www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 56    
Beranda blog Halaman 56

Kades Mekar Jaya Terjepit: Usai Isu Ijazah Palsu, Kini Dilaporkan Atas Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Jual Beli Tanah

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Kades Mekar Jaya Terjepit: Usai Isu Ijazah Palsu, Kini Dilaporkan Atas Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Jual Beli Tanah”

PALEMBANG – MEDIACAKRABUANA.ID

Arus desakan hukum terhadap Kepala Desa Mekar Jaya, Bambang Susanto (BS), semakin deras. Setelah sebelumnya dibidik atas dugaan ijazah palsu, kini sang Kades harus berhadapan dengan penyidik Kepolisian terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen jual beli tanah. Kasus ini pun telah masuk dalam tahap penyidikan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

Kasus ini bermula dari laporan yang dilayangkan ke Polda Sumatera Selatan (Sumsel) sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polres Lahat untuk penanganan lebih lanjut. Advokat Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa laporan ini merupakan bagian dari upaya membongkar praktik administrasi ilegal yang diduga dilakukan secara sistematis oleh BS.

“Kami sudah menerima SP2HP dari penyidik Polres Lahat. Laporan ini mengenai surat jual beli tanah yang ditandatangani oleh Bambang Susanto selaku Kepala Desa yang sedang menjabat,” ujar sumber terkait dalam keterangan resminya.

Penyidikan semakin mengerucut setelah kepolisian memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk saksi korban dan saksi dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dua orang saksi, yakni Sumadi dan Pak Sarni, secara tegas memberikan pengakuan di hadapan penyidik bahwa tanda tangan mereka telah dipalsukan dalam dokumen jual beli tersebut.
Keterlibatan anggota BPD sebagai saksi memperkuat dugaan adanya pelanggaran hukum serius dalam tata kelola administrasi desa. Hal ini menambah daftar panjang polemik integritas BS, melengkapi temuan kejanggalan dokumen kelulusan SMP-nya yang sebelumnya telah mencuat.

Meskipun saksi-saksi dan korban telah diperiksa, hingga saat ini terlapor Bambang Susanto dikabarkan belum menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Lahat. Pihak pelapor mendesak agar kepolisian segera memanggil dan memeriksa BS guna memberikan kepastian hukum.
“Saksi sudah mengaku tanda tangannya dipalsukan. Kami meminta penyidik Polres Lahat bergerak cepat untuk memeriksa terlapor. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap oknum pejabat desa yang diduga menggunakan dokumen-dokumen bermasalah,” tegas pihak kuasa hukum.

Untuk diketahui, posisi BS saat ini benar-benar di ujung tanduk. Selain dugaan pemalsuan dokumen tanah, ia juga disorot tajam karena ijazah yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Kades memiliki perbedaan signifikan pada Nomor Induk Siswa (NIS) serta ketidakjelasan tanggal kelulusan dari Dinas Pendidikan Kota Padang.

“Dan perlu dijelaskan bahwa BS pada saat mendaftar calon kepala desa BS tidak memperlihatkan ijazah SMP aslinya, malah membuat surat pernyataan hilang, pada saat itu warga dan 3 calon kades lainnya telah protes agar BS memperlihatkan ijazah aslinya, namun panitia menerima pendaftaran BS tanpa ada ijazah aslinya, akhirnya klin kami melaporkan dugaan ijazah palsu dengan LP/B/76/II/2026/Polres Lahat pasal 391 ayat 1 dan ayat 2 , ancaman pidana 12 tahun penjara , kita minta penyidik polres lahat segera memproses dan periksa yg terlibat dalam perkara ini.” terang Iskandar Halim Munthe

“Dinas Pendidikan hanya menerangkan data rapor dengan NIS 7354, sementara nomor induk ijazahnya berbeda total. Ditambah lagi ada surat keterangan hilang dari SMP Negeri 18 Padang, padahal isinya menerangkan alumni SMP Negeri 15 Padang. Ini adalah pola yang sangat mencurigakan,” pungkas Iskandar Halim Munthe sembari menutup keterangannya

**(Pajar Saragih / Tim Redaksi).

Relawan BONAR Sumatra Utara Resmi Bertranformasi Menjadi Organisasi Masyarakat BONAR Indonesia”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Relawan BONAR Sumatra Utara Resmi Bertranformasi Menjadi Organisasi Masyarakat BONAR Indonesia”

*Sumatra Utara,-* Mediacakrabuana.id

Deklarasi dilakukan pada Jumat (06/03/2026) di Kantor Bonar Jalan Adi Sucipto, Medan Polonia, diiringi buka puasa bersama anak yatim-piatu dan hadiah ribuan pengurus dari berbagai kabupaten/kota

Medan, 07 Maret 2026 – Setelah sekian lama berkiprah sebagai tim relawan, Bonar Indonesia secara resmi telah diumumkan sebagai Organisasi Masyarakat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026. Acara deklarasi yang berlangsung di Kantor Bonar Kelurahan Medan Polonia dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan ratusan pengurus dari seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Organisasi ini hadir dengan tujuan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemimpin negara dan daerah, agar kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Saat ini, Bonar telah memiliki Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kota Medan, Simalungun, Tebing Tinggi, Binjai, dan Toba, dengan pengurus yang telah terbentuk secara menyeluruh.

TOKOH TERKENAL HADIRI, BERI MOTIVASI DAN DUKUNGAN

Acara yang juga menyertakan buka puasa bersama anak yatim-piatu dihadiri oleh:

– Pembina Bonar Indonesia, Muhammad Riki Pangeran Siregar
– Atlet UFC JK Saragih
– Kuasa hukum kondang Medan, Henry R Pakpahan, S.H
– Ketua A-PPI Sumut, Hardep (Raju)

Dalam pidatonya, Direktur hukum Bonar Indonesia Henry R Pakpahan, S.H mengungkapkan makna mendalam di balik nama BONAR – yaitu Benar, Adil, Jujur, Transparan – yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Utara. “Kita bukan hanya ada di tanah Sumatera Utara, tetapi dalam waktu dekat akan mendeklarasikan diri sebagai Bonar Indonesia. Kita akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Ketua Umum Bonar Indonesia, Octo GM Simangunsong, S.H menyampaikan dukungan penuh kepada pemerintah pusat dan khususnya Pemerintah Sumatera Utara yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution. “Hidup mati kita untuk organisasi ini, hidup mati kita untuk keberhasilan dan kebesaran Bapak Bobby Nasution serta pembangunan Sumatra Utara,” ucapnya dengan penuh semangat.

Sementara itu, Muhammad Riki Pangeran Siregar sebagai Pembina menjelaskan bahwa Bonar awalnya bermula dari relawan yang mendukung Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. “Perjuangan itu telah berhasil, dan sekarang kita bertransformasi menjadi organisasi yang diharapkan bisa mencakup seluruh Indonesia dan menjadi organisasi yang besar,” ujarnya.

AKHIRI ACARA DENGAN KEGIATAN SOSIAL

Acara ditutup dengan penyerahan bingkisan kepada puluhan anak yatim-piatu dan sesi foto bersama seluruh pembina, pengurus, dan kader Bonar Indonesia. *(Tim)*

Ali Sopyan Pimpinan umum Rajawali news tuding janji plt Bekasi Bohong yang mau rapel BHP dan BHR

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Ali Sopyan Pimpinan umum Rajawali news tuding janji plt Bekasi Bohong yang mau rapel BHP dan BHR”

