banner 728x250

“Proyek TPST Rp6,5 Miliar Diduga Langgar Aturan, UPTD Pengelolaan Sampah Purwakarta Bakal Surati BPBKP Jabar”.

banner 120x600

“Proyek TPST Rp6,5 Miliar Diduga Langgar Aturan, UPTD Pengelolaan Sampah Purwakarta Bakal Surati BPBKP Jabar”.

Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.id

Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya

“Kamis 12/11/ 2026 Awak media konfirmasi kepala UPTD Pengelolaan Sampah di ruangan kerja nya mengenai Proyek TPST 6.5 Miliar Nangrak yang diduga ketidak sesuaian prosedur pelaksanaan proyek Menjadi Sorotan seperti :
1Papan informasi proyek di pasang di dalam lokasi proyek
2.Pekerja proyek tidak mengunakan K3
3.Dilokasi proyek tidak ada pengawas dari Konsultan
4.Dilokasi proyek tidak ada Perwakilan kontraktor yang bertanggung jawab seperti mandor atau Pimpinan pelaksanaan pekerjaan
5.Proyek 6.5. Pekerjaan apa saja.?
6.Kenapa Pekerja Lebih Banyak dari Pihak Luar ?

Menanggapi hal tersebut
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Kabupaten Purwakarta User / Penerima memanpaat berencana melayangkan surat resmi kepada Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur pada pelaksanaan proyek Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) senilai Rp6,5 miliar.
Rencana pelaporan dan permintaan pendampingan audit kepada BPBPK Jabar ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar penggunaan anggaran negara berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Proyek infrastruktur pengolahan sampah bernilai miliaran rupiah tersebut diduga dijalankan tanpa mengikuti ketentuan dan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah agus Bayu Edi P. Pejabat, Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pihaknya memandang perlu adanya peninjauan serta evaluasi menyeluruh dari lembaga pengawas internal pemerintah.

Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas anggaran serta mencegah potensi kerugian negara di kemudian hari.

“Kami akan segera bersurat secara resmi ke BPBPK Jawa Barat terkait proyek TPST senilai Rp6,5 miliar ini.

Ada indikasi pelaksanaannya tidak mengikuti aturan pemerintah, sehingga perlu pendampingan dan pemeriksaan lebih lanjut agar semuanya jelas dan sesuai koridor hukum,” ujar Agus /Perwakilan UPTD] saat dikonfirmasi, di ruangan kerja Kamis (12/11/2026)].

Melalui surat tersebut, pihak UPTD berharap BPBPK Jabar dapat segera turun tangan melakukan verifikasi administrasi maupun pengecekan fisik di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, Direktur pt pemenang tender BPBPK Jabar
dan Konsultan pengawas belum dapat di konfirmasi

Bersambung Edisi berikut nya…..!!

( Red/ Tslm)
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *