Pemkab Majalengka Tahun 2023, Diduga Sarang Korupsi Pejabat

Majalengka || Mediacakrabuana.id

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengungkap borok dalam tata kelola keuangan daerah. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka Tahun 2023, BPK menyoroti adanya kelemahan pengendalian intern serta pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bernilai ratusan miliar rupiah.

Temuan BPK tersebut menguak tiga masalah utama yang mengguncang kredibilitas pengelolaan APBD Majalengka:

1. APBD Defisit Riil Rp44,35 Miliar
Penyusunan anggaran belanja tidak didasarkan pada skala prioritas dan kepastian ketersediaan dana. Akibatnya, Pemkab Majalengka mengalami defisit riil APBD sebesar Rp44.356.149.241,96 yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah.

2. Proyek Bermasalah di Dinas PUTR Rp2,22 Miliar
BPK menemukan kelebihan perhitungan belanja modal sebesar Rp2,07 miliar atas 12 paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan. Lebih parah lagi, denda keterlambatan Rp146,21 juta dari rekanan belum dipungut hingga pemeriksaan dilakukan, menandakan lemahnya pengawasan dalam kontrak proyek infrastruktur.3. Aset PSU Rp283,5 Miliar Tak Jelas Nasibnya
Pemkab Majalengka juga belum melaksanakan serah terima aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dengan nilai fantastis mencapai Rp283.549.700.000,00. Aset vital tersebut rawan hilang, rusak, atau bahkan dikuasai pihak ketiga jika tidak segera ditertibkan

Temuan BPK ini memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Majalengka masih jauh dari kata transparan dan akuntabel. Defisit anggaran, proyek yang terindikasi merugikan daerah, hingga aset bernilai ratusan miliar yang dibiarkan tanpa kejelasan, menimbulkan tanda tanya besar: siapa yang diuntungkan dari kelemahan pengelolaan ini? Publik kini menunggu sikap tegas Bupati Majalengka, apakah akan benar-benar menindaklanjuti rekomendasi BPK atau membiarkan persoalan ini berlalu tanpa akuntabilitas.

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ….!!
( Ali Sopyan pimpinan Media Rajawali news Grup. hubungi fia. Ponsel nya.0877.7867.6490 )

GMPDP:APH Provinsi Lampung Lemot tangani kasus Bridge Alsintan 2023

Lampung || Mediacakrabuana.id

Temuan BPK pada dinas KPTPH tahun 2023 tentang Bridge Alsintan sampai dengan saat ini tidak pernah ditangani serius oleh aparat penegak hukum mulai dari kejati dan polda lampung meskipun beberapa elemen sudah membuat laporan ke kejati dan polda tp dianggap angin lalu dan hanya semakin menambah daftar panjang bahwa APH di provinsi lampung gerah menangani kasus korupsi yg terjadi di pemprov lampung hal ini membuat geram GMPDP Provinsi Lampung sebagai ormas yg konsen pada penanganan kasus2 korupsi yg ada di seluruh pemda yg ada di provinsi lampung.

Kepala Divisi hukum GMPDP provinsi lampung Alian Hadi Hidayat.SH menjelaskan bahwa GMPDP sudah melaporkan ke APH soal bridge alsintan 2023 yg terindikasi merugikan negara sebesar Rp.4.595.888.888 untuk biaya operasional bridge alsintan yg di kelola UPTD BBI Alsintan belum lg Alsintan yg tidak dikuasai pemprov lampung sebanyak 1.057 Unit dengan nilai sebesar Rp.29.322.982.432 namun kejati lampung sepertinya memang lemot utk menangani kasus2 korupsi besar apalagi kasus ini terindikasi melibatkan anggota DPR RI sehingga makin membuat malas APH utk melakukan pemeriksaan dan penindakan ujar Alian Hadi Hidayat.SH

GMPDP meminta pihak Kejati & Polda lampung serius dalam kasus bridge alsintan ini karena sangat merugikan bagi pemprov lampung apalagi alsintan tersebut merupakan bagian dari hibah APBN yg merupakan uang rakyat yg diambil dari pajak seharusnya APH tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi di provinsi lampung ini.

Bridge Alsintan seharusnya jadi ujung tombak dalam meringankan persoalan petani yang ada di provinsi lampung bukan mencari keuntungan ditengah himpitan petani dalam mengatasi persoalan biaya produksi yg dialami petani dan wajar jika harga pangan menjadi mahal sebab kelakuan oknum di dinas KPTPH dan oknum anggota DPR RI yg memonopoli alsintan yg seharusnya memudahkan petani dan ini benar2 dzolim meskipun alsintan itu bagian dari aspirasi anggota DPR RI tidak semestinya berlaku arogan dengan memonopoli hibah yg diberikan negara untuk petani lampung dan yg lebih buat geram lagi ada oknum dinas KPTPH mengatakan bahwa kasus bridge alsintan hanya kesalahan administrasi padahal korupsi dimulai dari kesalahan administrasi tegas Alian Hadi Hidayat.SH

GMPDP pesimis kejati bisa mengungkap kasus ini karena berdasarkan pengalaman APH di provinsi lampung ini hanya bisa menangkap maling kecil karena terindikasi APH di provinsi lampung ini ada kongkalingkong jika ada kasus menyangkut elite ataupun pejabat tinggi baik kelasnya kepala dinas ataupun anggota DPR RI jelas Alian Hadi Hidayat.SH di bandar lampung.( Red)

LSM Pro Rakyat : Kejati Lampung Wajib Tetapkan Tersangka Kasus PT LEB, Penggeledahan dan Penyitaan Telah Dilakukan

Bandar Lampung, Mediacakrabuana.id

Langkah tegas dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dengan melakukan penggeledahan di rumah Way Halim dan pemeriksaan mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, terkait pengembangan kasus dugaan korupsi PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB) anak perusahaan PT LJU. Dalam operasi ini, sejumlah dokumen penting dan barang bukti berhasil diamankan. Total Rp. 38 milyar.

Namun, penggeledahan ini menimbulkan pertanyaan publik, mengapa hingga kini belum ada penetapan tersangka, padahal barang bukti sudah disita ?

Menurut kajian tim hukum LSM Pro Rakyat, tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup. Karena itu, sudah sepatutnya Kejati Lampung segera menetapkan tersangka, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua Umum LSM Pro Rakyat Aqrobin A.M didampingi oleh Sekretaris Umum Johan Alamsyah,S.E menegaskan :

> “Kejaksaan Tinggi Lampung harus segera menetapkan tersangka. Karena penggeledahan dan penyitaan bukan langkah main-main, melainkan bukti bahwa ada dugaan kuat tindak pidana. Jangan biarkan kasus PT LEB ini digantung tanpa kepastian seperti kasus KONI Lampung dan Kasus Perjalanan Dinas Sekwan Tanggamus”

Sekretaris Umum LSM Pro Rakyat Johan Alamsyah, S.E menambahkan :

> “Jika sudah ada dokumen dan barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum, itu sudah memenuhi Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti sah. Maka secara hukum, tidak ada alasan lagi Kejati Lampung untuk menunda penetapan tersangka. Rakyat sekarang semakin kritis dan muak dengan perilaku koruptor, jangan memancing masyarakat menuntut kepastian hukum dan transparansi.”

Seperti diketahui Dasar Hukum Tindakan Penggeledahan & Penyitaan dalam suatu kasus yang disampaikan tim hukum LSM Pro Rakyat :

1. Pasal 1 angka 14 KUHAP, penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka.

2. Pasal 32 & 38 KUHAP, penggeledahan & penyitaan hanya boleh dilakukan jika ada dugaan tindak pidana yang nyata.

3. Pasal 184 KUHAP, barang bukti hasil penyitaan dapat menjadi alat bukti sah.

4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 , menjamin hak publik atas kepastian hukum.

Selain itu potensi jeratan UU Tipikor berdasarkan kajian tim hukum LSM Pro Rakyat, kasus PT LEB berpotensi menjerat pihak-pihak terkait dengan pasal-pasal berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.”
Jika terbukti ada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan penyertaan modal/participating interest PT LEB.

2. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.”
Pasal ini kerap digunakan jika ada dugaan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik, misalnya dalam penerbitan kebijakan terkait PT LEB.

3. Pasal 12B UU Tipikor (Gratifikasi)
Jika ditemukan adanya aliran dana mencurigakan terkait pengelolaan PT LEB kepada pejabat tertentu.

Penyitaan dan penggeledahan bisa dianggap cacat hukum jika tidak berujung pada penetapan tersangka.

Masyarakat akan menilai penegakan hukum tebang pilih dan kehilangan kepercayaan. Akan memicu gelombang demonstrasi oleh masyarakat, dan akan merusak citra dan marwah insan adhyaksa di Provinsi Lampung.

> “Sudah jelas dalam KUHAP dan UU Tipikor, penggeledahan dan penyitaan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jika Kejati Lampung sudah menemukan bukti permulaan, segera tetapkan tersangka. Rakyat butuh kepastian hukum, ini bukan sandiwara hukum.”

Kasus PT LEB yang sejak lama dipersoalkan publik kini memasuki fase krusial. Dengan penggeledahan rumah dan pemeriksaan tim penyidik terhadap mantan Gubernur Arinal Djunaidi, publik menunggu apakah Kejati Lampung benar-benar berani menetapkan tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau seperti kasus KONI Lampung dan kasus perjalanan dinas Sekwan Kabupaten Tanggamus. (***)

PROYEK PUPR OKU SUMSEL DIDUGA LADANG KORUPTOR

Oku Sumsel || Mediacakrabuana.id

Haji Zaenal korwil WRC Sumsel . Tidak tertutup kemungkin bupati pun terlibat . korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, kembali mencuat ke publik. Dua orang terdakwa, M Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso, resmi didakwa Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemberian suap senilai total Rp 3,7 miliar kepada sejumlah anggota DPRD OKU. H.Zaenal Hulap Korwil WRC Sumsel Mendesak pihak aparat penegak hukum jangan tebang Pilih dalam menangani kasus tersebut . Menurut Haji Zaenal Hulap seharusnya kasus yg katanya garatipikasi Hendanya di gulung habis . Pasalnya tidak tertutup kemungkinan Bupati dan sekda diduga keras ada maling berteriak maling pasalnya Dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar pada Kamis (12/6/2025), Jaksa KPK Rakhmat Irwan membeberkan bahwa suap tersebut diberikan kepada tiga anggota DPRD OKU periode 2024–2029, yaitu Umi Hartati, M Fahruddin, dan Ferlan Juliansyah. Uang suap tersebut disalurkan melalui Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah, sebagai perantara.

Jaksa menjelaskan, M Fauzi alias Pablo didakwa menyuap anggota dewan tersebut bersama rekannya Ahmat Thoha alias Anang, dengan total uang yang diserahkan mencapai Rp 2,2 miliar. Sementara itu, Ahmad Sugeng Santoso disebut memberikan suap senilai Rp 1,5 miliar, dibantu oleh Mendra SB alias Kidal, Direktur CV MDR Corporation.

Paket proyek yang didapat Fauzi dan Sugeng diduga merupakan kompensasi dana aspirasi DPRD OKU yang sudah disetujui dalam APBD 2025. Uang suap diduga diberikan agar proyek-proyek dari dana aspirasi tersebut mulus didapatkan kedua terdakwa.

Skandal suap ini semakin memperburuk citra pemerintah daerah OKU di mata publik. KPK pun menegaskan akan menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik dari eksekutif maupun legislatif, demi membersihkan praktik korupsi di sektor proyek pembangunan daerah.
(red)

*Dugaan Anggaran ‘Fiktif’ Dinas Perhubungan Kota Tangerang Semakin Panas, Kadishub Dinilai Ancam Wartawan*

TANGERANG – MEDIACAKRABUANA.ID

Isu dugaan penggunaan anggaran “fiktif” oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang kini semakin memanas. Setelah ramainya kritik pedas dari warganet yang menyoroti ketidaksesuaian antara laporan kerja dan kondisi di lapangan, kini giliran tanggapan dari Kepala Dinas yang menuai polemik baru.

Sebelumnya, masyarakat Kota Tangerang dihebohkan oleh seruan untuk mengaudit anggaran Dishub yang dianggap mencapai ratusan miliar namun hasilnya dinilai tidak sepadan. Kritik yang viral di media sosial tersebut memantik komentar dari berbagai kalangan, termasuk desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.

*Warganet Bersatu Menuntut Audit dan Transparansi*

Respons warganet menunjukkan kekecewaan mendalam. Akun D.gogon secara terang-terangan meminta kejaksaan untuk memeriksa keuangan Dishub, menuduh adanya “tikus-tikus” yang bermain. Seruan serupa datang dari atta joki gambar yang mendesak KPK untuk mengambil alih kasus ini.

Sementara itu, akun Hi.Anto mengajak publik untuk aktif membongkar dan memviralkan bukti-bukti penyimpangan. “Rakyat udah muak sama para koruptor dinegara ini,” tulisnya, mencerminkan frustrasi kolektif.

Keluhan juga datang dari ranah pelayanan publik, seperti diungkapkan oleh akun rumah_kaka yang mengeluhkan lambatnya pemasangan lampu jalan yang tak kunjung terealisasi, padahal anggarannya besar.

Gelombang kritik ini menunjukkan kekuatan masyarakat di era digital dalam menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan media massa, melainkan langsung menyuarakan keluhan di platform digital, memaksa pemerintah untuk memberikan respons.

*Tanggapan Kadishub Dinilai ‘Melenceng’ dan Kontroversial*

Ketika kasus ini menjadi sorotan publik, wartawan berupaya meminta konfirmasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Ahmad Suhaeli. Namun, tanggapannya justru memicu kontroversi. Menurut laporan, ia tidak memberikan penjelasan konkret terkait anggaran dan kinerja, melainkan justru mengarahkan wartawan agar mengunggah berita tentang “adv” atau advertorial, alih-alih memberitakan isu yang merugikan, Kamis 4 September 2025.

Pernyataan ini sontak menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama kalangan jurnalis dan aktivis anti-korupsi. Tanggapan tersebut dinilai tidak etis dan seolah-olah berupaya membungkam kebebasan pers serta mengalihkan isu publik. Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan, Kadishub malah seolah menuding media sebagai pihak yang memantik masalah.

*Kasus Ini Cerminan Pemerintahan yang Minim Keterbukaan*

Kasus Dishub Kota Tangerang ini menjadi cerminan nyata akan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka. Alih-alih menyambut kritik sebagai masukan untuk perbaikan, respons dari pejabat terkait justru dinilai defensif dan tidak profesional. Sementara hingga saat ini surat klarifikasi yang dilayangkan oleh LSM GERAM Banten Indonesia, juga belum dijawab olehnya.

‘Romo’ yang telah bersurat ke Dishub menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kota Tangerang untuk menindaklanjuti seruan audit ini. Jika tidak ada respons yang memuaskan, gelombang protes publik diyakini akan semakin membesar, dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah akan terus terkikis. “Ini adalah momentum bagi Pemkot Tangerang untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi dan mewujudkan transparansi,” ungkap nya, (06/09/2025)

TANGKAP GEROMBOLAN SENDIKAT MAFIA NIP PALSU DINKES PEMKAB. BANYUASIN RAMPOK APBD 2023 DIGOROK RP 511.068 887 153.

BANYUASIN, SUMSEL MEDIACAKRABUANA.ID

ALI SOPYA Pimpinan umum media rajawali news Grup . Berhasil Membokar kasus gerombolan Sendikat mafia NIP palsu yang diduga keras pembobolan Dana Anggaran pendapatan daerah di DINAS KESEHATAN. KABUPATEN BANYU ASIN SUMATERA SELATAN sejak Tahun 2021 / 202 dan 2023 SYARAT.

DENGAN PENYALAH GUNAAN. NIP. Orang lain Alias memalsukan palsu kan sudah pidana murni .
Tegas Ali Sopyan yang berasil di hubungi fia ponsel nya nomor 0877.7867.6490 …
Lanjut Ali Sopyan pimpinan umum media Rajawali news Grup. Sudah waktunya pihak kejaksaan agung Republik Indonesia untuk mengusut adanya pembobolan APBD di Pemkab Banyuasin Sumsel
Ironisnya hal tersebut tidak berjalan proses hukum di wilayah Sumsel di duga ada maling berteriak maling.

Team V Pemburu Fakta Rajawali yang dipimpin langsung Ali Sopyan . Klarifikasi adanya dugaan pembobolan anggaran APBD. .Yang Nilanya mencapai ratusan Milyaran Rupiah .

Hal tersebut di jelaskan oleh Hari sebagai setap yang didaping oleh kabut kesehatan .kabupaten Banyuasin dengan tegas mengatakan NIP . Tersebut salah ketik kata Hari sebagai setap kesehatan Kab. Banyuasin.

Tak heran jika Pemda kab Banyuasin selalu kekurangan anggaran belanja dan patut di curigai para pejabat dinas kesehatan dari tahun 2021/2022/2023/ .

APBD digorok gerombolan. Sendikat Mafia. Pemalsu NIP . Orang lain . Ironisnya kadin kes Dr. dr.Hj .Rini Pratiwi M.Kes dan dr Hj Reny Sahara M.Kes sebagai sekdin Kes serta Rosmala Dewi s.sos m.m. Sebagai kasubak Keuwangan dan Aset. Dinas kesehatan kab. banyuasin . yang diduga keras sebagai pelaku pembobolan APBD. tahun 2023. GOROK Rp 511. O68. 887. 153.0O.

Hal tersebut sudah menjadi pelanggaran Penggunaan data orang lain untuk membuat laporan ke uangan atau pertanggung jawaban anggaran ke uangan dapat dikenakan sangsi pidana penjara dan denda.

Berdasarkan undang undang transaksi Elektronik ( ITE ) tahun 2008 dan 2016. Pelanggaran penyalagunan data pribadi dapat dikenakan hukuman penjara 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 milyar ,

Selain sanksi pidana penyalahgunaan anggaran Paling banyak sistem elektronik yang melanggar perlindungan data pribadi juga harus memberitahukan kegagalan tersebut kepada pemilik pribadi
pemberitahuan ini harus dilakukan secara tertulis paling lambat 14 Hari setelah ke gagalan terjadi, Setiap orang yang sengaja membuat data palsu atau memalsukan data pribadi orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian orang lain sebagai mana dimaksud dalam pasal 66 dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6.000.000.000 Rupiah “Ali Sofyan”mendesak jajaran Kejati Sumsel agar dapat segera mengusut adanya penggunaan nomor NIP orang lain,Ali ” juga meminta kepada Team V Pemburu Fakta Rajawali harus di kupas tuntas dan di buru. Dikernakan tidak tertutup kemungkinan ada indikasi korupsi yang. Wajib kita buka Laporan ( LP ) Tegas Ali Sopyan
.(Red)

Terlalu, Begini Pekerjaan Proyek Cor Beton Dinas PUPR Muara Enim Di Kecamatan Benakat Ini .

Muara Enim. Sumsel Mediacakrabuana.id

Sungguh sangat keterlaluan pengerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Muara Enim di Kecamatan Benakat pada APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025.

Dari hasil pantauan di lokasi, pengerjaan proyek jalan dimaksud diduga sangat asal jadi.

Tampak hamparan pengerasan batu sangat tipis, sehingga saat ditimpa hujan, batu pengerasan tersebut bercampur aduk dengan lumpur.

Hal itu diduga kuat juga pelaksananya tidak melakukan pemadatan terlebih dahulu sebelum dilakukan cor beton jalan.

Mirisnya lagi, saat kondisi batu pengerasan sedang bercampur aduk dengan lumpur, pelaksananya langsung saja melakukan cor beton jalan.

Hal itu diungkapkan salah seorang kontorol sosial Kabupaten Muara Enim, Dirmanto, Kamis (04/09/2025)

” Kami memantau, sangat keterlaluan pengerjaan proyek jalan di Kecamatan Benakat itu,” ujar Dirmanto.

Dirmanto pun menduga, pengerjaan proyek jalan di Kecamatan Benakat tahun 2025 itu terlepas dari pantauan instansi yang terkait, sehingga pelaksananya begitu bebas melakukan pekerjaan semaunya.

” Saya menduga pihak instansi yang terkait kurang melakukan pemantauan dilapangan sehingga pemborongnya bebas melakukan pekerjaan semaunya,” ucap Dirmanto.

Menurut Dirmanto, walaupun dengan alasan proyek tersebut sedang dalam pengerjaan, namun dugaan kesalahan pengerjaan pada tahapan pengerasan oleh pelaksana apakah bisa di toleransi.

Memang, kata Dirmanto lagi, proyek cor beton jalan tersebut setelah dilakukan pengecoran seperti tidak ada masalah, karena pengerasan batu yang asal asalan sudah tertutup cor beton. Ada indikasi mau melakukan pembohongan publik dengan cepat cepat melakukan pengecoran.

Masih kata Dirmanto, banyak dugaan yang terjadi pada proyek cor beton jalan di Kecamatan Benakat ini, selain dikerjakan asal asalan, juga ada indikasi kuat telah terjadi kongkalikong atau konspirasi jahat antara pelaksana, PPK dan Pengawas Proyek karena telah terjadi pembiaran.

Dirmanto mengatakan, pengerjaan proyek di Kecamatan Benakat itu sudah sangat merusak citra Pemimpin Kabupaten Muara Enim dan DPRD Kabupaten Muara Enim karena terkesan ada pembiaran. Karena ada informasi proyek jalan itu merupakan proyek Pokir DPRD Kabupaten Muara Enim.

Tidak cuma itu, lanjut Dirmanto, pengerjaan proyek jalan seperti itu juga terkesan menantang Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Muara Enim.

Sedangkan Kepala Dinas PUTR Pemkab Muara Enim, Suherman ST M Eng , terkait hal ini, melalui nomor
+62 852-6**9-19** Kamis (04/09/2025) hingga berita ini ditayangkan tidak memberikan tanggapan.(Khairlani)

Wajib Jadi Atensi Tipikor, Proyek Siring Rp 2 Miliar Baru Satu Tahun Sudah Rusak

Muara Enim – Mediacakrabuana.id

Lagi-lagi miris pengerjaan proyek dari intansi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim. Soalnya, siring Induk Jalan Graha Bumi Enim Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumsel baru satu tahun sudah rusak. Proyek yang bernilai Rp 2 Miliar ini diduga dikerjakan asal-asalan.

Dari pantauan dilapangan, kondisi proyek siring ini sudah sangat memprihatikan. Sebab, proyek yang sudah mulai rusak ini tampak ada beberapa lantai siring sudah hilang.

Salah satu warga setempat, Kailani membenarkan jika proyek siring induk ini dikerjakan pada tahun 2024. Dan kondisinya saat ini sudah mulai rusak.

“Ya dikerjakan tahun lalu, kondisinya bisa lihat sendiri sudah ada yang rusak seperti ini,” ungkapnya.

Hal ini juga ditanggapi salah satu kontrol sosial Muara Enim, Dirmanto yang sangat menyayangkan pekerjaan proyek siring dengan nilai yang sudah dianggarkan cukup fantastis ini baru satu tahun selesai sudah mulai rusak.

“Patut diduga pengerjaan proyek ini dikerjakan tidak sesuai dengan spek,” kata Dirmanto.

Proyek siring ini, kata dia, harus menjadi perhatian semua pihak dan juga menjadi contoh kedepan agar proyek di Kabupaten Muara Enim ini dapat dikerjakan dengan lebih baik lagi. Terutama bagi setiap PPK dan pengawas untuk serius melakukan tugas dan tangung jawabnya atas pekerjaan proyek tersebut.

“Selain kontraktor pihak PPK dan pengawas dari Dinas PUPR wajib bertanggung jawab atas hasil pekerjaan proyek ini,” tuturnya.

Lanjut kata Dirmanto, ia akan membuat laporan terkait mulai rusaknya proyek siring induk ini yang baru berumur satu tahun. Dan meminta pada pihak APH untuk serius mengusut proyek yang secara nyata sudah mulai rusak.(khairlani)