www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 141    
Beranda blog Halaman 141

Kunjungan Menteri LH ke Purwakarta: Suksesnya Inisiatif Ramah Lingkungan di Sekolah-sekolah

0

Kunjungan Menteri LH ke Purwakarta: Suksesnya Inisiatif Ramah Lingkungan di Sekolah-sekolah

Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.id

Pada Selasa, 3 Juni 2025, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, mengunjungi SMPN 1 Purwakarta dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kunjungan ini menandai apresiasi atas inisiatif ramah lingkungan yang telah berhasil diimplementasikan di sekolah tersebut, khususnya program pengolahan sampah berbasis Ecobrick.

Menteri Nurofiq memuji kebijakan Kabupaten Purwakarta yang melarang siswa membeli makanan di kantin untuk mengurangi penggunaan plastik. Ia juga menghitung potensi pengurangan sampah plastik yang signifikan jika kebijakan ini dipatuhi secara serius di seluruh sekolah di Purwakarta.

Lebih lanjut, Menteri LH juga mendorong pengembangan program Ecobrick di SMPN 1, menyarankan agar produk Ecobrick yang telah dikumpulkan dapat diolah lebih lanjut menjadi furnitur dan mebel, meningkatkan nilai ekonomis sekaligus memperkuat komitmen ramah lingkungan.

Menteri Nurofiq menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai ramah lingkungan sejak dini, sesuatu yang telah sukses diimplementasikan di SMPN 1 Purwakarta. “Kami berharap program ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia,” kata Menteri.

Sementara Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, turut memberikan sambutan. Ia menekankan pentingnya perubahan budaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, bukan hanya fokus pada pengelolaan sampah itu sendiri.

Om Zein juga mengakui tantangan pengelolaan sampah di Indonesia, menginginkan upaya serius menuju zero waste dengan berfokus pada pengurangan sampah sejak awal.

Dalam momentum tersebut, Plt Kadisdik Purwakarta, Sadiyah juga menjelaskan bahwa program Ecobrick di SMPN 1 merupakan bagian dari Tatanen di Bale Atikan (TDBA), program yang mencakup pemilahan sampah organik dan non-organik di seluruh sekolah di Purwakarta.

Program ini telah berjalan sejak 2020, dengan SMPN 1 berhasil mengumpulkan lebih dari 500 kilogram sampah plastik yang diolah menjadi Ecobrick. Selain kursi, pihak sekolah berencana untuk mengembangkan pemanfaatan Ecobrick menjadi panel-panel sejenis keramik dan furnitur lainnya.

“Mereka juga berencana untuk melakukan riset mengenai jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan rumah tangga di sekitar sekolah untuk meningkatkan efisiensi program. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar juga dianggap krusial untuk keberhasilan program ini,” kata Plt Kadisdik.

Kepala SMPN 1 Purwakarta, Patoni, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di sekolah mengikuti Perda 9/2021 dan Perbup TDBA serta Perbup Pendidikan Karakter.

Sekolah telah lama mengelola sampah organik dengan mesin pencacah, dan sampah plastik diolah menjadi Ecobrick. Pada tanggal 20 Mei 2025, sekolah berhasil mengumpulkan 580 kilogram sampah plastik, setara dengan 0,8 kilogram per siswa. Sampah-sampah ini dikumpulkan dari rumah masing-masing siswa, tetangga, dan warung sekitar.

“Saat ini, produk akhir dari program Ecobrick masih berupa kursi, namun sekolah berencana untuk menambah jumlah kursi yang dihasilkan di masa mendatang,” kata Kepsek.

Kunjungan Menteri LH ini memberikan dorongan besar bagi keberlanjutan program ramah lingkungan di Purwakarta, khususnya di SMPN 1 Purwakarta. Keberhasilan program ini membuktikan bahwa perubahan perilaku dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat menciptakan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan.

Polres Purwakarta Ikuti Rakernis Bidang Humas Polda Jabar

0

Polres Purwakarta Ikuti Rakernis Bidang Humas Polda Jabar

Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.id

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah diwakili Kasi Humas, AKP Enjang Sukandi, bersama 1 personel Sihumas mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Humas Polda Jabar yang berlangsung di Aula Dit Lantas Polda Jabar.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dari Selasa 3 Juni 2025 hingga Rabu 4 Juni 2025 itu menjadi momen strategis untuk meningkatkan sinergi, profesionalisme, serta penyamaan persepsi dalam menjalankan tugas kehumasan di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Dengan semangat kolaborasi, Rakernis ini diharapkan mampu memperkuat peran Humas Polri sebagai garda terdepan dalam membangun komunikasi publik yang transparan dan humanis.

Purwakarta, Selasa, 3 Juni 2026.

Dikeluarkan oleh Si Humas Polres Purwakarta
Jl. Veteran No.408, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118

*Kopi Robusta “Harapan Baru” – Kisah Kami, Petani Sawahlunto bersama Bukit Asam*

0

*Kopi Robusta “Harapan Baru” – Kisah Kami, Petani Sawahlunto bersama Bukit Asam*

*Sawahlunto, Mediacakrabuana.id
3 Juni 2025* – Nama saya Beby Candra, biasa dipanggil Abi. Dulu, saya tidak pernah membayangkan bisa berkecimpung di dunia perkebunan kopi. Ini semua berkat dukungan dari program sustainability PT Bukit Asam Tbk (PTBA). PTBA tak hanya memberi kami harapan, tapi juga membimbing kami untuk mewujudkan “Harapan Baru” dari setiap biji kopi Robusta yang kami tanam.

Awalnya, kami, para petani, sama sekali buta tentang budidaya kopi. Namun, PTBA benar-benar serius dalam membimbing kami. Mereka mengirim kami untuk studi banding langsung ke sentra kopi di Semende Sumatera Selatan, Aceh, dan Medan. Di sana, kami berkesempatan belajar dari para ahli, termasuk Profesor Surip Mawardi, yang membuka mata kami tentang potensi besar kopi di lahan kami. Pengalaman ini sangat berharga, menyadarkan kami bahwa lahan yang dulu sepi kini bisa menghasilkan kopi berkualitas tinggi.

Sepulang dari studi banding, PTBA terus mendukung kami. Pelatihan komprehensif tentang budidaya kopi dari hulu hingga hilir diberikan oleh tim ahli, membekali kami dengan pengetahuan dari pembibitan, penanaman, hingga pengolahan pasca panen. Kami bahkan dibantu untuk membentuk kelompok pembibitan sendiri, memastikan kami bisa mandiri dalam menyediakan bibit berkualitas. Sejak dibina pada tahun 2020, program ini telah merambah empat kecamatan di Kota Sawahlunto, yaitu Barangin, Silungkang, dan Lembah Segar.

PTBA tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga bantuan peralatan pengolahan kopi modern seperti Huller, Pulper, mesin pembubuk, sangrai, dan roasting. Dengan mesin-mesin ini, kami bisa mengolah biji kopi sendiri, meningkatkan kualitas, dan tentu saja, nilai jual produk kami.

Kini, kopi Robusta Sawahlunto bukan lagi sekadar impian. Kami bahkan memiliki Kafe Arang sendiri, sebagai wadah untuk memasarkan kopi kami dan menjadi tempat berkumpul masyarakat. Yang lebih membanggakan lagi, kopi dari Sawahlunto ini pernah berhasil diekspor hingga 100 kg ke China.

PTBA telah membawa kami, 70 anggota kelompok tani, menjadi “pilot” yang mampu menerbangkan harapan baru. Dari yang tadinya tidak memiliki kapasitas di bidang kopi, kini kami bisa menghasilkan rata-rata Rp 6-7 juta per bulan. Ini bukan hanya soal pendapatan, tapi tentang perubahan pola pikir, tentang bagaimana lahan bekas tambang dapat diubah menjadi sumber kesejahteraan dan keberlanjutan bagi kami serta generasi mendatang.

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Niko Chandra
Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam Tbk
nchandra@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

TANGKAP GEROMBOLAN PEMBOBOLAN APBD / APBN DI DLH KARAWANG

0

TANGKAP GEROMBOLAN PEMBOBOLAN APBD / APBN DI DLH KARAWANG

KARAWANG JABAR || MEDIACAKRABUANA.ID
Ali Sopyan pimpinan umum media Rajawali news grup menyoroti adanya dugaan pembobolan dana APBD/APBN DI Lingkaran pemkab. Karawang dengan adanya anggaran belanja BBM DLH Karawang . Segera tangkap dan diproses secarahukum tindak pidana korupsi. Pasalnya Belanja Barang dan Jasa untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Non Subsidi
BioSolar (B30) pada DLH Tidak Sesuai Ketentuan
LRA Pemerintah Kabupaten Karawang TA 2023 (Audited) menganggarkan
Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp1.747.792.993.730,00 dan terealisasi
sebesar Rp1.627.648.161.935,00 atau 93,13%. Realisasi tersebut diantaranya berupa
Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp22.996.030.357,00. DLH
merealisasikan Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas sebesar
Rp10.319.694.667,00 yang diantaranya dipergunakan untuk pembelian bahan bakar
minyak (BBM) untuk Kendaraan Pengangkut Sampah dan operasional alat berat di
Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Jalupang.
Pengadaan BBM untuk Kendaraan Pengangkut Sampah dan operasional alat
berat di TPA Jalupang dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung kepada PT
ITS melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 03/660.1/02/DLH/2023 tanggal 2 Januari
2023 antara DLH dengan PT ITS untuk pengadaan Biosolar B30/Biosolar Industri
(Non Subsidi) dengan harga Rp15.000/liter (termasuk PPN). Pengadaan Biosolar
B30 Non Subsidi yang terealisasi selama Tahun 2023 adalah sebanyak 575.000 liter.
Hasil pemeriksaan dokumen, observasi ke lapangan, konfirmasi dan
wawancara dengan pihak yang kompeten menunjukkan kondisi sebagai berikut.
a. Pengelolaan BBM untuk Pengelolaan Sampah di TPA Jalupang Belum
Memadai
DLH belum memiliki SOP pengelolaan BBM di TPA Jalupang. Pengelolaan
BBM di TPA Jalupang dilakukan oleh dua orang operator dan satu orang
administrator yang merupakan tenaga harian lepas. Evaluasi atas pengelolaan
BBM di TPA Jalupang belum memadai dengan penjelasan sebagai berikut.
1) Proses Penerimaan BBM dari PT ITS kepada Operator BBM di TPA Jalupang
Operator BBM melakukan pengecekan kesesuaian nomor segel dengan nomor
Surat Pengantar Pengiriman (DO), pada setiap pengiriman BBM oleh PT ITS.
Jika nomor sesuai maka operator BBM akan membuka segel dan mengukur
ketinggian BBM dalam mobil tangki untuk disesuaikan dengan dokumen tera.
Jika ketinggian minyak dalam tangki sesuai maka operator BBM akan mengisi
BBM ke tiga unit tangki di TPA Jalupang. Petugas akan menerima Surat Jalan
dari PT ITS, Invoice, Surat Jalan PT Pertamina Niaga dan mengirimkan
dokumen tersebut ke administrator satu bulan sekali. Selain itu, setiap
kedatangan mobil tangki BBM, operator BBM akan mengirim dokumentasi
kendaraan tangki dan segel ke administrator. Atas dasar dokumentasi tersebut,
administrator akan melakukan rekapitulasi penerimaan BBM sebagai dasar
pembayaran kepada PT ITS.Hasil wawancara kepada Operator BBM dan Administrator menunjukkan
bahwa penatausahaan dokumentasi belum dilakukan secara tertib, sehingga
Operator BBM dan Administrator tidak dapat menyampaikan dokumentasi
pengiriman BBM.
2) Proses Pendistribusian BBM dari Tangki di TPA Jalupang ke Kendaraann
Pengangkut Sampah dan Alat Berat
Operator BBM melakukan pengisian BBM ke kendaraan pengangkut sampah
dan alat berat di TPA Jalupang dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam
SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 551.23/Kep.24/Bersih tentang
Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar (B30)/Biosolar Industri
(Non Subsidi) Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah dan Alat Berat
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023.
Operator BBM mencatat nomor kendaraan yang melakukan pengisian dan
meminta tandatangan pengemudi kendaraan. Atas catatan tersebut, Operator
BBM melakukan rekapitulasi penggunaan BBM. Setiap periode tertentu,
operator BBM melakukan pengukuran ketinggian BBM di dalam tangki
sebagai dasar permintaan pengiriman BBM kembali kepada PT ITS. Namun
demikian, Operator BBM tidak pernah melakukan stock opname untuk
mengetahui sisa BBM di dalam tangki dan hanya melakukan pengukuran
ketinggian dalam tangki. Sisa BBM tidak pernah dilaporkan ke BPKAD untuk
dicatat sebagai persediaan pada Neraca.
b. Ketidakhematan Pengadaan BBM TA 2023 untuk Kendaraan Pengangkut
Sampah sebesar Rp3.172.629.200,00
Kendaraan Pengangkut Sampah merupakan salah satu konsumen yang berhak
untuk menggunakan BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) yang
diberikan subsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014
tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak Jo Perpres 117 Tahun 2021. Namun demikian, DLH belum melakukan
upaya permohonan kuota) BBM Subdidi kepada BPH Migas untuk memperoleh
kuota BBM Subsidi yang akan digunakan oleh Kendaraan Pengangkut Sampah
di TPA Jalupang.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan menetapkan
Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa minyak solar (gas
oil) adalah sebesar Rp6.800,00 sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Penggunaan BBM Non Subsidi untuk kendaraan pengangkut sampah tersebut
menambah beban APBD karena harga BBM Non Subsidi lebih tinggi sebesar
Rp3.172.629.200,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ..!!!
(Redaksi)

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Barang Hari Sembilan,Ini Penjelasan Bupati Muara Enim Edison

0

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Barang Hari Sembilan,Ini Penjelasan Bupati Muara Enim Edison

PALEMBANG- || MEDIACAKRABUANA.ID
Sidang Kasus Dugaan Korupsi Barang Hari Sembilan yang menjerat tiga orang terdakwa
kembali digelar di pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang bertempat di gedung Tekstil dengan agenda pemeriksaan saksi saksi, Senin (2/6/25)

Adapun Ketiga orang terdakwa tersebut diantara yakni, Harobin Mustofa mantan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Yuherman mantan Kasi Pemetaan dan Pengukuran BPN serta Usman Goni selaku kuasa penjual.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Pitriadi SH MH,serta tim kuasa hukum para terdakwa,Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel menghadirkan 10 orang saksi

Dari 10 orang saksi tersebut satu diantara yakni Bupati Muara Enim Edison yang pada saat itu perna menjabat sebagai Kepala BPN Kota Palembang

Saksi Edison, Saat ditanya oleh majelis hakim terkait Yayasan Batang Hari Sembilan ini adanya bangunan yang pedomannya adalah Peta Bidang Tanah (PBT)

“Saudara sebagai Kepala BPN apakah PBT itu harus mencantumkan keadaan sesungguhnya fisik dilapangan,” tanya hakim ketua.

“Jadi sejak tahun 1997 yang mulia, itu tidak mencantumkan lagi gambar di peta bidang berdasarkan PP 25 tahun 1997, tetapi kalau berdasarkan PP nomor 10 1961 itu gambarnya dicantumkan,” jawab Edison.

0

“Jadi PBT nya dalam perkara ini yang tidak mencantumkan gambar apakah itu tidak melanggar aturan?,” tanya hakim ketua lagi.

“Tidak melanggar yang mulia,” kata Edison.

Kemudian hakim bertanya lagi kepada saksi Edison soal peta manual yang tidak diketahuinya.

“Soal peta manual saudara tidak tahu sama sekali ya, kok bisa gak tahu hal yang sepenting itu. Atau dari panitia pengukuran tidak pernah memberitahu kepada saudara atau memang disembunyikan, dirahasiakan,” cecar hakim.

“Tidak pernah diberitahu, saya benar tidak tahu yang mulia,” jawab Edison.

“Itulah makanya kami tanyakan kepada saudara, karena di PBT tidak ada gambar tetapi di peta manual ada,” tegas hakim ketua.

Lalu majelis hakim meminta kepada penuntut umum untuk memperlihatkan peta manual dalam persidangan yang disaksikan oleh Edison dan penasehat hukum tiga terdakwa.

Setelah memperlihatkan peta manual kepada Edison, majelis hakim menskor jalan persidangan dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 19.00 WIB malam. (ANA)

Karyawan PT Bumi Sawit Permai Dipecat Sepihak, Hak-Hak Tidak Dibayarkan Sebuah Kasus yang Memprihatinkan

0

Karyawan PT Bumi Sawit Permai Dipecat Sepihak, Hak-Hak Tidak Dibayarkan Sebuah Kasus yang Memprihatinkan

Ogan Ilir Sumsel || Mediacakrabuana.id
Tim Pemburu fakta tindak pidana korupsi
Senin 1 Juni 2025
* PT Bumi Sawit Permai (BSP) kembali menjadi sorotan setelah melakukan pemecatan sepihak terhadap beberapa Karyawan ,telah menimbulkan kegelisahan di kalangan karyawan dan masyarakat.

Tiga karyawan PT BSP dipecat secara sepihak tanpa Surat Peringatan (SP) dan penjelasan yang jelas. Ketiga karyawan tersebut adalah Ariansyah, Perdian Saputra, dan Ahmad Muhlis, serta satu karyawan lainnya bernama Imam Syafi’i yang terkena mutasi kerja.

PT BSP adalah sebuah perusahaan grup Sinar Mas yang bergerak di bidang perkebunan sawit, berlokasi di Desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Perusahaan yang dikenal sebagai salah satu pemain besar di industri sawit ini ternyata memiliki kebijakan yang cukup mengejutkan.

