada tahun 2026 dan saat ini masih bersosialisasi

Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa KUHAP baru mengusung paradigma hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Salah satu perubahan penting dalam rancangan tersebut adalah dibukanya ruang bagi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara, dengan pengecualian untuk jenis tindak pidana tertentu.

Perubahan lain yang turut diperkenalkan dalam KUHAP baru adalah pengaturan terkait alat bukti. Salah satunya adalah pengakuan atas “pengamatan hakim” sebagai bagian dari alat bukti, sepanjang digunakan bersama dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa tandasnya. Harto

“Pilkada: antara jalan lurus Reformasi atau jalan balik Otoriter Orde Baru.”

MEDIACAKRABUANA.ID

Reformasi sedang digerogoti secara sangat sistematis dan mayoritas pejuang reformasi dulu memilih diam bahkan banyak yang kini menjadi instrument neo orba yang dulu dilawan reformasi. Ada banyak gejala yang terjadi, namun untuk memperpendek tulisan ini, saya hanya akan focus ke issu mengembalikan pilkada langsung ke pilkada lewat DPRD.

Check Kembali agenda agenda reformasi dulu. Itu salah satu agenda reformasi yang berhasil diperjuangkan dan kini oleh regim Prabowo mau dikembalikan ke kondisi status quo era orde Baru. Kita lihat dengan jernih argument argument yang mereka gunakan dan berusaha mengelabui rakyat.

1. Biaya pilkada langsung terlalu mahal dan membebani APBN.
Kemahalan itu konon dilihat dari banyak aspek dan pengalaman selama orde Reformasi berjalan. Adanya mahar kepada partai politik yang tinggi, adanya praktek politik uang kepada rakyat pemilik suara, biaya operasional pada hari pencoblosan.

Mari kita telah argument diatas. Dari pengalaman pilkada, kita tahu alasan itu benar. Namun dari mana sumber masalah itu muncul. Mahar politik yang harus dibayar bakal calon agar dapat diusung partai adalah Keputusan partai politik itu sendiri. Hal itu bisa dihilangkan jika seluruh partai memutuskan tidak ada mahar politik.

Praktek politik uang kepada pemilih itu bersumber dari kapasitas calon yang ditawarkan oleh partai politik tidak punya kreativitas, tidak kuat secara kapasitas dan karakter, wibawa dan harga dirinya rendah, sehingga hanya melihat praktek money politik, membeli suara rakyat adalah satu satunya cara untuk menang. Partai bertanggung jawab dalam Pendidikan kadernya dalam konteks penyiapan pejabat publik di posisi apa saja, karena hampir seluruh pejabat publik harus diusulkan oleh partai politik kecuali Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam praktek, selain mahar, partai juga mensyaratkan elektabilitas lewat survey yang harus dibiayai oleh bakal calon. Ini juga membutuhkan biaya yang tidak kecil. Akibatnya balon dengan kapasitas dan karakter kepemimpinan yang baik namun tidak memiliki modal tidak bisa masuk dalam radar partai. Sekali lagi ini pun ada dalam wewenang partai.

Tiga faktor diatas bisa diperbaiki jika partai partai politik bertekad memperbaiki diri, merubah system pengkaderannya, menghapus mahar politik dan juga menurunkan ambang batas sehingga makin banyak calon bisa masuk dalam radar semua partai dan ditawarkan ke rakyat.

Sumber kemahalan biaya yang lain yang sering disebut adalah biaya operasional pada hari pencoblosan. Biaya ini tergantung pada beberapa variable seperti: jumlah TPS, biaya pencetakan kertas suara, biaya petugas, biaya transportasi kertas suara,kotak suara, biaya pengadaan tinta dll.

Semua itu adalah masalah teknis dan manajemen yang bisa diturunkan dengan berbagai metoda. Metoda yang canggih namun sangat praktis adalah dengan melakukan e voting. Banyak negara sudah melakukan hal ini, Indonesia pasti bisa melakukannya karena infrastrukturnya, baik milik negara, bumn maupun swasta siap digunakan.

Jika mau tetap dengan system pencoblosan manual ini, penghematan dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah TPS yang dampaknya pada berkurangnya jumlah kotak suara, jumlah personal, biaya saksi, juga biaya transportasi.

Prinsipnya argument biaya tidak valid dijadikan argument utama karena masih bisa diperbaiki systemnya sambit tetap menjaga hak elektoral rakyat dalam pilkada.

2. Argumen kedua yang selalu didengungkan adalah bahwa pilkada tidak langsung itu sesuai dengan amanat konstitusi dan dasar negara karena di sila keempat menyebut tentang permusywaratan/perwakilan. Selain itu juga sering dikutip adalah pasal 18 ayat 4 konstitusi kita yang mengatur pemilihan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis.

Argumen argument ini memiliki persoalan karena tergantung pada penafsiran yang sering bersifat subyektif.
Pertanyaannya jika mengacu pada sila ke empat, dari mana Kesimpulan bahwa permusyawaratan/perwakilan itu mengandung makna bahwa pilkada harus merupakan pemilihan tidak langsung lewat perwakilan?

Yang harus dimusyawarahkan oleh perwakilan itu apakah hak elektoral atau kah kepentingan rakyat yang diwakili. Buat penulis, hak elektoral melekat pada pribadi pemilih dan tidak bisa diserahkan kepada Lembaga perwakilan. Yang diserahkan kepada Lembaga perwakilan adalah hak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tugas Lembaga perwakilan ada disana, bukan menggantikan hak elektoral rakyat.
Jika mengacu pada pasal 18 ayat 4 konstitusi kita, pertanyaannya darimana Kesimpulan bahwa pemilihan secara demokratis itu artinya pemilihan oleh Lembaga perwakilan ? ini benar benar sebuah penafsiran subyektif semata. Kata demokratis itu sendiri secara etimologis berarti “kekuasaan oleh rakyat” bukan “kekuasaan oleh perwakilan rakyat”. Ada pula yang mengatakan demokrasi itu ada dua jenis demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Itu bukan hanya dua jenis demokrasi, praktek itu juga menunjukkan adanya dua level demokrasi. Demokrasi langsung jelas adalah penerapan murni dari kekuasaan oleh rakyat yang menjadi esensi demokrasi. Demokrasi tidak langsung adalah penerapan pragmatis saja dari Kekuasaan oleh rakyat.

Dibalik semua argument yang tergantung pada penafsiran subyektif itu, diatas segalanya, sampai kini mayoritas rakyat memilih pemilihan langsung oleh rakyat dan hanya partai partai yang mendorong pemilihan oleh Lembaga perwakilan. Terlihat fakta telanjang bahwa Lembaga perwakilan rakyat gagal mewakili suara rakyat sendiri. Sebenarnya fakta ini mesti memberi alasan rasional akan munculnya ketidakpatuhan sosial pada Lembaga perwakilan rakyat, sebab adalah sangat wajar rakyat tidak perlu patuh lagi karena Lembaga perwakilannya yang telah secara terbuka tidak mewakili suara rakyat sendiri.

Peta di Senayan

Sudah banyak tulisan dan infografik yang beredar di sosial media yang menggambarkan peta kekuatan di Senayan terkait polemik ini. Peta itu sangat penting karena keputusannya memang diambil di Senayan. Dari tulisan dan infografik itu sangat terlihat bahwa mayoritas anggota DPR kita akan mendukung opsi pemilihan tidak langsung jadi kedaulan rakyat yang sejati akan dirampas lagi dan dikembalikan ke DPR sebgaimana era orde Baru dulu.

Terakhir partai demokrat memutuskan juga mendukung opsi pilkada lewat DPRD. Kekalahan rakyat sudah di depan mata. Seorang rekan aktivis, Saiful Huda Ems atau yang biasa dikenal dengan SHE, yang dahulu sama-sama aktiv di Berlin di masa reformasi, mengeluarkan tulisan yang menuduh ada barter kursi Menteri dengan pilihan politik Partai Demokrat itu. Mungkin saja itu benar, namun saya melihat alasannya jauh lebih dalam dari itu.

Bukankah sekarang Demokrat sudah memiliki Menteri di kabinet merah putih. Pengusul agenda ini adalah Golkar yang secara historis adalah pilar utama orde baru selain ABRI. Partai partai besar lainnya dalam peta politik nasional saat ini kebanyakannya adalah turunan dari Golkar sendiri: Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura.

Secara geneologi, DNA mereka adalah DNA Orde Baru. Lebih tepat lagi metamorfosa dari induk utama Golkar. Bahwa dalam Golkar dan partai partai itu sangat mungkin terdapat pada pendukung sejati Reformasi, namun suara mereka tenggelam dalam suara mayoritas yang merupakan metamorfosa dari Orde baru.

Sementara partai partai muslim seperti PKS, PAN dan PKB lebih memilih sikap pragmatis, mengikuti arah angin yang menguntungkan mereka setelah tokoh demokratis visioner seperti Gus Dur pergi, belum muncul seorang pengganti beliau dari garis politik Islam.

Pilihan tersisa buat rakyat.

Terlepas dari segala kritik terhadap PDIP, juga segala catatan mengenai model komunikasi ketum PDIP yang sering terkesan arogan, adalah fakta bahwa saat ini yang benar benar berdiri disamping rakyat dalam isu ini hanyalah PDIP. Rakyat hanya memiliki dua pilihan praktis.

Pertama, menyerahkan secara total dan pasrah pada proses di Senayan dan sudah pasti akan menonton kekalahan PDIP yang juga berarti kekalahan rakyat, atau mendukung PDIP dari luar senayan seperti halnya masa reformasi dulu. Hanya itu pilihan rakyat. Ketika sedang menyelesaikan tulisan ini, sebuah video yang viral lewat di beranda laptop penulis, seorang pengamat dengan lantang mengatakan, 285 juta rakyat saat ini dijajah oleh 30.000 elit oligarkhi politik dan kapital.

Ada benarnya pernyataan ini, refleksi buat rakyat adalah mau sampai kapan kondisi ini diterima saja sebagai given dan hari hari kita dipenuhi dengan keluhan tanpa akhir ? Rakyat harus menilai, apakah kondisi ini adalah hal yang tidak bisa dirubah dengan kekuatan rakyat sendiri atau masih bisa dirubah dengan kekuatan rakyat. Jawabannya ada di dada masing masing yang merasa dirinya rakyat Indonesia.

Apakah bersuara dari luar senayan melawan hukum dan melawan konstitusi ? Ini juga yang akan disuarakan oleh partai partai. Menurut penulis tidak sama sekali, bersuara dari luar Senayan bahkan bukan ekstra konstitusional karena suara kita yang menuntut penerapan watak demokrasi sejati dalam sebuah Pilkada justru sejalan dengan Konstitusi.

Itu intra konstitusional hanya extra parlementar. Langkah ekstra parlementer itu sah dilakukan rakyat karena Parlemen sudah tidak mewakili suara rakyat. System politik kita tidak membuka saluran alternatif jika suara rakyat tidak dicerminkan oleh suara parlemen. Di negara lain ada mekanisme referendum sebagai saluran alternatif.
So jika tidak ingin Kembali ke era otoritarian Orde Baru, berdirilah Bersama PDIP dalam isu ini.

Salam demokrasi dari Nian tanah Sikka.

11 Januari 2026.

Dr. Ing Ignas Iryanto SF, M. Eng. Sc, CSRS – Mantan Aktivis API Indonesia Berlin 1994 -1998.

“Darurat Moral di Kota Santri: LBHAM Jombang Desak Reformasi Keamanan Sekolah Pasca Terungkapnya Predator Seksual Berkedok Pendidik”

JOMBANG – MEDIACAKRABUANA.ID

Terungkapnya kasus pelecehan seksual oleh oknum guru berinisial D terhadap siswa laki-laki berusia 14 tahun di Jombang menjadi tamparan keras bagi predikat “Kota Santri”. Menanggapi krisis ini, Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM) mengeluarkan pernyataan sikap tegas terhadap rapuhnya sistem proteksi anak di lingkungan pendidikan.

Kritik Terhadap Ruang Aman yang “Beracun”Direktur LBHAM, Faizuddin FM, menyoroti bahwa kasus ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan bukti kegagalan institusi dalam melakukan pengawasan.

“Sekolah yang seharusnya menjadi benteng terakhir moralitas justru berubah menjadi ruang trauma. Kita tidak bisa lagi hanya berdamai dengan keadaan. Negara, melalui instansi pendidikan, harus bertanggung jawab atas keamanan mental dan fisik peserta didik,” tegas sosok yang akrab disapa Gus Faiz ini.

Melawan Budaya Bungkam
LBHAM memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah taktis Octadella Bellytha Permatasari, Anggota DPRD Jombang sekaligus Ketua PUSPA, yang mendirikan Pos Komando (POSKO) Pelaporan Korban. Langkah ini dinilai sebagai upaya mendobrak “tembok keheningan” yang selama ini sering menghalangi korban pelecehan seksual di bawah umur untuk bersuara.

“Langkah Mbak Octadella ini adalah bentuk konkrit dari kehadiran negara. Saat birokrasi seringkali lambat, inisiatif politik yang pro-korban seperti ini sangat krusial untuk memastikan keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan di kertas UU HAM,” tambah Gus Faiz.

Tuntutan Hukum dan Hak Asasi Manusia LBHAM menekankan bahwa advokasi ini berlandaskan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada tiga poin kritis yang didesak oleh LBHAM Jombang:

Mendesak aparat penegak hukum untuk tidak memberikan celah keringanan bagi pelaku pendidik yang telah mengkhianati kepercayaan publik.

Menuntut Dinas Pendidikan Jombang melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan guru dan interaksi siswa guna mencegah predator seksual lainnya.

Negara wajib menjamin pemulihan psikis korban tanpa stigma, mengingat dampak jangka panjang dari pelecehan seksual pada remaja.

“Keadilan bukan hanya saat pelaku dipenjara, tapi saat korban kembali merasa aman di rumah dan sekolahnya sendiri. Kami di LBHAM akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sesuai koridor hukum yang berlaku,” pungkas Gus Faiz.

Humas LBHAM Jombang
Mengawal Kemanusiaan, Menegakkan Keadilan Analisis Ketajaman (Mengapa Versi Ini Lebih Kuat?):

* Diksi yang Menekan: Menggunakan kata-kata seperti “Predator berkedok pendidik”, “Tembok keheningan”, dan “Kegagalan sistemik” untuk membangun urgensi.

* Sudut Pandang Akuntabilitas: Tidak hanya memuji aksi Octadella, tapi juga memberi tekanan pada Dinas Pendidikan dan negara untuk bergerak lebih dari sekadar seremoni.

Menekankan pada pemulihan trauma dan penghapusan stigma, yang seringkali dilupakan dalam pemberitaan standar.

Humas LBHAM jombang
Tim Redaksi

Jacob Ereste :
*Do’a dan Tobat Nasuha Nasional Bersama Bagi Segenap Warga Bangsa Indonesia Perlu Segera Dilakukan*

Mediacakrabuana.id

Setiap tindakan memilki konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan ketika di dunia dan kelak diakhirat. Karena itu kesadaran terhadap tindakan atau pilihan sikap yang salah, harus dikakukan tobat nasuha, bukan saja sebagai pengakuan kesakahan, tapi juga sebagai janji kepada diri untuk tidak mengulang kesalahan yang sudah dilakukan itu, sehingga pantas untuk meminta ampun terhadap Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sekaligus Maha Pemaaf.

Masalahnya yang paling rsensial adalah, sejauh mana makna dari tobat nasuha itu disadari dan dipahami sebagai pertobatan yang tulus dan ikhlas untuk mengakui kesalahan, bukan sekedar semacam interupsi untuk mengungkap berbagai alasan dan sanggahan terhadap kesakahan yang sudah dilakukan, agar Tuhan memberikan permakluman. Sebab hakihat dari tobat nasuha itu tidak bisa ditafsir untuk melakukan pembelaan diri, namun semata-mata kesadaran yang paling murni dan tulus dari pengakuan bersalah, misalnya ketika meyakini dugaan terhadap perbuatan orang lain yang melakukan pemalsuan, kesaksian bohong atau tipu daya demi dan untuk kelentingan diri sendiri dengan mengabaikan etika, moral dan akhlak terhadap publik yang dianggap kentut. Sehingga rasa ketersinggungan publik tercederai, merasa terhina, merasa dikadali dan tidak dianggap perlu untuk dihargai seperti hasrat terhadap perlakuan orang lain kepada diri kita sendiri.

Pernyaan seorang kawan aktivis mengenai dikap untik eneguhkan konsistensi, mempertegas komitnen, melanjutkan perjuangan intuk melawan kezaliman, menjadi sangat menarik, bukan saja karena dilontarkan yang terjesan sangat spontan dari seorang kawan aktivis tersebut yang tampaknya jelas merasa dikhianati oleh sesama kawan aktivis yang lainnya. Pada akhirnya memang kelak, kesaksian sejarah pasti akan membutikan keculasan dan kemunafikan yang sesungguhnya terjadi dan telah dilakukan itu., deni dan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Sebab pejuang sejati yang sesungguhnya bujan saja sangat sadar bahwa sejarah tidak bisa dimanipulasi, karena bumi dan langit pasti konsisten mencatat kebebaran dan kebohongan, seperti sikap asli dan palsu — seperti wujud kemunafikan yang dikura tidak terbaca oleh banyak orang — karena apa pun cara dan upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan kebusukan itu, kelak pasti akan terendus dan terkuak juga.

Tobat nasuha dalam perspektif hukum adat, hukum agama ran hukum yang berlaku di suatu republik manapun — utamanta di Indonesia tidak terlalu penting karena sifat dan sikapnya hanya dapat dikenakan dalam sanksi moral — dimesi ilahiyah — karena dapat diabaikan oleh sanksi hukum positif yang berlaku di suatu republik. Apalagi bagi para kaum milineal di Indonesia yang sangat memahami tradisi hingga budaya di negeri Kanoha yang entah berantah sistem dan tatanan hukumnya.

Paparan ini semakin menarik dan relevan, karena pada acara diskysi Aspirasi Indonesia oada gari Selasa, 6 Januari 2026 di Sekretariat Jl. Pati No. 26, Menteng, Jakarta Pusat justru berniat untuk mengusung topik “Tobat Nasuha Nasional” terkait dengan beragam bencana akibat ulah manusia yang rakus dan tamak, sehibgga menimbulkan banyak keruhian garta babda dan nyawa manusia yang hilang sua-sia. Artinya, tobat nasuha secara nasional bagi bangsa dan Negara Indonesia sungguh mendesak dilakukan. Seperti gagasan genial GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonedia) yang sudah lama ingin melaksanajan acara “Do’a Nasional Bersama Seluruh Elemen Masyarakat” untuk bangsa dan negara agar tidak terus menerus fiders tulah — semacam azab — akivat disa nasional yang mencederai kehidupan manusia di bumi.

Agaknya, begitukah, do’a dan tobat nasuha bersama bagi segenap warga bangsa Indonesia semakin mendesak untuk dilakukan, agar ketenteraman dan kenyamanan di bumi nusantara ini dapat kita nikmati dengan penuh kedamaian dan jebahagiaan tiada mencederai siapapun.

Pantai Indah Kapuk II, 10 Januari 2026

Pelantikan Advokat KAI Angkatan XVIII di Palembang Berlangsung Khidmat, Teguhkan Komitmen Advokat Berintegritas

Palembang – Mediacakrabuana.id

Pengangkatan dan Pelantikan Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Sumatera Selatan Angkatan XVIII berlangsung khidmat dan lancar di The Zuri Hotel Palembang, Sabtu (10/01/2026).

Prosesi sakral ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KAI, Siti Jamaliah Lubis, S.H., M.H., serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Sumatera Selatan dan para tamu undangan.

Ketua DPD KAI Sumsel, Badiun Aidri, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan advokat merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian dari proses panjang dan terstruktur dalam mencetak advokat yang berkualitas.

“DPD KAI Sumsel setiap tahun melaksanakan pelantikan advokat, dimulai dari tahapan penerimaan, pendaftaran, pendidikan, hingga pelantikan. Setelah ini, para advokat juga akan mengikuti pengambilan sumpah advokat sesuai ketentuan,” ujar Badiun.

Ia menjelaskan, Advokat KAI Angkatan XVIII berjumlah 26 orang yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, di antaranya Kabupaten PALI, Muara Enim, OKI, hingga Lubuklinggau. Keberagaman daerah asal
tersebut diharapkan dapat memperkuat akses keadilan bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Badiun juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kepedulian sosial bagi para advokat yang baru dilantik.

“Kami berharap advokat KAI yang baru ini menjadi advokat yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan berintegritas. KAI Sumsel juga telah membuka Posko Lembaga Bantuan Hukum (LBH) gratis sebagai bentuk komitmen kami membantu masyarakat, khususnya yang tidak mampu,” tegasnya.

Menurutnya, salah satu program unggulan KAI adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan hukum.

Sementara itu, salah satu advokat yang dilantik, Irwansyah, S.H., menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk mengabdikan profesi advokat sebagai penjaga keadilan.

“Hari ini pengangkatan advokat KAI Angkatan XVIII berjumlah sekitar 25 orang. Visi kami adalah turut menegakkan kebenaran, keadilan, dan supremasi hukum. Misi kami menjadi advokat yang profesional dan hadir membantu masyarakat dalam mencari keadilan,” ungkap Irwansyah.

Ia menambahkan, melalui LBH KAI, para advokat siap memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Semoga kami, advokat KAI Sumsel, dapat berkontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan keadilan dan perlindungan hukum,” tutupnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi KAI Sumatera Selatan untuk terus memperkuat peran advokat sebagai pilar penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Harto

Kabidkum Polda Sumsel Wakili Kapolda Hadiri Kunjungan Wakil Menteri HAM RI di Sumatera Selatan

PALEMBANG –  MEDIACAKRABUANA.ID

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan nilai-nilai hak asasi manusia dengan menghadiri kunjungan kerja Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (9/1/2026) di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumsel, Palembang.
Dalam kegiatan ini, Kapolda Sumatera Selatan diwakili oleh Kabidkum Polda Sumsel Kombes Pol. Sigit Adi Wuryanto, S.I.K., M.H. Kehadiran perwakilan Polda Sumsel menjadi bentuk sinergi Polri dengan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penguatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di wilayah Sumatera Selatan.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pengantar dari Karo Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sambutan dari Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Mugiyanto. Dalam sambutannya, Wamenham RI menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang menyampaikan sambutan yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung program dan kebijakan nasional di bidang hak asasi manusia, serta memperkuat sinergi dengan instansi vertikal dan lembaga penegak hukum.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung interaktif, membahas berbagai isu strategis terkait implementasi kebijakan HAM di daerah, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan HAM di Sumatera Selatan.
Acara juga diisi dengan penyerahan plakat sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan, dilanjutkan dengan foto bersama seluruh peserta, sebelum akhirnya ditutup secara resmi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda dan pejabat terkait, di antaranya Kapoksahli Pangdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Junaidi M., S.Sos., M.Si., Kepala Kanwil Kementerian HAM Sumsel Hendry Marulitua, Koordinator Kejati Sumsel Agus Kelana Putra, S.H., M.H., Wakil Ketua PTA Palembang Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H., serta perwakilan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Bappeda Sumsel.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau tertib, aman, dan lancar. Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Harto

