banner 728x250

“PEMKAB OKU SELATAN DIDUGA MARKAS KORUPTOR ANGGARAN PERJALANAN DINAS JADI AJAN SANTAPAN OKNUM PEJABAT”.

banner 120x600

“PEMKAB OKU SELATAN DIDUGA MARKAS KORUPTOR ANGGARAN PERJALANAN DINAS JADI AJAN SANTAPAN OKNUM PEJABAT”.

OKU SELATAN || MEDIACAKRABUANA.ID

Rambo menemukan LHP BPK RI. Perwakilan Sumatera Selatan . Diduga keras anggaran perjalanan dinas menjadi santapan koruptor pejabat.Ucap Ali Sopyan Wasekjen Rakyat Membela Prabowo ( Rambo ) dengan tegas memintak pihak jajaran KORTAS TIPIDKOR POLRI turun tangan Pasalnya
Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Lima SKPD Tidak Sesuai Ketentuan
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan pada TA 2025 menganggarkan

Belanja
Perjalanan Dinas Sebesar Rp49.297.957.557,00 dengan realisasi sebesar
Rp44.991.597.568,00 atau 91,26% dari anggaran, yang di antaranya direalisasikan
untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp32.576.353.571,00 dan Belanja
Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp12.415.243.997,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada dokumen
pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan daftar hadir pegawai berupa
rekapitulasi fingerprint dari mesin presensi elektronik, hasil konfirmasi kepada
instansi tujuan dan/atau penyelenggara acara, maskapai, dan penyedia akomodasi
yang tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, serta keterangan dari pelaksana
perjalanan dinas menunjukkan bahwa terdapat bukti pertanggungjawaban Belanja
Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp328.999.932,00
dengan uraian sebagai berikut.

a. Pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas tidak sesuai dengan satuan biaya
penginapan daerah tujuan
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
diketahui bahwa terdapat pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas pada
empat SKPD yang melebihi ketentuan batas tertinggi yang telah ditentukan dalam
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional.

Kelebihan pembayaran ini terjadi karena perhitungan biaya penginapan
menggunakan tarif hotel/penginapan melebihi SBU yang berlaku. Kesalahan
penetapan tarif hotel/penginapan ini terjadi sejak bulan Januari 2025 sampai
dengan tanggal 17 Juni 2025 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025.

Biaya Penginapan melebihi satuan biaya pada
empat SKPD sebesar Rp35.659.332,00 dengan uraian pada tabel 1.2 berikut.

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Komfirmasi.

Bersambung Edisi berikut….!!!

( Redaksi 】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *