PEMKAB LAHAT, TAHUN 2023 BEBERAPA SKPD DIDUGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA. DAN MELANGAR PERATURAN.

PEMKAB LAHAT, TAHUN 2023 BEBERAPA SKPD DIDUGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA. DAN MELANGAR PERATURAN.

ĹAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun keti dakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Realisasi Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Kondisi
   Sebenarnya mengakibatkan lebih saji Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp567.155.165,00 dan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp304.094.254,00;
2. Pengelolaan Belanja Hibah pada Dua SKPD Tidak Tertib mengakibatkan lebih saji
   Belanja Hibah sebesar Rp1.793.986.290,00 dan kelebihan pembayaran sebesar
   Rp1.744.746.290,00;
3. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Kualitas Pekerjaan Belanja
   Hibah pada Tiga SKPD mengakibatkan lebih saji Belanja Hibah dan kelebihan
   pembayaran sebesar Rp1.112.162.670,60;
4. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Kualitas Pekerjaan Belanja
   Modal pada Empat SKPD mengakibatkan lebih saji Belanja Modal sebesar
   Rp12.834.665.031,37 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.344.015.372,91;
5. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Pemkab Lahat Belum Memadai yang
   mengakibatkan potensi kehilangan kendaraan dinas yang tidak diketahui
   keberadaannya dan tanpa informasi yang jelas sebesar Rp33.330.655,21, hak
   kepemilikan Aset Tetap lemah serta berisiko menghadapi gugatan dari pihak lain.
   Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada BupatiMerevisi Peraturan Bupati Lahat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan
   dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemkab Lahat agar
   sepenuhnya sesuai dengan Perpres No. 33 Tahun 2020 dan perubahannya serta Surat
   Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda serta
   memerintahkan Sekretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran sebesar
   Rp304.094.254,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
   menyetorkan ke Kas Daerah;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memproses pengembalian
   dana hibah KONI Lahat sebesar Rp1.744.746.290,00 sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
7. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar
   Rp86.475.107,29, Kepala Dinas TPHP sebesar Rp391.603.517,19, dan Kepala Dinas
   Perkebunan sebesar Rp634.084.046,12 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
   undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
8. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar
   Rp2.087.271.232,35, Kepala Dinas PRKPP sebesar Rp199.806.912,67, dan Kepala
   Dinas Kesehatan sebesar Rp56.937.227,89 sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
9. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan pengurus barang untuk
   melakukan inventarisasi fisik atas 88 kendaraan dinas dan memerintahkan Kepala
   BPKAD untuk mengusulkan perpanjangan pinjam pakai atas dua unit aset Gedung
   dan Bangunan, menginstruksikan Kepala Bidang Aset BPKAD menambahkan nilai
   aset tanah menggunakan nilai wajar dan memproses sertifikasi atas 11 bidang tanah ke BPN.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi”.

Bersambung Edisi berikut nya ….!!!