www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 109    
Beranda blog Halaman 109

Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Pagaralam Di Duga Hanya Memberi Harapan Dan Kurang Tanggab Terkait Sertifikat Tumpang Tindih

0

Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Pagaralam Di Duga Hanya Memberi Harapan Dan Kurang Tanggab Terkait Sertifikat Tumpang Tindih

Pagar Alam Sumatra Selatan || Mediacakrabuana.id

Salah satu Pemenang lelang Bank BSI Sebidang Sawah Atas nama Rusdi, luas 6090 m2 ( Enam Ribu sembilan puluh meter ) lokasi di kawasan Tegur Wangi Baru Kelurahan Pagar wangi Kecamatan Dempo Utara kota Pagar Alam ucap Rio Ke media ini.25.09. 2025

Saya mendaftar ke Kantor BPN kota Pagar alam balik nama atas nama saya Bulan Mie 2024, berkelang Berapa hari Salah Satu pegawai BPN mengembalikan berkas kata pegawai BPN Bahwa Sertipikat atas nama Rusdi tumpang tindih ada dua sertipikat atas nama Evi Susanti dan Riki Ricardo katanya.

Kata Rio, kemudian saya kordinasi ke kotor BPN Pagar Alam, Gelar Awal di pasilitasi oleh kasi BPN ibu Tuti Sabagai kasi Sengketa untuk mediasi dengan Evi Susanti dan Rici Ricardo .
Mediasi pertama Saya mehadiri mediasi bersama seklur Pagarwangi dan Babin dengan pihak Bank BSI, akan tatapi tidak membuahkan hasil karana pak Rusdi dan Evi Susanti, Riki Ricardo dan RT .

Lanjutnya Berjarak Satu Minggu Ada undangan dari BPN untuk mediasi kedua saya kembali mehadiri bersama orang bank BSI, seklur dan Babin, sangat saya sayang kan kembali tidak hadir Evi Susanti dan Riki Ricardo juga RT,

Mediasi ke tiga Kalau saya tidak salah Berjarak Kurang lebih dua Minggu saya tidak hadir karena saya sakit akan tetapi saya suruh adek ipar saya untuk mendatangi, akan tetapi Evi Susanti dan Riki Ricardo tidak hadir, pihak terkait seperti Bank BSI ada, seklur dan Babin juga hadir ucap Rio dengan nada kesal menuturkan ke awak media ini sudah 1 tahun 3 bulan Tidak kujung selesai ucap rio, kata pihak BPN tinggal Menunggu gelar Ahir akan tetapi sampai sekarang kurang lebih satu tahun permasalahan belum Selai Selesai dengan nada kesal.

Kemudian awak media ini Konperasi ke BPN dengan kasi Sengketa Ibu Tuti terkait kasus sertipikat tumpang tindih kepemilikan hak Atas nama Rusdi, ibu Tuti membenar adanya hal tersebut ia mengatakan tahapan demi tahapan Uda kami lakukan seperti Mediasi secara kekeluargaan sebayak tiga kali namun pihak pak Rusdi, anak dan cucunya tidak pena hadir pada saat mediasi, Tigal gelar Ahir dan pembatalan dua sertipikat atas nama Evi dan Riki.

Ditayangkan kapan kira- kira Gelar Ahir kata ibu kasi BPN bulan Agustus 2025 belum tau tangal berapa pastinya kami masih menunggu kabar dari kakanwil BPN Palembang tutupnya.

Awal bulan Agustus media ini mendatangi kantor BPN Konpermasi ke ibu kasi Sengketa terkait dengan janjinya bulan Agustus, namun ia mengatakan belum ada kabar dari kanwil terkait gelar Ahir kami kordinasi dulu dengan yang mebidangi sengketa di di kanwil Palembang nanti kami kabari ucapnya dengan awak media ini.

Tidak puas dengan jawaban ibu Tuti, kami Konpermasi via wapsaf terkait sertifikat tumpang tindih sertipikat, lasung di jawabnya, Sebelumnya mhn maaf, krn sakr saya sdng ibadah umroh🙏🙏 Nanti coba Kondinasi dg teman2 dengan, kurang lebih satu Minggu kami kopenpermasi kembali via wapsaf ke kakan BPN pak Riska, lasung di balasnya, In Sya Allah rabu atau kamis ini ya pak, Ijin pak, mhn maaf sebelumnya, kami hari ini msh ada giat di palembang, saya baru brangkat ke pagar alam malam nanti. Jadi nanti InSya Allah Kamis siang saja ketemunya dimana pak?,
Assalammualaikum pak, siang ini jam 13.30 bisa pak?.

Awak media ini lasung ke kantor BPN menayakana terkait pemasahan tersebut , Kaepala BPN mengatakan bahwa permasalahan ini masih proses kami tidak bisa memutuskan Dan itu kewangan kanwil, tapi kami Uda beupaya mediasi tapi yang pihak satunya tidak belum mau datang dan secara kekeluargaan, kata awak media ini gimana apa ada solusinya, katanya ada penyelesaianya kapan kira – kira, inslah satu Minggu lagi.

Pas satu Minggu tagal 25. O9. 2025, media ini kembali Konpermasi via wapsaf di telpon berapa kali tidak di ngakat di chat juga tidak ada respon , jadi kepala BPN Pagar alam pak Riska , tidak kometmen dengan ucapannya kami siap melayani masyarakat berurusan ke BPN 24 jam akan tetapi dengan kejadian ini, diduga BPN Pagar Alam tidak proporsional menangani kasus sertipikat tumpang tindih atas nama Rusdi, terkesan haya memberi harapan , sampai berita ini tayang tidak ada jawaban.

Taem-red

PENINGKATAN JALAN DESA SUKA BAKTI DARMA RAHARJA KEC KIKIM BARAT LAHAT APBD TA 2025 DIDUGA LADANG KORUPSI KONTRAKTOR

0

PENINGKATAN JALAN DESA SUKA BAKTI DARMA RAHARJA KEC KIKIM BARAT LAHAT APBD TA 2025 DIDUGA LADANG KORUPSI KONTRAKTOR

LAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Peningkatan Jalan Desa Suka Bakti Darma Raharja Kecamatan Kikim Barat (DBH SAWIT) Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Lahat Anggaran Tahun 2025 dengan Biaya Rp.3.365.569.000,. Pelaksana CV.BINA BANGUNAN PERKASA Pemerintah Kabupaten Lahat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Diduga Pemasangan Plastik tidak sepenuhnya hanya bagian kiri dan kanan saja tengah-tengah tidak dipasang, diduga dari adukan yang dihampar material yang digunakan Split racuk bercampur SIRTUNAH (pasir, batu dan tanah), “ujarnya”.

Material pembangunan jalan cor beton meliputi semen, pasir (agregat halus), kerikil atau split (agregat kasar), dan air sebagai bahan utama.
Menutup pondasi dengan hamparan plastik untuk mencegah air dari beton terserap ke dalam tanah, sehingga beton dapat mengering dengan sempurna.Hal ini diungkapkan Bradel yang mengaku warga Suka Bakti Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 25-08-2025 Bradel berharap kepada pihak pengawas dilapangan untuk lebih diperhatikan lagi material dan pemasangan plastiknya,dan yang lebih mengecewakan hampir setiap jalan yang sudah selesai dicor sudah ada keretakan,bagaimana bisa bertahan lama jika dilihat dari kondisi sekarang.Kami sebagai warga berharap untuk bisa lebih tahan lama,bukan yang penting bangun saja “ujarnya”.

Warga Desa Darma Raharja yang mengaku bernama Deylon 18-09-2025 kepada awak media ini mengatakan pemasangan plastik pembangunan jalan Cor Beton menuju desa kami hanya dipasang bagian kiri dan kanan saja, sedangkan bagian tengah-tengahnya tidak dipasang, jika kita tidak perhatikan dari awal pemasangan maka kita akan berpikir kalau plastik dipasang menyeluruh. Dari adukan yang telah dihamparkan terlihat material yang digunakan Split oplos pasir bercampur batu dan kotor. Desa kami sudah sangat lama menantikan jalan yang layak, jadi kami berharap untuk pembangunan jalan ini dibuat dengan baik agar bisa kami pergunakan dengan waktu yang lama,akan tetapi jalan tersebut sudah banyak yang retak disana sini “keluhnya”

Sampai berita ini diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan belum bisa dikomfimasi oleh awak media ini.

“BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA”

NITA YUPIKA & HERI AS
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Polres Pagaralam tingkatkan profesionalisme, Waka polres buka pelatihan fungsi teknis Binmas

0

Polres Pagaralam tingkatkan profesionalisme, Waka polres buka pelatihan fungsi teknis Binmas

Pagaralam – Sumsel || Mediacakrabuana.id

Polres Pagaralam menggelar kegiatan pelatihan fungsi teknis binmas pada Kamis, 25 September 2025, pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Waka Polres Pagaralam, Kompol Wahyu Prasetyo, SH, M.Si, serta dihadiri Kabag SDM Kompol Kasmini Darda, SH, Kasat Binmas Iptu Eka Harli, SH, para anggota binmas dan bhabinkamtibmas.

Pelatihan diawali dengan prosesi pemasangan bet pelatihan kepada perwakilan peserta. Hal ini menjadi simbol dimulainya rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas personel dalam mendukung tugas kepolisian di lapangan. Fokus utama pelatihan adalah penggunaan aplikasi Fasih (Fleksibel Survei in Harmoni) untuk mempermudah bhabinkamtibmas dalam melakukan pendataan, survei, serta menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat.

Waka Polres Kompol Wahyu menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. “Pelatihan ini sangat penting untuk membekali personel dengan kemampuan teknologi terkini, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Pagaralam, Iptu Mansyur, SH, menambahkan bahwa kegiatan ini menunjukkan komitmen Polres Pagaralam dalam meningkatkan kualitas SDM Polri. “Dengan keterampilan yang lebih baik, bhabinkamtibmas dapat semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan mereka,” tegasnya. (Heri.ck)

DANA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKILNYA KAB.PALI MENELAN ANGGARAN Rp 543.725.000.00. KPK DIDESAK TURUNTANGAN

0

DANA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKILNYA KAB.PALI MENELAN ANGGARAN Rp 543.725.000.00. KPK DIDESAK TURUNTANGAN

PALI SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tidak Sesuai
Ketentuan
Pemerintah Kabupaten PALI menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai
pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 masing-masing sebesar
Rp363.308.689.959,64 dan Rp332.257.716.798,00 atau sebesar 91,45%. Di dalamnya
terdapat anggaran dan realisasi Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah (KDH/WKDH) sebesar Rp543.725.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan
Bupati PALI Nomor 078/KPTS/SETDA/2024 tentang Pemberian Biaya Penunjang
Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024 diketahui pembagian
besaran Belanja Dana Penunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati
ditetapkan masing-masing sebesar Rp380.607.500,00 dan Rp163.117.500,00.
Hasil pemeriksaan menunjukkan besaran Biaya Penunjang Operasional (BPO)
KDH/WKDH Tahun 2024 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, dan Peraturan Bupati PALI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Biaya Penunjang
Operasional Bupati dan Wakil Bupati PALI. Pada kedua peraturan tersebut dinyatakan
bahwa besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten ditetapkan
berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Kabupaten PALI tahun
2023 sebesar Rp70.614.288.221,04 masuk dalam klasifikasi di atas Rp50 miliar s.d.
Rp150 miliar, sehingga BPO yang dapat diberikan paling rendah sebesar Rp400 juta
dan paling tinggi sebesar 0,40%. Perhitungan ulang atas batasan besaran BPO Tahun
2024 dapat dilihat pada tabel berikut.Berdasarkan perhitungan nilai BPO, maka BPO yang diberikan seharusnya
berada dalam rentang Rp282.457.152,88 s.d. Rp400.000.000,00. Dengan demikian
terdapat kelebihan pembayaran Belanja BPO KDH/WKDH sebesar Rp143.725.000,00
(Rp543.725.000,00 – Rp400.000.000,00).
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPO mengakui bahwa pembayaran
BPO Bupati dan Wakil Bupati tidak mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2022 meskipun PPTK mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut. PPTK hanya
melaksanakan pembayaran Belanja BPO sesuai pagu anggaran.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku KPA mengakui bahwa
penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 hanya mengikuti besaran .

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Red )

Prof Dr Sutan Nasomal Minta Presiden RI Evaluasi MBG Atau Stopp Agar Tidak Ada Lagi Korban Massal

0

Prof Dr Sutan Nasomal Minta Presiden RI Evaluasi MBG Atau Stopp Agar Tidak Ada Lagi Korban Massal

Jakarta, Mediacakrabuana.id

Program MBG Adalah bentuk perhatian pemerintah untuk rakyatnya masyarakat Indonesia dari sabang hingga meureuke Ini sangat positif baik disambut Rakyat Indonesia itu sudah pasti toh. Tapi jangan pada akhirnya program ini malah seakan program menyengsarakan terhadap obyek prog MBG itu sendiri yang tujuannya baik positif jadi negatif seperti jatuh korban keracunan bahkan meninggal ini perlu dicegah Presiden RI dengan Menugaskan menteri kesehatan dan para pembantunya misal menggandeng pakar kesehatan giji dllnya untuk bekerja mengevaluasi program kegiatan MBG ini agar sesuai dengan niat baik pemerintah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto Presidenku Presidenmu Presiden kita semua Rakyat Indonesia Tercinta ya toh”, ujar Prof Dr KH Sutan Nasional SH MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom menjawab materi pertanyaan para pemimpin redaksi baik cetak onlen di kantornya di Markas Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 24/9/2025 via telpon selulernya.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga dari semua Masyarakat Indonesia karena Jendral Haji Prabowo Subiyanto memiliki niat yang tulus ingin Negara hadir memperhatikan gizi para pelajar di tanah air dan semua itu adalah karena dari hati yang memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada para pelajar.

Hanya dalam perjalanan pelaksanaan program ini banyak resiko bisa terjadi akibat kesengajaan atau tidak sengaja bahwa MBG beracun bisa mengancam nyawa para pelajar yang mengkomsumsinya atau kuwalitas MBG tidak berkuwalitas alias basi bahkan ada belatung ulat atau lintah.

