www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 175    
Beranda blog Halaman 175

Ketua DPW PWDPI SUMUT,Apresiasi Pemprovsu Gelar Seminar PGRI “Waktunya Inovasi Pendidikan

0

Ketua DPW PWDPI SUMUT,Apresiasi Pemprovsu Gelar Seminar PGRI “Waktunya Inovasi Pendidikan

Medan,- Mediacakrabuana.id

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia ( DPW PWDPI) Sumatera Utara,Dinatal Lumbantobing,S.H bersama pengurus Wakil Sekretaris,Nova Dewi Sartika Ginting,S.S dan Ketua Bidang Investigasi,Sufri Hidayat,S.H saat mengikuti acara seminar di gedung ruangan aula kantor Gubernur Lantai II,Rabu (5/2/2025)

Menurut keterangan Ketua DPW PWDPI SUMUT,Dinatal Lumbantobing,S.H selasai acara seminar bertajuk,waktunya inovasi pendidikan dan sekaligus pelantikan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

“Iya,kami sangat mengapresiasi kinerja Pemprovsu mengelar seminar ini yang bertajuk waktunya inovasi pendidikan yang mana kedepan para guru dapat . meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut melalui program-program yang inovatif dan relevan dengan memanfaatkan teknologi”kata DL Tobing sapaan akrabnya

Menurut keterangan,Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus sekaligus Pelaksana Harian Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut melantik perangkat kelengkapan organisasi PGRI Sumut masa bakti XXIII Tahun 2024-2029.

Adapun jajaran pengurus yang dilantik mulai dari Ketua Dewan Pakar PGRI Sumut Prof. Dr. Nasrun, M. Pd., Prof. Dr. Darwin S.T., M. Pd., Prof. Dr. Eka Daryanto, M.T., Prof. Dr. Yuniarto Mudjisusatyo, M. Pd., Prof. Dr. Elfriyanto Nasution, M. Pd., Dr. Arifai Tambunan., Yahudi Khoirul Harahap, M. AP., Hendra Cipta, M.M., M. Subandi, M. AP., Salman Alfarizi, Dr. Rosmawati Nadeak, M. Pd., Dr. Hottua R. Samosir., Dra. Hj. Adira Uzir, M. M., dan Dra. Hj. Mahfuz Asy.

Di samping Dewan Pakar, juga di lantik Dewan Kehormatan Guru Indonesia Ketua Ir. Hj. Anita Lubis, M. IP., Wakil Ketua Drs. H. Hail ulah Harahap, M. Pd., Sekretaris Drs. H. Syamsuddin, M. Pd., Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muriadi, S.H., M. Pd., Wakil Ketua Tegar Lubis, S.H., M. H., Sekretaris Dr. Fitrah Supriadi, S.H., M. H., M. KN., Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan Dr. Dionisius Sihombing, M. Si., Wakil Ketua Dr. Dimpos Manulu, S. Sos., M. Si., Sekretaris Dr. Riska Afni, S. Pd., M. Si., Ketua Perempuan PGRI Sumut Nadhratun Nur, ST., M. Si., Wakil Ketua Jolenta Haloho, S. Pd., Sekretaris Nurhidayana, SP., M. Si., Ketua Smart Learning And Character Center Dr. Jumakir, M. Pd., Wakil Ketua Drs. H. Hamidi Nasution, M. Pd., Ketua Asosiasi Profesi dan KeahlianSejenis Ibnu Sina, S. AP., S. P., M. Si., Wakil Ketua Erwinsyah, S. Sos., M. Si., Sekretaris Marudut Sibedang, S. Pd., Ketua Badan Usaha Bobby Nusantara Pribadi, S. H., S. Pd., Kons., Wakil Ketua Dr. Indra Prawira, S. T., M. M., Sekretaris Handoko Hardjono., Ketua Badan Khusus Rasman manik, S. Pd., M. M., Sekretaris Epentus Bondan, S. Pd., M. M.

Ilyas Sitorus berharap pada Pengurus Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI yang baru dilantik dapat melakukan penguatan organisasi dengan memperkuat struktur organisasi agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru. Selain itu Ilyas berharap PGRI bisa bersama dalam melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya kita Pengurus organisasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut melalui program-program yang inovatif dan relevan dengan memanfaatkan teknologi yang ada,” ucap Ilyas Sitorus pada pelantikan itu yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Medan, Rabu (5/2/2025).

Lebih lanjut Ilyas mendorong Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI untuk menjalin kerjasama yang baik antar pengurus, anggota, dan stakeholder pendidikan lainnya mencapai tujuan bersama. Kemudian menekankan pentingnya pemberdayaan anggota PGRI agar dapat berperan aktif dalam profesi mereka serta memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pendidik.

Selain pelantikan pengurus acara ini juga dirangkai dengan kegaitan seminar yang bertajuk Waktunya Inovasi Pendidik dengan narasumber Prof Dr Ir Richardus Eko Indrajit, M. Sc, M. BA, M. Phil, M. A memberikan pemaparan secara rinci mengenai solusi implementasi pemebelajaran mendalam bagi tenaga pendidik.

Hadir pada kegaitan tersebut, Perwakilan Forkopimda Sumut, Kamis Pendidikan Sumut A. haris Lubis, Ketua Himpadi Sumut, Ketua IGTKI Sumut, Ka. BBGP Sumut, Ka. BPMP Sumut, Pengurus dan anggota PGRI Sumut serta Organisasi Pendidik dan Kependidikan kegiatan ini juga di lakukan secara Zoom dan disiarkan secara live streaming di kanal youtube info sumut. (Rizky Zulianda)*

Ketua Presidium FPII Pimpin Aksi Damai ke kantor Dewan Pers, ada apa ?

0

Ketua Presidium FPII Pimpin Aksi Damai ke kantor Dewan Pers, ada apa ?

JAKARTA — MEDIACAKRABUANA.ID
“Hey Ketua Dewan Pers Ibu Dini, keluar kalo berani, jangan cuma bersembunyi didalam seperti yosef adi prasetyo,” demikian teriakan lantang Ketua Presidium FPII Kasihhati saat memimpin langsung aksi damai di gedung Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Rabu, (5/2/2025).

Aksi Damai Forum Pers Independent Indonesia (FPII) itu diikuti sejumlah perwakilan pengurus FPII dari berbagai daerah, dengan tuntutan utama bubarkan dewan pers.

Dalam orasinya, Ketua Presidium FPII Dra.Kasihhati dengan tegas mengatakan Dewan Pers telah menghianati amanah UU Pers Nomor 40 tahun 1999.
“Dewan Pers telah menghianati amanah UU Pers, tidak lagi bisa menjadi pelindung insan pers, tetapi justru menjadi pecundang karena telah menjadi milik penguasa dan pegusaha,” tegas Kasihhati yang disambut teriakan bubarkan dewan pers dari para peserta aksi.

Ketua Presidium FPII yang akrab disapa dengan panggilan bunda Kasihhati itu juga mengkritisi terkait aset negara dikantor Dewan Pers yang disewakan ke sejumlah pihak.

“Usut peristiwa sewa menyewa aset negara yang terjadi di kantor Dewan Pers, karena perbuatan yang menyewakan aset negara adalah tindakan kriminal yang seharusnya tidak boleh dilakukan,” ujar Kasihhati.

Dia juga menyoroti sejumlah peraturan Dewan Pers yang mengatur kehidupan pers Indonesia semau udelnya.”Sejumlah peraturan Dewan Pers yang mengatur organisasi pers, media dan insan pers dibuat semau udelnya, sehingga telah merusak tatanan kehidupan pers Indonesia,” nilai Kasihhati.

Menurut Kasihhati, Dewan Pers tidak bisa menjadi orangtua yang baik dan adil bagi seluruh insan pers Indonesia, karena dalam prakteknya Dewan Pers masih doyan melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap wartawan Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Nasional FPII Irfan Denny Pontoh,S.Sos dalam orasinya menegaskan, Dewan Pers telah kehilangan marwahnya,” Hadirnya Dewan Pers seharusnya untuk mengembangkan kehidupan pers, melindungi insan pers dan menegakkan kemerdekaan pers, tetapi semua itu hanyalah mimpi, karenanya tepat jika hari ini kita meminta agar Dewan Pers dibubarkan,” tukas Irfan.

Irfan dalam orasinya juga menyampaikan dirinya sebagai salah seorang korban kriminalisasi yang dilakukan Dewan Pers.”Saya adalah korban kriminalisasi Dewan Pers, sehingga pernah hamoir dua tahun menjadi tersangka, karena adanya PPR Dewan Pers dan kesaksian ahli Ðewan Pers yang dijadikan dasar penetapan saya sebagai tersangka.

Dikantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Pengurus FPII juga menggelar aksi dan meminta Dewan Pers untuk dibubarkan.

Dalam kesempatan itu, massa aksi FPII kembali mendesak pembubaran Dewan Pers, sekaligus meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menghentikan proses seleksi anggota Dewan Pers yang saat ini sementara berjalan.

