Refleksi 44 Tahun Bukit Asam (PTBA): Transformasi dan Kontribusi untuk Negeri

Muara Enim. Sumsel || Mediacakrabuana.id

PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Grup MIND ID, telah menginjak usia 44 tahun. Berdiri sejak 2 Maret 1981, PTBA telah melalui banyak fase tantangan dan pencapaian, terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi dinamika zaman. Berawal dari perusahaan tambang batu bara lokal, PTBA kini telah menjadi salah satu pemain utama di industri energi nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan PTBA untuk mewujudkan visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Sejalan dengan target pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060, PTBA juga mempercepat proses transisi energi ke energi hijau dan meningkatkan kontribusi perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Transformasi PTBA tidak hanya terbatas aspek bisnis dan teknologi. PTBA senantiasa memberikan kontribusi lebih luas kepada masyarakat, lingkungan, dan negara melalui berbagai inisiatif berkelanjutan. Salah satunya melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan penciptaan peluang ekonomi melalui berbagai sektor.

Perjalanan 44 tahun PTBA tersebut dirangkum secara komprehensif dalam buku berjudul “Titik Balik dari Sejarah Menuju Masa Depan”, yang diluncurkan pada puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 PTBA di Gedung Serba Guna (GSG) Tanah Putih, Tanjung Enim, Jumat (11/4/2025).

Arsal Ismail, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), mengatakan bahwa penyusunan buku tersebut bertujuan untuk menggali nilai-nilai dasar yang telah menjadi landasan sukses perusahaan, dan mengungkap bagaimana PTBA beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Melalui buku ini, kami ingin berbagi dengan pembaca tentang bagaimana menjawab tantangan di industri pertambangan yang terus berkembang dan mewujudkan visi menjadi perusahaan yang tidak hanya mengutamakan kinerja, tetapi juga berperan aktif menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberi dampak positif bagi kemajuan masyarakat,” kata Arsal.

Dia menambahkan, buku “Titik Balik dari Sejarah Menuju Masa Depan” juga mengungkapkan kontribusi PTBA dalam sektor energi, baik dalam aspek pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab maupun peran dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

“Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan sebagai upaya bersama untuk mewujudkan Energi Tanpa Henti dalam membangun ketahanan energi Indonesia yang berkelanjutan. Sejalan dengan swasembada energi dalam Asta Cita yang diusung pemerintah,” ujarnya.

Maroef Sjamsoeddin, Direktur Utama Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa PTBA mengelola total sumber daya batu bara yang mencapai 5,8 miliar ton, dengan cadangan yang dapat digali sebesar 2,9 miliar ton.

Hal ini menunjukkan bahwa PTBA mampu menjadi penggerak bagi terwujudnya swasembada energi, untuk mendukung penguatan kinerja ekonomi.

Cadangan yang besar juga berarti PTBA memiliki kemampuan untuk melakukan diversifikasi produk hilirisasi yang dapat mendukung industrialisasi berbasis sumber daya alam Indonesia. Kedua hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan kepada Grup MIND ID dan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Semoga Bukit Asam terus konsisten menjalankan amanah yang diberikan, dan saya optimistis Bukit Asam dapat terus berkarya bagi negeri hingga 100 tahun ke depan,” tegasnya.

Cik Ujang, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, menyampaikan apresiasi kepada PTBA yang telah memberikan banyak kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-44 untuk Bukit Asam. Bukit Asam sudah banyak membantu dari segi kesehatan, pendidikan, pertanian, serta program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Semoga Bukit Asam semakin jaya, sukses, makin berdaya saing di tingkat nasional maupun global,” kata Cik Ujang.

Puncak peringatan HUT ke-44 PTBA yang mengangkat tema “Menata Ulang, Menyulut Perubahan” ini juga dihadiri oleh H Bursah Zarnubi, Bupati Lahat; Sumarni, Wakil Bupati Muara Enim; jajaran direksi dan komisaris PTBA; jajaran direksi dan komisaris MIND ID; jajaran direksi PT KAI; serta pemangku kepentingan lainnya.

Peluncuran Film “Maria, Perempuan dari Timur”

Selain buku “Titik Balik dari Sejarah Menuju Masa Depan”, puncak peringatan HUT ke-44 PTBA juga dimeriahkan dengan peluncuran film “Maria, Perempuan dari Timur”. Film ini mengangkat perjalanan seorang perempuan muda berbakat asal Papua bernama Maria. Dengan tekad membara, Maria merantau jauh dari tanah kelahirannya untuk membangun karier di PTBA.

Dalam perjalanannya, Maria menghadapi tantangan demi tantangan. Dia diuji oleh waktu, lingkungan, dan ketidakpastian. Namun, semangatnya tak padam. Dia bangkit, bertumbuh, dan membuktikan bahwa ketekunan, keberanian, dan dukungan sahabat dapat membuka jalan menuju mimpi.

“Film ini bukan sekadar tontonan, tapi sebuah cerita yang menggugah hati. Sebuah film inspiratif yang penuh dengan semangat, harapan, perjuangan, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil menuju mimpi adalah langkah besar menuju perubahan,” kata Arsal Ismail.

Gala premiere film “Maria, Perempuan dari Timur” akan dilaksanakan pada Senin (14/5/2025). Film ini nantinya akan ditayangkan di youtube PT Bukit Asam Tbk.

Kembangkan Tanjung Enim Kota Wisata, PTBA Tambah Fasilitas Klawas Waterpark

Sejak 2016, PTBA bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mencanangkan Program Tanjung Enim Kota Wisata. Tujuannya agar Tanjung Enim yang merupakan kawasan tambang batu bara dapat menjadi destinasi wisata dan mandiri di masa mendatang.

Karena itu, PTBA terus membangun berbagai sarana dan prasarana untuk mengembangkan Tanjung Enim menjadi kota wisata. Salah satu destinasi wisata baru yang disiapkan adalah Klawas Waterpark.

PTBA telah menyelesaikan pembangunan Klawas Waterpark Tahap 2 yang dimulai sejak 18 Maret 2024. Terdapat sejumlah fasilitas dan wahana baru yang kini dapat dinikmati di Klawas Waterpark, seperti kolam arus, kolam anak, boomerang slide, kolam latih, multislide hingga kolam wahana. Peresmian Klawas Waterpark Tahap 2 dilakukan pada Jumat (11/4/2025), sebagai bagian dari rangkaian acara puncak peringatan HUT ke-44 PTBA.

Arsal Ismail menyampaikan harapannya agar Klawas Waterpark dapat menjadi destinasi baru yang meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sektor pariwisata.

“Pembangunan Klawas Waterpark Tahap 2 ini sejalan dengan komitmen PTBA dalam hal visi sustainability, khususnya pengelolaan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Semoga fasilitas ini dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Tanjung Enim, sesuai dengan cita-cita kita bersama menjadikan Tanjung Enim sebagai kota wisata,” kata Arsal.

Klawas Waterpark dibangun di area seluas 3.200 m2. Pada 2024, total pengunjung Klawas Waterpark mencapai 58.689 orang. Rata-rata jumlah pengunjung setiap bulan sebanyak 4.891 orang.

Pembangunan Klawas Waterpark membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tanjung Enim. Seluruh pekerja Klawas Waterpark berasal dari Tanjung Enim. Terdapat juga stan UMKM untuk usaha kuliner.

Maroef Sjamsoeddin menyampaikan bahwa perbaikan lingkungan pasca operasional tambang merupakan kewajiban bagi seluruh pelaku industri tambang di Indonesia.

Sebagai perpanjangan tangan negara yang proaktif mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Grup MIND ID konsisten menggerakkan program perbaikan lingkungan pasca tambang dengan dibarengi serangkaian program inovatif.

Program yang dihadirkan memberi nilai dari sisi budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu menghadirkan lingkungan hidup layak bagi generasi masa depan.

“Kami sadar bahwa kami tidak selamanya menambang. Akan ada masa di mana area tambang ini kembali dimanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin meninggalkan warisan peradaban, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan, dan lingkungan yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Sumarni, Wakil Bupati Muara Enim, pada kesempatan ini mengungkapkan harapannya agar ke depan sektor pariwisata dapat menjadi sumber perekonomian baru bagi Muara Enim.

“Pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PTBA. Tanjung Enim ini bukan hanya mempunyai harta karun yang besar, tapi juga sudah disiapkan menjadi kota wisata yang akan memberikan sumbangsih PAD (Pendapatan Asli Daerah) signifikan,” ucapnya.

Pengembangan Tanjung Enim menjadi kota wisata ini sejalan dengan program prioritas yang diusung Pemerintah Kabupaten Muara Enim. “Salah satu program prioritas yang kami usung adalah pengembangan destinasi wisata. Tanpa APBD, kami diberi dukungan yang luar biasa dari PTBA. Ini akan semakin meningkatkan perekonomian Muara Enim,” kata Sumarni.

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Niko Chandra
Corporate Secretary
PT Bukit Asam Tbk
nchandra@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

Pemkab Prabumulih
Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp8.641.971.947,86 Diduga Masuk Kantong Pejabat

Pemkab Prabumulih. Sumsel || Mediacakrabuana.id

Ali Sopyan Pimpinan Umum Media Rajawalinews Group Menyikapi temuan BPK RI di Pemkab Prabumulih kelebihan pembayaran sebesar Rp8.641.971.947,86 Diduga Masuk Ke kantong Pejabat. Dan Meminta APH Aparat Penegak Hukum Segera periksa pejabat yang diduga telah merugikan keuangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023, dengan pokok-pokok temuan sebagai
berikut.

1. Perhitungan besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah
   Kota Prabumulih dan pembayaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada
   tiga SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan penganggaran dan realisasi
   Belanja TPP ASN tidak berdasarkan perhitungan yang memadai, tidak memenuhi
   prinsip-prinsip pemberian TPP, dan berisiko membebani keuangan daerah;
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah tidak sesuai peruntukan
   yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp7.420.158.423,00 dan
   kelebihan pembayaran sebesar Rp504.181.588,00;
3. Realisasi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
   Kegiatan tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar
   Rp6.355.373.000,00;
4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tujuh SKPD tidak sesuai kondisi sebenarnya
   dan tidak sesuai peruntukan yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar
   Rp1.115.087.200,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp837.405.937,00Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi mutu pekerjaan Belanja Modal
   Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tiga SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
   sebesar Rp8.641.971.947,86; dan
5. Pengelolaan dan penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran 16 SKPD tidak sesuai
   ketentuan yang mengakibatkan risiko penyalahgunaan UP atas ketiadaan fungsi saling
   uji antara Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
   Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota
   Prabumulih, antara lain:
6. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksanaan TPP ASN untuk
   memedomani ketentuan terkait pemberian TPP;
7. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kabag Keuangan dan
   Bendahara Pengeluaran dalam mempertanggungjawabkan Belanja Barang dan Jasa
   sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR,
   Kepala Dinas Perkim, Sekretaris Daerah, Inspektur, Camat Prabumulih Barat, dan
   Camat Prabumulih Timur memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Honorarium
   Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar
   Rp6.355.373.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
   menyetorkannya ke kas daerah;
9. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Inspektur, dan Sekretaris
   Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja
   Perjalanan Dinas sebesar Rp837.405.937,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-
   undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;
10. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala BPBD
    memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp8.641.971.947,86 sesuai ketentuan
    peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
11. Memerintahkan Kepala BPKAD selaku Pembina SKPD untuk memberikan pelatihan
    kepada Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih terkait tata
    cara penatausahaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman teknis
    pengelolaan keuangan daerah.

Sampah berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi”.

Bersambung Edisi berikut ….!!!

( Redaksi)

Jacob Ereste :
Koperasi Desa Merah Putih idealnya Dapat Segera Dioperasionalkan

Mediacakrabuana.id

Program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 80 ribu Koperasi Desa Marah Putih memberi harapan perbaikan ekonomi rakyat yang semakin memburuk akhir belakangan ini, apalagi kemudian ditambah perang tarif yang dipicu oleh kebijakan Donald Trump dengan menaikkan tarif pajak 32 persen bagi Indonesia yang membuat kondisi ekonomi nasional semakin memburuk. Oleh karena itu, kebijakan Presiden untuk membangun Koperasi Desa Marah Putih perlu sesegera mungkin diwujudkan, agar geliat ekonomi rakyat bisa segera dimulai dengan fokus kepada petani, nelayan dan usaha masyarakat kecil agar dapat segera bangkit dan bertumbuh menjadi Soko guru ekonomi bangsa yang kuat dan tangguh.

Perkiraan modal yang diperlukan Rp 400 triliun, sekiranya bisa segera dicairkan untuk menggerakkan berbagai usaha serta bidang pekerjaan untuk rakyat, pasti memberi dampak positif, setidaknya semangat usaha dan bekerja dalam membangun lapangan usaha dan pekerjaan yang baru dapat segera dilakukan dan memberi harapan bagi kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan berkeadilan, khususnya bagi warga masyarakat kecil sebagai basis pertahanan serta ketahanan ekonomi bangsa dan negara Indonesia berdaulat dan mandiri, tanpa ketergantungan pada pihak asing.

Pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih ini sudah selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang telah diteken Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.

Jika setiap Koperasi Desa Merah Putih itu memerlukan dana Rp 5 milyar, maka untuk 80 ribu Koperasi yang harus dipersiapkan itu membutuhkan Rp 400 triliun. Sementara Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi sendiri mengaku belum tahu dari mana dana sebanyak itu harus diadakan untuk Koperasi Desa Merah Putih, yang menurut data BPS tahun lalu bahwa desa di Indonesia ini lebih dari 83 ribu desa.

Memang proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini terus digeber. Simulasi pun sudah dilakukan Kementerian Koperasi serta menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk realisasi untuk Koperasi Desa Merah Putih yang sangat diharap mampu membangun kondisi ekonomi rakyat dapat segera membaik.

Kementerian Koperasi sendiri menginformasikan sudah ada 32 ribu Desa yang telah memiliki koperasi dan sekitar 52 ribu desa yang belum memiliki koperasi. Karena itu, kajian untuk melakukan pengabungan atau semacam transformasi dengan Koperasi Desa Merah Putih yang akan memiliki cara pengelolaan yang sama — terarah dan terukur serta dalam sistem kontrol yang efektif dan efisien, dapat maksimal mencapai target yang diharapkan.

Lebih dari itu kehadiran Koperasi Desa Merah Putih sangat diharap mampu menyediakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja dan pengangguran yang banyak di Indonesia sehingga bisa produktif dan tidak menjadi beban serta hambatan dalam upaya pemerintah melakukan pengembangan ekonomi rakyat yang patut menjadi benteng pertahanan dan ketahanan ekonomi bangsa dan negara Indonesia.

Idealnya, gerak operasional Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto bisa segera dioperasionalkan segera debgan memanfaatkan dana dari efisiensi APBN sebesar Rp 325 triliun yang akan diserahkan Presiden kepada Danantara. Karena dalam kontek pembenahan ekonomi nasional yang sangat mendesak ini relevan menerapkan motto lebih cepat akan lebih baik agar dapat sesegera mungkin memberi manfaat pada gerakan ekonomi nasional kita yang bisa dimulai dari rakyat di desa. Sehingga ekonomi kerakyatan sebagai implementasi dari ekonomi Pancasila dapat nyata terwujud.

Banten, 12 April 2025

Fauzan Berpesan Jangan Ganggu Jajaran Pengurus Maupun DPC AKPERSI

PAGARALAM SUMSEL ||| MEDIACAKRABUANA.ID

Pesan ketua DPD AKPERSI Asosiasi Keluarga Pers Indonesia Fauzan agar semua pihak APH Aparat Penegak Hukum agar selalu membuka pintunya pintu lebar-lebar untuk jajarannya maupun perwakilan kabupaten dan kota sebab kita berkomitmen akan menumpas ketidak benaran misalnya para Mavia barang ilegal apalagi para perampok uang rakyat

Jadi dengan tegas saya sampaikan jangan main- main dengan seluruh Media yang tergabung ke AKPERSI jangan coba-coba ancam wartawan kita satu langkah pun saya tidak akan mundur siapa pun kau baju apa pun yang kau pakai tak ada urusan bagi ku ungkap Fauzan pimpinan tertinggi AKPERSI di provinsi Kepri

Fauzan meminta seluruh jajaran kepengurusan maupun DPC AKPERSI Kabupaten dan kota tetap jaga komunikasi dengan saya jika ada persoalan di lapangan agar kita bisa lakukan langkah terukur

Saya tidak akan berdiam diri saat anggota saya di usik ingat kalian secara tidak langsung berhadapan dengan saya jiwa dan raga ini sudah siap rasanya jika AKPERSI terusik di provinsi Kepri jangan kan teror ancam mengancam satu peluru siap bersarang di kepala, saya tidak main-main ingat itu

Wartawan hakikatnya adalah Profesi yang mulia menyampaikan kabar agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi terkadang menyajikan pemberitaan sebuah kebenaran walaupun pahit kerna kita wartawan itu independent tidak yang bisa ngatur – ngatur misalnya kau naik berita santai aja yang panas jangan itu tak bisa dan hak wartawan Jangan kau atur – atur wartawan Fauzan dengan nada tinggi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur hak-hak, prinsip, dan ketentuan penyelenggara pers di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada 23 September 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.
Pokok-pokok UU Pers No. 40 Tahun 1999
Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
Pers nasional tidak boleh disensor, dibredel, atau dilarang penyiarannya
Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.

Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers
Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia
Wartawan bebas memilih organisasi wartawan
Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum
Tujuan UU Pers
UU Pers bertujuan untuk:
Menjamin kemerdekaan pers yang profesional.

Menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
Memperkuat pers di era demokrasi
Mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) mengatur sanksi pidana bagi siapa yang menghalangi tugas wartawan. Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers.
Sanksi pidana
Pelanggar dapat dikenakan pidana penjara maksimal dua tahun
Pelanggar dapat dikenakan denda maksimal Rp 500 juta.

Pelanggaran yang dikenakan sanksi
Melakukan tindakan yang secara sengaja dan melawan hukum
Melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3)
Menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi
Mengusir wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistik

Maka dari itu jangan pernah gentar tetap menjadi matahari yang bisa menyinari wartawan di lindungi oleh undang undang ingat walaupun begitu kita tetap menjaga kode etik jurnalistik ungkap Fauzan Selaku ketua DPD AKPERSI Asosiasi Keluarga Pers Indonesia Provinsi Kepri. (Red AKPERSI)

Pengurus NPCI kabupaten Bekasi mengadakan acara Halal Bihalal Bersama Atlet

Kabupaten Bekasi- Mediacakrabuana.id

Ketua NPCI kabupaten Bekasi Kardi Leo dan jajaran pengurus NPCI Kabupaten Bekasi memghadiri acara halal bihalal bersama para Atlet Disabilitas NPCI Kabupaten Bekasi.Acara berlangsung di GOR Bapora Villa Putra Cakung Sukatani pada Sabtu 12 April 2025.

Ketua NPCI Kabupaten Bekasi Kardi Leo dengan penuh rasa khidmat menyampaikan sambutan di hadapan para atlet, pengurus dan tamu undangan.

” Minal aidin walfaidzin mohon maaf lahir dan batin masih dalam suasana bulan Syawal Idulfitri 1446 H, saya atas nama pribadi dan lembaga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan serta kekhilafan didalam memimpin NPCI Kabupaten Bekasi selama ini, saya berharap kepada seluruh atlet, pelatih, pendamping serta pengurus NPCI Kabupaten Bekasi tetap menjaga kekompakan, kesolidan untuk menuju NPCI Kabupaten yang Bangkit, Maju Berprestasi, demi mengharumkan nama Kabupaten Bekasi di kancah Provinsi, Nasional maupun Dunia International, ujar Kardi Leo.

Kardi Leo juga menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Bekasi dan Dimas Disbudpora Kabupaten Bekasi yang telah mensuport NPCI, sehingga dapat memberikan berbagai prestasi untuk Kabupaten Bekasi.

Abdul Rauf selaku Humas NPCI Kabupaten Bekasi juga menyampaikan bahwa dalam acara Halal Bihalal tersebut juga di keluarkannya SK mandat bagi beberapa pelatih, penyerahan SK mandat mandat pelatih langsung diberikan oleh ketua NPCI Kabupaten Bekasi Kardi Leo, pungkasnya

Menjelang Gerakan Purwakarta Nyaah Ka Indung, Relawan Bapak Aing Laksanakan Kegiatan Kebersihan

PURWAKARTA, JABAR || MEDIACAKRABUANA.ID

LORONGNEWS.ID//Relawan di Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan, serta meluncurkan gerakan “Nyaah Ka Indung” yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap ibu-ibu di Purwakarta.

Kegiatan kebersihan ini melibatkan relawan dari berbagai wilayah Kabupaten Purwakarta, serta dukungan dari berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Terkait, TNI, dan Polri. Sementara itu, gerakan “Nyaah Ka Indung” melibatkan Bupati Purwakarta, Bang Zen, serta berbagai instansi pemerintah di Purwakarta.