Kasus yang terjadi seperti ini sudah sangat sering dan korban sudah sangat banyak dari seluruh daerah. Lebih dari ratusan ribu bila di total seluruh kasus temuan di lapangan yang membahayakan keracunan serta terancam nyawa para siswa.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat atas kemuliaan hati Presiden RI dengan perhatian serta kasih sayangnya untuk siswa pelajar Indonesia. Tetapi selalu saja ada pihak pihak oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga keracunan menjadi KLB di banyak tempat. Belum lagi makanan yang sudah tidak layak di konsumsi terjadi di banyak tempat. Sehingga makanan tersebut di buang karena berbahaya bila sampai dimakan oleh para pelajar.

Hentikan Program MBG karena akan merusak nama baik Presiden RI yang rakyat sangat cintai.
Masih ada solusi lain yang bisa di lakukan Negara Indonesia agar siswa siswi pelajar Indonesia sehat dan cerdas. Seperti melibatkan para dokter hadir ke sekolah memeriksa kesehatan anak anak dan melakukan hal yang lebih bermanfaat untuk anak anak pelajar Indonesia.

Para Dokter bisa melakukan kerjasama dengan sekolah langsung agar para pelajar sehat.

Prof DR KH Sutan Nasomal SH.MH pemerhati anak anak pelajar Indonesia selalu mendapatkan kontak dari banyak pimpinan media karena kasus keracunan sampai KLB sudah masuk mengancam nyawa anak anak.

Bisa kita bayangkan bila ratusan anak pelajar keracunan setelah menyantap MBG di daerah yang jauh dari puskesmas atau RS karena di pedalaman sehingga jarak tempuh bisa lebih dari 5 jam sampai 10 jam. Bagaimana nasib nyawa anak anak pelajar ini.

Sudah tidak perlu ada evaluasi dan pembahasan apapun lagi karena pentingnya program MBG ini dihentikan.

Narasumber Prof DR KH Sutan Nasomal SH.MH

Usut Tuntas Terduga Pelaku Persekusi Jurnalis di Kebumen: Kebebasan Pers Terancam, Desakan Audit Proyek Menguat

0

Usut Tuntas Terduga Pelaku Persekusi Jurnalis di Kebumen: Kebebasan Pers Terancam, Desakan Audit Proyek Menguat

KEBUMEN – MEDIACAKRABUANA.ID

Tiga jurnalis di Kabupaten Kebumen diduga mengalami persekusi dan perlakuan tidak menyenangkan saat meliput proyek perbaikan Embung Das Kalong pada Selasa, 23 September 2025. Insiden ini memicu kecaman keras dan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap ancaman kebebasan pers di Indonesia.

Jurnalis Suroso, Eko Suhendri, dan Khaidir Nur Rokhman mendatangi lokasi proyek setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan kerugian akibat proyek tersebut. Menurut kesaksian Eko, mereka awalnya diterima oleh penanggung jawab teknis di lapangan, Pujo, untuk meminta konfirmasi.

Namun, situasi memanas setelah kedatangan Soni, yang disebut sebagai bendahara lapangan. “Ada masalah apa kalian datang ke sini? Kalian minta uang, kan? Ini proyek negara, jangan diganggu,” ujar Soni dengan nada tinggi.

Tuduhan tak berdasar ini tidak hanya merendahkan martabat ketiga jurnalis, tetapi juga mencoreng reputasi profesi wartawan secara keseluruhan.

Proyek yang menjadi fokus liputan adalah perbaikan dan pembangunan prasarana air di Embung Das Kalong. Proyek ini dilaksanakan oleh CV. Tiga Putra Karya dengan nilai kontrak mencapai Rp1.903.658.000,00, didanai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dan diawasi oleh PT. Duta Bhuana Jaya.

Perlakuan intimidatif yang menimpa jurnalis di Kebumen ini bukan hanya sekadar insiden. Hal ini merupakan sebuah peringatan bahwa kebebasan pers, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sedang berada di bawah ancaman. Adanya upaya menghalangi kerja jurnalis adalah sinyal kuat bahwa ada praktik tidak beres yang harus segera diungkap.

Pihak berwenang tidak boleh diam. Kami mendesak pemerintah di semua tingkatan, dari kabupaten hingga pusat, serta aparat penegak hukum, untuk segera turun tangan. Insiden ini harus diusut tuntas, dan persekusi terhadap jurnalis harus dijerat dengan hukuman yang setimpal. Lebih dari itu, kami menuntut audit forensik terhadap proyek ini.

Masyarakat berhak tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan. Setiap indikasi penyelewengan, entah dalam bentuk dugaan korupsi, mark-up, atau praktik curang lainnya, harus diungkap. Diamnya pihak Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah serta kontraktor hanya memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang busuk di balik proyek ini.

Kasus ini adalah ujian bagi komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi kebebasan pers dan memberantas korupsi. Jika insiden ini tidak ditangani dengan serius, akan menjadi preseden buruk yang memungkinkan intimidasi terhadap jurnalis terjadi lagi di masa depan.

Atau ini 👆👆👆

Prof DR Sutan Nasomal Meminta Presiden RI Tegas Dalam Pemberantasan Korupsi Serta Tak Pandang Warna

0

Prof DR Sutan Nasomal Meminta Presiden RI Tegas Dalam Pemberantasan Korupsi Serta Tak Pandang Warna

Mediacakrabuana.id

Dalam Kasus Kasus Korupsi yang melibatkan oknum pejabat negara bukan hal rahasia lagi. Dari beragam cara oknum tersebut korupsi di lakukan dengan menghalalkan semua cara. Peraturan dan Sendi Sendi Hukum di terabas dengan berbagai cara sehingga bisa dipermainkan.

Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH sebagai pakar hukum dan ekonom menjawab pertanyaan pimpinan para media bahwa kapan korupsi ini bisa tidak ada lagi agar INDONESIA bisa maju.

Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH menjawab : Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subiyanto yang di muliakan dan di segani oleh semua negara negara di dunia ini harus berani mengatakan “BILA ADA OKNUM PEJABAT NEGARA DARI DASAR SAMPAI TERTINGGI ATAU PARA ELIT MELAKUKAN KORUPSI MAKA TIDAK KEBAL HUKUM. SILAHKAN DI BONGKAR DAN HUKUM SEBERAT BERATNYA. SITA KEKAYAAN HASIL KORUPSINYA.”

Bila masih saja hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul keatas INDONESIA tidak akan maju. Jangan jadikan rakyat sebagai sapi perahan yang memperkaya para pejabat kemudian menjadi kaya diatas banjir keringat serta darah Masyarakat miskin.

Negara Indonesia kehilangan uang ribuan trilyun dari oknum tikus pejabat negara yang berkelompok melakukan korupsi maka perlu perhatian kusus agar para tikus koruptor bisa ditangkap dan di ambil kembali hasil korupsinya. KPK tidak boleh di lemahkan dan bila perlu ada satgas pengawas pencucian uang.

Oknum tikus berdasi yang di dukung oleh partai agar memiliki jabatan penting di pemerintahan harus di awasi karena kesepakatan bagi bagi kue baik proyek atau program yang banyak menguras uang negara karena ruang untuk para tikus berpesta korupsi selalu lepas pengawasan serta tidak tersentuh hukum.
Maka Korupsi Berjamaah terjadi dan dilakukan oleh oknum di DPR atau Pemerintahan.

Pertanyaan Masyarakat yang diterima Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH sangat beragam. Salah satunya adalah “Banyak Oknum Berjamaah melakukan Korupsi menghabiskan uang negara Indonesia melalui proyek Negara atau program penting dari pemerintah yang memiliki anggaran besar. Oknum tikus mengatur rapi agar tiap tiap meja oknum penegak hukum kebagian uang setoran sehingga para tikus tidak ada takutnya oleh para penegak hukum.

Hal yang terpenting saat ini adalah semua Masyarakat menunggu keberanian sang pemimpin Presiden RI mengungkap oknum elit berjamaah korupsi serta melakukan pencucian uang agar terhukum seberat beratnya.

Kepercayaan Masyarakat hampir hilang kepada hukum. Ini hal sangat serius dan perlu perbaikan total.
Sangat penting Reformasi di kepolisian kejaksaan kehakiman agar tidak ada oknum pemaen membekingi para tikus oknum yang bagi bagi jatah hasil korupsi berjamaah

Bila Presiden RI tegas dan berani melawan oknum elit berjamaah korupsi maka Negara Indonesia akan maju ekonominya serta hukum akan bersih dari para mafianya.

Sudah 70% lebih rakyat Indonesia dalam kesulitan ekonomi dan hidup dalam kemiskinan akibat oknum tikus bebas merampok tidak tersentuh hukum

Narasumber : Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH

Antisipasi Hama Penyakit, Babinsa Bantu Petani Semprot Tanaman Padi

0

Antisipasi Hama Penyakit, Babinsa Bantu Petani Semprot Tanaman Padi

Sragen, Mediacakrabuana.id

Rabu (24/09/2025) Sertu Dwi Priyanto Babinsa Desa Ngrombo Koramil 10/Tangen Kodim 0725/Sragen aktif turun langsung ke lapangan untuk membantu Kelompok Tani Maju bersama di Getas RT 1 Ngrombo Tangen. Bersama petani lokal, mereka melaksanakan penyemprotan tanaman padi guna mengamankan hasil pertanian dari serangan ulat dan wereng serta memupuk kesuburan tanah.
“Kami berupaya keras untuk membantu petani dalam mengatasi masalah hama tanaman serta memastikan tanaman padi tumbuh subur tanpa gangguan rumput ilalang,” ujar Sertu Dwi.

Menurutnya, keberhasilan dalam pertanian bukan hanya mempengaruhi ketersediaan pangan. Tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan lokal sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.
Dengan adanya kolaborasi antara Babinsa dan petani lokal. Diharapkan pertanian di daerah Desa Ngrombo semakin maju dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

(Agus Kemplu)

Salut! Anggota Ditlantas Polda Sumsel Evakuasi Babinsa hingga Dinyatakan Selamat

0

Salut! Anggota Ditlantas Polda Sumsel Evakuasi Babinsa hingga Dinyatakan Selamat

Palembang – Mediacakrabuana.id

Sinergi TNI–Polri kembali terlihat nyata di Palembang. Seorang personel TNI bernama Sertu Suraidi, anggota Koramil 06 Kamboja yang bertugas sebagai Babinsa Kelurahan 16 Ilir, terbaring lemas akibat sesak napas di seberang Markas Komando (Mako) Ditlantas Polda Sumatera Selatan, Selasa (22/9/2025) pagi.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB ketika anggota piket Ditlantas menerima laporan masyarakat adanya seorang pria berseragam TNI yang mendadak sesak napas dan terjatuh.

Mendapat informasi tersebut, Pawas Ditlantas AKP Lestari bersama anggota piket Aipda Ferial dan Bripka Faidil langsung bergegas ke lokasi. Tanpa menunggu lama, mereka segera mengevakuasi korban menggunakan mobil dinas menuju RS AK Gani Palembang untuk mendapatkan pertolongan medis.

Sesampainya di rumah sakit, tim medis segera memberikan perawatan pertama. Dokter kemudian memastikan kondisi Sertu Suraidi dalam keadaan selamat dan masih menjalani perawatan intensif.

Menurut keterangan rekannya, Serka Timor, korban sebelumnya baru saja selesai melaksanakan kegiatan korve dan hendak pulang ketika kondisi tubuhnya mendadak drop.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel, Kombes Pol Maesa Soegriwo, S.I.K., menyampaikan bahwa respons cepat anggota merupakan bentuk kewajiban Polri dalam melayani masyarakat, termasuk rekan TNI.

*“Begitu mendapat laporan, anggota langsung sigap mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Alhamdulillah, kondisi rekan kita dari TNI sudah tertangani dengan baik oleh tenaga medis. Ini bukti sinergi dan kepedulian yang selalu kita jaga,”* ujar Kombes Maesa.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergitas TNI–Polri bukan hanya sebatas tugas operasi, melainkan juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

*“Kami bersyukur rekan dari TNI selamat. Peristiwa ini menjadi contoh nyata bahwa TNI–Polri selalu hadir bersama, saling membantu dalam kondisi apapun. Sinergi ini adalah modal utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Selatan,” tegas Kombes Nandang. (tem-red)

Koramil 15/Andong Gelar Patroli Malam Jaga Kondusifitas Wilayah

0

Koramil 15/Andong Gelar Patroli Malam Jaga Kondusifitas Wilayah

Boyolali – Mediacakrabuana.id

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Babinsa Koramil 15/Andong Kodim 0724/Boyolali yang dipimpin Serma Widodo bersama enam personel melaksanakan patroli malam di wilayah Kecamatan Andong, Selasa malam (23/09/2025).

Patroli yang dimulai pukul 20.00 hingga 23.00 WIB ini menyasar beberapa desa, di antaranya Desa Andong, Desa Kacangan, Desa Mojo, dan Desa Beji. Kegiatan tersebut juga melibatkan unsur masyarakat, yakni Linmas dan Banser, sebagai bentuk sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Adapun rute patroli dimulai dari Koramil 15/Andong, kemudian menyusuri Dukuh Duwet RT 15/RW 05 Desa Andong, dilanjutkan ke Dukuh Bandung RT 03/RW 01 Desa Beji, berlanjut ke Dukuh Mbrangkal RT 07/RW 02 Desa Kacangan, dan kembali ke Koramil.

Dalam kesempatan tersebut, petugas memberikan imbauan kepada warga agar kembali mengaktifkan pos kamling. Hal ini penting guna menjaga kondusifitas wilayah agar tetap aman serta mencegah potensi gangguan keamanan, termasuk ajakan-ajakan provokatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Patroli malam ini kami laksanakan untuk memastikan situasi tetap aman dan mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan. Keamanan bukan hanya tugas TNI-Polri, tetapi juga tanggung jawab kita semua,” ujar Serma Widodo di sela kegiatan.

Kegiatan patroli berjalan aman dan lancar hingga selesai, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif.

(Agus Kemplu)Koramil 15/Andong Gelar Patroli Malam Jaga Kondusifitas Wilayah

Boyolali – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Babinsa Koramil 15/Andong Kodim 0724/Boyolali yang dipimpin Serma Widodo bersama enam personel melaksanakan patroli malam di wilayah Kecamatan Andong, Selasa malam (23/09/2025).

Patroli yang dimulai pukul 20.00 hingga 23.00 WIB ini menyasar beberapa desa, di antaranya Desa Andong, Desa Kacangan, Desa Mojo, dan Desa Beji. Kegiatan tersebut juga melibatkan unsur masyarakat, yakni Linmas dan Banser, sebagai bentuk sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Adapun rute patroli dimulai dari Koramil 15/Andong, kemudian menyusuri Dukuh Duwet RT 15/RW 05 Desa Andong, dilanjutkan ke Dukuh Bandung RT 03/RW 01 Desa Beji, berlanjut ke Dukuh Mbrangkal RT 07/RW 02 Desa Kacangan, dan kembali ke Koramil.

Dalam kesempatan tersebut, petugas memberikan imbauan kepada warga agar kembali mengaktifkan pos kamling. Hal ini penting guna menjaga kondusifitas wilayah agar tetap aman serta mencegah potensi gangguan keamanan, termasuk ajakan-ajakan provokatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Patroli malam ini kami laksanakan untuk memastikan situasi tetap aman dan mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan. Keamanan bukan hanya tugas TNI-Polri, tetapi juga tanggung jawab kita semua,” ujar Serma Widodo di sela kegiatan.

Kegiatan patroli berjalan aman dan lancar hingga selesai, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif.

(Agus Kemplu)

Izin Dapur MBG Penyuplai Tiga Desa di Ogan Ilir Terancam Dicabut: Enak Saja Minta Maaf

0

Izin Dapur MBG Penyuplai Tiga Desa di Ogan Ilir Terancam Dicabut: Enak Saja Minta Maaf

Ogan ilir Sumsel || Mediacakrabuana.id

Tim Pemburu Fakta tindak pidana korupsi
Selasa 24 September 2025
* menyoal viralnya informasi “Masyarakat Tiga Desa Tolak MBG hingga Komplain Tak Digubris, Danramil Tanjung Raja, Kapten Inf Samsul Rizal memanggil Ahli Gizi dan Kepala Dapur MBG Ulak Kerbau Baru. Bahkan, izinnya terancam dicabut.

“Tentu, pihak [TNI] bisa merekomendasikan izinnya akan dicabut, tidak ada yang kebal hukum, kalau salah ya salah. Enak saja minta maaf. Bila satu kali itu dimaafkan tapi, kalau lebih dari satu kali tidak ada perbaikan namanya,” tegas Danramil dalam keterangan pers di Makoramil Selasa 23 September 2025.

Ungkap, Danramil Samsul Rizal, memang pemberitaan di media sudah viral, banyak keluhan dari penerima manfaat, bahkan terdapat tiga desa yang menolak dan mengembalikan. “Ini, harus segera dievaluasi, bagaimana kinerja ahli gizi dan keoala saour [SPPG]-nya. Apapun bentuknya, tetap salah jika benar SOPnya tentu tidak akan terjadi,” sebutnya.

“Segera, melakukan Sidak, untuk melihat kondisi dapur MBG Ulak Kerbau Baru, namun waktunya belum ditentukan, kapan pelaksanaan,” kilah dia.

Sementara, Kepala Dapur [SPPG] Ulak Kerbau Baru, Tusi mengatakan [dapurnya] sudah sesuai aturan. Petugas 47 orang, melayani 3492 penerima manfaat di 30 titik 11 desa 19 sekolah.

Desa tersebut, ujarnya, adalah Desa Posyandu UKB [177], Posyandu UKL [183], Suka Pindah [90], Tanjung Agas [137], posyandu Siring Alam [87], TBB 2 [100], posyandu 1 [132], TBL[124], psyandu Tanjung Harapan [144], posyandu Kerinjing [113] dan Desa Skonjing [126].

Untuk sekolah, terdiri dari KB Doa Ibu [32], TK satu Atap [23], SDN 18 Tanjung Raja [172] PAUD Harapan Ibu [40], SDN 6 Tanjung Raja [111], TK IT Cendikia [21], SDN 8 Tanjung Raja [184], KB Cerdas [57].

SDN 10 Tanjung Raja [232], PAUD Al Makidah [25], SDN 13 Tanjung Raja [157], SDN 11Tanjug Raja [144], KB Ananda [13], RA Muslimat NU [20], PAUD Harapan Maju [26], SDN 9 Tanjung Raja [109], SMPN 2 Tanjung Raja [548], SDN 22 Tanjung Raja [138] dan yang terakhir SDN 2 Tanjung Raja berjumlah [22] orang.

Dia menyebut di dapur MBG Ulak Kerbau Baru melayani penerima manfaat sebanyak 3492 orang di 30 titik terdiri dari balita, bumil, anak TK, PAUD, SD, dan juga SMP, di 11 Desa 19 sekolah.

Kepala MBG mengakui memang ada yang mengembalikan. Akan tetapi kita ganti hari itu juga. Terkait laporan penerima manfaat akan kami tidak lanjuti silahkan melalui “Surat Cinta”.

“Tulis saja di kertas masukan di Ompreng,” urainya.Bahan Baku dari Penyuplai, Juga Beli di Pasar

Ia mengungkap, bahan baku dibeli melalui pihak penyuplai barang dan ada juga yang dibeli di pasar. “Bahan baku kita beli dari pihak penyuplai, daging ayam sudah di potong -potong dari pasar dan telor juga kita beli dari pasar,” terangnya.Begitupun, dengan Yestina Agusti Permata Sari selaku Ahli gizi di Dapur MBG Desa Ulak Kerbau Baru, mengaku jika dirinya sudah melakukan pengawasan, mulai pemilihan menu, jadwal masak hingga antar sudah diatur sampai ke penerima manfaat.

Cara Masak Perkloter

Yestian menjelaskan cara masak berkoloter sampai selesai. Untuk masak Nasi dimulai dari pukul 11 malam, dan sayur dimasak mulai jam 03.00 WIB pagi di kloter terakhir.

“Makanan dikemas mulai pukul 03.30 pagi. Sebelum dipromosikan makanan akan di lakukan organoleptik terlebih dahulu untuk stempel, baru diantar ke setiap titik di mulai dari 06.30 WIB,” paparnya.

Pengantar makan ke setiap lokasi titik tidak ada pengawalan dari pihak polri dan TNI, hanya sopir dan keneknya saja berdua yang mengantarkannya.

Lanjut dia, makanan diantarkan sekaligus di setiap titik, di setiap titik makanan kita antar secara sekaligus, karena jadwal makan balita dengan ibu hamil sama. Begitu pun juga di sekolahan TK dan SD. Dan untuk tingkat SMP kami antarkan siang , jam 10 pagi itu atas permintaan pihak sekolah itu sendiri,” terangnya.

Selanjutnya Makanan Balita, Bumil, Anak TK-SD-SMP Tidak Berbeda alias Sama

Jurnalis: Suparman rdsuparman@gmail.com

Polres Pagaralam Gelar Razia di Karaoke Gumay Manise, Amankan Puluhan Botol Miras

0

Polres Pagaralam Gelar Razia di Karaoke Gumay Manise, Amankan Puluhan Botol Miras

Pagaralam – Sumsel || Mediacakrabuana.id

Menindaklanjuti laporan masyarakat, Polres Pagaralam melalui tim opsnal melaksanakan pengecekan dan razia di tempat hiburan malam Karaoke Gumay Manise yang berlokasi di Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagaralam Utara, Selasa (23/9/2025) malam. Kegiatan yang dimulai pukul 21.52 WIB ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Pagaralam, AKP Ramsi, SH bersama personel gabungan.

Dalam razia tersebut, petugas menemukan beberapa botol minuman keras berbagai merk, di antaranya Anggur Merah, Kawa-Kawa, Soju, hingga Anker. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan badan, kendaraan, serta barang bawaan pengunjung untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang disembunyikan.

Tak hanya itu, pengunjung yang berada di lokasi juga dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pengunjung dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba. Semua barang bukti minuman keras kemudian diamankan ke Polres Pagaralam untuk proses lebih lanjut.

Kapolres Pagaralam, AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K menegaskan bahwa kegiatan razia ini merupakan upaya Polres Pagaralam dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif. “Kami berkomitmen menindak tegas setiap aktivitas yang berpotensi meresahkan masyarakat. Razia ini adalah bentuk respons cepat Polri terhadap laporan warga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Pagaralam, Iptu Mansyur, SH menambahkan bahwa masyarakat diimbau untuk terus berperan aktif memberikan informasi terkait aktivitas yang mencurigakan. “Kami akan selalu tindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Sinergi ini penting agar Pagaralam tetap aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga,” tutupnya.(Heri.ck)

Sat Samapta Polres Pagaralam Gelar Patroli Dialogis, Dekatkan Polisi dengan Masyarakat

0

Sat Samapta Polres Pagaralam Gelar Patroli Dialogis, Dekatkan Polisi dengan Masyarakat

Pagaralam – Sumsel || Mediacakrabuana.id

Dalam rangka menjaga kondusifitas kamtibmas, Polres Pagaralam di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Januar Kencana Setia Persada, SIK melalui Sat Samapta melaksanakan patroli dialogis pada Rabu, 24 September 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta, Iptu Darwis Efendi, SH bersama personelnya.

Patroli dialogis dilakukan dengan menyasar kawasan ramai penduduk, posko ronda, serta lokasi yang rawan akan gangguan kamtibmas. Tak hanya itu, patroli juga diarahkan ke kawasan objek wisata Gunung Dempo yang sering menjadi tujuan wisatawan, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra untuk memastikan keamanan pengunjung.

Dalam kesempatan tersebut, petugas tidak hanya melakukan pengawasan, namun juga berbincang langsung dengan masyarakat untuk memberikan imbauan kamtibmas. Pesan yang disampaikan antara lain menjauhi narkoba, menghindari penggunaan senjata tajam, tidak mengonsumsi minuman keras, serta mengantisipasi kenakalan remaja. Warga juga diajak lebih aktif menjaga keamanan lingkungan melalui ronda malam.

Kegiatan patroli ini mendapat respon positif dari masyarakat. Dengan pendekatan dialogis, warga merasa lebih dekat dan terbuka kepada aparat kepolisian. Hal ini sejalan dengan tujuan Polres Pagaralam untuk membangun kedekatan, kepercayaan, dan kerja sama dalam menjaga keamanan bersama.

Kasi Humas Polres Pagaralam, Iptu Mansyur, SH menyampaikan bahwa patroli dialogis merupakan bentuk nyata pelayanan Polri yang humanis. “Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi langsung, informasi dari warga lebih cepat tersampaikan kepada kepolisian. Patroli di kawasan objek wisata dan daerah rawan juga penting untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan,” tegasnya.(Heri.ck)

Kepala Desa Merah Mato Seftian Paparkan Keberhasilan Pembangunan Desa 2022–2025

0

Kepala Desa Merah Mato Seftian Paparkan Keberhasilan Pembangunan Desa 2022–2025

Banyuasin –Sumsel || Mediacakrabuana.id

Sejak memimpin Desa Merah Mato pada tahun 2022, Kepala Desa Seftian terus menunjukkan komitmen nyata dalam membangun desa melalui kepercayaan masyarakat, dukungan pemerintah, hingga sinergi dengan perusahaan dan investor.

“Kepercayaan dari masyarakat, unsur pemerintah, dan perusahaan menjadi modal utama kami untuk membangun Desa Merah Mato. Dari situ lahir berbagai program, baik dari anggaran desa, CSR, hingga dukungan pokir DPRD Kabupaten, Provinsi, maupun pusat,” ungkap Kades Seftian.

Saat ini Desa Merah Mato memiliki 32 RT, 6 dusun, dengan total luas wilayah mencapai 3.000 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 650 hektar difokuskan untuk sektor pertanian, termasuk program cetak sawah baru seluas 122 hektar yang akan dilaksanakan tahun depan. Sebelumnya, desa juga telah menerima OPLAS 511 hektar, pembangunan jalan usaha tani, serta tanggul yang mendukung peningkatan produktivitas padi dari hanya satu kali panen menjadi dua kali setahun.

Keberhasilan tersebut bahkan mendapat perhatian Menteri Pertanian RI yang hadir langsung meninjau panen di Desa Merah Mato. Selain padi, desa ini juga mulai mengembangkan komoditas Laos dengan investor asal Spanyol yang siap menyerap produksi hingga satu kontainer per bulan.

Dari sisi infrastruktur, capaian pembangunan juga cukup signifikan. Jalan Poros Desa Merah Mato yang sebelumnya sulit dilalui kini telah diperbaiki sejak 2021, dilanjutkan dengan pengaspalan baru yang menghubungkan hingga Desa Penambalan. Jalan lingkungan, drainase, dan saluran di beberapa dusun juga telah dibangun melalui anggaran desa, CSR, maupun swadaya masyarakat.

“Alhamdulillah, selama saya menjabat 2022–2025 banyak pembangunan yang telah terlaksana, baik jalan, drainase, maupun fasilitas pertanian. Ke depan, target kami adalah menuntaskan infrastruktur secara menyeluruh dan membangun fasilitas umum berupa Alun-alun Desa Merah Mato sebagai pusat hiburan, olahraga, dan edukasi masyarakat,” tegas Seftian.

Tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, Desa Merah Mato juga aktif menggerakkan gotong royong dan swadaya warga. Seftian bahkan memanfaatkan media sosial TikTok (@Septian83) untuk menampilkan aktivitas pembangunan desa agar lebih transparan dan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat.

“Desa Merah Mato harus menjadi desa yang maju, mandiri, dan memiliki fasilitas publik yang membanggakan. Gotong royong dan kebersamaan akan selalu menjadi kunci dalam pembangunan desa kita,” tutup Kades Seftian.(Harto)

Diduga Mesin Pembunuh Generasi Bangsa: MBG Ancam Masa Depan Anak, Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan!

0

Diduga Mesin Pembunuh Generasi Bangsa: MBG Ancam Masa Depan Anak, Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan!

Bandung Jabar– Mediacakrabuana.id

Peristiwa keracunan massal kembali terjadi, kali ini menimpa 30 siswa SMP dan SMK Karya Perjuangan di Cipongkor, Kabupaten Bandung pada Rabu (24/9). Insiden ini menjadi bukti nyata bahwa masalah Makanan Berbahaya yang sering terjadi di lingkungan sekolah telah berubah menjadi “mesin pembunuh” yang mengancam masa depan generasi bangsa.

Kecelakaan ini bukan yang pertama, melainkan bagian dari daftar panjang insiden serupa yang berulang kali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan keamanan pangan di lingkungan pendidikan. Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa keracunan ini disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, maka pelaku usaha, mitra, atau pengelola Makanan Berbahaya tersebut harus segera ditindak. Sanksi yang diberikan tidak hanya berupa sanksi administrasi, namun juga pidana penjara untuk memberikan efek jera. Tidak ada lagi toleransi bagi mereka yang mempertaruhkan nyawa anak-anak demi keuntungan pribadi.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM, didesak untuk segera membentuk tim investigasi khusus guna mengusut tuntas kasus ini. Langkah ini krusial untuk memastikan seluruh mata rantai pasokan makanan di sekolah aman dari ancaman. Kegagalan dalam menjamin keamanan pangan adalah bentuk pengabaian terhadap hak dasar anak-anak untuk hidup sehat dan aman.

