Pemkab OKU Timur
Dana Hibah KNPI Tidak Direalisasikan Sebesar Rp90.175.000,00 Diduga Di .Maling Pejabat

OKU Timur. Sumsel || Mediacakrabuana.id

Dana Hibah KNPI Tidak Direalisasikan Sebesar Rp90.175.000,00 Sesuai
Proposal
Disporapar menyalurkan bantuan dana hibah kepada KNPI sebesar
Rp150.000.000,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah
ditandatangani dan wajib direalisasikan oleh KNPI sesuai dengan Rencana
Anggaran Belanja (RAB) pada proposal yang telah disampaikan kepada
Disporapar.
Berdasarkkan hasil pemeriksaan atas proposal dana hibah Tahun 2023 oleh
KNPI, diketahui bahwa peruntukan dana hibah digunakan untuk Belanja
Kesekretariatan dan Operasional KNPI dan dua kegiatan yaitu Kegiatan
Upacara Sumpah Pemuda Tahun 2023 dan Kegiatan Latihan Kepemimpinan
Pemuda (LKP), dengan rincian sebagai beriBerdasarkan hasil pemeriksaan atas LPJ yang telah diserahkan diketahui
bahwa KNPI hanya merealisasikan dana hibah sebesar Rp59.825.000,00 atau
sebesar 39,88% dari dana hibah yang telah disalurkan kepada KNPI, yaitu pada
peruntukan Belanja Kesekretariatan dan Operasional KNPI sebesar
Rp41.495.000,00 dan Kegiatan Upacara Sumpah Pemuda Tahun 2023 sebesar
Rp18.330.000,00.
Dengan demikian, terdapat dana hibah pada KNPI yang tidak direalisasikan
dan dipertanggungjawabkan sesuai proposal sebesar Rp90.175.000,00 yang
merupakan kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemuda yang tidak terlaksana
pada Tahun 2023. Atas dana hibah yang tidak direalisasikan tersebut, Ketua
KNPI bersedia mengembalikan hibah sebesar Rp90.175.000,00 ke Kas
Daerah.Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Timur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 pada:
1) Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima
hibah meliputi:
(a) Laporan penggunaan hibah;
(b) Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
(c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa
barang/jasa;
2) Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
dan
b. NPHD antara Disporapar dengan DPD KNPI Kabupaten OKU Timur Nomor
427/490/DISPORAPAR/2023 dan Nomor 011/KNPI.OKUT/IX/2023 pada:
1) Pasal 4 Ayat (4) yang menyatakan bahwa kewajiban Pihak Kedua pada
huruf a) Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran 2023 kepada Pihak
Kesatu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2) Pasal 5 Ayat (5) yang menyatakan bahwa setelah berakhirnya Tahun
Anggaran 2023, jika terdapat sisa dana maka Pihak Kedua wajib segera
menyetor kembali sisa dana tersebut kepada Pihak Kesatu melalui
Rekening Kas Umum Daerah Nomor 166-30-00001 pada Bank Sumsel
Cabang Martapura.
Permasalahan di atas mengakibatkan salah saji Belanja Hibah pada LRA
TA 2023 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp90.175.000,00.
Hal tersebut disebabkan oleh Ketua DPD KNPI Kabupaten OKU Timur
tidak memedomani ketentuan terkait pertanggungjawaban dana hibah sesuai
NPHD.
Atas permasalahan tersebut, Bupati OKU Timur menyatakan sependapat
dan akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
BPK merekomendasikan kepada Bupati OKU Timur agar memerintahkan
Kepala Disporapar untuk mengenakan sanksi kepada KNPI yang terlambat
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah dan memproses
kelebihan pembayaran dana hibah sebesar Rp90.175.000,00 pada KNPI.

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi”.

Bersambung Edisi berikut nya….!!!

( Red )

TJOKORDA NGURAH AGUNG KUSUMAYUDHA, SOSOK IDEAL JABAT JAKSA AGUNG RI.

Jakarta, Mediacakrabuana.id

H. Tjokorda Ngurah Agung Kusumayudha adalah sosok yang dikenal luas dengan integritas tinggi, keahlian hukum yang mumpuni, dan ketegasan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas negara.

Kelahiran Bali ini memiliki rekam jejak yang solid di dunia hukum dan pemerintahan, menjadikannya pilihan yang tepat untuk memimpin Kejaksaan Agung Indonesia, terutama pada situasi yang penuh tantangan seperti sekarang ini.

Profil H. Tjokorda Ngurah Agung Kusumayudha

Dengan latar belakang pendidikan yang sangat kuat, H. Tjokorda mengantongi gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, serta Magister Sains.

Keahliannya dalam bidang hukum tercermin dalam berbagai posisi penting yang telah dijalani sepanjang kariernya.

Pengalamannya di dunia hukum Indonesia, baik di pemerintahan maupun sektor hukum, mengukuhkan kemampuan analisisnya terhadap permasalahan hukum yang kompleks.

Lebih dari itu, H. Tjokorda dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati, baik oleh rekan sejawat maupun masyarakat umum.

Kepribadiannya yang teguh, penuh komitmen terhadap keadilan, serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas menjadikannya seorang yang sangat layak untuk menduduki jabatan strategis, seperti Jaksa Agung.

Secara pribadi, H. Tjokorda menikah dengan Dr. Hj. Anna Mariana, seorang profesional sukses di bidang hukum dan bisnis. Dukungan istrinya yang berpendidikan tinggi memperkuat langkah beliau dalam karier hukum dan pemerintahan.

Keunggulan H. Tjokorda sebagai Jaksa Agung

Banyak tokoh masyarakat dan pakar hukum yang meyakini bahwa H. Tjokorda adalah sosok yang sangat tepat untuk menjabat Jaksa Agung, terutama di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks di Indonesia.

Integritasnya yang tak terbantahkan, ketegasan dalam menghadapi kejahatan, dan pemahaman hukum yang mendalam menjadikannya pemimpin yang ideal.

Made Wirasa, salah seorang tokoh masyarakat Bali, menegaskan,”H. Tjokorda memiliki karakter yang teguh dan tidak kenal kompromi dalam menangani kasus kejahatan, baik individu maupun korupsi. Ketegasannya akan membawa kejaksaan Indonesia lebih bersih dan profesional.”

Keahlian hukum H. Tjokorda sudah teruji dalam perjalanan kariernya yang panjang, yang mencakup peran-peran penting di dunia hukum.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang sistem peradilan Indonesia, beliau mampu menganalisis dan mengatasi permasalahan hukum secara tajam dan rasional.

Hal inilah yang menjadikannya pemimpin yang tepat untuk memimpin Kejaksaan Agung.

Warga Bali Mendukung Penuh

Masyarakat Bali sangat mendambakan agar seorang putra daerah akhirnya duduk di kursi Jaksa Agung, posisi yang selama ini diduduki oleh tokoh dari luar Bali.

Tjokorda menjadi harapan masyarakat Bali untuk mewujudkan hal ini. Warga Bali percaya bahwa dengan H. Tjokorda sebagai Jaksa Agung, akan ada perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan di Indonesia.

Dengan ketegasan dan integritasnya, H. Tjokorda diyakini dapat membawa Kejaksaan Agung untuk lebih berani dan tegas dalam menghadapi berbagai kasus besar, tanpa rasa takut atau keberpihakan.

Harapan masyarakat Bali semakin kuat, mengingat sudah saatnya seorang putra daerah memimpin lembaga negara yang begitu strategis ini.

Komitmen dan Amanah H. Tjokorda

Salah satu alasan utama mengapa H. Tjokorda sangat layak menjabat Jaksa Agung adalah komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil.

Dalam setiap tugas yang diemban, ia selalu mengutamakan prinsip keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil. H. Tjokorda berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, baik bagi masyarakat umum maupun mereka yang berada di posisi kekuasaan.

Integritasnya tidak pernah diragukan. Banyak keputusan-keputusan penting yang telah diambil H. Tjokorda selama kariernya, yang selalu berlandaskan pada prinsip keadilan, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau pihak-pihak tertentu.

Sikap profesional dan amanah yang dimilikinya menjadikannya sosok yang sangat pantas untuk memimpin Kejaksaan Agung.

Untuk Indonesia yang Lebih Baik

Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, H. Tjokorda Ngurah Agung Kusumayudha adalah pilihan yang sangat tepat untuk menduduki jabatan Jaksa Agung.

Dukungan dari berbagai kalangan, baik masyarakat Bali maupun tokoh-tokoh nasional, serta para ahli hukum, memperkuat keyakinan bahwa beliau mampu membawa Kejaksaan Agung Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih tegas, dan lebih berintegritas.

Harapan masyarakat Bali untuk melihat seorang putra daerah menduduki jabatan ini semakin kuat, dan H. Tjokorda adalah sosok yang dapat mewujudkan harapan tersebut.

Diharapkan, dengan kepemimpinan H. Tjokorda, Indonesia akan lebih maju dalam hal penegakan hukum, menghadapi tantangan besar di dunia peradilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang adil dan tak kenal kompromi.

( Redaksi )

Polres Purwakarta Lakukan Pengamanan Aksi Damai Gerakan Solidaritas Masyarakat Panyindangan Di Pengadilan

PURWAKARTA – MEDIACAKRABUANA.ID

Personel Sat Samapta Polres Purwakarta dan Polsek Purwakarta disiagakan untuk mengamankan jalannya Aksi Damai Gerakan Solidaritas Masyarakat Panyindangan dalam rangka memberikan dukungan moril kepada Z tergugat dan menolak gugatan penggugat Saudara Agung Mahendra Karim di Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta, Pada Rabu, 19 Maret 2025.

Dalam aksi tersebut, masyarakat yang sedang mengawal dan mendukung pembangunan agar terealisasikan, akan tetapi masyarakat malah di gugat. Sebagai bentuk Perjuangan masyarakat kawal sampai Tuntas demi kemaslahatan bersama.

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah melalui Kasat Samapta, AKP Novian Yuga Prama menyebut, untuk pengamanan kali ini, Polres Purwakarta menerjunkan sejumlah personel Polres Purwakarta dan Polsek jajaran.

“Hari ini, kita terjunkan anggota untuk melakukan pengamanan dalam aksi damai yang dilakukan masyarakat Panyindangan agar berjalan kondusif, lancar, dan aman,” ungkap Yuga.

Dijelaskannya, puluhan personel ini siap siaga Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1B Purwakarta yang ada di Jalan K.K Singawinata No.101, Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.

Yuga menyebut dalam melakukan pengamanan aksi ini, jajarannya mengendapkan sikap humanis dan untuk pengamanan.

“Personel Polres Purwakarta akan mengamankan di sejumlah titik, tetapi prioritasnya di Kantor Pengadilan Negeri 1B Purwakarta. Selain itu kita tempatkan sejumlah personel di jalan guna mengatur kelancaran lalulintas,” ucapnya.

Yuga menyebut aksi damai berjalan dengan kondusif, sehingga aspirasi yang dibawa massa bisa tersampaikan dengan baik.

Ia mengimbau agar kepada para masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Masyarakat Panyindangan yang akan melakukan aksi, tetap menjaga keamanan dan ketenteraman, serta diharapkan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

“Kami mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Pengaman aksi unjuk rasa ini bentuk pelayanan Polres Purwakarta untuk Masyarakat,” ucap Yuga.

Jacob Ereste :
Ziarah Kubur Untuk Memperoleh Kenyamanan dan Ketenteraman Batin

Mediacakrabuana.id

Dalam tradisi berbagai suku bangsa, ziarah kubur hampir selalu dilakukan pada saat-saat tertentu yang dianggap penting dan perlu atau diyakini sangat sakral untuk dilakukan. Misalnya untuk memperingati dan mengenang saat leluhur wafat, atau sesaat hendak memasuki bulan ramadhan atau bahkan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha.

Bagi sebagian orang yang lain acap dilakukan pada waktu memperingati 1.000 hari atau pada setiap tahun saat wafatnya para leluhur itu dengan membacakan do’a untuk yang bersangkutan kepada Tuhan agar hidup tenang dan berbahagia di alam sana. Rangkaian acara spiritual yang sangat sakral ini diyakini dan dipercaya oleh banyak orang akan berdampak baik pula bagi diri dan keluarganya dengan melakukan ziarah kubur ini sebagai ekspresi dari penghormatan dan penghargaan terhadap almarhum maupun almarhumah yang tidak terbilang kebaikan yang telah dilakukan untuk keluarga atau anak dan cucu hingga cicit dari keturunannya yang ada.

Kekeliruan dalam pemahaman selama ini tentang ziarah kubur yang dinilai negatif lantaran ziarah kubur dilakukan dengan cara yang berlebihan sehingga menjadi semacam mitos yang dikultuskan sampai menyesatkan akal sehat.

Kekuatan Supra natural yang mungkin dapat dipercaya saat melakukan ziarah kubur para leluhur maupun anggota keluarga lainnya itu, bisa dipahami sebagai ekspresi dari rasa cinta, penghormatan dan penghargaan terhadap almarhum dan almarhumah yang telah dan pernah mengisi relung kehidupan sebelumnya untuk memperoleh kekuatan psikologis tanpa beban dalam menjalani hidup selanjutnya yang tidak pernah mampu diketahui bagaimana yang akan terjadi kemudian. Karena itu, ketangguhan serta kekuatan psikologis yang dapat dirasakan dari ziarah kubur itu dapat menjadi energi yang mendorong dan mengukuhkan gairah dan semangat hidup berikutnya untuk kebahagiaan dan kegembiraan dalam menghadapi tantangan serta rintangan hidup yang berat.

Ziarah kubur dan ziarah ke berbagai tempat lain yang dianggap memiliki energi untuk memperkuat batin bagi yang melakukan laku spiritual ini, merupakan tradisi dari berbagai umat beragama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama. Namun percaya pada kekuatan spiritual yang ada pada obyek ziarah tersebut. Makna ziarah yang berarti mengunjungi, melawat atau menengok adalah desakan batin dari pelaku ziarah yang didorong oleh kekuatan atau hasrat keagamaan yang penuh nuansa spiritual. Karenanya, saat melakukan ziarah dipercayai oleh sebagian banyak orang patut membersihkan diri terlebih dahulu dengan menyapa atau mengucapkan salam, lalu membaca do’a yang telah dipilih untuk disampaikan sesuai dengan niat dan tujuan ziarah itu dilakukan.

Kecuali itu, ziarah kubur dapat memberi peringatan terhadap kematian yang akan dialami juga oleh setiap orang. Sehingga selama hidup perlu dimaknai oleh berbagai perbuatan yang baik, setidaknya dengan begitu kelak makam dari diri kita pun akan dikenang orang lain, karena berbagai kebaikan yang telah kita lakukan.

Bisa jadi bentuk ziarah kubur itu dilakukan dengan cara mengirimkan do’a-do’a dari tempat yang jauh semacam substitusi dari rasa cinta, penghormatan atau getaran kangen semasa hidup bersama yang bersangkutan. Biasanya laku semacam ini sering dilakukan hanya oleh mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan spiritual, serta akibat dari waktu dan kesempatan yang serba terbatas. Namun, toh ziarah dalam tradisi sufi atau kaum spiritual ini dilakukan lantaran telah memiliki keyakinan yang tinggi dan mendalam dengan kemampuan dan keyakinan spiritual yang terlatih dan terus terasah.

Ziarah kubur pun acap dilakukan banyak orang kepada tokoh besar yang pernah hidup dan telah meninggalkan banyak kenangan tak ternilai, seperti etos perjuangannya, kerja profesinya yang keras dan patut diteladani hingga tokoh agama yang bijak memberi pengajaran dan tuntunan hidup yang perlu dijadikan contoh, sehingga energi kekuatannya mampu menggetarkan frekuensi hidup kita untuk lebih baik dan tangguh sebagaimana yang dimiliki oleh tokoh yang bersangkutan.

Pada intinya, ziarah kubur ini pun merupakan bagian dari rekreasi spiritual untuk melihat keberadaan Tuhan, mendengar bisikan Tuhan, merasakan belaian-Nya yang sejuk dan memberi rasa yang nyaman. Begitulah ziarah kubur untuk memperoleh kenyamanan dan ketenteraman batin. Bukan karena mitos dan klenik.

Selat Sunda, 18 Maret 2025

UNSRI Umumkan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNBP Tahun 2025

Palembang, – Mediacakrabuana.id

Universitas Sriwijaya (Unsri) merilis hasil Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) tahun 2025 sebanyak 2.065 orang dari 23.087 peminat. Hasil ini menunjukkan bahwa SNBP Tahun 2025 setidaknya hanya menerapkan 8,94 persen dari peminat.

