www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 115    
Beranda blog Halaman 115

BELUM SELESAI PEMBANGUNAN SUDAH BANYAK YANG RETAK REHAB JALAN COR BETON PERMUKIMAN RELLY LAHAT TA 2025 DIDUGA ASAL JADI

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

BELUM SELESAI PEMBANGUNAN SUDAH BANYAK YANG RETAK REHAB JALAN COR BETON PERMUKIMAN RELLY LAHAT TA 2025 DIDUGA ASAL JADI

LAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Rehabilitasi atau rehab jalan cor beton adalah perbaikan jalan beton yang rusak untuk mengembalikan fungsinya, Selain itu, rehab jalan juga bisa berarti penambahan atau penggantian bagian jalan beton yang sudah tidak berfungsi baik, seperti membangun ulang bagian yang rusak parah.

Rehab Jalan Cor Beton Permukiman Relly Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelaksana CV. CIPTA KARYA SEJAHTERA dengan biaya Rp.706.119.000,. diduga baru lima puluh persen pengerjaan sudak banyak yang retak diduga disebabkan menggunakan material yang tidak bermutu,pada saat awak media ini kelokasi pengerjaan terlihat adukkan seperti kubangan lumpur,diduga langsung menimpa dibangunan lama tanpa dibersihkan terlebih dahulu, diduga dari adukan yang terlihat seperti lumpur bercampur tanah material yang digunakan pasir, batu bercampur tanah ,didalam adukan dicampur batu yang berukuran besar (batu bujang),diduga asal jadi.

Sujiwo yang mengaku warga Relly Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 10-09-2025 mengatakan jalan yang saat ini dibangun sudah hampir lima puluh persen retak seribu, coran menimpa dibangunan yang lama tanpa ada pembersihan terlebih dahulu dapat dilihat dari samping bangunan lama ditimpa dengan adukan.Dilihat dari adukan Material mereka menggunakan material pasir, batu bercampur tanah terlihat disaat adukkan dihamparkan seperti lumpur campuran tanah”ujarnya”.

Hal yang sama dikatakan Bembi yang mengaku warga Relly Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat saya warga Relly 10-09-2025 yang setiap harinya melintas dijalan ini,dari awal pekerjaan sampai sekarang saya melihat dengan jelas pekerjaan jalan ditempat kami ini,hari ini di cor beton besok saya lihat coran tersebut sudah banyak retak ,Adukkan yang dihamparkan dimasukkan batu-batu yang lumayan besar entah untuk apa kegunaanya.Sepertinya Penggunaan material mereka menggunakan Sirtu kotor bercampur tanah (pasir ,batu bercampur tanah) terlihat dari adukan yang sudah dihamparkan.Dana yang dianggarkan lumayan besar tetapi mengapa pembangunan ini dibuat seolah-olah kehendak sendiri,karena dana ini berasal dari rakyat kembali dinikmati oleh rakyat,”ujarnya”.

Suri yang mengaku warga Relly Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan kepada awak media ini 12-09-2025 mengatakan saya cuma mau pihak Pengawas dilapangan untuk lebih jeli dalam mengawasi pembangunan ditempat kami ini,Dinas terkait turun dan periksa bangunan ini agar tidak merugikan Negara akibat dari kepentingan oknum yang hanya mementingkan kepentingan pribadi saja demi mendapatkan keuntungan yang besar,”harapnya”.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sampai berita ini diterbitkan belum bisa dikomfirmasi.

“BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA”

NITA YUPIKA & HERI AS
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Ribuan Warga Serbu Polres Pagaralam, Urus SKCK PPPK Paruh Waktu

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Ribuan Warga Serbu Polres Pagaralam, Urus SKCK PPPK Paruh Waktu

Pagaralam– Sumsel || Mediacakrabuana.id

Polres Pagaralam dipadati ribuan warga sejak beberapa hari terakhir. Warga berbondong-bondong mendatangi Mapolres untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kapolres Pagaralam AKBP Januar Setya Kencana S.Ik melalui Kasat Intel Iptu Heryanto,S.H didampingi Kasi Humas Iptu Mansyur,S.H mengatakan, pelayanan pembuatan SKCK telah dibuka sejak Selasa (9/9/2025) dan langsung diserbu warga.

“Sejak dibuka, tercatat sudah lebih dari 1.900 warga yang datang untuk membuat SKCK. Mayoritas merupakan tenaga kerja yang selama ini bekerja di lingkup Pemerintah Kota Pagaralam,” jelas Iptu Heryanto, Jumat (12/9/2025).

Ia menambahkan, lonjakan warga diperkirakan masih akan terus terjadi hingga akhir pekan karena pelayanan pembuatan SKCK dibuka hingga Sabtu dan Minggu. “Kami sudah menyiapkan petugas tambahan agar pelayanan tetap berjalan lancar dan warga bisa terlayani dengan baik,” tambahnya.

Polres Pagaralam mengimbau masyarakat agar tetap tertib saat mengurus SKCK serta memanfaatkan waktu pelayanan yang sudah dijadwalkan.(Heri.ck)

Kasus PT. LEB Pertaruhkan Marwah Kejaksaan, Kejati Lampung Jangan Gugup, Segera Tetapkan Tersangka

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Kasus PT. LEB Pertaruhkan Marwah Kejaksaan, Kejati Lampung Jangan Gugup, Segera Tetapkan Tersangka

Bandar Lampung, Mediacakrabuana.id

LSM Pro Rakyat menegaskan sikap kritis terhadap lambannya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi uang Participacing Interest (PI) dari Pertamina Hulu Energi (PHE Osses) kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pendapatan langsung sektor migas yang melalui PT. Lampung Energi Berjaya (LEB) anak perusahaan BUMD PT. Lampung Jasa Utama (PT. LJU) oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

Ketua Umum LSM Pro Rakyat Aqrobin A.M didampingi oleh Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E Kamis (11/9/2025) di kantor LSM Pro Rakyat Pahoman Bandar Lampung mengatakan, langkah penggeledahan dan penyitaan yang sudah dilakukan sebelumnya dan terakhir mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi seharusnya menjadi dasar kuat untuk penetapan tersangka.

“Menurut Undang-Undang, kalau sudah ada penyitaan barang bukti, berarti sudah ada tersangka. Jangan sampai Kejati Lampung terlihat gugup dan gagap dalam menegakkan hukum, Kalau barang bukti sudah disita, berarti sudah cukup bukti. Jangan pura-pura bingung. Kami menantang Kejati Lampung untuk segera tetapkan tersangka. Kalau tidak, masyarakat akan menilai Kejati Lampung sedang main sandiwara lagi” tegas Aqrobin.

Sekretaris Umum LSM Pro Rakyat Johan Alamsyah, S.E menambahkan, masyarakat Lampung menuntut agar kasus ini tidak bernasib sama dengan kasus KONI Lampung dan kasus Perjalanan Dinas Sekwan Tanggamus yang hingga kini tidak jelas ujungnya.

“Rakyat menunggu keberanian Kejati Lampung. Jangan hanya berhenti di penggeledahan. Semua yang terlibat harus diproses hukum,” ujar Johan.

LSM Pro Rakyat menegaskan bahwa Kejati Lampung harus berani menyasar semua pihak yang diduga terlibat, tanpa pandang bulu.

“Jangan ada tebang pilih. Kami minta semua diperiksa, para mantan pejabat, pejabat aktif saat itu, Pimpinan Bank Lampung, Pimpinan PT. LJU, Para Pimpinan DPRD Provinsi Lampung 2019-2024 yang ikut memberikan persetujuan saat itu, mantan Pj Gubernur pun juga diperiksa, semua harus diperiksa. Rakyat tidak mau lagi dan muak dengan drama kasus berhenti di tengah jalan, seperti KONI dan Sekwan Tanggamus,” lanjut Johan.

LSM Pro Rakyat minta Kejati Lampung harus menjalankan perintah Jaksa Agung secara konsisten.
“Kalau takut menjerat dan menangkap orang besar, berarti hukum kita memang masih tumpul ke atas. Dan itu bahaya bagi masa depan Lampung, Kalau Kejati Lampung tidak berani menetapkan tersangka, masyarakat akan menilai ada intervensi politik dan dugaan permainan uang di balik layar. Marwah insan Adhyaksa Lampung dipertaruhkan. PT. LEB harus diaudit menyeluruh, tidak hanya sebatas laporan keuangan, tapi juga aliran dana ke pihak-pihak yang diduga menerima, follow the money” tutup Aqrobin.

Kasus PT LEB adalah ujian besar bagi Kejati Lampung. Jika berani, Kejati Lampung akan mendapat kepercayaan publik. Namun jika ragu dan diam, maka jelas Kejati Lampung hanya memperpanjang daftar kasus mangkrak yang merusak wajah penegakan hukum di Indonesia. (***)

GMPDP Meminta Kadisdik Pemprov Lampung menghentikan pesta pora anggaran pada dinas pendidikan lampung.

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

GMPDP Meminta Kadisdik Pemprov Lampung menghentikan pesta pora anggaran pada dinas pendidikan lampung.

Pemprov Lampung || Mediacakrabuana.id

Dinas pendidikan lampung sebagai ujung tombak pembangunan SDM provinsi lampung mendapat perhatian serius dari GMPDP Provinsi lampung atas kemajuan yg sudah dilakukan Dinas Pendidikan dengan menstop uang komite untuk siswa SMU se provinsi lampung yg pada era kepala dinas zulfakar terjadi pesta pora pada anggaran dinas pendidikan tanpa memperhatikan manfaat terhadap program program yg digulirkan dan pergantian kepala dinas yg sekarang dijabat oleh Thomas Americo terjadi kemajuan atas pengelolaan anggaran di dinas pendidikan provinsi lampung.

GMPDP melalui Kepala Divisi Hukum Alian Hadi Hidayat.SH meminta kepala dinas pendidikan provinsi lampung untuk konsen terhadap peningkatan kualitas SDM siswa SMU se provinsi lampung yg berbasis moral & etika tanpa mengesampingkan peningkatan akademik yg berbasis pada kebutuhan pengetahuan dunia industri dan produktivitas ujar Alian Hadi Hidayat.SH di bandar lampung.

Kemajuan yg sedang dilakukan oleh thomas americo memasuki babak baru dalam pengelolaan anggaran dinas pendidikan ditengah defisit fiskal yg terjadi pada hampir seluruh pemda di indonesia dan respon cepat yg dilakukan kepala dinas pendidikan adalah barometer progresif dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda lampung.

GMPDP sebagai ormas selalu mengawal program pendidikan di provinsi lampung untuk menjalankan fungsi kontrol yg melekat di organisasi agar tidak terjadi penyelewengan dan pemborosan seperti yg pernah dilakukan oleh kepala dinas dan para kepala sekolah di seluruh lampung dalam bentuk kegiatan2 yg tidak ada gunanya dan barang pakai habis yg nilainya cukup lumayan seperti ATK dn mebeiler tutup Alian Hadi Hidayat.SH dibandar lampung
( Redaksi)

REKENING TITIPAN PEMKOT PRABUMULIH BERISI Rp 10.187.896.152 DIPERTANYAKAN

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

REKENING TITIPAN PEMKOT PRABUMULIH BERISI Rp 10.187.896.152 DIPERTANYAKAN

PRABUMULIH SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Pencairan Dana dari RKUD ke Rekening Titipan KU SPMU dalam Rangka Pembayaran Belanja Akhir Tahun 2024
Sebesar
Rp10.187.896.152,00
Berdasarkan pengujian atas mutasi RKUD dan register SP2D diketahui
terdapat pencairan dana dari RKUD ke Rekening Titipan KU SPMU dengan
nomor rekening 1514300001 dengan penjelasan sebagai berikut.
1) Pada tanggal 31 Desember 2024, telah dilakukan pencairan dana dari
RKUD ke Rekening Titipan KU Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)
sebesar Rp10.187.896.152,00 untuk pembayaran 67 tagihan kegiatan yang
dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran kepada Rekening Titipan
dengan nomor surat 900/1458/BPKAD/II/2024 tanggal 31 Desember 2024
yang ditandatangani oleh Kuasa BUD. Pencairan dana ke rekening titipan
tersebut terjadi karena kondisi dan waktu tidak memungkinkan untuk
dilakukan penerbitan SP2D kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2024
sehingga Kuasa BUD mengambil langkah untuk mencairkan dana sebesar
Rp10.187.896.152,00 tersebut dari RKUD ke rekening titipan.
2) Hasil permintaan keterangan kepada pihak Bank Sumsel Babel diketahui
bahwa Rekening Titipan KU SPMU tersebut merupakan milik Bank
Sumsel Babel yang digunakan untuk menjadi rekening transitoris atas
transaksi SP2D dari Pemkot yang pencairannya tidak bisa langsung
ditransfer ke Bank Lain. Rekening tersebut dibentuk sejak 18 November
2002.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya …..!!!

( Redaksi)

Hadiri Kunjungan Panja Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI di Sumatera Selatan, PLN Tegaskan Dukungan Transisi Energi dan Pemerataan Akses Listrik

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

*Hadiri Kunjungan Panja Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI di Sumatera Selatan, PLN Tegaskan Dukungan Transisi Energi dan Pemerataan Akses Listrik*

Palembang, Mediacakrabuana.id

PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi dan pemerataan akses listrik di Sumatera Selatan pada kegiatan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI yang digelar di Hotel Novotel Palembang. Kamis (11/09/2025)

Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama jajaran anggota komisi, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan strategis bidang energi, termasuk jajaran Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Sumsel, dan PLN.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Manajemen Risiko PLN, Adi Lumakso, menegaskan kesiapan PLN dalam menghadapi tantangan transisi energi sekaligus pemerataan listrik hingga ke pelosok desa.

“Potensi pembangkit di Sumatera sangat besar mulai dari PLTA, PLTB, PLTP, biomassa, hingga PLTS terapung dengan total 17,4 MW. Dengan beban puncak 1.024 MW dan daya mampu mencapai 3.412 MW, Sumsel siap menuju swasembada energi” ungkap Adi

Ditempat yang sama, Kadis ESDM Pemprov Hendriansyah, menjelaskan bauran EBT di Sumsel saat ini telah mencapai 23% dengan kontribusi dari PLTS, panas bumi, serta biomassa dari Excess pabrik kelapa sawit. Selain itu usulan PLTS Komunal untuk desa-desa kawasan pesisir timur yang belum terjangkau jaringan listrik sudah disampaikan ke Kementrian ESDM.

PLN juga menekankan bahwa transisi menuju energi bersih akan berjalan seiring dengan upaya pemerataan akses listrik. Hal ini sejalan dengan dukungan pemerintah daerah, salah satunya dari Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Supriyanto, SH, yang menyampaikan pentingnya percepatan elektrifikasi di wilayahnya yang masih memiliki 21 desa belum berlistrik dengan kontur pesisir dan rawa gambut.
“OKI dengan jumlah penduduk hampir 800 ribu jiwa masih menghadapi tantangan elektrifikasi. Kehadiran listrik di desa-desa pesisir akan sangat mendukung kualitas hidup masyarakat,” ujar Supriyanto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, juga menegaskan bahwa listrik telah menjadi kebutuhan primer masyarakat dan DPR berkomitmen untuk mengawal percepatan pemerataan akses energi, untuk itu perlu dilakukan pengawalan ketat agar progres berjalan.

Melalui pertemuan ini, PLN bersama DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah menyatukan langkah untuk mempercepat pemerataan akses listrik, sekaligus memanfaatkan potensi energi baru terbarukan yang melimpah di Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya menuju energi bersih berkelanjutan. (Harto)

Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas Pemkot Prabumulih, Laporan BPK Ungkap Bukti Pertanggungjawaban Tidak Sesuai

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0
Stack of Indonesian rupiah notes. 3D rendering of bundles of banknotes

Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas Pemkot Prabumulih, Laporan BPK Ungkap Bukti Pertanggungjawaban Tidak Sesuai

PRABUMULIH – MEDIACAKRABUANA.ID

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih tahun 2024 menuai sorotan tajam setelah ditemukan dugaan penyimpangan dalam laporan keuangan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 11/LHP/01/2025 tertanggal 15 Januari 2025, ditemukan adanya bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Laporan BPK tersebut mencatat bahwa dari total anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp373,5 miliar, realisasi untuk belanja perjalanan dinas mencapai Rp73,1 miliar. Namun, dalam pemeriksaan mendalam, BPK menemukan adanya ketidaksesuaian yang mengindikasikan adanya praktik fiktif atau mark-up dalam penggunaan dana publik.

Ketidaksesuaian ini memicu reaksi keras dari pegiat anti-korupsi. Ali Sopyan, Pemimpin Umum Media Rajawali News, menyatakan bahwa temuan BPK tersebut merupakan bukti awal dari praktik korupsi yang terstruktur di lingkungan Pemkot Prabumulih.

“Temuan ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara yang signifikan. Anggaran rakyat sebesar Rp73,1 miliar rawan diselewengkan jika tidak diawasi dengan ketat,” ujar Ali Sopyan. “Kami menduga praktik ini dilakukan secara sistematis dan melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan.”

Lebih lanjut, Ali Sopyan mendesak pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Jaksa Pengawas untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh di Prabumulih. Ia juga menyoroti lambatnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di daerah tersebut.

“Pemberantasan korupsi di Prabumulih masih tergolong mandul,” tegasnya. “Kami akan menurunkan tim investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tambahan di lapangan. Kami pastikan tim ini bekerja tanpa intervensi dan akan melaporkan temuannya langsung ke lembaga penegak hukum yang berwenang, termasuk ke Istana Negara jika diperlukan.”

Ali Sopyan juga mengkritik sikap sejumlah pejabat Pemkot yang dinilai tidak kooperatif. Ia menyebut, upaya konfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih sebagai penanggung jawab pengguna anggaran tidak membuahkan hasil.

“Pejabat publik seharusnya transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran rakyat. Menghindar dari wartawan justru menimbulkan kecurigaan,” imbuhnya.

Menyikapi temuan ini, ia mengimbau Wali Kota Prabumulih untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi dan mengganti pejabat yang terbukti lalai atau terlibat dalam penyimpangan anggaran. Ali Sopyan juga menyarankan agar Pemkot Prabumulih melakukan efisiensi anggaran, salah satunya dengan meninjau kembali alokasi belanja perjalanan dinas dan rencana pembelian kendaraan mewah untuk pejabat.

“Para pejabat adalah pelayan rakyat, bukan tuan yang berhak menghambur-hamburkan uang rakyat. Sudah saatnya anggaran fokus untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkas Ali Sopyan.

Publisher -Red
Editor CN -Jhon

Haidar Alwi: Hikmah Di Balik 17+8 Tuntutan dan Bahaya Pola Nepal 2025

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

*Haidar Alwi: Hikmah Di Balik 17+8 Tuntutan dan Bahaya Pola Nepal 2025.*

Mediacakrabuana.id

R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa Demo Nepal 2025 bukan sekadar aksi rakyat menolak korupsi sebagaimana digambarkan media global. Demo tersebut, menurutnya, adalah cermin perebutan pengaruh asing di jantung Himalaya. *“Bila bangsa Indonesia tidak bisa belajar dari apa yang terjadi di Nepal, kita bisa jatuh pada jebakan yang sama: gerakan yang dibungkus jargon hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan, tetapi sesungguhnya diarahkan untuk melemahkan negara dan melayani kepentingan asing,”* kata Haidar Alwi.

*Nepal di Persimpangan Himalaya.*

Nepal berada di posisi geografis yang sangat strategis, diapit India dan Tiongkok. Jalur Himalaya bukan sekadar bentang alam, tetapi juga koridor energi, perdagangan, dan pengaruh diplomasi. Proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas Beijing memperkuat hubungan Nepal dengan Tiongkok, dan inilah yang membuat blok Barat semakin resah. Demo besar 2025 yang mengguncang Nepal tidak bisa dilepaskan dari konteks tersebut. *“Nepal tidak hanya menghadapi persoalan domestik, tetapi juga tarik-menarik kepentingan global, sehingga aksi massa besar ini tidak bisa hanya dibaca sebagai protes rakyat semata, melainkan sebagai bagian dari skenario yang lebih luas,”* jelas Haidar Alwi.

*Pola Global: Dari Timur Tengah ke Asia.*

Demo Nepal 2025 memperlihatkan pola yang serupa dengan apa yang pernah terjadi di berbagai negara lain. *Di Mesir,* jatuhnya Hosni Mubarak hanya mengembalikan dominasi militer. *Di Libya,* tumbangnya Gaddafi membuat negara itu runtuh dan terjebak dalam perang saudara. *Di Ukraina,* lengsernya Yanukovych membuka jalan panjang menuju konflik dengan Rusia. Bahkan *di Suriah, Sudan, dan Tunisia,* gerakan rakyat yang dipoles dengan isu HAM hanya melahirkan instabilitas politik dan penderitaan rakyat. *“Pelajaran dari semua negara itu jelas: rakyat dimobilisasi, rezim dijatuhkan, lalu negara masuk dalam jurang kekacauan; inilah sebabnya kita harus memandang demo Nepal bukan sekadar aksi moral, tetapi sebagai sinyal bahaya bagi negara-negara lain yang sedang diawasi kekuatan asing,”* tegas Haidar Alwi.

*Membaca 17+8 Tuntutan dengan Kecermatan.*

Di Indonesia, munculnya 17+8 tuntutan dari sebagian kelompok perlu dikaji dengan sangat hati-hati. Sebagian isi memang terdengar normatif, namun cara penyampaian dalam bentuk ultimatum sangat mirip dengan pola destabilisasi yang dipakai di luar negeri. Tuntutan itu bisa jadi dipakai untuk melemahkan legitimasi pemerintah yang sah sekaligus bisa jadi menimbulkan polarisasi masyarakat. *“Kita tidak boleh menolak kritik rakyat, tetapi kita wajib kritis terhadap bentuk tuntutan yang dipolitisasi, sebab ada perbedaan besar antara aspirasi sejati rakyat dan agenda yang digerakkan pihak asing dengan menunggangi nama rakyat,”* kata Haidar Alwi.

*HAM dan Demokrasi: Pancasila vs Versi Barat.*

Perdebatan tentang HAM dan demokrasi juga sering dimanfaatkan. HAM versi Barat kerap kebablasan, dijadikan alat politik, bahkan dipakai untuk menjustifikasi intervensi asing. Indonesia memiliki jalan sendiri: HAM dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bangsa, sedangkan demokrasi jalanan rawan menimbulkan kekacauan. *“HAM dan demokrasi Pancasila tidak bisa disamakan dengan model Barat, karena nilai kita lahir dari etika dan musyawarah; oleh karena itu, kritik tetap penting, tetapi harus membangun, bukan sekadar mengulang jargon asing yang tujuannya menjatuhkan negara,”* jelas Haidar Alwi.

*Tugas Pemerintah: Tegas, Terukur, Menenangkan.*

Negara memiliki tanggung jawab untuk hadir dengan tegas, namun juga menenangkan. Aparat harus bisa membedakan antara massa damai dan provokator. Penindakan terhadap provokator bukanlah pelanggaran HAM, melainkan langkah menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat luas. Di saat yang sama, pemerintah wajib membuka kanal aspirasi resmi agar rakyat tidak merasa kehilangan ruang untuk bersuara. *“Ketegasan negara harus berjalan seiring dengan keterbukaan kanal aspirasi, sehingga rakyat terlindungi dari provokasi asing sekaligus merasa aman dan dihargai dalam proses demokrasi yang sehat,”* tegas Haidar Alwi.

*Alarm Nepal untuk Indonesia.*

Demo Nepal 2025 menjadi alarm keras bagi Indonesia. Atas nama rakyat, sebuah negara bisa digoyang. Atas nama demokrasi, legitimasi bisa dilemahkan. Dan atas nama HAM, kedaulatan bisa dirongrong. Indonesia harus belajar dari kasus Mesir, Libya, Suriah, Sudan, dan Ukraina. Jangan sampai kita menjadi babak berikutnya dalam skenario panjang perebutan pengaruh global. *“Bangsa Indonesia harus membedakan dengan cerdas antara kritik sejati yang lahir dari nurani rakyat dan kritik palsu yang ditunggangi agenda asing; hanya dengan cara itu kita bisa tetap berdiri tegak di atas Pancasila, menjaga kedaulatan bangsa, dan memastikan rakyat terlindungi dari jebakan geopolitik yang merugikan,”* pungkas Haidar Alwi.

Kantor PTBA Di Jakarta Di Geruduk Masyarakat Peduli Lingkungan

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Kantor PTBA Di Jakarta Di Geruduk Masyarakat Peduli Lingkungan

Jakarta || Mediacakrabuana.id

Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Lingkungan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor PT Bukit Asam (PTBA) Jakarta, Selasa (09/09/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan pencemaran lingkungan, perampasan lahan, hingga aktivitas penambangan ilegal oleh PT Bukit Asam Tbk sehingga dianggap merugikan masyarakat dan negara.

Massa yang berjumlah lebih dari 100 orang berkumpul di depan kantor PTBA Jakarta dengan melakukan orasi, membawa spanduk, pamflet, serta menggunakan mobil komando.

Dodo Arman, selaku Koordinator Lapangan dalam orasinya mengungkapkan pihaknya menuntut pihak Perusahaan PTBA agar bertanggungjawab atas dugaan pelanggaran diantaranya kerusakan lingkungan dan dugaan pencemaran limbah PTBA yang yang sudah masuk di kawasan warga, hal ini sudah berlangsung bertahun – tahun namun tidak ada solusi yang nyata dari pihak PTBA

“Kami menuntut PT Bukit Asam bertanggung jawab atas pencemaran limbah yang masuk ke kawasan warga. Kerusakan lingkungan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, namun tidak ada solusi nyata dari perusahaan,” teriak Dodo Arman.

Dodo Arman juga menyebutkan beberapa poin tuntutan pengunjukrasa terhadap PTBA, yaitu:

1. PT Bukit Asam diminta bertanggung jawab atas pencemaran limbah ke tanah masyarakat.

2. Direktur Utama dan Komisaris PTBA diminta mundur karena dinilai gagal menjalankan tanggung jawab.
.
3. Membersihkan lahan warga yang tercemar limbah batubara.

4. Membersihkan sungai yang terdampak, termasuk Sungai Air Lawai, Sungai Pungkilan, dan Sungai Bengkuang.

5. Mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PTBA karena diduga melakukan banyak pelanggaran undang-undang.

Dodo Arman menyebut warga juga menilai PT Bukit Asam melakukan aktivitas penambangan di luar izin resmi. Hal itu dinilai melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar bagi pelaku penambangan tanpa izin.

Dijelaskan Dodo Arman, aksi unjuk rasa ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan tambang batu bara milik negara yang berkantor pusat di Tanjung Enim – Kabupaten Muara Enim – Sumsel ini.

Ditegaskan Dodo Arman, mereka akan terus menyuarakan aspirasi ini hingga pemerintah maupun pihak berwenang mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang batu bara plat merah ini.

Sementara itu, menanggapi aksi unjuk rasa ini, perwakilan PTBA, Jen, mengatakan akan menyampaikan tuntutan warga kepada pimpinan perusahaan.

“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada manajemen. Kami berharap masyarakat bersabar, tentunya, kami tetap mengedepankan kesejahteraan warga yang berada di sekitar wilayah IUP kami,” katanya. (Khailani/ Tim)

Sedang Dikerjakan Sudah Rusak Parah, Diduga Proyek Jalan Dusun II Hidup Baru Benakat 2025 Gagal Konstruksi

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Sedang Dikerjakan Sudah Rusak Parah, Diduga Proyek Jalan Dusun II Hidup Baru Benakat 2025 Gagal Konstruksi

Muara Enim. Sumsel || Mediacakrabuana.id

Miris sekali pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Dusun II Desa Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim – Sumsel di duga kuat terjadi kegagalan konstruksi.

Pasalnya, proyek jalan yang sedang dalam pengerjaan saat ini sudah mengalami kerusakan parah di beberapa titik, kondisi saat ini pelaksananya sedang berusaha memperbaikinya.

Hal itu diungkapkan kontrol sosial Kabupaten Muara Enim, Dirmanto setelah dirinya melakukan investigasi lanjutan, Rabu (10/10/2025).

” Setelah kami melakukan investigasi ke lapangan lanjutan, sangat miris proyek Peningkatan Jalan Dusun II Desa Hidup Baru Benakat yang saat ini sedang dalam tahapan pengerjaan tapi sudah mengalami kerusakan parah, ” ungkap Dirmanto.

” Artinya ada dugaan kuat proyek jalan itu sudah terjadi kegagalan konstruksi,” terang Dimanto.

Dirmanto menjelaskan, hasil pantauan dilokasi, sepertinya pengerjaan proyek jalan yang sudah menelan dana Rp 1,4 Miliar itu memang dari tahapan pekerjaan pondasi pengerasan sudah terjadi kesalahan, disinyalir dilaksanakan tidak sesuai spek, sehingga proyek jalan itu sudah mengalami kerusakan fatal saat sedang dalam tahapan pengerjaan.

” Kita menduga kuat proyek jalan itu dikerjakan tidak sesuai spek, sehingga sudah terjadi kerusakan disaat proyek jalan itu belum selesai,” kata Dirmanto.

” Walaupun pelaksananya berusaha memperbaiki kerusakan itu, tapi disini menunjukan telah terjadi kesalahan fatal,” imbuhnya

” Bahkan pelaksananya berusaha melakukan buras laburan aspal di jalan yang sudah di cor beton diduga untuk menutupi kerusakan jalan,” tambah Dirmanto.

” Untuk jadi koreksi, setelah di cor beton jalan itu belum di gunakan aktivitas warga setempat, tapi sudah mengalami kerusakan, bagaimana nanti kalau sudah digunakan warga, kita sudah bisa membayangkan kalau jalan itu tidak akan bertahan lama, proyek jalan ini disinyalir mutu dan kualitasnya sangat rendah,” tutur Dirmanto.

Dirmanto pun menegaskan, dirinya meminta kepada para pihak yang berwenang untuk proaktif melakukan pengawasan penggunaan uang APBD Kabupaten Muara Enim. Terkhusus untuk proyek jalan dusun II Desa Hidup Baru Benakat APBD tahun 2025 agar dilakukan pengusutan karena proyek jalan ini ada potensi telah merugikan negara, jangan pandang bulu.

Sekedar informasi bahwa proyek ini didanai oleh APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025 melalui Dinas PUPR Pemkab Muara Enim dengan anggaran dana Rp. 1,4 Miliar lebih oleh pelaksana PT Alam Bukit Barisan.

Sementara itu, Kepala Desa Hidup Baru, Antoni saat dimintai tanggapannya terkait proyek jalan itu, Ia mengatakan sangat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan DPRD dari Dapil 1 atas telah terlaksananya pembangunan jalan di Desa Hidup Baru Benakat, karena akses jalan itu sudah lama diusulkan.

Namun demikian kata kades, dirinya tetap berharap agar pembangunan peningkatan jalan itu bisa dilaksanakan sesuai spesifikasi yang ditentukan, sehingga nantinya bisa dinikmati warga jangka panjang.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Suhermansyah sudah berapa kali dikonfirmasi melalui via WhatsApp
terkait proyek jalan ini, hingga saat ini tidak memberikan respon (khairlani)

PEMBANGUNAN JALAN COR BETON LINGKAR DESA ULAK LEBAR LAHAT APBD TA 2025 DIDUGA ASAL JADI TERINDIKASI LADANG KORUPSI KONTRAKTOR

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

PEMBANGUNAN JALAN COR BETON LINGKAR DESA ULAK LEBAR LAHAT APBD TA 2025 DIDUGA ASAL JADI TERINDIKASI LADANG KORUPSI KONTRAKTOR

ĹAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Secara keseluruhan, pembangunan jalan cor beton bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Proses konstruksinya melibatkan penempatan campuran semen, split, air, dan aditif yang dirancang dengan cermat di atas lapisan dasar yang telah disiapkan . Campuran tersebut kemudian dipadatkan dan dikeringkan untuk menciptakan permukaan jalan yang kaku dan kokoh.Tahap awal pengecoran jalan beton meliputi perencanaan, persiapan lokasi (pembersihan dan perataan tanah), pekerjaan pondasi (pemasangan lapisan dasar, pemasangan bekisting (cetakan beton),Tahap-tahap ini untuk memastikan permukaan tanah siap, pondasi kokoh, dan struktur beton memiliki kekuatan yang optimal sebelum beton dituangkan dan dipadatkan.

Pembangunan Jalan Cor beton Jalan Lingkar didesa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan TA 2025 sumber Dana APBD Pemerintah Kabupaten Lahat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan Biaya Rp. 472.120.000,.00 Pelaksana CV. ZATAR ABADI diduga Asal jadi , menggunakan material pasir bercampur batu dan tanah, diduga menggunakan split racuk kotor yang seharusnya menggunakan split bersih ukuran 2 cm x 3 cm, diduga tanpa ada pembersihan terlebih dahulu.

Warga Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang mengaku bernama Wiliam 10-09-2025 Bapak ibu tolong dilihat bangunan ditempat kami, mereka menggunakan pasir bercampur batu juga tanah,tanpa ada pembersihan terlebih dahulu, harapan saya untuk pihak Dinas dan pengawas lapangan untuk lebih memperhatikan pembangunan yang diperuntukkan untuk dinikmati masyarakat ini,jangan dibuat asal jadi saja”ujarnya”.

Hal yang sama diungkapkan Brayen yang mengaku warga Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan kepada awak media ini 10-09-2025 mengatakan saya ini pernah bekerja sebagai tukang bangunan jadi sedikit tahu dengan bangunan, yang seharusnya agar bangunan bisa tahan lama menggunakan material semen ,split dan air, sebelum dilakukan pengecoran tahap awal adalah pembersihan dilanjutkan dengan pengerasan terlebih dahulu setelah padat baru bisa dilanjutkan dengan pemasangan plastik baru dilanjutkan dengan pengecoran. Tetapi yang dilakukan dalam pembangunan ini mereka menggunakan material pasir, batu bercampur tanah (SIRTUNAH),split racuk kotor bercampur tanah ,seharusnya menggunakan pasir bersih,split bersih ukuran 2 cm x 3 cm ,semen ,air lokasi pembangunan tidak dibersihkan terlebih dahulu,”ujarnya”

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sampai berita ini diterbitkan belum bisa dikomfirmasi.

NITA YUPIKA & HERI AS
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Babinsa Panggungasri Dampingi Kegiatan Posyandu, Wujud Kepedulian Terhadap Kesehatan Warga

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Babinsa Panggungasri Dampingi Kegiatan Posyandu, Wujud Kepedulian Terhadap Kesehatan Warga

Blitar – Mediacakrabuana.id

Babinsa Desa Panggungasri Koramil 0808/18 Panggungrejo Serda Avan Yudha melaksanakan pendampingan kegiatan Posyandu Mawar 2 yang bertempat di Dusun Kalirejo RT. 03 RW. 02 Desa Panggungasri Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, Kamis (11/9/2025). Kegiatan ini diikuti oleh para ibu beserta balita yang hadir untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar.

Dalam kegiatan posyandu tersebut, masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan seperti penimbangan balita, pemberian vitamin, imunisasi, serta penyuluhan kesehatan. Babinsa turut mendampingi agar pelaksanaan berjalan lancar sekaligus memberikan motivasi kepada para ibu untuk lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak-anak mereka.

Serda Avan Yudha menyampaikan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan posyandu merupakan bagian dari tugas pendampingan di wilayah binaan, terutama dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat. Dengan adanya pendampingan, diharapkan pelayanan kesehatan di desa dapat berjalan optimal, ujarnya.

Salah satu bidan yang bertugas dalam kegiatan Posyandu Mawar 2 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Babinsa yang telah hadir dan membantu kelancaran kegiatan. Menurutnya, keberadaan Babinsa memberikan semangat lebih bagi masyarakat untuk datang dan mengikuti posyandu secara rutin.

Sementara itu, Peltu Ali Ma Bati Tuud Koramil 0808/18 Panggungrejo menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Babinsa yang senantiasa aktif membantu setiap kegiatan di desa binaannya. Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti posyandu sangat penting dalam menjaga kesehatan warga, khususnya generasi penerus bangsa, ucap Bati Tuud.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara Babinsa dengan masyarakat. Dengan begitu, komunikasi sosial antara TNI dan warga dapat terus terjaga demi terciptanya lingkungan yang sehat, aman dan harmonis (Dim0808).

Lagi Lagi Pengedar Shabu Berhasil Di Amankan Polres Pagaralam Beserta Barang Bukti

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Lagi Lagi Pengedar Shabu Berhasil Di Amankan Polres Pagaralam Beserta Barang Bukti

Pagaralam– Sumsel || Mediacakrabuana.id

Polres Pagar Alam melalui Satuan Reserse Narkoba Polres Pagaralam berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Pagaralam. Seorang pria berinisial M. Yusuf (40), warga Griya Bangun Sejahtera, Kelurahan Siderejo, Kecamatan Pagaralam Utara, ditangkap pada Senin (8/9/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Kapolres Pagaralam AKBP Januar Kencana Setya S.Ik melalui Kasat Narkoba Iptu Doris Apriandi SH didampingi Kasi Humas Iptu Mansyur SH mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran gelap narkotika di kawasan Sidorejo.

“Setelah dilakukan penyelidikan, tim mendapati tersangka sedang berada di sekitar perumnas Griya Bangun Sejahtera. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan dua paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok,” ujar Iptu Doris.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan barang bukti berupa dua paket shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dua plastik klip, satu kotak rokok, satu pirek kaca, satu jarum, satu korek api, serta selembar kertas timah rokok. Hasil tes urine tersangka juga menunjukkan positif metamfetamina.

Menurut Doris, tersangka mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya yang digunakan sendiri sekaligus untuk diperjualbelikan. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolres Pagaralam guna proses penyidikan lebih lanjut.

“Tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun,” tegasnya.

Polisi juga masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkapnya kemungkinan adanya jaringan lain di balik peredaran narkotika tersebut.(Heri.ck)

TANGKAP. GEMBONG DRILLING. TELAN KORBAN JIWA MANUSIA DI WILAYAH KABUPATEN MUBA SUMSEL

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

TANGKAP. GEMBONG DRILLING. TELAN KORBAN JIWA MANUSIA DI WILAYAH KABUPATEN MUBA SUMSEL

Bayung Lincir. Mediacakrabuana.id

Aparat penegak hukum Sumsel mandul dimintak pihak jajaran kabinet merah putih yang di pimpin Prabowo Subiyanto Persiden RI. Ke 8 Bertindak . Pasalnya Kilang minyak yg tak berijin sudah beroperasi mencapai 7 tahun kini terjadi kebakaran yang ke sekian kalinya menelan korban 6 orang diduga keras hal tersebut menjadi ajang ATM Pihak aparat pasalnya
Seorang Mantan Kades Menjadi Korban Dan Meninggal Dunia, Dalam Peristiwa Kebakaran Sumur Minyak Di Desa Kali Berau,

Diduga dua korban jiwa dalam peristiwa kebakaran hebat yang terjadi pada hari Selasa 09/09/2025, Korban adalah Seorang mantan kades beruge,RM di nyatakan meninggal dunia,dan Keponakan nya bernama ND Kedua Korban’ di nyatakan, MD, dirumah sakit Bayung Lincir sementara tiga Korban lain nya masih dalam perawatan intensif oleh tim medis RSUD Bayung Lincir,

Setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Bayung Lincir Ahir nya pada malam ini Rabu Tanggal 10/09/2025, sekitar jam 19,30,Kedua Korban di nyatakan meninggal dunia dan sempat kritis, Hampir 26,jam kerna luka bakar sekujur tubuh nya, sementara 3 korban lain nya masih di rawat dan 1 Korban di nyatakan hilang belum di temukan jadi jumlah korban ada 6 orang,

Kedua Korban adalah Karyawan Sumur minyak yang kebakaran tersebut dan posisi,kedua almarhum sebagai tukang Polot Atau operator sumur tersebut,

Nama nama Korban,dalam peristiwa tersebut,

1,Romsi Mantan Kades, warga beruge status,MD,

2,Nanda Warga Beruge status,MD,.

3,Roy warga Kali Berau masih di rawat,

4 Putra warga Beruge,masih di rawat,

5,Wardi warga Kali Berau,masih di rawat,

Ini lah Kelima,Nama Korban 3, warga beruge dan 2, Warga kali Berau
Jadi ada berapa media yang memberitakan simpang siur dan menganggap banyak berita hoax tentang kebakaran tersebut,

Itu hanya menutupi dan ada kesan berpihak pada mafia minyak dan bisa jadi media tersebut suda ada Kong kalikong dengan pemilik sumur yang meledak tersebut,

Yang isi berita nya mengatakan kelima korban sedang melakukan perbaikan mobil dan sumur tersebut sedang tidak beroperasi itu sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan media tersebut kami anggap menciderai kepercayaan publik karna berita nya sangat tidak transparan,dan tidak berimbang karna sejatinya seorang insan pers membuat berita harus jujur dan transparan,agar masyarakat tau kebenaran yang terjadi,

Jangan membingungkan publik, dengan isi berita yang tidak jujur dan ada kesan berpihak pada kelompok tertentu, untuk kepentingan diri sendiri.

Kami minta pihak Polres Muba dan Polsek Bayung Lincir harus bertindak tegas terhadap para pemilik sumur tersebut segera tetapkan pemilik nya sebagai tersangka karna ini sudah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,

Karna menurut masyarakat kejadian seperti ini sudah pernah terjadi berkali kali dan sumur ini sudah beroperasi lebih dari 7 tahun namun sumur ini tidak tersentuh oleh APH bahkan sudah berapa kali Kapolsek dan juga Kapolres di ganti namun sumur tersebut tetap beroperasi diduga ada orang hebat’ di balik layar yang ikut membekingi sumur tersebut,

Dan pihak Polsek Bayung Lincir serta Polres ada kesan pembiaran jadi kami masyarakat menduga jangan jangan diduga pihak Polsek Bayung Lincir serta polres Muba menerima setoran dari sumur tersebut ujar warga saat di wawancarai oleh awak media,
Diduga juga Pertamina selama ini tutup mata seolah olah mandul dalam pengambilan tindakan selama ini. ( bersambung ke edisi selanjutnya )
Laporan tim Red….(*).

Pelantikan Pengurus DPD Pasukan 08 Sumsel Periode 2025-2030

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Pelantikan Pengurus DPD Pasukan 08 Sumsel Periode 2025-2030

Palembang,- Mediacakrabuana.id

Pelantikan Pengurus DPD Pasukan 08 Sumsel Periode 2025-2030 Yang Dilaksanakan Di Hotel Beston Palembang. Kamis (11/09/2025

Arfian D Septiandri mengatakan kepada awak media bahwa, pada hari ini pelantikan pengurus DPD pasukan 08 Sumsel yang mana terpilih ketua DPD Pasukan 08 Sumsel Bapak M. Aminuddin SH.,MH. Dengan pelantikan hari ini kami berkeinginan pengurus Pasukan 08 di Sumsel mempunyai empati terhadap rakyat,” Jelasnya.

“Dan Pasukan 08 ini harus bisa memberikan solusi untuk rakyat, selain memiliki empati. Baik masalah pekerjaan, pendidikan, hingga bantuan hukum. “Kita harus mencari penyelesaian masalah tersebut, seperti contoh pekerjaan, kita harus menciptakan lapangan pekerjaan dan masalah lainnya yang harus kita cari solusinya bersama.

“Kami juga berharap agar pengurus DPD Pasukan 08 Provinsi Sumsel ini kompak, solid, dan juga peran aktif dari anggota dalam menjalankan fungsi organisasi yang harus benar-benar dilaksanakan,” Kata Arfian.

Di tempat yang sama M Aminuddin, SH., MH, Ketua terpilih Pasukan 08 Sumsel juga menambahkan bahwa, akan berkomitmen untuk mengembangkan, menghidupkan dan besarkan Pasukan 08 ini hingga Kabupaten sampai ke Sumsel.

Pasukan 08 ini akan segaris dengan rakyat dengan membantu memecahkan masalah dihadapi rakyat, bahkan juga turut mensukseskan beberapa program baik pendidikan, hukum hingga lapangan pekerjaan,” Ucapnya.

Lanjut Aminuddin, kami secara bertahap akan melakukan pembentukan kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Sumsel. Karena untuk saat ini baru kita DPD Pasukan 08 Provinsi Sumsel terbentuk dan selanjutnya akan melakukan pembentukan pada tingkat Kabupaten/Kota di Sumsel.

Pasukan 08 Provinsi Sumsel ada beberapa
program yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat luas, baik itu hukum, teknologi, pendidikan bahkan juga perekonomian. Maka kami ingin memastikan bahwa kita hadir sebagai kekuatan sosial yang konkret di tengah masyaraka,” Bebernya.

Dengan ini saya tegaskan Pasukan 08 berkomitmen penuh untuk mengawal dan mendukung program Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” Tutupnya. (Harto)

Polres Pagar Alam Gelar Simulasi Pengamanan Mako, Pastikan Kesiapan Personel dan Peralatan

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Polres Pagar Alam Gelar Simulasi Pengamanan Mako, Pastikan Kesiapan Personel dan Peralatan

Pagaralam – Sumsel || Mediacakrabuana.id

Polres Pagar Alam melaksanakan simulasi pengamanan Markas Komando (Mako) pada Kamis (11/9/2025) pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pagar Alam, AKBP Januar Kencana Setia Persada, SIK, didampingi Kabag Ops AKP Ramsi, SH, serta diikuti pejabat utama, brigadir, dan ASN Polri.

Simulasi ini mencakup pengamanan seluruh sisi Mako, baik bagian depan, belakang, kiri, maupun kanan serta asrama. Dalam hal ini Kapolres AKBP Januar bersama Kabag Ops AKP Ramsi. SH turun langsung melakukan pengecekan di lapangan dengan berkeliling untuk memastikan semua prosedur pengamanan berjalan sesuai standar.

Selain itu, Kapolres AKBP Januar juga mengecek kesiapan peleton dalmas awal dan dalmas lanjut. Pengecekan meliputi jumlah personel, kondisi senjata peluru karet, persediaan gas air mata, alat pemadam (APAR), serta kesiapan kendaraan taktis seperti mobil water canon dan perlengkapan tameng.

Hasil dari pengecekan menunjukkan bahwa seluruh peralatan dan personel berada dalam kondisi baik. Hal ini menegaskan bahwa Polres Pagar Alam siap menghadapi segala bentuk gangguan keamanan yang mungkin terjadi.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Pagar Alam, Iptu Mansyur, SH, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi wujud nyata keseriusan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. “Simulasi ini penting agar seluruh personel selalu siap siaga dan terlatih. Kami ingin masyarakat tahu bahwa Polres Pagar Alam selalu hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman buat masyarakat” ujarnya. (Heri.ck)

Prof Dr Sutan Nasomal Yakini Dilematis Kasus Ojol Mobil Motor Harus Diperintah Presiden RI Kemenhub DPR Bertindak!!!

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Prof Dr Sutan Nasomal Yakini Dilematis Kasus Ojol Mobil Motor Harus Diperintah Presiden RI Kemenhub DPR Bertindak!!!

Jakarta, Mediacakrabuana.id

Sinyalemen berbagai kasus menyangkut permasalahan Aneka Dunia Transportasi melalui Aplikasi Ojol baik motor maupun mobil ini sudahlah menjadi layaknya penyakit kambuh berkepanjangan selama ini.

Jalan pamungkas mengatasi menetralisir ini Presiden RI Prabowo Subianto harus turun tangan memerintahkan pembantunya yaitu menteri yang membidangi transportasi agar mencari solusi mengatasi baik melalui rapat seiring dengan Komisi membidangi transportasi maupun mengundang pakar yang membidangi ini”, ujar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom menjawab materi pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak maupun onlen di kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka Jakarta 10/9/2025 via telpon selulernya.

Sangat miris selama beberapa tahun kasus perkasus semakin membengkak yang terjadi merugikan para pelaksana pekerja ojek motor atau mobil karena didalam jasa pekerjaan pemotongan tiap mendapatkan order ada pungli atau pemotongan yang tidak resmi. PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH memperhatikan ragam kasus di masyarakat yang terjadi begitu banyak kerugian di tanggung DRIVER dan COSTUMER.

Sering kali aksi demo di lakukan oleh Masyarakat yang bekerja menggunakan jasa aplikasi perusahaan OJOL yang ada di Indonesia melakukan banyak tuntutan yang tidak terpenuhi. Aduan Masyarakat agar diperkuat dasar hukumnya tidak tercapai karena adanya kepentingan sekelompok pengusaha.

Mengapa para pekerja yang menggunakan Aplikasi OJOL harus mengalami kerugian dan tekanan berat dengan hak suaranya meminta perlindungan dari Negara Indonesia bisa tidak terpenuhi

Prof DR KH Sutan Nasomal menilai nasib dari OJOL tidak membaik akibat Menhub bersama DPR tidak PRO pada Masyarakat yang bekerja sebagai OJOL

Tuntutan yang seharusnya di penuhi dan jangan ada lagi maen mata merugikan Masyarakat para pekerja OJOL :

1.Mendesak agar RUU Transportasi Online segera dibuat.

2.Potongan aplikator maksimal 10 persen.

3.Regulasi tarif antar barang dan makanan.

4.Audit investigatif potongan 5 persen yang diambil aplikator.

5.Menghapus program yang merugikan driver seperti Aceng, slot, multi order, dan member.

6.Memberhentikan Menteri Perhubungan yang dinilai pro aplikator dan menggantinya dengan Menhub yang pro rakyat/ojol.

7.Mendesak Kapolri mengusut tuntas jatuhnya dua korban jiwa dari kalangan ojol saat kericuhan pada 28 Agustus 2025.

8.Memberikan bonus kepada DRIVER mendapatkan THR

9.Memberikan santunan kepada OJOL yang meninggal dunia saat bekerja dan memberikan bantuan biaya perawatan pengobatan bagi OJOL yang mengalami musibah kecelakaan serta bantuan hukum.

Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH sebagai pakar ilmu hukum menilai selama beberapa tahun ini para pekerja OJOL haknya tidak didapatkan dan terjebak oleh permainan peraturan yang tidak PRO kepada Masyarakat yang bekerja sebagai OJOL

Prof DR KH Sutan Nasomal meminta Presiden RI dan Negara Indonesia menutup dan mencabut semua perusahaan Aplikasi OJOl yang melakukan pungli dan tidak memenuhi tuntutan Masyarakat.

Masih banyak perusahaan besar yang bisa mematuhi peraturan resmi dari Pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan baik. Juga mematuhi permintaan Masyarakat pekerja di aplikasi OJOL

Narasumber : Prof DR KH Sutan Nasomal Pakar Hukum Pidana Internasiomal, Ekonom juga Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWa PLUS

Ketua Iwo Indonesia Kota Bekasi Kecam Pernyataan Ketua DPRD

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Ketua Iwo Indonesia Kota Bekasi Kecam Pernyataan Ketua DPRD

Kota Bekasi – Mediacakrabuana.id

Ucapan ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Fraksi PKS Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M.
akan dilaporkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) akibat pernyataannya yang dinilainya melecehkan profesi wartawan.

Apalagi diucapkan oleh seorang Ketua DPRD, hal tersebut dinilai tidak pantas diucapkan saat wartawan menanyakan perihal tunjangan rumah Ketua DPRD kota Bekasi yang fantastis.

Sardi bukannya menjelaskan perihal tunjangan rumah Ketua DPRD sebesar 53 juta/bulan, Sardi malah menjawabnya dengan menyinggung soal anggaran advetorial wartawan di DPRD Kota Bekasi.

Ketua IWO Indonesia Kota Bekasi, Nio Helen mengaku kecewa terhadap ucapan Ketua DPRD Sardi Efendi yang viral di medsos.

“Ditanya soal anggaran perumahan ko malah jawabnya sambil ketawa ketawa, lalu singgung anggaran advertorial wartawan (kerja sama) yang tidak lama akan disahkan dirapat pembahasan, sebagai bukti wartawan (media) juga dapat tunjangan. Inikan ga “nyambung banget”. Wartawan kan punya fungsi kontrol sosial, masa dikait-kaitkan dengan advetorial media?, ” ucap Helen kesal.

Meskipun suaranya didapat rekaman yang sudah tersebar dijagat maya , namun ucapan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang ketua dewan.

Terlebih, hal itu dilontarkan di depan umum, disaksikan banyak orang, dan dalam momen suasana tidak kondusif karena sedang masyarakat Indonesia memprotes masalah tunjangan DPR (khususnya Kota Bekasi)

“Saya tersinggung, apalagi tidak ada itikad baik dari anggota dewan itu. Insya Allah, ) saya akan melaporkannya ke Badan Kehormatan,” ujar Nio helen. Ketua IWO -Indonesia DPD Kota Bekasi.

Sementara itu, Ketua Nio Helen mengecam keras ucapan Ketua DPRD yang menghina wartawan aneh sudah mau dapat tunjangan juga masih mempertanyakan Tunjangan DPRD, Nio Helen menegaskan tudingan tersebut ngawur, tidak berdasar, dan mencoreng profesi jurnalis.

Nio Helen menjelaskan
“Wartawan bekerja untuk kepentingan publik, memenuhi hak masyarakat atas informasi. . Kalau adanya advertorial yang ada di pemda atau Sekwan Kota Bekasi adalah kerja sama antara dua pihak dengan seenaknya menuduh wartawan dapat tunjangan dari advertorial , sebutkan siapa wartawan dan medianya. Yang dapat tujangan advertorial Jangan asal bicara seenaknya,” tegas Nio Helen , Selasa, 9 September 2025.

Ia menegaskan, pemberitaan advertorial di pemda Kota Bekasi dan sekwan DPRD Kota Bekasi selama ini berjalan kondusif. Sesuai dengan aturan berlaku seperti yang ditudingkan. Justru menurutnya kegaduhan sering kali muncul dari sikap arogan segelintir pejabat publik yang tidak mampu menahan emosi.

Nio helen menilai,Ketua DPRD Harus segera meminta maaf klarifikasi kepada Wartawan yang bertugas Di kota Bekasi,

“Ini bukan untuk provokasi, hanya menjaga marwah wartawan ,” ujarnya.
“Kalau tidak paham aturan, belajar dulu. Jangan asal tuduh, apalagi main intimidasi. Itu bisa berujung masalah hukum,” tandasnya.

Lebih jauh, Nio Helen memperingatkan para pejabat publik, termasuk anggota DPRD yang digaji dari uang rakyat, untuk menjaga etika dan tidak bersikap arogan.

“Ucapan sembrono hanya mempermalukan diri sendiri dan lembaga. Hormati kerja wartawan, karena tanpa pers yang bebas, demokrasi akan pincang,” pungkasnya. (Red)

GEROMBOLAN SENDIKAT APBD/APBN PEMKOT PRABUMULI SUMSEL BELUM DI SETUH HUKUM

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

GEROMBOLAN SENDIKAT APBD/APBN PEMKOT PRABUMULI SUMSEL BELUM DI SETUH HUKUM

PRABUMULI || MEDIACAKRABUANA.ID

Pada tahun 2023/2024. Pemkot Prabumulih menganggarkan belanja barang dan jasa. Berasal dana dari APBD/APBN sebesar Rp 373 . 503 . 446 .503.00.

Ironisnya Anggara diduga berantakan menjadi santapan pejabat pejabat PRADATOR yang bercokol di Pemkot Prabumulih .Hal tersebut membut

Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news menjadi Geram . Akibat pemberantasan korupsi di wilayah Pemkot Prabumulih masih tergolong mandul. Sekalipun pemerintahan sudah di bawah kepemimpinan Persiden Prabowo Subiyanto . Diduga Pemkot Prabumulih Dibekingi Herder bertaring tajam .

Sehingga pejabat pejabat PRADATOR korupsi berkemah. Ali Sopyan memintak pihak tipikor kajagung dan jamwas dapat bertindak di Sumatera Selatan . Kususnya Pemkot Prabumulih. Ali Sopyan akan menurun kan team V Pemburu Fakta Rajawali ke Sumsel khususnya Prabumulih dan sekitarnya.demi membatu percepatan pemberantasan korupsi yang di pimpin langsung oleh Persiden H.Prabowo Subiyanto presiden RI ke 8. Tegas Ali. Lanjut Ali Sopyan dengan suwara lantang mekatakan jika ada para aparat penegak hukum membekingi Saya dapat pastikan bisa tembus ke istana negara dan ke jamwas . Pasalnya Ali sopyan suda beserta anggotanya sudah berupaya untuk menemui SEKDA KOTA PRABUMULIH sebagai penanggung jawab pengguna anggaran sulit Untuk konfirmasi menghidar dari kejaran awak media rajawali news. Sehingga berita ini di muat apa adanya Hal ini akan di tindak lanjuti ke JAKSAAN AGUNG dan Ke Jamwas ‘ oleh Ali Sopyan menghimbau kepada walikota Prabumulih agar dapat mengganti Sekda agar Pemkot prabumuli bisa kondusip Pasalnya . Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Lima SKPD Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya Pemerintah Kota Prabumulih pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun
2024 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp373.503.446.530,00
dengan realisasi sebesar Rp314.308.023.564,46 atau 84,15%. Realisasi tersebut
di antaranya untuk Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp73.1X5.XXX.5X3,00 dari
anggaran sebesar Rp93.2X5.1X3.6X3,00.
Dalam Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kota Prabumulih No.11/LHP/01/2025 tanggal 15 Januari 2025, mengungkapkan permasalahan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sebelas SKPD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya.

Ali Sopyan mendesak pihak pemerintahan pusat agar dapat memangkas anggaran perjalanan dinas serta mengngurang pembelian kenderaan mewa untuk pejabat Xsekutip Legislatif dan Yudikatif sebab mereka adalah pegawai Rakyat. Tegas Ali Sopyan. Yang ada berkepentingan silahkan hubungi Hp 0877.7.867.6490

( Redaksi)

Babinsa Ngadirejo Ajak Warga Tanam Pohon Saman Untuk Lestarikan Sumber Mata Air

Penulis
Admin Cakrabuana
-
0

Babinsa Ngadirejo Ajak Warga Tanam Pohon Saman Untuk Lestarikan Sumber Mata Air

Blitar – Mediacakrabuana.id

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melestarikan sumber mata air, Babinsa Kelurahan Ngadirejo Koramil 0808/01 Sukorejo Sertu M. Nurhasan bersama warga melaksanakan kegiatan penghijauan dengan menanam bibit pohon saman di sekitar sumber air Jajar RT. 01 RW. 03 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Rabu (10/9/2025).

Kegiatan ini mendapat antusiasme dari warga sekitar yang ikut berpartisipasi dalam penanaman pohon. Penanaman pohon saman dinilai tepat karena memiliki akar yang kuat dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar sumber air. Dengan adanya penghijauan ini, diharapkan ketersediaan air tetap terjaga untuk kebutuhan masyarakat sekitar.

Sertu M. Nurhasan menyampaikan bahwa kegiatan penghijauan merupakan salah satu wujud kepedulian Babinsa terhadap kelestarian alam. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Melalui penanaman pohon ini, kami berharap lingkungan sekitar menjadi lebih hijau dan sumber air tetap lestari. Tugas kami tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga membantu masyarakat dalam upaya pelestarian alam,” ujarnya.

Salah satu warga yang turut serta dalam kegiatan tersebut mengucapkan terima kasih atas kepedulian Babinsa. Menurutnya, kehadiran TNI di tengah masyarakat memberi motivasi dan semangat bagi warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.

Sementara itu Danramil 0808/01 Sukorejo Kapten Inf Lutfi Ari Wibowo menyampaikan dukungan penuh atas kegiatan yang dilakukan Babinsa. Ia menegaskan bahwa kegiatan penghijauan sangat penting, bukan hanya untuk menjaga ekosistem, tetapi juga demi kelangsungan hidup generasi mendatang (Dim0808).

1...114115116...365Halaman 115 dari 365

BERITA TERBARU

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©