“Setiap tahun ada milyaran rupiah anggaran Dewan Pers dikucurkan melalui Kementerian ini, termasuk menyiapkan tenaga administrasi untuk mendukung kerja-kerja Dewan Pers, namun itu tidal sebanding dengan kinerja anggota Dewan Pera saat ini, karena itu sebaiknya proses seleksi Anggota Dewan Pers yang sementara berjalan, untuk dohentikan,” pungkas Seknas FPII Irfan Denny Pontoh dalam orasinya didepan Kantor Kementeriaan Komdigti.(tim/red)

Sumber: PRESIDIUM FPII

Jacob Ereste :Reshuffle Kabinet Merah Putih Untuk Membersihkan Hama dan Benalu Liar Yang Menjadi Beban Menuju Indonesia Emas 2045

0

Jacob Ereste :
Reshuffle Kabinet Merah Putih Untuk Membersihkan Hama dan Benalu Liar Yang Menjadi Beban Menuju Indonesia Emas 2045

Mediacakrabuana.id

Acara selamatan dalam tradisi petani tradisional Indonesia dahulu selalu dilakukan untuk segera memulai bersih-bersih kebun yang akan ditanam agar bisa menangguk hasil panen yang bagus. Begitu juga dengan pemerintahan yang baru, jangan sampai membawa hama atau semacam kutu loncat yang berbiak dari sisa hama serta parasit atau bahkan benalu untuk ikut berpindah di kebon yang baru.

Filosofis bersih-bersih dalam tradisi petani Indonesia dahulu bila perlu diikuti oleh upacara sunnui — membakar ilalang atau sampah yang dianggap tidak perlu di lahan garapan itu — agar semua macam ragam jenis hama tidak perlu ada di kebun yang baru dan membuat masalah hingga hasil panen tidak maksimal untuk diperoleh.

Filosofis dari tradisi petani Indonesia ini dahulu, persis seperti menggambarkan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto yang tak steril, karena seperti hama atau sejenis benalu yang menjadi ancaman bagi kesehatan kebun. Lebih celaka lagi bila dikebun itu sendiri banyak binatang liar yang bebas keluar masuk untuk menggasak beragam santapan yang tidak menjadi hak untuk dilahapnya. Akibatnya, seperti berkebun ditengah kepungan hama dan benalu hingga binatang liar yang berkeliaran di sekitar kebun, akan sangat menentukan hasil panen bisa gagal.

Dari sanepo tradisi berkebun petani ini, persis melukiskan wajah Kabinet Merah Putih yang kini mulai resah melakukan reshuffle. Tapi kalau tidak dilakukan dengan tuntas dan bersih, reshuffle Kebinet Merah Putih pun bisa seperti hasil operasi kanker yang bisa menimbulkan masalah yang baru. Karena dalam proses operasi penyakit kanker harus dilakukan dengan cermat dan teliti, mulai scanner hingga kemoterapi serta berbagai tindakan lain berikutnya yang perlu dilakukan supaya hasilnya dapat maksimal sempurna.

Jadi keharusan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle terhadap Kabinet Merah Putih yang bukan saja tidak efektif dan tak efisien, tapi justru kontra produktif mulai dari tata kerama penggunaan kendaraan dinas hingga kebijakan yang konyol dengan merusak sistem distribusi gas elpiji, sudah lebih dari cukup melalui masa uji coba dalam 100 hari yang telah berlalu. Apalagi untuk mereka yang cuma nyinyir melontarkan komentar seronok kepada publik yang tidak pantas dan tidak santun itu, sehingga cuma membuat kegaduhan yang tidak perlu, kecuali hanya ingin mempopulerkan diri dan meraup sensasi.

Catatan yang sudah lebih dari cukup untuk melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih bagi Presiden Prabowo Subianto yang serius hendak memancang sejarah peradaban birokrasi dari tata kelola pemerintahan di negeri ini, perlu segera dilakukan dan patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat — utamanya bagi kaum pergerakan — yang mengidolakan negeri ini melaju di jalan yang lurus (sirotol Mustakim) untuk segera masuki gerbang Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga semboyan yang dipompakan oleh UUD 1945 bahwa pakir miskin dan anak terlantar serta kecerdasan segenap warga bangsa bukan cuma mimpi yang masih akan menjadi mimpi kembali pada periode berikutnya.

Cacat dan cela etika dan moral mereka yang sempat mencuat akibat tersandung judi online (judol), mafia impor, sindikat tanah, pemain pupuk hingga makelar hukum dan perizinan lahan serta pengkaplingan laut termasuk hutan lindung perlu dan harus segera dibersihkan agar tidak menjadi musuh dalam selimut bagi Kabinet Merah Putih yang hendak berkibar di tanah air kita, tapi juga di dunia.

Mimpi rakyat Indonesia untuk ikut menikmati hasil tambang dari negeri ini — yang disebut banyak tokoh dapat dibagi secara cuma-cuma sebesar Rp 20 juta perbulan — cukup untuk memberi subsidi kepada petani dengan membeli semua hasil panen petani kita itu — untuk kemudian dijual dengan separuh harga kepada rakyat. Termasuk gas dan bahan bakar minyak yang sudah memberi banyak keuntungan kepada Pertamina.

Mimpi serupa inilah menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu jika mau menelisik masa kejayaan yang pernah dicapai oleh Sriwijaya dan Majapahit dahulu, sehingga negeri kita berjuluk remah ripah loh jinawi. Toto tentrem kertaraharja. Dan ijo royo-royo, katanya.

Banten, 5 Februari 2025

Jacob Ereste :Kemiskinan Serta Kebodohan Harus Segera Diatasi oleh Bangsa & Pemerintah Indonesia

0

Jacob Ereste :
Kemiskinan Serta Kebodohan Harus Segera Diatasi oleh Bangsa & Pemerintah Indonesia

Mediacakrabuana.id

Kemiskinan itu karena kebodohan, atau kebodohan itu karena kemiskinan. Ini semacam polemik antara ayam dan telur yang tidak perlu dianalisis, karena tidak lebih penting dari kemiskinan itu sendiri yang harus diatasi. Begitu juga soal kebodohan, tak perlu sibuk menuding kemiskinan yang memang sulit diatasi, termasuk pemerintah Indonesia yang telah diingatkan dalam pembukaan UUD 1945 sampai sekarang masih banyak orang miskin dan tidak pula kalah banyaknya orang yang bodoh. Kendati yang bersangkutan sudah merampungkan studinya di perguruan tinggi sekalipun.

Bedanya kemiskinan dan kebodohan dengan masalah telur dan ayam, yang pertama tidak perlu sibuk untuk memilih tawaran itu. Sebab kemiskinan dan kebodohan adalah dua masalah yang sama getir dan pahit untuk dijadikan pilihan. Berbeda dengan pilihan yang kedua antara telur dan ayam, bisa dipilih untuk dijadikan menu santapan apa saja caranya hingga dapat mengatasi rasa lapar dalam memikirkan Ikhwal kemiskinan dan kebodohan yang harus dienyahkan dari muka bumi.

Begitulah semangat yang heroik untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan di negeri ini. Hanya saja kemampuan untuk itu tidak sepenuhnya diarahkan untuk seluruh warga bangsa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh hendak mengatasinya agar tidak lagi ikut mewarnai pelangi hidup dan kehidupan di negeri yang katanya kaya raya ini. Bahkan geniusitas warga bangsa Indonesia yang bermula dari beragam suku bangsa Nusantara, toh sudah pernah membuktikan keunggulan dan kejayaannya pada masa Sriwijaya dan Majapahit yang bertumpu pada mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, bukan dari status buruh yang salah arah sehingga tersesat di kawasan industri yang tidak memiliki akar budaya dari suku bangsa Nusantara yang kini telah sepakat menyebut diri sebagai bangsa Indonesia setelah jenuh dijajah berabad-abad oleh bangsa asing.

Karena itu pilihan pertama perlu dipikirkan untuk kembali kepada basis budaya tradisi bangsa Indonesia sendiri yang patut memposisikan keunggulan dalam segelas bentuk — tak hanya pertanian dan perikanan serta kelautan semata — tapi juga dalam ranah budaya hingga filsafat membumi ke kedalaman jadi diri bangsa bahari. Sehingga nyanyian tentang “Nenek Moyangku Orang Pelaut”, perlu ditelusuri jejak sejarah, budaya dan dalam berbagai dimensi tradisi yang tidak pernah dipikirkan — termasuk tidak pernah dinyanyikan oleh bangsa-bangsa dari belahan dunia yang lain.

Sejara pun tentang kejayaan bangsa bahari telah ditandai oleh Laksamana Keumalahayati dari Aceh, wanita perkasa yang tidak ada tandingannya di dunia pada masa itu dan mungkin juga pada sekarang. Dalam bidang ekonomi pertanian, toh bangsa asing yang datang berbondong-bondong sejak berabad-abad silam satu diantaranya adalah ingin memperoleh hasil bumi dari Nusantara yang melimpah hingga negeri kita disebut gemah Ripah loh jinawi.

Artinya dalam perspektif ekonomi ortodok, bangsa Nusantara sudah pernah mencapai titik keunggulan dalam bidang ekonomi yang tak pernah perduli pada teori dan strategi — apalagi kerakusan dan ambisiusitas — kaum kapitalis yang menguasai Indonesia sekarang ini dengan melahirkan turunannya yang kita sebut neo-lib dan kaum oligarki.

Jadi kekalahan bangsa yang pernah berjaya pada masa lalu itu — agar tidak sekedar menjadi dongeng — perlu mengevaluasi diri untuk segera kembali kepada jatidiri bangsa Nusantara yang telah menjadi Indonesia ini — yang otentik. Agar kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian yang kuat — tidak terombang-ambing di samudra peradaban dunia yang gamang untuk mencari bentuk dan formatnya seperti yang diisyaratkan oleh sunnatullah kepada manusia sebagai khalifatullah — wakil Tuhan — di bumi. Panduan utamanya adalah rahmatan lil alamin.

Jadi kemiskinan dan kebodohan yang identik pelik asal usul bermukanya itu, cukup dihadapi dengan tawakal dan tabah tanpa perlu pusing memikirkan bagian mutlak dari otoritas Tuhan yang menentukannya. Sehingga manusia cukup berusaha untuk mengatasinya, tanpa perlu mempersiapkan batas-batas dari kekuasaan Tuhan.

Banten, 4 Februari 2025

Protes Kelangkaan GAS LPG 3Kg Ratusan Spanduk Terpampang di Jalan Fatahillah Cikarang Bekasi

0

Protes Kelangkaan GAS LPG 3Kg Ratusan Spanduk Terpampang di Jalan Fatahillah Cikarang Bekasi

Kabupaten Bekasi || Mediacakrabuana.id

Belakangan ini masyarakat Kabupaten Bekasi disambut dengan ratusan spanduk yang bertuliskan “Bahlil NO, GAS 3Kg YESS” yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Spanduk ini terpasang di sekitaran jalan Fatahillah di kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis, 06/02/2025.

Fenomena ini menjadi sorotan karena saat ini masyarakat sedang menghadapi kelangkaan gas LPG 3 Kg yang cukup meresahkan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjadi pusat perhatian dalam penanganan kelangkaan gas LPG 3 Kg.

Mentri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi viral dan trending di berbagai media, dan medsos setelah mengeluarkan kebijakan terkait pendistribusian Gas bersubsidi LPG 3 Kg.

Akibat kebijjakan tersebut,bahkan memakan korban jiwa seorang pedagang nasi uduk dan gorengan nenek Yoni binti Saman (62Tahun), akibat kelelahan mengantri untuk mendapatkan gas LPG 3 Kg, di Pamulang Tangerang Selatan.pada Senin 04/02/2025.

Beredar viral juga di Medsos seorang langsung protes kepada Bahlil saat mengunjungi pangkalan Gas di kota Tangerang , Banten.

Terlihat seorang pria memaki Bahlil dan mengatakan, “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demo gas,bukan masalah antri gasnya anak kami lapar butuh makan, butuh kehidupan pak, Logika berjalan loh pak,ucap seorang warga.

Nampak sangat kecewa pria tersebut menumpahkan amarah nya kepada sang Menteri.

Ratusan spanduk yang dipasang di jalan Fatahillah ini sebagai bentuk kekecewaan dan atas kebijakan Menteri ESDM dengan kelangkaan gas LPG 3 Kg.

Spanduk yang bertuliskan”Bahlil NO, GAS 3Kg YESS” merupakan bentuk sebuah protes agar Bahlil Lahadalia dapat mendengarkan aspirasi rakyat. ( Red)

Bakti Sosial Yang Rutin Dilakukan Polda Sumsel.

0

Bakti Sosial Yang Rutin Dilakukan Polda Sumsel.

Banyuasin, Mediacakrabuana.id

Kepolisian Daerah ( Polda ) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar kegiatan Baksos pemberian sembako dan Solar Cell kepada masyarakat pesisir sungai Musi yang dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH, Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel Ny, Dewwy Andi Rian serta beberapa PJU Polda Sumsel beserta pengurus Bhayangkari Sumsel yang bertempat didesa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Selasa 4/02/2025

Saat dimintai keterangan Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, SIK,MSi yang ikut rombongan tersebut
Dengan berlayar menggunakan kapal laut dari Mako Ditpolairud Polda Sumsel Sungai Lais, Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi SIK bersama dengan pejabat utama dan Bhayangkari menyisir perairan Sungai Musi hingga menyapa masyarakat Bugis yang ada di kawasan perairan Banyuasin

Bersandar di dermaga warga Desa Telok Payo, Kecamatan Banyuasin II, Banyuasin, kehadiran Kapolda Sumsel dalam rangka Bakti Sosial yang rutin dilakukan Polda Sumsel tiap bulan.

Irjen Andi Rian R Djajadi SIK, MH beserta rombongan yang baru tiba langsung disambut oleh PJ Bupati Banyuasin dan Kapolres Banyuasin serta warga yang sebagian kompak mengenakan pakaian adat Bugis.

Sapaan dalam bahasa Bugis juga terucap dari Kapolda Sumsel yang juga berdarah Bugis kepada warga Desa Telok Payo. ” Aga kareba ta,”ucap Andi Rian kepada warga desa Telok Payo.

Sebelum acara seremonial, Mantan Kapolda Sulsel itu bersama dengan para pejabat utama Polda Sumsel dan Bhayangkari mendapat jamuan kelapa muda dari warga disini yang sebagian berprofesi sebagai petani kelapa.

Sejumlah kegiatan bakal dilakukan oleh orang nomor satu dilingkungan Polda Sumsel di Desa Teluk Payo yang hampir 90 persen warganya merupakan suku Bugis.

Diantaranya, melaksanakan bakti sosial (baksos) pembagian paket sembako juga penyerahan bantuan mesin genset dan lampu untuk kapal nelayan yang didatangkan dari desa tetangga yang ada di Kecamatan Sungsang.

Dalam sambutannya mantan Alumni Akpol 91 ini menyampaikan suka citanya bertemu dengan warga yang berasal dari kampung yang sama.

Jenderal Andi mengaku memiliki kesamaan dengan warga Telok Payo yang sama sama berasal Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

“90 persen warga disini adalah orang Bugis jadi banyak sekali keluarga saya disini, kalau di desa Telok payo ini Bugis bone kebetulan saya juga orang bone, Tadi ke suangsang disana mayoritas Bugis wajo dan ini kampung saya karena nenek saya juga orang wajo, ” Ucapnya

Kata dia, dalam bakti sosial ini dia juga menyalurkan 200 unit Panel Pembangkit Listrik tenaga surya ke 200 kepala keluarga.

Bukan tanpa alasan, berdasarkan data yang di terimanya, terdapat satu kampung di Desa Telok Payo yakni dusun Sungai Kerupuk berjumlah 70 kepala keluarga hingga kini belum mendapat aliran listrik. “Saya dapat informasi di Dusun Sungai kerupuk disana ada 70 kk belum dialiri listrik PLN, jadi kami memberikan bantuan 200 unit solar sel, “sebut Andi Rian.

Kunjungan Kapolda Sumsel di Desa Telok Payo bahkan hingga malam, dia bersama dengan PJU Polda Sumsel dan Bhayangkari secara simbolis menyalakan lampu yang bertenaga panel surya untuk dinyalakan di kapal perahu nelayan yang menerima bantuan dalam giat bakti sosial tersebut.

Pada akhir kegiatan tersebut Kapolda Sumsel dan PJ Bupati Banyuasin secara simbolis menyalakan lampu penerangan kapal perahu yang sudah sejak awal bersandar di Dermaga Warga Desa Telok Payo.

Pemprov Apresiasi PGRI Sumut Selenggarakan Seminar ‘Waktunya Inovasi Pendidik

0

Pemprov Apresiasi PGRI Sumut Selenggarakan Seminar ‘Waktunya Inovasi Pendidik

MEDAN,- MEDIACAKRABUANA.ID

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang telah menyelenggarakan Seminar ‘Waktunya Inovasi Pendidik’. Kegiatan ini dinilai sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni, pada acara Seminar ‘Waktunya Inovasi Pendidik’, yang dirangkai dengan pelantikan perangkat kelengkapan organisasi PGRI Sumut Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029, di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (5/2/2025).

“Kegaitan ini sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini, dan ini perlu terus dilakukan. Kemajuan dunia pendidikan sangat perlu sinergi antara Pemerintah, PGRI dan juga lainnya, dalam memajukan dunia pendidikan di Sumut,” ucap Haris.

Kepada pengurus PGRI Sumut yang baru dilantik, Haris berharap, agar tetap solid dan mengedepankan loyalitas pada organsisasi. PGRI Sumut juga diharapkan menjadi lokomitif dan penggerak dalam memajukan dunia pendidikan di Sumut.

Sebagai wadah perjuangan guru, menurutnya, PGRI Sumut telah menunjukan dedikasinya, dimana pendidikan adalah kunci kemajuan negara. Sedangkan guru adalah garda terdepan membentuk karakter dan juga kecerdasan generasi penerus.

“Saya berharap pengurus yang baru mampu menggerakkan organisasi lebih dinamis, inovatif dan juga responsif terhadap perubahan zaman,” katanya.

Haris juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi digital secara optimal, agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Workshop ‘Waktunya Inovasi Pendidik yang diselenggarakan hari ini sangat tepat, karena inovasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan bagi seorang pendidik, yang harus selalu mengembangkan diri dan berdaftasi dengan berkembangan inovasi, khususnya teknologi.

Selain itu, ia juga meminta pendidikan karakter harus terus ditanamkan pada siswa, yakni kejujuran, cinta tanah air, gotong royong dalam proses belajar dan mengajar. Juga meminta adanya kolaborasi antara pendidik dengan orang tua, serta masyarakat, yang tentunya akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan menciptakan daya dukung yang holistik.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Intan Pariwara Herbet Ang menyampaikan, kegiatan ini merupakan sumbangsih dari Intan Pariwara dan juga PGRI, untuk kemajuan dunia pendidikan. Untuk wilayah Sumatera, Kota Medan merupakan kota pertama dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

“Medan merupakan poros dunia pendidikan di Indonesia, maka kita mulai dari kota ini terlebih dahulu,” katanya.

Program Inovasi Pendidik ini dilakukan untuk memberikan edukasi bagaimana pendekatan yang harus dilakukan dalam mendidik, sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia.

Kegiatan ini juga disiarkan secara live streaming di kanal youtube Info Sumut. Sebagai narasumber Prof Dr Ir Richardus Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA memberikan pemaparan secara rinci mengenai solusi implementasi pemebelajaran mendalam bagi tenaga pendidik.

Hadir pada kegiatan ini, Ketua Harian PGRI Sumut yang juga Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, Perwakilan Forkopimda, Pengurus dan anggota PGRI Sumut, serta lainnya. (Rizky Zulianda)

FOTO : Kepala Dinas Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis menghadiri pelantikan perangkat kelengkapan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029 dan membuka seminar ‘Waktunya INOVASI PENDIDIK’ di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (5/2/2025).

(Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumut / Munawar Harahap)

Jacob Ereste :Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengecer Gas Elpiji Yang Tidak Bijak Membuat Rakyat Bertambah Susah

0

Jacob Ereste :
Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengecer Gas Elpiji Yang Tidak Bijak Membuat Rakyat Bertambah Susah

Mediacakrabuana.id

Gonjang-ganjing masalah elpiji 3 kilogram yang menjadi kebutuhan pokok warga masyarakat kecil, mulai dari kebutuhan rumah tangga pengusaha rumah makan, hingga pedagang makanan keliling yang menggunakan grobak sampai pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor ikut terancam, panik dan kelimpungan untuk meneruskan usahanya sekedar untuk untuk bertahan hidup karena kondisi ekomomi di Indonesia masih parah, belum kunjung mampu untuk dipulihkan. Sementara faktor lain — nilai harga dolar ikut menekan — seperti harga bahan pangan lainnya, seperti telur yang membanjiri pasar, tapi harganya terus merayap naik seperti tak mampu dikendalikan.

Daya beli masyarakat yang lemah akibat berbagai usaha dan bidang pekerjaan yang terus dipacu seakan tetap berkisar di tempat, seperti tidak bergerak. Indikatornya pun ditunjukkan oleh sejumlah bentuk usaha yang berjalan di tempat, sejumlah gedung dan aset lainnya yang dijajakan seakan menghiba kepada pembeli yang sama-sama menggadapi kesulitan finansual. Ruang showrom kendaraan bermotor pun riuh menurunkan harga pada titik paling terendah, toh tidak pula banyak yang terjual. Penuhnya ruang showrom kendaraan bermotor di semua tempat bisa jadi bukan saja lantaran kredit macet, tapi juga dari mereka yang sudah sangat terdesak oleh kebutuhan yang tidak memiliki dana talangan di dompetnya.

Lalu gegap gempita kehebohan akibat kekangjaan gas elpiji tiga kilogram di pasar yang sulit didapat dari pengecer yang katanya hendak ditertibkan. Tapi justru yang terjadi adalah kepanikan serta kemarahan dari warga masyarakat yang sulit untuk membeli gas elpiji tiga kilogram yang menjadi kebutuhan mutlak bagi warga masyarakat banyak.

Sergahan Presiden Prabowo Subianto terhadap Menteri ESDM untuk segera mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji tiga kilogram (Detik News, 4 Februari 2025) menunjukkan pilihan kebijakan yang salah dari Bahlil Lahadalia yang merusak jaringan distribusi gas elpiji yang sudah berjalan dengan baik. Sebab yang diperlukan adalah pengawasan dan pengendalian harga gas elpiji itu agar tidak masuk dalam jaringan sindikat tengkulak atau mavia yang hendak menguasai dan mengendalikan harga di pasar.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufni Dasco Ahmad bahwa Menteri ESDM harus mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji tiga kilogram itu disertai melakukan penertiban terhadap para pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial, ujarnya kepada wartawan, di komplek Senayan, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.

Yang keboh penting dari semua itu bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar Kementerian ESDM harus memastikan pengecer tidak menjual dengan harga yang lmahal kepada masyarakat.

Memang alasan dari pemerintah untuk memangkas penyaluran elpiji tiga kilogram tidak sampai pada tingkat pengecer. Rencana pemangkasan dari model distribusi inilah yang menjadi biang kerok langkanya elpiji tiga kilogram di pasar, sehingga rakyat kecil menjadi semakin susah bahkan menjadi korban, seperti meninggalnya seorang yang mengalami kekelahan akibat antre gas di Tangerang Selatan.

Sudah begitu pun Bahlil Lagadalia pun masih berkilah bahwa kondisi tersebut bukan akibat kelangkaan tabungan gas elpiji tiga kilogram, katanya. Sebab jumlah kebutuhan gas dari tahun 2024 ke tahun 2025 volumenya sama, kata Bahlil Lahadalia kepada media saat di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 2 Februari 2025.

Lucunya lagi Mensesneg Prasetyo Hadi yang ikut nimbrung memberi komentar mengatakan penerintah ingin merapikan penerimaan subsidi elpiji tiga kilogram yang justru harganya semakin mahal.

Bahkan kebijakan untuk menghapus adanya pengecer elpiji tifa kilogram bukan untuk mempersulit masyarakat kilah Prasetyo Hadi saat di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2025. Toh, semua kebijakan yang tidak bijak itu telah disergah Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan instruksi yang benar bahwa Menteri ESDM harus mengantufkan kembali pihak pengecer elpiji tiga kilogram agar tidak menimbulkan kegaduhan serta kemarahan rakyat yang merasa dipersulit dan dirugikan oleh kebijakan Menteri ESDN yang tidak bijak tentang ketersediaan gas elpiji tiga kilogram di tempat biasanya penjual eceran.

Banten, 4 Februari 2025

Lantik Pengurus Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI Sumut, Ilyas Sitorus Berharap Dapat Melakukan Penguatan Organisasi

0

Lantik Pengurus Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI Sumut, Ilyas Sitorus Berharap Dapat Melakukan Penguatan Organisasi

MEDAN,- MEDIACAKRABUANA.ID

Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus sekaligus Pelaksana Harian Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut melantik perangkat kelengkapan organisasi PGRI Sumut masa bakti XXIII Tahun 2024-2029.

Adapun jajaran pengurus yang dilantik mulai dari Ketua Dewan Pakar PGRI Sumut Prof. Dr. Nasrun, M. Pd., Prof. Dr. Darwin S.T., M. Pd., Prof. Dr. Eka Daryanto, M.T., Prof. Dr. Yuniarto Mudjisusatyo, M. Pd., Prof. Dr. Elfriyanto Nasution, M. Pd., Dr. Arifai Tambunan., Yahudi Khoirul Harahap, M. AP., Hendra Cipta, M.M., M. Subandi, M. AP., Salman Alfarizi, Dr. Rosmawati Nadeak, M. Pd., Dr. Hottua R. Samosir., Dra. Hj. Adira Uzir, M. M., dan Dra. Hj. Mahfuz Asy.

Di samping Dewan Pakar, juga di lantik Dewan Kehormatan Guru Indonesia Ketua Ir. Hj. Anita Lubis, M. IP., Wakil Ketua Drs. H. Hail ulah Harahap, M. Pd., Sekretaris Drs. H. Syamsuddin, M. Pd., Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muriadi, S.H., M. Pd., Wakil Ketua Tegar Lubis, S.H., M. H., Sekretaris Dr. Fitrah Supriadi, S.H., M. H., M. KN., Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan Dr. Dionisius Sihombing, M. Si., Wakil Ketua Dr. Dimpos Manulu, S. Sos., M. Si., Sekretaris Dr. Riska Afni, S. Pd., M. Si., Ketua Perempuan PGRI Sumut Nadhratun Nur, ST., M. Si., Wakil Ketua Jolenta Haloho, S. Pd., Sekretaris Nurhidayana, SP., M. Si., Ketua Smart Learning And Character Center Dr. Jumakir, M. Pd., Wakil Ketua Drs. H. Hamidi Nasution, M. Pd., Ketua Asosiasi Profesi dan KeahlianSejenis Ibnu Sina, S. AP., S. P., M. Si., Wakil Ketua Erwinsyah, S. Sos., M. Si., Sekretaris Marudut Sibedang, S. Pd., Ketua Badan Usaha Bobby Nusantara Pribadi, S. H., S. Pd., Kons., Wakil Ketua Dr. Indra Prawira, S. T., M. M., Sekretaris Handoko Hardjono., Ketua Badan Khusus Rasman manik, S. Pd., M. M., Sekretaris Epentus Bondan, S. Pd., M. M.

Ilyas Sitorus berharap pada Pengurus Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI yang baru dilantik dapat melakukan penguatan organisasi dengan memperkuat struktur organisasi agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru. Selain itu Ilyas berharap PGRI bisa bersama dalam melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya kita Pengurus organisasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut melalui program-program yang inovatif dan relevan dengan memanfaatkan teknologi yang ada,” ucap Ilyas Sitorus pada pelantikan itu yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Medan, Rabu (5/2/2025).

Lebih lanjut Ilyas mendorong Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI untuk menjalin kerjasama yang baik antar pengurus, anggota, dan stakeholder pendidikan lainnya mencapai tujuan bersama. Kemudian menekankan pentingnya pemberdayaan anggota PGRI agar dapat berperan aktif dalam profesi mereka serta memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pendidik.

Selain pelantikan pengurus acara ini juga dirangkai dengan kegaitan seminar yang bertajuk Waktunya Inovasi Pendidik dengan narasumber Prof Dr Ir Richardus Eko Indrajit, M. Sc, M. BA, M. Phil, M. A memberikan pemaparan secara rinci mengenai solusi implementasi pemebelajaran mendalam bagi tenaga pendidik.

Hadir pada kegaitan tersebut, Perwakilan Forkopimda Sumut, Kamis Pendidikan Sumut A. haris Lubis, Ketua Himpadi Sumut, Ketua IGTKI Sumut, Ka. BBGP Sumut, Ka. BPMP Sumut, Pengurus dan anggota PGRI Sumut serta Organisasi Pendidik dan Kependidikan kegiatan ini juga di lakukan secara Zoom dan disiarkan secara live streaming di kanal youtube info sumut. (Rizky Zulianda)

DANA BOS THN 2023 KABUPATEN (PALI) DIDUGA DIJADIKAN BANCAKAN PEJABAT..

0

DANA BOS THN 2023 KABUPATEN (PALI) DIDUGA DIJADIKAN BANCAKAN PEJABAT..

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumsel || Mediacakrabuana.id

Pimpinan Redaksi Rajawalinews Group Menyikapi temuan BPK RI .
Dana BOS Belum Memadai
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang diduga di jadikan Bancakan oknum pejabat. Dan Meminta APH Aparat Penegak Hukum Segera periksa pejabat yang bersangkutan. Ucap Ali Sopyan

Faktanya
Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS Belum Memadai
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyajikan saldo Kas di
Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp216.864.350,00. Hasil pemeriksaan
atas dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait
diketahui hal-hal sebagai berikut.Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS pada
62 sekolah di tiga kecamatan (Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal
Utara, dan Kecamatan Abab) menunjukkan bahwa pengelolaan dan
penatausahaan belanja BOS pada dua sekolah yaitu SDN 11 Penukal Utara dan
SDN 9 Abab belum tertib, hal ini ditunjukkan dari perbedaan antara realisasi
pembayaran dan Buku Kas Umum (BKU) dengan bukti pertanggungjawaban,
dengan uraian sebagai berikut.Bendahara dan Kepala Sekolah SDN 11 Penukal Utara dan SDN 9 Abab
mengakui pencatatan BKU tidak sesuai dengan nota/bukti pembelian sebenarnya
dan bersedia untuk menyetorkan ke rekening sekolah.
Atas kelebihan pembayaran tersebut SDN 11 Penukal Utara telah melakukan
penyetoran ke rekening sekolah tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp100.000,00 dan
Rp50.000,00 sehingga terdapat sisa sebesar Rp967.500,00 (Rp600.000,00 +
Rp367.500,00) atas kelebihan pembayaran SDN 9 Abab.
b. Kekurangan Kas
1) SDN 12 Tanah Abang
Pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran BOS pada rekening koran,
BKU dan bukti pertanggungjawaban serta konfirmasi dengan pihak terkait
diketahui hal-hal sebagai berikut.
(a) Penerimaan BOS tahun 2023 sebesar Rp130.174.000,00 dengan rincian
pada tabel berikut:BKU Tahun 2023 mencatat belanja sebesar Rp115.614.500,00 dengan
rincian BOS APBN sebesar Rp100.614.500,00 dan BOSDA sebesarRp15.000.000,00, keseluruhan belanja tersebut tidak didukung dengan
bukti pertanggungjawaban;
(c) Tim Verifikator Dana BOS menyatakan bahwa sekolah wajib
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS APBN dan
APBD setiap triwulan. SDN 12 Tanah Abang selama Tahun 2023 tidak
pernah menyampaikan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS;
(d) Tim Verifikator telah berusaha menghubungi sekolah untuk segera
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS,
namun tidak ditindaklanjuti;
(e) Ketiadaan dokumen pertanggungjawaban tidak berdampak pada
pencairan dana BOS untuk tahap selanjutnya, karena dana BOS tetap
dicairkan selama sekolah telah menginput BKU di aplikasi ARKAS;
(f) Hasil konfirmasi kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOS diperoleh
informasi sebagai berikut.
(1) Bendahara BOS mengakui bahwa Dana BOS APBN dan APBD
Tahun 2023 sebesar Rp130.174.000,00 telah habis dan
penggunaannya tidak didukung dengan dokumen
pertanggungjawaban. Dana BOS tersebut tidak seluruhnya digunakan
untuk kepentingan sekolah melainkan untuk kepentingan pribadi;
(2) Tahun 2024, Bendahara BOS telah ada pergantian personel, namum
dana BOS APBN tahap I Tahun 2024 yang telah masuk rekening
sekolah sebesar Rp54.000.000,00 telah diambil oleh bendahara BOS
Tahun 2023 tanpa sepengetahuan kepala sekolah;
(3) Bendahara BOS Tahun 2023 bisa melakukan penarikan tunai dana
BOS tahap I Tahun 2024 dari rekening sekolah karena mengetahui
akun Bank Sumsel Babel kepala sekolah; dan
(4) Penggunaan dana BOS APBN tahap I Tahun 2024 tidak didukung
dengan dokumen pertanggungjawaban, serta belum terdapat
pencatatan BKU Tahun 2024 karena RKAS belum disahkan.
(g) Hasil konfirmasi kepada guru dan staf honorer diketahui bahwa selama
tahun 2023 Bendahara BOS telah membayarkan honorarium sebesar
Rp5.400.000,00; dan
(h) Sampai berakhirnya pemeriksaan, bendahara BOS tidak dapat
mempertanggungjawaban penggunaan dana BOS Tahun 2023 sebesar
Rp124.774.000,00 (Rp130.174.000,00 – Rp5.400.000,00) dan Tahun
2024 sebesar Rp54.000.000,00. Atas penggunaan dana BOS Tahun 2023
tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas sekolah sebesar
Rp124.774.000,00 pada tanggal 13 Mei 2024.
2) SDN 9 Tanah Abang
Berdasarkan rekapitulasi Dana BOS Sekolah Dasar (SD) per 31 Desember
2023 pada Laporan Keuangan unaudited menunjukkan sisa saldo Kas Tunai
pada Bendahara BOS SDN 9 Tanah Abang sebesar Rp18.942.545,00, hasil

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi”.

Bersambung Edisi berikut nya ……!!!

( Red)*

Masyarakat Pendukung Gibran DPW Sumsel Siap Kawal dan Dukung Program MBG di 17 Kabupaten/Kota

0

Masyarakat Pendukung Gibran DPW Sumsel Siap Kawal dan Dukung Program MBG di 17 Kabupaten/Kota

Muara Enim – Mediacakrabuana.id

Organisasi Masyarakat (Ormas) Masyarakat Pendulung Gibran (MPG) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 17 kabupaten/kota menegaskan komitmennya untuk terus mengawal, mengawasi, membantu, mendukung, serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Usai pertemuan istimewanya Nathan bersama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di Jakarta beberapa hari yang lalu semakin bulat dan bersemangat untuk mendukung serta menyukseskan seluruh program prioritas Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Nathan sebagai Ketua DPW MPG Sumatera Selatan didampingi Amri Sekretaris DPW dan Bemie Bendahara DPW saat dibincangi awak media di kantornya pada Selasa (4/2/2025) menyatakan bahwa keberadaan ormas ini bertujuan untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya untuk para anak dari tingkatan PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA.

Nathan menuturkan, dengan sinergi yang kuat antara MPG di tingkat wilayah dan daerah, diharapkan pelaksanaan program ini dapat lebih optimal serta tepat sasaran nantinya.

“Kami selalu siap berada di garda terdepan dalam mendukung Program MBG ini, demi kemajuan dan lebih baik masyarakat, anak sekolah, balita dan ibu hamil di Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Ketua DPW MPG Sumsel.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa para jajaran pengurus MPG di seluruh kabupaten/kota di Sumsel akan terus melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap program tersebut, agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

MPG DPW Sumatera Selatan bersama MPG DPD di 17 kabupaten/kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Program MBG ini, demi pembangunan serta pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik di Sumatera Selatan ke depan menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Dengan komitmen dan kerja sama yang solid, diharapkan Program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi seluruh anak serta masyarakat di wilayah ini,” pungkas Nathan.

Aroma bau Keterlibatan dugaan sindikat antara klinik dn kadisdukcapil kab Bekasi sudah kecium.

0

Aroma bau Keterlibatan dugaan sindikat antara klinik dn kadisdukcapil kab Bekasi sudah kecium.

Kabupaten Bekasi – Mediacakrabuana.id
LBH Srikandi Ganesha yang ke sekian kali datang ke dukcapil, mengklarifikasi terkait akta yang terbit menghilangkan asal usul anak, yang ditandatangani oleh Kadis dukcapil kabupaten Bekasi.

Senin Tangal 3 Febuari 2025 di sambut oleh pak Wahyu selaku Kabid dukcapil,
Dia mengatakan bahwa pak kadis carwinda sedang ada giat di ciantra . Ibu masteria Manurung sebagai LBH Srikandi Ganisa mengatakan pak carwinda selalu menghindar dan tidak bisa ditemui.

Lalu pak Wahyu mengatakan terkait akte saya akan jawab emang benar itu (ASPAL) dan suratnya asli tapi isinya palsu,lalu ibu masteria Manurung mengatakan kenapa kalian berani menghilangkan asal usul anak dan menandatangani surat akte tersebut ungkap masteran Manurung.

Lalu pak Wahyu juga mengatakan bahwa akte diterbitkan sesuai dengan surat keterangan dan dokumen dari Bidan Yessy yang sudah dilampirkan dan diserahkan kepada dukcapil.dan pak Wahyu juga mengatakan itu sudah di bedah di pengadilan itu tidak sah emang itu salah kami harus mencabut lagi dan menuntut kembali ke bidan Yesy.

