www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 181    
Beranda blog Halaman 181

Pemkab Banyuasin Pengelolaan Keuang Negara TA 2023 Diduga Amburadul

0

Pemkab Banyuasin Pengelolaan keuang Negara TA 2023 Diduga Amburadul

Banyuasin|| Mediacakrabuana.id

Pembayaran atas Belanja Honorarium Pada Lima SKPD Tidak Sesuai Peraturan
Bupati Sebesar Rp182.066.325,00
Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada TA 2023 menganggarkan Belanja Honorarium sebesar Rp7.05X.39X9.60X0,00 dengan realisasi per 31 Oktober 2023 sebesar
Rp4.53X0.47X0.0X0,00 atau 64,20%. Realisasi tersebut diantaranya untuk Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan,

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Honorarium
Narasumber. Dalam LHP BPK Nomor 31/LHP/XVIII.PLG/05/2023 tanggal 6 Mei 2023
tentang Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin, BPK telah mengungkapkan temuan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dikarenakan jumlah pemberian Honorarium melebihi batas jumlah tim maksimal. Atas temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala SKPDmeningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pembayaran Belanja Honorarium pada satuan kerjanya. Bupati Banyuasin telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan
melakukan penyetoran sebesar Rp 174.4X5.0X0,00 sebelum LHP terbit dan masih terdapat sisa kelebihan pembayaran honorarium yang belum disetorkan sebesar Rp57.6X5.0X0,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban berupa SK tim dan tanda terima pembayaran honorarium dalam tahun 2023 menunjukkan masih terdapat pemberian honorarium yang melebihi batas jumlah tim maksimal yang ditetapkan. Perbup Banyuasin Nomor 180 Tahun 2022 tentang Standar Biaya TA 2023 mengatur adanya pembatasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional. Pemeriksaan lebih lanjut atas pembayaran honorarium pada beberapa SKPD menunjukkan permasalahan berikut.
a. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp33.667.500,00 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa TPP dengan kelas jabatan tertinggi grade 15 dengan TPP sebesar Rp22.9X5.41X,00 dan termasuk pada klasifikasi I. Berdasarkan perhitungan kembali atas basic TPP, diketahui bahwa
pemberian TPP tersebut melebihi ketentuan yang seharusnya yaitu sebesar
Rp19.853.741,00, sehingga seharusnya Pemkab Banyuasin termasuk dalam
klasifikasi II. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan pada Sekretariat Daerah dan Dinas Satpol PP dan Damkar menunjukkan bahwa terdapat pejabat yang menerima honorarium tidak sesuai dengan klasifikasi pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

1) Sekretariat Daerah
a) Pejabat Eselon II yang menerima honorarium lebih dari tiga SK tim sebesar
Rp14.875.000,00;

b) Pejabat Eselon III yang menerima honorarium lebih dari empat SK tim
sebesar Rp6.587.500,00;

c) Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional yang menerima honorarium lebih dari enam SK tim sebesar Rp2.775.000,00.

2) Dinas Satpol PP dan Damkar
a) Pejabat Eselon III yang menerima honorarium lebih dari empat SK tim
sebesar Rp4.9X 0.000,00;

b) Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional yang menerima honorarium lebih dari enam SK tim sebesar Rp3.920.000,00

Pembayaran Honararium Narasumber Internal SKPD Melebihi Ketentuan Sebesar
Rp74.850.000,00 Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Satpol PP dan Damkar, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (DPMD) dan Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan yang melibatkan
narasumber yang berasal dari internal SKPD. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, menunjukkan bahwa
pembayaran honorarium narasumber tersebut dibayarkan sebesar 100% dari
ketentuan yang menjelaskan bahwa apabila narasumber atau pembahas tersebut
berasal dari internal satuan kerja perangkat daerah, maka diberikan honorarium

Hasil Tim Berangkat ke Jakarta menemui Kementerian pendidikan Untuk memperjuangkan Hak guru honorer Kota Pagaralam yang telah terdaftar didata Base BKN pusat.

0

Hasil Tim Berangkat ke Jakarta menemui Kementerian pendidikan Untuk memperjuangkan Hak guru honorer Kota Pagaralam yang telah terdaftar didata Base BKN pusat

Jakarta || Mediacakrabuana.id

Tgl 20 januari 2025 tim terdiri dari ketua DPRD, Wakil Ketua Komisi 03 beserta beberapa pegawai dinas pedidikan yang membidangi kepegawaian khusus guru Kota Pagaralam, juga pegawai BKSDM yang membidangi kepegawaian Kota Pagaralam pada tanggal 20 januari 2025 jam 09:00 wib. Kami sebagai awak media mengkonfirmasi saudara Danil PJ Sekda Kota Pagaralam menyatakan dari 218 guru honorer yang sudah terdaftar di data Base BKN akan diangkat menjadi PPPK semua tahun 2025 ini, sesuai dengan peraturan dan UUD dari Kementerian dan Sekda mengintruksikan kepada dinas yang terkait seperti dinas pendidikan dan BKSDM Kota Pagaralam sumatera selatan jangan bermain-main mengenai pengajuan ke 218 formasi yang terdaftar di data Base BKN dan jangan disalah gunakan apalagi kecurangan. menggunakan kesempatan ini akan tangung akibatnya bahkan apabilah ada informasi akan hal tersebut Sekda sendiri akan bertindak tegas berdasarkan UUD disiplin kepegawaian

Diselah waktu sekitar jam 11:00 wib juga kami mengunjungi wakil ketua DPRD Kota Pagaralam dan memberikan keterangan mengenai hasil kunjungannya ke Jakarta menemui Kementerian Pendidikan bersama tim, bagi yang sudah terdaftar di data Base BKN terutama guru honorer 218 akan diprioritaskan untuk diangkat sebagai guru PPPK tahun 2025 ini. makanya kami selalu memantau kinerja dinas pendikan BKSDM supaya bekerja profesional jangan menggunakan kesempatan di situasi guru honorer yng sedang panik dengan masa depan yang tidak menentu ini. bila ada yang bermain-main tentang pengajuan formasi maka kami sebagai wakil rakyat dipilih oleh rakyat akan turun tangan bertindak sebagai mewakili guru honorer.

Diselah waktu berjalan di tgl dan bulan bersamaan juga kami menemui saudara ARF dan SAS Pegawai Dinas Pendidikan Bidang Kepegawaian di saat dimintai keterangan kelihatannya salah tingkah dan gugup seolah ada yang ditutupi, muka pucat, tidak profesional. dia menyatakan bukan kami yang memberikan keterangan mengenai hasil kunjungan ke Jakarta, di lempar ke DPRD, dia bilang pada akhirnya dia bilang hasil kunjungan itu kami akan mengajukan 218 guru honorer yang terdaftar data Base BKN kementerian pendidikan tahun 2025 akan diangkat sebagai guru PPPK dan keterangan saudara Danil PJ Sekda Kota Pagaralam Sumatera Selatan guru honorer yang tercatat di data Base BKN diangkat menjadi PPPK tanpa tes lagi. (HR)

Wow Ada Apa? Proyek Drainase jalan serma somad padang karet Tak Tepat Waktu Dikerjakan

0

Wow Ada Apa? Proyek Drainase jalan serma somad padang karet Tak Tepat Waktu Dikerjakan


Pagaralam Sumatra Selatan – || Mediacakrabuana.id


Proyek pembangunan drainase jalan Serma Somad padang karet yang menelan Dana APBDP 2024 Dengan nilai pagu dua milyar yang dikerjakan oleh CV Gustian Pratama sampai berita ini ditulis tak kunjung selesai dikerjakan
Padahal pantauan awak media dilapangan keberadaan proyek tersebut masih dikategorikan didalam kota Pagaralam
Tapi aneh nya proyek tersebut belum selesai dikerjakan .

Menyikapi hal ini awak media melakukan konfirmasi melalui kabid
selesai.dikerjakan dengan alasan sekarang kena adendum Alias denda kerja hal itu diketahui oleh awak media dari dinas BM dalam hal ini bidang Bina Marga menurut Pak Darwin pekerja tersebut masih dilaksanakan dengan sanksi denda perhari ujarnya.

Namun, hasil pemantauan yang dilakukan Asosiasi keluarga Pers Indonesia (AKFERSI) DPC Kota Pagar Alam dan awak awak media dilokasi kamis(16/1/2025), ditemukan sejumlah indikasi bahwa pekerjaan diduga tidak memenuhi spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Seperti dapat kita liat digambar
Herian Ardiansyah Sekretaris Asosiasi keluarga Pers Indonesia (AKFERSI) DPC Kota Pagar Alam menyatakan keprihatinannya. “Kami sangat prihatin dengan kondisi pekerjaan di Drainase lapangan. Seperti ini Dari hasil pemantauan yang dilakukan, ada indikasi bahwa pekerjaan ini diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ini bisa berdampak buruk pada kualitas drainase dan efektivitasnya di masa depan,” ujar Heri . Ia juga meminta pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek ini agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi kami mendapat informasi CV Gustian Pratama, diduga Milik Salah satu angota DPRD Kota Pagar Alam

Sementara konsultan pengawas, yang dengan inisial belum memberikan tanggapan atas temuan tersebut.Meski telah dilakukan konfirmasi pada Rabu (13/11/2024) sekitar pukul 15.31 WIB melalui pesan WhatsApp, tidak ada respons yang diterima. Demikian pula, Kepala Dinas yang dihubungi pada waktu yang sama, sekitar pukul 15.19 WIB, juga tidak memberikan tanggapan.

Hingga berita ini diterbitkan, baik konsultan pengawas, CV. Gustian Pratama belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan tersebut. Proyek yang dijadwalkan selesai 50 hari kedepan karna ada perpanjangan waktu dalam waktu 50 hari kalender ini dikhawatirkan akan terhambat dan kualitasnya terganggu jika ketidaksesuaian dalam pengerjaannya terbukti. HR (AKFERSI)

KRIKIL DALAM SEPATU PEMERINTAHAN PRABOWO YANG BERNAMA JOKOWI.

0

KRIKIL DALAM SEPATU PEMERINTAHAN PRABOWO YANG BERNAMA JOKOWI.

Mediacakrabuana.id

Oleh: Saiful Huda Ems.

Sejak dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke 8, banyak agenda Pemerintahan Prabowo menjadi terhambat gara-gara banyaknya campur tangan politik Jokowi, yang dimanfaatkannya untuk melindungi kepentingan politik diri dan keluarganya sendiri.

Penggunaan aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi lawan-lawan politik Jokowi misalnya, membuat suasana kebangsaan terus mengalami kegaduhan, yang akibatnya banyak investor tak lagi berminat berinvestasi dan lari ke luar negeri. Terlebih investor dari luar negeri yang kini semakin malas untuk berinvestasi di Indonesia.

Mungkin karena hal itu, Presiden Prabowo mulai gerah dengan sikap-sikap politik Jokowi, dan lama-lama berusaha sedikit-demi sedikit mengambil jarak, bahkan kadang mengambil sikap sangat tegas dengan Jokowi.

Ya Jokowi, mantan Presiden yang mengakhiri masa kepemimpinannya dengan sambutan internasional yang sangat meriah, sebagai nominasi Presiden Terkorup Dunia 2024 oleh OCCRP, dan beritanya mendunia.

Kita bisa mencermati ketegasan Presiden Prabowo terhadap Jokowi itu dari kejadian dibongkarnya pagar laut. Pagar laut sepanjang 30 KM oleh TNI AL atas perintah langsung dari Presiden Prabowo. Kuat dugaan proyek lahan diatas laut itu sudah terbit HGB, atas kesepakatan pengusaha oligarki untuk pertukaran proyek PIK 2 dengan IKN.

Nah, begitu pagar laut sepanjang 30 KM lebih itu dibongkar oleh TNI AL, maka ambisi terselubung Jokowi yang ingin cepat-cepat menyelesaikan pembangungan IKN yang memerlukan dana perawatan Rp. 1,4 Triliun setiap bulannya kandas, dan IKN akan terancam menjadi Proyek Mangkrak Ambisius terbesar sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia !.

Padahal sebelumnya para buzzer mulai dari kelas teri, tengiri sampai Buzzer kelas Ikan Paus telah dikerahkan untuk membelokkan persepsi publik, bahwa pagar laut itu sengaja dibangun oleh para nelayan disana untuk budi daya udang. Ini bulshit tingkat tinggi yang menembus langit !.

Darimana para nelayan bisa membuat pagar dari jutaan bambu yang membentang puluhan kilometer seperti Tembok Berlin itu, kalau bukan didanai oleh oligarki yang sebelumnya melakukan kesepakatan ilegal dengan Jokowi ?!.

Proyek-proyek ambisius yang sangat banyak merugikan masyarakat dan yang mengatas namakan Proyek Strategis Nasional di era Pemerintahan Jokowi, sekarang telah banyak menuai perlawanan dari rakyat, akibatnya kemudian di masa Pemerintahan Prabowo ini telah terjadi ketidak kepastian hukum yang merugikan banyak kalangan, mulai dari rakyat kecil hingga pengusaha.

Sebagai Presiden Republik Indonesia yang diperjuangkannya sangat lama, tentu Presiden Prabowo menginginkan kemajuan yang sangat berarti bagi Republik ini. Untuk melaksanakan semua itu, Presiden Prabowo tentu pula sangat membutuhkan dukungan dari semua kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga elit partai-partai politik.

Namun Sang Mantan rupanya tidak menginginkan itu, hingga ia terus menerus mengerahkan buzzer-buzzer politiknya untuk membentur-benturkan kedua kubu politik terbesar di negeri ini, yakni kubu Pemimpin Pro Demokrasi, yakni Ibu Megawati Soekarnoputri dan kubu Pemerintah yang berada dalam kepemimpinan Pak Prabowo Subianto.

Padahal jika kita melihat latar belakang historis antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo telah mendorong adanya titik temu historis dan agenda-agenda ideologis. Hal ini nampak dalam Pidato politik Ibu Ketua Umum PDIP dalam Pembukaan HUT Partai, dengan mengucapkan terimakasih atas pelurusan sejarah terhadap Bung Karno.

Jadi sikap politik Ibu Megawati pada Pemerintahan Prabowo itu sangat positif, mendukung dan memperkuat, namun tidak pada Wapres Gibran Rakabuming Raka yang selalu sibuk berkampanye ria untuk kepentingan Pilpresnya. Meskipun 2029 itu masih sangat lama, kecuali ia ingin menjegal Presiden Prabowo di tengah jalan !.

Di pasar tradisional, harga perkilo gram Cabe Rawit saat ini sudah hampir menyamai harga perkilo gram daging sapi. Banyak pula pengusaha yang mulai stres karena tidak mampu membayar gaji para pekerjanya, yang berakibat PHK terjadi di mana-mana.

Ekonomi benar-benar mengalami kemerosotan, kalau Jokowi dan Fufufafa tidak segera menghentikan kluyurannya kemana-mana untuk mencuri start kampanye Pilpres yang masih sangat lama (2029), maka stabilitas politik Pemerintahan Prabowo akan terus mengalami gonjang-ganjing.

Oleh karena itu sangat wajar sekali jika Presiden Prabowo harus mulai diingatkan untuk membersihkan krikil-krikil dalam sepatunya, yang masih terus menerus menghambat agenda 100 hari dan agenda strategis kedepan pemerintahannya.

Kerikil dalam sepatu Pemerintahan Prabowo yang bernama Jokowi, yang memaksakan anaknya yang tidak cakap untuk menjadi Wapres.

Bayangkan, entah karena tidak tahu tugas dan fungsinya sebagai Wapres atau entah mungkin karena didikte oleh bapaknya, Wapres Gibran kerap memanggil para menteri di kabinet Pemerintahan Prabowo, dengan membuat program-program yang tidak sinkron dengan Presiden Prabowo.

Bagaimana bisa seorang Wapres membuat program Pengaduan Rakyat, yang sangat kental dengan aroma penjaringan dukungan untuk pencapresannya kelak? Ini tidak seharusnya dilakukan oleh Wapres, kecuali dirinya sudah merasa sebagai presiden, dan presiden yang sesungguhnya, yakni Prabowo Subianto dianggapnya sebagai inkarnasi Presiden Jokowi 3 periode.

Hemmm…aneh memang prilaku politik Jokowi dan anaknya ini, yang awalnya dikira oleh para pendukungnya sebagai Suhu, namun ternyata hanya pengedar Susu !…(SHE).

20 Januari 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

Kades Raharja, Progam Membangun Desa Sesuai Harapan Masyarakat.

0

Kades Raharja, Progam Membangun Desa Sesuai Harapan Masyarakat.

Purwakarta, Jabar|| Mediacakrabuana.id

Kades Raharja Bunawar Saat berbincang dengan Media Cakrabuana.id
Jumat 16/01/2025 mengatakan di tahun 2025 merupakan kegiatan tahunan desa Rahaja yang sudah di Musdeskan dalam Belanja Desa Rahaja ungkap Bunawar kades Rahaja

Lanjutnya, Bunawar Kades Raharja kegiatan ini merupakan bagian dari proses perencanaan anggaran yang penting bagi pengelolaan keuangan desa dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa,dan kesejahteraan masyarakat Raharja ucap kades.

Dalam penetapan APBDES tahunan yang mengharuskan adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa, termasuk perangkat desa, lembaga kemasyarakatan,dan tokoh masyarakat,ujar kades

Sekdes Raharja menambahkan bahwa tujuan tersebut untuk memastikan bahwa anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan dan program program di desa Raharja sesuai dengan kebutuhan dan Aspirasi masyarakat tegas Sekdes

Pada akhir musyawarah, dilakukan proses pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah mufakat untuk menetapkan APBDES 2025 yang di setujui oleh semua pihak yang hadir lukasnya.

Menambahkan Bunawar Kades Raharja,Insyaallah kami juga akan musyawarah untuk warga Raharja dalam Kegiatan Program di desa yang benar benar melibatkan masyarakat sekitar ucap kades( Tslm )

Jacob Ereste :Martabat Mulia Tidak Untuk Pencitraan

0

Jacob Ereste :
Martabat Mulia Tidak Untuk Pencitraan

Mediacakrabuana.id

Keberanian seorang Jaksa menangkap seorang Hakim yang nakal, merupakan langkah besar dari perjalanan spiritual yang sempurna dalam membangun dan menjaga etika, moral dan akhlak mulia manusia yang diberkahi kesempurnaan sebagai khalifatullah — wakil Tuhan — di bumi. Jadi bukan sekedar reputasi profesi. Dan ini — agaknya — baru terjadi di republik setelah nyaris seabad merdeka dari sikap bangsa yang terjajah. Sosok Hakim nakal dari Jawa Timur itu pasti akan menjadi trending topik bersama mencuatnya reputasi sang Jaksa yang bernyali Garuda Pancasila berkuku baja mencengkeram keadilan sebagi tugas dan fungsinya mengemban amanah rakyat.

Sementara kasus yang nyaris gosong digoreng KPK — yang sudah menetapkan seorang tersangka — tak kunjung ditahan, sehingga membuat polemik semakin meluas dengan berbagai dugaan, termasuk telepon menelepon yang membuat KPK jadi sibuk membuat bantahan. Sedangkan pada kesempatan yang lain, Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan agar para Jaksa harus segera menuntaskan kasus korupsi yang semakin banyak dilakukan dan semakin banyak pula jumlahnya yang tidak selesai pengusutan kasusnya, karena persekongkolan dengan mafia.

Akibatnya muncul beragam spekulasi dugaan politisasi dari berbagai kasus itu, untuk menutupi kasus yang lain, termasuk pemagaran laut secara liar yang masih simpang siur pelakunya. Padahal jelas pemagaran liar yang merentang sepanjang proyek PSN PIK-2 yang liar itu di kawasan Pantai Indak Kapuk-2 jelas berkaitan dengan pembangunan proyek ilegal tersebut. Belum lagi perilaku nyleneh dari staf khusus Presiden yang terkesan maniak mencari popularitas seperti di panggung stand up comedy mulai dari masalah judi online hingga kendaraan dinasnya persis, persis seperti perilaku buzzer yang dibayar untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai kerunyaman yang tidak mampu diselesaikan masalah kereta nya yang merundung masa depan bangsa rakyat yang semakin susah. Lalu ada pula Wakil Menteri yang lebih sibuk mengurus bidang pekerjaan kementerian yang lazim dan patut dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk bidang pengairan. Wamen Kementerian Dalam Negeri yang irigasi sungguh fantastik. Sehingga tak ada kesan salah urus untuk masalah ASN yang tak kunjung usai pengangkatannya sebagai pegawai tetap, termasuk pegawai dengan sistem kontak seperti yang dilakukan perusahaan swasta. Sebab dengan status kontrak itu banyak hak yang sepatutnya bisa diterima oleh mereka yang terpenggal, tidak dibayar.

Sejumlah pejabat negara yang salah urus ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tapi juga banyak dilakukan oleh pejabat pemerintah di tingkat daerah. Kece deringan ini bisa jadi bukan karena tidak paham job deskripti tugas, fungsi dan wewenangnya, tapi beranjak dari hasrat untuk memperoleh sensasional — pencitraan — dari rakyat yang dikira belum cerdas dan paham bahwa memberi pelayanan, perlindungan dan pengayoman itu tidak perlu terjun ke sawah dan ladang rakyat.

Hasrat membangun ketahanan dan pertahanan pangan biarlah dikomando oleh Kementerian Pertanian dan Perikanan serta perkebunan, tak perlu ketularan penyakit cawe-cawe seperti yang sudah dibiakkan di ranah politik Indonesia yang memang harus begitu perjalanan nasibnya yang malang. Sebab fitrahnya kekuasaan harus meniti jalur politik, meski jalan yang harus ditempuh dengan berlumur lumpur sampai hilang wajah asli yang sehati untuk tetap dijaga bersama marwah yang tak sepatutnya digadaikan.

Karena itu birahi untuk menghalalkan segala cara menjadi budaya yang terus berkembang sampai ke ranah ekonomi dengan mengambil, merampas, hingga menilep banyak hal — termasuk prosedur dan hukum yang bisa dikomersialkan seperti di lembaga peradilan yang telah menekan banyak korban dari wong cilik yang juga sudah dijadikan “barang dagangan”.

Carut marut negeri ini memang tidak gampang untuk diselesaikan. Sebab pejabatnya sendiri sebagai pelaku utama dari carut marut itu. Lalu siapa yang dapat diharap, kecuali sikap kritis dan keberanian rakyat sendiri untuk mendobrak hingga kemudian mau membenahinya juga. Sebab hanya dengan sikap dan keberanian yang kukuh dan gigih — apalagi bisa bersatu dan kompak — rakyat pasti menang. Karena rakyat memang harus berdaulat seperti janji dan kesepakatan dalam konstitusi kita. Persis seperti amanah yang diusung oleh proklamasi bangsa — bukan negara — adalah memberantas kemiskinan dan meningkatkan kecerdasan seluruh rakyat, tanpa kecuali. Adapun kecerdasan rakyat itu bukan hanya sekedar kualitas intelektual, tapi yang tidak penting adalah kecerdasan spiritual sebagai pembingkai etika dan moral dalam satu figura moral manusia yang bermartabat mulia.

Banten, 18 Januari 2025

PEMKOT PRABUMULIH KEBOCORAN Rp 11.097 xxx.22x MELYAR DIGOROK PEJABAT BANGSAT.

0

PEMKOT PRABUMULIH KEBOCORAN Rp 11.097 xxx.22x MELYAR DIGOROK PEJABAT BANGSAT.

Prabumulih | Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news grup mengungkapkan adanya kebocoran anggaran Rp 11.097.xxx.22x Haltersebut ada dugaan di gunakan untuk kepentingan mendukung pencalonan walikota Prabumulih. Sehingga Pemkot Prabumulih menimbulkan adanya dugaan kerugian negara.
Ali Sopyan akan membawa kasus ini ke pihak yg berwajib. Agar permasalahanya dapat segera di proses secara hukum .untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap.tegas Ali Sopyan. Pasalnya Berdasarkan undang undang nomor.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan Keuwangan dan tanggung jawab ke uwangan negara dan undang undang nomor 16 tahun 2006 .
Laporan ke uwangan Pemkot Prabumulih yg terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, laporan realisasi anggaran.Laporan Perubahan Salda anggaran lebih optimal.,Laporan arus kas dan laporan perubahan Ekuitas untuk tahun yg berahir pada tanggal tersebut serta carta catatan atas laporan ke uwangan , Mengungkapkan dari hasil laporan ke uwangan Pemkot Prabumulih.dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 .Sebesar Rp 321.503.318.359.00. hasil pemeriksaan pertanggung jawaban belanja barang dan jasa yang tidak sesuwai peruntukan sebesar Rp.11.097.xxx.22×00 Haltersebut tidak dimodipikasi Sehubungan hal tersebut. Menurut Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news grup. Hal semacam ini bukan hanya baru , namun sudah menjadi pembicaraan halayak umum di masyarakat.lanjut Ali Sopyan. Pejabat otak koruptor berbagai macam cara untuk mengeruk dan APBD.APBN.Hal semacam ini jangan di biarkan dan harus di proses secara hukum agar tidak selalu terulang lagi . Dana sebesar Rp 11 MELYAR tersebut bukan sedikit .jika kita melihat arus ekonomi rakyat yang sedang dilanda kesusahan dana 11 MELYAR itu cukup sangat berati. Tegas Ali Sopyan.

Milad Berkesan di Tengah Rapat: PGRI Sumut Rayakan Kelahiran Ilyas Sitorus

0

Milad Berkesan di Tengah Rapat: PGRI Sumut Rayakan Kelahiran Ilyas Sitorus

Medan,- Mediacakrabuana.id

Ruang pertemuan Kantor BPSDM Sumut, Jalan Ngalengko Nomor 1 Medan, Minggu (19/1/2025), yang semula serius meliputi rapat persiapan Workshop “Waktunya Inovasi Pendidik”, tiba-tiba berubah menjadi suasana silatuttahmi penuh kekeluargaan.

Rapat yang digelar oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Utara, dihadiri oleh pengurus inti PGRI Sumatera Utara yang juga Ketua PGRI Kabupaten Kota seperti Deliserdang, Karo, Asahan, Batubara, Langkat, Labuhan Batu, dan Toba membahas berbagai detail teknis untuk menyukseskan workshop besar yang akan digelar pada 5 Februari 2025 mendatang yang akan diikuti oleh para kepala sekolah, guru, mitra pendidikan dan organisasi kependidikan serta unsur birokrasi pendidikan se Sumatera Utara.

Namun, di tengah keseriusan itu, suasana berubah menjadi penuh kehangatan dan kebahagiaan. Rapat mendadak dihiasi momen kejutan ketika Sekretaris Umum PGRI Sumut, Saiful Amri, bersama pengurus inti PGRI Sumut dan perwakilan pengurus kabupaten/kota, secara spontan berdiri dan mendekati Ketua Harian PGRI Sumut, Dr. H. Ilyas S. Sitorus, yang akrab disapa Ncekli, untuk memberikan kejutan ulang tahun.

Mereka merangkul Ncekli sambil mengucapkan serempak, “Selamat Ulang Tahun, Ketua Kami!”

Ncekli, yang sedang memimpin rapat, tampak terkejut namun segera terharu oleh perhatian besar dari kolega-koleganya.

“Saya benar-benar tidak menyangka, terima kasih atas perhatian dan doanya. Ini menjadi momen yang sangat berkesan dan memberikan semangat luar biasa bagi saya,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Kejutan ini semakin lengkap dengan hadirnya nasi tumpeng dan birthday cake yang telah dipersiapkan oleh para pengurus PGRI Sumut. Dalam suasana penuh kekeluargaan, Ncekli memotong tumpeng dan membagikannya kepada pengurus.

Satu per satu, mereka menyalami dan memberikan ucapan selamat. Sekretaris PGRI Sumut, Saiful Amri, menggambarkan suasana tersebut sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepada Ncekli yang mereka anggap sebagai sosok aset berharga Sumut.

“Pak Ilyas Sitorus adalah seorang birokrat senior yang sangat peduli dengan pendidikan. Beliau telah memberikan banyak kontribusi nyata, tidak hanya untuk PGRI, tetapi juga untuk kemajuan pendidikan di Sumatera Utara secara umum. Milad ini adalah doa dan apresiasi kami kepada beliau,” ujar Saiful Amri didampingi para ketua kabupaten kota dan pengurus inti PGRI Sumut mulai dari para wakil ketua, wakil sekretaris dan kepala biro dilingkungan kepengurusan PGRI Sumatera Utara.

Dalam suasana yang hangat tersebut, Ncekli menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Ia mengaku bahwa momen ini menjadi dorongan besar baginya untuk terus berbuat yang terbaik bagi pendidikan dan juga mengajak kepada jajaran pengurus dan anggota mendo’akan Ketua kita Bapak Dr. H. Saiful Abdi dimudahkan Allah dalam menghadapi proses hukumnya, dan diaminin oleh pengurus yang turut hadir dalam rapat trrsebut.

“Kebahagiaan ini adalah energi baru bagi saya. Terima kasih atas dukungan luar biasa dari PGRI Sumut. Ini menjadi motivasi untuk terus membangun pendidikan yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan harapan Pj Gubernur Sumut, H. Agus Fatoni,” tuturnya.

Ncekli juga menyelipkan pesan penting kepada para pengurus dan anggota PGRI yang hadir. Ia mengajak mereka untuk tetap solid dan berkomitmen menjaga mutu pendidikan di Sumut. Menurutnya, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan suasana pendidikan yang mantap dan harmoni.

“Bapak Pj Gubernur Agus Fatoni selalu menekankan pentingnya inovasi dan komitmen dalam pendidikan. Mari kita bersama-sama merealisasikan harapan beliau dengan langkah nyata,” ajaknya.

Workshop “Waktunya Inovasi Pendidik” yang akan digelar pada Februari mendatang pun menjadi salah satu topik yang tetap dibahas meskipun suasana rapat telah cair. Ncekli mengingatkan bahwa keberhasilan acara tersebut adalah tanggung jawab bersama dan menjadi wujud nyata dari dedikasi PGRI terhadap kemajuan pendidikan.

Momen perayaan ulang tahun ini mencerminkan kekompakan dan rasa kekeluargaan yang kuat di antara para pengurus PGRI Sumut. Lebih dari sekadar perayaan, momen tersebut menjadi simbol penghormatan kepada sosok yang dikenal memiliki jiwa kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Dalam suasana hangat itu, semangat untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan Sumatera Utara semakin membara. (Rizky Zulianda)

Pemkab Kuningan pada Tahun Anggaran (TA) 2023 Diduga Merugikan Keuangan Negara

0

Pemkab Kuningan pada Tahun Anggaran (TA) 2023 Diduga Merugikan Keuangan Negara

Kuningan, Mediacakrabuana.id

Cakra Buana — Pendapatan pajak daerah Kabupaten Kuningan pada Tahun Anggaran (TA) 2023 tercatat mencapai sekitamr Rp.122,6 miliar, atau 90,39% dari target anggaran sebesar Rp.135,6 miliar.

Meskipun angka ini menunjukkan pencapaian yang cukup baik, sejumlah masalah dalam pengelolaan pajak daerah yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperlihatkan ketidakoptimalan yang berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan LRA TA 2023, pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan terdiri dari berbagai jenis pajak, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan lainnya.

Namun, laporan BPK RI mengungkap sejumlah kekurangan yang signifikan, mulai dari kurangnya pemanfaatan perangkat pengawasan hingga ketidaksesuaian data pajak.

Salah satu masalah yang disoroti adalah sistem tapping box yang dipasang untuk memantau transaksi pajak secara online. Meski telah dipasang pada 61 Wajib Pajak (WP), 40 di antaranya tidak memfungsikan perangkat ini sepanjang tahun 2023.

Selain itu, enam unit tapping box bahkan masih terpasang pada WP yang sudah tutup permanen. Hingga kini, Bappenda belum menarik alat tersebut.

Masalah serupa juga terjadi pada pajak hotel. Hotel PM, yang melaporkan transaksi sebesar Rp.191,1 juta pada Desember 2023, hanya membayar pajak sebesar Rp.6,08 juta. Padahal, sesuai aturan, pajak yang seharusnya dibayarkan adalah Rp.19,1 juta. Selisih pembayaran ini mencapai Rp.13,03 juta, menimbulkan potensi kerugian bagi daerah.

Pada pajak restoran, perbandingan data tapping box dengan pembayaran WP menunjukkan selisih hingga Rp.412 juta. Hal ini disebabkan oleh belum adanya petugas khusus yang memantau data transaksi dari tapping box.

Akibatnya, data yang tersedia belum digunakan secara optimal dalam proses pemungutan pajak.

Masalah lain ditemukan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebanyak 532 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) mencantumkan luas objek pajak bumi yang lebih kecil dibandingkan data transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, hampir 3.000 SPPT memiliki identitas WP yang tidak sesuai dengan data transaksi BPHTB, mencerminkan kurangnya pembaruan data di sistem manajemen informasi pajak.

LHP BPK RI menyebutkan bahwa kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap aturan menjadi faktor utama penyebab berbagai permasalahan ini.

Ketidakoptimalan pengelolaan pajak daerah tidak hanya berpotensi mengurangi PAD tetapi juga mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan oleh Bappenda.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bappenda terkait temuan-temuan yang disampaikan dalam LHP BPK RI. (Red)

Jacob Ereste :Pembongkaran Pagar Laut di Pantai Banten Harus Tuntas Agar Dapar Menjadi Pembelajaran Bagi Seluruh Warga Bangsa Indonesia

0

Jacob Ereste :
Pembongkaran Pagar Laut di Pantai Banten Harus Tuntas Agar Dapar Menjadi Pembelajaran Bagi Seluruh Warga Bangsa Indonesia

Mediacakrabuana.id

Gerak cepat Presiden Prabowo Subianto dengan memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut Republik Indonesia patut dipuji dengan turun langsung Brigjen Harry Indarto mengerahkan 600 marinir dari Pasukan Katak bersama rakyat Banten membongkar pagar laut yang angkuh membatasi kebebasan nelayan daan masyarakat lainnya untuk beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari di wilayah pantai Utara Ujung Barat Pulau Jawa ini.

Sejatinya penulis sendiri tidak setuju dengan pembongkaran pagar laut yang dilakukan itu, sebelum duduk persoalannya diungkap tuntas, siapa pelakunya, bagaimana sanksinya, lalu yang harus menanggung semua kerugian finansial termasuk ongkos pembongkaran pagar laut sepanjang 13,6 kilometer yang tidak gampang dan tidak murah biaya pembongkarannya.

Respon cepat TNI Angkatan Laut sudah tepat berdasarkan perintah Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi dari keamanan serta
Kenyamanan bagi rakyat yang wajib dilindungi dan diayomi serta dilayani sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia. Pernyataan Brigjen Hery Indarto sungguh menentramkan hati bahwa TNI AL bersama rakyat dan sepenuhnya untuk rakyat, tandasnya.Karena itu tak perlu adanya keraguan bagi pejuang demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia terhadap TNI Angkatan Laut untuk menjadi penjaga utama laut dan pantai di seluruh wilayah republik ini yang sebelumnya diabaikan. Sehingga sebuah negara yang memiliki luas laut dan pantai terbilang luas dan panjang di dunia, Angkatan Lautnya — utama Marinir — tidak memperoleh perlakuan istimewa seperti Marinir di negara lain. Maka itu, pada momentum ini pun saatnya memposisikan Marinir Indonesia sebagai garda terdepan yang canggih dan tangguh untuk mengawasi, mengamankan dan ikut mengelola sumber daya laut dan pantai di Indonesia sehingga dapat lebih banyak memberi manfaat bagi rakyat.