Kegiatan kebersihan ini melibatkan relawan dari berbagai wilayah Kabupaten Purwakarta, serta dukungan dari berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Terkait, TNI, dan Polri. Selain itu, Bupati Purwakarta, Bang Zen, dan Wakil Bupati Bang Ijo juga memberikan dukungan dalam kegiatan ini. Sementara itu, gerakan “Nyaah Ka Indung” melibatkan Bupati Purwakarta, Bang Zen, serta berbagai instansi pemerintah di Purwakarta.

Kegiatan kebersihan ini dilakukan di wilayah Purwakarta, dimulai di Desa Cempaka dan akan dilanjutkan ke berbagai desa lainnya, seperti Cikumpai, Cileungsi, Cisaat, dan Cirendeu. Sementara itu, gerakan “Nyaah Ka Indung” dilaksanakan di Desa Cempaka, Purwakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan pada pagi hari ini, 11 April 2025, sedangkan gerakan “Nyaah Ka Indung” dilaksanakan pada Jumat, 11 April 2025.

Kegiatan kebersihan ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Purwakarta dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Sementara itu, gerakan “Nyaah Ka Indung” dilaksanakan karena Bupati Purwakarta, Bang Zen, ingin meningkatkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap ibu-ibu di Purwakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan relawan dan instansi terkait, serta dukungan dari Bupati Bang Zen Purwakarta dan Wakil Bupati Bang Ijo. Relawan Bapak Aing (RAB) akan melakukan kegiatan kebersihan di berbagai desa di Purwakarta. Sementara itu, program “Nyaah Ka Indung” dilaksanakan dengan cara mengangkat ibu-ibu sebagai ibu asuh oleh para pejabat dan masyarakat Purwakarta.

Saat diwawancarai sebelum kegiatan berlangsung, Deni, ketua (RBA) Relawan Bapak Aing Purwakarta, dan Komarudin, SH, korcab (RBA) Relawan Bapak Aing, menyampaikan, “Kami sebagai relawan sangat mendukung program ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini, Purwakarta bisa lebih bersih dan lingkungannya menjadi lebih sehat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung, seperti Bupati Purwakarta dan Wakil Bupati yang selalu mendukung kami.”

Bupati Purwakarta, Bang Zen, berharap bahwa gerakan “Nyaah Ka Indung” dapat membantu meningkatkan kualitas hidup ibu-ibu di Purwakarta dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap mereka. Beliau juga berharap bahwa program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Purwakarta, Bang Zen, mengatakan bahwa program ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap ibu-ibu di Purwakarta. Beliau juga mengatakan bahwa program ini tidak memerlukan anggaran besar, tetapi hanya memerlukan kepedulian dan perhatian dari masyarakat.

Dengan demikian, gerakan “Nyaah Ka Indung” diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam meningkatkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap ibu-ibu.

( Red )

Jacob Ereste :
Keyakina Seorang Akivis Perempuan Terhadap Kemampuan Prabowo Subianto Untuk Membenahi Indonesia Yang Rusak

Mediacakrabuana.id

Optomisme Bunda Jatiningsih sebagai dedengkot Aspirasi emak-emak Indonesia kepercayaannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi carut-marut bangsa dan negara Indonesia yang diwarisi dalam kondisi rusak parah akibat ugal-ugalannya rezim penguasa sebelumnya.

Memasuki 6 bukan pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo, Jatiningsih mampu melihat langkah strategis dan taktis Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan upaya untuk membenahi kerusakan di negeri ini seperti melalui program yang fokus untuk memperbaiki sistem ekonomi melalui 80 ribu Koperasi Merah Putih yang tengah dipersiapkan untuk sesegera mungkin dioperasionalkan untuk mengatasi masalah kemuskinan rakyat agar dapat bergerak menjadi bagian dari soko guru ekonomi sehingga tidak lagi menjadi beban pemerintah dan dapat berperanserta dalam membanguna bangsa dan begara Indonesia yang maju dan berdaulat — minimal untuk swasembada pangan hingga memiliki pertahanan dan keamanan pangan yang kuat di dalam persaingan global.

Di dalam kondisi yang buruh dengan maraknya masalah perjudian, narkoba, korupsi, kebrengsekan aparat sampai kekuasaan oligarki yang telah menggurita mulai dari pertambangan, pertamina, perambahan hutan oleh pengusaha perkebunan sawit hingga pengembang property yang mengkapling laut, telah menjadi semacam sekumpulan sindikat atau mafia yang harus dihadapi satu-persatu untuk kemudian dibereskan seperti hendak memulihkan seluruh anggota keluarga yang sedang sakit dari beragam penyakit yang diidap tang sangat sangat mengganggu tatanan budaya bagi warga masyarakat secara kwseluruhan, karena imbasnya melabrak etoka, moral san akhlak mulia manusia.

Semya kebobrokan itu tercermin dalam perilaku politik transakai ekonomi hingga hukum yang dipedagangkan terus berkekanjutan pada perilaku korupsi gila-gilaan seoerti yang terjadi di Pertamina yang tampak mulai terpiuh menjadi ladang bisnis pula dalam pengusutan dan penyidikannya.

Pemahaman Bunda Jatinibgsih sebagai aktivis perempuan Indonesia yang telah patut menikmati saja masa pensiunnya, sungguh sangat mengagumkan lantaran tidak banyak tokoh wanita Indonesia yang sebaya beliau memiliki pandangan yang kritis dan jenial dari perspektif yang luas dalam menerawang langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi masalah tersebut seperti teknis melahap bubur panas yang bisa digerus dari bagian pinggirnya, toh pada akhirnya dapat dihabiskan juga.

Karena masalah centang perenang yang tengah mendera bangsa dan negara bukan hanya masakah etija, moral dan akhlak semata yang bobrok dalam mengelola negara, tetapj juga tekanan ekonomi yang berat harus dipikurkan juga agar tidak jadi menambah beban berat bagi rakyat.

Demikian juga hasrat Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan anggota kabinet yang harus dia dulang dari warisan masa silam yang kelam, patut dipercaya pada saatnya yang tepat akan dibersihkan juga. Sebab Presiden Prabowo Sibianto pasti tidak ingin menanggung dosa atas perilalu mereka yang bejat terhadap rakyat. Sebab nama besar Prabowo Subianto dan keluarga serta keluhurnya tidak mungkin hendak dia pertaruhkan begitu saja.

Keyakinan Bunda Jatiningsih selaku aktivis perempuan Indonesia yang cukup gigih dan tangguh ditempa oleh pengalaman langsung di lapangan, percaya bahwa Prabowo Subianto mau dan mampu untuk memperbaiki jalan revolusi bangsa Indonesia yang belum selesai memasuki pinti gerbang kemerdekaan bangsa dan cita-cita kenerdekaan negara Indonesia untuk kesejahteraan yang berkeadilan dengan mengatasi masalah kemislinan serta kebodohan. Bahkan, Jatiningsih percaya Prabowo Subianto mampu melakukan perceoatan perubuhan menuju perbaikan akibat dari campur tangan pengusaha yang ingin merampas kekuasaan negara seperti kejahatan yang yang dilakukan oleh oligargi yang sedang menyandera negeri ini.

Banten, 10 April 2025

Rapat Paripurna VII Sidang ke-1DPRD KotaPagaralam. . . . . . . C Pagar Alam-Sumsel || Mediacakrabuana.id

Pada agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pagar Alam Tahun 2025, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam, Kamis (10/04/2025).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Hj. Dessy Siska, didampingi Wakil Ketua II H. Syahrol Effendy dan diikuti oleh anggota DPRD Kota Pagar Alam.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Ludi Oliansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pagar Alam mengusulkan delapan Raperda, dimana lima Raperda bersifat prioritas dan tiga Raperda yang bersifat komulatif.

“Salah satu Raperda yang akan dibahas pada semester 1 ini yaitu Raperda Kota Pagar Alam tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas,” ucap Walikota.

Walikota juga menjelaskan tujuan pembentukan Raperda ini untuk mendapatkan kesamaan, kesempatan, kesetaraan dan perlindungan dari diskriminasi dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dan pemenuhan hak asasi manusia secara penuh.

Walikota menambah, “Raperda ini nantinya akan dibahas bersama antara DPRD Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota Pagar Alam dan Tim Ahli, untuk mendapatkan informasi dan harmonisasi agar kemudian dapat dicapai keputusan bersama, hingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,”.

Diakhir sambutannya, Walikota mengajak semua unsur masyarakat Kota Pagar Alam untuk berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah agar tercapai penyelenggaraan pemerintah yang adil dan makmur.

Rapat Paripurna ini turut dihadiri Unsur Forkopimda Kota Pagar Alam, Pj Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten dan Staf Ahli Walikota Pagar Alam, Seluruh Kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah se-Kota Pagar Alam dan Instansi Vertikal di Kota Pagar Alam. (Heri.ck)