www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 92    
Beranda blog Halaman 92

Dugaan Mega Korupsi Dana Desa di Lubuk Layang Ilir: Kerugian Rp 5,4 Miliar Terkuak, Publik Soroti Lambannya Penanganan Hukum

0

Dugaan Mega Korupsi Dana Desa di Lubuk Layang Ilir: Kerugian Rp 5,4 Miliar Terkuak, Publik Soroti Lambannya Penanganan Hukum

LAHAT, SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

11 November 2025 – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban di Desa Lubuk Layang Ilir, Kecamatan Kikim Timur, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Berdasarkan laporan pengaduan warga dan data audit digital, total Dana Desa (DD) yang dikelola sejak 2018 hingga 2025 yang mencapai Rp 5,4 miliar disinyalir mengalami penyimpangan besar, ditandai dengan proyek fiktif dan mangkrak di tengah status desa yang masih dikategorikan Tertinggal (2021-2023).

Masyarakat setempat menyayangkan lambannya respons dan penanganan hukum oleh aparat penegak hukum (APH) terhadap terduga kuat pelaku. Publik secara khusus mempertanyakan karena lambannya penanganan ini berisiko memungkinkan terduga Kades masih leluasa beraktivitas dan berinteraksi dengan saksi kunci. Meskipun dugaan ini telah menguat dengan adanya sejumlah bukti administrasi, APH dinilai belum mengambil tindakan tegas, seperti penangkapan atau perintah audit forensik total, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi hilangnya barang bukti atau upaya perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Perwakilan masyarakat yang mengadvokasi kasus ini mengungkapkan adanya dugaan kolusi terencana yang melibatkan Kepala Desa (Kades) dan pihak luar. Modus operandi yang disoroti mencakup:

Pemalsuan Tanda Tangan Massal: Investigasi membuktikan bahwa semua tanda tangan Sekretaris Desa pada seluruh dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa dari 2018 hingga 2025 diduga kuat telah dipalsukan secara sistematis atas perintah Kades.

Pembayaran untuk Jasa LPJ Fiktif: Kades Lubuk Layang Ilir diduga menyewa jasa seorang individu berinisial Sdri. R, seorang pendamping desa dari desa lain, khusus untuk menyusun LPJ Desa. Sdri. R disebut diupah sebesar Rp 12 Juta per tahun dari Dana Desa, yang mengindikasikan adanya gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.

Dugaan Manipulasi Dana Aspirasi: Kolusi LPJ ini juga diduga digunakan untuk mencampuradukkan Dana Aspirasi dari salah satu Anggota Dewan, termasuk bantuan sapi senilai Rp 140 Juta pada tahun 2024, ke dalam LPJ Dana Desa.

Audit data sementara yang dipegang oleh publik menguatkan dugaan kerugian negara yang fantastis dari beberapa proyek:

Proyek Sumur Bor Mangkrak (Rp 1,12 Miliar): Desa menghabiskan total Rp 1.123.398.870 (DD) untuk proyek Sumur Bor (2019-2024). Namun, proyek-proyek ini dilaporkan tidak berfungsi optimal atau mangkrak. Salah satu unit Sumur Bor tahun 2019 dianggarkan hingga Rp 360.491.680, disinyalir sebagai indikasi markup ekstrem.

Proyek Fiktif ‘Kolam Ikan’: Proyek Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Tahun 2024 menelan biaya Rp 87.446.600, tetapi secara fisik diklaim tidak ditemukan di lokasi.

Pemotongan Gaji Staf: Eksploitasi finansial staf desa terjadi sejak 2017. Gaji Sekretaris Desa dipotong dengan skema: Rp 200.000 per bulan (2017-2019) dan melonjak menjadi Rp 805.000 per bulan (2020-2024). Gaji perangkat desa lainnya juga dipotong Rp 350.000 setiap bulannya.

Masyarakat juga menduga adanya upaya Perintangan Penyidikan di mana Kades dilaporkan memohon kepada Sekretaris Desa agar mengakui tanda tangan palsu tersebut, sebuah tindakan yang secara tersirat menguatkan adanya praktik pemalsuan dokumen.

Masyarakat Desa Lubuk Layang Ilir mendesak Kejaksaan, Kepolisian, dan Tipikor Polda Sumsel untuk segera bertindak dan memproses hukum secara adil dan transparan. Tuntutan utama publik adalah:

Tindakan Tegas dan Penangkapan: Mendesak penangkapan segera terhadap Kades Desa Lubuk Layang Ilir dan Sdri. R atas dugaan Tipikor, Pemalsuan Dokumen, dan Obstruction of Justice.

Audit Forensik Total: Mendesak Bupati Lahat dan Inspektorat Kabupaten untuk segera memerintahkan Audit Investigatif Forensik Total terhadap seluruh LPJ DD dari tahun 2018 hingga 2025.

Investigasi Mendalam Dana Pandemi: APH diwajibkan untuk menyoroti LPJ periode 2020 hingga akhir pembatasan COVID-19, terutama menginvestigasi klaim kegiatan yang tertulis di LPJ dan dugaan masalah dalam alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disinyalir bermasalah.

Perlindungan Saksi Kunci: Meminta agar perlindungan saksi kunci segera diberikan kepada Sekretaris Desa untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses penyidikan.

Publisher: PRIMA

RAMBO TUNTUT PEMBERSIHAN TOTAL: BUMIHANGUSKAN OKNUM MAFIA DAN SAMPAH NEGARA, PEMBAJAK HUKUM DAN APARAT BERKHIANAT!

0

RAMBO TUNTUT PEMBERSIHAN TOTAL: BUMIHANGUSKAN OKNUM MAFIA DAN SAMPAH NEGARA, PEMBAJAK HUKUM DAN APARAT BERKHIANAT!

JAKARTA, MEDIACAKRABUANA.ID

12 NOVEMBER 2025 – Relawan Pembela Prabowo (RAMBO) hari ini mengeluarkan ultimatum paling keras, menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat struktural akibat budaya suap, korupsi, dan mafia yang merajalela. RAMBO menuntut pembersihan total dan pembumihangusan tuntas terhadap sampah negara ini.

Ali Sopyan, Narasumber Relawan Pembela Prabowo (RAMBO), menegaskan bahwa kelumpuhan penegakan hukum terjadi karena jaringan kejahatan berada di dalam sistem itu sendiri.

“Budaya mafia dan korupsi sudah menjalar dari Wilayah Tingkat Desa hingga Pemerintah Pusat. Dan kami tahu pelakunya: pelaku mafia tersebut tidak jauh dari pejabat politik, pejabat publik, atau penegak hukum, mulai dari pejabat di Desa hingga Pusat. Inilah lingkaran setan yang membuat hukum mati!” tegas Ali Sopyan.

Ali Sopyan melanjutkan, semua pejabat dan oknum para mafia yang berlindung dalam atas nama jabatan, proyek, dan kekuatan politik perlu dibersihkan dan dibumihanguskan dari negara ini, karena mereka adalah SAMPAH.

“Kelambanan penanganan hukum juga adalah cermin dari ketidakmampuan aparat. Jangan-jangan, mereka bagian daripada mafia dan koruptor perampok tersebut! Ini dibuktikan, bilamana wartawan diberikan kewenangan untuk menangkap penjahat, sudah pasti dan tentunya wartawan lah yang paling banyak menangkap para mafia, rampok, dan penjahat di negara ini, sebab wartawan membawa ratusan hingga ribuan bukti eksklusif setiap hari.”

Ali Sopyan mengecam keras bahwa oknum aparat berdalih membela “pelindung negara” (yaitu mafia) sambil membungkam pers (terutama dalam kasus Perampasan Tanah). Koruptor menggunakan celah hukum, dan kelambanan proses hukum adalah bukti keterlibatan aparat.

RAMBO menuntut pimpinan negara yang baru untuk mengambil langkah ekstrem, tanpa kompromi, dan non-toleransi di setiap wilayah dan institusi, sebagai respons atas merajalelanya budaya suap dan pengkhianatan ini.

RAMBO mendesak agar segera dilakukan Pemecatan Massal Vertikal, yaitu mencopot semua pejabat publik dan birokrat yang terlibat dalam jaringan suap dan mafia di seluruh tingkatan, dari pusat hingga ke desa. Tindakan harus segera diambil untuk ADILI PENGKHIANAT DAN OKNUM LAMBAT—karena kelambanan adalah bukti keterlibatan—serta memidanakan oknum aparat yang menjadi beking mafia.

Lebih lanjut, RAMBO menuntut Jaminan Perlindungan Pers & Tindak Lanjut Bukti, agar jurnalis dilindungi sepenuhnya dan ratusan berita eksklusif yang mereka hasilkan menjadi dasar penindakan segera. Prioritas juga harus diberikan pada Rehabilitasi Korban Tanah, dengan segera menangani kasus-kasus perampasan yang terabaikan.

“Kami mengingatkan, kegagalan menindak tegas di tengah bukti yang melimpah ini adalah pengkhianatan terhadap jutaan suara. RAMBO menuntut agar hukum betul-betul ada! Bumihanguskan para pengkhianat ini sekarang juga! Tegaskan bahwa Rakyat adalah Pelindung Negara yang Sejati, dan aparat wajib tunduk serta melayani kepentingan rakyat!”

Publisher -Red

Ali Sofyan (Rambo): Pecat Oknum Preman Berseragam di Dishub DKI, ASN Bukan Tempat Bagi Penipu Rakyat!

0

Ali Sofyan (Rambo): Pecat Oknum Preman Berseragam di Dishub DKI, ASN Bukan Tempat Bagi Penipu Rakyat!

JAKARTA – MEDIACAKRABUANA.ID

Aktivis dan Relawan Pembela Prabowo, Ali Sofyan yang akrab disapa Rambo, angkat suara terkait kasus dugaan penipuan dan praktik percaloan tenaga kerja non-ASN di tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang menyeret nama Dewi Theresia Munte, seorang pegawai aktif Dishub DKI.

Kasus ini mencuat setelah Dewi Munte diduga menerima uang hingga Rp380 juta dari 15 calon pegawai, dengan janji akan memasukkan mereka sebagai tenaga honorer. Lebih mengejutkan lagi, Dewi secara terbuka menyebut dirinya “preman berseragam di Dishub DKI Jakarta.”

> “Ucapan seperti itu sangat mencoreng kehormatan aparatur sipil negara. Jika benar ada oknum yang berani mengaku preman berseragam, itu artinya dia tidak layak berada dalam sistem pemerintahan. Saya minta Kadishub DKI segera mengambil langkah tegas, pecat tanpa kompromi,” tegas Ali Sofyan (Rambo) dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (10/11/2025).

 

Rambo menegaskan bahwa ASN adalah pelayan rakyat, bukan alat untuk memperkaya diri dengan cara menipu masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan pemberantasan mental koruptif di seluruh lini pemerintahan.

> “Presiden Prabowo sudah jelas: birokrasi harus bersih, cepat, dan berintegritas. Kalau di Dishub DKI masih ada oknum seperti ini, maka Kadishub harus berani mencopot dan memecatnya. Jangan biarkan premanisme berseragam menjadi wajah birokrasi Jakarta,” ujar Rambo.

 

Menurut Ali Sofyan, tindakan tegas terhadap oknum tersebut bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

> “Rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka tahu mana pejabat yang bekerja untuk rakyat dan mana yang hanya menjual jabatan. Kadishub DKI wajib menindak disiplin berat, dan bila perlu serahkan ke aparat hukum. ASN model begini tidak boleh dilindungi,” tambahnya dengan nada keras.

 

Rambo menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pembersihan total dilakukan di tubuh Dishub DKI Jakarta, dan semua oknum yang terlibat jaringan calo harus diusut tuntas.

> “Jangan kasih ruang bagi preman berseragam. Pemerintahan yang kuat harus dimulai dari aparatur yang bersih. Kalau tidak bisa jadi pelayan rakyat, maka keluar dari seragam itu!” tegas Ali Sofyan (Rambo).

(red)

Gerak Cepat Kodim 0418/Palembang Amankan Pengiriman Hewan Ilegal, Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat

0

“Gerak Cepat Kodim 0418/Palembang Amankan Pengiriman Hewan Ilegal, Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat”

Palembang Media Cakrabuana ID

Patroli Gabungan Komando Distrik Militer 0418/Palembang berhasil mengamankan satu unit truk yang mengangkut puluhan ekor babi tanpa dilengkapi surat perizinan resmi. Hal ini, dilakukan di Simpang Pasar Padang Selasa, Palembang, pada Rabu dini hari (12/11/2025), sebagai respon cepat dan sigap atas laporan keresahan yang disampaikan oleh masyarakat setempat terkait maraknya distribusi hewan babi di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komandan Kodim 0418/Palembang Letkol Arh Erik Novianto, S.Sos., yang diwakili oleh Kepala Staf Kodim Letkol Inf Dery Septriandi, segera berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Kasdim Letkol Inf Dery Septriandi mengonfirmasi bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari patroli rutin pengawasan wilayah sekaligus memverifikasi kebenaran aduan dari masyarakat.

“Dini hari tadi, kami mengamankan sebuah truk beserta dua orang sopir dan 26 ekor babi yang terindikasi tidak dilengkapi perizinan resmi,” ungkap Letkol Inf Dery.

“Pihak kami langsung berkoordinasi dengan Dinas terkait guna memastikan keabsahan administrasi yang dikantongi.” Imbuhnya

Dirinya juga menegaskan komitmen Kodim 0418/Palembang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait segala bentuk kegiatan yang meresahkan atau mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan tugas Komando kewilayahan dalam menjaga keamanan wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, dr. Hewan Jafrizal, didampingi Dokter Hewan Berwenang Dinas Peternakan Kota Palembang, dr. Hewan Rosdiah, menjelaskan aspek regulasi. Lalu lintas hewan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penyakit Hewan, yang salah satunya dikendalikan melalui pengendalian lalu lintas, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.

Syarat Wajib Lalu Lintas Antar Provinsi
dr. Hewan Jafrizal merinci bahwa untuk lalu lintas antarprovinsi seperti pengiriman babi dari Lampung ke Sumsel, wajib dipenuhi dua syarat utama: Surat Kesehatan Hewan dan Sertifikat Veteriner dari daerah asal. “Seharusnya itu sudah aplikasinya melalui online semua, mudah untuk didapatkan, dan harus ada pemeriksaan kesehatan hewannya di sana,” jelasnya. Persyaratan ini juga didukung oleh regulasi Kementan Nomor 708 Tahun 2024.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan sistem aplikasi, dr. Hewan Jafrizal memastikan bahwa tidak satu pun dari puluhan ekor babi yang diamankan tercatat melalui aplikasi resmi. “Maka babi ternak yang dimasukkan ke Sumsel ini tidak lengkap administrasinya alias ilegal,” tegasnya.

Pihak Dinas pun mengimbau kepada peternak, pedagang, dan pengusaha agar menggunakan aplikasi resmi untuk tertib administrasi sekaligus mengamankan wilayah Sumsel dari potensi penyakit menular seperti African Swine Fever (ASF) dan penyakit lain yang dapat menular kepada hewan lain atau bahkan manusia. dr. Hewan Jafrizal, selaku Pejabat Otoritas Veteriner, bertanggung jawab untuk memastikan hewan yang masuk ke wilayahnya berada dalam kondisi sehat.

Apresiasi dan Komitmen Bersama
Mengakhiri keterangannya, dr. Hewan Jafrizal menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kodim 0418/Palembang yang telah menjamin ketertiban Kota Palembang, termasuk melalui kegiatan pengamanan distribusi ilegal ini. Sinergi antara TNI dan Dinas terkait akan terus diperkuat untuk memastikan penegakan hukum dan kesehatan hewan di wilayah Sumsel. Harto

DIDUGA ASAL JADI PEMBANGUNAN JALAN USAHA PERKEBUNAN ATARAN SELIKE DS TANJUNG PAYANG LASEL APBD TA 2025 SUDAH BANYAK RETAK

0

“DIDUGA ASAL JADI PEMBANGUNAN JALAN USAHA PERKEBUNAN ATARAN SELIKE DS TANJUNG PAYANG LASEL APBD TA 2025 SUDAH BANYAK RETAK”

LAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Pembangunan jalan usaha perkebunan oleh Dinas Perkebunan adalah kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur pertanian demi kelancaran mobilitas petani dan pengangkutan hasil panen. Prosesnya melibatkan survei, desain, dan konstruksi yang meliputi pembersihan lahan, pengerasan,dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan petani.
Agregat atau material yang digunakan Terdiri dari batu pecah yang dicampur dengan bahan pengikat seperti semen dan pasir bersih dan air untuk membuat beton.

Diduga kuat Pembangunan Jalan Usaha Perkebunan Ataran Selike Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan APBD Kabupaten Lahat TA 2025 Pelaksana CV PUTRA BANGUN PERKASA Dinas Perkebunan Nilai Kontrak Rp.476.077.042,. asal jadi,menggunakan material tidak sesuai dengan SPEK menggunakan pasir, batu bercampur tanah (Sirtunah),diduga disepanjang jalan cor beton sudah banyak yang retak, tanpa ada pembersihan terlebih dahulu, Diduga kuat akan rugikan negara.

Salah satu warga Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang mengaku bernama Boyliam kepada awak Media ini 10-11-2025 mengatakan pembangunan jalan kekebun ini materialnya menggunakan Pasir, batu yang kotor karena ada campuran tanah,disepanjang jalan yang sudah selesai dicor dari awal hingga ujung hampir keseluruhan sudah retak namun ditutup dengan acian semen.Pengecoran jalan tanpa ada pembersihan dahulu rumput-rumput yang ada langsung ditimpa adukan material,yang penting asal jadi saja”ujarnya”.

Hal yang sama dikatakan Rambei yang mengaku warga Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 10-11-2025 menuturkan Disepanjang Jalan bisa dilihat dengan jelas hampir merata semuanya ada yang retak, meski ditutup dengan acian semen masih terlihat jelas retaknya,mereka menggunakan material yang tidak sesuai dengan material yang seharusnya digunakan untuk jalan cor beton seperti pasir bersih, split dan semen juga air sedangkan mereka menggunakan pasir, batu yang bercampur tanah atau yang sering masyarakat katakan SIRTUNAH.Pada saat pengecoran tanpa ada pembersihan terlebih dahulu rumput-rumput yang tumbuh langsung ditimpa dengan adukan. Jika memang ada pihak yang mengawasi bangunan jalan cor beton kekebun ini tolong diperhatikan dan ditegur jika bangunan ini tidak sesuai dengan aturan jalan cor beton,jangan diabaikan saja karena kami masyarakat kecewa jika pembangunan ini dibuat asal jadi saja”ujarnya”.

Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sampai berita Ini diterbitkan belum bisa dikomfirmasi.

“BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA”

NITA YUPIKA & HERI AS
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Tuntutan Keadilan Rekrutmen Berujung Memanas Personel BKO dengan Atribut Diduga Mirip TNI Dinilai Lakukan Intimidasi

0

Tuntutan Keadilan Rekrutmen Berujung Memanas Personel BKO dengan Atribut Diduga Mirip TNI Dinilai Lakukan Intimidasi

PRABUMULIH, SUMSEL MEDIACAKRABUANA.ID

12 November 2025 – Suasana di depan kantor PT Pertamina EP Zona 4 Prabumulih mendadak mencekam hari ini, Rabu (12/11). Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Pemuda Prabumulih (FKPP) yang menuntut kejelasan dan transparansi perekrutan tenaga kerja lokal berakhir dengan kericuhan setelah terjadi adu mulut sengit dengan pihak pengamanan perusahaan.
Masyarakat lokal Prabumulih merasa diabaikan, padahal perusahaan migas tersebut beroperasi di wilayah mereka. Tuntutan utama adalah agar proses rekrutmen dibuka secara jujur dan memberikan porsi yang adil bagi putra-putri daerah.

“Kami menuntut Pertamina jujur dan membuka proses rekrutmen. BUMN ini milik negara, bukan milik segelintir elite yang mengabaikan putra-putri daerah di sekitar ladang minyak mereka sendiri,” teriak Kiki Radito yang memimpin unjuk rasa.

Manajemen lokal Pertamina dinilai gagal total dalam menjaga hubungan harmonis dengan komunitasnya, dan justru menimbulkan ketegangan sosial yang seharusnya bisa dihindari dengan kebijakan yang lebih terbuka dan beretika.

Kericuhan memuncak ketika terjadi adu mulut yang terekam kamera antara perwakilan massa dengan oknum pengamanan BKO (Bawah Kendali Operasi). Sorotan paling tajam diarahkan pada fakta bahwa petugas pengamanan tersebut terlihat menggunakan atribut yang menyerupai personel TNI/Polri saat menghadapi unjuk rasa sipil.

Tindakan ini dinilai melanggar etika sipil dan memicu kritik keras:

* Intimidasi Terselubung: Penggunaan simbol militer atau kepolisian dalam konteks penanganan massa sipil adalah bentuk intimidasi yang melampaui batas kewenangan keamanan korporasi. Ini mengesankan Pertamina mencoba membungkam kritik publik dengan simbol kekuatan negara.

* Militerisasi Keamanan: Publik menilai ini adalah bentuk militerisasi pengamanan aset BUMN, sebuah praktik yang bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi di Indonesia.

* Akuntabilitas Dana: Pertanyaan krusial muncul: apakah Pertamina menggunakan dana publik untuk membiayai personel BKO yang justru bertindak provokatif dan represif, alih-alih profesional dan humanis?

Keheningan institusi ini justru memperparah kecurigaan publik dan menguatkan persepsi bahwa Pertamina dan pemerintah terkait sedang berupaya menutup-nutupi insiden dan menghindari pertanggungjawaban.

Insiden ini mendesak Kementerian BUMN untuk segera mengintervensi dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Pertamina di Prabumulih.

Bungkamnya Pertamina dan pemerintah terkait pasca-kericuhan hanya akan membuktikan bahwa BUMN ini tidak serius dalam menjunjung tinggi transparansi dan keadilan lokal. Publik menanti sikap tegas: apakah akan berpihak pada transparansi, atau memilih untuk terus bersembunyi di balik keangkuhan korporasi dan simbol-simbol kekuatan militer.

Publisher -Red

Bapenda Kota Palembang Terus Kejar Target Menjelang Akhir Tahun”

0

“Bapenda Kota Palembang Terus Kejar Target Menjelang Akhir Tahun”

Palembang – Media Cakrabuana ID

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang terus menggenjot realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun 2025. Hingga 11 November 2025, capaian pajak daerah telah mencapai 72,5 persen atau senilai Rp1,035 triliun dari total target sebesar Rp1,8 triliun.

Capaian ini disampaikan oleh Kepala Bapenda Kota Palembang, Marhaen, SH., M.Si, dalam kegiatan Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025 di Ruang Rapat Gending Sriwijaya, Kantor Bapenda Palembang, Jalan Merdeka No. 21, Rabu (12/11/2025).

Sekretaris Daerah Kota Palembang, H. Aprizal Hasyim, S.Sos., M.M, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Bapenda. Ia menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak, mulai dari kecamatan, kelurahan hingga RT, untuk bersama-sama mengejar sisa target pajak dalam waktu 40 hari ke depan.

“setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan kota. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah diharapkan terus menjaga komitmen dan semangat kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Palembang Marhaen menjelaskan bahwa dari 14 jenis pajak daerah yang dikelola, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan realisasi Rp246 miliar, atau 74,57 persen dari target yang ditetapkan.

Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan, Marhaen menyatakan optimismenya bahwa target pendapatan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai.

“Kami masih punya waktu sekitar 40–50 hari. Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, kami yakin target Rp1,8 triliun dapat terpenuhi,” tegasnya.

Salah satu langkah strategis Bapenda dalam mendorong realisasi pajak adalah program penghapusan denda (pemutihan) PBB, yang berlaku untuk periode pajak 2002–2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun 2002–2019: penghapusan 100 persen atas pokok dan denda.

2. Tahun 2020–2024: wajib pajak cukup membayar 50 persen dari pokok pajak, dengan syarat telah melunasi PBB tahun berjalan (2025).

“Program ini bukan hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik,” jelas Marhaen.

Bapenda juga memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama camat, lurah, hingga ketua RT untuk memastikan seluruh masyarakat memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu.

“Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan ini, semakin besar pula manfaatnya bagi pembangunan Kota Palembang. Ini adalah wujud gotong royong kita dalam memajukan daerah,” pungkas Marhaen.

Bapenda Palembang mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan PBB hingga akhir tahun 2025. Bayar pajak tepat waktu, wujudkan Palembang yang maju, mandiri, dan berdaya saing! (Harto)

Dugaan Adanya Proyek Siluman BBWS

0

Dugaan Adanya Proyek Siluman BBWS

Cirebon,Mediacakrabuana id

Pelaksanaan pekerjaan proyek BBWS di desa Japura kidul blok cantilan kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon diduga proyek siluman, saat awak media kami melakukan mendatangi lokasi tsb tidak menemukan adanya papan proyek yg sudah jelas merupakan informasi tentang pekerjaan proyek tsb dan ini keterbukaan publik seluruh masyarakat harus mengetahuinya apalagi insan pers.
Kami juga menemukan dugaan adanya bahan bahan material yg tidak berkualitas berupa baru kali kapur,semen rajawali juga para pekerja tidak dilengkapi dengan pakaian keselamatan kerja,saat Mamat dari AWPI menghubungi seseorang yg dikatakan para pekerja bahwa yg bertanggung jawab dan dia orang BBWS mendapatkan jawaban yg tidak mengenakan hati Saefudin mengatakan ” Ini komplotan Riko yah” sebagai wartawan jelas kami tersinggung apalagi kami sedang bertugas mencari berita dan kami dilindungi UU PERS No 40 tahun 1990 .

Hari ini tgl 13 November 2025 pukul 10.00 wib kami mendatangi kantor BBWS bersama beberapa media juga ada Alex dari lembaga swadaya masyarakat CIB yg memantau dari awal pekerjaan itu,kami ditemui Ade salah seorang pegawai BBWS dibagian informasi publik tidak dapat memberikan jawaban dan menganjurkan kami untuk membuat surat pengaduan karena menurut Ade bukan wewenangnya dan yg berwenang ada pak Firman yg kebetulan ada tugas keluar kantor.
Dengan berita ini kami turunkan kami berharap hal ini mendapat perhatian khusus dari Kepala BBWS agar menindaklanjuti temuan ini memanggil rekanan pemborong tsb.( Alyanto )

Kelapa Banyuasin Jadi Energi Masa Depan: Indonesia Siap Produksi Bioavtur Ramah Lingkungan untuk Dunia

0

Kelapa Banyuasin Jadi Energi Masa Depan: Indonesia Siap Produksi Bioavtur Ramah Lingkungan untuk Dunia

Banyuasin Media Cakrabuana ID –

Kabupaten Banyuasin bersiap menjadi pionir dalam revolusi energi hijau nasional. Melalui kolaborasi antara PT Green Power Palembang (GPP) dan IJB-Net Pusat (Indonesia Japan Business Network), kini tengah dikembangkan program bioavtur (Sustainable Aviation Fuel/SAF) yang menggunakan bahan baku dari kelapa non-standar.

Langkah ini menandai babak baru bagi Sumatera Selatan khususnya Banyuasin dalam kontribusinya terhadap energi terbarukan global, sekaligus menjadikan limbah kelapa bernilai tinggi sebagai bahan bakar pesawat masa depan.

Tim IJB-Net Pusat yang dipimpin Muhammad Budiman menjelaskan, proyek ini memanfaatkan kelapa non-standar atau reject yang selama ini tidak terpakai di industri pangan.

“Kelapa yang busuk, pecah, kecil, atau bertunas, yang biasanya dibuang justru menjadi emas hijau bagi kami. Dari sinilah kami kembangkan bahan baku bioavtur untuk pesawat terbang,” ujarnya.

Inovasi ini juga sejalan dengan regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO) yang mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan tanpa mengganggu sektor pangan dunia.

“Ke depan, penerbangan internasional wajib menggunakan bioavtur. Ini peluang besar bagi Banyuasin untuk menjadi salah satu lumbung energi hijau dunia,” tambah Budiman.

Pabrik pengolahan tengah dibangun di Muara Sungsang, Banyuasin, dan akan mengolah Crude Coconut Oil (CCO) menjadi bioavtur yang sebagian besar akan diekspor ke Jepang.

“Target kebutuhan ke depan mencapai 500 ton kelapa non-standar per hari,” jelas Budiman.

Untuk memenuhi kapasitas tersebut, tim kini tengah melakukan survei intensif di berbagai titik pengumpulan kelapa di Banyuasin. Proses ini menjadi bagian dari validasi kesiapan bahan baku sebelum pabrik mulai beroperasi penuh pada tahun 2026.

Jika pasokan Banyuasin masih kurang, kami siap memperluas kerja sama ke wilayah lain di Sumatera Selatan, bahkan hingga Jambi dan Riau,” ungkapnya optimistis.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyambut hangat langkah strategis ini. Dukungan hadir dari berbagai instansi, termasuk Dinas Perkebunan, PTSP, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang memfasilitasi kebutuhan regulasi dan perizinan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemkab Banyuasin. Ini bukan hanya investasi energi, tetapi juga investasi masa depan Indonesia,” tutur Budiman.

Dengan proyek ini, Banyuasin tidak sekadar dikenal sebagai penghasil kelapa, tetapi juga sebagai pusat inovasi energi terbarukan yang memberi nilai tambah bagi petani, lingkungan, dan ekonomi daerah.

Budiman menegaskan, proyek bioavtur ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang transformasi nilai dan keberlanjutan.

“Bayangkan, limbah kelapa yang dulunya tak bernilai kini bisa menggerakkan pesawat lintas benua. Dari Banyuasin untuk dunia—itulah semangat kami,” pungkasnya.

Dengan inovasi ini, Banyuasin menorehkan sejarah baru: dari kebun kelapa di tanah Sumatera, kini lahir energi yang akan mengangkat Indonesia ke peta energi hijau global. Harto

Wajah Proyek Aspal Rp 4,9 Miliar: Kontras Mencolok Kualitas ‘Seumur Jagung’ VS Anggaran Fantastis di Ruas Gombong-Sempor

0

Wajah Proyek Aspal Rp 4,9 Miliar: Kontras Mencolok Kualitas ‘Seumur Jagung’ VS Anggaran Fantastis di Ruas Gombong-Sempor

Kebumen, Mediacakrabuana.id

12 November 2025 – Proyek rehabilitasi ruas jalan provinsi Gombong-Sempor-Ketileng/Bts. Banjarnegara dengan alokasi anggaran mencengangkan sebesar Rp 4.923.219.000,00 (hampir Rp 5 Miliar) kini menjadi sasaran kritik publik yang pedas. Proyek sepanjang ± 3 kilometer yang rampung pada 14 Oktober 2025, atau setara dengan biaya Rp 1,64 Miliar per kilometer, dinilai gagal total dalam menjamin kualitas infrastruktur yang mumpuni.

Hanya dalam hitungan minggu pasca-serah terima, kekhawatiran masyarakat terbukti menjadi fakta pahit di lapangan: tanda-tanda kerusakan dini telah muncul secara signifikan di beberapa titik krusial.

Titik kerusakan paling mencolok terpantau di perempatan padat Jatinegara, Sempor. Berdasarkan pantauan dan dokumentasi foto, lapisan aspal di lokasi tersebut sudah mulai terkelupas, menampilkan agregat dan kerikil yang mudah terlepas. Kerusakan ini mengancam ketahanan jalan secara keseluruhan.

“Anggaran yang dikeluarkan sungguh besar, tapi kualitas pengerjaannya terlihat ‘sekenanya’ (seenaknya sendiri). Hanya sebentar saja sudah rusak begini. Ini kerugian besar bagi kami sebagai pengguna jalan,” ujar W (seorang warga Jatinegara) yang enggan disebut namanya karena khawatir akan dampak di kemudian hari.

Kerusakan dini di lokasi strategis seperti perempatan Jatinegara, yang merupakan jalur akses vital dan menantang, bukan hanya persoalan teknis minor. Ini adalah indikasi kuat adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis (Spektek) atau kelalaian serius dalam proses pengawasan dan pengerjaan oleh pihak kontraktor.

Mengingat anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah seharusnya menjamin kualitas jalan yang tahan lama terlebih jalur Gombong-Sempor rawan longsor publik menuntut agar Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah tidak menutup mata atas temuan ini.

Aktivis dan masyarakat mendesak tuntutan konkret sebagai berikut:

– Audit Mutu Independen Segera dan Mendesak: Segera lakukan audit teknis secara menyeluruh oleh pihak ketiga yang independen. Audit harus mengukur secara akurat ketebalan lapisan aspal, kepadatan, dan kualitas komposisi material (Job Mix Formula), dan membandingkannya secara terbuka dengan dokumen kontrak.

– Pertanggungjawaban Penuh Kontraktor: Pemerintah wajib memastikan bahwa kontraktor pelaksana (CV FAHD ARSIETA) dan konsultan pengawas (PT RENCANA JAYA INDONESIA KSO) bertanggung jawab penuh. Seluruh perbaikan kerusakan yang terjadi dalam masa pemeliharaan harus dilakukan dengan biaya kontraktor, tanpa membebani kembali anggaran negara.

– Buka Penuh Dokumen Kontrak: Publik berhak tahu. Detil spesifikasi teknis, serta Rincian Harga Satuan (HPS) material, harus dibuka kepada publik untuk menilai apakah angka Rp 1,64 Miliar/KM merupakan nilai yang wajar untuk kualitas infrastruktur yang terbukti rapuh ini.

“Kualitas konstruksi yang ‘seumur jagung’ setelah menelan hampir Rp 5 Miliar adalah tamparan keras bagi akuntabilitas publik. Ini adalah kerugian ganda: kerugian finansial negara akibat uang rakyat yang dihamburkan, dan ancaman nyata terhadap keselamatan pengguna jalan yang harus melintasi aspal yang tipis dan mudah mengelupas,” tegas Hendra, seorang aktivis setempat dari Sempor.

Kegagalan proyek infrastruktur berbiaya jumbo ini harus menjadi alarm paling keras bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jika pengawasan tidak diperketat dengan disiplin baja, lebih banyak anggaran rakyat akan ludes sia-sia, sementara masyarakat dipaksa menggunakan jalan yang kualitasnya dipertanyakan.

Tembusan:

#KPK
#BPK
#MENTRI PUPR
#KEJAKSAAN AGUNG RI
#OMBUDSMAN

Publisher -Red

Visi Misi Dan Program Unggulan SMKN 2 Palembang

0

Visi Misi Dan Program Unggulan SMKN 2 Palembang

Palembang,- Media Cakrabuana ID

Visi Misi Dan Program Unggulan SMKN 2 Palembang. Selasa (11/11/2025)

Kepala Sekolah SMKN 2 Palembang H. Suparman S.Pd.,M.Si mengatakan bahwa,
Pendidikan prioritas mengacu kepada hasil nilai raport pendidikan SMKN 2 Palembang. Tahun ini harus ditingkatkan literasi, Nemurasi, Tracer study, selain itu mempertahan prestasi bidang akademik tolak ukurnya, LKS, bidang non akademik olah raga, karakter, tentunya kwalitas ini harus dipertahan dengan pelatihan insentif kontinu dan bila perlu membayar pelatih dari luar.

Saat ini juga sedang digiatkan konversi motor BBM ke motor listrik, pembelajaran E leaning yaitu T,TEP toyota training edukation program.

Harapan lulusannya 60% bekerja, 30% melanjuty10% wirausaha, untuk hal ini dukungan moral, spiritual, dari orang tua dan guru.

Visi dari SMKN 2 Palembang adalah TERDEPAN yaitu Terampil, Dedikasi Tinggi, Prestasi Unggul, Akhlak Mulia, Nasionalis.

Terus Misinya adalah:
– menguatkan pedagogi berpusat pada murid.
– mengoptimalkan pemanfaatan digital dalam proses pembelajaran
– membangun kemitraan strategis dengan Dunia Usaha, Dunia Industri dan masyarakata.
– menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, hijau, Religius dan berkelanjutan. Harto

ALARM UNTUK PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN.

0

ALARM UNTUK PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN.

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Saiful Huda Ems.

Keputusan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang menganugerahi Pahlawan Nasional bagi Soeharto, akan menjadi blunder politik yang dahsyat baginya. Perlawanan besar dan sengit dari rakyat terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran akan terjadi di masa-masa mendatang.

Dan ketika itu terjadi, maka pengampunan bagi Prabowo yang sebelumnya dicap sebagai penjahat berat HAM karena aksi penculikan-penculikan terhadap aktivis pemuda dan mahasiswanya, dan sempat melarikan diri ke Yordania di masa puncak pergerakan Reformasi ’98, akan otomatis tiada lagi berarti.

Prabowo mungkin lupa bahwa konsolidasi kekuatan pendukung Orde Baru, sudah terputus sejak terjungkalnya rezim Soeharto di tahun 1998, berganti dengan konsolidasi civil society yang kuat dan menghendaki negara demokratis yang anti Militerisme, Absolutisme dan Sentralisme.

Rupanya pengampunan rakyat terhadap Prabowo dan yang malah memilihnya menjadi Presiden RI ke 8 diabaikannya, bahkan Prabowo nampak lebih ugal-ugalan memimpin negara melampaui mantan mertuanya, Soeharto.

Di masa kepemimpinan nasional Soeharto memang telah terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), namun semua itu tidak dilakukan oleh Soeharto secara terang-terangan.

Tidak seperti yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi dan Prabowo, dimana keluarga dan teman-teman dekat diangkat menjadi pejabat negara dan menghegemoni BUMN, untuk memparkaya diri dan gerombolannya saja.

Orang-orang yang cerdas secara politik sangat mengetahui, bahwa kesalahan terbesar bagi Soeharto bukanlah prilaku KKN nya, melainkan sikap ketertundukannya pada kekuatan asing (negara-negara kapitalis), dan penghiatannya terhadap nilai-nilai perjuangannya terhadap para pahlawan kemerdekaan.

Selain itu, kesalahan terbesar dari Soeharto adalah kolaborasinya dengan CIA, pembunuhannya terhadap ideologi, penghancurannya terhadap karakter dan mentalitas bangsa, dari pejuang, percaya pada kekuatan sendiri menjadi mental pengikut, kolaborator !.

Soeharto men”darat” kan negara maritim (inward looking, dari negara maritim menjadi kontinental), mengubur ide dan imajinasi masa depan bangsa, menggadaikan kekayaan alam Indonesia, melakukan pelanggaran HAM dan barulah kemudian KKN.

Namun Prabowo bersama Jokowi yang dipuja-pujanya nampak mengulangi semua kesalahan besar dari Soeharto, mantan mertuanya Prabowo itu.

Jika Soeharto mengimpor 40 kapal perang bekas eks Jerman Timur, jika Soeharto mengimpor sampah-sampah dari Jerman, jika Soeharto diperbudak oleh IMF, maka Prabowo bersama Jokowi sempat mau mengimpor pesawat-pesawat tempur bekas (Mirage 2000-5) dari Qatar.

Pemerintahan Jokowi juga sempat mengimpor sampah plastik dari Jerman dan negara lain di tahun 2023 sebanyak 38,8 ribu ton, dan bersama Prabowo menghancurkan hutan dan lingkungan hidup lainnya untuk program food estate., memberi keleluasaan penuh bagi negara-negara kapitalis untuk merampok kekayaan alam Indonesia.

Prabowo diperbudak oleh kapitalis asing dengan pinjaman-pinjaman luar negerinya untuk melanjutkan tradisi jahanam Jokowi.

Semua itu dilakukan oleh Soeharto, Jokowi dan Prabowo karena ketiganya takut dan menghamba pada kekuatan asing, hingga ketiganya seolah tidak menghargai harkat dan martabat bangsanya sendiri, yang dahulu ketika dipimpin oleh Bung Karno sempat menjadi negara teladan bagi negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin !…(SHE).

12 November 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Analis Politik dan Aktivis ’98.

135 Event Sepanjang Tahun, Palembang Siap Jadi Kota Event Nasional dan Internasional

0

135 Event Sepanjang Tahun, Palembang Siap Jadi Kota Event Nasional dan Internasional

Palembang. – Media Cakrabuana ID

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus memperkuat sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Melalui peluncuran “135 Calendar of Charming Kota Palembang 2026”, yang digelar di The Zuri Hotel Palembang, Selasa (11/11/2025),

Pemkot menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata hingga 30 persen, serta mendatangkan sedikitnya 2,3 juta wisatawan domestik dan mancanegara pada tahun depan.

Peluncuran resmi kalender event tersebut ditandai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, dan dihadiri berbagai unsur—mulai dari jajaran pemerintah, BUMN, TNI/Polri, pelaku usaha, maskapai penerbangan, perwakilan hotel, media, hingga komunitas wisata dan ekonomi kreatif.

> “Palembang memiliki kekayaan wisata dan budaya yang luar biasa. Tren promosi wisata saat ini tidak lagi sebatas memperlihatkan keindahan, melainkan bagaimana menciptakan event yang menjadi magnet wisatawan,” ujar Aprizal Hasyim dalam sambutannya.

Menurutnya, kalender event tersebut bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan strategi kolaboratif lintas sektor untuk menciptakan multiplier effect bagi seluruh pelaku industri pariwisata — mulai dari UMKM, restoran, toko oleh-oleh, transportasi, hingga hotel dan hiburan.

“Kami ingin masyarakat turut menjadi bagian dari gerakan ini — menjadi tuan rumah yang ramah, menjaga keamanan dan kenyamanan agar setiap event berjalan sukses dan berkesan bagi wisatawan,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Muhammad Irman, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Palembang menargetkan PAD sektor pariwisata sebesar Rp366 miliar.

“Angka tersebut ditopang oleh pajak hotel, restoran, dan hiburan. Berdasarkan survei, wisatawan domestik rata-rata membelanjakan sekitar Rp2,3 juta selama tiga hari dua malam di Palembang,” jelas Irman.

Dari total 135 event yang dijadwalkan sepanjang tahun, terdapat 10 kegiatan unggulan yang menjadi magnet wisatawan, di antaranya:

-Festival Perahu Bidar Tradisional,
-Festival Sriwijaya,
-Cap Go Meh Pulau Kemaro,
-Ampera Tourism Run,
-Festival Kuliner Halal Nusantara,
-Sriwijaya Lantern Festival,

serta berbagai event seni, budaya, olahraga, dan kuliner yang tersebar di seluruh penjuru kota.

Festival Palembang Masuk Nominasi Nasional

Menariknya, dua event andalan Palembang yakni Festival Sriwijaya dan Festival Perahu Bidar Tradisional berhasil masuk dalam nominasi Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

“Ini membuktikan bahwa Palembang semakin diperhitungkan secara nasional dalam kalender wisata Indonesia,” tegas Irman. Palembang, Kota Event dan Budaya

Dengan 135 agenda yang tersebar sepanjang tahun, Palembang akan terus hidup dengan berbagai aktivitas seni, budaya, olahraga, dan kuliner. Beberapa kegiatan besar yang siap digelar di antaranya Festival Ziarah Kubro, Gemilang Palembang Raya, Palembang Half Marathon, dan Festival Jazz Internasional Suara Musi 2026.

Irman menambahkan, penyusunan kalender event ini merupakan strategi promosi berkelanjutan agar Palembang tak hanya dikenal sebagai kota sejarah dan olahraga, tetapi juga sebagai destinasi event nasional dan internasional yang berdaya saing tinggi.

“Kalender ini adalah bentuk komitmen kita untuk membuat wisata Palembang tak pernah sepi. Ketika pariwisata hidup, maka ekonomi rakyat ikut bergerak,” pungkasnya Harto

Fashion Show 3G By Icha Key USA Hadir Di The Zuri Hotel Palembang

0

Fashion Show 3G By Icha Key USA Hadir Di The Zuri Hotel Palembang

Palembang, Mediacakrabuana.id

Faktual CO.ID Fashion Show 3G By Icha Key USA Hadir Di The Zuri Hotel Palembang. Selasa (11/11/2025)

Icha dan Key Giffary hadir dalam fashion show untuk memeriah acara pada hari ini. Icha dan Key sangat senang dan menyambut baik kegiatan yang di gelar untuk masyarakat Palembang.

Icha Key USA adalah seorang desainer mode Indonesia, berbasis di Palembang, yang terkenal dengan labelnya 3G (Gaya, Gemerlap, dan Gaun). Karyanya menonjol karena memadukan unsur modern dengan kain tradisional khas Palembang terutama songket dan kain jumputan.

Meskipun menggunakan nama “USA” di labelnya Icha Key berasal dari Palembang Indonesia. Untuk gaya desainnya sendiri fokus pada mode santun yang mewah dan elegan dengan sentuhan budaya lokal yang kental.

Karya Desainer Icha Key USA ini karyanya telah ditampilkan dalam ajang internasional seperti MHAS (Malaysia Internasional Halal Exhibition) Modest Fashion Show di Kuala Lumpur dimana Icha mempresentasikan koleksi “Sriwijaya
Revival”.