Ariansyah, salah satu karyawan yang dipecat,ke awak media :mengungkapkan bahwa dirinya telah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. “Saya tidak mengerti mengapa perusahaan memecat saya tanpa kejelasan dan tidak memberikan pesangon serta hak-hak saya,” kata Ariansyah pada Minggu (01/06/2025).

saat di wawancarai awak media,Ariansyah juga mengatakan :bahwa pimpinan perusahaan memaksanya untuk menandatangani surat pemberhentian tanpa memberikan kesempatan untuk membaca isi surat tersebut. “Saya tidak diizinkan untuk membaca apa isi surat pemberhentian tersebut, dan saya tidak diberikan kopi surat tersebut,” tambahnya.

Selain itu, Ariansyah juga mengungkapkan ke awak media,bahwa perusahaan mengusirnya dari mess perusahaan tanpa pemberitahuan dan pertimbangan yang jelas. merasa bahwa perusahaan telah memperlakukan dirinya tidak manusiawi,” katanya nada marah,,,

Pemecatan karyawan secara sepihak yang dilakukan oleh PT BSP telah mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Ogan Ilir. Pihak PT BSP dan beberapa anggota DPRD Ogan Ilir telah melakukan mediasi, namun mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. Anggota DPRD Ogan Ilir berharap bahwa perusahaan dapat memperlakukan karyawannya dengan lebih adil dan transparan.

“Kami sangat prihatin dengan kasus ini dan kami berharap bahwa perusahaan dapat memperbaiki kebijakan yang telah diambil,” kata salah satu anggota DPRD Ogan Ilir. “Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena dampak.”

Pihak perusahaan belum memberikan jawaban terkait kebenaran informasi ini, meskipun awak media telah melakukan konfirmasi melalui nomor Whatsapp. 0852-6671-XXXX ,,Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat.

Kasus pemecatan sepihak yang dilakukan oleh PT BSP ini menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan perusahaan dan perlakuan terhadap karyawannya. Apakah perusahaan telah memperlakukan karyawannya dengan adil dan transparan? Apakah ada kebijakan yang tidak manusiawi dalam perusahaan ini? Kami akan terus menyelidiki kasus ini dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Jurnarlis; Suparman
rd Suparman@gmail.com

*Perkuat Ekonomi Lokal Melalui Lima Program Padat Karya Unggulan PTBA*

0

*Perkuat Ekonomi Lokal Melalui Lima Program Padat Karya Unggulan PTBA*

*Tanjung Enim, Sumsel || Mediacakrabuana.id
28 Mei 2025* – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menunjukkan komitmennya untuk mendukung kehidupan masyarakat dan lingkungan yang semakin baik dan berkelanjutan. Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen PTBA dalam memberdayakan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian di sekitar wilayah operasional, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemandirian ekonomi lokal.

Direktur Utama Bukit Asam, Arsal Ismail, menyampaikan, “Kami meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui program-program padat karya ini, kami tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur, menciptakan dampak berganda yang positif bagi komunitas.”

*Lima Pilar Pemberdayaan Berbasis Padat Karya PTBA*
*1. Program Desa Impian*
Pada program Desa Impian model pemberdayaan dilakukan melalui kolaborasi pada sektor agrikultur yang bertujuan untuk memberdayakan 85 orang masyarakat lokal yang tersebar di 7 desa terdiri dari ex Pekerja PETI (Penambangan Tanpa Izin), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Ibu Rumah Tangga (IRT) dari keluarga pra-sejahtera untuk mendukung praktik usaha yang berwawasan lingkungan melalui pendekatan ekonomi sirkular yang memanfaatkan limbah dan kegiatan agrikultur.

Program ini lahir dari kolaborasi erat antara kelompok yang memiliki minat dan kepedulian terhadap lingkungan serta ketahanan pangan. Berawal dari lingkaran diskusi dan praktik di antara Kelompok Pembibitan Eco Agrotomation, Kelompok Budidaya Burung Puyuh, dan Kelompok Budidaya Ikan, program ini berkembang menjadi sebuah inisiatif bersama yang bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam bidang perkebunan, peternakan dan perikanan.

*2. Hilirisasi Bambu*
Program ini diinisiasi sebagai respon terhadap permasalahan maraknya pekerja tambang ilegal di sekitar Perusahaan, program hilirisasi bambu dikembangkan untuk menyediakan alternatif ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak tambang ilegal. Hilirisasi bambu melibatkan pemanfaatan bambu dari hulu ke hilir, mulai dari penanaman, pengolahan, hingga pemasaran produk berbasis bambu seperti tusuk sate dan kerajinan bambu. Perusahaan juga telah berinvestasi sosial melalui pelatihan dan pendampingan dalam hal produksi, pengelolaan, hingga pemasaran produk.

*3. Pengembangan Sentra Industri Bukit Asam Manufaktur*
Program ini diinisiasi oleh PTBA untuk memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Ring 1 Perusahaan. Adanya program ini dilatarbelakangi oleh potensi tenaga kerja produktif dengan keahlian tertentu yang bisa bersaing dengan perusahaan sebagai mitra ataupun rekan kerja. Di sisi lain adanya ketergantungan Perusahaan akan sparepart dari luar negeri. Sejalan dengan hal ini Perusahaan ingin menciptakan klaster industri perbengkelan di sekitar tambang melalui program TJSL untuk mendukung operasi tambang.

*4. Sentra Industri Bukit Asam Batik Kujur*
Program SIBA Batik Kujur hadir sebagai wujud nyata pemberdayaan 37 perempuan dengan memberikan keterampilan membatik kepada ibu-ibu usia produktif. Program ini tidak hanya membuka peluang ekonomi bagi mereka, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam pelestarian budaya lokal. Didukung oleh kekayaan tradisi dan seni batik khas daerah, SIBA Batik Kujur berkembang menjadi penggerak ekonomi kreatif yang memberdayakan serta melestarikan warisan budaya bagi generasi mendatang.

*5. Program Pemberdayaan Perempuan melalui UMK Binaan – Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) Jamur*
Perusahaan berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui program budidaya jamur hingga proses hilirisasinya. Melalui pelatihan dan pendampingan, anggota kelompok dibekali keterampilan dalam membudidayakan jamur serta mengolahnya menjadi berbagai produk bernilai tambah. Selain itu, Perusahaan juga mendukung pemasaran produk agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Pada tahun 2024 penjualan produk jamur mencapai 5.685 penjualan. Adapun total omzet sebesar Rp132 juta dengan pendapatan yang masih fluktuatif tergantung permintaan konsumen.

Melalui kelima program padat karya ini serta berbagai program yang telah diimplementasikan perusahaan kepada masyarakat, PTBA berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dan mandiri di tengah masyarakat, selaras dengan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Niko Chandra
Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam Tbk
nchandra@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

