banner 728x250

“BKBK SUMSEL TRILIUNAN RUPIAH, DIDUGA JADI SANTAPAN OKNUM PEJABAT BANGSAT “

banner 120x600

“BKBK SUMSEL TRILIUNAN RUPIAH, DIDUGA JADI SANTAPAN OKNUM PEJABAT BANGSAT ”

SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news Grup Membokar BkBK Sumsel menjadi santapan Pejabat Bangsat . halter sebut harus di proses hukum. Diduga keras kasus yang selama ini terpendam di bekungi Herder bertaring tajam tutur Ali Sopyan. Lanjutbya pula mengatakan sudah cukup besar kerugian. Uang negara .

Pasalnya Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja BKBK Belum
Mempertimbangkan Kondisi dan Kemampuan Keuangan Daerah
Berdasarkan analisis atas APBDP TA 2025 diketahui terdapat anggaran Belanja
Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar
Rp1.698.080.940.377,00, Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)
sebesar Rp2.075.538.656.635,00 yang terdiri dari BKBK kepada Desa sebesar
Rp58.000.000.000,00, dan BKBK kepada Kabupaten/Kota sebesar
Rp2.017.538.656.635,00.
Dalam pelaksanaan Belanja BKBK, terdapat beberapa permasalahan yang
menjadi perhatian BPK dan diungkap dalam LHP BPK sejak TA 2021 s.d. 2025,
dengan perincian pada tabel berikut.Permasalahan dalam LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2025 pada
Pemprov Sumatera Selatan dengan Nomor 13/T/LHP/DJPKN-
V.PLG/PPD.03/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 juga menyatakan bahwa
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang
belum terpenuhi pada APBD TA 2025, di antaranya yaitu:
1) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dengan alokasi paling rendah sebesar
40,00%, namun pada penyediaan anggaran pada rancangan APBD Pemprov
Sumatera Selatan Tahun 2025 hanya sebesar 19,74% dan pada rancangan
APBDP Pemprov Sumatera Selatan Tahun 2025 hanya sebesar 33,84%; dan
2) Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka

Pengembangan
Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dengan alokasi paling
sedikit 0,34%, namun penyediaan anggaran pada rancangan APBD Pemprov
Sumatera Selatan Tahun 2025 hanya sebesar 0,26% dan pada rancangan
APBDP Pemprov Sumatera Selatan Tahun 2025 hanya sebesar 0,22%.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur
Sumatera Selatan antara lain untuk mempertimbangkan pemberian BKBK pada
Tahun 2025 berdasarkan ketersediaan dana, potensi riil pendapatan, dan utang
kurang salur BKBK, serta memperhitungkannya dalam APBDP TA 2025 dan
menetapkan peraturan pelaksana dari Pergub Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tata Cara

Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa. Pergub tersebut mengatur mekanisme
perencanaan pemberian Belanja BKBK yang menampilkan bagan alur setiap
tahapan, tugas dan tanggung jawab dari pihak SKPD terkait, periode pengusulan
dari tahun sebelumnya sehingga dapat dirinci pada dokumen penganggaran
tahun berjalan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemprov Sumatera Selatan
menyampaikan surat dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua TAPD untuk
menindaklanjuti rekomendasi BPK, namun tindak lanjut belum sesuai dengan
rekomendasi berdasarkan rencana aksi.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proses penganggaran dan realisasi Belanja
BKBK menunjukkan permasalahan Tahun 2024 masih terjadi pada Tahun 2025,
dengan uraian sebagai berikut.

.“Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Sumsel untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *