Proses Hukum Kasus Dugaan Korupsi Melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Prabumulih Terus Berlanjut

Prabumulih(Sumsel) Mediacakrabuana.id

Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menyatakan, saat ini proses penyidikan telah memasuki tahap krusial, yakni menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga auditor resmi.

Informasi ini disampaikan sumber terpercaya di lingkungan Kejari Prabumulih. Ia menegaskan, setelah hasil perhitungan kerugian negara keluar, penetapan tersangka akan segera dilakukan.Doakan kami, semoga sebelum peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) sudah bisa menetapkan tersangka,” ujarnya kepada awak media, Selasa, 8 Juli 2025.

Diketahui, dalam rangka pengumpulan alat bukti, Kejari telah memeriksa sejumlah pihak terkait, baik dari internal pengurus PMI maupun dari kalangan pihak ketiga. Mereka diperiksa terkait aliran dana dan pertanggungjawaban kegiatan organisasi tersebut.

Beberapa nama telah diperiksa di antaranya Hj S, istri mantan Wako Prabumulih, dan dr R, putri dari mantan Wako Prabumulih. Selain keduanya, pengurus PMI aktif maupun sebelumnya juga telah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan.

“Semua terkait telah dimintai keterangan. Jika proses perhitungan kerugian negara selesai, dan hasilnya menguatkan dugaan pidana, maka penetapan tersangka akan segera dilakukan,” tambah sumber tersebut.
Pihak Kejari memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional, dan tidak ada upaya untuk melindungi pihak-pihak tertentu.

Menanggapi isu menyebutkan adanya pihak akan ‘lepas tangan’ dari tanggung jawab hukum, Kejari dengan tegas membantah. “Itu tidak benar. Penyidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka sejauh ini. Siapa pun yang terbukti terlibat, pasti akan diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Kejari juga berjanji akan memberikan informasi resmi kepada publik jika nantinya penetapan tersangka dilakukan. “Nanti, jika ada penetapan tersangka, kita akan undang rekan-rekan media. Semua transparan,” tutupnya .

Kasus dugaan korupsi PMI Prabumulih ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dana hibah dan operasional lembaga kemanusiaan seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Masyarakat pun berharap agar proses hukum dijalankan secara adil dan tuntas.

(Red)

JANGAN BUNGKAM PERS DEMI ADMINISTRASI

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Kuswadi A.H, MBA., MPP

Di negeri demokrasi, suara bebas adalah oksigen bagi publik. Namun hari-hari ini, ruang bernapas itu terasa semakin sesak. Pers, yang semestinya menjadi pilar keempat demokrasi, mulai digiring ke dalam kerangkeng administratif yang membatasi langkah dan membungkam suara kritis.

Dalihnya sederhana: demi ketertiban administratif. Tapi ketertiban macam apa yang ingin ditegakkan jika suara-suara jurnalis independen dan media alternatif dianggap mengganggu, hanya karena tak memiliki “pengakuan resmi”?

Kebebasan pers bukanlah hak istimewa sekelompok insan media. Ia adalah hak publik untuk tahu. Menyempitkan definisi wartawan hanya pada mereka yang tercatat secara administratif adalah kemunduran demokrasi. Negara demokratis mestinya tak sibuk memilah siapa yang layak bicara dan siapa yang tidak.

Alih-alih menutup pintu, negara dan otoritas pers seharusnya membuka ruang: memperkuat etika jurnalistik, memperluas pelatihan, dan mempertemukan semua pemangku kepentingan dalam satu meja dialog. Di era digital, ketika siapa pun bisa menjadi produsen informasi, pendekatan eksklusif justru kontra-produktif.

Harus diakui, ada problem di lapangan: informasi palsu, wartawan abal-abal, media tak bertanggung jawab. Tapi solusinya bukan menyapu bersih dengan satu label. Solusinya adalah membangun ekosistem pers yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada publik.

Wartawan, sejatinya, adalah pengawal nurani bangsa. Di tengah kabut kekuasaan dan kabar yang dikendalikan algoritma, mereka menjadi penunjuk arah bagi publik. Kita butuh lebih banyak—bukan lebih sedikit—jurnalis yang berani, merdeka, dan berpihak pada kebenaran.

