Jacob Ereste :
Acara Ngopi Bareng Bersama Tokoh dan Pemuka Agama Di Kediaman Prof. Dr. KH. Marsudi Syuhud

Mediacakrabuana.id

Acara Ngopi Bareng Forum Indonesiar Damai sebagai himpunan dari berbagai tokoh dan pemuka agama serta Pemimpin Spiritual Nusantara, berlangsung dikediaman Prof. Dr. KH. Marsudi Syuhud, Depok, Bogor pada hari Ranu, 12 Februari 2025 yang dihadiri berbagai tokoh agama dan penghayat kepercayaan serta sahabat dan kerabat Spiritual Nusantara bersama Sri Eko Sriyanto Galgendu.

Sambutan diawali oleh Prof. Marsudi Syuhud selaku penyelenggara acara rutin ketiga “Ngopi Bareng” dengan membahas berbagai masalah terhangat yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

Acara Ngopi bareng ketiga ini merupakan kelanjutan dari pertemuan rutin Forum Indonesia Damai setelah dilaksanakan Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia beberapa waktu silam, dimana dalam pelaksanaan kali ini khusus dan spesial dihadiri oleh pengurus Majlis Ulama Indonesia.

Kecuali itu, acara Ngopi bareng kali ini pun menjadi terkesan lebih istimewa dan meriah lantaran berbarengan dengan acara milad Prof. Marsudi Syuhud yang ditandai dengan sajian makanan yang melimpah serta minum kopi yang bisa bebas ditambah.

Semua tokoh agama dan penghayat kepercayaan serta Pemimpin Spiritual Nusantara mengungkapkan paparan serta pandangannya mengenai masalah yang tengah menjadi sorotan warga masyarakat, seperti program penghematan pengeluaran anggaran yang dianggap pemborosan bagi pemerintah.

Sahabat dan kerabat dari Forum Indonesia Damai kata Sri Eko Sriyanto Galgendu dalam sambutannya yang diawali dengan bahasa bumi, masalah program penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah Kabinet Merah Putih, dimaksudkan untuk penghematan anggaran bagi pejabat negara, bukan dana yang hendak dialokasikan kepada rakyat.

Meski begitu, masalah etika dan moral yang juga menjadi topik bahasan pembicara dalam acara ini jelas merupakan bagian dari tanggung jawab para tokoh serta pemuka agama yang pantas berdiri di garda terdepan, tandas Sri Eko Sriyanto Galgendu, selalu Pemimpin Spiritual Nusantara yang juga sebagai pelopor dari Forum Indonesia Damai ini. Karena tugas utama para tokoh dan pemuka agama yang paling utama, katanya adalah melakukan pembinaan mental dan spiritual, disamping membangun kerukunan antar umat beragama demi dan untuk tata kehidupan yang harmoni bagi segenap warga bangsa Indonesia.

Usai acara formal, dilanjutkan acara makan siang bersama sambil diteruskan dengan ngobrol sambil minum kopi babak berikutnya hingga menjelang petang.

Kemungkinan besar acara ngopi bareng Forum Indonesia Damai ini, seperti akan diunduh Jendral Purn. Kopassus Wisnu Bawa Tanaya bisik seorang peserta yang telah rutin mengikuti acara para tokoh dan pemuka agama, penghayat kepercayaan serta pelaku spiritual. Berbagai karangan bunga pun tampak menghias bagian muka bangunan yang dominan dibangun dengan konstruksi batu kali yang kokoh dan anggun seperti padepokan seorang begawan dari sebuah perguruan silat yang pernah ada di Nusantara.

Depok, 12 Februari 2025

Peningkatan Legalitas Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) LMS ( Lembaga Swadaya Masyarakat) Melalui Pembinaan dan Evaluasi Tim Terpadu Ormas Tahun 2025

Pagar Alam- Sumsel – Mediacakrabuana.id

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pagaralam, mengelar kegiatan Peningkatan Legalitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol Kota Pagaralam, Hari ini Rabu (12/02/2025).

Kegiatan ini betujuan sebagai sarana komunikasi Ormas dan LSM yang terdaftar di Kemenkumham, dan Kemendagri sesuai dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 serta mendorong peran Ormas dan LSM dalam peran demokrasi dan bernegara, diikuti oleh 6 LSM dan 22 Ormas yang terdaftar di Badan Kesbangpol Kota Pagaralam.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam Dahnial Nasution, dalam penyampaiannya sebagai narasumber pada Rapat Peningkatan Legalitas Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pj Sekda mengungkapkan, bahwa Ormas dan LSM diharapkan mampu berperan dalam menciptakan kedisiplinan, kepatuhan, dan loyalitas terhadap otoritas kekuasaan.

“Kami Pemerintah Kota Pagaralam akan berupaya memposisikan diri sebagai pihak yang tidak anti kritik” ujar Pj Sekda.

Kami berharap dengan adanya keberadaan Ormas maupun LSM ini bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik berupa dukungan, saran ataupun kritikan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pagaralam Nyayu Dwi Lusiana, ST., M.SI dengan adanya pembinaan, dan evaluasi ini diharapkan agar Ormas dan LSM dapat mengikuti aturan dan prosedur yang ada sehingga akan berdampak pada peningkatan dan pemahaman serta kemampuan Ormas dan LSM terhadap pembangunan untuk bersinergi berkelanjutan di Kota Pemerintah Kota Pagaralam. 

HR

Plh. Ketua PGRI Sumut, Ilyas : Kita ajak Bank Daerah Membersamai PGRI Dalam Membantu Pendidikan

Nasional,- Mediacakrabuana.id

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peran guru sebagai pendidik dan pengajar semakin vital dalam membentuk generasi masa depan. Era globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan dan peluang baru yang harus dihadapi oleh pendidik.

Dalam konteks ini, guru tidak hanya diharapkan untuk menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga untuk menjadi pembimbing, inovator, dan agen perubahan yang mampu mengadaptasi metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan zaman.

Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) disela-sela Konferensi Kerja Nasional I PGRI 2025, serta pelantikan Satuan Musyawarah Nasional (SMN) APKS PB PGRI di Ballroom Millennium Hotel Jakarta, yang berlangsung dari tanggal 11 – 13 Februari 2025 ini mengusung tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju, Guru Hebat Indonesia Kuat. ”Selasa malam 12/2.

Masih menurut Ilyas yang juga Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara ini, seiring dengan akses informasi yang semakin mudah dan cepat, guru dituntut untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, mengintegrasikan pembelajaran digital, serta membimbing siswa dalam memahami dan menyaring informasi secara kritis. Dengan demikian, guru memiliki peran yang lebih kompleks, yaitu sebagai fasilitator yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis di kalangan siswa.

Disamping itu juga Ilyas mengajak semua Ketua dari Jajaran PB, Provinsi, Kabkota, Cabang dan ranting untuk bersama mengajak dan mendorong agar keberadaan Bank Pembangunan Daerah ikut senantiasa mensupport kegiatan PGRI yang sepanjang perjalanan kita ketahui bahwa semua dana yang berkaitan dengan pendidikan mulai dari penghasilan guru seperti gaji, serifikasi termasuk berbagai kegiatan baik yang bersumber dari APBN dan APBN misalnya dana BOS maupun sumber lainnya yang syah semuanya berada pada Bank Daerah kita masing masing. Dengan demikian diharapkan keberadaan Bank Daerah sebagai tempat penampungan dana – dana pendidikan kita dapat mendukung keberadaan Organisasi PGRI dalam program kegiatan maupun dalam proses belajar mengajar dengan menyisihkan sebagian Dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang dialokasikan oleh bank atau perusahaan
nya, jelas Ilyas.

Sementara sosok wanita yang dianugerahi gelar Ibunda Guru Indonesia yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih akrab disapa Titiek Soeharto  pada saat membuka Konkernas I PGRI Tahun 2025 malam 11/02, menekankan pentingnya semua pihak termasuk guru untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). ada saat memberikan sambutan sekaligus membuka Konkernas I PB PGRI Tahun 2025.

Menurutnya “Program MBG ini amat membantu anak-anak untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Kita semua harus mendukung MBG agar berjalan baik di seluruh Indonesia. Kalau anak-anak fokus dan konsentrasi dalam belajar ini akan membantu guru dalam menjalankan tugasnya,” imbuhnya.

Diakhir sambutannya Bunda Guru Indonesia mengatakan bahwa Konferensi Kerja Nasional I PGRI 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen para guru dan PGRI untuk terus mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beliau berharap melalui PGRI dapat mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian lebih kepada para guru dan pendidikan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui program makan siang bergizi gratis bagi siswa, saat mengakhiri sambutannya.

Sementara Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M. Pd., dalam sambutannya, mengenang almarhum Presiden Soeharto, yang dikenal sangat memperhatikan dunia pendidikan, khususnya nasib guru di Indonesia. Ia menceritakan bagaimana Soeharto memberikan arahan kepada para guru dengan penuh kehormatan dan rendah hati.

“Presiden Soeharto adalah sosok yang sangat peduli dengan pendidikan. Beliau selalu memperhatikan guru dengan penuh kasih dan perhatian. Kenangan ini saya rasa bukan kebetulan, namun merupakan takdir dari Allah SWT dan alam semesta yang mempertemukan kita semua di sini,” ujar Prof. Dr. Unifah Rosyidi dengan nada penuh haru.

Unifah juga mengulang apa yamg fisampaikan Putri mendiang Presiden Soeharto ini, kita PGRI harus menjadi lokomotif perubahan di tengah arus globalisasi. Tugas ini memang tidak ringan, namun dengan kesungguhan hati, guru bisa menempatkan posisi di garda terdepan dalam melakukan inovasi dan transformasi.

Ayah dan ibunya, Soeharto dan Tien Soeharto, amat memperhatikan nasib para guru dan organisasinya, PGRI. “Saat masih menjadi Presiden, ayah bunda Guru Indonedia inilah yang membangunkan gedung untuk kantor pusat PB PGRI di Jakarta. Demikian juga ibundanya Bu Titiek Soeharto ini selalu memperhatikan nasib para guru, kita” ujarnya.

Ribuan orang berkumpul mengikuti Konkernas I PGRI Tahun 2025 tampak hadir selain PB PGRI Pusat, juga Ketua PGRI Provinsi se Indonesia, Ketua PGRI utusan Kabkota se Indonesia beserta para pengurus serta tamu undangan mitra PGRI serta media cetak elektronik. (Rizky Zulianda)

Pangdam IM sambut Kedatangan Mendagri dan Menekraf di Aceh.

Aceh Besar, Mediacakrabuana.id

11 Februari 2025 – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han), menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., dan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) RI, Teuku Riefky Harsya, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Selasa (11/2/2025).

Kunjungan Kedua Menteri ini bertujuan untuk menghadiri serta melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030, Muzakir Manaf dan Fadhlullah, dalam sebuah prosesi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 12 Februari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam IM menyampaikan bahwa kedatangan Mendagri dan Menekraf mencerminkan perhatian besar pemerintah pusat terhadap Aceh. “Kami menyambut baik kedatangan Bapak Mendagri dan Menekraf. Kehadiran mereka di Aceh menjadi bentuk dukungan bagi kepemimpinan baru serta memperkuat sinergi dalam membangun daerah ini ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pangdam IM melaporkan bahwa situasi keamanan di Aceh saat ini dalam kondisi Kondusif. Ia berharap pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. “TNI bersama aparat terkait siap memastikan prosesi pelantikan berlangsung dengan baik. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi Aceh dalam mencapai pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan,” tambahnya.

Selain Pangdam IM, penyambutan ini juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kabinda Aceh, Plt. Sekda Aceh serta sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi Aceh.

JOKOWI MULAI “MAIN KAYU” TERHADAP HASTO KRISTIYANTO.

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Saiful Huda Ems.

Persidangan Praperadilan antara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto melawan Penyidik KPK, yang diselenggarakan di PN Jakarta Selatan, semakin hari nampaknya semakin seru dan seperti biasanya, pihak Termohon (KPK) selalu kedodoran menghadapi argumentasi-argumentasi hukum dari pihak kuasa hukum Hasto Kristiyanto.

