Kabupaten Muara Enim, Sumsel || Mediacakrabuana.id
Pembayaran Tunjangan Perumahan DPRD dan Tunjangan Transportasi
Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 menganggarkan Belanja
Pegawai sebesar Rp1.018.111.989.103,00 dengan realisasi per 31 Desember 2023
sebesar Rp905.296.146.233,22 atau 88,92% dari anggaran. Realisasi tersebut di
antaranya adalah Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan rincian pada Tabel 1.5.Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 60 Tahun 2022. Hasil pemeriksaan dokumen realisasi Tunjangan Perumahan dan
transportasi DPRD, serta permintaan keterangan kepada Sekretaris DPRD
menunjukkan terdapat pembayaran Tunjangan Perumahan DPRD dan Tunjangan
Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp4.666.722.870,00 yang tidak sesuai
ketentuan dengan uraian sebagai berikut.
a. Pembayaran Tunjangan Perumahan DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar
Rp4.039.422.870,00 Berdasarkan permintaan keterangan kepada Sekretaris DPRD dan reviu dokumen, diketahui hal-hal sebagai berikut.
1) Tunjangan Perumahan untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD
dibayar berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2021
tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan bagi Anggota
DPRD Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Muara Enim Nomor 60 Tahun 2022, masing-masing sebesar
Rp23.000.000,00, Rp20.000.000,00, dan Rp19.000.000,00 per orang per bulan;
Mengangapi temuan BPK RI tersebut Ali Sopyan Wakil Ketua umum IWO Indonesia Meminta APH, Segera periksa Anggaran Pemkab Muara Enim Yang di duga kuat telah merugikan keuangan negara,”. Ucapnya
Sampai berita ini diterbitkan, Pemkab Muara Enim belum di Konfirmasi”.
Bersambung Edisi berikut nya.
( Red )*