Seperti pernah diingatkan oleh Zoelnoer:

> “Kebebasan pers bukan hanya hak wartawan, tetapi hak publik untuk tahu.”

Jika negara terus meminggirkan media independen dan menyempitkan definisi jurnalistik, maka yang kita dapatkan bukan ketertiban, tapi keterkungkungan. Demokrasi tidak tumbuh di tanah yang takut pada kritik. Dan pers yang dibungkam adalah tanda awal dari matinya kesadaran publik.

Tentang Penulis:

Kuswadi A.H, MBA., MPP
Pemerhati isu pendidikan dan media. Aktif menggelar pelatihan literasi digital dan media di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Berdomisili di Kudus, Jawa Tengah.

Dana BUMDes 241 Juta Dipakai Beli Mobil Siaga, Kades dan Sekdes Belum Bisa Dikonfirmasi

Kuningan, Mediacakrabuana.id
Penggunaan dana penyertaan modal BUMDes senilai Rp.241 juta yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2024 di salah satu desa di Kabupaten Kuningan diduga menyimpang dari aturan yang berlaku.

Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pengembangan usaha produktif justru dipakai untuk membeli satu unit mobil siaga, yang hingga kini status penggunaannya masih menjadi tanda tanya. Tim investigasi Media Rajawalinews mendatangi langsung kantor desa Cidahu Kecamatan Cidahu pada Rabu, 9 Juli 2025, untuk mengonfirmasi penggunaan anggaran tersebut.

Namun upaya klarifikasi kepada pemerintah desa belum membuahkan hasil. Kepala Desa dikabarkan tengah sakit, sementara Sekretaris Desa tidak berada di tempat dan tidak bisa dihubungi baik melalui telepon maupun pesan singkat.

Situasi ini semakin memunculkan spekulasi di tengah masyarakat, terlebih informasi awal menyebutkan bahwa pembelian mobil dilakukan tidak melalui proses BUMDes, melainkan langsung oleh pemerintah desa. Padahal, dalam mekanisme penyertaan modal ke BUMDes, dana seharusnya disalurkan terlebih dahulu ke rekening BUMDes dan kemudian digunakan untuk kegiatan usaha sesuai rencana kerja dan ketentuan hukum.

“Kalau uang itu dari APBDes dan untuk penyertaan modal, maka BUMDes-lah yang seharusnya belanja, bukan pemerintah desa. Kalau desa yang belanja, itu sudah menyalahi aturan,” ujar salah satu narasumber yang memahami regulasi pengelolaan keuangan desa.

Ketidakhadiran Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam momentum penting seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan lebih dalam tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Terlebih, mobil siaga yang telah dibeli dikabarkan menggunakan pelat hitam bulan merah, yang secara administratif menunjukkan bahwa mobil itu bukan milik desa melainkan entitas non-pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun dari pengurus BUMDes terkait status dana, proses pembelian mobil, serta pencatatan asetnya.
Rajawalinews akan terus menelusuri jejak anggaran tersebut, termasuk mengonfirmasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Kabupaten, serta pihak kecamatan sebagai pembina teknis pemerintahan desa. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)

Apdesi Purwakarta Dilantik, Om Zein Tekankan Peran Desa dalam Mewujudkan Purwakarta Istimewa

PURWAKARTA.JABAR || MEDIACAKRABUANA.ID

Selasa, 8 Juli 2025 menjadi hari bersejarah bagi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Purwakarta.  Di Aula Yudhistira Komplek Setda Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein), menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apdesi Kabupaten Purwakarta periode 2025-2030.

Acara ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di bawah komando Denden Pranayudha sebagai Ketua, Eef Saepul Malik sebagai Sekretaris, dan Rohata Hardiana sebagai Bendahara.

Suasana pelantikan berlangsung khidmat dan penuh semangat.  Hadirnya Bupati Purwakarta semakin menambah semarak acara tersebut.  Usai dilantik, Denden Pranayudha menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas dukungan dan fasilitas yang diberikan.

Ia menekankan peran penting Apdesi sebagai wadah persatuan dan kolaborasi antar kepala desa dalam mewujudkan visi Purwakarta Istimewa.

Denden melihat Apdesi sebagai sebuah transformasi yang luar biasa, sebuah ikatan persaudaraan dan silaturahmi yang akan memperkuat sinergi antar desa.  Kerja sama yang solid, menurutnya, menjadi kunci keberhasilan dalam membangun Purwakarta.

“DPC Apdesi merupakan organisasi dan sekaligus rumah besar bagi para Kepala Desa yang ada di Purwakarta. Selaku para kepala desa, kita ada di garda terdepan untuk mewujudkan Purwakarta Istimewa,” kata Denden.

Sementara, dalam sambutannya, Bupati Om Zein memberikan ucapan selamat kepada pengurus DPC Apdesi yang baru.  Ia memberikan pesan yang inspiratif dan menekankan pentingnya langkah-langkah sederhana namun berdampak besar dalam mewujudkan Purwakarta Istimewa.

Om Zein mengajak para kepala desa untuk memulai perubahan dari hal-hal yang sederhana dan dekat dengan masyarakat, seperti menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan alam, dan membangun karakter masyarakat.

Ia menegaskan bahwa mewujudkan Purwakarta Istimewa tidak harus dimulai dari proyek-proyek besar, melainkan dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten dan berkelanjutan. “Untuk mewujudkan Purwakarta Istimewa, saya minta kepala desa melakukan hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, jaga lingkungan dan bentuk karakter masyarakatnya,” kata Om Zein.

Menjaga kebersihan saluran air, melestarikan pohon dan hutan, merawat sawah dan pertanian, menjadi contoh nyata dari langkah-langkah sederhana yang dapat memberikan kontribusi signifikan.

“Pesan saya nggak muluk-muluk, mulailah dari yang sederhana aja. Jaga lingkungan, kebersihan, kasih jalan air, jaga pohon, jaga hutan, jaga saluran air, jaga sawah dan jaga pertanian,” kata Om Zein. Pesan Bupati Purwakarta ini menjadi penekanan penting bagi para kepala desa untuk bersama-sama membangun Purwakarta yang lebih baik. ( Red/ Tslm )

Masa Jabatan Pj Sekda Kuningan Beni Prihayatno Akan Berakhir Agustus 2025, Siapa Penggantinya?

Kuningan, Mediacakrabuana.id

Masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kuningan, Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si., akan berakhir pada 25 Agustus 2025. Ia telah menjabat sejak 10 Februari 2025, dan saat ini telah memasuki periode kedua masa tugasnya. Sesuai ketentuan, Pj Sekda hanya dapat diperpanjang maksimal dua kali, masing-masing tiga bulan. Artinya, tidak ada lagi perpanjangan setelah Agustus.

Kini perhatian publik dan kalangan birokrasi tertuju pada pertanyaan: siapa pengganti Beni?

Sejumlah nama pun mulai mencuat di kalangan ASN dan pemerhati kebijakan daerah. Nama Wahyu Hidayah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, banyak disebut sebagai calon kuat. Ia dinilai sebagai figur netral dan tidak memiliki kedekatan politik tertentu, yang penting dalam menjaga profesionalisme birokrasi.

Selain Wahyu, ada juga nama Uu Kusmana (Kadis Pendidikan dan Kebudayaan), Guruh Irawan Zulkarnaen (Kepala Bappenda), H. Budi Alimudin (Kepala DPMD), dan H. Toni Kusumanto (Asisten Pemerintahan dan Kesra).

Nama-nama tersebut dianggap memenuhi syarat administratif dan pengalaman struktural, serta masih berada dalam usia pensiun yang mencukupi untuk menjalankan tugas hingga masa jabatan Sekda definitif ditetapkan.

Pengamat birokrasi Sujarwo menyatakan bahwa penunjukan Pj Sekda bukan hanya soal pengisian jabatan, tapi juga soal arah dan stabilitas pemerintahan ke depan.Ia menilai Wahyu Hidayah layak dipertimbangkan karena rekam jejaknya yang bersih dan komunikasi yang baik dengan lintas OPD.

Di sisi lain, LSM Frontal juga angkat bicara. Mereka menilai bahwa Pemkab seharusnya tak lagi menunda penetapan Sekda definitif. Pasalnya, hasil seleksi terbuka atau open bidding sudah diumumkan sejak Oktober 2024.

Tiga nama yang lolos saat itu adalah Asep Taufik Rohman, Guruh Irawan Zulkarnaen, dan H. Toni Kusumanto. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi dari Bupati Kuningan.

Publik sempat terkejut ketika Asep Taufik, yang mendapat nilai tertinggi dalam seleksi, justru dimutasi menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Langkah itu menimbulkan spekulasi soal arah keputusan politik di balik seleksi jabatan strategis ini.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar. Akankah ia menunjuk Pj baru yang netral dan kompeten, atau langsung menetapkan Sekda definitif dari hasil seleksi?

Kursi Sekretaris Daerah bukan hanya simbol birokrasi, tapi juga pusat kendali pemerintahan. Keputusan ini akan menentukan laju kebijakan dan arah pembangunan Kuningan dalam beberapa tahun ke depan. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)

BUPATI MARANGIN H M SYUKUR IKUTI RAKOR BERSAMA K S P ·

MARANGIN || MEDIACAKRABUANA.ID

Terkait Kesiapan Satgas Karhutla dan Tatakelola Energi Provinsi Jambi
Bupati Merangin H M Syukur mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) A M Putranto, di Auditorium rumah dinas gubernur Jambi, Senin (07/7). Rakor yang juga diikuti Gubernur Jambi H Al Haris bersama bupati/walikota lainnya se-Provinsi Jambi tersebut, membahas kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan tatakelola energi Provinsi Jambi.
Hadir juga pada rakor itu, para kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota se – Provinsi Jambi, termasuk Kepala Pelaksana BPBD Merangin M Sahiri.
‘’Alhamdulillah tadi Bapak KSP Letjen TNI (Purn) A M Putranto, telah banyak memberikan dukungan dan mengendalian program-program Prioritas Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam mengelola isu-isu strategis,’’ujar Bupati Merangin. Dukungan ke daerah itu lanjut bupati, termasuk soal penanggulangan bencana Karhutla di kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dan tatakelola energi di Provinsi Jambi serta solusi terkati isu-isu lainnya. Ketika melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto sempat mengunjungi Puskesmas Pakuan Baru, Kota Jambi, guna memantau langsung implementasi program prioritas Presiden di daerah.
“Saya berterimakasih kepada Pak Walikota Jambi dan Gubernur Jambi yang telah aktif melakukan sosialisasi aplikasi kepada seluruh jajaran yang terkait guna mendukung program-program pemerintah,” ujar Letjen TNI (Purn) A M Putranto.(RN)

Kuningan Masuk Tahap Kedua Program Sekolah Rakyat, Empat Lokasi Siap Difungsikan Sementara

Kuningan, Mediacakrabuana.id

Kabupaten Kuningan resmi masuk dalam Tahap Kedua pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Nasional tahun 2025. Program pendidikan berbasis karakter dan berasrama ini akan mulai digelar setelah empat lokasi bangunan sementara selesai direnovasi dan siap difungsikan dalam waktu dekat.

Sebagai bagian dari agenda pendidikan nasional yang tengah digencarkan pemerintah pusat, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberi akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun siswa berprestasi. Dengan konsep boarding school, para siswa akan ditempa dalam lingkungan yang membangun kedisiplinan, karakter, dan kemandirian.

Sebelumnya, Kuningan belum terlibat karena belum memiliki bangunan, namun kini langkah konkret telah diambil. Dari informasi yang dihimpun Media RajawaliNews (data–red), keempat bangunan sementara yang dipilih adalah gedung bekas sekolah atau fasilitas pemerintah daerah yang sempat tidak terpakai. Menurut Bupati Dian Rachmat Yanuar, “kami akan coba, barangkali ada sekolah atau gedung pemerintah yang tidak terpakai, yang memungkinkan digunakan sementara”.

Inisiasi program ini sudah berjalan sejak masa kepemimpinan Pj Bupati Drs. Iip Saripudin, M.Si. Saat menjabat, beliau mulai melakukan pemetaan lahan dan penjajakan administrasi. Program ini kemudian dipercepat oleh Bupati Dian Rachmat Yanuar, S.Sos., M.Si., yang kini fokus menuntaskan rehabilitasi dan mempersiapkan empat bangunan sebagai base sementara.

Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 9 hektar di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, untuk pembangunan fasilitas permanen. Wilayah ini dipilih karena strategis dan ketersediaan lahannya yang memadai.

Dukungan lintas kementerian pun kuat, dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial menyediakan jalan, irigasi, dan sanitasi. Pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa dijadwalkan dimulai pada Juli 2025.

Secara nasional, Program Sekolah Rakyat dijadwalkan berjalan mulai Juli 2025, sementara di Kuningan, proses belajar akan berlangsung di bangunan sementara hingga semester baru tahun ajaran 2025/2026. Gedung permanen akan mulai dibangun sejajar dengan penggunaan bangunan sementara itu.

Dukungan dana dari pusat sebesar Rp100 miliar akan digunakan untuk penyiapan fisik, renovasi, dan operasional awal. Pemerintah berharap program ini dapat menjawab ketimpangan pendidikan dan mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan mandiri. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)

Mutasi Asep Taufik Rohman dari BPKAD ke Diskanak: Sinyal Politik atau Strategi Pembinaan?

Kuningan, Mediacakrabuana.id

Keputusan Pemerintah Kabupaten Kuningan merotasi H. Asep Taufik Rohman, M.Si., dari jabatan strategis Kepala BPKAD menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Diskanak) pada pertengahan Juni 2025 menimbulkan pertanyaan besar di benak publik dan pengamat pemerintahan daerah.

Padahal, Asep adalah salah satu dari tiga nama yang lolos dalam seleksi terbuka calon Sekda definitif, bahkan memperoleh nilai tertinggi, yakni 84,67. Mutasi ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah ini bagian dari strategi pembinaan atau justru sinyal politik bahwa Asep tersingkir dari bursa calon Sekda?

Rotasi Asep diumumkan saat Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, melantik sejumlah pejabat eselon II di kawasan wisata Desa Cibuntu. Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi ini adalah bentuk penyegaran dan dinamika birokrasi.

“Mutasi ini bukan hukuman. Jabatan itu amanah. ASN harus siap dimutasi ke mana pun,” ujar Bupati Dian dalam sambutannya.

Namun, publik mencatat bahwa perpindahan dari BPKAD, dinas yang memiliki otoritas penting terhadap anggaran dan aset ke Diskanak yang relatif kurang strategis secara fiskal, merupakan langkah tak lazim bagi pejabat dengan skor tertinggi dalam seleksi Sekda.

Penempatan baru Asep di Diskanak memunculkan tanda tanya. Jika memang diproyeksikan menjadi Sekda, semestinya ia tetap ditempatkan di posisi strategis seperti BPKAD. Rotasi ini pun dianggap sebagian pihak sebagai sinyal bergesernya arah politik birokrasi.

Di sisi lain, beberapa kalangan menilai mutasi Asep bisa saja bagian dari strategi pembinaan karier agar ia mendapatkan pengalaman lebih luas sebelum menduduki posisi Sekda.

Namun, asumsi ini tidak cukup kuat, mengingat usianya yang sudah mendekati batas maksimal jabatan pimpinan tinggi.

Selain Asep, dua nama lain yang masuk tiga besar seleksi Sekda adalah Guruh Irawan Zulkarnaen (Kepala Bappenda) dan Toni Kusumanto (Asisten Pemerintahan dan Kesra). Keduanya hingga kini masih bertahan di posisi strategis.

Hal ini memperkuat dugaan bahwa Bupati Dian tengah mempertimbangkan ulang arah penetapan Sekda definitif.

Dari informasi yang dihimpun Media rajawalinews.online (data-red), Asep Rohman dimutasi per 13 Juni 2025 dari BPKAD ke Diskanak. Mutasi dilakukan dalam kegiatan pelantikan di zona wisata Desa Cibuntu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari BKPSDM terkait dasar pemindahan tersebut.

Sementara itu, sorotan publik juga tertuju pada belum ditetapkannya Sekda definitif. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat masa tugas Pj Sekda Beni Prihayatno akan berakhir pada 25 Agustus 2025, sehingga penetapan pejabat Sekda definitif harus segera diputuskan. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)

Klarifikasi SMPN 3 Purwakarta,Terkait Beredar Video Tiktok Dan Media Online.

Purwakarta, Jabar || Mediacakrabuana.id

Dalam beredar Video Tiktok yang saat ini ramai tidak terima anak calon Baru.

Awak media ini hadir di SMPN 3 Purwakarta Senin,7/7/2025,di ruang Kepala Sekolah.

Yang di hadirkan Engkun Kuntadi SE ,Hani Hadayati RT.44/08,Pendi Sopandi RT.45/08,Arif prehaman RT.46/08 dan Riki Tokoh masyarakat

Husni Kepsek SMPN 3 Purwakarta, menyampaikan bahwa yang beredar di TikTok itu sudah membuat opini yang tidak jelas dan fitnah ungkapnya.

Selain itu, SPMB ini adalah sistem yang menentukannya bukan pihak dari sekolah

Hal tersebut,dalam beredar jarak tempuh 300 meter, sedangkan kami sudah mengkroscek dengan fakta tidak ada ucap kepsek.

Dilanjutkan Hani Hadayati RT.44/08 menambahkan bahwa RT.34 itu jarak 400 meter,tapi nama anak tersebut tidak ada nama anak tersebut ujarnya

Pendi Sopandi RT.45/08 menjelaskan bahwa kami kumpul disini untuk mengklarifikasi di tiktok itu tidak benar

Kalau bisa di hadirkan bila anak tersebut jarak 300 meter dan tidak mungkin tidak di terima ujarnya

Hal ini,sudah membuat nama buruk sekolah SMPN 3 Purwakarta Apalagi sampai viral , seharusnya di konfirmasi dulu sebelum membuat video tiktok tersebut ujarnya

Menambahkan Engkun Kuntadi SE sudah menyurati keberadaan tersebut tidak ada beredar akun tiktok tersebut.

Hal ini jangan sampai menodai nama baik sekolah ungkap Engkun.

Dan saya sangat apresiasi terhadap sekolah SMPN 3 Purwakarta yang sudah sesuai prosedur dari program pemerintah tandas Engkun

Awod mengatakan bahwa ada beberapa media yang sudah naik berita tanpa konfirmasi terhadap saya,alias copy paste tegas awod

Ia menambahkan saya juga warga setempat tidak mungkin tidak keterima dalam sekolah SMPN 3 Purwakarta ujarnya.

Dalam pertemuan hal itu,sudah selesai tidak ada lagi yang harus di salahkan karena ini udah sistem dari pemerintah, contoh nya ada anak yang tidak di terima sekolah SMPN 3 Purwakarta, akhirnya di terima di SMPN 4 ungkap Husni( Red/ Tslm )

API DOA MENYALA, HARAPAN BANGSA TERBIT! PGLII KOTA BANDUNG GELAR IBADAH DOA NASIONAL KE-4 DENGAN SANGAT DASYAT!

Bandung, Mediacakrabuana.id

05 Juli 2025 – Dalam sebuah momen yang penuh harapan dan semangat yang sangat kuat, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGLII) Kota Bandung menggelar Ibadah Doa Nasional ke-4 di Gereja Kristen Kudus (GKKI), dengan tema “Menyalakan Api Doa dan Penginjilan” yang sangat bombastis! Acara ini berlangsung serentak di 514 kota di Indonesia, dan menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi bangsa Indonesia yang sangat besar! PGLII Kota Bandung bekerja sama dengan beberapa organisasi lainnya, seperti PGI, PGPI, GGBI, Bala Keselamatan, GMHK, dan KWI, untuk mendukung acara ini dengan sangat antusias!

Api doa yang menyala dalam ibadah ini menjadi tanda kesatuan dan komitmen gereja-gereja di Indonesia untuk memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan dengan sangat khidmat! Pdt. Abednego Mulianto Halim,M.Th., Ketua PGLII Kota Bandung, membuka acara Ibadah doa dan menyerahkan kepada WL untuk memimpin Pujian Penyembahan, kemudian ibadah doa dengan penuh hikmat dan semangat yang sangat luar biasa! Sekretaris PGLII Jawa Barat, Pdt. Ricardo RJP, melayani Firman Tuhan berdasarkan 2 Tawarikh 7:14, “Tuhan pasti Pulihkan”, dan memimpin doa sampai menutup dengan doa berkat yang sangat menyentuh hati!