Mungkin karena melihat kenyataan pahit dan memalukan itu, kubu penghianat PDIP yang sangat kesohor di publik, yakni Jokowi dan Politbiro Oligarkinya mulai kembali menggunakan tangan Lembaga Survei langganannya, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Saya menduga, LSI ini kembali digunakan oleh Jokowi dan Politbiro Oligarkinya untuk menggiring opini, agar masyarakat dan hakim Praperadilan yang saat ini menangani perkara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bersedia mengikuti arahannya, bahwa Hasto Kristiyanto haruslah dikalahkan.

Bayangkan saja, masih banyak sekali kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun. Lihat saja abuse of power untuk pagar laut, korupsi tambang, eksport nikel ilegal dll, namun LSI mau-maunya membuat dan merilis survei soal keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap yang nilainya sangat kecil dan sama sekali tidak merugikan keuangan negara.

Ini kalau menurut istilah orang Jawa gitu cetho welo-welo, terang benderang, ada udang di balik bakwan, ada dugaan kuat bahwa Jokowi di balik rilis LSI !. Jokowi dan Politbiro Oligarki sangat sadar, Penyidik KPK dalam persidangan Praperadilan sangat terdesak dan memalukan, karena alat-alat bukti yang dibawanya cacat formil, karena 80 % bukti-bukti yang dibawa KPK tersebut adalah Foto Copy dari Foto Copy.

Semua pemerhati hukum se dunia pastinya akan tertawa terbahak-bahak, bagaimana bisa Penyidik KPK membawa Foto Copy dari dokumen legalisir yang juga dalam bentuk Foto Copy? Ada juga dokumen BAP yang tidak dilampirkan secara utuh, serta ada BAP yang sudah diparaf dan tidak diparaf. Padahal lazimnya setiap BAP yang projustitia, yang sah dihadapan hukum harusnya yang sudah ditandatangani.

Karena alasan itulah akhirnya sejumlah bukti yang dibawa Penyidik KPK itu tidak bisa diterima oleh pengadilan, terlebih lagi Penyidik KPK sebagai Termohon, juga membawa bukti kuno, usang, jadul yang sudah disidangkan dan sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Dalam persidangan Praperadilan itu, tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto juga menemukan adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK, padahal dalam Putusan KPK Pimpinan bukan lagi sebagai Penyidik.

Tak cukup sampai disitu, KPK menurut Tim Kuasa Hukum Hasto juga telah melakukan kebohongan, yakni tuduhannya terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang dikatakannya telah menalangi uang suap untuk Harun Masiku. Itu semua menurut Tim Hukum termasuk kebohongan karena bertentangan dengan fakta pengadilan yang sudah inkracht dan bertentangan dengan keterangan saksi.

Menurut Guntur Romli, Fakta Pengadilan diputuskan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio No.28 Tanggal 15 Agustus 2020 hal. 160-161 sudah terbukti, uang suap dari Harun Masiku tidak ada dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Inilah yang kemudian membuat Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, yakni Ronny Talapessy di persidangan praperadilan tsb, memohon pada hakim, agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Karena hal itu telah merampas hak asasi seseorang (dalam hal ini Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto-Pen.), sebab KPK begitu gampangnya menetapkan status tersangka pada seseorang, tetapi administrasinya kacau balau, urak-urakan.

Mempertimbangkan semua kekacauan administrasi dan cacat formil bukti-bukti yang diajukan oleh Penyidik KPK tsb., Hakim tunggal Praperadilan akhirnya meminta pada Kuasa Hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto untuk menuangkan semua itu pada kesimpulan.