Key Giffary yang merupakan Putri Anak Indonesia Pariwisata 2024 dalam kesempatan ini mengatakan bahwa, alhamdulillah pada hari ini saya hadir di acara ini dan menampilkan desain-desain dari Mami Icha Key U.SA.

Untuk di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang kami diundang dan menjadi suatu kehormatan buat kami. Selain itu juga fashion show kami sudah taBali Bali, Bandung, dan juga sampai ke luar negeri
Seperti kemarin kami tampil di Malaysia dan Singapura,” Jelas Key.

Jadi kami berharap dengan adanya acara Charming Palembang, orang-orang warga Palembang mungkin di luar bisa mengetahui dan lebih mengenal fashion show 3G by Icha Key USA. Fashion show 3G ini sendiri adalah punya mami Icha yang baru di mulai tahun 2024. (Harto)

TANGKAP DUGAAN GEMBONG.RAMPOK DANA ANGGARAN PUBLIKASI MENGATAS NAMAKAN MEDIA DI PEMDA BEKASI.

0

“TANGKAP DUGAAN GEMBONG.RAMPOK DANA ANGGARAN PUBLIKASI MENGATAS NAMAKAN MEDIA DI PEMDA BEKASI”.

BEKASI | MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan mendesak Kajari dan jamwas Ri. Bertindak . Sapu bersih gerombolan perampok dana APBD/ APBN. Dilingkaran Pemda Bekasi Jawa barat. Ali Sopyan pimpinan umum media rajawali news tidak rela ada pejabat di diskomimpo menjadi gurita anggaran Media Cair Rp 15 melyar sedangkan awak media di wilayah kabupaten Bekasi hanya menerima bayar 7000.000. untuk tujuh kali tanyang pemberitaan Ironisnya
Diskominfosantik Kabupaten Bekasi dapat kucuran dana Rp 15 meliaran rupih sehingga menjadi sorotan publik setelah mencuat informasi terkait penyeraan Anggaran yang mengatasnamakan Media yang mencapai Rp 15 Milyar lebih . Dimintak pihak tipikor satgasus dapat segera bertindak Berdasarkan informasi yang di himpun dari dokumen yang beredar pada tahun 2023 cair Kode Rekening 2.16.02.2.01
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Anggaran Rp 2.350.000.000.
Realisasi Rp 2.319.413. 500

– Pengelolaan Konten & Perencanaan Media Komunikasi Publik.
Anggaran Rp 565.304.000
Realisasi Rp 561.966.666

– Layanan Hubungan Media
Anggaran Rp 800.000.000
Realisasi Rp 778.131.104

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Media dan Kemitraan Komunikasi
Anggaran Rp 4.410.000.000
Realisasi. Rp 4.396.168.000

Realisasi Jumlah Total Atas Nama Media tahun 2023 Sebesar Rp 8.055.679.270 .

Pada tahun anggaran 2024 Kode Rekening 2.16.02.2.01 cair
Untuk Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Anggaran Rp 473.680.000
Realisasi Rp 468.260.000

Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Anggaran Rp 2.078.414.000
Realisasi Rp 2.055.367.360

Layanan Hubungan Media
Anggaran Rp 819.515.140
Realisasi. Rp 781.763.050

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunikasi
Anggaran Rp 3.900.000.000
Realisasi Rp. 3.835.600.000.

Realisasi Jumlah Total Atas nama Media tahun 2024 sebesar Rp 7.140.980.410 .

Sementara itu Ramdhan Nurul Ikhsan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik ( IKP ) pada Diskominfosantik Kabupaten Bekasi yang di konfirmasi Deltanews pada ( 10 /11 / 2025 ) kemana saja di gunakan anggaran sebesar itu belum memberi Klarifikasi .
( Redaksi)

Seribu Paket Sembako Warnai Perayaan HUT ke-14 Partai NasDem di Palembang

0

Seribu Paket Sembako Warnai Perayaan HUT ke-14 Partai NasDem di Palembang

Palembang,- Media Cakrabuana ID

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Partai NasDem, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Palembang menggelar kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada masyarakat, Selasa (12/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri Ketua DPD Partai NasDem Kota Palembang, Ali Sobri, Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Nasdem, serta pengurus dan kader Partai Nasdem Kota Palembang.

Ketua DPD Partai NasDem Kota Palembang, Ali Sobri, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kota Palembang sebagai bentuk kepedulian partai kepada masyarakat.

“Kami dari Partai NasDem dalam rangka HUT ke-14 ini menggelar kegiatan sosial di seluruh Indonesia. Di Palembang, puncak kegiatan kami wujudkan dengan pembagian sembako kepada masyarakat melalui seluruh DPC,” ujar Ali Sobri.

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antara kader Partai NasDem dengan masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

Ali Sobri juga menyampaikan bahwa Fraksi Partai NasDem di DPRD Kota Palembang pada periode 2019–2024 memiliki 9 kursi, dan pihaknya menargetkan 12 kursi pada Pemilihan Legislatif tahun 2029 mendatang.

“Kami punya prinsip untuk terus mendekatkan diri ke masyarakat. Kalau masyarakat merasa nyaman dan senang dengan keberadaan kader NasDem, insya Allah mereka akan memberikan kepercayaan pada kami di pemilu nanti,” tambahnya.

Selain pembagian sembako, DPD Partai NasDem Kota Palembang juga menggelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang hadir.

“Kami instruksikan kepada seluruh kader agar selalu turun ke lapangan, berinteraksi, dan membantu masyarakat. SDM Partai NasDem sudah solid, dan kami terus berjuang bersama untuk menang,” tegas Ali Sobri.

Kegiatan sosial ini diikuti antusias oleh masyarakat. Sedikitnya seribu paket sembako disalurkan kepada warga yang membutuhkan di berbagai kecamatan di Kota Palembang. (Harto)

Kadis ESDM Sumsel Hadiri PERHAPI XXXIV 2025

0

Kadis ESDM Sumsel Hadiri PERHAPI XXXIV 2025

Palembang,- Media Cakrabuana ID

Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Pertemuan Nasional Persatuan Ahli Pertambangan ke-34 yang digelar di Kota Palembang. Kegiatan profesi yang biasanya bergilir di berbagai kota ini untuk pertama kalinya memilih Palembang sebagai lokasi penyelenggaraan dan diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan, Hendriansyah, S.T., M.Si., menyampaikan apresiasi atas terlaksananya acara tersebut. Menurut Hendriansyah, Sumatera Selatan sejauh ini sangat bergantung pada sektor pertambangan — khususnya batubara — sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di daerah.

> “Kita bersyukur pertemuan nasional ini dapat diselenggarakan di Palembang. Sumatera Selatan memiliki potensi batubara yang besar, sehingga peluang pengembangan tetap terbuka. Kita berharap diskusi dan seminar dalam forum ini akan memunculkan inovasi dan ide yang bisa mengembangkan sektor pertambangan di daerah kita, tanpa merusak lingkungan,” ujar Hendriansyah.

Dalam paparannya, Hendriansyah juga menekankan pentingnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui program-program bernilai tambah, termasuk upaya menjaga kelestarian bentang alam. Ia mengingatkan agar pengembangan tambang dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan lokal.

Sementara itu, Ketua Perhapi Sumsel, Hendra Utama, menyatakan bahwa pertemuan kali ini mengangkat tema utama tentang digitalisasi dan ekonomi hijau dalam pertambangan. Tema tersebut dipilih untuk mendorong transformasi industri tambang menuju praktik yang lebih modern, efisien, dan berwawasan lingkungan.

> “Untuk pertama kalinya tema digitalisasi dan ekonomi hijau diangkat pada forum ini. Selain seminar dan diskusi, ada juga peluncuran inisiatif ekonomi hijau untuk sektor pertambangan. Visi kami adalah agar pertambangan tidak hanya mengambil sumber daya, tetapi juga meninggalkan nilai tambah dan menjaga kondisi lingkungan,” kata Hendra.

Dalam forum itu juga dibahas upaya penanganan tambang ilegal. Panitia dan dinas terkait mengeksplorasi konsep transformasi aktivitas tambang ilegal menjadi kegiatan yang legal dan terkontrol, agar pelaku kecil dapat masuk ke jalur perizinan formal dan mendapatkan manfaat yang sah.

Data yang disampaikan panitia menyebutkan bahwa saat ini ada puluhan perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan batubara di Sumatera Selatan—sejumlah kegiatan usaha skala besar dan banyak pula usaha kecil yang perlu penataan. Pembahasan diarahkan pada cara-cara memfasilitasi legalisasi, meningkatkan tata kelola, serta memperkenalkan praktik pertambangan ramah lingkungan.

Acara yang sudah diresmikan oleh pejabat pusat ini dihadiri peserta dari berbagai provinsi — dari Aceh hingga Maluku Utara — dan diharapkan kedepannya juga akan diikuti delegasi dari Papua. Gubernur sendiri turut memberikan masukan strategis agar kegiatan berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

Sumatera Selatan tuan rumah Pertemuan Nasional Persatuan Ahli Pertambangan ke-34 (Palembang). Dengan Tema utama “Digitalisasi dan Ekonomi Hijau di sektor pertambangan”. (Harto)

PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERIAN FASILITAS PINJAMAN/KREDIT DARI SALAH SATU BANK PLAT MERAH KEPADA PT. BSS DAN PT. SAL

0

PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERIAN FASILITAS PINJAMAN/KREDIT DARI SALAH SATU BANK PLAT MERAH KEPADA PT. BSS DAN PT. SAL

SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nammo Buddhaya
Rekan rekan media yang saya hormati,
Pada hari Senin tanggal 10 November 2025, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 (Enam) orang Tersangka terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pinjaman/Kredit dari salah satu bank plat merah kepada PT. BSS dan PT. SAL berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Tim Penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka menetapkan 6 (enam) orang sebagai tersangka yakni :
WS selaku Direktur di PT. BSS periode Tahun 2016 s.d. sekarang dan Direktur PT. SAL periode Tahun 2011 s.d. sekarang.
MS selaku Komisaris PT. BSS periode Tahun 2016 s.d. 2022.
DO selaku Junior Analis Kredit Grup Analis Resiko Kredit Divisi Kantor Pusat salah satu bank plat merah Tahun 2013.
ED selaku Account Officer (AO) / Relationship Manager (RM) di Agribisnis Kantor Pusat salah satu bank plat merah Tahun 2010 s.d. 2012.
ML selaku Junior Analis Kredit Grup Analis Resiko Kredit Divisi Kantor Pusat salah satu bank plat merah Tahun 2013.
RA selaku Relationship Manager (RM) Divisi Agribisnis Kantor Pusat salah satu bank plat merah Tahun 2011 s.d. 2019.

Para Saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 107 (seratus tujuh) orang.

Bahwa sebelumnya para tersangka telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta hasil gelar perkara disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam Dugaan Perkara dimaksud, sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka dan untuk kelima Tersangka dilakukan tindakan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan dari tan ggal 10 November 2025 sampai dengan 29 November 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang untuk Tersangka MS, DO, ED dan RA, sedangkan Tersangka ML di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIb Merdeka Palembang. Untuk tersangka WS tidak bisa hadir karena sedang dalam perawatan di salah satu rumah sakit.

Adapun Perbuatan para tersangka melanggar :
Primair :
Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Subsidair :

KEJATI SUMSEL LAKUKAN PENYIDIKAN TERKAIT DUGAAN TIPIKOR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DAN PENGELOLAAN ASET KAS BESAR (KHASANAH) PADA SALAH SATU BANK PLAT MERAH KANTOR CABANG PEMBANTU SEMENDO KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 S.D. 2023

0

KEJATI SUMSEL LAKUKAN PENYIDIKAN TERKAIT DUGAAN TIPIKOR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DAN PENGELOLAAN ASET KAS BESAR (KHASANAH) PADA SALAH SATU BANK PLAT MERAH KANTOR CABANG PEMBANTU SEMENDO KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 S.D. 2023

MUARA ENIM SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nammo Buddhaya
Rekan rekan media yang saya hormati,
Pada hari Senin tanggal 10 November 2025, diinformasikan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan penyelidikan penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Pengelolaan Aset Kas Besar (Khasanah) pada salah satu bank plat merah Kantor Cabang Pembantu Semendo Kabupaten Muara Enim tahun 2022 s.d. 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 29 Oktober 2025.

Selanjutnya setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup kemudian proses penanganan perkara dinaikkan ke tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 03 November 2025.
Dalam rangkaian kegiatan Penyidikan telah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang (pihak bank sebanyak 6 orang, dan dari pihak nasabah sebanyak 25 orang).

Adapun Estimasi Kerugian Negara sebesar Rp. 12.210.000.000,- (dua belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).

Demikian kami sampaikan kepada teman-teman media, untuk dimaklumi.

Palembang, 10 November 2025
Kepala Seksi Penerangan Hukum,

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Vanny Yulia Eka Sari, SH., MH.
HP.  0821 8243 3955
Email : penkumhumaskejatisumsel@gmail.com

Wakapolda Sumsel Pimpin Upacara Hari Pahlawan di Polda Sumsel

0

Wakapolda Sumsel Pimpin Upacara Hari Pahlawan di Polda Sumsel

Palembang -Media Cakrabuana ID

Wakapolda Sumsel.Brigjen Pol.M.Zulkarnain,SIK,MSi memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Polda Sumsel. pada Senin, 10 November 2025. Upacara ini dihadiri juga oleh Pejabat Utama Polda Sumsel, dan seluruh perwakilan personel Polda Sumsel

Dalam amanatnya,Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M.Zulkarnain,SIK,MSi menyampaikan amanah dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf tentang pentingnya meneladani semangat perjuangan para pahlawan bangsa.

Wakapolda Sumsel menekankan bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit, tetapi lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Para pahlawan bangsa telah menunjukkan kesabaran dalam menanti momentum, menyusun strategi, dan membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka juga menunjukkan keikhlasan dalam mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Semangat Mengutamakan Kepentingan Bangsa. Brigjen Pol M.Zulkarnain,SIK,MSi juga menekankan bahwa para pahlawan bangsa telah menunjukkan semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Setelah kemerdekaan diraih, mereka tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, dan tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, dan melanjutkan pengabdian.

 

perjuangan yang pantang menyerah adalah kekuatan bagi generasi kita dan generasi mendatang untuk meneruskan cita-cita para pahlawan yang selama ini telah ditunaikan saudara-saudara sebangsa dan istana air di masa kini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing melainkan dengan ilmu dengan empati dan dengan pengabdian namun semangatnya tetap sama yaitu membela yang lemah memperjuangkan keadilan dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan inilah semangat yang terus dihidupkan melalui aspek asta cita presiden prabowo subianto mulai dari memperkuat ketahanan nasional memajukan pendidikan menegakkan keadilan sosial hingga membangun manusia indonesia yang sehat yang cerdas dan berdaya guna hari ini mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan .

Wakapolda Sumsel. juga menyampaikan amanah Menteri Sosial Republik Indonesia para pahlawan bangsa telah menunjukkan pandangan jauh ke depan. Mereka berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai. Dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah, darah dan air mata mereka adalah doa yang tidak pernah padam.

Wakapolda Sumsel mengajak seluruh personel Polda Sumsel untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Dengan demikian, kita dapat menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam. Harto

BERITA TERBARU