Kab. Bekasi || Mediacakrabuana. Id

Soal surat informasi aksi demi yang di buat apdesi cabang kabupaten bekasi kini sedang ramai di perbincangkan di seluruh kalangan yang di mana sebagian besar mendukung aksi yang akan di lakukan oleh Asosiasi Kepala Desa di kabupaten Bekasi, yang di mana tertulis dalam surat tujuan aksi demo tersebut soal tuntutan yang di mana ada kewajiban pemerintah kabupaten bekasi untuk desa yang belum di realisasi sejak akhir tahun 2025 sampai saat ini.
Adapun janji plt bupati yang mengatakan dalam penyampaiannya di salah satu surat kabar/media informasi on-line menyatakan” Ia pemerintah kabupaten bekasi akan menyalurkan bhp dan bhr akhir tahun 2025 dengan cara merapel.
Di sisi lain A inisial selaku mantan pengurus Apdesi kabupaten bekasi menanggapi janji dari plt kabupaten Bekasi ” Saya sangat berharap kepada ketua apdesi untuk tidak mudah di ninabobokan, karena kalau memang bertujuan untuk menyalurkan kewajiban nya, pasti sudah di lakukan karena beliau juga tau dari anggaran bhp dan bhr sebagain di gunakan untuk tunjangan pegawai desa, yang di mana semua orang tau ada tradisi bocah nangis pingin beli baju bedug bini pegang takolan bedug kalau suami pulang tak bawa uang.
Masih sambung A” Jadi tolong ketua apdesi perhatikan juga desa desa di wilayah dan ambil sikap yang tegas
Karena terpilihnya ketua apdesi kami percya Bpk orang mampu membantu atau memberi solusi terhadap anggota bpk dan asosiasi ini tidak hanya di jadikan wadah untuk tempat bercanda guraw saja ” Ungkapnya dengan pedas

( Red/Ali)

Gema Ramadhan Di SMPN 4. Dr. Susnaini Momen Melatih Kontrol Emosi dan Kepedulian Sesama

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Gema Ramadhan Di SMPN 4. Dr. Susnaini Momen Melatih Kontrol Emosi dan Kepedulian Sesama

.​Palembang – Cakrabuana id

SMP Negeri 4 kembali menggelar kegiatan Pesantren Ramadan sebagai upaya memperkuat karakter religius dan sosial para peserta didik. Di bawah kepemimpinan Dr. Susnaini Julita, SE., M.Pd., program rutin tahunan ini tidak hanya diisi dengan pendalaman materi agama, tetapi juga penanaman nilai humanis melalui aksi nyata berbagi zakat dan sedekah.

​Kepala SMPN 4, Dr. Susnaini Julita, SE., M.Pd., menegaskan bahwa tema besar yang diusung tahun ini adalah pembentukan akhlak sebagai fondasi utama meraih prestasi. Menurutnya, kecerdasan intelektual tidak akan berarti banyak jika tidak dibarengi dengan budi pekerti yang luhur.

​”Pesantren Ramadan kita mengangkat tema bagaimana anak itu berakhlak untuk menuju anak-anak yang berprestasi. Penekanannya pada akhlak, karena berilmu tanpa berakhlak rasanya sia-sia kita mendidik,” ujar Dr. Susnaini saat diwawancarai di sela kegiatan.

​Rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga hari Jumat ini dirancang secara variatif dan inovatif. Setiap pagi, para siswa mendapatkan siraman rohani melalui ceramah agama dari ustad internal maupun eksternal. Untuk menjaga antusiasme siswa, sekolah juga menggelar berbagai kompetisi kreatif, mulai dari lomba Azan, cerdas cermat, hingga lomba busana muslim.

​Namun, yang menjadi inti dari gerakan ini adalah edukasi mengenai kewajiban berzakat, infak, dan sedekah. Dr. Susnaini menjelaskan bahwa sekolah memfasilitasi pengumpulan zakat dari orang tua, siswa, dan guru berdasarkan keikhlasan dan ketentuan hukum Islam.

​”Kita mengajak anak didik untuk memahami wajibnya berzakat dan bersedekah. Hasilnya nanti akan kita tebarkan kepada siswa yang tidak mampu, yatim piatu, petugas kebersihan, hingga masyarakat sekitar sekolah yang membutuhkan,” jelasnya dengan nada humanis.

​Lebih lanjut, Dr. Susnaini berharap momentum bulan suci ini dapat memberikan hikmah yang mendalam bagi seluruh keluarga besar SMPN 4. Baginya, Ramadan adalah laboratorium terbaik untuk melatih kesabaran dan mengontrol emosi.

​”Harapan kami, anak didik tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi mendapatkan hikmah untuk lebih bersabar, menahan nafsu, dan emosi. Kami ingin mereka belajar pendidikan umum sekaligus memperdalam agama, terutama di bulan yang penuh keberkahan ini,” pungkasnya.Harto

Warga Minta Walikota Rico Waas Nonakrifkan Camat Medan Timur dan Lurah PB Bengkel

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Warga Minta Walikota Rico Waas Nonakrifkan Camat Medan Timur dan Lurah PB Bengkel”

*Medan,-* Mediacakrabuana.id

Emak emak warga Perwira II, Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur geruduk Kantor Camat Medan Timur Jalan HM Said, Medan, Jumat (6/3) pagi. Warga menolak pengangkatan M Salim sebagai Kepala Lingkungan (Kepling) IX karena sebelumnya M Salim pernah menjabat sebagai Kepling IX namun tidak amanah dan mengecewakan warga.

Bermula Kedatangan emak emak ke kantor camat melakukan aksi damai untuk mempertanyakan pemilihan dan pengangkatan kepling dugaan yang sudah di skenario oleh oknum camat dan lurah,aksi demo sempat ricuh karena sudah tiga jam lebih para pedemo menunggu camat medan timur tak kunjung jumpaian para pendemo yang sambil membawa poster bertuliskan penolakkan sallim menjadi kepling lingkungan IX, kericuan redam setelah camat keluar dari ruangan kantornya.

Massa emak emak akhirnya di perbolehkan masuk kedalam aula kantor camat , dan mengungkap aspirasi nya,
“Kami tidak mau pak M Salim menjadi Kepling kami. Karena sebelumnya saat beliau menjabat sebagai Kepling IX dia tidak amanah dan mengecewakan kami sebagai wargannya. Kami tetap mendukung Endang Priska menjadi Kepling ,”ungkap salah seorang warga, Irmawati pada wartawan, Jumat (6/3).

Warga lainnya Rini mengatakan Endang tidak di lantik sementara mendapat dukungan 350 suara. “Dan sewaktu menjabat selalu humanis tidak pernah menyusahkan kami masyarakat semua urusan di buatnya gratis,”jelasnya.

Sementara, sambung Rini, sewaktu M Salim menjabat Kepling pada tahun 2021-2022 ketika mengurus surat selalu dikenakan biaya semua urusan pakai uang.kinerja M Sallim sudah buruk di mata warga

Selain itu Adapun beberapa poin penolakan warga terhadap M Salim diantaranya, sewaktu Salim menjabat Kepling IX tidak amanah, urusan surat menyurat susah, bantuan untuk masyarakat tidak pernah sampai ke masyarakat, banyak bantuan ditimbun di rumah, keluhan masyarakat tidak pernah di dengar selama dia menjadi Kepling IX.

Warga menilai isu dugaan suap menerpa pengangkatan kepling IX pulo Brayan.
Aspirasi emak emak dijawab Camat Fernanda yang menyebutkan Dari pengangkatan kepling ada penilaian nya , Camat beralasan M sallim penilaian baik dari pada endang,

Sontak kericuanpun terjadi emak emak para pendemo berteriak tidak terima yang di sebutkan camat,dan emak emak menduga penilaian yang sudah settingan terlebih dahulu, karena pengangkatan kepling IX pulo brayan dugaan kuat orang Camat dan oknum anggota DPRD ucapan sejumlah emak emak yang kesal sambil keluar dari aula

Menanggapi aksi warga Perwira II, Lingkungan IX, Camat Medan Timur, Fernanda dalam wancaranya mengatakan, pengangkatan Kepling sesuai dengan mekanisme yang diatur melalui Perda Kota Medan Nomor: 9 Tahun 2017 dan Perwal Kota Medan Nomor : 21 Tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan.
“Kami akan terus melakukan pengawasan kepada, M Salim. Jika nantinya dia melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku segera kami copot,”,tegas Camat.

Emak-emak pendemo yang kecewa atas keputusan Camat yang ngotot M Sallim menjadi kepling IX pulo Brayan, dalam hal ini warga Lingkungan IX pulo Brayan protes dan mengkritik Walikota Medan Rico Waas yang tidak tegas dalam pengawasan dalam pengangkatan kepling dan mendesak menonaktifkan Camat Medan Timur dan lurahnya dugàan adanya terlibat kecurangan tidak netral, dalam waktu ini warga akan kembali melakukan aksi demo ke kantor walikota ungkap seorang ibu rumah tangga yang kesal warga Lingkungan IX. *(Tim)*

Somasi Pers Keadilan Paksa Kadispora Kampar Terbitkan Edaran

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Somasi Pers Keadilan Paksa Kadispora Kampar Terbitkan Edaran”

KAMPAR – MEDIACAKRABUANA.ID

Tabir gelap dugaan komersialisasi pendidikan di Kabupaten Kampar mulai tersingkap. Gerah dengan desakan tajam dari Perkumpulan Insan Pers Keadilan (IPK), Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Kampar akhirnya bereaksi keras dengan menerbitkan surat edaran larangan jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS).

Namun, ada hal unik sekaligus mengundang tanya dalam respons cepat tersebut. Surat edaran yang dimaksud dikabarkan masih menggunakan tanda tangan pejabat lama, H. Aidil, meski secara kebijakan, Kadispora saat ini, Helmi, telah menyatakan komitmennya untuk melakukan tindak lanjut (TL) atas temuan pers.

Langkah taktis Kadispora ini merupakan buntut dari Somasi (Peringatan Keras) bernomor 042/IPK/2026 yang dilayangkan Ketua Umum IPK, Pajar Saragih. Dalam dokumen tersebut, IPK membongkar dugaan praktik “bisnis berbaju pendidikan” di Kecamatan Tapung Hulu yang diduga dimotori oknum berinisial Hnd dkk.

“Ini bukan lagi soal edukasi, tapi ajang bisnis yang mencekik wali murid. Kami menemukan pola sistematis yang menciderai integritas pendidikan,” tegas

Insan Pers Keadilan menilai, praktik ini melabrak sejumlah regulasi berat, mulai dari PP No. 17 Tahun 2010 hingga Permendikbud No. 75 Tahun 2016 yang secara eksplisit mengharamkan guru maupun komite sekolah berjualan buku atau LKS di lingkungan satuan pendidikan.

Menanggapi tekanan tersebut, Kadispora Kampar, Helmi, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan akan berkoordinasi dengan instansi penegak disiplin jika masih ada sekolah yang membandel.

“Kalau ada (temuan), sesuai ketentuan kami akan koordinasi dengan BKD, Inspektorat, dan Bagian Hukum dalam penegakan disiplin,” ujar Helmi saat dikonfirmasi awak media.

Meski surat edaran telah keluar walau masih menyisakan tanda tanya administratif terkait tanda tangan pejabat lama, masyarakat kini menagih bukti nyata di lapangan. Publik khawatir komitmen ini hanya menjadi “isapan jempol” untuk meredam gejolak media.

Lampu Kuning Bagi Sekolah “Nakal”
Pajar Saragih mengingatkan bahwa Insan Pers Keadilan akan terus mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jika dalam waktu 7 x 24 jam tidak ada perubahan signifikan di lapangan, pihaknya memastikan akan menyeret temuan ini ke ranah hukum.

“Kami tidak main-main. Jika janji penertiban ini hanya lip service, laporan pidana ke Kejaksaan atau Kepolisian adalah langkah berikutnya. Jangan jadikan nasib wali murid sebagai komoditas oknum nakal,” pungkasnya dengan nada pedas. **(Tim Redaksi).

BANDINGKAN KETANGGUHAN IRAN DENGAN ISRAEL DAN AMERIKA.

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

BANDINGKAN KETANGGUHAN IRAN DENGAN ISRAEL DAN AMERIKA.

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Saiful Huda Ems.

Iran dipenuhi para ilmuwan yang taat beragama dan disiplin hidupnya, menjauhi korupsi dan kemaksiatan hidup lainnya. Mereka sudah mempersiapkan perang sangat lama, untuk menghadapi serangan Amerika dan Israel serta negara-negara sekutu Amerika lainnya yang gemar menjajah. Jadi Iran itu sangat perkasa dan luas negaranya 75 x lipat dibanding luasnya Negara Israel yang seupil namun sombong dan arogan itu.

Negara Iran yang sangat luas itu juga dipenuhi gurun-gurun yang memudahkan Iran membangun kota-kota rudal di bawah tanah, yang asyik dan aman untuk perang gerilya jarak dekat maupun jarak jauh. Tentara Tentara Iran jiwanya banyak yang menyatu dengan Tuhan, ahli sholawat dan dipandu oleh jenderal-jenderal dari kalangan Ulama-Ilmuwan brilian, serta ahli membuat rudal dan berpengalaman perang selama bertahun-tahun !.

Sebaliknya Israel yang negaranya kecil dan penduduknya cengeng, pengecut namun sombongnya setengah mati. Setiap dibalas serangannya oleh Iran, selalu meronta-ronta, memanggil Amerika dan Eropa untuk membantunya. Israel itu hanya berpengalaman melawan kelompok-kelompok kecil perlawanan (Milisi), dan terbiasa hanya berhadap-hadapan dengan anak-anak kecil, ibu-ibu hamil serta para Lansia miskin di Gaza.

Pun demikian halnya dengan Amerika Serikat yang dipimpin oleh presiden yang kriminal, suka meniduri anak-anak kecil dan gemar mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Donald Trump namanya, pengusaha yang dari kecil mungkin sudah terbiasa hidup di Dugem dan berteman dengan para bajingan dunia. Orang seperti ini tidak akan memiliki perlindungan diri apa-apa, seperti Benjamin Netanyahu konconya yang sebenarnya terlibat korupsi di negerinya sendiri.

Menyerang Iran, itu sama halnya Donald Trump dan Benjamin Netanyahu mau menyodorkan rakyatnya atau tentaranya sendiri ke jurang neraka pembalasan Iran yang tak terkira. Mereka berdua lupa, sangat lupa, bahwa menyerang Iran secara ilegal dan membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei itu sama halnya dengan membangunkan kesadaran revolusioner Kaum Muslimin se dunia.

Trump dan Netanyahu selamanya tidak akan bisa tidur nyenyak, dihantui serangan mendadak dari para pecinta Ali Khamenei dan pendukung kemerdekaan Palestina dari berbagai penjuru arah mata angin ! Tanpa dibatasi oleh waktu ! Mampuslah kalian berdua selama-lamanya, dan bila Prabowo ingin menemaninya silahkan saja, Indonesia tidak akan pernah kekurangan Muhahidinnya yang siap bergerak kapan saja tanpa diperintah !

Mau mengerahkan Pasukan MBG boleh saja, sebab haqul yaqin Rakyat Indonesia jangankan yang memiliki jiwa Mujahid, yang tidak beragamapun pastinya sudah muak semua dengan proyek MBG yang bau korupsinya sangat menyengat ini ! Silahkan disurvey kalau tidak percaya, asal jangan M. Qodari yang diminta mensurveynya, karena hasilnya pasti bakalan yang menyenangkan hati Prabowo dan Jokowi saja !😂…(SHE).

8 Maret 2026.

Saiful Huda Ems (SHE).

Bungkamnya Plt Bupati Audit BUMD Cuma Fiktif, IWOI Kabupaten Bekasi Layangkan Somasi.

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Bungkamnya Plt Bupati Audit BUMD Cuma Fiktif, IWOI Kabupaten Bekasi Layangkan Somasi.:

​BEKASI, …- MEDIACAKRABUANA.ID

8 Maret 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Bekasi resmi melayangkan surat teguran atau Somasi kepada Inspektorat Daerah dan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Kabupaten Bekasi. Langkah tegas ini diambil menyusul bungkamnya kedua instansi tersebut terkait permintaan keterbukaan informasi hasil audit sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

​Surat somasi bernomor 047/IWO-I/BKS/S.Pm/III/2026 tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi dan permintaan hasil audit yang sebelumnya dikirimkan pada 24 Februari 2026, namun hingga kini tidak mendapatkan respons resmi.

​Poin-Poin Utama Tuntutan IWO Indonesia:

• ​Transparansi Hasil Audit : IWO Indonesia mendesak keterbukaan hasil audit terhadap tiga BUMD besar, yakni: ​PT Bekasi Putera Jaya (BPJ) ​PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) ​PDAM Tirta Bhagasasi

• ​Dugaan Pelanggaran UU KIP : IWO Indonesia menilai sikap diamnya instansi pemerintah tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di mana hasil audit lembaga publik adalah informasi yang wajib disediakan bagi masyarakat.

• ​Ketidakpatuhan Instruksi Kepala Daerah : Sikap ini juga dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap instruksi Plt. Bupati Bekasi yang sebelumnya telah disampaikan secara terbuka di media massa.

​Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Ade Gentong, bersama Sekretaris Karno Syarifudinsyah, memberikan tenggat waktu (deadline) selama 3×24 jam bagi pihak Inspektorat dan Kabag Ekonomi untuk memberikan jawaban tertulis serta menetapkan jadwal audiensi.

​”Apabila surat kedua ini kembali tidak mendapatkan respons positif, maka kami akan menempuh langkah-langkah lebih lanjut, termasuk melakukan Aksi Penyampaian Pendapat di Muka Umum serta melaporkan dugaan pelanggaran maladministrasi ini kepada Ombudsman RI,” tegas Ade Gentong.

Ade Gentong menambahkan bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menyatakan sikap tegas untuk membawa persoalan tertutupnya hasil audit BUMD ke ranah hukum. Langkah ini diambil setelah pihak Inspektorat Daerah dan Kabag Ekonomi Kabupaten Bekasi dinilai mengabaikan hak publik atas transparansi informasi.

​Langkah hukum yang akan ditempuh adalah melayangkan gugatan sengketa informasi melalui Komisi Informasi (KI) sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
​
Upaya ini dilakukan demi memastikan akuntabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi secara luas agar pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

( Red / Ali)

 

Dandim 0418/Palembang Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga 1

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Dandim 0418/Palembang Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga 1

Palembang – Cakrabuana id

Komandan Kodim 0418/Palembang Letkol Arh Erik Novianto ,S.Sos memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Siaga 1 yang dilaksanakan di Lapangan Makodim 0418/Palembang, Sabtu (07/03/2026).

Kegiatan ini merupakan
bagian dari kesiapsiagaan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi dinamika situasi keamanan yang berkembang saat ini.

Apel gelar pasukan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan jajaran Komando Daerah Militer II/Sriwijaya guna memastikan kesiapan personel, materiil, serta sistem komando dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan kewajiban setiap prajurit. Seluruh personel diminta untuk selalu siap siaga dan responsif terhadap setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah tugas.

“Kesiapsiagaan adalah bagian dari profesionalisme prajurit. Setiap personel harus selalu siap melaksanakan perintah komando dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” tegas Dandim di hadapan seluruh peserta apel.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan seluruh prajurit agar tetap menjaga disiplin, kesehatan fisik, serta kesiapan mental dalam menjalankan tugas, terlebih saat memasuki bulan suci Ramadan. Menurutnya, momentum ibadah tidak boleh mengurangi kewaspadaan prajurit dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah.

“Kita harus tetap menjaga kesiapan, meningkatkan kewaspadaan, serta menjaga soliditas antar prajurit agar setiap tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan maksimal,” tambahnya.

Melalui apel gelar pasukan ini, diharapkan seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia khususnya jajaran Kodim 0418/Palembang dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta loyalitas terhadap perintah pimpinan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Palembang.

Kegiatan apel berlangsung dengan tertib dan khidmat serta diikuti oleh seluruh personel jajaran Kodim 0418/Palembang. Harto

Janji tinggal janji duit puluhan milyar wajib jadi sorotan KPK komisi pemberantas korupsi”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Janji tinggal janji duit puluhan milyar wajib jadi sorotan KPK komisi pemberantas korupsi”

Kab. Bekasi||| Mediacakrabuana.id

Tahun 2025 telah berlalu akan tetapi masih meninggalkan duka yang di rasakan kepala desa di kabupaten bekasi yang di mana di tahun itu telah kehilangan bupati tercinta yang saat ini dalam tahanan komisi pemberantas korupsi (KPK) dan anggaran yg konon tidak di potong oleh pemda bekasi tetapi di terhutang kan karena di akhir tahun 2025 kemari kabupaten bekasi kekurangn penghasilan anggaran daerah (PAD ) dan di iming iming akan di bayarkan di awal tahun 2026,namun sampai saat ini blm ada kejelasan.
Di sisi lain saat Rajawali news melakukan investigasi di beberapa desa dan menemui beberapa pegawai desa yang berhasil di wawancarai
Menyuarakan hal yang sama yaitu berharap anggaran yg belum di bayar oleh pemda Bekasi di akhir tahun kemari dan honor awal tahun yang di mana telah di rencanakan pembayaran itu di lakukan setiap bulan seger di bayarkan karena kami juga sama punya tanggung jawab kepada bawahan dan keluarga yang di mana sangat berharap layaknya pegawai lainya bisa menikmati moment hari raya pada tahun ini.
” Saya sangat berharap kepada Bpk plt bupati bekasi tolong pak fikirin kita pegawai desa yg di mana selalu menjadi garda terdepan di hadapan masyrakat untuk membangun dan membawa nama pemrintah dan bangsa ini untuk bisa selalu berjalan dengan baik
Hak kami keluarkan jangan hanya janji manis yang berakhir kepedihan seprti ini
Kita juga manusia bukan robot yg si suruh kerja tanpa imbalan yang jelas.
Karena saya yakin ko semua orang kerja bertujuan ingin membuat yang utama keluarga bahagia
Bukan kerja untuk cari muka di depan publik “ungkap nya dengan penuh kecewa

( Red / Ali)

GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT KORUPTOR DI PEMDA BEKASI MASI BERKELIARAN KPK.RI JANGAN TEBANG PILIH WASPADA”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“GEROMBOLAN OKNUM PEJABAT KORUPTOR DI PEMDA BEKASI MASI BERKELIARAN KPK.RI JANGAN TEBANG PILIH WASPADA”.

.BEKASI || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news grup mengungkapkan adanya dugaan dana APBD/APBN Diduga di buat Bancakan oleh gerombolan pejabat bangsat”.

Ironisnya kepala badan ke Uangan daerah Bekasi selalu menghindar dari kejaran wartawan media rajawali news terpaksa berita ini di terbitkan apa adanya . Di mintak agar pihak KPK. Tidak mandul dalam menyikapi kasus ke rugian Uangan negara pasalnya Belanja Modal Digunakan untuk Pengadaan Barang yang Tidak Memenuhi
Definisi Aset Tetap senilai Rp25.651.164.987,00
Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat realisasi belanja modal digunakan
untuk pengadaan barang dengan masa manfaat dibawah satu tahun, untuk barang
yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan kegiatan pemeliharaan
ringan dengan uraian sebagai berikut.
1) Pada 19 SKPD digunakan untuk pengadaan bahan habis pakai dan barang
dengan masa manfaat dibawah satu tahun;
2) Pada empat SKPD digunakan untuk kegiatan pemeliharaan bangunan dengan
kategori pemeliharaan ringan; dan
3) Pada dua SKPD digunakan untuk kegiatan pemeliharaan JIJ dan konstruksi
untuk barang diserahkan kepada masyarakat.
Total realisasi belanja modal tersebut senilai Rp25.651.164.987,00 dengan
rincian pada Lampiran 3.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah pada:
1) Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kepala SKPD selaku PA
mempunyai tugas di antaranya adalah mengawasi pelaksanaan anggaran
SKPD yang dipimpinnya”; dan

2) Pasal 133 Ayat (1) menyatakan bahwa “TAPD melakukan verifikasi
rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan”.
b. Buletin Teknis SAP Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja
Pemerintah, Bab V yang diantaranya menyatakan bahwa:
“Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah”;
2) “Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang
dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan”;
3) “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”; dan
4) “Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika pengeluaran
tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah, pengeluaran tersebut melebihi
batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual”.
c. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Lampiran I BAB XI Kebijakan Akuntansi
Aset Tetap tentang Penilaian Awal Aset Tetap poin (68) bahwa Nilai satuan

minimum kapitalisasi (capitalization threshold) aset tetap atas perolehan aset
tetap adalah Peralatan dan Mesin senilai Rp1.000.000,00 per unitnya. Nilai
Satuan Minimum Kapitalisasi (capitalization threshold). Aset Tetap
dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan
peralatan untuk proses belajar mengajar serta aset tetap lainnya berupa koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi dari yang seharusnya
(overstated) senilai Rp7.760.887.388,00 (Rp25.651.164.987,00 –
Rp33.412.052.375,00); dan
b. Realisasi Belanja Modal disajikan lebih rendah dari yang seharusnya
(understated) senilai Rp7.760.887.388,00 (Rp33.412.052.375,00 –
Rp25.651.164.987,00).
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang optimal melakukan
verifikasi anggaran dalam rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang diajukan
oleh PA khususnya kesesuaian penggunaan akun dan kode rekening belanja
dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran (PA) kurang optimal
menyusun anggaran belanja dalam RKA SKPD masing – masing.
Atas permasalahan tersebut, Bupati Bekasi melalui Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menyatakan sependapat dengan
pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

(Red / Al)

Kapolri Apelkan 5.000 Ojol dan Buruh, Perkuat Community Policing

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Kapolri Apelkan 5.000 Ojol dan Buruh, Perkuat Community Policing

PALEMBANG — Cakrabuana id

Sebanyak 5.000 pengemudi ojek online dan pekerja dari berbagai organisasi buruh mengikuti Apel Ojol dan Buruh Kamtibmas yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, Selasa pagi.

Apel yang mengusung tema “Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae” ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri dan komunitas pekerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Selatan.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. bersama Wakapolda Brigjen Pol Rony Samtana serta seluruh Pejabat Utama Polda Sumsel mendampingi Kapolri selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, serta Wali Kota Palembang Ratu Dewa, yang memperkuat kolaborasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah.

Puncak kegiatan ditandai dengan penyematan rompi kepada perwakilan ojol dan buruh, dilanjutkan dengan deklarasi bersama “Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae.”

Deklarasi tersebut menjadi simbol komitmen bersama antara Polri, komunitas ojol, dan serikat buruh dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Selatan.

Melalui deklarasi ini, komunitas pekerja diharapkan dapat berperan sebagai mitra aktif Polri dalam sistem community policing, dengan ikut menjaga keamanan lingkungan dan melaporkan potensi gangguan kamtibmas.

Dalam amanatnya, Kapolri menyoroti situasi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Konflik di berbagai kawasan dunia, termasuk Timur Tengah, menurut Kapolri dapat berdampak pada harga energi dan kondisi ekonomi masyarakat.

Karena itu, Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan stabilitas sosial.

Kapolri juga mendorong komunitas ojol untuk memanfaatkan layanan darurat 110 dalam melaporkan gangguan keamanan secara cepat.

Selain itu, Polri juga tengah mengembangkan fitur panic button khusus bagi pengemudi ojol untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja transportasi berbasis aplikasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan sejumlah dukungan Polri kepada komunitas buruh dan ojol.

Dukungan tersebut meliputi : layanan kesehatan di RS Bhayangkara, pembentukan Desk Ketenagakerjaan di tingkat Polda dan Polres, penguatan perlindungan pekerja, termasuk jaminan kecelakaan kerja

Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kapolri memastikan kesiapan Operasi Ketupat di seluruh wilayah Indonesia.

Polri akan menyiapkan Pos Pengamanan, Pos Pelayanan, dan Pos Terpadu di jalur-jalur mudik guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.

Kapolri juga mendorong perusahaan aplikator ojek online untuk menyediakan program mudik gratis bagi para pengemudi sebagai bentuk dukungan sosial kepada pekerja transportasi.

Peserta apel berasal dari berbagai platform transportasi online, antara lain : Maxim, Grab, Gocar, Shopee dan Gojek

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti sejumlah organisasi buruh seperti : KSPSI Sumsel 1973, KASBI Sumsel, KSPSI Sumsel AGN, SPPLNI-KPBI dan NIKUEBA-KSBSI

Usai kegiatan, seluruh peserta menerima bantuan bahan pokok berupa beras, gula, minyak goreng, dan mie instan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pekerja.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan daerah.

“Kami mengajak seluruh komunitas ojol dan buruh untuk bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas di Bumi Sriwijaya. Sinergi ini adalah komitmen nyata demi Sumatera Selatan yang aman dan kondusif,” ujar Kapolri.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Polda Sumsel dalam membangun keamanan berbasis partisipasi masyarakat.

“Polda Sumsel menjadikan komunitas ojol dan buruh sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan daerah. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif,” ujarnya. Harto

TANGKAP OKNUM PEJABAT OTAK KORUPTOR DILINGKARAN PARKIM PEMKAB SUMENEP JAWA TIMUR”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“TANGKAP OKNUM PEJABAT OTAK KORUPTOR DILINGKARAN PARKIM PEMKAB SUMENEP JAWA TIMUR”

.SUMENEP. JATIM || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Relawan Rambo Nusantara . Rakyat membela Prabowo
Mendesak pihak Tipikor kejaksaan negri kab.Sumenep untuk mengusut ada nya dugaan kerugian ke Uangan negara yang dikelola Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Kabupaten Sumenep, Drs. Agustiono Sulasno, M.H., diduga menyalahi wewenang jabatan dalam kinerja program dan kegiatan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, namun beliau tidak memberikan jawaban yang mewadahi. Tertanggal 24-02-2026.

Ditemukan, program dan kegiatan tersebut anggarannya berbentuk dana hibah sebesar Rp 1.552.193.619 dengan nilai realisasi Rp 1.540.921.426. Sedangkan capaian kinerja Dinas Perikanan, targetnya 4 kelompok yang realisasi 11 kelompok, salah satu kelompok penerima dana hibah sebesar Rp 1,05 milyar, yakni Poklahsar Samudra Bahari Jaya berpotensi kegiatan fiktif.

Pemerintah Kabupaten Sumenep, memberikan bantuan senilai Rp 1,05 milyar melalui Dinas Perikanan kepada Poklahsar Samudra Bahari Jaya di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep untuk dialokasikan sebagai tempat usaha. Bantuan tersebut dianggarkan tahun 2024.

Hasil investigasi media dialektika.news, keberadaan bantuan dana hibah yang sebelumnya di Dusun Aeng Lombi Desa Torjek Kecamatan Kangayan Sumenep, ternyata tak berwujud. Terendus informasi, bahwa keberadaan bantuan dana hibah itu terjadi perpindahan lokasi ke Dusun Batu Nurgu’ Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep.

Usut punya usut, perpindahan lokasi bantuan dana hibah itu dikarenakan di dusun Aeng Lombi Desa Torjek tidak tersedianya listrik yang memadai, sehingga diletakkan dilokasi yang lain.

Akhirnya, media dialektika.news mendatangi kantor Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, dan menemui Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Heru Faizal, namun pihaknya, tidak memberikan keterangan yang konkrit terkait regulasi anggaran yang disalurkan kepada Poklahsar Samudra Bahari Jaya.

Heru Faizal, dengan percaya diri menyatakan telah berkoordinasi dengan pejabat Inspektorat Daerah.

“Listriknya tidak memadai mas, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Asis dari Inspektorat,” ungkapnya.

Pernyataan ini mengindikasikan upaya menjadikan Inspektorat sebagai tameng, seolah lembaga pengawas internal telah memberikan restu atas potensi kelalaian prosedur teknis.

Sementara itu, Asis Munandar, S.Sos., M.A.P., Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep, justru membantah keras.

“Saya masih mau menanyakan pada yang bersangkutan (Heru Faizal), apa dia pernah menyampaikan ke saya atau saya yang lupa. Tapi seingat saya, tidak pernah memberikan rekomendasi atau saran apapun,” tegasnya.

Sikap saling lempar ini, semakin menguatkan adanya indikasi anggaran Rp 1,05 M itu difiktifkan. Dan referensi mendasar dari pernyataan tertulis oleh Ketua Poklahsar Samudera Bahari Jaya, Rasidi di Bulan Januari 2025 lalu.

Pegiat sosial dan publik geram. Dalam kasus ini kado buat Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep terkait potensi target program tercapai tapi hasil tidak ada senilai Rp 1,05 M untuk Poklahsar Samudera Bahari Jaya.

( RED/ AL)

BANGGAI DI LUWUK SARAT PEJABAT BANGSAT ANGGARA SERANA. PENDIDIKAN MASI DI RAMPOK”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

  • ” BANGGAI DI LUWUK SARAT PEJABAT BANGSAT ANGGARA SERANA. PENDIDIKAN MASI DI RAMPOK”

BANGGAI DI LUWUK || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan pimpinan umum media Rajawali news grup menemukan data pembelian komputer . Dengan anggaran Rp 297.074.560.00 Ironisnya hasil pemeriksaan BPK. Menemukan kejanggalan dalam
Pengadaan Personal Computer pada BKPSDM Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar
Rp297.074.560,37
BKPSDM menganggarkan paket pengadaan personal computer berupa 104 unit laptop
sebesar Rp1.094.979.600,00 dan merealisasikan sebesar Rp1.071.200.000,00 (97,83%).
Pengadaan Personal Computer berupa 104 unit laptop dilaksanakan secara e-
purchasing melalui katalog elektronik dengan penyedia yaitu PT RRT sesuai surat
pesanan No. ROR-P2403-8865329/SP/BKPSDM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024
sebesar Rp1.071.200.000,00, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 67 hari
kalender terhitung mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024.
Pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan telah diserahterimakan berdasarkan berita acara
penerimaan barang/jasa No. 33/BAPB-BKPSDM/2024 tanggal 25 Maret 2024, serta
pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp1.071.200.000,00 atau 100% dengan
perincian pembayaran sebagai berikut.Hasil pemeriksaan terhadap proses perencanaan pengadaan, pelaksanaan pemilihan, dan
pelaksanaan kontrak menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran sebesar
Rp297.074.560,37, dengan uraian sebagai berikut.
1) Perencanaan Pengadaan
a) PPK membuat spesifikasi teknis tanpa didukung justifikasi teknis
Pada tahap persiapan e-purchasing melalui katalog elektronik, PPK diwajibkan
menyusun dokumen spesifikasi teknis yang dibuat sebagai acuan dalam mencari
barang/jasa yang diperlukan. PPK telah menyusun dokumen spesifikasi teknis
yang merupakan bagian dari KAK yang disusun dan ditetapkan oleh PPK pada
tanggal 18 Maret 2024.
Hasil pemeriksaan atas dokumen spesifikasi teknis pengadaan laptop pada
BKPSDM menunjukkan bahwa spesifikasi teknis tidak didukung dengan
justifikasi teknis yang menjelaskan alasan dan pertimbangan yang mendukung
PPK menetapkan spesifikasi laptop yang ditetapkan pada dokumen spesifikasiteknis. Berdasarkan wawancara dengan PPK, diketahui bahwa spesifikasi teknis
atas pengadaan 104 unit laptop diambil dari spesifikasi yang tercantum pada
DPA. Perincian perbandingan antara spesifikasi pada DPA dengan spesifikasi
yang ditetapkan pada proses perencanaan pengadaan disajikan pada Tabel 43.
PPK menjelaskan bahwa spesifikasi yang tercantum pada DPA merupakan
spesifikasi yang dirancang untuk menyediakan laptop yang ditujukan untuk
proses ujian rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024Penyusunan referensi harga tidak sesuai ketentuan
Sesuai dengan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, PPK menyusun referensi harga yang
digunakan sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga dengan calon
penyedia pada katalog elektronik. Dalam menyusun referensi harga, PPK
membandingkan harga sesuai dengan jenis, merek, dan tipe barang yang sama
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya pada dokumen
spesifikasi teknis.
PPK telah menyusun referensi harga sesuai dokumen referensi harga yang telah
diotorisasi oleh PA sekaligus PPK pada tanggal 18 Maret 2024. Dalam menyusun
referensi harga, sumber yang dijadikan sebagai referensi oleh PPK adalah produk
laptop merek Asus Expertbook P1412CEA i3 yang ditayangkan oleh PT RRT
pada katalog elektronik. Hasil pemeriksaan atas dokumen referensi harga yang
disusun oleh PPK menunjukkan bahwa PPK menyusun referensi harga atas
pengadaan personal computer berupa 104 unit laptop telah mengarah kepada
produk yang ditayangkan oleh PT RRT, serta tidak membandingkan produk
dengan jenis, merek, dan tipe barang yang sama dengan yang ditawarkan
penyedia lain. Di dalam dokumen referensi harga hanya ada satu harga yang
dijadikan oleh PPK sebagai referensi yaitu produk merek Asus Expertbook
P1412CEA i3 yang ditawarkan PT RRT dengan harga satuan sebesar
Rp10.500.000,00 per unit.
2) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
a) Pemilihan penyedia melalui katalog elektronik berindikasi proforma
Pemilihan PT RRT sebagai penyedia oleh PPK melalui katalog elektronik
menunjukkan terdapat indikasi bahwa pemilihan dilakukan secara proforma
dengan uraian berikut.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya….!!!

( Red / Al)

TANGKAP PEMBORONG PEMBOHONG PEJABAT PENJAHAT DIDUGA ANGGARAN BELANJA PEMKOT PALEMBANG DISUNAT”

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“TANGKAP PEMBORONG PEMBOHONG PEJABAT PENJAHAT DIDUGA
ANGGARAN BELANJA PEMKOT PALEMBANG DISUNAT”

Sumsel – Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Relawan Rambo Nusantara . Rambo ( Rakyat Membela Prabowo) Ali Sopyan sangat menyangkan surat konpir Masi tersebut tidak segera di balas. Hal tersebut menjadi bumerang sendiri tutur Ali Sopyan. pasalnya Surat konfirmasi media teropong Indonesia News tanggal, 3/2/2026 nomor: 301/TIN/II/2026 , yang ditujukan kepada kepala Dinas Perdagangan kota Palembang, yang gaya pereman Dimintak pihak jajaran kajati Sumsel tangkap pemborong pembohong Pejabat Penjahat. Diduga keras Anggara proyek 9.550.000.000. Disunat 30% Ironisnya adanya dugaan Korupsi Belanja Modal Bangunan Gadung Kantor.

Dari hasil temuan yang dihimpun media Tin, kami menemukan adanya dugaan penyimpangan /korupsi pada pekerjaan tersebut, dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan diduga tidak sesuai RAB. Kuat dugaan kami ada persekongkolan jahat antara kadis perdagangan dengan pihak pelaksana pekerjaan CV.Aprillia .

Belanja Modal Bangunan Gadung Kantor Dinas Perdagangan kota Palembang yang beralamat di jln Demang Lebar Daun no 2610 Palembang ini menelan biaya berdasarkan pagu yang cukup fantastis sebesar Rp 9.550.000.000,
dan hps sebesar Rp 9.261.653.800,

Ironisnya, Surat konfirmasi media Tin yang disampaikan kepada kadis perdagangan Palembang tidak mendapatkan respon yang baik, dan terkesan BUNGKAM seakan kebal hukum. Konfirmasi tersebut berdasarkan UU no 40 tahun 1999 tentang pers dan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Team Rambo dan Rajawali news sudah berusaha untuk kompirmasi namun lagi lagi
Kepala dinas Perdagangan kota Palembang menghindar dari kejaran wartawan. Dimintak pihak jajaran walikota cepat geser kepala dinas perdagangan dari jabatannya
Sebelum kasus kasus walikota Palembang terkuwak oleh Team V Pemburu Fakta Rambo Rajawali news Grup. Dan Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news Grup dapa dipastikan kasus kasus anggaran belanja walikota Palembang terbongkar. Tegas Ali Sopyan.
Pasalnya
menyimak anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 /2024/2024/ 2025 LHP BPK Sudah di persiapkan dan sudah ada di tangan rajawali news grup Tandes Ali Sopyan. Ironisnya Dinas Perdagangan Palembang mengatakan, bahwa patut diduga pekerjaan belanja modal bangunan gedung Dinas Perdagangan Palembang sarat dengan korupsi.

Pihak Pemkot Palembang tidak tanggap dalam pemberitaan di sejumlah media lokal , apabila dalam pandangan kami pekerjaan tersebut tidak sesuai RAB, maka kami akan melakukan aksi damai dan melakukan pengaduan ke pihak kepolisian dan kejaksaan.

Menurut pandangan kami Belanja Modal Bangunan Gadung Kantor pada Dinas Perdagangan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara diatas 3O%. Untuk itu jika pihak dinas perdagangan tetap Bungkam, dugaan kami semakin kuat terjadi penyimpangan-penyimpangan. APH agar dapat menegakkan keadilan hukum terhadap para pelaku korupsi. Berita ini di lansir dari media teropong Indonesia News

( Team V Pemburu Fakta Rajawali )

TANGKAP GEROMBOLAN PEJABAT KORUPTOR PEMDA KARAWANG JAWA BARAT RATUSAN MELYAR DI BUAT BANCAKAN PEJABAT BANGSAT

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“TANGKAP GEROMBOLAN PEJABAT KORUPTOR PEMDA KARAWANG JAWA BARAT
RATUSAN MELYAR DI BUAT BANCAKAN PEJABAT BANGSAT”

KARAWANG|| MEDIACAKRABUANA.ID

Team Rajawali news menemukan adanya Dugaan APBD . APBN Kabupaten Karawang dibuat Bancakan sejak 5 tahun yang silam ironisnya dana dana tersebut di bagi beberapa instansi APH dan Intasi lainnya
Terbukti pihak Pemda Karawang mengeluarkan Anggara untuk membuat kantor kodim tandingan yang akan di bangun oleh Pemda , haltersebut terbukti pihak Pemda sudah mengeluarkan anggaran pertama mencapai meliaran rupiah tegas
Ali Sopyan pimpinan umum media rajawali news putra dari seorang pejurit TNI AD Dari yonkav V kapalri karang Endah Palembang Sumsel . Dengan tegas mengatakan siapapun yang merusak atau mencatut nama kesatuan AD . Ali Sopyan tidak ada ruwang untuk toleransi dengan tegas Ali Sopyan mengatakan dengan suwara lantang . Lanjutnya pula mengatakan . akan saya kerah kan Anggota Team V Pemburu Fakta Rajawali. Untuk memburu dan mengusut tuntas kasus yang mencatut nama baik kodim Karawang Jawa Barat.
pasalnya
Dana APBD 2024 itu jelas dari hasil pungutan pajak “Kodim Fiktif”? Ada Kejanggalan di Dokumen hasil pemeriksaan keuangan tertulis hal tersebut . Sehingga Menguak Dugaan Skandal Anggaran
Pemkab Karawang dengan adanya berita ini akan terbongkar kasus kasus korupsi yang terpendam . Sesuwai program Prabowo Subianto persiden ke 8 Bersikan dirimu Sebelum kau dibersihkan — ironisnya Karawang 27 februari 2026 Aroma kejanggalan menguap dari proyek pembangunan fasilitas militer yang dibiayai APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 2.5 melyar melalui Dinas PUPR Kabupaten Karawang.

Berdasarkan penelusuran dokumen LPSE 2024, kontrak pekerjaan 2024, hingga laporan audit BPK RI . proyek tersebut tercatat sebagai pembangunan Kodim 0267/Karawang.
Namun fakta di lapangan berkata lain. Secara resmi, satuan Komando Distrik Militer yang berada di wilayah Karawang adalah Kodim 0604/Karawang, BUKAN Kodim 0267/karawang.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar:
Mengapa dokumen resmi negara kompak mencantumkan satuan yang tidak sesuai?

Kesalahan administratif?
Atau indikasi kelalaian serius dalam penganggaran dan pertanggungjawaban?

Dalam sistem militer, nomor satuan bukan sekadar angka. Ia adalah identitas resmi yang terstruktur secara nasional. Tidak mungkin terjadi perubahan atau penulisan berbeda tanpa dasar administrasi yang sah.

Jika nomenklatur dalam dokumen pengadaan dan audit berbeda dengan fakta kelembagaan, maka publik berhak mempertanyakan:

Apakah proyek tersebut benar diperuntukkan bagi satuan yang sah?

Apakah ada kekeliruan dalam proses perencanaan dan verifikasi?

Siapa yang bertanggung jawab atas pencantuman nomor satuan yang tidak sesuai?

Apakah pengawasan internal berjalan sebagaimana mestinya?

Lebih jauh lagi, dana sebesar Rp 2.5X0. 0X0. 0X0 0X0 miliar bukan angka kecil. Itu adalah uang rakyat. Setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Keanehan semakin menguat karena perbedaan tersebut tidak hanya muncul di satu dokumen, tetapi konsisten tercantum dalam LPSE, dokumen kontrak, hingga laporan audit BPK RI 2024. Artinya, kesalahan (jika memang disebut kesalahan) terjadi secara berlapis dan tidak terdeteksi dalam proses verifikasi.

Di sinilah publik mulai bertanya lebih keras:

Di mana fungsi pengawasan?
Apakah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melakukan klarifikasi?
Apakah aparat penegak hukum di Karawang sudah melakukan penelusuran awal?

Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan perbedaan tersebut secara terbuka kepada masyarakat.

Jika ini murni kesalahan administratif, maka klarifikasi seharusnya dapat segera disampaikan. Namun jika terdapat potensi maladministrasi atau penyimpangan, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Kasus ini bukan sekadar soal nomor satuan. Ini soal integritas pengelolaan APBD, kredibilitas dokumen negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.

Karawang berhak mendapatkan jawaban.

Transparansi bukan pilihan.
Ia adalah kewajiban.
Oleh Redaksi

Isu Setoran Mutasi Kepsek Mencuat, Ketua DPRD Prabumulih Minta Korban Segera Lapor

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Isu Setoran Mutasi Kepsek Mencuat, Ketua DPRD Prabumulih Minta Korban Segera Lapor”

 

PRABUMULIH– MEDIACAKRABUANA.ID

Dugaan praktik permintaan setoran dalam proses mutasi jabatan kepala sekolah kembali menjadi perbincangan di Kota Prabumulih. Isu tersebut menyebut adanya oknum yang meminta sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah kepada kepala sekolah tingkat SMA agar jabatan mereka tetap aman.
Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, SH., MSi meminta pihak yang merasa dirugikan untuk tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga berani melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, isu seperti ini sudah berulang kali muncul di tengah masyarakat, namun hingga kini belum pernah disertai laporan resmi maupun bukti yang jelas.(Ril)
“Kalau memang benar ada oknum yang meminta setoran, seharusnya segera dilaporkan. Jangan hanya menjadi isu yang terus beredar tanpa ada tindakan,” ujar Deni Victoria saat dimintai tanggapan, Sabtu (7/3/2026), Dikutip dari https://pikiranrakyatsumsel.com
Politisi Partai Demokrat itu menilai, laporan resmi sangat penting agar persoalan tersebut bisa ditindaklanjuti secara hukum dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa apabila tudingan tersebut benar terjadi, maka hal itu sangat memprihatinkan dan berpotensi merusak sistem pengelolaan pendidikan.
“Jika benar ada praktik seperti itu, tentu sangat memalukan. Bagaimana seorang kepala sekolah bisa menjalankan tugasnya dengan baik jika jabatannya diperoleh dengan cara seperti itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Hj. Mondyaboni, SE., SKom., MSi., MPd saat dikonfirmasi terkait isu tersebut belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp hingga saat ini belum mendapat balasan, begitu pula panggilan telepon yang belum direspons.
Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah SMA/SMK di wilayah Sumatera Selatan dikabarkan merasa resah dengan adanya pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Oknum tersebut disebut-sebut menawarkan jaminan keamanan jabatan kepala sekolah dengan syarat memberikan sejumlah uang yang nilainya berkisar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta.
Salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengaku pernah dihubungi melalui pesan WhatsApp sebelum akhirnya diajak bertemu secara langsung untuk membahas hal tersebut.
“Kami dihubungi lewat WhatsApp, lalu diajak bertemu. Katanya kalau tidak memberikan setoran, jabatan kami tidak akan aman,” ucap sumber tersebut.
Hingga kini, informasi tersebut masih berupa pengakuan dari sejumlah pihak dan belum disertai laporan resmi kepada aparat penegak hukum.

( Red / Ali)

Di Duga Kades Rantau telang Mar,Up anggaran jalan setapak dan Uang pembelian kambing.

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Di Duga Kades Rantau telang Mar,Up anggaran jalan setapak dan Uang pembelian kambing.”

Muratara || Mediacakrabuana.id

Di Duga Kepala Desa Rantau telang kecamatan karang jaya kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) provinsi Sumatera Selatan (Sum -sel) NP Mar,up anggaran pembangunan jalan setapak menilai Rp 700 juta dan anggaran pembelian ternak kambing senilai lebih kurang Rp 180 juta,an Dari Uang Dana Desa (DD ) tahun 2025 .

Informasi yang Di Himpun Lantaran salah satu Narasumber menerangkan kepada wartawan melalui via WhatsApp,ia menjelaskan bahwa kades rantau telang Np Terlalu berani Dalam bertindak sehingga menyebabkan pembangunan jalan setapak senilai Rp 270 juta Rupiah dan ternak kambing terhambat total hingga sekarang Jum at 2 /1/2026 .

ia juga mengatakan Bahwa salasatu perangkat nya yang bekerja di bidang operator Desa mengeluh Karena banyak pekerjaan pembangunan di desanya belum terlaksanakan sedangkan anggaran nya suda lama habis entah kemana .

,”jujur saya pribadi salut dengan kades rantau telang Np itu ,Dia terlalu berani melaksanakan pengelolaan dana desa (DD) Sungguh tidak jelas Berani sekali NP itu melakukan hal yang berkaitan dengan hak hak masyarakat dan ini juga pasti merugikan uang negara.

,”setau saya yang belum terealisasi Di desa rantau telang itu banyak ,pertama pembangunan jalan setapak dengan nominal uang nya sebesar lebi kurang Rp 270 juta Rupiah, Dan anggaran pembelian ternak kambing Lebi kurang senilai Rp 180 juta , itu dana DD kemarin sedang kan pengakuan operator Desa Rantau telang Anggaran bangunan tersebut suda habis alias tidak ada lagi ,kan aneh Di kemanakan nya uang DD itu di habiskan keman Uang Ratusan juta itu oleh kades .

,”saya tau Kades rantau telang Np itu mengandalkan uang ADD TW 3 Dan TW 4 tapi kan itu uang Gaji paling paling sisa uang ADD TW 3 Dan TW 4 itu 50 juta itu juga uang makan minum ,jadi mana untuk membangun, infrastruktur yang Rp 270 jua,an itu belum lagi uang pembelian ternak kambing.saya aku i kades rantau telang Np itu sangat berani melakukan dugaan tindak pidana korupsi DD dan ADD .

,”saya dengar operator Desa Rantau telang juga mengeluh karena cukup banyak pekerjaan/pembangunan yang belum di kerjakan sementara’ uang nya suda Ludes ,Habis ia bilang Mati kami kalau begini tindakan kades rantau telang ini banyak nian pekerjaan pembangunan di desa kami belum di laksanakan sementara anggaran nya suda habis ,”kata Narasumber yang tak mau di sebut namanya.

Di tempat lain salasatu DVC Humas Lembaga monitoring pengawasan pembangunan dan bantuan Hukum J Minta aparat terkait segera meng Audit Betul terkait penyaluran DD dan ADD Di kantor Desa Rantau telang kecamatan karang jaya kabupaten Muratara.

,”Kami dari Organisasi masarakat Lembaga monitoring pengawasan pembangunan dan bantuan Hukum (Lemwasbakum ) kiranya segera melakukan Auditoing kinerja kades rantau telang beserta jajarannya, karena saya lihat pembangunan jalan setapak yang nilainya Rp 270 juta , itu samasekali belum terealisasi kan .

Nandi Sunandi/ Ali M

Skandal “Papan Tulis Sultan” di Kota Tangerang: Dugaan Mark-Up Rp55 Miliar Menguap di Dinas Pendidikan

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

*Skandal “Papan Tulis Sultan” di Kota Tangerang: Dugaan Mark-Up Rp55 Miliar Menguap di Dinas Pendidikan?*

​KOTA TANGERANG, MEDIACAKRABUANA.ID

7/3/2026. logan “Tangerang Ayo” kini dibayangi awan mendung dugaan korupsi. Di tengah upaya pemulihan ekonomi masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Tangerang justru menjadi sorotan tajam setelah terkuaknya pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) atau papan tulis digital tahun anggaran 2024 yang harganya dianggap “tidak masuk akal” oleh para pengamat anggaran.

*​Harga Fantastis, Spesifikasi Mistis?*

​Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 52612576 dan 52612061, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp55,35 Miliar dari APBD-Perubahan 2024. Ironisnya, satu unit IFP ukuran 86 inci dihargai sekitar Rp221 Juta hingga Rp222 Juta.

​Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Syamsul Bahri, menyebut angka ini sebagai “tragedi anggaran”. Menurutnya, harga pasar untuk merk sekelas RO COMP (merk yang ditemukan di lapangan) dengan spesifikasi tertinggi sekalipun, lazimnya berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta.

​”Ada selisih lebih dari 100 persen. Ini bukan lagi soal efisiensi, tapi dugaan penggelapan uang rakyat secara terang-terangan,” tegas Syamsul dalam jumpa pers di Jalan Veteran, Tangerang (26/2/2026).

*​Dugaan “Sulap” Merk di E-Katalog*

​Temuan di lapangan oleh tim investigasi GWI mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Dokumen e-katalog mencantumkan merk View Sonic sebagai acuan belanja. Namun, saat barang sampai di SDN dan SMPN se-Kota Tangerang, yang muncul justru merk RO COMP.

​”Ini adalah pelanggaran serius terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa. Jika di katalog A tapi yang dibeli B, maka ada indikasi manipulasi spesifikasi untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok,” ujar M. Aqil, SH., Ketua Biro Hukum GWI sekaligus pemerhati korupsi.

*​Transparansi yang Setengah Hati*

​Kritik tajam juga diarahkan pada sistem pengelolaan dana APBD. Dari total dana jumbo Rp1,4 Triliun yang dikelola Dinas Pendidikan pada 2024, hanya sekitar Rp190 Miliar yang dipublikasikan secara transparan melalui SIRUP LKPP.

​M. Aqil menilai pola ini adalah bentuk “kegelapan administratif” yang sengaja diciptakan untuk menghindari pengawasan publik. Hal ini dianggap menabrak semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 23 UUD 1945.

*​Bantahan Dinas Pendidikan: “Sudah Sesuai Aturan”*

​Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, dalam surat balasannya tertanggal 18 Februari 2026, membantah keras adanya pemahalan harga. Pihak Dinas berdalih bahwa seluruh proses telah mengikuti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya) serta mengklaim bahwa tidak semua kegiatan wajib ditampilkan di SIRUP jika tidak berkaitan langsung dengan pengadaan jasa.

​Namun, jawaban diplomatis tersebut dianggap tidak menyentuh substansi “mengapa harga per unit bisa mencapai Rp220 juta”.

*​Menanti Nyali Aparat Penegak Hukum (APH)*

​Kasus ini kini menjadi ujian bagi kredibilitas penegak hukum di wilayah Banten dan Jakarta. Syamsul Bahri menegaskan tidak akan berhenti di level pemberitaan.

​”Kami akan membawa bukti-bukti ini ke ranah hukum. Uang rakyat bukan bantal tidur bagi pejabat. Jika ada yang menikmati aliran dana haram dari ‘papan tulis sultan’ ini, mereka harus bertanggung jawab di depan jeruji besi,” pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan apakah benar terjadi kerugian negara sebesar 50% dari total pagu anggaran tersebut.

​(Redaksi/Tim Investigasi)

Kapolsek dan Bhayangkari Polsek Rawas Ulu Bagi Takjil Depan Kantor Polsek Rawas Ulu

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

“Kapolsek dan Bhayangkari Polsek Rawas Ulu Bagi Takjil Depan Kantor Polsek Rawas Ulu”

.Rawas Ulu” Mediacakrabuana.id

Kapolsek Rawas Ulu berserta anggota dan ibu Bhayangkari Polsek Rawas Ulu melakukan memimpin Kegiatan jum’at berkah berupa bagikan-bagi takjil kepada masyarakat yang melintas depan Polsek Rawas Ulu.

Jumat,( 06/3/2026) Acara yang berlangsung selama lebih kurang dua jam tersebut berjalan dengan tertib,acara dimulai dari pukul 16.00-17.00 Wib Di depan Mako Polsek Rawas Ulu.

Kapolsek Rawas Ulu Iptu Hari Suharto,S.Pd didampingi Ibu Bhayangkari saat dimintai keterangan oleh awak media Jurnal Polisi News melalui Kasi Humas Polres Muratara Iptu Aliudin,S.H Ulu mengatakan bahwa kegiatan bagi-bagi takjil ini di sore jum’at ini merupakan bentuk kepedulian dan bentuk nyata bahwa Polri hadir di tengah-tengah masyarakat bukan hanya sekedar menjalankan tugas sebagai Pelindung, Pengayom,dan Pelayan masyarakat belaka.

Selain itu kegiatan ini juga bagian dari bentuk pendekatan humanis Polri pada masyarakat juga merupakan wujud syukur dan kepedulian di bulan Polsek Rawas Ulu di Ramadhan yang penuh keberkahan ini,Tandas Kasi Humas.”(sunandi/ Ali)

1...555657...363Halaman 56 dari 363

BERITA TERBARU

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©