Ah, Jokowi dan Politbiro Oligarkinya nampaknya terkejut bukan main, sama sekali tidak membayangkan ternyata KPK terseruduk Sekjen Banteng di Persidangan Praperadilan. Mungkin karena itu perlu dibuatkan survei lagi, selain kepuasan publik pada Jokowi mencapai 80 %, kali ini harus dibuatkan survei lagi yang kesimpulan rilisnya berbunyi,”77 % masyarakat percaya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus Harun Masiku”.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menunjukkan datanya, bahwa 38,2 % responden memilih tahu, sementara 61,8 % responden memilih tidak tahu. Kemudian dari responden yang memilih tahu, sebanyak 77 % responden memilih percaya Hasto Kristiyanto terlibat dalam perkara Harun Masiku.

Jika kita uraikan rumus LSI itu, responden yang tahu dan percaya Hasto Kristiyanto terlibat dalam Perkara Harun Masiku itu hanya 38% . Jadi 77% x 38%. = sekitar 25%. Ini artinya, sesungguhnya masih jauh lebih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa Hasto Kristiyanto terlibat dalam Perkara Harun Masiku, yakni 75 % masyarakat.

Namun LSI nampaknya sengaja mengarahkan masyarakat untuk memblokir logikanya dan menutup matanya, hingga masyarakat tahunya bahwa responden yang percaya pada keterlibatan Hasto Kristiyanto pada Kasus Harun Masiku itu jumlahnya ada 77 % !. Namun berbagai framing dengan judul berita sesat tsb. dibiarkan saja sama LSI. Gile bener…

Dari perspektif seorang peneliti dan penyelenggara survei profesional, sebuah survei opini publik tak selayaknya dipakai untuk menanyakan pendapat warga tentang keterlibatan seseorang dalam kasus hukum.

Pertama, tidak etis. Kedua, bisa punya ekses pada kemandirian keputusan lembaga peradilan. Ketiga, secara rasional tidak fair bagi tokoh yang dinilai — sebab warga yang menjadi responden (sekalipun mengaku tahu) tidak punya pemahaman memadai tentang duduk soal hukum yang dihadapi sang tokoh.

Semoga LSI tergedor nuraninya, bahwa penghianatan intelektual itu jauh lebih berbahaya dari segala jenis penghianatan !…(SHE).

11 Februari 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

Jacob Ereste ;
Raja-raja Kecil Yang Membangkang dan Rencana Reshuffle Kabinet Merah Putih Perlu Segera Dilakukan

Mediacakrabuana.id

Raja kecil yang disebut Presiden Prabowo Subianto merasa kebal hukum hingga berani melawan kebijakan pemerintah tentang efisiensi belanja anggaran, perlu diuji kekebalannya agar guru kekebalannya bisa terkuat, sejauh mana kesaktiannya.

Seperti dugaan Direktur Segara Institut, Piter Abdullah, istilah raja kecil itu ditujukan kepada Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota dan juga untuk Provinsi yang sudah berperilaku seperti raja dengan kewenangan dan menggunakan anggaran secara sewenang-wenang. Jadi memang harus segera diberantas. Sebab perilakunya terhadap rakyat bisa dipastikan akan lebih keji dan biadab, tidak diorientasikan untuk memberi pelayanan, pengamanan dan perlindungan seperti yang seharusnya dilakukan oleh seluruh pejabat negara.

Boleh jadi benar pula akibat dari otonomi daerah sehingga para raja kecil itu dipilih langsung dan memiliki banyak kewenangan jadi membuat mereka merasa terpisah dari pemerintah diatasnya. Sikap berlebihan para raja kecil itu memang tidak cuma sebatas arogansi penggunaan anggaran semata, tapi dalam hal hingga perilaku berlebihan lainnya seperti menggunakan fasilitas negara serta pengawalan yang super norak, seperti acap disebut banyak orang jadi terkesan “kampungan”.

Kecuali itu, perilaku pejabat di pusat dan kementerian agaknya pun begitu. Seperti melakukan kebijakan yang tidak bijak dalam memotong alur distribusi gas elpiji 3 kg yang sudah baik dan bagus hingga mudah diperoleh rakyat kecil. Kebijakan yang tidak bijak itu telah menimbulkan kegaduhan dan kepanikan bagi rakyat yang seharusnya mendapat prioritas utama untuk dipenuhi dan dijaga keamanan dan kenyamanannya agar dapat ikut mendukung program pemerintah untuk perbaikan serta meningkatkan kesejahteraan dari keterpurukan.

