Empat Lawang, Sumsel.
Mediacakrabuana.id
Ali Sopyan Wakil Ketua Umum Iwo Indonesia mendesak pihak krimsus Polda Sumsel dapat Segera mengusut adanya kejanggalan di kabupaten Empat Lawang pasalnya
Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan
Sebesar Rp654.685.700,00
UKM untuk lebih cermat dalam
menyusun RKA SKPD, khususnya atas
kegiatan yang menggunakan DID;
b. Kepala Dinas Pertanian dan Kepala
Disperindag untuk memberikan sanksi
sesuai ketentuan pada PPTK terkait
yang tidak menyiapkan dokumen
administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam ketentuan perundang-
undangan;
c. Kepala Dinas Pertanian untuk
menginstruksikan kepada Bendahara
Pengeluaran agar memedomani
ketentuan dalam pengelolaan kas.
UKM untuk lebih cermat
dalam menyusun RKA
. SKPD, khususnya atas kegiatan yang
menggunakan DID.
b. Bupati memerintahkan
Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Disperindag
untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan pada
PPTK terkait yang tidak menyiapkan dokumen
administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
ketentuan perundang- undangan.
c. Kepala Dinas Pertanian
untuk menginstruksikan kepada Bendahara
Pengeluaran agar memedomani ketentuan
dalam pengelolaan kas.Kepala Dinas Koperasi
dan UKM sesuai isi rekomendasi.
b.1 Surat perintah Bupati
kepada Kepala Dinas.pertanian dan Kepala
Disperindag sesuai isi rekomendasi.
b.2 Laporan Kepala Dinas
Pertanian dan Kepala Disperindag perihal
pengenaan sanksi kepada PPTK masing-
masing.
c. Surat instruksi Kepala
Dinas Pertanian kepada Bendahara
Pengeluaran sesuai isi rekomendasi.
10 Penganggaran dan
Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial
Tidak Sesuai Peruntukan
Sebesar Rp126.265.800,00
BPK merekomendasikan Bupati Empat
Lawang agar:
a. Memerintahkan Ketua TAPD untuk
lebih cermat dalam melakukan
verifikasi RKA SKPD, khususnya atas
belanja wajib perlindungan sosial;
a. Bupati Memerintahkan
Ketua TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan
verifikasi RKA SKPD, khususnya atas belanja
wajib perlindungan sosial.
a. Surat perintah Bupati
kepada Ketua TAPD sesuai isi rekomendasi.
b.1. Surat perintah Bupati
kepada Kepala Dinas Perhubungan
( Red )*
