“Pemkab Muara Enim TA 2024 Ke Hilang Sebanyak 63 unit Senilai Rp5.791.530.700,00,Diduga Dimaling Oknum Pejabat”.
Muara Enim Sumsel || Mediacakrabuana.id
Ali Sopyan Kepala Divisi Investigasi Tim Gabungan Media Pemburu Fakta dan Wakil Ketua umum IWO Indonesia mendesak Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti dan periksa SKPD Kabupaten muara enim di Provinsi Sumatera Selatan dari hasil rekomendasi temuan BPK tersebut, tegas Ali Sopyan.
“Dengan adanya rekomendasi temuan dari BPK terkait anggaran Di kabupaten muara enim Pemdaprov Sumatera Selatan, kami mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini Kejati. Tipikor Polda Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti temuan Tesebut, tegas Ali Sopyan, Sabtu 03/01/2026
Fakta nya:
Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Perolehan Tahun 2024 Tidak
Dilengkapi Informasi yang Memadai
Informasi aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) mencakup data
lengkap mengenai aset tersebut, termasuk kode barang, nama barang, jenis
barang, spesifikasi, lokasi, kondisi, tanggal perolehan, dan harga.
Kelengkapan informasi pada KIB memudahkan untuk mengidentifikasi dan
pencarian Aset Tetap secara fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan Aset Tetap
Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) perolehan tahun 2024 diketahui bahwa
Pengurus Barang belum melakukan input data informasi aset secara memadai
antara lain pengisian jenis barang, spesifikasi dan lokasi sebanyak 63 unit
senilai Rp5.791.530.700,00, dengan rincian Aset Tetap JJI tersebut pada
Lampiran 13.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada
Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
b. Peraturan bupati Muara Enim Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten pada Bab XIX poin 15 yang menyatakan
bahwa Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.Risiko informasi nilai aset tetap yang kurang akurat dan risiko kehilangan atas
aset yang belum tercatat/belum lengkap identitasnya, aset yang belum
memiliki bukti kepemilikan dan aset yang tidak diketahui
keberadaannya/tidak jelas lokasinya; dan
b. Adanya risiko penyalahgunaan aset oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab dan permasalahan hukum di kemudian hari atas lemahnya penguasaan aset tetap.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh:
a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah kurang cermat dalam
melakukan pengawasan, pembinaan, dan koordinasi penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah dengan SKPD; dan
b. Pejabat Pengelola Barang, Pejabat Pembantu Pengelola Barang, Pengguna
Barang dan Pengurus Barang SKPD terkait belum melaksanakan tupoksinya
secara memadai sesuai ketentuan.
Atas permasalahan tersebut Bupati Muara Enim menyatakan sependapat
dan akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar:
a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk meningkatkan pengawasan
dan pengendalian atas penatausahaan BMD; dan
b. Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Aset untuk:
1) Berkoordinasi dengan PT BA untuk penetapan status penggunaan aset
tanah;
2) Berkoordinasi dengan kepala SKPD terkait untuk penetapan status
penggunaan aset utama sehingga Aset Tetap Renovasi dapat
diatribusikan ke aset utama;
3) Mengatribusikan biaya rehab, peningkatan, rekonstruksi, dan
pemeliharaan sebanyak 34 unit senilai Rp137.464.786.074,57 yang
masih dicatat sebagai aset tersendiri ke aset induknya;
4) Menginstruksikan masing-masing pengurus barang untuk melengkapi
informasi terkait 63 unit Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa kode barang,
nama barang, jenis barang, spesifikasi, lokasi, kondisi, tanggal perolehan,
dan harga.
“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya …..!!!
( Redaksi/ As)