Perilaku pembantu Presiden pun tampak tidak kalah dominan bersikap seperti raja kecil yang merasa mempunyai kuasa maha luas dan bebas untuk melakukan sesuatu hanya demi dan untuk popularitas belaka. Bisa jadi didalam kebijakan yang tidak populer itu, para raja kecil itu menyembunyikan agenda untuk memperkuat dan memperluas kekuasaannya mulai dari strategi monopoli dan membangun kekuatan tandingan yang pada intinya bisa merongrong kewibawaan dan capaian program Presiden untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat yang sedang Morat-marit akibat ulah rezim sebelumnya yang rakus dan tamak.

Dugaan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira cukup meyakinkan tudingan untuk raja kecil itu termasuk para menteri dalam Kabinet Merah Putih yang telah mulai menjadi pembicaraan untuk direshuffle, karena memang seperti onak dalam dalam daging yang bisa mengganggu perkembangan dan pertumbuhan dalam berbagai program yang pro rakyat. Maka itu, rencana reshuffle perlu segera dilakukan, agar para benalu sisa dari rezim masa lalu yang ingin meneruskan agenda terselubung mereka dapat segera dipangkas dan dimusnahkan.

Keputusan pemerintah melakukan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Nilai anggaran yang dapat dihemat itu sebesar Rp. 306,1 triliun dengan rincian Rp 256,1 triliun dari belanja kementerian/ lembaga dan Rp 50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Keterlibatan banyak pihak — yang sementara ini baru melibas pejabat di daerah terkait dengan kegaduhan Proyek Strategis Nasional untuk pengusaha swasta — PSN PIK-2 — jelas terkait dengan pejabat di tingkat pusat yang belum tersentuh, karena masih mampu berkelit dan menghalang-halangi aparat penegak hukum yang terkesan gamang untuk segera menindak mereka yang berkomplot itu.

Pernyataan Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Letnan Jendral Nono Sampono jelas mengatakan, tidak mungkin Agung Sedayu Group membangun tanpa ijin yang jelas dan pasti memiliki kekuatan hukum. Jadi sindikat dari pemberian ijin yang sudah dibatalkan itu, perlu pertanggung jawaban yang jelas. Sebab pihak perusahaan pun tidak boleh dirugikan, seperti pembenaran terhadap warga masyarakat pesisir Utara Laut Tangerang, Banten yang tidak boleh dijadikan korban.

Alasan Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah demi dan untuk masyarakat. Lalu ada yang membangkang menentang kebijakan Presiden untuk melakukan penghematan agar pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir sekedar ingin mencuri anggaran dapat dibersihkan. Mereka yang melawan kebijakan Presiden ini memang harus dibersihkan. Perlu direshuffle dari birokrasi yang merasa kebal hukum. Sebab upaya menghemat dana anggaran pengeluaran ini demi rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat, kata Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Kongres ke XVIII Muslimat NU, di Jatim Expo, Surabaya, pada 10 Februari 2025. Ia mengecam banyak acara diskusi, studi banding mau belajar tentang pengentasan kemiskinan ke Australia. Padahal, Australia itu salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Jadi sungguh tidak masuk akal melakukan studi banding tentang kemiskinan ke Australia, seperti yang diungkapkan Presiden.

Prabowo Subianto menegaskan yang berhak dinas ke luar negeri itu hanya mereka yang melakukan tugas atas nama negara. Bahkan untuk lima tahun ini enggak perlu ada yang ke luar negeri. Karena dia tak ingin ada pejabat atau pegawai pemerintah yang mencari-cari alasan dinas ke luar negeri, karena ingin memanfaatkan fasilitas negara untuk jalan-jalan dan bersenang-senang saja.

Pernyataan terhadap mereka yang merasa kebal hukum ini yang berperilaku seperti raja kecil ini patut dibersihkan atau direshuffle. Bila tidak mereka akan menjadi penghambat program yang hendak dicapai oleh Kabinet Merah Putih untuk mengatasi masalah rakyat.

Banten, 12 Februari 2025