“ARROGAN! Bisnis Miras & Warem Beroperasi Bebas di Merangin, Wartawati Bahkan Diteror Oknum Aparat!”
MERANGIN, JAMBI || MEDIACAKRABUANA.ID
Praktik kebal hukum semakin terang-terangan di Kabupaten Merangin. Usaha warung remang-remang (warem) ilegal dan dugaan gudang penyimpanan minuman keras (miras) milik seorang berinisial Budi beroperasi bebas tanpa tersentuh hukum, seolah mengangkangi aturan negara dan menantang kewibawaan aparat penegak hukum.
Berdasarkan hasil investigasi dan data valid yang dihimpun media, dugaan gudang penyimpanan miras berada di Desa Tambang Mas, sementara warung remang – remang yang disinyalir menjadi sarang maksiat beroperasi di Desa Tanjung Benuang, Kabupaten Merangin. Keduanya berjalan lancar tanpa hambatan, memicu kemarahan masyarakat luas, sekaligus melahirkan keraguan mendalam terhadap kinerja aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Merangin.
Publik kini menuntut jawaban tegas: Apakah lokasi-lokasi ini memang dilindungi oknum tertentu? Jika sudah diperiksa, di mana hasil penindakannya? Jika belum, mengapa instansi terkait seolah buta dan tuli terhadap keluhan warga?
“Jangan Biarkan Hukum Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah!”
Ketua Umum Lembaga Badan Hukum ICC-RI, Darmawan, S.H., melontarkan kecaman keras sekaligus peringatan terbuka kepada pihak berwenang agar tidak bermain-main dengan penegakan hukum.
“Jangan sampai masyarakat terus dirugikan, moral generasi muda hancur, sementara aparat dan pemerintah daerah seolah tak melihat apa-apa. Kami mendesak aparat penegak hukum turun langsung, periksa legalitas usahanya, bongkar tuntas fakta di lapangan, dan tindak tegas siapa pun yang memberikan perlindungan! Pembiaran seperti ini harus dihentikan sekarang juga!” tegas Darmawan.
Ia menegaskan, lembaganya bukan mencari-cari kesalahan, melainkan mendesak kehadiran negara secara nyata. Jika terbukti melanggar, aparat wajib menyeret para pelaku ke jalur hukum tanpa kompromi sedikit pun.
Satpol PP Merangin Dinilai Mandul, Warga Siap Lapor ke Ombudsman!
Kritik tajam juga diarahkan kepada Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Merangin. Sebagai garda terdepan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP dinilai lemah dan tidak tegas dalam menindak pelanggaran ketertiban umum, izin usaha, serta larangan peredaran minuman beralkohol di wilayah tersebut.
“Jangan menunggu persoalan ini memicu kemarahan warga baru bertindak! Jika terbukti melanggar, eksekusi aturan dengan tegas! Jika tidak berani, buka secara terbuka hasil pemeriksaannya agar publik tidak menduga ada ‘biaya diam’ di balik semua ini,” kecam Darmawan, tajam.
Ia bahkan memperingatkan, apabila keluhan warga terus diabaikan dan ditemukan indikasi maladministrasi atau pembiaran terstruktur oleh oknum pejabat daerah, pihaknya akan mengajukan pengaduan resmi ke Ombudsman Republik Indonesia.
Aroma Intimidasi: Oknum Aparat Diduga Coba Bungkam Wartawati
Masalah ini semakin serius karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran usaha, tetapi telah merambah ke tindakan intimidasi terhadap kebebasan pers. Seorang wartawati berinisial R mengaku mengalami tekanan psikis yang berat.
R mengaku dipanggil oleh oknum aparat berinisial O untuk dipertemukan dengan pihak berinisial BI — yang diduga kuat terkait dengan usaha yang diberitakan — dengan tekanan keras agar menghapus berita yang telah disiarkan ke publik.
Tindakan seperti ini adalah pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan wajib ditindaklanjuti secara serius. Kasus ini pun memicu desakan agar Kapolda Jambi turun tangan langsung: membongkar jaringan perlindungan di balik operasional warem dan miras, sekaligus membersihkan institusi dari oknum yang merusak citra kepolisian.
Sisi Lain: Klaim Ekonomi vs Realitas Sosial
Sering muncul argumen bahwa keberadaan tempat-tempat tersebut memberikan dampak positif ekonomi. Berikut perbandingan objektifnya:
Klaim yang Sering Diajukan Realitas yang Sebenarnya Terjadi
Membuka lapangan kerja warga Sebagian besar pendapatan justru tidak kembali ke ekonomi warga lokal
Meningkatkan perputaran uang di tingkat bawah Biaya sosial berupa kerusakan moral, kesehatan, dan keamanan jauh lebih besar nilainya
Membantu pendapatan warga sekitar Merugikan pendapatan negara karena menghindari pajak dan cukai resmi
Faktanya, keberadaan warem dan miras ilegal terbukti menjadi pemicu utama perkelahian, tindak kriminalitas, keretakan rumah tangga, hingga kerusakan moral generasi muda. Miras tanpa izin juga sangat berbahaya bagi kesehatan dan nyawa konsumen.
Dasar Hukum yang Dilanggar
Berbagai aturan jelas telah dilanggar, antara lain:
🔹 Peredaran Miras Tanpa Izin:
– KUHP / IKUHP: Menjual minuman memabukkan kepada orang mabuk atau anak di bawah umur dapat dipidana penjara
– UU Cukai No. 39 Tahun 2007, Pasal 50 & 54: Menjual barang kena cukai tanpa pita cukai diancam pidana penjara 1–5 tahun dan/atau denda
– Perda Ketertiban Umum: Setiap daerah memiliki aturan tegas yang melarang peredaran miras tanpa izin
Intimidasi Terhadap Wartawan:
– UU Pers No. 40 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (3): Pers berhak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi
– UU Pers No. 40 Tahun 1999, Pasal 18 ayat (1): Menghambat kerja jurnalistik dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp500 juta
Keterlibatan Oknum Aparat:
– Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri: Anggota Polri dilarang menjadi pelindung atau memfasilitasi kegiatan ilegal. Pelanggaran dapat berujung pemberhentian tidak dengan hormat dan proses pidana
Tegas: Masyarakat Merangin menuntut penegakan hukum yang adil, tegas, dan tanpa pandang bulu. Hukum harus sama untuk semua — tidak boleh ada yang kebal hukum, tidak boleh ada yang dilindungi, dan tidak boleh ada yang berhak membungkam kebenaran.
(Team)