Pemerintah juga didesak untuk berani mengambil keputusan yang tidak populer, termasuk mencabut izin usaha, menutup pabrik, dan memidanakan semua pihak yang terbukti bersalah. Kejadian di Cipongkor hanyalah puncak dari masalah yang jauh lebih besar. Jika tindakan radikal tidak segera diambil, kasus serupa tidak mungkin akan terus berulang.

Masyarakat, terutama para orang tua, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan. Namun, pada akhirnya, tanggung jawab tertinggi tetap berada di tangan negara. Sudah saatnya negara hadir, bukan hanya dengan retorika, tetapi dengan tindakan nyata yang berpihak pada keselamatan dan masa depan anak-anak.

Publisher -Red
Editor CN -Jhon

WRC PAN RI Desak Kejaksaan Negeri Prabumulih Bongkar Kasus Korupsi: ‘Tidak Semudah Itu Mengatakan Penyelidikan Dihentikan

0

WRC PAN RI Desak Kejaksaan Negeri Prabumulih Bongkar Kasus Korupsi: ‘Tidak Semudah Itu Mengatakan Penyelidikan Dihentikan

Prabumulih (Sum-sel) Mediacakrabuana.id

24 September 2025
WRC PAN RI wujudkan Janji untuk kembali setelah demontrasi bulan lalu tgl 8 September 2025, WRC kembali sambangi kejaksaan negri kota Prabumulih pada Rabu 24 September 2025, namun dengan suasana yanf berbeda.

Kali ini puluhan masa aksi dari WRC menyampaikan aspirasi berupa zikir, sholawat dan doa bersama didepan kejaksaan negri Prabumulih.

Usai aksi Dzikir, shalawat dan doa bersama, dilanjutkan dengan mempertanyakan tindak lanjut dari laporan yang diserahkan khusus nya kelebihan pembayaran di dinas PUPR pada tahun 2023 dan tahun 2024.

disaat Orasi WRC disambut oleh Kasi Pidsus Safei SH. MH didalam sambutannya kasi pidsus menyampaikan bahwa kasus PMI kota Prabumulih di hentikan penyelidikan nya atau di SP3 kan.

WRC pun menyambut baik dari apa yang dijelaskan oleh pihak Kejaksaan melalui Kasi Pidsus.

Namun Pebrianto selaku Ketua WRC, mendesak agar kejaksaan segera melakukan pres Realese dan menyampaikan SP2D dari Kejaksaan Tinggi sebagai dasar dari SP3 kasus PMI kota Prabumulih.

Apalagi pemanggilan 70 saksi terhadap dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah PMI di Kota Prabumulih, yang ternyata dihentikan tentunya akan menimbulkan pertanyaan baru dari masyarakat.

” tidak semudah itu menyatakan penyelidikan dihentikan. Namun kita perlu bukti pernyataan tersebut seperti apa agar dapat dipercaya,” tegas Pebri.

Lalu terkait temuan BPK di dinas PUPR, kejaksaan belum bisa menjelaskan terhadap kelebihan pembayaran yang di rekomendasi kan BPK agar segera di kembalikan ke kas daerah,

“kami (WRC)sebagai kontrol sosial mengharapkan agar kejaksaan fokus untuk menindak lanjuti dari pengembalian tersebut serta meminta kejaksaan lebih transparan didalam kasus pengembalian tersebut” ungkap Pebri.

Pebri menegaskan, WRC memerlukan bukti nyata dan fakta, yang dapat mendukung pernyataan dari kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Prabumulih.

“tahun 2023 terdapat pengembalian berkisar 9 milyar, belum tahun 2024 termasuk limit waktu denda Milyaran dari perusahaan yang mengerjakan proyek Normalisasi sungai kelekar. Jika memang sudah ada Store balik, tunjukkan buktinya,” pungkas Pebrianto.

(Red)

Pengusaha Tambang dan Angkutan Batubara Kangkangi Aturan yang di Keluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim.

0

Pengusaha Tambang dan Angkutan Batubara Kangkangi Aturan yang di Keluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim.

Muara Enim. Sumsel || Mediacakrabuana.id

Pada Hari ini Rabu (24/9/2025) Melalui Pantauan di lapangan Terjadi Kemacetan yang Sangat Panjang di Jalan Lintas Negara Tepatnya Dari Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul,Kabupaten Muara Enim,Sumatera Selatan.
Kemacetan di Sebabkan Oleh Masih banyaknya Mobil Angkutan Batubara yang Bertonase Besar dari Arah Tambang yang Berada di Wilayah Kabupaten Muara Enim Menuju Provinsi Lampung yang Menggunakan Jalan Umum (Lintas Negara) Membuat Kerugian Bagi Masyarakat Banyak.

Aktivitas Angkutan Batubara Yang Masih Menggunakan Jalan Negara Menuju Provinsi Lampung Sangat-Sangat Merugikan Masyarakat Dan Tidak ada Sisi Positif Sedikitpun dan Keuntungan Bagi Masyarakat Khusunya Masyarakat Kecamatan Lawang Kidul,Tanjung Agung Dan Panang Enim sejauh ini Hanya Mendapatkan Polusi Udara,Kerusakan Jalan,Macet dan Masih banyak Lagi Kerugianya.

Menurut Tokoh Masyarakat Yang Enggan Di Sebutkan Namanya Bahwa Aktivitas Pengangkutan Batubara ini masih Tetap Berlanjut Dengan Cara Kucing Kucingan Di Lakukan Pada Malam Hari serta Masih Menggunakan Jalan Lintas Negara (Jalan Umum) di mulai dari Tambang yang Berada di Kabupaten Muara enim Menuju Provinsi Lampung Perbuatan ini adalah Bentuk Ketidak Patuhan Dan Arogannya Pihak Perusahaan (Pengusaha Tambang Dan Angkutan) Menantang Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalan Hal ini (Bupati) dan Guburnur Sumatera Selatan Karena Sudah Jelas apa Yang di Sampaikan
Gubernur Herman Deru bahwa berdasarkan usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan Bupati dan Walikota, maka Pemprov Sumsel mengeluarkan penegasan larangan angkutan batu bara melewati jalan umum.

Penegasan dilakukan melalui penguatan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum Tetapi Pihak Pengusaha Mengabaikan Semua Itu

Maka Aturan yang Telah diKeluarkan Itu Seolah Tidak Berguna Sebab Aktivitas Pengangkutan Masih Terus Berlanjut Menggunakan Jalan Lintas Negara (Jalan Umum) yang mana Kegiatan Itu sangat Merugikan, Meresahkan Masyarakat Khususnya Kecamatan Lawang Kidul,Tanjung Agung Dan Panang Enim dan Oleh Sebab itu Atas Nama Masyarakat Meminta Kepada Pemerintah Provinsi Dan kabupaten untuk Berani Menindak Tegas Perusahaan Tambang dan Mobil Pengangkut Batubara Yang Menuju Lampung Untuk Diberikan Sanksi Agar Kepercayaan Masyarakat Dan Kepatuhan Sebuah Peraturan yang Telah di keluarkan Berjalan Dengan Semesntinya dan Juga Kepada Pihak Kepolisian baik Tingkat Polda Maupun Polres Untuk Melakukan Penindakan Baik Tilang Maupun Mengamankan Seluruh Mobil Pengangkut Batubara yang Masih Melintasi atau Menggunakan Jalan Negara (Jalan Umum).

Bupati ARM Bayarin DBHP 2016–2018! KMP: Menyoal Legalitas Sumber Dana

0

Bupati ARM Bayarin DBHP 2016–2018! KMP: Menyoal Legalitas Sumber Dana

PURWAKARTA JABAR || MEDIACAKRABUANA.ID

Rp71,7 M Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) raib! Hak desa yang seharusnya disalurkan pada 2016–2018 tidak pernah diterima. Pada masa Bupati ARM, sebagian DBHP tersebut kemudian dibayarkan kembali di TA 2019–2020.

Bantahan atas Klaim Penyesatan “Sisa Hutang DBHP”

Sejumlah pihak mencoba memutarbalikkan fakta dengan menyebut pembayaran DBHP 2019–2020 sebagai “pelunasan sisa hutang DBHP”. Klaim ini menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum:

1. Tidak ada keputusan resmi DPRD yang menyetujui penundaan DBHP.
2. Tidak ada kondisi luar biasa (force majeure/krisis fiskal) yang membolehkan penundaan.
3. Tidak ada perubahan APBD 2016–2018 yang mengatur penundaan atau pengalihan DBHP.
4. Dalam hukum keuangan daerah (UU 33/2004 & PP 12/2019), DBHP adalah hak desa tahunan, bukan utang yang bisa diakui lintas tahun anggaran.

Artinya, istilah “sisa hutang DBHP” adalah klaim manipulatif yang bertujuan menutupi fakta bahwa dana Rp71,7 M tidak pernah disalurkan dan entah dialirkan ke mana.

Analisis Yuridis

UU No. 33/2004 & PP No. 12/2019: DBHP wajib disalurkan sesuai APBD tahun berjalan, tidak ada mekanisme hutang menahun.

UU Tipikor Pasal 2 & 3: setiap perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara/daerah dapat dikategorikan tindak pidana korupsi.

Maka, penggunaan istilah “hutang” justru mengaburkan potensi tindak pidana korupsi karena mencoba mengesankan ada dasar legal, padahal tidak ada.

Pertanyaan Publik & KMP

Ke mana larinya Rp71,7 M DBHP 2016–2018?

Dari mana sumber dana korektif yang digunakan Bupati ARM untuk membayar DBHP di TA 2019–2020?

Apakah pembayaran itu menggunakan mekanisme sah, atau justru pergeseran anggaran tanpa dasar hukum?

Mengapa publik dipaksa menerima istilah “sisa hutang DBHP”, padahal secara hukum hutang itu tidak pernah ada?

Rekomendasi Investigatif

Audit forensik keuangan untuk menelusuri aliran DBHP 2016–2018.

Penelusuran anggaran korektif 2019–2020 untuk menguji legalitas sumber dana.

Evaluasi tanggung jawab hukum dan politik atas praktik yang menyimpang dari asas transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.

Klaim “sisa hutang DBHP” adalah narasi menyesatkan yang tidak berdasar hukum. Faktanya, DBHP Rp71,7 M tahun 2016–2018 tidak pernah disalurkan, dan pembayaran di era Bupati ARM justru menimbulkan pertanyaan lebih besar soal asal-usul dan legalitas sumber dana.

( Red/ Tim)

PERJALANAN DINAS 5 SKPD KOTA PRABUMULIH MENELAN ANGGARAN Rp 73.165.097.523.00

0

PERJALANAN DINAS 5 SKPD KOTA PRABUMULIH MENELAN ANGGARAN Rp 73.165.097.523.00

PRABUMULIH. SUMSEL. || MEDIACAKRABUANA.ID

Team V Pemburu Fakta Rajawali menemukan adanya pemborosan Keuwangan Hasil pendapatan Daerah . Dengan terga Ali Sopyan mengatakan jika pihak Pemkot tidak bisa memangkas anggaran perjalanan dinas selama itu pula pembangunan kota Prabumulih tersendat . Lanjut Ali Sopyan pimpinan umum media Rajawali news . Mengatakan pendatang PAD. KOTA PRABUMULIH Sangat minim. Hal tersebut jika tidak ada dana bagi hasil dari Pertamina dan Cukai dapat dikatan Pemkot Prabumulih Gulung tikar. Pasalnya anggaran perjalanan dinas 5 SKPD Pemkot Prabumulih menelan anggaran mencapai 73.165.097.523.00 ini baru satu atem anggaran belanja . Belum lagi ditambah anggaran lainya bisajadi dikatan Lubuk kecik buayonyo besak besak . Sehingga gerombolan sendikat keruptor semakin tumbuh subur. Terbukti Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Lima SKPD
Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya
Pemerintah Kota Prabumulih pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun
2024

( Red/ Tim)

Proyek Balai Desa Talang Taling Rp 527 Juta Diduga Sarat Kejanggalan, PD Muara Enim Lipernas Geram

0

Proyek Balai Desa Talang Taling Rp 527 Juta Diduga Sarat Kejanggalan, PD Muara Enim Lipernas Geram

Muara Enim Sumsel || Mediacakrabuana.id

Media Rajawali News Tim Pemburu Fakta tindak pidana korupsi
Senen 22 september 2025
* Proyek pembangunan Balai Desa Talang Taling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tahun anggaran 2025, menuai sorotan tajam. Pekerjaan yang bersumber dari APBD Muara Enim 2025 dengan nilai kontrak Rp 527.539.000 ini dilaksanakan oleh CV Elang Hitam Mediatama. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan yang membuat publik geram.

Investigasi Lembaga Pemantau dan Pengawas Pembangunan Daerah (PD Muara Enim Lipernas) menemukan bahwa material bangunan tidak sesuai standar. Seng yang dipasang tampak tipis dan tidak berbobot, rangka atap hanya menggunakan baja ringan bermerek Trendy, serta pondasi bangunan diduga tidak digali dalam. Kondisi ini dinilai berbahaya karena bisa berdampak pada kualitas dan ketahanan balai desa di masa depan.

Ketua PD Muara Enim Lipernas, Rusmin, bersama Wakil Ketua Maulana, menyatakan kegeraman mereka atas temuan di lapangan. “Kami sangat menyesalkan proyek sebesar ini dikerjakan dengan material yang tidak sesuai spesifikasi. Uang ratusan juta rupiah dari APBD adalah uang rakyat, jangan dipermainkan. Balai desa harusnya jadi pusat pelayanan, bukan proyek asal jadi,” tegas Rusmin dengan nada geram.

Maulana menambahkan, lemahnya pengawasan dari instansi terkait turut memperburuk kualitas pembangunan desa. Ia meminta agar pihak berwenang segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun pemerintah Desa Talang Taling belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, masyarakat berharap agar aparat penegak hukum ikut mengusut dugaan penyimpangan, sehingga dana pembangunan benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan menjadi ajang permainan oknum tertentu.

Jurnalis: Suparman rdsuparman@gmail.com

BERITA TERBARU