Dan tahun ini, total daya tampung seluruh jalur baik SNBP, SNBT maupun USM sebanyak 9.154. Jumlah ini meningkat 464 orang dari tahun sebelumnya sebanyak 8.690. Peningkatan penerimaan jumlah mahasiswa baru tahun ini karena beberapa Prodi di Unsri mendapatkan penambahan dosen sehingga secara linier akan menambah rasio jumlah mahasiswa.

Demikian dikatakan Rektor Unsri Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si didampingi Warek I Prof. Dr. Ir. H. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr sekaligus sebagai Ketua SNBP, SNBT, USM Unsri, Ketua Bidang Humas SNBP, SNBT, USM Unsri Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA dan jajaran pada Press Conference Hasil SNBP Unsri di Gedung KPA Lembaga Bahasa Ruang Djuani Mukti, Unsri Bukit Besar Palembang, Selasa (18/03/2025).

“Jumlah peminat SNBP tahun ini di Unsri meningkat dari tahun 2024, dari sebanyak 20.421 orang menjadi 23.087 orang di tahun 2025. Dan tahun ini yang lolos sebanyak 2.065 orang atau sekitar 8,9 persen,” ujar Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si.

Lanjut Rektor, bahwa dari total yang diterima panitia telah menerima kuota untuk jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebanyak 584 orang. Namun demikian, bagi yang lulus KIP Kuliah nantinya akan divalidasi datanya, jika tidak sesuai maka akan dibatalkan. Pihaknya mengimbau agar bagi yang gagal lolos di jalur SNBP tak perlu kecewa karena bisa kembali mencoba di jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) yang juga mulai hari telah dibuka.

Warek I Unsri Prof. Dr. Ir. H. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr sekaligus sebagai Ketua SNBP, SNBT dan USM Unsri menambahkan saat ini Unsri telah menjadi status PTNBH sehingga tahun ini Unsri boleh menerima mahasiswa baru maksimum 50 persen untuk jalur USM.

“Pengumuman jalur SNBP tahun 2025 secara resmi bisa dilihat hari ini pukul 15.00 WIB di laman utama https://pengumuman-snbp.snpmb.id atau di laman resmi Unsri di https://snbp.unsri.ac.id,” Katanya.

Bagi yang telah dinyatakan lolos jalur SNBP maka peserta secara otomatis tidak bisa mendaftar untuk jalur SNBT kecuali untuk jalur USM. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi yang belum berkesempatan masuk ke Unsri.(Harto)

Jacob Ereste :
Konsepsi Zakat Fitrah dan Zakat Mal Mampu Mengatasi Masalah Kelaparan di Indonesia

Mediacakrabuana.id

Kewajiban zakat fitrah maupun zakat mal hanya mungkin dilakukan atas kesadaran dan kejujuran serta keikhlasan oleh pelakunya. Karena itu, sistem ekonomi Islam dapat digunakan karena berbasis pada kesadaran dan kejujuran serta keikhlasan untuk dan untuk kebaikan.

Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan setiap setiap Muslim sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan puasa pada bulan ramadhan. Saat pembayarannya harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri, sehingga dapat dilakukan sehari atau beberapa hari sebelum sholat hari raya lebaran Idul Fitri dilakukan.

Adapun besaran zakat fitrah untuk setiap orang Muslim dikenakan sebanyak 2,5 kg atau lebih dari bahan makanan pokok seperti beras — di Indonesia — untuk setiap orang. Syaratnya pun mutlak beragama Islam, masih hidup saat pada bulan ramadhan, memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk makan malam dan saat Idul Fitri berlangsung.

Zakat fitrah wajib dilakukan oleh setiap umat Islam yang mampu bagi laki-laki maupun perempuan, tiada kecuali untuk semua usia.

Untuk melakukan pembayaran zakat fitrah dapat diwujudkan dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras minimal 2,5 kilogram atau lebih dan dapat dikonversikan dalam bentuk uang yang setara dengan harga bahan makan pokok tersebut.

Menurut keyakinan dan kepercayaan umat Islam, zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan diri setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan ramadhan, sekaligus dimaksudkan untuk membantu fakir miskin guna menyambut hari raya Idul Fitri. Karena itu niat yang dilafalkan adalah : aku niat memberikan zakat hartaku fardhu karena Allah Ta’ala.

Bagi umat Islam membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi — bila mampu seperti kewajiban lainnya — untuk kesempurnaan ibadah yang telah dilakukan.

Pemberian zakat fitrah kepada mereka yang tidak mampu ini — secara sosiologis — dimaksudkan untuk berbagi kebahagiaan bagi mereka yang tidak mampu untuk ikut menikmati hari raya Idul Fitri.

Karena itu, persyaratan untuk menentukan kepada siapa zakat fitrah itu hendak diberikan kepada mereka yang dianggap sangat membutuhkannya. Sementara syarat wajib bagi pemberi zakat fitrah itu pun harus memenuhi syarat beragama Islam, merdeka dan masih hidup diantara dua waktu, antara bulan ramadhan dan bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri. Memiliki kelebihan dari kebutuhan untuk dimakan sendiri bersama keluarga yang menjadi tanggungan sampai hari raya Idul Fitri dan untuk malam harinya.

Sedangkan, ketentuan bagi mereka yang tidak wajib melakukan pembayaran zakat fitrah ini adalah bagi orang Islam yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan. Dan anak yang lahir setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan. Kecuali itu juga, ada kekecualian bagi orang yang baru saja memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan. Serta tanggungan terhadap istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

Kecuali zakat fitrah, ada juga zakat mal, yaitu zakat yang berdasarkan harta kekayaan sebesar 2,5 persen dari nilainya harta benda tersebut. Termasuk uang yang dimiliki wajib dikeluarkan sebesar 2,5 persen dari jumlah yang ada.

Sekiranya zakat fitrah dan zakat mal ini dapat dilakukan dengan baik, maka umat Islam dapat memberi jaminan kepada warga masyarakat yang fakir dan miskin, sehingga dapat mengatasi masalah kelaparan yang masih terjadi di Indonesia.

Betapa tidak, bila setiap umat Islam menjalankan kewajibannya itu dengan jujur dan ikhlas, betapa banyak bahan makanan pokok yang bisa dibagikan bersama nilai zakat mal yang terkumpulkan dari umat Islam di Indonesia. Sebab keyakinan dengan kesadaran serta kejujuran untuk mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal di Indonesia dapat dipastikan mampu mengatasi — setidaknya — masalah kelaparan selama sepekan sejak hari raya lebaran Idul Fitri yang juga dapat menghadirkan juga rasa kebahagiaan bagi mereka yang tidak berpunya. Apalagi kemudian diimbuhi dengan terkumpulnya jumlah zakat mal yang pasti berlimpahan.

Banten, 18 Maret 2025

Tinjau Perbaikan Ruas Jalan Nasional Batu Jomba, Bobby Nasution Minta Jalur Aman Dilalui Pemudik

MEDAN,- MEDIACAKRABUANA.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta ruas jalan nasional Batu Jomba aman dilalui pemudik pada Lebaran tahun ini. Sehingga masyarakat yang mudik Idulfitri 1446 H dapat melintasi jalur Batu Jomba dengan aman dan nyaman hingga sampai tujuan.

Menurut keterangan Bobby Nasution, ruas jalan nasional Batu Jomba sementara akan dihentikan pengerjaannya. Pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut fokus mempersiapkan ruas jalan ini agar aman dilintasi kendaraan roda dua dan empat.

“Jalan ini nanti untuk mempersiapkan arus mudik tanggal 24, dan dilanjutkan H+10 nanti. Dipastikan agar jalan ini nanti bisa dilalui pemudik, dipastikan aman,” kata Bobby Nasution saat meninjau ruas jalan nasional Batu Jomba, Tapanuli Selatan, Senin (17/3).

Menurut Bobby Nasution, kondisi ruas jalan Batu Jomba yang sedang diperbaiki belum mampu menahan bobot kendaraan berat. Selain itu, luas jalan yang bisa digunakan juga hanya untuk ukuran mobil roda 4.

“Roda 6 belum, untuk mengantisipasi terjadinya longsor dan memberatkan tanah, jadi roda enam lebih belum bisa melintas,” kata Bobby Nasution didampingi Kepala BBJPN Sumut Stanley CH Tuahpattinaja.

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan berharap perbaikan ruas jalan nasional Batu Jomba cepat terselesaikan. Sehingga distribusi barang dan transportasi orang bisa lancar untuk menunjang perekonomian daerah.

