banner 728x250

*Mungkin Kelelahan? Pasal Penganiayaan Berat Jadi Pasal Penggelapan, Keluarga Korban Minta Klarifikasi Polsek Tamalate*

banner 120x600

*Mungkin Kelelahan? Pasal Penganiayaan Berat Jadi Pasal Penggelapan, Keluarga Korban Minta Klarifikasi Polsek Tamalate*

 

MAKASSAR, MEDIACAKRABUANA.ID

Penanganan laporan dugaan tindak pidana penganiayaan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, menyisakan sejumlah pertanyaan.

Hampir tiga bulan sejak laporan polisi diterima, keluarga korban mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara. Bahkan, ibu korban mengaku lelah harus bolak-balik ke Polsek Tamalate untuk mencari kejelasan atas laporan yang telah disampaikan.masih kandas di meja penyidik

Hatija seorang ibu bahwa dirinya masih terus memperjuangkan keadilan bagi anaknya yang menjadi korban dugaan penganiayaan di kawasan CPI dan sempat menjalani perawatan dua hari di RS. Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Makassar.

Dalam keterangannya, Hatija mengungkapkan kekecewaannya karena hingga saat ini belum mendapatkan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang merenggut nyawa anaknya tersebut.

Ia berharap aparat kepolisian segera mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum.

“Anak saya sudah meninggal dunia. Saya hanya meminta keadilan. Kenapa sampai sekarang pelakunya belum bisa ditangkap? Kami meminta kepastian hukum dari penyidik Polsek Tamalate,” demikian inti tuntutan Hatija kepada aparat penegak hukum.

Bagi Hatija, perjuangan tersebut bukan sekadar meminta penjelasan administrasi kepolisian, melainkan mencari pertanggungjawaban hukum atas kehilangan anaknya.

Dua Surat Kepolisian, Dua Pasal Berbeda
Di tengah perjuangan keluarga korban, redaksi Jurnal8.com menemukan persoalan lain dalam dokumen resmi Polsek Tamalate.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, laporan polisi diterima pada 14 September 2026 dengan nomor LP/B/429/IX/2026/SPKT/Polsek Tamalate.

Pada 15 September 2026, Polsek Tamalate menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan bernomor B/120/IX/Res.1.6/2026/Reskrim.

Dalam surat tersebut, dugaan penganiayaan berat disebut mengacu pada Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Namun, dalam surat perkembangan berikutnya tertanggal 19 Oktober 2026 dengan nomor B/137/X/Res.1.6/2026/Reskrim, dugaan penganiayaan berat justru dicantumkan menggunakan Pasal 468 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perbedaan ini menjadi perhatian karena kedua pasal memiliki substansi tindak pidana yang berbeda.

Pasal 486 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan, sedangkan Pasal 468 KUHP mengatur penganiayaan berat.
Apakah pencantuman Pasal 486 merupakan kesalahan pengetikan atau terdapat kekeliruan administrasi? Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara resmi oleh pihak kepolisian.

YBH MIM Soroti Ketelitian Administrasi dan Kepastian Hukum
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia Mandiri (YBH MIM).

Hadi Soestrisno, SH, dari YBH MIM menyoroti pentingnya ketelitian aparat dalam menyusun dokumen resmi penanganan perkara.

Menurut analisis hukum YBH MIM, apabila perbedaan pencantuman pasal tersebut merupakan kesalahan pengetikan, kepolisian perlu memberikan klarifikasi dan melakukan pembetulan administrasi sesuai ketentuan.

Namun, apabila terdapat perubahan konstruksi hukum, penyidik perlu menjelaskan dasar pertimbangannya.

Ketelitian administrasi bukan sekadar persoalan penulisan, melainkan bagian dari tertib administrasi dan profesionalitas penegakan hukum.

YBH MIM juga menilai bahwa keluarga korban berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status laporan, tindakan penyelidikan yang telah dilakukan, serta tindak lanjut perkara.
CCTV, Tujuh Saksi dan Pemeriksaan Ponsel Korban

Dalam surat tertanggal 19 Oktober 2026, penyidik Polsek Tamalate menyebut telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan.

Di antaranya mengecek CCTV di sekitar lokasi kejadian serta meminta keterangan pelapor dan tujuh orang saksi.

Penyidik juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan melalui Resmob untuk melakukan pemeriksaan telepon genggam milik korban.

Langkah tersebut disebut bertujuan mengetahui pihak yang diduga sebagai pelaku penganiayaan.

Namun, dokumen yang diterima redaksi belum menjelaskan hasil pemeriksaan CCTV, hasil pemeriksaan seluruh saksi, maupun hasil pemeriksaan telepon genggam korban.
Sementara itu, keluarga korban mengaku hingga kini belum memperoleh penjelasan perkembangan terbaru yang memberikan kepastian mengenai pengungkapan perkara.

Keluarga Meminta Penyidik Tidak Membiarkan Perkara Menggantung

Perjuangan Hatija menjadi gambaran beratnya posisi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya sekaligus harus terus mencari informasi mengenai proses hukum.

Ia berharap Polsek Tamalate tidak membiarkan keluarga terus menunggu tanpa kepastian.

Keluarga meminta penyidik menjelaskan mengapa pihak yang diduga sebagai pelaku belum berhasil diungkap dan bagaimana tindak lanjut penyelidikan yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat resmi.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi kebutuhan mendasar bagi keluarga korban.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur pemberitahuan perkembangan penanganan perkara melalui SP2HP pada tahap penyidikan.

Karena dokumen yang tersedia masih menunjukkan tahap penyelidikan, kepolisian perlu menjelaskan status terkini penanganan laporan dan mekanisme pemberian informasi kepada pelapor.

Redaksi ini membuka ruang klarifikasi kepada Polsek Tamalate, Polrestabes Makassar, maupun pihak terkait lainnya.

Keluarga korban membutuhkan jawaban. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana laporan dugaan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ditangani oleh aparat penegak hukum.

SALAH KETIK MUNGKIN DAPAT DIPERBAIKI, NAMUN KEHILANGAN NYAWA TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN. KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SEORANG IBU UNTUK ANAKNYA MENJADI HARAPAN YANG NYATA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *