“RATUSAN TON TIMAH DI TEMUKAN DALAM BANGKAI KAPAL DI BANTEN HILANG, DIDUGA APARAT PENEGAK HUKUM MANDUL”

SERANG – MEDIACAKRABUANA.ID

Ratusan ton timah balikan di temukan dalam bangkai kapal di pelabuhan Banten ironisnya kasus tersebut lenyap bak di telan bumi.Diminta pihak jajaran aparat penegak hukum khususnya mabes polri atau pihak jajaran kejaksaan Agung RI.
Pasalnya pengelolaan aset sitaan negara di wilayah hukum Banten. Berawal dari lelang besi tua (*metal scrap*) senilai Rp19 miliar, proses pemotongan kapal yang semula dianggap rutin justru menyingkap tabir gelap dugaan penggelapan aset negara berupa 300 ton timah hitam dan tertahannya dana lelang di rekening bank selama hampir satu tahun.
Penemuan ” Harta Karun” yang tak tercatat. Drama ini bermula pada 7 Januari 2025, saat Rositha Yulyanthi, S.E., melalui kuasanya Sani Karama, memenangkan lelang kapal patah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang melalui KPKNL Banten.

Namun, saat proses pemotongan badan kapal dilakukan pada Februari 2025, para pekerja di lapangan dikejutkan dengan penemuan tumpukan timah hitam seberat 300 ton yang tersembunyi di dalam palka.

Material berharga tersebut tidak tercantum dalam risalah lelang asli yang hanya mencatat objek berupa *metal scrap*. Meski pihak pemenang lelang telah menunjukkan itikad baik dengan melaporkan temuan tersebut kepada pihak Kejari Serang, laporan itu justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa ganjil.

Jejak yang hilang ke pasar gelap. Informasi yang dihimpun tim investigasi menunjukkan bahwa sesaat setelah keberadaan timah tersebut dilaporkan, aktivitas pemotongan kapal dihentikan secara sepihak oleh oknum yang tidak berwenang. Tak lama berselang, 300 ton timah hitam tersebut dilaporkan diangkut keluar lokasi secara misterius.

Kuat dugaan, komoditas yang nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah tersebut telah dialihkan ke pasar gelap (*black market*). Mengingat harga timah di *London Metal Exchange* (LME) pada Desember 2025 berada di kisaran USD 40.000 per metrik ton, hilangnya 300 ton timah ini mewakili kerugian negara yang sangat fantastis.

Dana Rp19 Miliar “Terparkir” di Bank. Kejanggalan tidak berhenti pada hilangnya timah. Hingga Desember 2025, uang hasil lelang senilai Rp19 miliar milik pemenang lelang dilaporkan masih “terparkir” di rekening Bank BSI dan belum disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sesuai aturan pengelolaan keuangan negara, dana hasil lelang seharusnya segera disetorkan ke kas negara. Tertahannya dana ini selama hampir satu tahun memicu pertanyaan besar mengenai prosedur pengawasan di internal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Kejari Serang.

Potensi “Kotak Pandora” korupsi. Pengamat hukum menilai kasus ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan. Ada tiga poin krusial yang menjadi sorotan. Dugaan penggelapan aset. Hilangnya 300 ton timah hitam dari pengawasan aparat penegak hukum.

Indikasi keterlibatan kknum, adanya pembiaran terhadap pengangkutan material keluar lokasi dan macetnya setoran dana lelang mengarah pada dugaan konspirasi internal. Kerugian Negara ganda, selain hilangnya nilai ekonomis timah, negara juga kehilangan potensi bunga atau manfaat dari uang Rp19 miliar yang tertahan.

Menanti transparansi Korps Adhyaksa. Hingga berita ini diturunkan, publik menanti jawaban tegas dari pihak Kejaksaan mengenai keberadaan 300 ton timah hitam tersebut dan alasan di balik mengendapnya dana lelang di bank swasta.

“Ini bukan sekadar urusan limbah baja. Ini adalah ujian integritas bagi penegak hukum di Banten. Bagaimana mungkin ratusan ton timah bisa ‘berjalan sendiri’ keluar dari area sitaan tanpa ada intervensi yang kuat?” ujar salah satu sumber yang mengawal kasus ini, Senin 6 April 2026.

Kotak pandora tata kelola aset sitaan di Banten kini telah terbuka. Apakah hukum akan ditegakkan, ataukah kasus ini akan ikut tenggelam bersama bangkai kapal yang dipotong?

**Catatan Redaksi:** *Hingga naskah ini disusun, tim redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Kejari Serang dan Kejati Banten terkait status aset timah hitam dan dana lelang tersebut.*

“ANGGARA BELANJA BBM PEMPROV SUMSEL, DIDUGA JADIKAN SANTAPAN BUAYA LAPAR”.

.SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Pimpinan Umum Media Rajawalinews Group Juga Kepala Divisi Investigasi Tim Gabungan media Pemburu Fakta mendesak Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti dan periksa SKPD di Provinsi Sumatera Selatan dari hasil rekomendasi temuan BPK tersebut, tegas Ali Sopyan.

Pemberian Jumlah Liter BBM pada Perjalanan Dinas Luar Daerah Tidak
Wajar
Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat pemegang kendaraan dinas diberikan
bantuan BBM sebesar 1 liter untuk setiap 6 km perjalanan selama perjalanan dinas.
Hal ini diatur dalam SK Gubernur Sumsel Nomor 5/KPTS/VIII/2023 tentang
Pemberian Bahan Bakar Minyak kepada Pejabat Pemegang Kendaraan Dinas milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Pengawalan dari Kepolisian
Daerah Sumatera Selatan.
Pengujian terhadap dokumen pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
untuk perjalanan dinas luar daerah diketahui bahwa PPTK memberikan uang muka
kepada sopir yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh sopir dalam bentuk setruk
BBM. PPTK menjelaskan bahwa besaran uang muka yang diberikan adalah 1 liter per
6 km jarak tempuh mengikuti SK Gubernur Sumsel Nomor 5 Tahun 2023. Sedangkan
untuk penentuan jarak tempuh, menurut PPTK mengadopsi ketentuan jarak dalam SK
Gubernur Sumsel Nomor 684/KPTS/Dishub/2022 tentang Penetapan Tarif Dasar,
Tarif Batas Atas, dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam
Provinsi Kelas Ekonomi.
Namun hasil pengujian menunjukkan bahwa perhitungan konsumsi liter BBM tidak
mengacu kepada SK Gubernur Nomor 5/KPTS/VIII/2023. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa konsumsi BBM per liter pada dokumen pertanggungjawaban
berkisar antara 2,9 km/liter sampai dengan 3,5 km/liter. Sedangkan untuk jarak
tempuh juga tidak sesuai dengan SK Gubernur Nomor 684/KPTS/Dishub/2022
sehingga tidak terdapat dasar perhitungan yang jelas dalam pemberian uang muka
tersebut. Atas hal ini, PPTK tidak dapat menjelaskan mengenai dasar penentuan
konsumsi BBM per liter dan jarak tempuh yang digunakan dalam perhitungan
pemberian uang muka tersebut.
Analisis kewajaran jarak tempuh menggunakan data Google Maps dan jarak tempuh
pada dokumen pertanggungjawaban menunjukkan jarak tempuh yang digunakan oleh
PPTK dalam perhitungan uang muka tidak wajar. Perbedaan yang signifikan antara
jarak tempuh pada dokumen pertanggungjawaban dan jarak pada Google Maps
berdampak terhadap selisih jumlah uang muka dan pertanggungjawaban. Rekalkulasi BPK.
jarak dan kelebihan jumlah liter BBM yang diberikan disajikan pada tabel berikut.
Pemberian BBM Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam
Bentuk Uang
SK Gubernur Sumsel Nomor 5/KPTS/VIII/2023 tentang Pemberian Bahan Bakar
Minyak kepada Pejabat Pemegang Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan Petugas Pengawalan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) berhak mendapatkan BBM
sebanyak 30 liter/hari, Sekretaris Daerah (Sekda) sebanyak 25 liter/hari, Rumah
Tangga Gubernur, Wagub dan Sekda sebanyak 5 liter/hari, Pengawalan Gubernur dan
Wagub sebanyak 10 liter/hari.
Pada tahun 2023, Sekretariat Daerah merealisasikan Belanja Bahan Bakar dan
Pelumas untuk Jabatan Gubernur, Wagub dan Sekda adalah sebesar
Rp1.286.836.750,00 dengan perincian pada tabel berikut.Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan permintaan keterangan kepada
PPTK diketahui bahwa pemberian BBM untuk operasional Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerah diberikan dalam bentuk uang tunai. Bukti
pertanggungjawaban atas Belanja Bahan Bakar dan Pelumas hanya berupa kuitansi
pembayaran kepada penerima uang dan tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaranpembelian BBM. Penyaluran uang BBM kepada Gubernur dan Wakil Gubernur
diberikan kepada ajudan, sedangkan untuk penyaluran kepada Sekretaris Daerah
diberikan kepada sekretaris pribadi.
c. Pembayaran BBM Tidak Sesuai Ketentuan
Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
diketahui terdapat bukti pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar dan Pelumas tidak
sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp1.357.615.125,30. Atas kelebihan pembayaran
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke
Rekening Kas Umum Daerah Pemprov Sumsel sebesar Rp1.357.615.125,30.
Adapun pembayaran BBM tidak sesuai ketentuan tersebut berupa pemberian jumlah
liter BBM pada perjalanan dinas luar daerah tidak wajar, pembayaran ganda
pemberian BBM dengan biaya transport perjalanan dinas, pembayaran BBM atas
perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, pemberian BBM kepada pihak yang tidak
berhak, dan bukti setruk BBM tidak sesuai bukti asli.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
pada:
1) Pasal 121 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani
dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud; dan
2) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung
bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada Bab V tentang Pelaksanaan dan
Penatausahaan pada huruf L.1 tentang Ketentuan Umum Pelaksanaan dan
Penatausahan Belanja yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan
Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaan belanja diatur
sebagai berikut antara lain: setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Belanja Barang dan Jasa lebih saji sebesar Rp1.568.630.875,30 (Rp1.357.615.125,30
+ Rp211.015.750,00); dan
b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat memanfaatkan Bahan Bakar dan
Pelumas sesuai dengan rencana.
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Sekretaris Daerah kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas Belanja
Bahan Bakar dan Pelumas pada instansinya;
b. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran kurang

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya …..!!!

( Redaksi)

“PENDAPATAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA SELATAN DIDUGA MENJADI BANCAKAN OKNUM PEJABAT BAJINGAN”

SUMATERA SELATAN ||| MEDIACAKRABUANA.ID

“Ali Sopyan Kepala Divisi Investigasi Tim Gabungan media Pemburu Fakta dan Wakil Ketua umum IWO Indonesia mendesak Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti dan periksa SKPD di Provinsi Sumatera Selatan dari hasil rekomendasi temuan BPK tersebut, Tegas Ali Sopyan.

Dan menambah kan Menjamurnya Rayap yang merusak sendi – sendi pendapatan keuangan perpajakan daerah Propinsi Sumsel yang selama ini di buat Bancakan oleh gerombolan binatang rayap . pasalnya Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Memadai
Pemprov Sumsel pada tahun 2023 menganggarkan Pendapatan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) sebesar Rp1.144.681.213.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp1.226.523.884.789,00 atau sebesar 107,15% dari anggaran. PKB adalah pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi
atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan SKPD yang mengelola
Pendapatan PKB. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapenda memiliki 29 Unit Pelaksana
Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTB PPD). UPTB PPD bertugas untuk
melakukan pelayanan pembayaran PKB. Dalam melakukan pengelolaan pendapatan PKB,
Bapenda telah menggunakan aplikasi Samsat Online Sumsel (SOS) sejak bulan Juni 2019.
Aplikasi SOS digunakan untuk pengelolaan data kendaraan bermotor, administrasi
pembayaran PKB, dan pelaporan pendapatan PKB.
Berdasarkan hasil pemeriksaan database, walkthrough aplikasi SOS, dan
permintaan keterangan atas pengelolaan Pendapatan PKB diketahui terdapat
permasalahan sebagai berikut.
a. Pengenaan Pengecualian Progresif PKB Tidak Seluruhnya Diatur dalam
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumsel Nomor 3 Tahun 2011 telah mengatur tarifprogresif untuk kendaraan bermotor beserta pengecualiannya. Pengenaan progresif
PKB dikecualikan atas kendaraan bermotor dengan kriteria sebagai berikut.
1) Kendaraan berusia 15 tahun ke atas;
2) Kendaraan bermotor milik badan; dan
3) Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dengan isi silinder kurang dari 500 cc.
Hasil pemeriksaan atas database menunjukkan bahwa terdapat pengecualian progresif
PKB atas kendaraan dengan jenis kendaraan barang, yaitu pick up, mobil box, light
truck, truck dan sejenisnya. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa
pengecualian progresif tersebut terdapat pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11
Tahun 2012 beserta perubahannya.
Kepala Bidang Pajak dan Kepala UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi
Pendapatan (Puslia) menyatakan bahwa dalam perhitungan progresif dibedakan atas
jenis kendaraan yaitu kendaraan penumpang dan kendaraan barang. Adapun untuk
kendaraan barang dengan jenis pick up, mobil box, light truck, truck dan sejenisnya
tidak dikenakan perhitungan progresif. Hasil walkthrough atas perhitungan progresif
dalam aplikasi SOS menunjukkan bahwa perhitungan progresif pada aplikasi merujuk
kepada Perda Nomor 3 Tahun 2011 dan Pergub Nomor 11 Tahun 2012. Kriteria usia
kendaraan merujuk kepada Perda Nomor 3 Tahun 2011 dan kriteria jenis kendaraan
merujuk kepada Pergub Nomor 11 Tahun 2012.
Telaah lebih lanjut atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 menunjukkan bahwa tidak
terdapat klausul dalam perda yang mengamanatkan pengecualian progresif untuk
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Berdasarkan permintaan keterangan
pada Kepala Biro Hukum Setda diketahui bahwa pengecualian atas pajak tidak dapat
diatur dalam Peraturan Gubernur jika tidak diamanatkan dalam Perda. Dengan
demikian, seharusnya kendaraan barang tidak dapat dikecualikan dari pengenaan
progresif.
Apabila Pemprov Sumsel mengenakan progresif PKB atas kepemilikan kendaraan
pick up, mobil box, light truck, truck dan sejenisnya pada Tahun 2023, maka Pemprov
Sumsel akan menerima pendapatan PKB sebesar Rp13.191.070.980,00 dengan
perincian sebagai berikut.Dalam pengenaan progresif PKB, Pemprov Sumsel telah menerbitkan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah
tersebut mengatur penghapusan progresif PKB untuk kendaraan penumpang dan
barang yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2025.
b. Database Kendaraan Bermotor Belum Menampilkan Informasi yang Lengkap
dan Akurat
Data Nomor Kartu Keluarga (KK), selain menjadi salah satu identitas kendaraan
bermotor, juga merupakan dasar dalam pengenaan tarif pajak progresif. Sesuai PerdaProvinsi Sumsel Nomor 3 Tahun 2011 dan hasil permintaan keterangan kepada Kasi
Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan UPTB PPD Palembang I diketahui bahwa
perhitungan urutan kepemilikan kendaraan yang dikenakan tarif pajak progresif
berdasarkan nomor kartu keluarga yang sama.
Berdasarkan penelusuran data pembayaran tahun 2023 pada database SOS diketahui
bahwa penyajian data nomor kartu keluarga belum menampilkan informasi yang
lengkap dan akurat, antara lain seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Pajak, Kepala Bidang
Pengawasan dan Pembinaan, dan Kepala UPTB Puslia diketahui bahwa data pada
tabel di atas merupakan data migrasi dari sistem sebelumnya. Selain itu Bapenda
belum pernah melakukan perbaikan dan pemeliharaan data. Data nomor kartu
keluarga yang tidak akurat berdampak atas data kepemilikan kendaraan bermotor,
sehingga berisiko atas kesalahan pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor
tersebut.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ….!!

( Redaksi)

Kerusakan Jalan Nasional Betung–Sekayu Perlu Penanganan Terpadu dan Penguatan Pengawasan

Musi Banyuasin, Sumsel || Mediacakrabuana.id

Kerusakan berulang pada ruas Jalan Nasional Lintas Tengah Betung–Sekayu kembali menjadi perhatian berbagai pihak. Sebagai jalur strategis yang menopang mobilitas logistik dan aktivitas ekonomi, kondisi jalan di sejumlah titik dinilai belum optimal dalam menghadapi beban lalu lintas yang terus meningkat.

Permasalahan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, DPR RI Komisi V, Kementerian Perhubungan, hingga pemerintah daerah dan pelaksana teknis di lapangan. Masyarakat sebagai pengguna jalan menjadi pihak yang merasakan langsung dampak dari kondisi tersebut.

“Permasalahan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Faktor teknis seperti kondisi tanah rawa dan gambut di sepanjang bantaran Sungai Musi sangat mempengaruhi ketahanan jalan. Dibutuhkan teknologi konstruksi yang tepat dan berkelanjutan,” ujar salah satu perwakilan pemerhati infrastruktur.

Selain faktor geoteknik, tingginya intensitas kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas (over tonase) juga menjadi perhatian serius. Lemahnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan berat dinilai mempercepat kerusakan jalan.

“Penguatan pengawasan melalui jembatan timbang dan uji KIR harus menjadi prioritas. Tanpa pengendalian beban kendaraan, perbaikan jalan akan sulit bertahan dalam jangka panjang,” tambahnya.
Perubahan status jalan dari provinsi menjadi jalan nasional turut berdampak pada peningkatan volume lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peningkatan kapasitas struktur jalan dan pengendalian beban.