SALDO PEMKOT PRABUMULIH MENGUAP KE KANTONG PEJABAT

0

SALDO PEMKOT PRABUMULIH MENGUAP KE KANTONG PEJABAT

PRABUMULIH SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID
Pemerintah Kota Prabumulih menyajikan nilai saldo Persediaan di Neraca per 31
Desember 2022 sebesar Rp12.772.399.283,74. Nilai tersebut mengalami penurunan
sebesar Rp1.535.402.866,42 atau 10,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021
sebesar Rp14.307.802.150,16. Rincian saldo Persediaan pada Tabel 1.38.Untuk menunjang pengelolaan Barang Milik Daerah agar berjalan tertib dan
sistematis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan, Wali Kota
Prabumulih menetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 145/KPTS/BPKAD/2022 tentang
Penunjukan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pembantu Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna,
dan Pengurus Barang Pembantu Pemerintah Kota Prabumulih TA 2022. Berdasarkan
pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan persediaan dan permintaan keterangan kepada
pengurus barang pengguna di beberapa SKPD diketahui permasalahan sebagai berikut.
a. Penatausahaan persediaan tidak didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap
Dalam pengelolaan barang persediaan, alur pengeluaran barang persediaan
diawali dengan Pengurus Barang Pengguna menyiapkan Surat Permintaan Barang
(SPB) berdasarkan nota permintaan barang, mengajukan Surat Permintaan Barang
(SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, dan menyerahkan barang
berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita
Acara Penyerahan Barang (BAPP), kemudian mencatat dalam kartu stock.
Hasil pemeriksaan atas pencatatan persediaan dan permintaan keterangan kepada
Pengurus Barang Pengguna pada beberapa SKPD menunjukkan bahwa dalam
pengelolaan persediaan Pengurus Barang Pengguna tidak melakukan pencatatan atas
mutasi persediaan yang keluar pada nota permintaan barang, SPB, SPPB, BAPP, dan
kartu stock. Barang persediaan rutin kantor berupa ATK, cetak, alat listrik, dan
peralatan kebersihan diserahkan oleh Pengurus Barang Pengguna hanya berdasarkan
permintaan lisan tanpa pencatatan yang lengkap. Daftar SKPD yang tidak membuat
administrasi penatausahaan persediaan pada Lampiran 13.Pengurus Barang Pengguna Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum
mengelola seluruh barang persediaan
Pada Neraca Dinas Perumahan dan Permukiman menyajikan nilai saldo
Persediaan sebesar Rp27.920.000,00 terdiri dari persediaan ATK sebesar
Rp1.982.000,00 dan peralatan kebersihan sebesar Rp25.938.000,00. Hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa terdapat persediaan berupa lampu jalan yang bersumber dari
pengadaan atas kegiatan pemeliharaan lampu jalan pada Bidang Energi Sumber Daya
Air (ESDA) yang belum tercatat pada saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dengan
jumlah 92 unit sebesar Rp35.144.000,00. Hasil permintaan keterangan kepada Kepala
Bidang ESDA menyatakan bahwa jumlah belanja dan pemakaian lampu jalan tidak
pernah dilaporkan kepada Pengurus Barang Pengguna. Atas kondisi tersebut telah
dilakukan koreksi tambah pada akun Persediaan Neraca Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman per 31 Desember 2022.
c. Pengurus Barang Pengguna pada empat SKPD tidak mengelola persediaan
Persediaan merupakan barang pakai habis dan merupakan barang milik daerah
yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna. Hasil pemeriksaan
atas berita acara stock opname menunjukkan bahwa stock opname dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran.
Hasil permintaan keterangan kepada Pengurus Barang Pengguna dan penelaahan
dokumen stock opname persediaan menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi
Pamong Praja, dan Dinas PUPR tidak dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna
namun dilakukan oleh Bagian Keuangan.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
pada Lampiran II-06 PSAP Nomor 5 Paragraf 16 yang menyatakan bahwa pada akhir
periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
b. Keputusan Wali Kota Nomor 145/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penunjukan Pengelola
Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pembantu Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang
Pembantu Pemerintah Kota Prabumulih TA 2022 diktum kedua nomor 8 yang
menyatakan bahwa Pengurus Barang Pengguna bertugas antara lain:
1) Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
2) Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang
Pengguna;
3) Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang
dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
4) Melakukan stock opname barang persediaan; dan
5) Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola
Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang.Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko penyalahgunaan barang
persediaan.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Sekretaris Daerah, Inspektur Kota, Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset
Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Ketahanan
Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Badan Perencanaan Daerah, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengguna
barang kurang mengawasi kegiatan penatausahaan barang persediaan pada satuan
kerjanya; dan
b. Pengurus Barang Pengguna pada masing-masing SKPD kurang cermat dalam
melakukan pencatatan, inventarisasi, stock opname, dan pelaporan persediaan sesuai
tugas dan tanggung jawabnya.
Atas permasalahan tersebut Wali Kota Prabumulih menyatakan sependapat dan akan
menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Prabumulih agar memerintahkan:
a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginstruksikan Kepala Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah, Inspektur Kota, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan,
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas
Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Badan Perencanaan Daerah, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Pengguna Barang untuk:
1) Meningkatkan pengawasan kegiatan penatausahaan barang persediaan pada satuan
kerjanya; dan
2) Menginstruksikan Pengurus Barang Pengguna pada masing-masing SKPD lebih
cermat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pencatatan,
inventarisasi, stock opname, dan pelaporan persediaan sesuai ketentuan.
b. BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang melaksanakan kegiatan peningkatan
kompetensi Pengurus Barang Pengguna terkait pengelolaan persediaan.

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya…!!!
( Redaksi)

Diduga Keuangan Pemda Muara Enim Jadi Bancakan Pejabat Kotor

0

Diduga Keuangan Pemda Muara Enim Jadi Bancakan Pejabat Kotor

Muara enim Sumsel || Mediacakrabuana.id
Pimpinan Umum Media Rajawali news group dan juga Ketua Anti Korupsi Indonesia Tangguh Ali Sopyan menanggapi soal keuangan Pemda Muara Enim yang diduga berantakan dan juga carut marut,

pasalnya berbagai temuan dari BPK yang menguatkan kan hal tersebut salah satunya dinas PUPR dan dinas dinas lainya,seperti pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di
lingkungan kerjanya;

1) Menginstruksikan PPK
dan Pengawas Lapangan
agar lebih cermat dalam
memeriksa volume dan
spesifikasi pekerjaan
sesuai kontrak;

2) Memproses kelebihan
pembayaran sebesar
Rp8.826,852.505,43
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan
menyetorkan ke Kas
Daerah, dengan rincian:

a) Dinas PUPR sebesar
Rp8.740.040.684,69;
b) Dinas PKP sebesar
Rp86.811.820,74; dan
b. Kepala Dinas PUPR untuk
memproses potensi kelebihan
pembayaran sebesar
Rp10.579.758.354,15 sesuai
dan Kepala Dinas Kesehatan
sesuai rekomendasi BPK;

2) Kepala Dinas PUPR, Kepala
Dinas PKP, dan Kepala Dinas
Kesehatan menindaklanjuti surat
perintah Bupati Muara Enim;
3) Bupati Muara Enim membuat
surat perintah kepada Kepala
Dinas PUPR sesuai rekomendasi
BPK; dan

PUPR, Kepala Dinas PKP, dan
Kepala Dinas Kesehatan;
b) Surat instruksi dari Kepala Dinas
PUPR, Kepala Dinas PKP, dan
Kepala Dinas Kesehatan kepada
PPK dan Pengawas lapangan
sesuai rekomendasi BPK;
c) Surat Keterangan Lunas dari
Kepala BPKAD selaku Kepala
SKPKD, bukti setor, dan
rekening koran Kas Daerah telah
divalidasi inspektorat;
d) Surat perintah dari Bupati Muara
Enim kepada Kepala Dinas
PUPR

(Red)

Dukung Asta Cita, Bhabinkamtibmas Polsek Campaka Lakukan Sambang Kamtibmas Ke Petani

0
  1. Dukung Asta Cita, Bhabinkamtibmas Polsek Campaka Lakukan Sambang Kamtibmas Ke Petani

Purwakarta. Jabar || Mediacakrabuana.id
Polri dalam hal ini Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat berkomitmen mendukung Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan memperkuat peran serta masyarakat dalam memastikan keberlanjutan produksi pangan nasional.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui kegiatan sambang yang dilaksanakan oleh anggota Polsek Campaka, Polres Purwakarta khususnya oleh Bhabinkamtibmas, yang aktif berinteraksi dengan petani dan peternak di wilayah desa binaannya.

Bhabinkamtibmas Polsek Campaka melakukan pendampingan ketahanan pangan warga di bidang pertanian di Kampung Cijunti, Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah melalui Kapolsek Campaka, AKP Firman Budiarto mengatakan, kegiatan sambang Ketahanan Pangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketahanan pangan serta mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait dengan tantangan yang mereka hadapi dalam dunia pertanian dan peternakan.

“Melalui pendekatan interaktif, Bhabinkamtibmas tidak hanya menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan produksi pangan lokal, termasuk solusi atas kendala yang mereka hadapi, baik dalam hal distribusi, harga, maupun teknik bertani yang lebih efisien,” ungkap Firman, pada Minggu, 1 Juni 2025.

Kapolsek menyebut bahwa Polri memiliki peran ganda, yaitu menjaga keamanan sekaligus berkontribusi pada program ketahanan pangan.

“Polri tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan produksi pangan Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang menjadi sentra pertanian dan peternakan. Kegiatan sambang ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah kondisi global yang penuh tantangan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Firman berharap, terjalin sinergi yang lebih kuat antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Bhabinkamtibmas diharapkan menjadi jembatan yang mempererat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat petani, serta memberikan dampak positif dalam memperkuat ketahanan pangan lokal yang pada akhirnya mendukung ketahanan pangan nasional.

“Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Bhabinkamtibmas, kami berharap bisa memperkuat kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan di kalangan masyarakat serta menciptakan sinergi antara kepolisian dan masyarakat untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas di Indonesia,” ucap AKP Firman Budiarto.

Purwakarta, Minggu, 1 Juni 2026.

Dikeluarkan oleh Si Humas Polres Purwakarta
Jl. Veteran No.408, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118

Diduga Gudang BBM Seberang Jalan Simpang Tanjung Baru Ogan Ilir Sedang Beraktivitas, APH Harus Bertindak Tegas

0

Diduga Gudang BBM Seberang Jalan Simpang Tanjung Baru Ogan Ilir Sedang Beraktivitas, APH Harus Bertindak Tegas

Ogan Ilir Sumsel || Mediacakrabuana.id
Tim pemantau informasi Korupsi
Minggu 31 Mei 2025
* Diduga Gudang BBM ilegal yang berlokasi di jalan Lintas Palembang- Prabumulih, tepatnya seberang simpang Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Awak media menemui beberapa warga seputaran mengungkapkan kuat dugaan Gudang BBM ilegal tersebut dan dibilang sangat kuat dan tidak ada rasa takut dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

Keberadaan gudang BBM Ilegal yang masih berdiri kokoh dengan pintu seng tersebut sedang beraktivitas menampung BBM ILegal tepatnya di seberang Jalan simpang Tanjung Baru, tentu ini menjadi pertanyaan Publik, kenapa APH tidak berani menindaknya tegas kepada pemiliknya.
(Kamis 25 Mei 2025)

Berdasarkan informasi yang didapat dari warga kalau gudang penampungan BBM Ilegal tersebut sudah beraktivitas sudah cukup lama pak, ungkapnya.