“Kita berharap ini cepat selesai dan bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang, sehingga masalah yang sudah lama kita hadapi ini benar-benar selesai,” kata Gus Irawan. (Rizky Zulianda)

Jacob Ereste :
Wujud THR Menjadi Penakar Pancasilais Atau Tidak Diri Kita

Mediacakrabuana.id

Tunjangan Hari Raya (THR) agar rakyat kebanyakan dapat ikut menikmati sedikit kebahagiaan saat Hari Raya Idhul Fitri tahun 2025 sungguh menjadi harapan banyak orang yang tidak berpunya agar dapat diringankan dari beban ekonomi yang menghimpit, bukan sebagai rasa belas kasihan, tetapi sebagai wujud solidaritas, kepedulian serta perhatian terhadap sesama sahabat, kerabat dalam keterikatan, kesetiaan, kasih dan sayang untuk menjaga tatanan yang harmoni dari ketimpangan sosial ekonomi yang nyata dialami oleh sebagian besar warga masyarakat.

Dalam pemberian THR yang dilakukan tidak ada pemaksaan dan keterpaksaan, tetapi murni atas kesadaran dan keikhlasan untuk dilakukan dengan sepenuh hati, tanpa berharap untuk sesuatu imbalan yang disadari sebagai bagian dari ibadah semata.

Dalam kondisi ekonomi yang sungguh sulit di Indonesia hari ini, THR akan sangat berarti — seberapa pun nilainya — karena yang tidak kalah penting dapat ikut meringankan beban bagi siapapun yang dianggap pantas untuk menerima, apalagi diantara pemberi dan penerima memiliki hubungan sosial yang baik sehingga perlu untuk tetap dijaga dengan segala bentuk dan beragam upaya agar tetap langgeng dan lestari menjaga dan membangun keharmonisan dalam ikatan persaudaraan, jalinan perlawanan maupun hubungan kerja untuk lebih produktif serta dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik dan lebih berguna dalam bermasyarakat.

Pemberian THR bagi masyarakat umum biasanya dikaitkan dengan hubungan kerja antara butuh dengan majikan, antara pegawai dengan pemimpin instansi atau lembaga yang bersangkutan. Termasuk bagi pekerja mandiri — perseorangan dengan pihak relasi yang bisa memanfaatkan jasa pelayanan yang diberikan. Tetapi bagi pekerja freelance yang tidak tergantung kepada pihak manapun, perlu mendapat perhatian dari semua pihak — utamanya pemerintah — karena untuk menjaga kesejahteraan rakyat merupakan bagian dari amanah konstitusi kita yang harus diperjuangkan oleh pemerintah.

Karena itu dalam momentum hari raya Idul Fitri tahun 2025 dapat menjadi ajang membuktikan sikap kepedulian, perhatian, solidaritas serta pemaknaan gotong royong yang menjadi bagian dari falsafah Pancasila yang luhur bagi bangsa dan negara Indonesia.

Begitulah kesadaran dan pemahaman serta implementasi falsafah bangsa dan ideologi negara Indonesia dapat ditakar melalui penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam perilaku hidup dan kehidupan Pancasilais atau tidak.

Blok M, 17 Maret 2025

Jacob Ereste :
Menyesali Penyesalan Bambang Soesatyo Yang Mengecam Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Terhadap Pembahasan RUU TNI

MEDIACAKRABUANA.ID

Bermula dari Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panja ( Panitia Kerja) membahas RUU (Rancangan Undang-undang) TNI yang diselenggarakan secara tertutup di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Jum’at, 14 Maret 2025. Akibatnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang tidak menerima pelaksanaan pembahasan RUU tentang TNI ini menggeruduk lokasi dengan meminta acara rapat Komisi I DPR RI ini di hentikan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lagian diadakan di luar, bukan di Gedung DPR RI, sehingga melanggar seruan pemerintah untuk melakukan penghematan.

Peserta rapat menurut TB. Hasanuddin diikuti oleh Panja UU TNI DPR RI dan Panja RUU dari pihak pemerintah, tapi tidak terbuka untuk rakyat. Padahal, DPR RI sepatutnya membawa atau mengikutsertakan rakyat jika sungguh diwakilinya.

Tubagus Hasanuddin pun mengakui RUU TNI ini tidak perlu diselesaikan segera, dan tidak perlu juga dilambat-lambatkan. “Yang penting dalam membuat undang-undang itu aturannya adalah prosedur cara membuatnya”, kata TB. Hasanuddin menegaskan kepada awak media, saat berada di Hotel Fairmont, Sabtu, 15 Maret 2025.

Namun Tb. Hasanuddin enggan menjawab alasan dari rapat Panja ini harus dilakukan di hotel, tidak diselenggarakan di Gedung Parlemen yang sudah lebih dari cukup memadai fasilitasnya, sehingga tidak perlu melakukan pemborosan. Ikhwal alasan ini, TB. Hasanuddin menyarakan untuk bertanya langsung kepada Sekretaris Jendral DPR RI mengapa tidak di MPR RI, misalnya kata dia mengarahkan.

Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin justru berharap RUU TNI dapat segera rampung pada bulan ramadhan. Dia pun telah menugaskan Sekjen Kementerian Pertahanan untuk memimpin kelompok kerja yang akan membahas 3 pasal yang penting bersama Komisi I DPR RI, saat berada di Komplek Parlemen Senayan, 11 Maret 2025. Adapun yoga pasal yang dianggap penting itu yaitu kedudukan TNI (pasal 3), penempatan prajurit di kementerian/ lembaga (pasal 47) dan batas usia pensiun (pasal 43).

Sebagaimana diketahui, penugasan prajurit TNI di luar atau di kementerian atau lembaga seperti tercantum dalam UU tentang TNI ada 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit TNI yang masih aktif, seperti tercantum pada pasal 34 UU tentang TNI yang masih berlaku sampai sekarang.

Menhan juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk revisi UU TNI dan menyinggung pula soal keharusan pensiun dini bagi prajurit TNI yang menjabat di kementerian/lembaga yang ada di pemerintahan.

Pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada Komisi I DPR RI terkait revisi UU TNI. Sedangkan Koalisi Masyarakat Sipil menolak karena RUU ini mengandung pasal yang bermasalah.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Setara Institut, Imparsial, Elsam, Walhi, Kontras dan YLBHI menilai substansi RUU TNI mengandung pasal bermasalah diantaranya terkait perluasan jabatan di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak tepat sebabnya dapat menjadi bentuk terwujudnya dwifungsi TNI, ungkap Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulisnya yang dibagikan pada hari Jum’at, 14 Maret 2025. Karena perluasan jabatan TNI ini tidak tepat, karena fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Sedangkan Kejaksaan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Demikian juga dengan penambahan tugas operasi militer untuk mengatasi masalah narkoba.

Atas dasar itulah Koalisi Masyarakat Sipil menolak tegas DIM RUU TNI yang telah diserahkan pihak pemerintah kepada Komisi I DPR RI. Karena sejumlah pasal yang diajukan akan mengembalikan dwifungsi TNI.

Sikap anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo yang menyesalkan aksi Koalisi Masyarakat Sipil yang menggeruduk ruang rapat Panja Revisi UU TNI, justru menuai sesal dari berbagai kalangan. Karena Bambang Susatyo menyesalkan serta mengkritik keras aksi Koalisi Masyarakat Sipil yang menghendaki reformasi sektor keamanan yang menggeruduk hotel tempat rapat Panitia Kerja Revisi Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Hotel Fairmont, Sabtu, 15 Maret 2025. Karena menurut Barometer99.Com (16 Maret 2025), aksi Koalisi Masyarakat Sipil itu menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai pemahaman dan penghormatan terhadap proses legislasi yang sedang berlangsung.

Padahal yang terjadi justru sebaliknya, keprihatinan warga masyarakat luas yang merasa telah diwakili oleh Koalisi Masyarakat Sipil ini, patut diapresiasi dengan baik, lantaran kelancaran pembahasan RUU TNI dilakukan di hotel dan dilaksanakan secara tertutup hingga mengabaikan fungsi kontrol masyarakat yang sudah tidak lagi menaruh kepercayaan kepada DPR RI, seperti dalam pembahasan UU Cipta Kerja yang tertutup dan nyatanya sungguh banyak merugikan masyarakat. Atas dasar itu pula, suara sumbang masyarakat menyesalkan penyesalannya Bambang Soesatyo yang justru terkesan telah membodohi masyarakat.

Banten, 17 Maret 2025