Diperlukan sinergi lintas sektor antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan jalan nasional ini dapat berfungsi secara optimal. Penanganan yang terintegrasi diharapkan mampu menghadirkan infrastruktur yang kuat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penguatan struktur jalan berbasis kajian geoteknik pada wilayah rawa dan gambut
Optimalisasi fungsi jembatan timbang dan pengawasan kendaraan over tonase
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis proyek
Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah
Edukasi dan kesadaran pengguna jalan terhadap aturan muatan kendaraan

Dengan langkah terpadu dan komitmen bersama, diharapkan Jalan Nasional Lintas Tengah Betung–Sekayu tidak hanya menjadi jalur strategis, tetapi juga infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Harto

*Kejari Subang Dikritik Tajam: Praktik “Lempar Bola” Aduan Korupsi Dinilai Melemahkan Institusi*

SUBANG – MEDIACAKRABUANA.ID

Praktik “lempar bola” yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang dalam menangani pengaduan masyarakat terus menuai kecaman. Langkah Kejari yang melimpahkan aduan ke Polres Subang dinilai sebagai bentuk pelemahan institusi, meskipun saat ini tengah terjadi transisi kepemimpinan di tubuh Korps Adhyaksa tersebut.
Sorotan tajam datang dari praktisi hukum, Taufik H. Nasution, SH., MH., M.Kes. Ia menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan kewenangan institusi.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan memiliki mandat penuh sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

“Kewenangan itu melekat pada institusi, bukan perorangan. Jangan sampai pergantian pejabat dijadikan tameng untuk menghentikan langkah hukum atau sekadar mengalihkan beban kerja ke kepolisian,” ujar Taufik kepada media, Jumat (3/4/2026).

Menurut Taufik, langkah Kejari Subang ini mencederai asas dominus litis, Jaksa sebagai pengendali tunggal perkara. Ia berpendapat, jika fakta persidangan telah menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain, jaksa seharusnya langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, bukan justru melimpahkannya ke instansi lain.

“Jika alasannya takut tumpang tindih, itu menunjukkan ketidaktegasan. Jaksa punya wewenang penyidikan yang jelas. Publik membaca ini sebagai kesan tebang pilih dalam penegakan hukum,” tambahnya.

Kritik ini semakin menguat seiring dengan mandeknya proses hukum terhadap pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam fakta persidangan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait komitmen pemberantasan korupsi di Subang.

Kini, “bola panas” berada di tangan pejabat baru Kejari Subang. Publik menanti apakah nakhoda baru ini akan tetap berlindung di balik kebijakan pendahulunya yang kontroversial, atau berani menunjukkan taringnya dengan menindaklanjuti fakta hukum secara transparan dan profesional.

Di sisi lain, upaya konfirmasi terus dilakukan untuk menjaga keberimbangan berita. Tim media telah mencoba menghubungi mantan Kepala Dinas Kesehatan Subang, dr. H. Nunung Syuhaeri, melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.
Senada dengan itu, pihak Kejari Subang pun belum memberikan keterangan resmi terkait polemik pelimpahan aduan ini.

Awak media masih terus berupaya mendapatkan pernyataan resmi dari pihak kejaksaan untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat.

( Red )

“DUGAAN SENDIKAT MAFIA ANGGARAN BELANJA PEMKAB TENGGERANG BAGAIKAN BUAYA LAPAR”

TENGGERANG | MEDIACAKRABUANA.ID

Team V Pemburu Fakta Rajawali news Grup mendesak pihak Tipikor kejaksaan untuk segera mengusut adanya dugaan kerugian keuangan negara di lingkaran pemkab Tenggerang pasalnya Pembayaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi PNS pada Bapenda
dan RSUD Tidak Memedomani Ketentuan Peraturan Bupati
Pemerintah Kabupaten Tangerang menganggarkan Belanja Pegawai Tahun
2024 sebesar Rp2.452.560.145.091,49 dengan realisasi sebesar
Rp2.406.476.664.779,00 (98,12%). Belanja pegawai tersebut diantaranya adalah
Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 dengan anggaran sebesar
Rp929.098.997.985,05 dan realisasi sebesar Rp914.678.199.261,00 atau 98,45% serta
Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif Lainnya ASN dengan anggaran sebesar
Rp331.623.487.326,00 dan realisasi sebesar Rp320.114.167.387,00 atau 96,53%.Tambahan Penghasilan ASN pada Pemerintah Kabupaten Tangerang
diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja (TPBK). TPBK
adalah tambahan penghasilan bagi ASN yang diberikan berdasarkan pengukuran
kinerja yang terdiri dari komponen Aktivitas Utama, Aktivitas Tambahan, Perilaku,
Pencapaian atas Serapan Anggaran, Pencapaian IKU, Pencapaian IKI dan
terselesaikannya IKP sesuai dengan kewenangan dan kedudukan PNS. Sedangkan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif Lainnya (TPOL) merupakan tambahan
penghasilan bagi PNS yang diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dengan
memperhatikan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, atau
prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan realisasi SP2D,
TPOL terdiri dari Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Tambahan Penghasilan Guru (PSND), Tunjangan Profesi Guru
(TPG) PNSD.
Kebijakan pemberian TPBK diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor
110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan
Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan,
terakhir melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat
atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Kabupaten
Tangerang juga menerbitkan Keputusan Bupati untuk menetapkan besaran TPBK
pegawai. Besaran TPBK untuk Perangkat Daerah tercantum dalam Keputusan Bupati
Tangerang Nomor 900.1/Kep.109-Huk/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang
Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai
Negeri Sipil. Sedangkan khusus untuk Bapenda, besaran TPBK tercantum dalam
Keputusan Bupati Tangerang Nomor 900.1/Kep.110-Huk/2024 tentang Penetapan
Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
pada Badan Pendapatan Daerah.
Hasil penelaahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 diketahui
bahwa PNS yang ditempatkan pada Bapenda dan RSUD berhak mendapatkan TPBK
sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai TPBK pada jenjang yang sama
pada Perangkat Daerah lain dengan nilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Bupati. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan
Kebijakan Anggaran BPKAD, Kepala Bidang Evaluasi Kinerja dan Pembinaan
Aparatur BKPSDM, dan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang terlibat dalam
penyusunan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020, menunjukkan bahwa
penetapan pemberian 75% dari TPBK untuk Bapenda dan RSUD mempertimbangkan
adanya penghasilan lain yang yang diterima pegawai, yaitu berupa Insentif
Pemungutan Pajak pada Bapenda dan Jasa Pelayanan pada RSUD.
Dalam pelaksanaannya, pembayaran TPBK untuk PNS Bapenda dan RSUD,
tidak memperhitungkan ketentuan 75% dari nilai TPBK yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020, sehingga besaran TPBK di Bapenda dan
RSUD direalisasikan 100% dari tarif Keputusan Bupati. Selain itu PNS pada Bapenda
dan RSUD juga menerima penghasilan lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak dan
Jasa Pelayanan.
Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Kebijakan
Anggaran BPKAD mengakui terdapat kesalahan dalam penyusunan besaran TPBKuntuk Bapenda dan RSUD dalam Keputusan Bupati serta dalam pelaksanaan
pembayaran TPBK Tahun 2024 yang tidak mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (5)
Peraturan Bupati 110 Tahun 2020. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran
atas pembayaran TPBK PNS pada Bapenda dan RSUD Tahun 2024 senilai
Rp26.729.654.502,53, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.13

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 110
Tahun 2020 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian
Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tangerang, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan
Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tangerang, pasal 27 ayat (5) menyatakan bahwa PNS yang
ditempatkan pada Badan Pendapatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah berhak
mendapatkan TPBK sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai TPBK pada
jenjang yang sama pada Perangkat Daerah lain dengan nilai yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Bupati.
Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Kebijakan Anggaran dan Kepala Bidang
Anggaran BPKAD dalam pelaksanaan pembayaran TPBK untuk Bapenda dan
RSUD tidak memedomani ketentuan yang berlaku.
Atas permasalahan tersebut, Kepala menyatakan sependapat dengan
temuan pemeriksaan dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Redaksi)

“Penundaan Aksi Tak Redam Tuntutan: Warga Muba Butuh Perbaikan Jalan Menyeluruh”

PALEMBANG – MEDIACAKRABUANA.ID

Rencana aksi demonstrasi terkait persoalan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengalami penyesuaian jadwal. Aksi yang semula akan digelar pada Senin (30/3/2026) di depan Kantor Bupati Muba resmi ditunda dan dijadwalkan ulang pada Selasa (31/3/2026).

Penundaan ini bukan tanpa alasan. Aparat kepolisian melalui jajaran Polres Musi Banyuasin meminta pengalihan waktu pelaksanaan aksi lantaran tengah memprioritaskan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran, khususnya di jalur vital Jalur Lintas Timur Sumatera (Jalintim) yang menjadi urat nadi mobilitas antar provinsi.

Kondisi di lapangan disebut masih padat dan berisiko tinggi jika aksi tetap dipaksakan berlangsung sesuai jadwal awal. Kepadatan terpantau di sejumlah titik krusial, mulai dari ruas Betung–Sungai Lilin hingga Bayung Lencir yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi.

“Kami tidak melarang aksi, namun meminta penjadwalan ulang karena kondisi di lapangan masih padat dan berisiko,” ujar Agus dari Intelkam Polres Muba saat dikonfirmasi koordinator Aksi.

Di sisi lain, penundaan tersebut tidak menyurutkan semangat koalisi massa yang terdiri dari LSM, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, hingga insan pers. Mereka menegaskan bahwa substansi tuntutan tetap tidak berubah: mendesak adanya perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur jalan nasional yang selama ini dinilai hanya ditangani secara tambal sulam.

Koordinator aksi, Lekat Gunzali, menegaskan bahwa kondisi jalan rusak yang memicu kemacetan berulang di Jalintim bukan lagi persoalan baru, melainkan problem kronis yang dirasakan langsung oleh masyarakat setiap hari.

“Masalah di lapangan nyata dan dirasakan langsung masyarakat. Perbaikan menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.

Desakan ini bukan tanpa dasar. Jalintim sebagai jalur strategis nasional selama ini kerap menjadi sorotan akibat kerusakan jalan yang berulang, terutama saat intensitas angkutan logistik meningkat. Situasi ini diperparah oleh minimnya penanganan permanen, sehingga kerusakan cepat kembali terjadi meski telah dilakukan perbaikan sementara.

Pihak kepolisian sendiri memastikan akan tetap memberikan pengamanan maksimal saat aksi berlangsung sesuai jadwal baru. Pendekatan persuasif dan pengamanan humanis disebut akan dikedepankan guna menjaga ketertiban sekaligus menjamin keselamatan seluruh pihak.

Sementara itu, perhatian publik tidak hanya tertuju pada persoalan jalan. Insiden putusnya Jembatan Lalan yang diduga akibat aktivitas tongkang batu bara turut memperkuat urgensi pembenahan infrastruktur secara menyeluruh di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah pun didorong untuk tidak sekadar menjadi penonton. Koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan (BBPJN Sumsel), dinilai menjadi langkah krusial untuk menjawab keresahan masyarakat yang kian menguat.

Dengan penjadwalan ulang ini, publik kini menanti: apakah suara masyarakat akan benar-benar didengar, atau kembali terjebak dalam siklus lama, janji perbaikan tanpa realisasi yang berarti. Harto

“KPK Didesak Segera Tetapkan Status Tersangka Terhadap Kepala Dinas Terkait Skandal “Ijon Proyek” di Kabupaten Bekasi”

​KABUPATEN BEKASI – MEDIACAKRABUANA.ID

Fakta-fakta menarik yang terkuak dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi skema “Ijon Proyek” menjadi bukti tak terbantahkan mengenai adanya praktik rasuah berjamaah yang terstruktur, sistematis, dan masif di berbagai dinas strategis.

​Berdasarkan keterangan saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Selasa (01/04/2026), terungkap bahwa proses lelang proyek di Pemkab Bekasi diduga kuat hanyalah formalitas administratif. Praktik pengkaplingan proyek (plotting) dengan syarat setoran fee sebesar 10% disinyalir menjadi “tiket masuk” mutlak bagi pengusaha untuk memenangkan paket pekerjaan.
​
​Fakta persidangan menunjukkan indikasi keterlibatan pejabat tinggi. Agung Mulya (Kabid PSDA), secara terbuka mengakui adanya praktik pungutan fee 10% dalam setiap kegiatan proyek. Bahkan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menegaskan bahwa pemenang proyek disinyalir telah ditentukan melalui lobi-lobi gelap dan plotting jauh sebelum proses lelang dimulai.

​Keterlibatan berbagai dinas—mulai dari Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hingga Dinas Pendidikan—menegaskan bahwa praktik ini bukan sekadar ulah oknum tunggal, melainkan sebuah ekosistem korupsi yang melibatkan pejabat dari tingkat teknis hingga eselon tertinggi di level Kepala Dinas (Kadis).
​
​Menanggapi fakta hukum tersebut, Sekjen IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi, Karno Jikar, menegaskan bahwa pengakuan para pejabat di bawah sumpah merupakan alat bukti sah yang sangat kuat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil langkah progresif.

​”Ini adalah anatomi kejahatan korupsi berjamaah. Pemerintahan akan hancur jika praktik ini dibiarkan tanpa sanksi tegas. Kami mendesak KPK agar tidak hanya berhenti pada level kontraktor. Para Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengetahui, memfasilitasi, atau bahkan menikmati aliran dana ini harus segera ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Karno.
​
​Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, sejumlah Kepala Dinas secara spesifik disebut menerima aliran uang dengan rincian sebagai berikut :
1. Henry Lincoln : Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi sebesar : Rp 2.940.000.000
2. Benny Sugiarto Prawiro : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi sebesarn : Rp 500.000.000
3. Nurchaidir : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebesar : Rp 300.000.000
4. Imam Faturochman : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebesar: Rp 280.000.000

Publik kini menanti keberanian KPK untuk menuntaskan skandal ini hingga ke akar-akarnya guna memutus mata rantai korupsi di bumi “Swatantra Wibawa Mukti”. (Red)

“PEMKAB PURWAKARTA DI INDIKASI ANGGARAN DIRAMPOK Rp 867.190.663.36 DIDUGA KERAS PELAKUNYA OKNUM PEJABAT BANGSAT.”

PURWAKARTA JABAR MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Kepala Divisi Investigasi Tim Gabungan media Pemburu Fakta dan Wakil Ketua umum IWO Indonesia mendesak Kejati jawa barat untuk segera menindaklanjuti dan periksa SKPD di Kabupaten Purwakarta

Provinsi jawa barat dari hasil rekomendasi temuan BPK tersebut, Tegas Ali Sopyan.

“Gonjang ganjing pemberantasan korupsi ironisnya dilingkara pemkab Purwakarta gerombolan perampok uang negara belum di sentuh tipikor .

Disinyalir haltersebut menjadi ATM Herder bertaring tajam . Pasalnya Belanja barjas tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap
dan valid pada BPBD sebesar Rp867.190.663,36
BPBD merealisasikan Belanja Barang dan Jasa pada LRA sampai dengan 31
Desember 2023 sebesar Rp3.338.510.488,00 atau 87,27% dari anggaran sebesar
Rp3.766.269.514,00.
BP melakukan pembayaran atas belanja barjas yang dilaksanakan oleh Subbag
Keuangan, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik
serta Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi melalui mekanisme UP/GU/TU.
Berdasarkan pemeriksaan belanja barjas yang direalisasikan melalui mekanisme
UP/GU/TU pada BPBD diketahui terdapat belanja barjas tidak didukung bukti
pertanggungjawaban yang lengkap dan valid sebesar Rp867.190.663,36
(Rp286.745.670,00+Rp580.444.993,36) dengan kronologis permasalahan
sebagai berikut:
1) Tanggal pencairan belanja yang tertera pada Buku Kas Umum dengan
Rekening Koran berbeda, hal ini disebabkan BP mencatat tanggal pada BKU
bukan tanggal pencairan melainkan tanggal BP mencatat BKU tersebutBP melakukan pencairan belanja yang menggunakan mekanisme GU tidak
selalu berdasarkan bukti pertanggungjawaban, melainkan berdasarkan
rekapan belanja dari masing-masing Seksi yang diserahkan kepada BP dan
berdasarkan Nota Dinas permohonan pengajuan pencairan belanja;
3) BP tidak melakukan verifikasi atas kelengkapan bukti dari seluruh
pertanggungjawaban BPBD;
4) Pengarsipan dokumen pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh PPTK
tidak memadai, hal ini menyebabkan dokumen pertanggungjawaban tidak
tersimpan dengan baik;
Atas permasalahan tersebut BPK melakukan pengujian lebih lanjut dengan
memeriksa mutasi kas pada Rekening Koran ke dokumen bukti transaksi
pengeluaran kas. Hasil pengujian diketahui permasalahan sebagai berikut.
1) Terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap seperti tidak ada
bukti tanda terima, bukti pembayaran listrik, surat perintah tugas, surat
undangan, dokumentasi dan sebagainya. Bukti pertanggungjawaban yang
tidak lengkap tersebut minimal sebesar Rp286.745.670,00. Rincian pada
Lampiran 38;
2) Selanjutnya diketahui terdapat bukti pertanggungjawaban Belanja Barang
Jasa yang tidak ditemukan namun berdasarkan Rekening Koran, belanja
tersebut telah dibayarkan lunas minimal sebesar Rp580.444.993,36. Rincian
pada Lampiran 39.
Pemeriksaan lebih lanjut atas kelengkapan bukti pertanggungjawaban Belanja
Barang Jasa, BPK bersama-sama dengan Inspektorat dan Pengurus Barang BPBD
melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan yang pengadaannya menggunakan
Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SP-P3KTB1/BPBD/III/2023 tanggal 24
Maret 2023 senilai Rp250.017.300,00 dengan hasil pemeriksaan seluruh barang
persediaan tersebut sudah tidak ada sisanya karena telah habis dibagikan. /
Pengurus barang menyatakan bahwa bukti pengeluaran persediaan tersebut
adalah menggunakan tanda terima barang, namun berdasarkan hasil perhitungan
tanda bukti daftar terima barang bersama-sama dengan Inspektorat dan Kepala
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan diketahui terdapat selisih antara daftar
terima barang dengan jumlah barang berdasarkan SPK dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 1.34 hasi pemeriksaan

Hasil konfirmasi dengan PPTK diketahui selisih tersebut terjadi karena saat regu
piket lapangan 1, 2, dan 3 beserta Komandan Pleton (Danton) dan seluruh staf
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mendistribusikan barang tersebut ada yang
tidak menggunakan tanda terima. Hal tersebut karena terdapat penerima yang
tidak terencana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Barang diketahui Pengurus
Barang hanya mengelola penatausahaan untuk persediaan yang berasal dari hibah
dan penatausahaan aset tetap saja, sedangkan persediaan yang berasal dari belanja
barjas tidak dikelola. Hal ini disebabkan karena Pengurus Barang merasa tidak
pernah menerima barang-barang yang berasal dari sumber dana APBD. Pengurus
Barang hanya menandatangani BAST saja tanpa memeriksa kebenaran barang
yang tertera pada BAST tersebut. Pengurus Barang tidak membuat kartu
persediaan dan surat keluar barang persediaan yang bersumber dari APBD
BPBD.
Selanjutnya diketahui, BP yang melakukan pencatatan mutasi persediaan yang
dijadikan dasar saldo persediaan yang tercantum pada Laporan Keuangan BPBD.
Untuk belanja persediaan yang menggunakan anggaran APBD, langsung
dianggap habis oleh BP tanpa memeriksa kebenaran pemakaian barang tersebut.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
1) Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus
segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku; dan
2) Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan
keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 121 ayat (2) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
dan
c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pada
Pasal 7 huruf f yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam
Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika diantaranya sebagai berikut:
1) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan
2) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab IV huruf L Pelaksanaan danPenatausahaan Belanja angka 1.a Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Kelebihan pembayaran atas potongan untuk penyedia pada dua SKPD sebesar
Rp27.110.462,97 (Rp50.432.875,97 – Rp23.322.413,00);
b. Pertanggungjawaban uang persediaan pada BPBD sebesar Rp286.745.670,00 tidak
memadai; dan
c. Penggunaan uang persediaan pada empat SKPD sebesar Rp1.199.012.174,39
(Rp592.147.381,03 + Rp580.444.993,36 + Rp26.419.800,00) belum dapat diyakini
kebenarannya.
Hal tersebut disebabkan:
a. Kepala Disporaparbud, Dishub, Dispangtan, dan BPBD kurang melakukan
pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa
pada satuan kerjanya; dan
b. Bendahara Pengeluaran Disporaparbud, Dishub, Dispangtan, dan BPBD tidak
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.
Atas permasalahan tersebut, Pemkab Purwakarta melalui Kepala Disporaparbud,
Dishub, Dispangtan, dan BPBD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan
menindaklanjuti sesuai rekomendasi.
Inspektorat Kabupaten Purwakarta telah melakukan verifikasi atas bukti
pengeluaran atas uang yang diterima kembali dari penyedia atas empat SKPD tersebut
melalui Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Surat Pertanggungjawaban atas Konsep
Temuan Tahap II BPK RI pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Purwakarta TA 2023 Nomor 700.1.2.1/641/Inspt-Irban I/2024
tanggal 16 Mei 2024, Laporan Hasil Verifikasi Surat Pertanggungjawaban atas Konsep
Temuan Tahap II BPK RI pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta TA 2023
Nomor 700.1.2.1/639/Inspt-Irban I/2024 tanggal 16 Mei 2024, Laporan Hasil Verifikasi
Surat Pertanggungjawaban atas Konsep Temuan Tahap II BPK RI pada Dinas Pangan
dan Pertanian Kabupaten Purwakarta TA 2023 Nomor 700.1.2.1/635/Inspt-Irban
III/2024 tanggal 16 Mei 2024, dan Laporan Hasil Verifikasi Temuan BPK pada BPBD
Kabupaten Purwakarta. Prosedur metodologi verifikasi yang dituangkan pada LHV
melalui pembuktian kebenaran material kepada penyedia secara uji petik pada Dinas
Perhubungan dengan nilai bukti SPJ yang dikonfirmasi sebesar Rp186.751.450,00,
namun Inspektorat tidak melakukan pembuktian kebenaran material bukti SPJ pada
Dispora, Dispangtan, dan BPBD. Atas hal tersebut, BPK tidak dapat memastikan nilai
kewajaran atas bukti SPJ di Dispora, Dispangtan, dan BPBD.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ….!!!

( Red )

“Diduga H, Tholib Kades Citalang Korupsi Anggaran BUMDES Sewa Tanah Pribadi Modus Ambil Uang Negara Dana BUMDES”

Purwakarta. Jabar || Mediacakrabuana.id

Sedang ramai ramainya masyarakat desa Citalang Kec, Tegalwaru Kab Purwakarta dalam Penyertaan Modal BUMDES.

Menurut, Informasi dalam anggaran BUMDES Citalang yang sudah di anggarkan Rp.100.000.000 untuk pengelolaan BUMDES Citalang.

Lanjutnya,dalam Penyertaan Modal BUMDES Citalang untuk gadai lahan sawah Sebesar Rp.90.000.000 dan di kelola BUMDES Sebesar Rp.10.000.000 untuk beras ujar narasumber yang tidak mau di sebutkan namanya 24 februari 2026 saat berbincang bincang di warung.

Tim Wartawan Media Rambonews.id mencoba konfirmasi terhadap mantan Sekdes 12 Maret 2026 melalui telepon WhatsApp.

Uci mantan Sekdes mengatakan saya sedang sakit nanti sudah sembuh saya kabari lagi ucap Uci.

Akhirnya,Tim awak media rambonews.id menulusuri kebenaran yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat Selasa 31/4/2026 ke kantor desa Citalang.

H.Tolib Kades Citalang sedang tidak ada di kantor, akhirnya awak media mencoba telpon melalui WhatsApp Kades, akhirnya di arahkan kerumahnya.31/3/26/ Selasa

Awak media mengkonfirmasi terhadap H.Tolip Kades Citalang mengatakan bahwa itu benar Penyertaan Modal BUMDES Rp.100.000.000 untuk sewa lahan sawah ungkap kades

Sementara,lahan tersebut milik saya , dan juga saya yang langsung menggarapnya ungkap kades.

Namun,di kelola dari pihak kelompok saya tidak percaya lebih baik saya langsung mengerjakannya ucap kades

Dibenarkan,Sewa Lahan Sawah dengan luas 2500 Meter Sebesar Rp.75.000.000 juta dan sisanya beli peralatan BUMDES dan ATK desa ujar Kades.

Sementara,saya langsung yang menggarapnya karena panen baru satu kali,dan panen ke dua barulah saya serahkan terhadap BUMDES jelas kades

Lanjutnya,H Tolip Kades Citalang mengatakan dari pada saya Nebus tanah bengkok untuk mengganti perbaikan Sebesar Rp.8.000.000 lebih baik lahan pribadi saya yang di sewakan ke BUMDES,karena kami tidak ada kelompok maupun kelompok Ketahanan dan Pangan desa dari pada saya yang pusing nanti nya ujar kades

Namun, yang mengelola lahan bengkok orangnya itu saja, seharusnya bergilir setiap aparatur desa terang kades

Perihal tersebut,dalam sewa lahan saya juga sudah di ketahui oleh Inspektorat H Iyus dan Pemda, Kecamatan itu di perbolehkan untuk BUMDES

Kades mengungkapkan
Dari pada saya tebus tanah bengkok seluas 1600 meter yang harus ganti uang perbaikan Sebesar Rp.8.000.000 dan jauh kedalam nantinya menjadi polimik

Lanjutnya ,lebih baik tanah pribadi saya,masuk ke saku pribadi dan juga kelola sendiri,mau untung atau rugi itupun saya yang menanggungnya ucap kades

Nantinya,dalam pembagian keuntungan akan di hitung dalam dua panen terang kades, untuk panen pertama belum saya berikan ke BUMDES karena baru satu ton setengah,biar rampung dalam penghasilan nanti yang kedua menjadi tiga ton supaya enak dalam keuntungan ujarnya

Sedangkan,buat apa buat kelompok Ketahanan dan Pangan kaya hewani dan pertanian karena tidak ada yang jelas orang orangnya,lebih baik buat Infrastruktur saja.supaya bisa di rasakan warga

Makanya,saya jadi kepala desa masyarakat percaya terhadap saya tegas kades

Kalau mau lebih jelas lagi, silahkan tanya terhadap Uci mantan Sekdes dan sekarang sebagai Ketua BUMDES walaupun dia sekarang sudah tidak menjabat Sekdes,karena orang sekitar tidak percaya ujar kades.

Saat ini,Uci sudah di angkat menjadi Guru P3K di sekolah SDN Karoya tetap saya percayakan menjadi ketua BUMDES dari pada yang lainnya tegas kades

Ridho Ketua Komunitas Wartawan Cyber Purwakarta (KWCP) menanggapi Hasil Penjelasan Kades Citalang dalam Penyertaan Modal BUMDES diduga kuat Keterangan Pembohongan Publik.

Sedangkan,pihak Operator sudah membuat SPJ tahun 2025 Sebesar Rp.234.xxx.xxx untuk BUMDES.

Lanjutnya,Ridho Ada apa H.Tolib Kades Citalang memberikan Keterangan Palsu?..terlihat adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menjamur di desa Citalang,diduga untuk kepentingan pribadi,hal tersebut jelas merugikan Uang Negara dan Kesejahteraan masyarakat sekitar tegas Ridho

Dugaan Kuat Modus Kades Citalang Untuk Kepentingan Pribadi :

Menyewa tanah pribadi kepala desa (kades) untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara aturan boleh dilakukan, namun praktik “dikelola sendiri oleh kades” dengan modus BUMDes memiliki risiko hukum yang sangat tinggi terkait konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi

Berikut adalah analisis aturan dan risikonya:
1. Aspek Legalitas Sewa Tanah Pribadi BUMDes diperbolehkan menyewa aset pihak ketiga, termasuk tanah milik perorangan (kades), selama tujuannya untuk usaha desa. Namun, transaksi ini harus memenuhi kaidah:

Transparan:

Harus didasarkan pada Musyawarah Desa (Musdes).

Wajar:

Nilai sewa tidak boleh “di-mark up” atau jauh di atas harga pasar untuk keuntungan pribadi kades.

Perjanjian Tertulis:

Harus ada kontrak sewa-menyewa resmi antara BUMDes (pihak pengelola) dan kades (pihak pribadi pemilik tanah).

Modus “Dikelola Sendiri oleh Kades” (Konflik Kepentingan)

Jika tanah kades disewa BUMDes, tetapi kades tersebut bertindak sebagai pengelola, pengambil keputusan, dan menikmati hasilnya secara dominan, ini melanggar prinsip tata kelola BUMDes yang baik (profesional, terbuka, dan bertanggung jawab).

Konflik Kepentingan:

Kades adalah Penasihat BUMDes.

Jika ia menjadi pengelola usaha di tanah miliknya sendiri, posisi ini rawan manipulasi.

Penyalahgunaan Wewenang:

Kades dapat disangkakan menggunakan wewenangnya untuk mengarahkan dana desa/BUMDes ke tanah pribadinya

Risiko Hukum (Tindak Pidana Korupsi)

Modus ini sering menyebabkan kades terjerat kasus hukum (korupsi/penyimpangan dana desa)

Tumpang Tindih:

Kades sulit membedakan antara aset pribadi dan aset BUMDes.

Kerugian Desa:

Jika BUMDes rugi, namun kades tetap mendapat keuntungan sewa, ini dapat dianggap memperkaya diri sendiri.

Sanksi:

Kades bisa dijerat UU Tindak Pidana Korupsi karena penyalahgunaan jabatan dan aset desa.

Kesimpulan dan Saran Boleh sewa tanah kades, TIDAK BOLEH kades mengelola sendiri usaha tersebut (modus).

Jika ingin menyewa tanah pribadi kades:

Kades harus menanggalkan jabatan/kepentingannya dalam manajemen operasional usaha tersebut.

Pengelola BUMDes harus profesional (pengurus yang dipilih melalui Musdes).

Perjanjian sewa harus wajar dan disetujui BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pastikan tidak ada intervensi kades dalam penggunaan modal BUMDes untuk tanah tersebut.

Diminta Pihak Aparat Penegak Hukum terutama Tipikor Polres Purwakarta dan Kejaksaan Negeri Purwakarta jangan diam diri adanya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang sudah merugikan Uang Negara dan kesejahteraan Masyarakat

Publik Bertanya tanya:

Ada apa pihak aparat penegak hukum untuk desa Citalang diduga sudah berapa kali di proses Tipikor Polres Purwakarta selalu bebas dan tidak sampai kemeja hijau?..

Sedangkan, instruksi presiden Prabowo Subianto untuk memberantas sampai keakar akarnya jangan ada sampai bermain di bawah meja ucap yang tidak mau di sebutkan namanya

Hanya di Purwakarta yang istimewa dugaan tindak Pidana Korupsi tanpa proses hukum yang jelas

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat inspektorat dan DPMD Purwakarta Jawa Barat belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya……!!!

( Tslm )