“Dugaan Manipulasi Dokumen Pendidikan, Walikota Prabumulih Disorot Terkait Keabsahan Ijazah Paket B dan C”
Prabumulih Sumsel || Mediacakrabuana.id
Dugaan persoalan keabsahan dokumen pendidikan seorang kepala daerah menjadi sorotan. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, muncul dugaan bahwa kepala daerah tersebut tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD), tetapi menggunakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian sebagai dasar untuk memperoleh surat keterangan kehilangan ijazah.
Dokumen tersebut diduga kemudian digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena lembaga pendidikan penyelenggara program Paket B dan Paket C tersebut disebut-sebut belum memiliki izin operasional pada saat menerbitkan ijazah pada tahun 2010. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh, izin operasional lembaga pendidikan tersebut baru diterbitkan pada tahun 2018.
Jika informasi tersebut terbukti benar, kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan serius mengenai proses penerbitan ijazah, keabsahan dokumen pendidikan, serta pemenuhan persyaratan administrasi yang digunakan untuk memperoleh ijazah kesetaraan.
Ada beberapa hal mendasar yang perlu diklarifikasi. Pertama, apakah yang bersangkutan benar-benar pernah menyelesaikan pendidikan SD atau memiliki bukti kelulusan yang sah? Kedua, atas dasar apa surat keterangan kehilangan ijazah diterbitkan apabila tidak terdapat bukti bahwa ijazah tersebut pernah dimiliki? Ketiga, bagaimana proses penerimaan peserta didik dan penerbitan ijazah Paket B dan Paket C pada lembaga yang diduga belum memiliki izin operasional pada tahun 2010?
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, mengingat ijazah merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti kualifikasi pendidikan seseorang. Terlebih apabila dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan atau menduduki jabatan publik.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan, kepolisian, penyelenggara pendidikan kesetaraan, serta instansi terkait perlu melakukan penelusuran dan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen pendidikan yang bersangkutan.
Kepala daerah yang disebut dalam informasi ini juga perlu diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai riwayat pendidikan, asal-usul dokumen kehilangan ijazah, serta proses memperoleh ijazah Paket B dan Paket C.
Publik berhak mendapatkan kejelasan. Keabsahan ijazah seorang pejabat publik bukan sekadar persoalan administrasi pribadi, melainkan menyangkut integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Apabila ditemukan pelanggaran, proses penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bersambung Edisi berikut…..!!!
( Tim / Red)
















