banner 728x250
Berita  

“PSDA Pemprov Sumsel Amburadul Administrasi, Diduga Ladang Oknum Pejabat Koruptor”.

banner 120x600

“PSDA Pemprov Sumsel Amburadul Administrasi,
Diduga Ladang Oknum Pejabat Koruptor”.

Sumatera Selatan|| Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO) mengatakan Kesalahan klasifikasi penganggaran (seperti salah menempatkan Belanja Modal ke Belanja Barang/Jasa atau sebaliknya) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya di kategorikan sebagai pelanggaran administratif yang berujung pada sanksi administratif dan koreksi pembukuan

jika terbukti disertai niat jahat (mens rea) atau menimbulkan kerugian keuangan negara yang bersifat melawan hukum sehingga dapat meningkat menjadi tindak pidana korupsi

Sedangkan,Pemeriksaan lebih lanjut atas perincian pekerjaan dalam kontrak diketahui bahwa pada Pekerjaan Rehabilitasi Kolam Retensi BPSDM Provinsi
Sumatera Selatan Tahap II terdapat item pekerjaan Pembuatan Jogging Track
sebesar Rp256.658.713,91 yang menambah nilai aset tetap sehingga kesalahan klasifikasi penganggaran pada Dinas PSDA adalah sebesar Rp7.908.546.836,09 (Rp8.165.205.550,00 -Rp256.658.713,91).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada:
1) Lampiran I.03 SAP Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 02 tentang LRA Berbasis Kas, Paragraf 37 yang menyatakan bahwa Belanja Modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal meliputiantara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,
peralatan, aset tak berwujud;
2) Lampiran I.08 SAP Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Paragraf 4 antara lain menyatakan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

b. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada Lampiran Angka

3. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada:

1) Angka 3.4.1.1 Belanja Pegawai huruf h yang menyatakan bahwa larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD;

2) Angka 3.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa huruf a yang menyatakan bahwa Belanja barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait;

3) Angka 3.4.2 Belanja Modal, pada:

a) Huruf a yang menyatakan bahwa Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya;

b) Huruf b yang menyatakan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pergub Sumatera Selatan Nomor

5 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi, pada Lampiran II Kebijakan Akuntansi Akun huruf E Akuntansi
Beban dan Belanja, pada Point 2.4:

1) Huruf e yang menyatakan bahwa Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan; dan

2) Huruf j yang menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Permasalahan di atas mengakibatkan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja
Modal tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebesar
Rp27.715.357.894,09 (Rp4.838.945.180,00 + Rp22.876.412.714,09), dengan
perincian:

a. Belanja Barang dan Jasa lebih saji sebesar Rp4.838.945.180,00 dan kurang saji sebesar Rp22.876.412.714,09; dan

b. Belanja Modal lebih saji sebesar Rp22.876.412.714,09 dan kurang saji sebesar Rp4.838.945.180,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kurang cermat dalam mengevaluasi usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan DPA dan DPPA SKPD; dan

b. Kepala SKPD terkait kurang mematuhi ketentuan klasifikasi jenis belanja sesuai SAP dalam menyusun RKA SKPD.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD lebih cermat dalam mengevaluasi usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan DPA dan DPPA SKPD;
dan

b. Kepala SKPD terkait lebih mematuhi ketentuan klasifikasi jenis belanja sesuai SAP dalam menyusun RKA SKPD

Jika kesalahan klasifikasi murni disebabkan oleh kelalaian teknis, kurangnya pemahaman regulasi (misalnya PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020), atau kesalahan input pada sistem (SIPD-RI) tanpa adanya aliran dana fiktif atau penggelembungan harga (mark-up), maka sanksinya bersifat pembinaan dan administratif sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014  jo. PP Nomor 48 Tahun 2016 serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Ali Sopyan (Rambo )Menyoroti Dampak Sanksi Pidana (Ranah Tindak Pidana Korupsi) :

Sesuai Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan dalam APBD dapat diancam pidana penjara dan denda.

Kesalahan klasifikasi di Dinas PSDA baru dapat diproses secara pidana oleh Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Tinggi Sumsel, Polda Sumsel, atau KPK) apabila memenuhi unsur UU Nomor 31 Tahun 1999  jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), Tiga Kesalahan dalam Hasil Temuan LHP BPK RI yakni :

Kesengajaan (Mens Rea). Klasifikasi anggaran sengaja dipelintir atau disamarkan untuk menghindari mekanisme lelang/tender proyek fisik irigasi atau sumber daya air.

Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain. Terdapat aliran dana dari pos anggaran yang salah klasifikasi tersebut ke rekening pribadi pejabat atau rekanan kontraktor secara tidak sah.

Fiktif atau Mark-Up. Pekerjaan fisik atau pengadaan barang di lapangan tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban (SPJ), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata.

Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap instansi terkait, team berupaya untuk mencari kebenaran dan fakta yang tercantum pada temuan BPK RI

Redaksi membuka Ruang untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang

Bersambung Edisi berikut nya…..!!!

( Redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *