*VIRAL DI NIAS UTARA: Diduga Oknum Kepsek PNS dan Guru PPPK Berbuat Asusila di Kantor Guru SDN Nalua, LSM-GIB Laporkan ke Bupati, Desak Copot dan Pecat!*
*LOTU, NIAS UTARA -* MEDIACAKRABUANA.ID
Dunia pendidikan Kabupaten Nias Utara kembali tercoreng. Beredar luas foto dan video di media sosial dan di tengah-tengah masyarakat yang diduga memperlihatkan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah berstatus PNS dan oknum Guru berstatus PPPK di dalam ruang kantor Guru SDN Nalua, Kabupaten Nias Utara.
Peristiwa yang diduga terjadi di dalam lingkungan sekolah itu kini resmi dilaporkan DPD LSM Generasi Indonesia Bersih (LSM-GIB) Kepulauan Nias ke Bupati Nias Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Kamis (12/11/2026).
LSM-GIB menilai, jika dugaan itu benar, maka ini bukan lagi pelanggaran ringan. Ini adalah *pelanggaran disiplin berat dan pelanggaran kode etik* yang mencoreng marwah guru dan merusak psikologis anak didik.
*DIDUGA TERJADI DI KANTOR SEKOLAH, PAKAI FASILITAS SEKOLAH*
Berdasarkan bukti foto dan video yang dikantongi LSM-GIB, lokasi diduga kejadian adalah di dalam kantor sekolah, dengan fasilitas sekolah seperti meja guru, buku, komputer/laptop, dan printer terlihat jelas di dalam rekaman tersebut.
“Ini bukti pengawasan Dinas Pendidikan lemah. Bagaimana mungkin perbuatan seperti itu bisa terjadi di dalam kantor sekolah, dengan fasilitas negara?” tegas DPD LSM-GIB Kepulauan Nias dalam laporannya.
Pada Kamis, 22 Oktober 2026 sekitar pukul 11.32 WIB, Tim LSM-GIB bersama Awak Media mendatangi lokasi tugas Kepala Sekolah. Kepala Sekolah tidak berada di tempat. Menurut keterangan salah seorang guru di sekolah tersebut, Kepala Sekolah sedang mengikuti pembinaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
Di saat yang sama, Tim LSM-GIB telah meminta izin untuk mengambil foto dan video di sekitar sekolah yang diduga lokasi kejadian, untuk dijadikan bukti pada proses hukum yang berlaku.
*SUDAH DISURATI SEJAK 4 NOVEMBER, DINAS DINILAI DIAM*
LSM-GIB mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan Surat Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara pada 04 November 2026, dengan batas waktu 3 x 24 Jam, dan meminta klarifikasi identitas, status kepegawaian, dan sanksi disiplin.
Namun sampai laporan resmi ini dibuat pada 12 November 2026, LSM-GIB menilai belum ada tindakan tegas dan terbuka dari Dinas Pendidikan.
“Kenapa sampai hari ini belum ada tindakan tegas setelah Surat Konfirmasi kami? Apakah kedua oknum sudah dipanggil dan diperiksa atau belum? Ini yang harus dijawab Dinas secara tertulis,” bunyi tuntutan LSM-GIB.
*DASAR HUKUM: BISA DIPECAT*
Untuk Oknum PNS (Kepala Sekolah), LSM-GIB mengacu pada:
– *PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 huruf f, Pasal 5 huruf n, dan Pasal 8 ayat (4) – Pelanggaran terhadap larangan asusila termasuk kategori Pelanggaran Disiplin Berat.*
– *UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 52 tentang kewajiban ASN menjaga etika, moral, dan menjadi teladan.*
– *PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.*
Untuk Oknum PPPK, LSM-GIB mengacu pada:
– *PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Pasal 52 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) huruf o, dan Pasal 56 tentang sanksi pemutusan hubungan perjanjian kerja.*
– *Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan PPPK.*
– *Kode Etik Guru Indonesia dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, bahwa sekolah wajib menjadi lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari perilaku asusila.*
*6 TUNTUTAN LSM-GIB*
Dalam laporannya, LSM-GIB menyampaikan tuntutan tegas kepada instansi terkait:
1. *Kepada Bupati Nias Utara selaku PPK:* Agar segera memerintahkan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin berat sesuai PP 94/2021 dan PP 49/2018, secara transparan dan berkeadilan.
2. *Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nias Utara:* Menjelaskan secara tertulis kenapa belum ada tindakan tegas, menyampaikan hasil pemeriksaan internal, identitas dan status kepegawaian kedua oknum, dan sanksi yang sudah dijatuhkan. Segera menarik / pembebasan tugas sementara kedua oknum dari sekolah tersebut selama proses pemeriksaan, agar tidak mengajar dan tidak bertemu murid, demi menjaga psikologis anak dan nama baik sekolah. Tidak melakukan pembiaran dan tidak melindungi oknum. Jika terbukti Dinas menutup-nutupi, maka Kepala Dinas juga harus dimintai pertanggungjawaban sebagai atasan langsung sesuai PP 94/2021 Pasal 21 tentang kewajiban atasan menegakkan disiplin.
3. *Kepada Inspektorat Nias Utara:* Agar segera melakukan audit investigasi / pemeriksaan khusus terhadap kedua oknum, dan terhadap Dinas Pendidikan yang diduga melakukan pembiaran.
4. *Kepada BKPSDM Nias Utara:* Agar segera memanggil, memeriksa, dan memproses administrasi kepegawaian kedua oknum, serta menyiapkan sidang disiplin berat.
5. *Kepada BKN Regional VI Medan:* Agar memberikan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin PPPK sesuai kewenangannya.
6. *Kepada Ombudsman RI dan Komisi ASN:* Agar melakukan pengawasan atas proses penanganan laporan ini, agar tidak terjadi pembiaran, tebang pilih, dan maladministrasi oleh Dinas Pendidikan.
Apabila dalam batas waktu tidak ada tanggapan yang serius dan terbuka dari pihak terkait, LSM-GIB menegaskan akan melanjutkan laporan ini ke:
1. Polres Nias / Polda Sumatera Utara
2. Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
“Kami mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah. Kami tidak menuntut pemecatan tanpa proses. Kami menuntut Pemeriksaan Resmi, Transparan, dan Berkeadilan. Apabila hasil pemeriksaan resmi menyatakan tidak terbukti, kami siap menerima hasil tersebut secara terhormat,” tutup LSM-GIB dalam laporannya.
SALAM INDONESIA BERSIH…!!!
















