Empat Lawang, Sumsel || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan pimpinan Umum Media Rajawalinews Group memintà (APH ) Aparat Penegak Hukum, Segera periksa, terkait .kelebihan pembayaran
perjalanan dinas sebesar
Rp3.044.041.077,00, Diduga dana tersebut di jadi bancakan oleh Oknum pejabat yang tidak bertanggung dan Atmittrasi Amburadul, indikasi penyimpangan ke uangan negara”. Tegasnya

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada
14 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar
Rp4.351.410.497,00
BPK merekomendasikan Bupati Empat
Lawang agar:
a. Sekretaris DPRD untuk lebih cermat
dalam mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan perjalanan dinas pada
satuan kerjanya;
b. Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah,
Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala
Dispol PP, Kepala DPMD, Kepala
Bapenda, Kepala DPPPA, Kepala
Dinas Sosial, Kepala BKPSDM, Kepala
Dinas PUPR, Kepala DKP, Kepala
Dinas Pariwisata, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan sanks kepada Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran pada 14
SKPD untuk lebih cermat dalam
memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti
pertanggungjawaban sesuai ketentuan;
dan
c. Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah,
Kepala Dinas Pertanian untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar
Rp3.044.041.077,00 sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
a. Bupati Sekretaris DPRD untuk lebih cermat dalam
mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan perjalanan dinas pada satuan
kerjanya;
b. Bupati memerintahkan Sekretaris DPRD,
Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pertanian, Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala
Dispol PP, Kepala DPMD, Kepala Bapenda, Kepala
DPPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala BKPSDM,
Kepala Dinas PUPR, kepala DKP, Kepala Dinas
Pariwisata, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk
menginstruksikan Pejabat
Penatausahaan Keuangan, PPTK, dan
Bendahara Pengeluaran
pada 14 SKPD untuk lebih cermat dalam
memverifikasi kelengkapan dan
keabsahan bukti-bukti
a. Surat perintah Bupati
kepada Sekretaris DPRD sesuai isi
rekomendasi.
b.1. Surat perintah Bupati
kepada Sekretaris DPRD, Sekretaris
Daerah, Kepala Dinas Pertanian, Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala
Dispol PP, Kepala DPMD, Kepala
Bapenda, Kepala DPPPA, Kepala Dinas
Sosial, Kepala BKPSDM, Kepala
Dinas PUPR, Kepala DKP, Kepala Dinas
Pariwisata, dan kepala Dinas
Kesehatan sesuai isi rekomendasi.
b.2. Dokumen teguran
Kepala SKPD terkait kepada Pejabat
PenatausahaanKeuangan, PPTK, dan Bendahara ( Red)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here