Ditanya lagi apakah warga setempat merasa resah dengan adanya gudang BBM ilegal tersebut, jawabnya ya,”Kalau resah sudah pasti pak, kami sangat khawatir akan terjadi kebakaran seperti yang terjadi kemarin didaerah Ogan Ilir, tapi kami tidak berani bersuara, hanya diam dan bau minyak yang menyengat hidung setiap melintasi di depan gudang ungkapnya.
Kami berharap melalui pemberitaan ini Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi dan Kapolres Ogan Ilir dapat menindak tegas pemilik gudang tersebut. Karna bukan saja meresahkan masyarakat sekitar, tapi pemilik gudang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, merugikan negara dan masyarakat ucapnya.

Pelaku bisnis Ilegal ini dapat di jerat dengan pasal 52 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke -7 undang- Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang JO pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP pidana JO pasal 188 KUHP di pedana dengan pidana penjara paling Lama 6 (enam ) Tahun dan pidana Denda paling banyak Rp 60,000,000,000,(Enam puluh Miliar Rupiah,)

lnstruksi Kapolri jendral Listiyo Sigit Prabowo kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas segala macam praktik kegiatan ilegal, Khususnya diwilayah Provinsi SumSel.

Dengan adanya temuan gudang Minyak BBM ilegal ini, Masyarakat mengharapkan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait dapat segera menindak tegas Gudang BBM ilegal tersebut.

Jurnalis : rdsuparman@gmail.com

Sat Samapta Polres Purwakarta Lakukan Patroli Presisi Saat Long Weekend

0

Sat Samapta Polres Purwakarta Lakukan Patroli Presisi Saat Long Weekend

Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.id
Sebagai upaya mencegah aksi kejahatan dan premanisme serta memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat, Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat mengerahkan personel untuk patroli presisi ke seluruh wilayah.

Personel Polres Purwakarta diterjunkan untuk melakukan patroli perintis presisi yang terintegrasi dengan Kegiatan Rutin kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah melalui Kasat Samapta, AKP Novian Yuga Prama mengatakan, patroli ini dilaksanakan secara menggunakan kendaraan bermotor roda empat dengan rute ke seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk objek vital.

“Patroli perintis presisi ini merupakan upaya Kepolisian untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif dan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ungkap pria yang akrab disapa Yuga itu, pada Minggu, 1 Juni 2025.

Ia menambahkan, patroli perintis presisi tersebut juga sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti Geng Motor, Curat, Curas, dan Curanmor (C3), Sajam, Miras, Handak, Narkoba, Teror Bom, dan Kejahatan yang Meresahkan Masyarakat Lainnya

“Kegiatan patroli perintis presisi ini dilakukan sebagai jawaban strategis Harkamtibmas sekaligus jaminan keamanan agar masyarakat bisa tidur nyenyak dengan mengutamakan tindakan preemtif dan preventif,” Ujar Yuga.

Yuga juga mengimbau masyarakat agar turut proaktif dalam menjaga situasi Kamtibmas dengan melaporkan setiap kejadian yang berpotensi menjadi gangguan Kamtibmas.

“Jika masyarakat mengetahui telah terjadi tindak pidana, atau masyarakat membutuhkan kehadiran polisi agar tidak sungkan sungkan untuk melaporkan setiap kejadian kepada kepolisian terdekat,” ungkap Yuga.

Purwakarta, Minggu, 1 Juni 2026.

Dikeluarkan oleh Si Humas Polres Purwakarta
Jl. Veteran No.408, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118

Polres Purwakarta Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Tingkat Kabupaten Purwakarta

0

Polres Purwakarta Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Tingkat Kabupaten Purwakarta

Purwakarta Jabar || Mediacakrabuana.id
Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah diwakili Wakapolres, Kompol Sosialisman Muhamad Nasier, ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Alun-alun Pasanggrahan Padjadjaran, pada Minggu, 1 Juni 2025.

Bertindak sebagai inspektur Upacara Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Taman Pasanggrahan Padjajaran atau Alun-alun Purwakarta tersebut dihadiri Forkompimda, serta pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Adapun peserta upacara terdiri dari personel TNI, Polri, pelajar serta ASN di lingkup Pemkab Purwakarta.

Pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini dengan Tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah melalui, Wakapolres, Kompol Sosialisman Muhamad Nasier mengatakan, Pancasila sudah menjadi komitmen berbangsa. Karenanya, masyarakat harus bisa mendalami sekaligus menghayati nilai-nilainya.

“Harus diingat arti penting lahirnya Pancasila sebagai pemegang keutuhan, menjaga keamanam NKRI hingga dapat menangkal sikap buruk radikalisme, konflik sosial dan terorisme,” tutur pria berpangkat satu melati di pundaknya itu.

Sosialisman menambahkan, peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, harus dimanfaatkan sebagai momen pengingat, momen pamacu dan momen akualisasi nilai-nilai Pancasila.

“Berbicara Pancasila bukan hanya lima sila yang dibacakan dan didengar bersama pada saat upacara bendera, melainkan harus dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucap Sosialisman.

Purwakarta, Minggu, 1 Juni 2026.

Dikeluarkan oleh Si Humas Polres Purwakarta
Jl. Veteran No.408, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118

MAU MEMBERI GELAR PAHLAWAN NASIONAL PADA PAK HARTO?…

0

MAU MEMBERI GELAR PAHLAWAN NASIONAL PADA PAK HARTO?…

MEDIACAKRABUANA.ID
Oleh: Saiful Huda Ems.

Apa motif utama usulan yang disampaikan oleh Mensos Saifullah Yusuf untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional 2025, pada mantan Presiden RI ke 2 Pak Soeharto? Supaya dapat perhatian lebih dari Presiden Prabowo Subianto, hingga karier politiknya lebih melesat lagikah? Ada-ada saja, kurang kerjaan apa?!…

Dahulu kami mati-matian melawan Rezim Orde Baru Soeharto itu untuk Indonesia yang lebih demokratis dan beradab, agar tidak lagi ada penggusuran secara paksa terhadap rumah-rumah penduduk (warga negara) yang menolak proyek-proyek pemerintah yang merugikannya.

Kami melawan Sentralisme, Otoriterianisme dan Militerisme Orde Baru, agar rakyat di daerah bisa leluasa mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya melalui perjuangan mewujudkan Otonomi Daerah, agar rakyat bebas menyampaikan aspirasinya, serta jabatan-jabatan publik yang dapat diisi oleh warga dari kalangan sipil tidak didominasi oleh militer.

Kami saat itu juga melawan hegomoni Lembaga Eksekutif terhadap lembaga Legislatif dan Yudikatif, melawan juga monopoli perdagangan, melawan dominasi sekelompok konglomerat yang bersekutu dengan penguasa yang merugikan perekonomian rakyat, serta memperjuangkan dipilihnya Calon Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat (bukan lagi dipilih oleh MPR) dll.

Lalu pada puncaknya, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI, dan BJ. Habibie diangkat sebagai Presiden untuk masa transisi, demi mempersiapkan PEMILU yang lebih Demokratis, Jujur dan Adil berikutnya di Tahun 1999, yang diikuti oleh 48 Partai Politik peserta Pemilu 1999.

Ini berarti merupakan tanda kemenangan terbesar perjuangan kami (Aktivis ’98), yang sebelumnya kami perjuangkan selama bertahun-tahun yang menguras, keringat, air mata dan darah !.

Kalau sekarang tiba-tiba Pemerintah RI melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan untuk memberi gelar Pak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025, itu sama halnya Saifullah Yusuf mengencingi perjuangan kami dan mengincingi keabsahan dan kehormatan Presiden BJ. Habibie, Gus Dur, Bu Megawati Soekarnoputri, Pak SBY hingga Presiden Prabowo Subianto itu sendiri.

Jilat ya jilat, tapi mbokyaho cerdas sedikit, agar jilatannya tidak membuat jijik banyak orang. Ah dasar, menteri karieris ya begini, gak ada yang dipikirkan kecuali pencapaian kariernya sendiri saja. Memuakkan !…(SHE).

31 Mei 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Analis Politik dan Aktivis ’98.

NR. ICANG RAHARDIAN, SH. KETUM IWO INDONESIA RAIH LIMA SERTIFIKAT KEAHLIAN HUKUM DARI ESAS MANAGEMENT

0

NR. ICANG RAHARDIAN, SH. KETUM IWO INDONESIA RAIH LIMA SERTIFIKAT KEAHLIAN HUKUM DARI ESAS MANAGEMENT

Jakarta, Mediacakrabuana.id
30 Mei 2025 NR. Icang Rahardian, SH., kembali menunjukkan komitmennya dalam bidang hukum dan kepatuhan dengan berhasil meraih lima sertifikasi profesional sekaligus dari PT. ESAS Edukasi Indonesia melalui ESAS Management. Sertifikasi ini diperoleh selama bulan Mei 2025 melalui berbagai pelatihan intensif.

Kelima sertifikat yang berhasil diraih adalah:

Certified Legal of Siber Operation Center Analyst (CLSCOCA) — Diperoleh pada pelatihan yang berlangsung pada 11–14 Mei 2025 (Batch V). Sertifikasi ini menegaskan kompetensi dalam pengelolaan dan analisis pusat operasi siber secara legal.

Certified Medical Law and Ethic (CMLE) — Diperoleh pada 16–19 Mei 2025 (Batch VII), membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai etika dan hukum kedokteran.

Certified Compliance and Legal Auditor (CCLA) — Diselenggarakan pada 18–21 Mei 2025 (Batch VI), sertifikasi ini fokus pada kemampuan audit hukum dan kepatuhan dalam dunia profesional.

Certified Basic Statement Analyst (CBSA) — Juga dilaksanakan pada 18–21 Mei 2025 (Batch IV), memberikan pemahaman dasar dalam menganalisis pernyataan hukum dan dokumen legal.

Certified Dark Phsycology in Legal (CDPL) — Sertifikasi ini didapat pada 24–27 Mei 2025 (Batch IV) dan berfokus pada pemahaman psikologi gelap dalam konteks hukum.

Kelima sertifikat tersebut ditandatangani langsung oleh CEO ESAS Management, Eris Sutrisna, S.Pd., M.M., CMT., dan menegaskan bahwa NR. Icang Rahardian, SH. telah menyelesaikan seluruh pelatihan dan dinyatakan kompeten pada bidangnya.

“Pencapaian ini menjadi bukti keseriusan saya dalam mengembangkan kapasitas diri di bidang hukum yang terus berkembang dan membutuhkan spesialisasi,” ujar Icang.

Lebih lanjut, pria yang juga aktif di organisasi pers ini menyatakan, “Saya akan terus membantu pihak-pihak atau siapa pun yang memerlukan bantuan hukum, termasuk dalam mendampingi rekan-rekan wartawan yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan profesinya. Saya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan wawasan hukum tim dan anggota Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), organisasi yang saya ketuai secara nasional.”

Dengan pengakuan keahlian dari lembaga profesional seperti ESAS Management, NR. Icang Rahardian, SH. memperkuat posisinya sebagai praktisi hukum yang aktif berkontribusi tidak hanya dalam bidang hukum murni, tetapi juga dalam mendukung kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan.

“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

KPU Empat Lawang Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024 Pasca Putusan MK

0

KPU Empat Lawang Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024 Pasca Putusan MK

Empat Lawang- Sumsel || Mediacakrabuana.id -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang terpilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis, 29 Mei 2025.

Dalam PSU di Empat Lawang, dua pasangan calon berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam memimpin Empat Lawang. Hasil PSU menunjukkan perolehan suara Paslon nomor urut 01 (HBA-Henny) sebanyak 52.021 suara, sementara Paslon H. Joncik Muhammad dan Arifa’i meraih 80.639 suara. Dengan demikian, H. Joncik Muhammad dan Arifa’i unggul signifikan dengan selisih suara mencapai 28.618 suara atau sekitar 21,57%.

Pasangan calon yang kalah (HBA-Henny) mengajukan gugatan ke MK dengan berbagai dalil dan bukti. Namun, MK dengan tegas menyatakan bahwa dalil gugatan pemohon dianggap kabur. Selain itu, pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena selisih suara dengan pihak terkait, yaitu pasangan pemenang, jauh melampaui batas ambang yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu sebesar 1.990 suara.

Sidang putusan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suhartoyo menolak gugatan H. Budi Antoni dan Heny Verawati (HBA-Heny). Dalam perkara Nomor 323/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 26 Mei 2025, MK menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) 01 tersebut tidak dapat diterima.

Eskan Budiman membacakan putusan rapat pleno terbuka yang merupakan turunan dari KPU RI. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, KPU menetapkan pasangan Calon nomor urut 02, Dr. H. Joncik Muhammad yang berpasangan dengan Arifa’i, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Empat Lawang periode 2025–2030.

Eskan Budiman menjelaskan bahwa setelah pemberkasan diajukan ke DPRD dan dibahas dalam Rapat Paripurna, pasangan bupati terpilih diprediksi akan dilantik pada pertengahan bulan Juni mendatang.“Semua proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang telah berjalan dengan baik, aman, dan tenteram. Tentunya, kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan PSU ini,” kata Eskan.

Sementara itu, Bupati Empat Lawang terpilih, Dr. H. Joncik Muhammad, didampingi oleh wakilnya, Arifa’i, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara KPUD dan Bawaslu, serta TNI dan Polri yang telah mengamankan jalannya PSU sehingga Pilkada Empat Lawang dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

“Sekarang tidak ada lagi paslon satu dan dua. Saya mengajak seluruh masyarakat Empat Lawang untuk bersama-sama membangun Empat Lawang, mulai dari SDM, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan. Kita wujudkan Madani jilid dua,” jelas Joncik.

Turut hadir dalam acara tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, KPU Sumatera Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang Darli, Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi, Pj Sekda Yulius Sugiantara, Pabung 0405 Lahat, Kepala BNN, Bawasluy Empat Lawang, ketua beserta anggota DPRD Empat Lawang, perwakilan OPD, Kalapas Empat Lawang, camat wilayah Kabupaten Empat Lawang, partai pengusung, tim simpatisan, tim pemenangan, ormas, dan masyarakat.

(Heri.ck)

JALAN COR BETON RT 04 RW 02 KELURAHAN TALANG JAWA UTARA LAHAT TA 2025 DIDUGA AJANG KORUPSI LURAH

0

JALAN COR BETON RT 04 RW 02 KELURAHAN TALANG JAWA UTARA LAHAT TA 2025 DIDUGA AJANG KORUPSI LURAH

LAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID
Jalan Cor Beton adalah salah satu fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat diDesa maupun diKelurahan agar mempermudah dalam berkendara,jalan kaki,dan mengangkut barang.
Jalan Cor Beton juga salah satu penghubung antar desa,antar kelurahan dan antar kabupaten.
Pembangunannya juga harus sesuai dengan Standar yang sudah ditentukan,materialnya juga harus sesuai SPEK pembangunan Cor Beton,menggunakan split bersih ukuran 2 cm x 3 cm,pasir bersih,semen,air, sistem pengadukannya juga harus menggunakan mesin molen agar coran tercampur rata dan menghasilkan beton kualitas bagus dan kuat.

Pembangunan jalan Cor Beton dijalan bangsal Gang Keluarga 1 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Talang Jawa Utara Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Sumber dana APBD Kelurahan diduga menggunakan pasir kotor bercampur tanah,diduga menggunakan split kotor besar-besar becampur koral,Pengurangan item6 Volume ketebalan dengan cara ditimbun menggunakan bekas pecahan jalan lama dan batu bata,ketebalan tidak sesuai SPEK Pembangunan cor beton,kurang dari 10 cm.
Hal ini terungkap saat awak media Online ini investigasi langsung kelapangan menindak lanjuti laporan dari beberapa masyarakat.

Warga Rt 04 Rw 02 Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang mengaku bernama relis 10-05-2025 mengatakan, pembangunan Jalan Cor Beton ditempat kami berkemungkinan tidak akan bertahan lama karena material yang digunakan pasir bercampur tanah,split kotor besar-besar bercampur koral.
Seharusnya mereka menggunakan pasir bersih,split ukuran 2 cm x 3 cm,ketebalannya juga ditimbun dengan bekas bongkaran jalan lama dan batu bata bekas.
cara mereka mengerjakannya juga asal-asalan seperti asal jadi saja,saya rasa pembangunan jalan cor beton tempat ladang korupsi berdalih pembangunan.
Padahal yang mereka bangun itu bersumber dari uang rakyat dan kembali kerakyat agar bisa dilalui dan dinikmati dengan jangka waktu lama.
,”ungkapnya”

Hal yang sama dengan dikatakan salah satu warga gang keluarga 1 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan mengaku bernama Tonip Berprofesi buruh harian lepas bangunan 10-05-2025 mengatakan,menurut pengamatan saya jalan cor beton lokasi kami tinggal tidak akan berumur lama pasti hancur dan berdebu karena materialnya menggunakan pasir bercampur tanah ,splitnya juga bukan menggunakan ukuran 2 cm x 3 cm, mereka menggunakan split kotor berukuran besar dicampur koral.
Untuk ketebalan juga banyak yang ditimbun menggunakan bekas bongkaran jalan lama bahkan ada yang diisi menggunkan batu batah bekas,ketebalannya juga tidak sesuai standar cor beton kurang dari 10 cm.
Sistem pengerjaannya juga asal-asalan seperti asal jadi saja,Untuk aspalannya juga sudah banyak mengelupas karena mereka menggunkan aspal curah dingin,saya sedikit banyak mengerti dan paham sistem pengerjaan jalan cor beton karena pofesi saya buruh harian lepas bangunan,”ungkapnya”

Junaidi , SE selaku Lurah Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi 30-05-2025 Via WhatAppss Nomor 0852-7994-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban.

“BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA ”

HERI AS & NITA YUPIKA
(TEAM PEMBURU KORUPTOR)

NEGERI SALAH URUS.

0

NEGERI SALAH URUS.

MEDIACAKRABUANA.ID
Oleh: Saiful Huda Ems.

Baiklah, mari sejenak kita rehat dari perbincangan soal Ijazah Palsu dari seorang alumnus UGD yang mengaku alumnus UGM. Kita rehat juga sejenak dari perbincangan soal wajahnya Pak Mukibul yang mulai kusut, banyak flek, noda hitam, seolah menjadi penuh tanda kehidupannya yang semakin ruwet, hingga tak menampakkan aura kewibawaannya lagi.

Problem:

Pada tanggal 27 Mei 2025 yang lalu, saya dikejutkan oleh pemberitaan Kompas.com, bahwa ada 24 juta Penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu juga telah ada 3,17 juta jiwa Penduduk Indonesia yang tergolong miskin ekstrem, yakni individu/kepala keluarga yang pengeluarannya hanya Rp. 400 ribu perbulan. Sedangkan yang pengeluaran perkapitanya Rp. 600 ribu perbulan, dikategorikan sebagai miskin.

Orang yang mengatakan hal itu bukanlah orang-orang oposan, bukan Kadrun sebagaimana yang sering dilontarkan oleh Pemuja Mukibul, melainkan Wamensos RI, Agus Jabo Priyono saat kunjungan kerjanya di Universitas PGRI Semarang, Selasa (27/5/2025).

Ini berarti, pernyataan tersebut bukanlah hal yang mengada-ada, bahkan biasanya yang terjadi dalam kenyataan bisa jauh lebih banyak dari itu, karena jika fakta diungkap yang sesungguhnya, para demonstran akan bangkit kembali dan mengggeruduk ke rumah Mukibul di Solo, untuk meminta pertanggung jawabannya.

Kenapa kok Mukibul yang disalahkan? Ya karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa Mukibul itu Dalang Seluruh Bencana Perekonomian dan Kebangkrutan Indonesia (MDSB PKI), hingga Pemerintahan Prabowo Subianto tidak dapat banyak lagi melakukan pembangunan apa-apa yang lebih spektakuler dan berarti.

Jalan-jalan raya, jembatan penyebrangan banyak yang rusak, rumah sakit, sekolah-sekolah dan universitas negeri mulai banyak yang kesulitan keuangan hingga mulai “mencekik” keuangan pasien dan siswa serta mahasiswanya. Perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, hingga terjadi gelombang PHK dimana-mana. Hotel-hotel dan restaurant banyak yang tutup dan dijual secara online. Dll.

Ya bagaimana keadaan tidak seperti itu, wong Mukibul ketika jadi presiden ia tidak sibuk mengurus negara secara serius, namun malah sibuk membangun jaringan bandit –yang populer dengan sebutan Oligarki–, serta sibuk menempatkan anak, menantu, keluarga besarnya serta selebriti dari yang mulai bertopeng pengusaha hingga mubaligh, pada jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan dan BUMN, dengan menghalalkan segala cara.

Hal yang seperti demikian tentu membuat Presiden Prabowo Subianto terkena getahnya, sebab Pemerintahan Prabowo yang kas negaranya terkuras untuk membayar hutang pemerintahan Mukibul di masa lalu, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan berbagai kebijakan yang sudah dicanangkannya.

MBG banyak yang ditolak siswa karena makanannya terkesan asal ada saja, biaya untuk pendidikan yang katanya mau digratiskan malah jadi semakin mahal, manajemen BPJS banyak yang kacau balau, hingga rakyat mulai banyak yang malas bayar iuran BPJS bulanan, maka jangan salahkan kalau kemarin saya sempat chat dan marah ke Pak Menteri Kesehatan.

Hotel-hotel dan restaurant-restaurant yang mulai banyak dijual secara online seperti yang tadi saya katakan, itu juga sangat berbahaya, karena akan mengakibatkan efek domino bagi sektor pariwisata dll. nya. Lihat saja bandara-bandara di Bali mulai banyak yang sepi karena minimnya wisatawan asing/mancanegara yang datang ke Indonesia.

Jika keadaan terus terjadi seperti ini, maka investor luar negeripun akan malas berinvestasi di Indonesia, yang mengakibatkan serapan untuk tenaga kerja di Indonesia akan hilang dan Indonesia akan menjadi Gudang Pengangguran Terbesar di Dunia.

Hal yang demikian akan diikuti oleh harga kebutuhan hidup rakyat yang terus membumbung tinggi dan tak terjangkau oleh warga yang hendak beli, kecuali untuk sektor kebutuhan biologis bagi lelaki hidung belang, karena para Peramu Nikmat akan berhamburan, tumbuh menjamur seperti jamur di musim hujan dan didiskon habis-habisan. Ngeri sekali bukan?. Naudzubillah…

Solusi:

Sebetulnya keadaan buruk yang sedang dan akan terjadi di negeri ini sebagaimana yang saya kemukakan diatas, tidak akan terus berlanjut dan berdampak besar, bahkan malahan bisa dibalik keadaannya dengan yang jauh lebih baik, jika sekiranya Pemerintahan Prabowo Subianto bersedia melakukan hal-hal yang akan saya jelaskan sebagai berikut:

Pertama, Presiden Prabowo sebaiknya mulai berani bersikap tegas pada menteri-menterinya yang terindikasi memiliki persoalan hukum. Misalnya, menteri yang terlibat korupsi Judi Online, terlibat korupsi Pertamina, terlibat korupsi di pengelolaan pertambangan dll. ini harus segera direshuffle, karena dia tidak mungkin bisa maksimal bekerja mengingat banyaknya problem yang membelit dirinya.

Kedua, mau tidak mau, suka tidak suka, Presiden Prabowo harus berani memutus mata rantai instruksi politik Mukibul Bandit Solo, yang mata dan fikirannya tidak pernah bisa fokus melihat dan mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto di istana kepresidenan.

Jangan sampai seperti terjadi hal yang seperti sekarang, rakyat lebih banyak memperbincangkan prilaku politik Mukibul di Solo daripada memperbincangkan apalagi memberikan dukungan untuk berbagai kebijakan Presiden Prabowo di Jakarta.

Memangnya Ibu Kota Indonesia ini ada dua (Jakarta dan Solo)?. Ini semua tidak akan terjadi jika rakyat tidak melihat banyaknya menteri yang lebih hormat ke Pak Mukibul daripada hormat ke Presiden Pak Prabowo Subianto, dan mau mengikuti visi Presiden Pak Prabowo Subianto !.

Ketiga, karena Indonesia ini jumlah penduduknya terlampau banyak dan wilayahnya terlalu luas, maka sebaiknya Pak Presiden Prabowo mulai memberikan dukungan untuk tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus dari para tokoh Jenderal TNI purnawirawan senior yang pernah mengusulkan, agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan melalui MPR.

Indonesia tidak akan pernah bisa maju kalau Wapresnya masih terlalu buta untuk dapat melihat, apalagi membantu presiden memberikan solusi untuk Indonesia yang terkepung banyak masalah besarnya.

Gibran Rakabuming Raka sudah selesai perannya untuk membuat Pak Prabowo menang sebagai presiden, karena itu balas jasa politik untuknya sebagai Wapres, sudah terasa cukup 6 sampai 7 bulan saja, hingga harus segera dimakzulkan dan diganti dengan orang yang jauh lebih kompeten, karena ini taruhannya masa depan bangsa dan negara Pak !.

Berbicara mengenai figur Cawapres pengganti Gibran, untuk sementara saya belum dapat memberikan masukan, namun untuk posisi-posisi Calon Menteri mungkin saya masih dapat memberikan masukan pada Presiden Pak Prabowo Subianto, yang di antaranya adalah Bang Haidar Alwi.

Kenapa saya disini mengusulkan Bang Haidar Alwi sebagai Calon Menteri?

Pertama, beliau sudah saya kenal dekat secara personal, berikut berbagai sepak terjang kegiatan sosialnya yang diacungi jempol oleh para relawan politik yang selama bertahun-tahun ini tidak pernah absen memperhatikan keadaan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan Indonesia.

Kedua, Bang Haidar Alwi ini juga dikenal sebagai tokoh toleransi antar umat beragama, yang di masa Pemerintahan Jokowi sampai hari ini, di masa Pemerintahan Pak Prabowo Subianto, banyak melakukan kajian-kajian kritis soal politik dan perekonomian di Indonesia, dan tentu saja untuk soal-soal kehidupan kerukunan antar umat beragamapun, beliau tidak ketinggalan untuk mengkajinya.