Agaknya, reaksi pembongkaran pagar laut yang cepat direspon oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini, meski kuat diduga bagian dari proyek PSN PIK-2 jelas jadi penanda respon dari pemerintah yang pro rakyat, agar kemarahan yang semakin memanas tidak sampai menimbulkan kerugian yang lebih besar dan parah yang juga harus ditanggung oleh rakyat. Katena itu fungsi dan tigas Marinir TNI Angkatan Laut Indonesia jangan lagi dilirik saat suasana genting — semacam pemadam kebakaran — tetapi harus dan patut memperoleh perlakuan dan perhatian khusus untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia dengan segenap potensi yang ada di luat dan disepanjang pantai negeri yang maha luas dan kaya akan potensi lautnya.

Harapan besar di hati rakyat adalah, kasus kesemena-menaan pemagaran laut yang juga menggusur lahan pertanian serta tempat tinggal rakyat ini dengan cara memaksakan harga yang sangat murah, harus dikembalikan kepemilikannya kepada rakyat. Sebab cara seperti itu tidak boleh dibiarkan, karena dapat terus menjalar menjadi pola menguasai lahan rakyat berikutnya di tempat lain.

Yang pasti, masalah pemagaran laut dan serentetan proyek yang cukas mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional terlait dengan rencana pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 ini harus dibuka secara terang benderang, agar bukan hanya masalah kasusnya saja yang perlu kejelasan, tapi juga perlu menjadi pelajaran yang mencerdaskan bagi rakyat. Seperti yang diamanahkan oleh konstitusi kita, UUD 1945.

Banten, 19 Januari 2025

Jelang Bulan Suci Ramadhan, BPPKB Banten Cabang Parung Panjang Gelar Musyawarah Dengan Para Alim Ulama Muspika dan Masyarakat

0

Jelang Bulan Suci Ramadhan, BPPKB Banten Cabang Parung Panjang Gelar Musyawarah Dengan Para Alim Ulama Muspika dan Masyarakat

BANTEN || MEDIACAKRABUANA.ID

|Parung Panjang Bogor – Ormas Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten DPAC Parung Panjang mengadakan musyawarah dengan para Alim Ulama Muspika serta masyarakat Parung Panjang, menjelang bulan suci Ramadhan bertempat di Kantor Sekretariat BPPKB Banten DPAC Parung Panjang Jl. Srikaya Raya. Sabtu (18/01/2025) malam.

Kegiatan Musyawarah ini di pimpin langsung oleh Ade Kodel Ketua BPPKB Banten DPAC Parung Panjang dan para KSB para Penasehat, Dansatgas serta Anggota, DPRT Kabasiran Ketua Oleng dan jajaran, DPRT Gintung Cilejet beserta jajaran, dan DPRT Desa Growong beserta jajaran,di hadiri oleh Bapak Antoni Perwakilan Pemerintahan Kecamatan Parung Panjang, Bapak H. Kusnadi Ketua MUI Desa Parung Panjang, RT dan RW Desa Lumpang, H. Dedi, S.H. Ketua BAI Kabupaten Tangerang, dan beberapa Alim Ulama turut hadir dari Organisasi Media AKPERSI hadir DPD Jawa Barat Ketua DPD Baday, Ketua OKK DPD Suprianto dan Ketua OKK DPP sebagai Tamu kehormatan Toby. B. dan turut serta masyarakat Parung Panjang.

Dalam kesempatan ini Ketua Ade Kodel menyampaikan, bahwa di Bulan Suci Ramadhan ini kita sebagai Organisasi Masyarakat akan turun ke jalan untuk sosialisasi ke para pedagang makanan dan minuman, jangan buka di siang hari,

“Saya selaku Ketua dan Anggota BPPKB Banten akan turun berpatroli ke perumahan Centraland, untuk mengingatkan bagi orang yang tidak Berpuasa jangan makan dan minum di pinggir jalan, agar bisa menghargai umat Islam yang lagi menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan,” ujarnya.

Bapak Antoni perwakilan dari Pemerintahan Kecamatan Parung Panjang sangat mendukung kegiatan ini dia berpesan kepada anggota BPPKB Banten.

“Dalam acara sweeping dan berpatroli di Bulan Suci Ramadhan jangan arogan, harus sopan santun, saya sangat terharu bahwa Ormas BPPKB Banten mau menjalankan kegiatan sosial ini, dan mudah-mudahan BPPKB Banten kedepannya semakin kompak dan solid,” ungkapnya.

Penasehat DPAC Parung Panjang Ustad Andri, sebagai Tokoh Parung Panjang sangat mendukung kegiatan ini.

“Kami sebagai para Kiai, para Ulama dan Masyarakat Parung Panjang, berterima kasih kepada Ormas BPPKB Banten yang sudah mau turun untuk membantu para Ulama dan para Kiai untuk Hisbah di dalam Bulan Suci Ramadhan.

“Sesuai dengan moto berjuang Beramal dan Berahlakul Karimah, mudahan-mudahan BPPKB Banten DPAC Parung Panjang kedepannya semakin kompak dan solid,” harap Ustad Andri.

Baday selaku Ketua AKPERSI DPD Jawa Barat menambahkan, kami Organisasi Media Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) akan mengawal kegiatan ini sampai sukses.

“Tanpa ada kendala apapun serta akan menayangkan pemberitaan pemberitaan yang berimbang dan sesuai fakta yang ada dilapangan tidak ada yang ditutupi,” ujar Baday.

Sementara H. Dedi, S.H., ketua Badan Advokasi Indonesia (BAI) sangat terharu melihat BPPKB Banten DPAC Parung Panjang begitu kompak dan solid, dan sangat mengapresiasi kepada BPPKB Banten Parung Panjang bisa Diskusi serta Bermusyawarah untuk menyambut Bulan Suci Ramadhan.

“Selaku Ketua MUI Desa Parung Panjang sangat mendukung kepada BPPKB Banten mengadakan kegiatan sosial dan positif mudahan mudahan BPPKB Banten seluruh Indonesia diberikan kesehatan panjang umur dan dilimpahkan Rizki yang berlimpah amin,” tutupnya.

HR (Team)

Penindakan Obat Tipe G di Wilayah Kedungwaringin Mendapat Dukungan Ketua MUI Kedungwaringin

0

Penindakan Obat Tipe G di Wilayah Kedungwaringin Mendapat Dukungan Ketua MUI Kedungwaringin

Kabupaten Bekasi || Mediacakrabuana.id

Pemberitaan tentang peredaran obat Tipe G yang viral baru-baru ini telah direspons dengan cepat oleh Polsek Kedungwaringin dengan menutup toko-toko yang menjual obat di beberapa wilayah Kedungwaringin.

Ahmad Taminudin Edo, seorang aktivis anti narkoba, telah memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menanggapi masalah tersbut,. Menurutnya, tindakan tersebut perlu didukung oleh semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten Bekasi.

Edo menegaskan pentingnya untuk menghentikan peredaran obat-obatan berbahaya seperti Tipe G Tramadol dan Eximer yang telah meresahkan masyarakat, terutama generasi muda.
Ia juga menyerukan peran aktif dari semua elemen masyarakat,

“Saya berharap kepada semua pihak baik para Tokoh, pemuda, dan elemen masyarakat lainnya, mari, bersama-sama kita berantas peredaran obat Tipe G yang semakin merajalela di Kedungwaringin,” cetus Edo pada , Sabtu 18/01/2025.

Salah satu Tokoh agama Kedungwaringin KH. AbdulTobri ST.MPd, yang juga ketua MUI Kecamatan Kedungwaringin dan wakil ketua Syuriyah PC NU Kabupaten Bekasi. KH. Abdul Basit Tobri mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan peredaran obat Tipe G di wilayah Kedungwaringin.

Tokoh agama ini menekankan bahaya penggunaan obat Tipe G, terutama bagi generasi muda Bekasi. Ia mengajak semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala desa, dan ketua Karang Taruna, untuk turut berperan dalam menghentikan peredaran obat-obatan berbahaya tersebut.

KH. Abdul Basit juga mengajak camat untuk menggelar forum silaturahmi guna merumuskan langkah konkret dalam mengatasi masalah peredaran obat keras di wilayah Kedungwaringin.

“Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan upaya pemberantasan peredaran obat Tipe G Tramadol dan Eximer dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Kita semua harus bersatu dalam mengatasi masalah ini demi menjaga generasi muda Bekasi dari dampak negatif penggunaan obat-obatan berbahaya”,pungkas KH.Abdul Basit.**

(SS/Red)

Jacob Ereste :Etika Global dan Benturan Peradaban Yang Tidak Terelakkan

0

Jacob Ereste :
Etika Global dan Benturan Peradaban Yang Tidak Terelakkan

Mediacakrabuana.id

Yang menarik deklarasi etika global yang diproklamirkan oleh Parlemen Agama-agama Dunia sungguh menarik dan mengindikasikan bahwa deklarasi yang diekspresikan secara universal– global — bermula dari motivasi keagamaan bahwa realitas dunia empiris saat ini bukan realitas dan kebenaran spiritual yang intim, suprim dan absolut. Jadi, etika global dan nilai-nilai humanistik yang diurai Dr. H. Sholihan M.Ag, bahwa dalam etika global yang sangat diperlukan tidak hanya sekedar kesadaran kosmis, harmoni global, kreatifitas spiritual, kesatuan universal, cinta untuk semua dan visi spiritual untuk dunia yang lebih baik, tetapi juga bermuka dari realitas ekonomi, politik dan sosial masyarakat industri yang sangat kompleks dan rumit.

Apresiasi Dr. H. Sholihan M.Ag, tentang etika global yang dideklarasikan oleh Parlemen Agama-agama Dunia adalah suatu etika yang berlandaskan pada nilai-nilai etik dari agama-agama yang ada di dunia. Tapi etika global bukan ideologi global atau kesatuan agama diatas semua agama yang ada. Dan tidak juga ada dominasi satu agama terhadap agama yang lain.

Karena itu, etika global sebagaimana yang dimaksud dari Parlemen Agama-agama di dunia yang ada adalah konsensus fundamental tentang nilai yang mengikat, standar permanen yang tidak bisa diganggu gugat, dan sikap personal. Maka itu, komitmen pada budaya non kekerasan dan hormat pada kehidupan.

Bahkan, komitmen pada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil, hingga komitmen pada budaya toleransi dan hidup yang benar, hingga komitmen pada budaya persamaan hak dan kemitraan-sejajar antara laki-laki dengan perempuan.

Signifikansinya etika global bagi Mada depan umat manusia dalam beragam bangsa di dunia, tidak untuk mereduksi agama pada level yang semata-mata bersifat moral. Bahkan etika global tidak menafikan karakteristik yang khas dari setiap agama yang ada.

Etika global sebagai konsensus moral bersama antar umat beragama, menurut Dr. H. Sholihan M.Ag., dapat dilihat dari arah yang sebaliknya, yaitu sebagai langkah kooperatif yang kritis untuk merumuskan tanggung jawab global guna menghadapi krisis global yang bersifat fundamental yang sedang melantak dunia. Karena akibatnya jelas menjadi ancaman bagi masa depan manusia di bumi, tanpa kecuali bagi seorang pun.

Karena itu, semboyan membangun jiwa lebih dahulu dan lebih penting dari membangun raga bagi manusia (Indonesia) sejak kesadaran kemerdekaan di proklamasikan pada tahun 1945. Sebab upaya membangun jiwa yang kuat dan tegar akan menjadi pendorong upaya dari membangun raga yang memiliki wilayah terbatas pada cakupan intelektual, diluar kemampuan dan kecerdasan spiritual. Kaitannya dengan etika global yang dicanangkan oleh Parlemen Agama-agama Dunia sebagai respon pada modernisme yang telah melontarkan ilmu pengetahuan setinggi langit tanpa kebijakan dengan teknologi tanpa spiritual dan industri yang mengabaikan ekologi serta demokrasi hampa moralitas, adalah pemicu krisis fundamental; krisis ekonomi, krisis ekologi dan krisis politik dalam skala global seperti yang dirumuskan oleh Hans Kung yang menjadi konsep dasar dari gagasan pokok Parlemen Agama-agama Dunia yang implisit mengakui tengah menghadapi ancaman peradaban yang serius bagi umat manusia dalam peralihan siklus tujuh abad ke empat sekarang ini.

Dalam siklus peralihan tujuh abad ke empat, sungguh sangat diyakini oleh para penekun laku spiritual akan segera munculnya suatu bentuk peradaban baru manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Atau semacam titik balik — atau semacam penyimpangan — dari peradaban yang cuma mampu diperkirakan semacam benturan peradaban. Hingga pertanyaan tentang keberadaan etika global jadi semakin relevan untuk dibicarakan.

Banten, 11 Oktober 2024

.

Memanas Gugatan Ahli Waris Goeteng ke Arayan Group, PN Cikarang Mulai Gelar Sidang Lapangan

0

Memanas Gugatan Ahli Waris Goeteng ke Arayan Group, PN Cikarang Mulai Gelar Sidang Lapangan

Kabupaten Bekasi || Mediacakrabuana.id

Sengketa lahan milik ahli waris almarhum Goeteng Bin H. Aman dengan pihak PT. Arayan Group (Perumahan Villa Kencana) sebagai tergugat pertama seluas 4,2 hektar, serta 1,3 hektar kepada Sarpadi sebagai tergugat kedua terus berlanjut.

Perwakilan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi turun ke lokasi untuk melakukan sidang lapangan di Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, pada Jumat, 17Januari 2025.

Dalam pemeriksaan batas lokasi yang menjadi sengketa, hadir beberapa pihak, termasuk ahli waris Alm. Goeteng yang didampingi oleh tim kuasa hukum Advokat Komaruddin Simanjuntak. Di sisi lain, kuasa hukum dari PT. Arayan Group hadir sebagai tergugat pertama, sedangkan tergugat kedua tidak hadir dalam sidang tersebut.

Yani Taslimah, cucu dari almarhum Goeteng Bin Aman, mengungkapkan bahwa keluarganya tidak pernah melakukan transaksi jual-beli dengan PT. Arayan. Dia menegaskan bahwa surat yang dimiliki oleh PT. Arayan harus dipertanggungjawabkan, sementara surat asli ada di pihaknya, ujar Taslimah kepada Media.

Selain itu, Yusper Pengabean, tim kuasa hukum Advokat Komarudin Simanjuntak, menjelaskan ada dua gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi terkait kasus ini. Gugatan pertama ditujukan kepada PT. Arayan dengan luas 4,2 hektar, sedangkan gugatan kedua kepada Sarpadi seluas 1,3 hektar.

“Minggu depan, pada tanggal 22 Januari 2025, akan digelar sidang di Pengadilan Negeri untuk pemanggilan saksi-saksi dari pihak penggugat guna memperkuat bukti-bukti. PT. Arayan mengklaim memiliki sertifikat tanah, namun pihak penggugat memiliki dasar berupa bukti pembayaran pajak dan yang lainnya, kata Kuasa Hukum.

“Harapan kami agar pengadilan negeri dan hakim bisa memberikan keadilan seadil-adilnya untuk klien kami, tambahnya.

Saat dimintai tanggapan pihak PT. Arayan maupun pengadilan enggan memberikan komentar lebih lanjut, menyarankan untuk datang langsung ke bagian Humas.**

KAJARI KAB MUARA ENIM LIBAS BARANG BUKTI KORUPSI.

0

KAJARI KAB MUARA ENIM LIBAS BARANG BUKTI KORUPSI.

MUARA ENIM SUMSEL MEDIACAKRABUANA.ID

Gonjang ganjing pemberantasan korupsi di kabupaten muara Enim terseok seok . Akibat Menjamurnya dugaan kerugian uwang negara . Khususnya APBD / APBN . Pasalnya pemkab muara Enim setiap tahun dana APBD / APBN DISEDOMI oleh gerombolan pejabat bangsat sehingga kebobolan miliaran rupiah setiap tahun nya dengan berbagai cara untuk. Membobol APBD / APBN. Yang jelas nya pihak pemkab muara Enim ,Selalu kelebihan pembayaran sesuai hasil pemeriksaan BPK RIi. Perwakilan Sumsel. Hal tersebut terbukti Kajari Muara Enim Gelar konferensi Pers pada Kamis 16 Januari 2025 Kejaksaan Negeri (Kejari ) Muara Enim, mengungkapkan, bahwa pihaknya telah berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai, dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam kegiatan proyek pembangunan siring dijalan Bukit Desa Pulau Panggung -Muara Danau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (DPUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023.

Gelar siaran pers yang dipusatkan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari ) Muara Enim tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri Muara Enim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejari Muara Enim Anjasra Karya,SH,MH. (16/01/2025).

“Melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,000,” ungkapnya. Dikatakannya, bahwa adapun penyitaan tersebut berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor : PRINT-06/L.6.15/Fd.1/01/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dalam Perkara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Siring Jalan Bukit Desa Pulau Panggung – Muara Danau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Tahun Anggaran 2023.
“Berang bukti berupa uang tunai tersebut akan diajukan ke Pengadilan untuk dimintai persetujuan penyitaan.
“Barang bukti tersebut disita dari Saksi HD selaku Direktur CV.GG yang merupakan pelaksana kegiatan yang dimaksud,” tegas nya . ( Red)

Jacob Ereste :Membangun Kesejahteraan dan Kebahagiaan Berwatak Mulia Dari Rumah Adat

0

Jacob Ereste :
Membangun Kesejahteraan dan Kebahagiaan Berwatak Mulia Dari Rumah Adat

Mediacakrabuana.id

Rumah Adat itu perlu diwujudkan di setiap kampung sebagai pengganti Balai Desa yang lebih berfungsi sebagai tempat transaksi budaya, meski dalam bentuk barang kerajinan, makan khas hingga tontonan pementasan atau pertunjukan pencak silat, debus hingga upacara adat perkawinan, khitanan maupun syukuran yang bersifat ritual dan mempunyai bobot keagamaan dan kebudayaan yang kental.