“Kepala BPDAS Musi Tegaskan Komitmen Sinergi dan Inovasi Program Kehutanan Dalam Pisah Sambut”

Palembang, – Mediacakrabuana.id

Pisah Sambut BPDAS Musi Yang Dilaksanakan Di Hotel Aryaduta Palembang. Jumat (09/01/2026)

Dalam sambutannya Dr. Sulthani Aziz MSc menyampaikan bahwa, saya mengucapkan terimakasih kepada para tamu undangan yang hadir pada acara pisah sambut Kepala BPDAS Musi.

“Alhamdulillah kegiatan acara ini berjalan lancar dan sukses. Saya juga mohon maaf selama bertugas di BPDAS Musi ada kesalahan, terimakasih juga kepada semua rekan kerja dan mitra untuk kerjasamanya yang dibangun dengan baik dan solid. Lebih kurang 8 tahun saya bertugas bukan waktu yang singkat bagi saya di Sumatera Selatan ini banyak sekali yang saya pelajari dan ilmu yang saya dapat,” Ucapnya.

Mohon doanya juga semoga di tempat yang baru saya akan tetap amanah dan solid. Dan bertugas sesuai aturan dan kerja saya.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi, Khuswantoro Akhadi, S.Hut.,M.A.P, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyempurnakan program-program yang telah dirintis oleh pimpinan sebelumnya, Bapak Sulthani Aziz, demi pengelolaan daerah aliran sungai dan kehutanan yang lebih baik dan berkelanjutan,” menurut Khuswantoro,

pengelolaan DAS tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, serta para mitra terkait. “Kami akan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Aziz.

Pengelolaan yang baik tentu membutuhkan sinergi antara seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra lainnya, agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” ujar Khuswantoro.

Ia menekankan bahwa BPDAS Musi memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas Kementerian Kehutanan, khususnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( RHL ) serta Kebun Pangan Rakyat (KPR), yang menjadi bagian dari upaya pemulihan lingkungan sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat.
“Program RHL dan KPR merupakan amanah dari pusat. Ke depan, kami berharap bisa terus melakukan inovasi program sesuai kondisi wilayah DAS Musi, tentu dengan melibatkan semua pihak,” jelasnya.

Sebagai pejabat baru di lingkungan BPDAS Musi, Khuswantoro mengaku tidak ingin bekerja secara individual. Ia menegaskan pentingnya kerja tim, kolaborasi, serta dukungan sumber daya manusia yang ada.

“Saya orang baru di BPDAS Musi, dan saya sadar tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus saling mendukung, saling mensupport. Saya yakin dengan sumber daya yang ada, kita bisa mengelola tugas dan amanah ini dengan jauh lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khuswantoro juga menyampaikan kesan kedekatan dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang baru ia temui, termasuk rekan-rekan lama semasa kuliah.

“Baru sekitar seminggu bertemu, tapi sudah terasa seperti saudara. Dulu di kampus hanya saling menyapa, sekarang bertemu kembali dan terasa luar biasa, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan,” ungkapnya.

Dengan semangat sinergi dan kolaborasi tersebut, Khuswantoro optimistis BPDAS Musi dapat terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi. (Harto)