Sebagai fisikawan yang luar biasa cerdas, Bang Haidar Alwi melihat betapa banyak potensi besar yang dimiliki Indonesia, namun sayangnya selama ini terjadi salah urus atau salah kelola, hingga yang harusnya Indonesia menjadi negara terkaya di dunia yang bersaing dengan kebesaran Negara RRT, malahan Indonesia jatuh menjadi negara dengan penduduk paling miskin ke dua di dunia, dan terbelit hutang yang tiada habis-habisnya.

Karena hal yang demikian, Bang Haidar Alwi kemudian berusaha mengingatkan, bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuannya membangun industri dalam negeri yang kuat, inklusif, dan bernilai tambah tinggi. Transformasi ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal martabat nasional.

Bangsa yang berdaulat bukanlah bangsa yang menambang untuk orang lain, melainkan bangsa yang mampu menciptakan sendiri produknya, menguasai teknologinya, dan menyejahterakan rakyatnya melalui sistem ekonomi yang mandiri.

Indonesia harus berani melangkah lebih jauh. Dari sekadar eksportir mentah menjadi pencipta nilai tambah. Dari pasar global menjadi pengendali arah industri masa depan. Itulah wajah bangsa besar yang sesungguhnya.

Menarik sekali bukan? Maka, ayolah Pak Presiden Prabowo Subianto, segeralah reshuffle kabinet, ganti para menteri yang bermental garong dan yang tak bermutu itu, dengan anak-anak bangsa yang baik, kompeten, berintegritas dan luhur budi tanpa ari.😄🙏…(SHE).

30 Mei 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

D.Silalahi [ Wakadep Inteligent Lembaga Investigasi Negara ] akan berkolaborasi dengan Mabes Polri untuk menindak tegas pelaku solar oplosan di Pekanbaru.

0

D.Silalahi [ Wakadep Inteligent Lembaga Investigasi Negara ] akan berkolaborasi dengan Mabes Polri untuk menindak tegas pelaku solar oplosan di Pekanbaru.

Pekan Baru.|| Mediacakrabuana.id

Informasi dari masyarakat ROKAN HILIR Terdapat beberapa gudang solar oplosan yang di dapat dari Jambi dan di bawa ke daerah ROKAN HILIR.tepat nya Ujung Tanjung.sesampai nya di gudang tersebut lalu minyak itu di oplos lalu di perjual beli kan dengan keuntungan yang sangat fantastik.

Pertanyaan nya apakah sengaja Kapolres Rokan hilir membiarkan adanya gudang2 tersebut,
Bakan rahasia umum lagi bahwa salah satu gudang tersebut penanggung jawab atau pemilik YUDA SILALAHI atau Ambarita,
Warga berharap tidak ada lagi gudang gudang solar di wilayah hukum polres Rokan hilir karna kebakaran gudang belum lama ini tepat nya di jalan Banjar 12 ujung tanjung Rokan hilir seperti di biarkan dan tidak ada tindakan apa pun terhadap pelaku pelaku penimbun gudang solar,
Tindakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

Beberapa kasus solar oplosan yang telah terungkap antara lain ¹ ² ³:
– *Kasus di Jakarta*: Mabes Polri telah mengungkap kasus solar oplosan di beberapa SPBU di Jakarta, dengan modus operandi memodifikasi truk untuk mengisi solar subsidi yang kemudian dijual dengan harga tinggi.
– *Kasus di Cikarang*: Terdapat laporan tentang aktivitas solar oplosan di Cikarang, dengan dugaan kuat adanya permainan pengusaha ilegal yang melibatkan oknum berinisial OA dan Sitorus.
– *Kasus di Langkat*: Warga Air Hitam, Langkat, melaporkan adanya gudang penampungan solar oplosan yang beroperasi selama satu tahun, dengan pengelola yang diduga berinisial M.

Kerjasama antara D.Silalahi dan Mabes Polri diharapkan dapat memberantas praktik solar oplosan di Pekanbaru dan sekitarnya. Beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku solar oplosan antara lain ⁴:
– *Pidana penjara*: Maksimal 6 tahun
– *Denda*: Maksimal Rp60 miliar

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan pelaku solar oplosan dapat ditindak tegas dan praktik ilegal dapat diminimalisir, Tegas D.Silalahi

*Perkuat Ekonomi Lokal Melalui Lima Program Padat Karya Unggulan PTBA*

0

*Perkuat Ekonomi Lokal Melalui Lima Program Padat Karya Unggulan PTBA*

*Tanjung Enim, Sumsel | Mediacakrabuana.id

28 Mei 2025* – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menunjukkan komitmennya untuk mendukung kehidupan masyarakat dan lingkungan yang semakin baik dan berkelanjutan. Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen PTBA dalam memberdayakan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian di sekitar wilayah operasional, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemandirian ekonomi lokal.

Direktur Utama Bukit Asam, Arsal Ismail, menyampaikan, “Kami meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui program-program padat karya ini, kami tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur, menciptakan dampak berganda yang positif bagi komunitas.”

*Lima Pilar Pemberdayaan Berbasis Padat Karya PTBA*
*1. Program Desa Impian*
Pada program Desa Impian model pemberdayaan dilakukan melalui kolaborasi pada sektor agrikultur yang bertujuan untuk memberdayakan 85 orang masyarakat lokal yang tersebar di 7 desa terdiri dari ex Pekerja PETI (Penambangan Tanpa Izin), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Ibu Rumah Tangga (IRT) dari keluarga pra-sejahtera untuk mendukung praktik usaha yang berwawasan lingkungan melalui pendekatan ekonomi sirkular yang memanfaatkan limbah dan kegiatan agrikultur.

Program ini lahir dari kolaborasi erat antara kelompok yang memiliki minat dan kepedulian terhadap lingkungan serta ketahanan pangan. Berawal dari lingkaran diskusi dan praktik di antara Kelompok Pembibitan Eco Agrotomation, Kelompok Budidaya Burung Puyuh, dan Kelompok Budidaya Ikan, program ini berkembang menjadi sebuah inisiatif bersama yang bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam bidang perkebunan, peternakan dan perikanan.

*2. Hilirisasi Bambu*
Program ini diinisiasi sebagai respon terhadap permasalahan maraknya pekerja tambang ilegal di sekitar Perusahaan, program hilirisasi bambu dikembangkan untuk menyediakan alternatif ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak tambang ilegal. Hilirisasi bambu melibatkan pemanfaatan bambu dari hulu ke hilir, mulai dari penanaman, pengolahan, hingga pemasaran produk berbasis bambu seperti tusuk sate dan kerajinan bambu. Perusahaan juga telah berinvestasi sosial melalui pelatihan dan pendampingan dalam hal produksi, pengelolaan, hingga pemasaran produk.

*3. Pengembangan Sentra Industri Bukit Asam Manufaktur*
Program ini diinisiasi oleh PTBA untuk memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Ring 1 Perusahaan. Adanya program ini dilatarbelakangi oleh potensi tenaga kerja produktif dengan keahlian tertentu yang bisa bersaing dengan perusahaan sebagai mitra ataupun rekan kerja. Di sisi lain adanya ketergantungan Perusahaan akan sparepart dari luar negeri. Sejalan dengan hal ini Perusahaan ingin menciptakan klaster industri perbengkelan di sekitar tambang melalui program TJSL untuk mendukung operasi tambang.

*4. Sentra Industri Bukit Asam Batik Kujur*
Program SIBA Batik Kujur hadir sebagai wujud nyata pemberdayaan 37 perempuan dengan memberikan keterampilan membatik kepada ibu-ibu usia produktif. Program ini tidak hanya membuka peluang ekonomi bagi mereka, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam pelestarian budaya lokal. Didukung oleh kekayaan tradisi dan seni batik khas daerah, SIBA Batik Kujur berkembang menjadi penggerak ekonomi kreatif yang memberdayakan serta melestarikan warisan budaya bagi generasi mendatang.

*5. Program Pemberdayaan Perempuan melalui UMK Binaan – Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) Jamur*
Perusahaan berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui program budidaya jamur hingga proses hilirisasinya. Melalui pelatihan dan pendampingan, anggota kelompok dibekali keterampilan dalam membudidayakan jamur serta mengolahnya menjadi berbagai produk bernilai tambah. Selain itu, Perusahaan juga mendukung pemasaran produk agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Pada tahun 2024 penjualan produk jamur mencapai 5.685 penjualan. Adapun total omzet sebesar Rp132 juta dengan pendapatan yang masih fluktuatif tergantung permintaan konsumen.

Melalui kelima program padat karya ini serta berbagai program yang telah diimplementasikan perusahaan kepada masyarakat, PTBA berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dan mandiri di tengah masyarakat, selaras dengan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Niko Chandra
Corporate Secretary Division Head
PT Bukit Asam Tbk
nchandra@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id

BERITA TERBARU