“Api doa telah menyala! Kita tidak hanya berdoa, kita juga harus bertindak. Kita harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat kita. Kita harus menjadi agen perubahan dan pembawa harapan bagi bangsa ini,” kata Pdt. Abednego Mulianto Halim,M.Th.,dengan penuh semangat dan keyakinan yang sangat kuat!

Dalam ibadah doa ini, PGLII Kota Bandung dan gereja-gereja di Indonesia memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu membangun dan meningkatkan semangat kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus, bersyafaat dalam kesatuan atas situasi regional, nasional, dan internasional, serta menumbuhkan semangat memberitakan Injil guna menuntaskan Amanat Agung dengan sangat gigih!

Sementara itu, PGLII Jawa Barat juga menggelar acara doa di beberapa lokasi, termasuk di GEKARI Berea, PGLII Kab. Bandung, yang dipimpin oleh Pdt. Edi Lastra, dan didampingi oleh Ketua PW PGLII Jawa Barat sebagai Gembala Pdt. Beni Lumondo, S.Th.,Dengan demikian, PGLII Kota Bandung dan gereja-gereja di Indonesia berharap dapat mewujudkan persatuan dan harmoni bangsa yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya doa dan penginjilan dengan sangat efektif!

_Peliput:_ Vikent Highlander
_Editor:_ Romo Kefas

BANTAHAN RESMI MEDIA RAJAWALI.NEWS.ONLINE

MEDIACAKRABUANA.ID

Sehubungan dengan adanya pernyataan atau tuduhan yang menyebut bahwa media kami tidak sah atau tidak diakui karena tidak terdaftar di Dewan Pers, maka kami perlu menyampaikan bantahan dan klarifikasi berikut:

1. Kebebasan Pers Dijamin Konstitusi Berdasarkan Pasal 28F dan 28E UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk mendirikan dan mengelola media. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pun menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak setiap warga negara yang tidak dapat dibatasi oleh lembaga mana pun, termasuk Dewan Pers.
2. Dewan Pers Bukan Lembaga Pengesah Media Dewan Pers dibentuk berdasarkan UU Pers untuk menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi, dan menjaga etika jurnalistik. Namun perlu ditegaskan bahwa tidak ada satu pun pasal dalam UU Pers yang menyatakan bahwa sebuah media harus terverifikasi Dewan Pers untuk bisa disebut sebagai media yang sah.
3. Sebelum Ada Dewan Pers, Pers Sudah Ada dan Hidup Dewan Pers baru dibentuk secara independen setelah terbitnya UU Pers Tahun 1999. Sebelumnya, pers di Indonesia telah berjalan dan tumbuh selama puluhan tahun tanpa pengawasan Dewan Pers. Banyak media legendaris dan jurnalis pejuang kemerdekaan yang beroperasi tanpa otorisasi lembaga mana pun.
4. Legitimasi Media Bukan dari Dewan Pers, Tapi dari Produk Jurnalistiknya Ukuran media yang sah adalah konsistensinya dalam memproduksi karya jurnalistik, mematuhi kode etik, dan melayani kepentingan publik. Sebuah media tidak dapat dinyatakan ilegal hanya karena belum terverifikasi administratif oleh Dewan Pers.
5. Hak Jawab dan Klarifikasi Harus Dihargai Tuduhan sepihak terhadap media yang belum terverifikasi sebagai “ilegal” adalah bentuk pembungkaman yang melanggar prinsip demokrasi. Media kami terbuka untuk menerima kritik dan hak jawab, namun menolak dengan tegas segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.

Dewan Pers adalah mitra, bukan otoritas tunggal. Verifikasi administrasi bukan tolok ukur legalitas. Kami berdiri di atas amanah konstitusi dan komitmen terhadap etika jurnalistik yang bertanggung jawab. Maka, kami menolak segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers dan menyatakan bahwa media kami berdiri secara sah dan konstitusional.

Hormat kami,

(Ali Sofyan)
Pimpinan Redaksi
Media Rajawalinews.online