Dan itu sudah dibedah oleh hakim, dan hakim juga mengatakan tidak boleh seperti ini ucap Pak Wahyu, dan kesimpulan terakhirnya terjadi kesepakatan perdamaian. Dan kami sudah melihat isi perdamaian itu dan jalan satu-satunya kami membatalkan akte yang sebelumnya diterbitkan dan membuat akte baru sesuai nazab dan harus mencantumkan nama orang tua kandung.kata hakim di
pengadilan mengatakan seperti itu ucap pak Wahyu, kalau ibu masteria manurung ingin menggali lebih dalam lagi kami pun berhak akan menuntut kembali Bidan Yessy selaku pemberi keterangan dan dokumen kepada dukcapil.

( red )

PJ Walikota Prabumulih Sumatera Bungkam Ditanya Anggaran Belanja Barang Dan Jasa.

0

PJ Walikota Prabumulih Sumatera Bungkam Ditanya Anggaran Belanja Barang Dan Jasa.

Prabumulih Sumsel.: Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Wakil ketua umum Iwo Indonesia menemukan adanya kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Prabumulih bak pepatah mengatakan Lubuknyo Kecik buayonyo besak besak. Itulah bahasa uwong dusun. Pasalnya Laporan pertanggung jawaban ke uwangan tahun 2023.terkedan ada yang di sembunyikan . Dalam anggaran belanja barang dan jasa meninggalkan kasus terindikasi Korupsi berjemaah. Sehingga Ali Sopyan Pimpinan umum Media Rajawali news grup. Mengejar ada impormasi tersebut. Lanjut Ali Sopyan dengan suwara lantang mengatakan Sudah wajar jika rakyat mengatakan kota Prabumulih nih Kecik buayonyo besak besak. Sehingga impormasi Hal tersebut setelah di buru oleh team V Pemburu Fakta Rajawali yang di pimpin Langsung oleh Ali Sopyan. Telah mendapat kan data akurat hanya 2 Lembar kertas yg dapat di pertanggung jawabkan . Dalam .
Anggaran belanja barang dan jasa pada tahun 2023 diduga keras ada perampokan dana anggaran belanja barang dan jasa mencapai Meliaran rupiah Yang berasal dari APBD. Tegas Ali Sopyan

( Red)

Jacob Ereste :Gas Melon Kok Dijadikan Mainan Oleh Bahlil ?

0

Jacob Ereste :
Gas Melon Kok Dijadikan Mainan Oleh Bahlil ?

Mediacakrabuana.id

Apapun alasan tentang larangan penjual gas elpiji 3 kg secara eceran oleh masyarakat, jelas sebagai sikap yang tidak berpihak kepada warga masyarakat kecil. Kebijakan seorang Menteri yang menghembuskan pernyataan bodoh ini, cukup untuk merekomendasikan yang bersangkutan masuk dalam daftar pertama Menteri yang patut diresufel dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin menghadapi hambatan dari para pembantunya yang kompak, sehingga harus mendapat peringatan keras dari Presiden.

Antrean pembelian gas terjadi di sejumlah tempat dan pangkalan yang menjual elpiji tiga kilogram yang artinya untuk warga masyarakat kecil. Reaksi pun baru direspon oleh pihak pemerintah setelah terjadi kegaduhan dan kericuhan hingga menimbulkan korban yang sangat memilukan.

Sejumlah warga masyarakat dan pengusaha kuliner kelas bawah yang tak mungkin mempunyai stock cadangan gas elpiji di rumah atau di tempat usahanya, tampak seperti kondisi warga masyarakat Indonesia pada tahun 1960-an yang mengalami paceklik berbagai bahan makanan hingga minyak tanah untuk menghidupkan kompor jenis konvensional yang baru beralih dari kayu bakar atau arang untuk memasak.

Belum sampai sepekan diberlakukan larangan penjualan gas melon di pengecer sudah menuai malapetaka meninggalnya seorang sehabis kelelahan melakukan antre untuk membeli gas yang menjadi sulit didapatkan itu. Padahal sebelumnya, distribusi gas untuk dapat dibeli oleh masyarakat sudah cukup bagus, tinggal bagaimana mengupayakan harganya tidak terus mencekik masyarakat kelas bawah yang sedang terhimpit oleh kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik.

Kesulitan memperoleh gas melon elpiji tiga kilogram itu bukan hanya mendera warga masyarakat yang memerlukannya untuk keperluan di rumah. Tetapi untuk para pengusaha warung makan, bakso dan bubur hingga beragam jenis pedagang makanan keliling ikut kelimpungan seperti Ibu-ibu yang terpaksa antre hanya untuk membeli gas melon tiga kilogram itu yang sejak beberapa pekan lalu telah naik harganya dari yang diharap oleh warga masyarakat untuk disubsidi oleh pemerintah. Toh, pihak Pertamina sendiri mengaku bisa mengantongi keuntungan yang terbilang besar setiap tahun. (Baca : Sekilas Sejarah dan Peran PT. Pertamina Yang Ideal Untuk Bangsa dan Negara Indonesia, Global Cyber News, 2024/11/13, Jacob Ereste)

Hasil usaha PT. Pertamina yang berkuasa atas gas dan minyak bumi dengan penghasilan yang berlimpah dan terus menangguk untung, sewajarnya bila pasokan gas untuk konsumsi rumah tangga perlu mendapat perhatian ekstra. Sebab masalah gas untuk keperluan rumah tangga sudah menjadi keluhan ibu-ibu akibat terus dihimpit oleh harga kebutuhan bahan pangan pokok yang tidak mungkin bisa ditunda-tunda seperti keperluan terhadap gas untuk mengolah masakan yang diperlukan setiap hari.

Kedaulatan pangan dan kemandirian energi harus nyata dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. (Baca Sigi24, Sabtu 28 Desember 2024). Dan kegaduhan gas elpiji tiga kilogram yang langka dan sulit diperoleh masyarakat karena kebodohan Menteri yang juga konyol melarang gas elpiji dalam takaran tabung melon itu dijual di pedagang pengecer jelas mencekik masyarakat dan kontra produktif dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah berupaya menghapus piutang rakyat kecil yang macet, seperti UMKM yang terkait dengan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan hingga bidang perikanan dan kelautan, serta berbagai jenis UMKM lainnya. Inilah dasarnya yang patut dilakukan Pertamina dalam mewujudkan kemandirian energi nasional sehingga dapat meringankan beban ekonomi yang menjadi beban rakyat.

Kedunguan sikap dari kementerian yang sungguh tidak bijak melarang penjualan gas elpiji di pedagang eceran ini — hingga meninggalnya warga di Tangerang Selatan akibat lelah melakukan antre gas elpiji — Presiden Prabowo Subianto seperti dipaksa turun tangan untuk mengatasi tugas dan pekerjaan Menteri yang tidak becus itu dengan instruksi agar para pengecer gas elpiji dapat kembali melakukan penjualan. Mestinya dalam instruksi Presiden ini dapat disertai dengan nilai harga yang diturunkan, agar dera dan derita rakyat kecil dapat keringanan dari himpitan ekonomi yang berat. Pemberlakuan instruksi Presiden Prabowo Subianto mulai berlaku terhitung sejak 4 Februari 2025. Dan idealnya, realisasi dari pelaksanaan instruksi Presiden ini harus disertai pengawasan yang ketat di pasar. Sebab ada saja pihak yang ingin membuat image buruk terhadap pemerintahan Kabinet Merah Putih yang harus pula dibersihkan dari pemain yang culas dan sangat mungkin hendak menggunting dalam lipatan.

Sehingga suara-suara sumbang seperti lelenguh dari warga masyarakat yang jengkel dan gemas ingin marah tak lagi perlu mengeluhkan : “Gas Melon Kok dijadikan mainan oleh Bahlil, apa memang sungguh bahlul ?” kata seorang pengantre gas melon yang dijanjikan akan datang sejak pagi tadi hingga menjelang petang tak juga datang, kata pemilik Warung Tegal dengan wajahnya pasrahnya.

Banten, 3 Februari 2025

SP2HP Terbit Kasus Halangi Tugas Jurnalistik Dan Pasal 368, Tak Sabar Liat Oknum Ketua LSM PKN Masuk Penjara

0

SP2HP Terbit Kasus Halangi Tugas Jurnalistik Dan Pasal 368, Tak Sabar Liat Oknum Ketua LSM PKN Masuk Penjara

BEKASI, MEDIACAKRABUANA.ID

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara (SP2HP) kasus UU Pers dan Pasal 368 KUH Pidana Tentang Perampasan dengan terlapor Dikaios Mangapul Sirait oknum Ketua Umum LSM Perisai Kebenaran Nasional (PKN).

Agus Sandi Bonardo Parluhutan Marpaung selaku pelapor mengonfirmasikan perkembangan terkini atas kasus menghalangi-halangi tugas Jurnalistik dengan terlapor Dikaios Mangapul Sirait oknum Ketua Umum LSM PKN penyidik kepolisian telah menerbitkan SP2HP atas kasus tersebut.

“Jadi sudah saya terima SP2HP dan proses selanjutnya kami serahkan proses berikutnya ke penyidik Polres Metro Bekasi Kota, dan saya sudah tidak sabar ingin melihat oknum Ketua Umum LSM masuk jeruji besi”, ujarnya Senin (3/2/2025).

Agus menambahkan, dengan diterbitkannya SP2HP ini adalah sebagai transparansi dan bukti bahwa kepolisian terus melanjutkan pengusutan kasus ini.

“Tahapan demi tahapan sesuai dengan KUHAP, artinya polisi sudah mengikuti prosedur sesuai dengan scientific crime investigation dan kami akan tunggu proses selanjutnya,”katanya

Diketahui salah wartawan dari media online Agus Sandi Bonardo Parluhutan Marpaung mengalami dugaan dilarang meliput dan dirampas HP nya yang merupakan alat kerja dalam menjalankan tugas Jurnalistik dengan terlapor Dikaios Mangapul Sirait saat ada keributan sengit dengan seorang Wanita Tua pada Tanggal 23/2/2025

Terlapor kemudian dikenakan pasal berlapis yakni, Pasal 368 KUH pidana perampasan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan orang yang menghambat dan menghalangi kerja wartawan dapat dipidana sebagaimana pasal 18 ayat (1) UU Pers Nomor 40 tahun 1999, yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
( red )

Bey Machmudin Lepas Pekerja Pengelasan Perkapalan ke Korea Selatan

0

Bey Machmudin Lepas Pekerja Pengelasan Perkapalan ke Korea Selatan

KOTA BANDUNG – MEDIACAKRABUANA.ID

Pemda Provinsi Jawa Barat mengirimkan 14 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat untuk bekerja di Korea Selatan dalam bidang pengelasan perkapalan.

Pelepasan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (4/2/2025).

Ditemui usai acara, Bey menyampaikan harapannya agar para PMI bekerja secara profesional.

“Kami sangat berharap para pekerja ini tidak hanya bekerja di Korea Selatan, tetapi juga di negara lainnya. Yang terpenting adalah mereka bekerja secara profesional sesuai prosedur yang telah ditetapkan,” ujar Bey Machmudin.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses seleksi dan pelatihan untuk bekerja di luar negeri ini telah dilakukan dengan sangat baik.

“Prosesnya sangat terencana, mulai dari bagaimana mereka mencari informasi, mengikuti pelatihan hingga persiapan keberangkatan,” jelasnya.

Keberangkatan para PMI ini juga telah mendapat dukungan penuh dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja.

“Kami juga merasa tenang karena semua sudah sesuai prosedur dan BPJSTK akan melindungi para pekerja selama mereka bekerja di luar negeri,” ungkap Bey.

Tahun ini 14 PMI yang diberangkatkan terlatih di bidang pengelasan perkapalan dengan spesialisasi Flux Cored Arc Welding (FCAW).

Menurut Bey, pekerjaan ini membutuhkan keterampilan khusus yang tidak sembarangan.

“Pengelasan kapal memerlukan keahlian dan ketelitian lebih. Ini adalah pengalaman yang baik bagi para pekerja kita,” ujarnya.

Bey berharap pula akan ada lebih banyak lagi yang diberangkatkan ke luar negeri, tidak hanya ke Korea Selatan, tetapi juga ke negara lainnya.

“Kami berharap kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. Jika para pekerja ini bekerja dengan baik, perusahaan-perusahaan akan meminta lagi dan lagi,” ungkapnya.

Kolaborasi

Pelepasan tersebut adalah bagian dari kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Seiko, yang telah membuka seleksi pelatihan untuk 32 orang peserta pada Juli 2024.

Mereka menjalani pelatihan selama dua bulan di BBPVP Serang, untuk persiapan bekerja di Korea Selatan dengan skema visa E-7.

Dukungan penuh juga diberikan oleh LPK-SO Seiko, Taeyang Culture, Bank BJB, Bank CiJ, dan Bank Bukopin dalam penyelenggaraan program ini.

Diharapkan, para PMI yang diberangkatkan dapat memperoleh pengalaman kerja yang berharga dan kembali ke Tanah Air untuk berbagi ilmu dan membuka lapangan pekerjaan baru di lingkungan mereka.

HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar

Ika Mardiah

Caption : Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Menghadiri Pelepasan Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat ke Korea Selatan di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (4/2/2025)
Foto : Rizal FS/ Biro Adpim Jabar

Jacob Ereste :Tata Kelola Masjid Jogokaryan Yogyakarta Dapat Menjadi Model Pusat Pengembangan & Kebangkitan Pusat Kebudayaan Islam di Indonesia

0

Jacob Ereste :
Tata Kelola Masjid Jogokaryan Yogyakarta Dapat Menjadi Model Pusat Pengembangan & Kebangkitan Pusat Kebudayaan Islam di Indonesia

Mediacakrabuana.id

Melayani tanpa henti, menginspirasi negeri. Itulah semboyan pengurus Masjid Jogokaryan, Yogyakarta yang membuka pintu 24 jam dengan mempersilahkan semua orang untuk singgah, istirahat, shalat bahkan untuk mandi di sembarang kamar mandi yang berjumlah hampir 40 bilik itu jumlahnya.

Menurut Kyai M. Jazir ASP selaku pembina Masjid Jogokaryan yang sangat fenomenal ini telah membuang semua kunci madjid dengan menghidupkan semua lampu penerang sepanjang malam, sehingga semua orang tertarik untuk singgah dan sungguh merasa nyaman dan aman penuh rasa damai, tanpa rasa takut maupun segan untuk sekalian menginap jika ingin bermalam setelah menempuh perjalanan jauh ketika hendak pulang atau sedang ingin meneruskan perjalanan untuk suatu keperluan atau kepentingan yang belum selesai.

Hasil dana infak dari masjid setiap bulan bisa diperoleh sampai Rp 125 juta. Setiap minggu sehabis sholat Jum’at, dana infak yang terkumpul oleh pengurus masjid Jogokaryan bisa mencapai Rp 15 juta. Sumbangan infak dari umat ini belum termasuk pada hari biasa. Artinya, benar sistem pengelolaan Masjid yang terbuka — melibatkan seluruh warga masyarakat dengan penuh kegembiraan dan keriangan — semua yang dilakukan serta apa yang akan diberikan dengan ikhlas, menjadi ekspresi dari rasa kepemilikan masjid tersebut, meski orang yang bersangkutan sangat mungkin datang dari tempat yang jauh, bukan berasal dari luar kota Yogyakarta atau para pelancong yang berasal dari luar pulau Jawa.

Model pengelolaan Masjid Jogokaryan yang berada di bagian Selatan Yogyakarta, dapat menjadi contoh cara pengelolaan Masjid yang patut menjadi pusat kegiatan warga masyarakat sekitarnya, sehingga upaya memakmurkan Masjid bukan sekedar selogan kosong. Sebab Masjid dapat ikut memfasilitasi warga masyarakat untuk mengadakan kegiatan yang positif, meski tidak secara langsung terhubung dengan kegiatan ibadah, seperti untuk tempat latihan kesenian yang bersifat kolosal, senam pagi seusai sholat subuh hingga menjelang sholat dhuha.

Agaknya, model pengelolaan Masjid di Indonesia harus dapat terus ditingkatkan agar memiliki daya tarik, tak hanya sebatas untuk menunaikan sholat semata. Karena itu Majlis Taklim dapat bertumbuh dan berkembang lewat m
Masjid hingga forum diskusi keagamaan yang terkait dengan seni dan budaya Islam agar tidak membeku dan ketinggalan jaman untuk mengantisipasi pergesekan budaya maupun peradaban dalam sekala yang lebih luas. Sehingga Masjid tidak cuma sekedar ramah, tapi bisa menjadi pusat inspirasi dan aspirasi serta penggodokan ide maupun gagasan untuk kecerahan masa depan umat manusia yang lebih baik dan lebih beradab. Karena itu pula, tidak perlu terkesan ekslusif, sehingga tempat ibadah seperti Masjid hanya diakrabi oleh para ahli ibadah semata.

Selayaknya, sudah harus dimulai kesadaran bahwa untuk mengajak mereka yang belum asyik dan mantap menunaikan ibadah serta seluruh tuntunan serta ajaran Nabi Muhammad SAW mulai dapat diprioritaskan kepada mereka yang belum tersentuh sepenuh hatinya untuk taat pada tuntunan dan ajaran ilahiah. Sehingga Majid bisa menjadi lumbung etika, moral dan akhlak untuk ikut membangun bangsa dan negara Indonesia yang ditengarai oleh banyak orang sedang sakit parah. Lantaran nilai-nilai spiritual — sebagai bagian dari anugrah Tuhan pada manusia — sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi — semakin dominan telah diabaikan.

Pecenongan, 3 Februari 2025

Jacob Ereste :Tulisan Yang Hilang Saat Siap Untuk Dipublis Harus Dapat Dinikmati Sebagai Pengalaman Spiritual Yang Mengasyikkan

0

Jacob Ereste :
Tulisan Yang Hilang Saat Siap Untuk Dipublis Harus Dapat Dinikmati Sebagai Pengalaman Spiritual Yang Mengasyikkan

Mediacakrabuana.id

Suka duka menjadi penulis, meskipun terbilang belum cukup lama — sejak tahun 1976 semasa masih magasiswa — ada juga yang indah untuk diceritakan, disela jeda menulis hal-hal yang serius hingga harus mengerutkan kening yang perlu sesekali dibuat rilek dan santai. Toh, sesekali hidup ini perlu disikali dengan santai.

Pada dasarnya, dari sekian tahun menekuni dunia tulis menulis — termasuk menekuni profesi jurnalis — terjun ke lapangan yang menanrang sekalipun masih ada rasa kenikmatan yang bisa dicercap. Meski tantanganya acap mengancam keselanatan, apalagi sekedar kenyamanan. Karena di medan perang sekalipun, toh masih banyak cara menghindar agar bom tidak sampai ikutan membinasakan diri kita. Begitu pula dalam suasana bencana alam — badai dan gempa bumi termasuk meliput aksi dan unjuk rasa yang berbenturan dengan pihak aparat — yang acap lebih kejam dan kebih keji, seperti saat awal menekuni pekerjaan jurnalistik tahun 1978, ketika aksi besar yang dilakukan mahasiswa secara serentak di Bulak Sumur, Yogayakarta dengan inti pokok menolak diberlakukannya BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) dan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) begitu istikahnya kalau tidak salah hingga diubahnya istilah Dewan Mahasiswa pada era Orde Baru dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya dijabat oleh Daoed Yoesoef.

Bayangjan, sepanjang sejarah aksi mahasiswa menyamoaikan aspirasi rakyat yang dibungkam saat itu, panser sebagai alat perang ikut masuk ke hakaman kampus. Tentu saja tak terbang korban yang berjatuhan akibat brondongan senjata peluru tajam yang ikut membuat dinding dan tembol yang ada di Kampus Biru Universitas Gajah Mada Yogyakarta ketika itu yang ambrol dan berlubang. Ketika itu pun, sejumlah aktivis mahasiswa dari berbagai kampus pun ditangkap oleh aparat yang diperhalus dengan istilah diamankan.

Jadi sudah seseru itu pun pengalaman penulis sebagai jurnalis muda tetap masih ada keriangannya, paling tidak bisa bergabung ajrab dengan dengan sejumlah mahasiswi dari berbagai kampus dan dari berbagai fakultas, tidak cuma berkisar pada lingkup kawan-kawan dari kampus dan fakultas yang sama. Pendek kata, masih ada nuansa kekndahan dan keasyikan yang bisa dirasakan.

Tapi ketika membuat laporan hasil investigasi dan krosceck seperlunya di lapangan dianggap cukup untuk menyusun sebuah berita, sungguh lebih lebih sulit diungkapkan rasa kecewa, nelangsa dan menggerutu nyaris tak habis-habis akibat dari susunan tulisan yang sudah rampung itu tiba-tiba menghilang, seperti yang baru terjadi beberapa pekan lalu sejak meliput aksi massa yang hendak dikakukan di Desa Kohod, Pakuaji, Tangerang, Banten pada 8 Januari 2025 terkait dengan PSN PIK-2 (Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2) yang menerabas hutan lindung, lahan warga nasyarakat hingga pantai dan kaut yang tekah dipagar sepanjang 30,16 kilometer yang diklaim dilakukan oleh para nelayan. Padahal, mana mungkin para belayan mau melskukan semua itu yang jelas akan menjadi penghambat bagi diri mereka untuk mencari ikan dan bisa merusak kelestarian laut yang menjadi tempat konsentrasi ikan yang menjadi andalan penghasilan mereka.

Sejak acara peliputan aksi besar warga masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah bergabung dengan warga masyarakat Kohod dan sekitarnya menolak pembangunan atas nama PSN PIK-2 itu untuk dibatalkan serta mengusut sutradara perancang dan pemulus dari semua prises perijinan untuk proyek yang kuat diduga cacat hukum dan cacat prosedural yang sangat banyak melanggar peraturan dan perundang-undangan.

Jadi bisa segera dibayangkangkan, tulisan laporan hasil liputan yabg telah jadi dan siap untuk dipublis itu tiba-tiba hilang, hangus dari dalam mesin komputer hingga tidak bisa diketemukan lagi bangkainya.

Bahkan, peralatan komputer pun yang memproses laporan yang telah siap disajikan itu, ikut rusak seakan dusantet oleh makhluk yang sukar diidentifikasi sosok maupun wajah tamoilannya.

Kekecewaan yang amat sangat mengganggu secara psikologis ini hanya mungkin dapat diatasi dengan cara menghibur diri, agar tidak sampai semakin memperparah rasa derita yang tidak bisa disublimasikan kepada bentuk yang lain, kecuali sabar dan pasrah untuk tetap gigih dan tangguh menulis ulang laporan yang raib ditelan setan itu, sebagai kambing yang hitam. Supaya tidak perlu berprasangka buruk kepada pihak manapun.

Selebihnya adalah menaruh prasangka baik kepada peralatan komputer sendiri yang sudah amoh — usang dan myngkin juga sudah haus — lantaran peralatan yang telah bertahun-tahun digunakan, tanpa pernah dipikir untuk diremajakan.

Jadi pengalaman bagi seorang penulis yang paling tidak enak itu adalah kehilangan tulisan yang sudah tinggal dipublis, lalu raib seperti ditelan syetan yang memang tidak jelas wujudnya. Maka itu yang paling aman menuding peralatan komputer atau hsndphond yang sudah sakut-sakitan karena usianya sudah renta, alias jompo yang mungkin dibarengi oleh gejala asam urat, reumatik dan berbagai penyakit diusia tua. Toh, yang penting serta patut disyukuri penyakit serupa itu tidak melanda dan mendera jiwa dan raga penulisnya.

Ternyata, dari pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman yang tidak kalah penting dari semua perjalanan hidup yang dinikmati dengan cara spiritual — untuk tidak menyebut sufistik — adalah menerima semua yang hilang (apalagi hanya sebuah tulisan yang sudah siap untuk dipublis sekalipun) bukan sebagai pertanda kiamat. Sebab hidup dan kehidupan dengan sejuta harapan masih banyak tersedia, meski kesabaran harus diulur seperti menunggu Dewi Fortuna yang akan diturunkan Tuhan dari langit

Banten, 3 Februari 2025

Babak Baru Kisruh Kepengurusan NPCI Kabupaten Bekasi, Sekertaris Siap Ajukan Gugatan

0

Babak Baru Kisruh Kepengurusan NPCI Kabupaten Bekasi, Sekertaris Siap Ajukan Gugatan


Kabupaten Bekasi || Mediacakrabuana.id

Acep John, Sekretaris Kabupaten Bekasi, merasa bahwa pemberhentian dirinya tanpa dasar yang jelas adalah tindakan yang sewenang-wenang. Dia telah menjabat sebagai Sekretaris sebelumnya dan pemindahan jabatan ini tanpa persetujuannya atau konfirmasi membuatnya merasa tidak dihargai dan tidak dihormati.

Acep John berencana untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Ketua NPCI atas keputusan tersebut, dan sudah memberikan kuasa kepada salah satu Kuasa Hukum

Menurut Aceo John pemberhentian tersebut melanggar AD/ART organisasi dan hak-haknya sebagai pengurus memiliki kontribusi penting dalam pengembangan dan capaian prestasi di NPCI Kabupaten Bekasi.

Dalam menjalani proses hukum ini, Acep John akan tetap menjaga sikap profesional dan tegas. Ia percaya bahwa keadilan akan tercapai dan hak-haknya akan dipulihkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengalaman Acep John sebagai Sekretaris Kabupaten Bekasi telah membuktikan kemampuannya dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan baik. Pemberhentian ini tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas NPCI di wilayah tersebut.

Dengan adanya SK baru yang diterbitkan tanpa persetujuan atau penjelasan yang jelas kepada Acep John, hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan di NPCI Kabupaten Bekasi. Sebagai anggota yang peduli terhadap integritas dan prinsip organisasi, Acep John berkomitmen untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar.

Melalui proses hukum ini, Acep John berharap dapat menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada aturan dan prosedur yang berlaku. Ia juga ingin memberikan contoh bagi anggota lainnya agar tidak takut untuk membela hak-haknya ketika merasa tidak adil diperlakukan,ungkapnya.

Soal Pernyataan Mendes Terkait ’Wartawan Bodreks’, Pewarna: Semua Pihak Harus Memahami Fungsi Jurnalis

0

Soal Pernyataan Mendes Terkait ’Wartawan Bodreks’, Pewarna: Semua Pihak Harus Memahami Fungsi Jurnalis

Jakarta – Mediacakrabuana.id

Ketua Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Yusuf Mujiono bereaksi keras atas pernyataan kontroversial Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Yandri Susanto mengenai profesi wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam sebuah video dengan durasi 41 detik yang tersebar di media sosial, Yandri menyebut bahwa wartawan “Bodrex” dan LSM hanya senang mencari kesalahan kepala desa.

“Yang paling banyak mengganggu kepala desa itu LSM dan Wartawan Bodrex, jadi mereka keliling hari ini minta sama kepala desa 1 juta, kalau 300 Desa 300 juta, kalah gaji kemendes itu,” kata Yandri dalam video yang beredar.

Pernyataan itu memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan, termasuk dari wartawan, aktivis LSM, dan masyarakat sipil.

Yusuf menegaskan, semua pihak harus sama-sama memahami tugas jurnalis dan media sesuai Undang-Undang No. 40/1999 Tentang Pers.

”Dalam hal ini dua belah pihak harus saling mengoreksi. Kami menentang keras adanya praktik jurnalis yang melakukan pemerasan atau menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi. Tapi, kami juga meminta menteri maupun pejabat lain tidak asal bicara dengan memukul rata semua profesi jurnalis,” kata Yusuf.

Yusuf menegaskan, jika kepala desa, kepala sekolah, maupun pejabat pemerintah dan siapapun memang bersih, tak perlu takut jika ada upaya ’pemalakan’ dari oknum yang mengaku jurnalis.

Yusuf pun membedah pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.

Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

“Jangan lupa juga ada Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalagunakan profesi dan tidak menerima suap. Jadi, baik penerima maupun pemberi suap harus sama-sama menyadari. Kuncinya, kalau bersih, ya jangan takut,” kata Yusuf. [R_KFS74D]

BERITA TERBARU