Semua acara dan pertunjukan serta sejenis upacara adat yang memiliki nilai seni, budaya dan keagamaan yang kental dapat menggunakan pasilitas Rumat Adat dengan biaya yang murah dengan ketentuan tarif resmi yang dipatok oleh pengurus yang terdiri dari tokoh masyarakat adat atau keraton, seniman, budayawan serta pemuka agama. Dari hasil sisa pendapatan atau penghasilan yang diperoleh menjadi kas masyarakat setempat yang dapat digunakan untuk bantuan bagi warga yang miskin, kematian serta berbagai musibah yang mendera warga masyarakat.

Selebihnya dari sisa pendapat atau penghasilan yang diperoleh bisa digunakan untuk aksi sosial. Mulai dari gotong royong membersihkan kampung atau wilayah untuk tingkat kecamatan dan kabupaten hingga provinsi, dana yang tersisa itu dapat juga digunakan untuk khitanan massal, menghias kampung atau meningkatkan fasilitas keamanan serta taman bermain untuk kampung atau wilayah setempat.

Intinya dari semua aktivitas dan kegiatan yang terliput di dalam program Rumah Adat adalah transaksi budaya yang meliputi seni, kerajinan, keagamaan hingga transfer ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang berbasis pada tradisi dan budaya lokal setempat. Karena itu, mulai dari sajian kuliner hingga acara diskusi, seminar dan penelitian berada dalam frame usaha menjaga dan mengembangkan seni, budaya dan agama serta segenap potensi masyarakat dan potensi dari daerah setempat. Karena itu, segala bentuk usaha dan kegiatan serta acara yang dilaksanakan harus mengutamakan kepentingan warga setempat. Baik untuk fasilitas maupun dalam bentuk prioritas yang dapat disediakan oleh Rumah Adat yang dikelola secara gotong royong serta kekeluargaan.

Jadi sangat relevan bila Rumah Adat dijodohkan dengan koperasi desa atau koperasi kampung, atau koperasi wilayah setempat yang bisa memberi pelayanan jasa untuk keperluan pokok masyarakat sehari-hari dengan tingkat harga yang harus dan wajib lebih murah serta boleh dibayar sepekan kemudian. Warung bahan pangan murah ini dapat memberi fasilitas dan prioritas utama bagi petani setempat untuk memperoleh tempat atau gerai guna memajang hasil panenannya yang berada di sekeliling luar tembok pagar area Rumah Adat yang mesti asri dan rapi hingga selalu meninggalkan kesan yang mempesona bagi pengunjung. Dan fasilitas home stay pun dapat menjadi pelengkap Rumah Adat yang mungkin akan melakukan penyelenggaraan acara untuk beberapa hari lamanya, hingga memerlukan fasiltas penginapan dalam bentuk yang sederhana namun tetap memerhatikan keindahan dan kebersihan sebagai cermin dari budaya bangsa Indonesia.

Keberadaan Rumah Adat di semua tempat dan daerah di Indonesia dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa, daerah atau wilayah setempat dengan semua tarif yang berada dibawah nilai standar, antara 85 – 75 persen dari harga di pasar umum.

Sehingga setiap tahun pemerintah setempat hingga pemerintah pusat dapat memberikan reward — penghargaan — dalam berbagai bentuk dan katagori yang dapat memacu dan stimulan aktivitas dan kegiatan untuk maju dan memberi banyak manfaat bagi banyak orang. Terutama bagi kesejahteraan serta kebahagiaan untuk warga masyarakat setempat agar dapat lebih ramah, bahagia serta berwatak mulia yang terjaga oleh sifat dan sikap cerdas dari spiritualitas. Jadi inilah tugas mulia dari Kementerian Kebudayaan yang kini berada di kebijakan dan kendali Fadli Zon untuk mewujudkan Rumah Adat bagi segenap suku bangsa Indonesia yang terus semakin tergerus arus budaya asing di negeri sendiri.

Banten, 6 Januari 2025

Pihak Keluarga Doris menanggapi unjuk rasa di Pengadilan di duga bentuk intervensi ke Hakim

0

Pihak Keluarga Doris menanggapi unjuk rasa di Pengadilan di duga bentuk intervensi ke Hakim

Sumatra Utara,- Mediacakrabuana.id

Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan sahabat Erika Siringoringo yang dilakukan didepan kantor Pengadilan Negeri Medan Rabu 15/01/2025 diduga ingin mengintervensi Pengadilan terhadap Doris Fenita Marpaung.

Sebelumnya pihak Pengadilan Negeri sudah menerima dan memberi dua kesempatan para sahabat Erika Siringoringo untuk melakukan orasi.

Tetapi hal itu dilanggar oleh Kuasa Hukum Erika berinisial DR Sidjabat sambil mengatakan “jangan halangi saya mau bicara” sambil mengeluarkan kata kata tidak senonoh seperti Kepolisian dan Pengadilan sesat dan bobrok.

Perkataan yang diduga dengan sengaja untuk menghina Pengadilan didepan umum dan melalui media sosial merupakan pelanggaran hukum dan sudah mengangkangi UU.

Dalam orasinya DR Sidjabat selalu mengatakan kalau Doris Fenita Marpaung di lindungi oleh oknum Jenderal.

Pihak keluarga meminta kepada DR Sidjabat untuk bisa membuktikan ucapannya siapa Jendral yang melindungi mereka selama ini.

Karena siapa yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan jadi biar jangan asal bicara saja, terang salah seorang keluarga Doris.

Kasus yang berawal dari saling lapor ini seyogyanya sudah berjalan sesuai dengan tupoksi dari para penegak hukum.

Pihak keluarga juga mengatakan “Pihak kepolisian dan Pengadilan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang ada di negara kita.”

karena laporan tersebut sama sama sudah ditangani, serta untuk keadilan hak dan kewajiban terhadap pelapor dan terlapor sudah di berikan kepada kedua belah pihak yaitu laporan keduanya sudah diterima dan ditangani oleh pihak Kepolisian dan Pengadilan sesuai dengan prosedur.

Kepolisian dan Pengadilan mempunyai hak untuk menahan dan tidak menahan seorang sesuai dengan pasal 31 ayat (1) KUHAP tentang penangguhan penahanan.

Pihak keluarga juga menambahkan seorang pengacara tidak pantas melakukan orasi didepan Kantor Pengadilan dan menghina Kepolisian dan Pengadilan dengan istilah “Countempt of Court”

Karena seorang pengacara juga merupakan salah satu empat pilar penegakan supremasi hukum di negara ini dan tidak selayaknya seorang pengacara mengeluarkan kata kata tidak sopan kepada Pengadilan.

“Hal ini tentu melanggar pasal 207 dan 218 KuHP yang mana pidananya 1 tahun 6 bulan dan denda maksimal Rp. 10 juta”, Jelasnya.

Sebelumnya diketahui klien dari Dr. Sidjabat Arini Ruth Yuni Siringoringo yang merupakan ASN di KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan Erika Siringoringo dan Nur Intan br Nababan sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polrestabes Medan.

Dengan dasar ini la sahabat Erika Siringoringo di komandoi Kuasa Hukum nya melakukan aksi didepan kantor Pengadilan Negeri Medan.

Masa iya seseorang yang dilaporkan dan terbukti juga bersalah melalui 2 alat bukti yang cukup seperti keterangan saksi dan bukti visumnya tidak boleh di tetapkan menjadi tersangka, terang dari pihak keluarga

Untuk itu pihak keluarga Doris Fenita Marpaung mendukung pihak Pengadilan Negeri Medan mau melakukan upaya hukum kepada seseorang yang mencoba untuk menghina Pengadilan.

Hal tersebut untuk pembelajaran terhadap oknum oknum yang berusaha untuk melakukan Contempt of Court dan Obstruction of Justice kepada Pengadilan , tutup nya . (Tim)

Jacob Ereste :Serangkaian Acara Aspirasi Emak-emak Indonesia Untuk Memperingati Hari Anti Islamophobia ke-3 pada 15 Maret 2025

0

Jacob Ereste :
Serangkaian Acara Aspirasi Emak-emak Indonesia Untuk Memperingati Hari Anti Islamophobia ke-3 pada 15 Maret 2025

Mediacakrabuana.id

Pertemuan rutin bulan Aspirasi Emak-emak Indonesia yang dipimpin Wati Dalam di Posko Jl..Pato 26 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025, membahas agenda utama sosialisasi peringatan Anti Islamophobia di Indonesia seperti yang telah ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) pada 15 Maret 2022 agar dalam perayaan pada tahun 2025 dapat ditetap oleh pemerintah Indonesia menjadi hari libur nasional, imbuh Jatiningsih, Ketua Koperasi Sejahtera Aspirasi dengan mengurai rangkaian acara segera dimulai pada pekan ini juga.

Hadir lebih dari separo jumlah anggota KSA dari 30 anggota yang aktif di Sekretariat bersama Aspirasi Jl. Pati 26 Menteng, Jakarta Pusat. 15 Januari 2025. Untuk menyambut momentum bersejarah bagi Umat Islam ini yang akan berdampak positif bagi kerukunan umat beragama di Indonesia di masa mendatang, acara peringatan hari Anti Islamophobia pada 15 Maret 2025 akan digelar berbagai acara seperti fragmen kronologi singkat tentang sejarah Anti Islamophobia yang menjadi semacam konvensi dari PBB dengan dukungan hampir 200 negara yang memberikan persetujuannya.

Untuk menandai berkah dan rada syukur bagi Umat Islam, Aspirasi akan menampilkan juga lomba baca puisi, lomba pidato untuk anak-anak dibawah 17 tahun serta masyarakat umum dengan hadiah serta sertifikat penghargaan dari panitia penyelenggara acara peringatan Anti Islamophobia bersama Aspirasi Emak-emak Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut arahan Wati Salam, selaku Ketua Aspirasi Emak-emak yang berbasis utama di Jakarta dan sekitar (Jabodetabeka) KSA pun akan mengadakan juga pasar bahan pangan dan sandang yang murah untuk membantu ekonomi masyarakat yang sedang sulit terhimpit oleh kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik.

Semua kegiatan termasuk diskusi dan seminar akan dipusatkan sekaligus dikendalikan dari Sekretariat Aspirasi Emak-emak Indonesia di Jl. Pati No. 26 Menteng, Jakarta Pusat, imbuh Andi Boxer selaku koordinator acara besama Nina. Dan semua rangkaian acara Aspirasi Emak-emak ini terbuka untuk umum, termasuk pasar murah yang akan menggelar beragam macam panganan ringan produksi khas rumahan yang dibuat oleh warga masyarakat.

Adapun untuk teknis yang rinci maupun persyaratan lomba atau berbagai bentuk partisipasi lainnya sebagai peserta akan diumumkan kemudian atau langsung kepada panitia di Sekretariat Aspirasi Emak-emak Indonesia.

Menteng, 15 Januari 2025

PEMKAB KARAWANG DISEDOMI KEBOBOLAN MILYARAN RUPIAH KAJATI JABAR SEGERA TURUN GUNUNG

0

PEMKAB KARAWANG DISEDOMI KEBOBOLAN MELIARAN RUPIAH KAJATI JABAR SEGERA TURUN GUNUNG


Karawang: Mediacakrabuana.id

Gerombolan pejabat koruptor Karawang kebal hukum pasalnya puluhan kasus yang sipatnya merugikan dana APBD / APBN Hal tersebut dilihat dari hasil pemeriksaan badan keuwangan republik indunesia perwakilan Jawa barat. Ironisnya hal tersebut jarang tersentuh hukum . Contoh kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai meliaran rupiah setiap tahun selalu terjadi di jajaran Pemkab Karawang . Terbukti Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Walahar (Lanjutan) Sebesar Rp1.148.482.722,79 .

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Walahar (Lanjutan) dilaksanakan oleh PT
TMK berdasarkan Kontrak Nomor 027.2/298/10.2.01.12.1.1/KPA- JLN/PUPR/2023 tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp29.389.670.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 hari kalender terhitung mulai tanggal
14 Juli 2023 s.d. 30 Desember 2023. Kontrak mengalami perubahan sebanyak
tiga kali berdasarkan addendum sebagai berikut.

Dalam melaksanakan pemeriksaan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Walahar (Lanjutan),

BPK melibatkan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi yang independen dari Politeknik Negeri Bandung. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli tersebut antara lain terdiri dari pengukuran volume, pengujian rebar
scanner, pengujian hammer beton, pengujian Ultra Pulse Velocity Test (UPVT)
dan uji tekan beton.

Hasil pemeriksaan kualitas jembatan menunjukkan bahwa struktur jembatan
secara keseluruhan telah memenuhi syarat kekuatan yang direncanakan dan layak
untuk dipergunakan. Akan tetapi diperlukan perkuatan mutu pada abutmen Jembatan Walahar dengan metoda perbaikan beton agar abutmen dapat dipertahankan untuk dipakai secara aman.

Selain itu, BPK melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan yang meliputi
pemeriksaan dokumen berupa surat perjanjian / kontrak, back up data, dokumen
pembayaran SP2D dan pemeriksaan fisik bersama penyedia, pengawas, PPK dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menguji kesesuaiannya dengan
surat perjanjian/kontrak.

Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama tenaga ahli, PPTK,
Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang dituangkan dalam BAPF Nomor I- 53/BAPF/Interim/Karawang/04/2024 tanggal 20 April 2024 serta analisa harga atas pekerjaan baru yang muncul pada CCO, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp230.382.312,79 dan koreksi harga sebesar Rp918.100.410,00. Dengan demikian, nilai kelebihan pembayaran adalah
sebesar Rp1.148.482.722,79, dengan rincian terdapat pada Lampiran 60 dan 61.

Hasil perhitungan tersebut telah diklarifikasi oleh BPK kepada Penyedia, PPK
dan Konsultan Pengawas pada tanggal 2 Mei 2024 serta didokumentasikan dalam
RPHPF Nomor I-53/Pembahasan/Terinci/05/2024 dan RPHPF dan Notulen
Klarifikasi Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan tanggal 7 Mei 2024 yang
ditandatangani oleh para pihak tersebut.

Temu Kangen Alumni SPGN/SPGL dan YKU Tanjungbalai 1970-1990: Merajut Kenangan, Menjalin Persaudaraan

0

Temu Kangen Alumni SPGN/SPGL dan YKU Tanjungbalai 1970-1990: Merajut Kenangan, Menjalin Persaudaraan

Tanjung Balai – Sumatra Utara,- Mediacakrabuana.id

Dalam suasana penuh nostalgia dan kehangatan, reuni akbar alumni SPGN/SPGL dan YKU Tanjungbalai angkatan 1970-1990 sukses digelar pada Sabtu, 12 Januari 2025. Bertempat di sebuah kafe di Kota Tanjungbalai, acara ini dihadiri sekitar 95 alumni yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara, dengan semangat untuk mengenang masa-masa indah semasa sekolah.

Mengusung tema “Merajut Kenangan, Menjalin Persaudaraan”, acara dimulai pukul 10.00 WIB dengan sambutan dari Ketua Panitia, Idham Nasution. Dalam pidatonya, Idham menekankan pentingnya menjaga silaturahmi antar alumni. “Hari ini adalah momen istimewa untuk memperkuat kembali hubungan yang telah terjalin bertahun-tahun. Semoga ini menjadi awal kolaborasi positif bagi kita semua,” ujarnya.

Reuni ini diwarnai dengan berbagai kegiatan menarik, seperti berbagi pengalaman hidup, sesi foto bersama, dan kegiatan sosial berbagi dengan anak-anak panti asuhan di sekitar lokasi acara. Para alumni juga memanfaatkan kesempatan ini untuk saling bertukar cerita tentang perkembangan karier, keluarga, dan kehidupan masing-masing.

Salah satu peserta, Asmunan, menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya reuni ini. “Reuni ini memperkuat silaturahmi dan menjadi momen untuk berbagi kabar suka maupun duka di antara sesama alumni,” katanya. Elfis Arianto, alumni lainnya, juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat bertemu kembali dengan teman-teman lama. “Kesempatan ini sangat berharga untuk mengenang masa-masa indah di SPGN,” ujarnya.

Dasar pelaksanaan reuni ini juga berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dalam sambutannya, panitia mengutip Surah An-Nisa ayat 36 sebagai pengingat untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama, termasuk menjaga hubungan persaudaraan.

Acara ditutup dengan doa bersama dan harapan agar reuni ini menjadi agenda rutin yang mempererat kebersamaan dan menciptakan kontribusi positif bagi masyarakat. Panitia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara.

“Semoga grup alumni ini dapat terus menjadi sarana untuk berbagi informasi, baik dalam suka maupun duka,” tutup Idham Nasution.

Reuni ini meninggalkan kesan mendalam bagi para alumni, dengan semangat untuk terus menjaga hubungan yang telah terbentuk sejak masa sekolah. Diharapkan, kegiatan serupa dapat digelar di masa mendatang, dengan alumni dari berbagai daerah ikut berpartisipasi sebagai panitia penyelenggara di kota masing-masing.
Sepanjang acara dipandu oleh Rasid dengan khasnya sehingga peserta reuni bertambah terhibur. Sementara beberapa alumni yang tinggal di Medan saat dihubungi awak media ini seperti Agus Salim, Chairuddin Samosir, Muspipa dan Ilyas mengatakan hal yang sama, diwaktu yang akan datang insya allah kami hadir ikut bersama para senior dan keluarga besar alumni SPGN/L/YKU Tg. Balai. (Rizky Zulianda)

BERITA TERBARU