www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 137    
Beranda blog Halaman 137

Ops Senpi Musi 2025, Kades Taja Raya II Serahkan Senpira Dari Warganya Ke Polsek Betung

0

Ops Senpi Musi 2025, Kades Taja Raya II Serahkan Senpira Dari Warganya Ke Polsek Betung

*_Humas Polres Banyuasin Polda Sumsel_*

*BANYUASIN— MEDIACAKRABUANA.ID

Dalam rangkaian Operasi Senpi Musi 2025, Polsek Betung berhasil menunjukkan hasil yang positif dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat.*

Hal itu dibuktikan dengan adanya
salah satunya ditunjukkan dengan penyerahan satu pucuk senjata api rakitan (Senpira) laras panjang secara sukarela oleh warga.

Penyerahan senpi tersebut pada
Selasa (18/6) sekira jam 19.00 WIB
di Mapolsek Betung. Senjata api
rakitan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Desa Taja Raya II Khoirullah, atas serahan dari warga Desa Taja Raya II Kecamatan Betung.

Penyerahan senjata api rakitan
tersebut diterima langsung oleh Kapolsek Betung Iptu Riady Sasongko SH didampingi Kanit Reskrim Polsek Betung.

Kapolsek menyampaikan apresiasi
dan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan Operasi Senpi 2025.

Penyerahan senjata secara sukarela ini merupakan bentuk kesadaran hukum masyarakat yang tinggi serta sinergitas yang baik antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kapolsek Betung Iptu Riady
Sasongko mengatakan awalnya
pemilik senjata mendengar imbauan
dari Polres Banyuasin agar warga menyerahkan senjata api milik mereka secara sukarela ke polisi.

“Mendengar hal itu, pemilik senjata api ini mau menyerahkannya. Namun karena takut menyerahkan secara langsung, akhirnya warga tersebut meminta kades untuk menyerahkan senjata miliknya itu ke polisi,” katanya kepada wartawan, Kamis (18/6).

Iptu Riady Sasongko menjelaskan, senjata api rakitan tersebut berjenis kecepek laras panjang yang masih menggunakan bubuk mesiu secara manual

“Setelah di serahkan melalui kades tadi, langsung dilakukan proses gun safety dengan cara merendam senjata ke air untuk memastikan tidak ada lagi mesiu di dalam senjata,” ungkapnya.

“Kemudian senpi tersebut dilakukan inventaris dan akan dilimpahkan ke Polres Banyuasin guna dilakukan pemusnahan nantinya,” sambungnya.

Riady pun mengimbau kepada para warga yang masih menyimpan senjata api rakitan untuk menyerahkannya ke pihak kepolisian.

“Tidak usah takut bakal kami tangkap, imbauan penyerahan senjata api ini memang bertujuan agar warga bisa suka rela menyerahkan senjata api milik mereka dan tidak akan kami proses secara hukum,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Desa Taja Raya II Khoirullah mengaku, tak henti-hentinya mengimbau warga agar tidak lagi membuat senjata api rakitan dan menyerahkannya kepada petugas keamanan melalui Kepala Desa bagi yang sudah terlanjur dibuat.

Menurutnya, senjata api rakitan laras panjang yang selama ini dimiliki warga sangat berbahaya. Tidak hanya membahayakan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain.

“Kita terus mengimbau masyarakat
agar mematuhi Maklumat Kaplda Sumsel terkait dengan larangan memproduksi, memiliki, dan menbawa sejata api ini,” kata Khoirullah
( Red)

Pelayanan Publik Keliling Pemkab Purwakarta, Permudah Akses dan Percepat Layanan

0

Pelayanan Publik Keliling Pemkab Purwakarta, Permudah Akses dan Percepat Layanan

PURWAKARTA – MEDIACAKRABUANA.ID

Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta Kota, bersemangat pada Selasa, 17 Juni 2025, dengan kehadiran program Pelayanan Publik Keliling dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta. Program ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Purwakarta untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat.

Bupati Purwakarta, Saepu Bahri Binzein, secara langsung membuka program ini di Desa Citalang. Om Zein menjelaskan bahwa program ini akan dilaksanakan setiap Selasa di berbagai desa dan kelurahan, dengan Desa Citalang sebagai desa pertama yang dikunjungi.

“Pelayanan publik sebenarnya sudah kita berikan setiap hari. Namun, program keliling ini bertujuan untuk memperkuat komitmen kami, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mempercepat prosesnya,” kata Om Zein, kepada awak media.

Om Zein juga menekankan bahwa program ini dirancang untuk mengatasi hambatan akses dan mempermudah urusan masyarakat yang sebelumnya dianggap rumit.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan pelayanan publik keliling ini, setidaknya terdapat 17 layanan yang bisa diakses masyarakat. Layanan tersebut berasal dari perangkat daerah di lingkup Pemkab Purwakarta, perbankan, hingga instansi vertikal lainnya.

Tidak hanya itu, di lokasi pelayanan publik masyarakat juga bisa mendapatkan aneka bahan pokok dengan harga yang terjangkau, mulai dari beras, minyak goreng, gas melon 3 kilogram dan bahan pokok lainnya.

Manfaat Program Pelayanan Publik Keliling:

Program ini akan memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi masyarakat, antara lain:

1. Pendekatan langsung: Layanan publik dibawa langsung ke desa, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintahan di pusat kota. Ini sangat membantu warga yang memiliki keterbatasan akses transportasi atau waktu.

2. Efisiensi waktu dan biaya: Masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan dalam satu tempat dan waktu, mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi.

3. Kemudahan akses informasi: Petugas memberikan informasi dan asistensi langsung kepada masyarakat terkait berbagai program dan layanan pemerintah.

4. Transparansi dan akuntabilitas: Program ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, sekaligus mempermudah pengawasan.

5. Percepatan pelayanan: Proses pengurusan berbagai dokumen dan perizinan dipercepat, mengurangi waktu tunggu dan birokrasi yang berbelit.

Dengan adanya program Pelayanan Publik Keliling, diharapkan masyarakat Desa Citalang dan desa-desa lainnya di Kabupaten Purwakarta dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Purwakarta dalam memberikan pelayanan publik yang prima, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. (Red )

Dukung Program Nasional, APDESI Kabupaten Bekasi Selaraskan Asta Cita

0

Dukung Program Nasional, APDESI Kabupaten Bekasi Selaraskan Asta Cita

Mediacakrabuana.id
Asosiasi pemerintah desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi  mendapat pembinaan untuk mendukung program ketahanan pangan menuju swasembada pangan nasional dan menyelaraskan Asta Cita ke-6.
‎
‎Ketua Apdesi Kabupaten Bekasi Bahrudin menyampaikan, kegiatan yang bertemakan ketahanan pangan ini bertujuan untuk menyelaraskan sebagaimana yang dimaksud dalam  Asta Cita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dan juga untuk menambah wawasan dalam melakukan pengelolaan ketahanan pangan.
‎
‎“Di tahun 2025 ini Ketahanan pangan menjadi program prioritas pemerintah pusat maka dari itu kita sebagai pemerintah desa sebagaimana yang sudah ditentukan wajib menganggarkan minimal 20% dari dana desa, mendukung agar target swasembada pangan Nasional tercapai,” kata Bahrudin,Rabu, (18/06/25).
‎
‎Seperti apa yang disampaikan Wakil Mentri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bahwa kepala desa wajib bersinergi dengan pemerintah daerah, provinsi juga pusat agar tercapainya target daerah dan nasional.
‎
‎Ketua APDESI Kabupaten Bekasi yang juga Kades Muktiwari berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Bekasi dapat mengerti bagaimana cara pengelolaan ketahanan pangan dengan baik dan benar supaya menjadi maju berkembang dan menjadikan Kabupaten Bekasi bangkit maju dan sejahtera.
‎
‎Hal serupa juga diucapkan oleh kades Lambangsari,  Pipit haryanti. Menurutnya, kegiatan dengan pembicara langsung dari tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan RI, Ujang Komarudin yang memaparkan meningkatkan kemampuan kades dalam mewujudkan Asta Cita.
‎
‎Tentu hal ini sangat penting dan bermanfaat bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa guna mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana desa. Utamanya tentang ketahanan pangan.
‎
‎“Alhamdulillah tentu saya sebagai kepala desa sangat bersyukur dengan adanya bimtek ini, kegiatan ini mengenai ketahanan pangan karena memang ada anggaran dana desa yang harus kita alokasikan ke ketahanan pangan melalui penyertaan modal terhadap bumdes dan ini sangat bermanfaat,” ujar Pipit.
‎
‎Lanjut ia, disini juga pematerinya hadir inspektorat tirban 5 dari provinsi dan kegiatan ini juga mendapat dukungan langsung dari Wamendagri agar terwujudnya Asta Cita.
‎
‎”Di situ dijelaskan terkait regulasi regulasi ketahanan pangan dengan penyertaan modal kepada bundes dan mengenai pemberdayaan masyarakat bagaimana menerapkan sistem yang tepat guna dalam ketahanan pangan untuk mendukung programnya presiden kita,” pungkasnya.
‎
‎Arahan Wamendagri untuk Kades se-Kabupaten Bekasi
‎
‎Dihadapan Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan pentingnya sinergitas antara Kepala Desa dengan Pemerintah Daerah, Provinsi juga pusat.
‎
‎’Semoga seluruh temen temen kepala desa dan seluruh perangkatnya bisa bersinergi kepada pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat untuk mencapai target daerah dan target nasional,” kata Bima Arya, dalam acara Pembinaan yang dilaksanakan Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesian (APDESI) Kabupaten Bekasi, Selasa (17/06) kemarin.
‎
‎Semua itu agar tercapainya semua target dari daerah maupun nasional, karenanya kepemimpinan desa jadi kunci pemerataan.
‎
‎ Agar tercapainya hal itu ada tiga  yang perlu dilakukan, yakni Kepemimpinan Visioner. Jadi, seorang pemimpin desa wajib memiliki visi dan misi yang jelas untuk masa depan desa mereka.
‎
‎Kemudian, kepemimpinan berintegrasi tinggi. Oleh sebab itu seorang pemimpin desa harus menegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pembangunan yang didanai dana desa.
‎
‎Dan ke tiga, Kepemimpinan kolaboratif.
‎Seorang pemimpin desa tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus mampu menjalin sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
‎
‎Tiga hal itu menjadi penting difahami oleh Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi agar agar terciptanya pemerataan dan terwujudnya Asta Cita ke-6, yang berfokus pada Pemerataan Ekonomi, Kemandirian Desa dan penurunan tingkat kemiskinan.
‎
‎Tujuan Asta Cita ke enam yakni, meningkatkan akses layanan dasar desa, mendorong kemandirian desa berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja lokal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi dari Asta Cita ke-6 salah satunya peningkatan alokasi dana desa.
‎
‎”Saya Wakil Menteri Dalam Negeri, selamat atas terselenggaranya pembinaan kapasitas perangkat dam kelembagaan desa SE Kabupaten Bekasi, dengan tema meningkatkan kemampuan Kepala Desa dalam mewujudkan Asta Cita dan implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan,” ucapnya.
‎
‎

Pimpinan Umum Rajawali News Grup Ali Sopyan Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79: “Polri Bersama Rakyat, Bravo POLDA Sumsel

0

Pimpinan Umum Rajawali News Grup Ali Sopyan Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79: “Polri Bersama Rakyat, Bravo POLDA Sumsel

SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Pimpinan Umum
Media Rajawali News Grup, Ali Sopyan, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLDA SUMSEL ) yang pada tahun ini merayakan Hari Bhayangkara ke-79.BRAVO POLDA SUMSEL

Dalam pernyataannya, Ali Sopyan menyampaikan salam hangat:
“ASSWRWB, Salam Sejahtera untuk Kita Semua, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Ali Sopyan Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79, Polri Presisi, Polri Bersama Rakyat, Bravo Polri… WSS.”

Ucapan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Polri yang senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, serta mengayomi masyarakat di seluruh penjuru tanah air.

Ali Sopyan juga berharap di usia ke-79 ini, Polri semakin profesional, modern, dan terpercaya (Presisi), serta semakin kokoh bersama rakyat dalam mewujudkan stabilitas nasional dan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Semoga Polri selalu jaya dan terus bersinergi dengan seluruh elemen bangsa. Bravo Polri!” tutup Ali Sopyan penuh semangat.
(Red)

DIDUGA GEROMBOLAN PEJABAT KORUPSI BERJEMAAH DI LINGKARAN PEMDA PALI SUMSEL

0

DIDUGA GEROMBOLAN PEJABAT KORUPSI BERJEMAAH DI LINGKARAN PEMDA PALI SUMSEL

PALI SUMSEL|| MEDIACAKRABUANA.ID

Gonjang ganjing pemberantasan pejabat. Rampok. Uwang negara dengan berbagai cara untuk mengeruk anggaran APBD / APBN pasalnya Pengadaan Barang untuk Hibah kepada Instansi Vertikal dianggarkan dan
direalisasikan pada Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menganggarkan dan merealisasikan
Belanja Modal untuk pembangunan prasarana Kejaksaan Negeri PALI dan
Kepolisian RI (Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor) termasuk di antaranya
pembangunan kolam renang di Komplek Pakri Polda Sumsel yang berada di Kota
Palembang sebesar Rp44.165.487.000,00, seharusnya kegiatan tersebut
dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Hibah.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang dan
Jasa untuk prasarana Kejaksaan Negeri PALI dan Kepolisian Resor PALI sebesar
Rp3.080.096.928,00, seharusnya kegiatan tersebut dianggarkan dan direalisasikan
pada Belanja Hibah.
(Pengadaan barang dan jasa yang diperuntukan untuk instansi vertikal disajikan
pada Lampiran 2

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya ….!!!
( Redaksi)

Papan Peroyek CV MAJU JAYA SEJAHTERA Di Desa Tambangan Kecamatan Gelumbang Jadi Sorotan Awak Media Dan Pemdes Serta Masyrakat

0

Papan Peroyek CV MAJU JAYA SEJAHTERA Di Desa Tambangan Kecamatan Gelumbang Jadi Sorotan Awak Media Dan Pemdes Serta Masyrakat

Muara Enim. Sumsel | Mediacakrabuana.id

Di hari Senin tgl,16,Juni,2025 hasil kontrol sosial di desa tambangan kec.gelumbang kab,muara Enim. mendapat
imformasi dari masyrakat desa tambangan ada ya papan peroyek dari CV,maju jaya sejahtera jadi sorotan masyarakat desa tambangan

Awak media mendapat imformasi dari masyrakat Langsung melihat papan peroyek di dekat bangunan dari salah satu punya masyrakat awak media mengomfriMasi bangunan
Di dekat papan peroyek

setelah awak media mengomfriMasi bangunan yang ada papan peroyek teryata bangunan itu punya peribadi bukan dari anggaran apbd itu untuk rumah bukan untuk kantor koperasi merah putih penjelasan dari masyrakat desa tambangan yang tidak ingin di sebut kan nama

Awak media langsung mengomfrimasi kepala desa terkait ya ada papan peroyek lewat wansap di jawab oleh kepala desa tambangan kalaw bangunan yang di dekat papan peroyek dari CV,maju jaya sejahtera itu punya peribadi bukan dana dari APBD keterangan dari kepala desa tambangan

papan peroyek dari dana APBD untuk bangunan kantor koperasi merah putih di desa tambangan jadi sorotan awak media/ pemdes dan masyrakat ada ya papan peroyek tapi tidak ada bangun untuk kantor koperasi merah putih sangat mengharap kan dari dinas pupr atau perkim untuk menindak lanjuti ada apa papan peroyek di pasang di dekat bangunan punya masyrakat.

Laporan, ( Red)

Pimpinan Umum Rajawali News Grup Ali Sopyan Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79: “Polri Bersama Rakyat, Bravo Polri

0

Pimpinan Umum Rajawali News Grup Ali Sopyan Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79: “Polri Bersama Rakyat, Bravo Polri

Sumsel || Mediacakrabuana.id

Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup, Ali Sopyan, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang pada tahun ini merayakan Hari Bhayangkara ke-79.
Dalam pernyataannya, Ali Sopyan menyampaikan salam hangat:
“ASSWRWB, Salam Sejahtera untuk Kita Semua, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Ali Sopyan Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79, Polri Presisi, Polri Bersama Rakyat, Bravo Polri… WSS.”
Ucapan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Polri yang senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, serta mengayomi masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
Ali Sopyan juga berharap di usia ke-79 ini, Polri semakin profesional, modern, dan terpercaya (Presisi), serta semakin kokoh bersama rakyat dalam mewujudkan stabilitas nasional dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Semoga Polri selalu jaya dan terus bersinergi dengan seluruh elemen bangsa. Bravo Polri!” tutup Ali Sopyan penuh semangat.
(red)

RAPORT MERAH 100 HARI ARLAN PRANGKY APA YANG DIKERJAKAN KOMDIGI KOTA PRABUMULIH

0

RAPORT MERAH 100 HARI ARLAN PRANGKY APA YANG DIKERJAKAN KOMDIGI KOTA PRABUMULIH

PRABUMULIH. SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID
Prabumulih merupakan salah satu kota kecil yang sangat banyak potensi, salah satunya adalah fotensi digital, akan tetapi sangat di sayangkan sampai saat ini masih banyak wilayah dari pada kota Prabumulih yang masih sulit terjangkau akses internet, jangankan mereka mendapatkan akses internet Murah internet mahalpun sulit mereka dapatkan, Komdigi sama halnya juga dengan UMKM yang kebetulan mereka mengais rejeki di pelosok Prabumulihpun sulit mendapatkan akses internet yang merupakan salah satu kebutuhan dasar yg dibutuhkan oleh warga, UMKM, dan sekolah, apalagi mau membuat terobosan lainya misalnya aplikasi pendukung sekolah, aplikasi pendukung UMKM, aplikasi lainya yg dapat membantu masyarakat, dunia pendidikan dan usaha warga prabumulih, Jauh panggang dari api. Hal mendasar seperti internet saja mereka belum mampu menghadirkan intenet yang merata, seperti yang saya katakan tadi jangankan intenet murah, menghadirkan intenet mahal saja mereka belum mampu. Jauhhh kalau tiba2 Komdigi kota Prabumulih (Kominfo) mempunyai ide untuk Internet murah untuk masyarakat, sangat jauh pangang dari api. Lalu saya Ali Sopyan dengan lantang mengatakan APAKAH KOMDIGI KOTA PRABUMULIH BISA BEKERJA………..?

jikalau memang mereka tak mampu bekerja, saya mendesak walikota Prabumulih untuk segera Menganti Kabid TIK dan Kepala dinas Kominfo, dengan orang yang mempunyai Sekil dan berkopeten di bidangnya dan mampu bekerja. Untuk menunjang program walikota yang saat ini di pimpin oleh Haji Arlan . Frenky
Ironisnya Banyak di Prabumulih ini anak2 muda yg mampu dalam bekerja yang mempunyai Sekil elektronik yang untuk menduduki komimpo . Sampai berita ini diturunkan hasil memonitor salah satu sekolah dan kantor desa wilayah di RKT, puskesmas di wilayah Gunung kemala, dan masih banyak wilayah lainya yang menjerit karena susahnya mencari akses internet buat mereka bekerja. Lalu …………..?

100 Hari kinerka Arlan prangki untuk bidang Komunikasi dan Digital saya nilai Raport Merah. Bahkan untuk penyempurnaan Smart City saja sepertinya komdigi kota Prabumulih tak memiliki ancang-ancang program lanjutan. Ali Sopyan mendesak wali kota Prabumulih segera adakan rotasi Khusnya Diskomimpo yang buta di bidang Elektronika. Tegas Ali Sopyan.
( Red)

Guburnur Herman Deru Resmi Latik Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang JM – Fa’i

0

Guburnur Herman Deru Resmi Latik Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang JM – Fa’i

Palembang Sumatra Selatn || Mediacakrabuana.id

Gubernur Herman Deru melantik Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Dr.H.Joncik Muhammad,S.Si.,S.H.,M.M.,M.H dan Arifai,S.H., di Griya Agung Palembang. Mengenakan baju serba putih, pasangan Bupati dan Wakil Kabupaten Empat Lawang didampingi oleh sang istri tercinta. Senin (16/06/2025)

Gubernur Herman Deru dalam sambutannya mengatakan, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dan Wakil Bupati Empat Lawang Rifai agar segera berbenah dalam pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Kabupaten Empat Lawang.

Bupati Kabupaten Empat Lawang Joncik dan Arifai sebelumnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang sebagai pemenang hasil (PSU)Pilkada Ulang beberapa waktu lalu.

Karenanya, Gubernur Herman Deru meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang untuk langsung bekerja terutama berbenah dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Empat Lawang.

“Puskesmas sebagai pelayanan paripurna sakit itu tidak ada hari libur, lalu pelayanananya ditingkatkan ketika orang miskin berobat layani dengan hati, jadi kalau ada orang tidak mampu mohon difasilitasi pelayanannya karena pemerintah sudah membantu orang miskin dalam BPJS Kesehatan,” tambahnya.

Terakhir, Gubernur Herman Deru juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang terpilih agar merangkul semua masyarakat Empat Lawang demi menciptakan pembangunan yang berkemajuan.

“Rangkul semua jangan ada dendam antara kita sama menatap membangun Kabupaten Empat Lawang,” tutupnya.

Dalam sambutannya, Bupati Empat Lawang yang didampingi Hj. Hepy Safriani, serta Wakil Bupati yang didampingi Ny. Erlina Arifa’i, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah menghantarkan mereka memimpin Empat Lawang.

Joncik menegaskan bahwa kemenangan mereka adalah kemenangan rakyat Empat Lawang, bukan hanya milik mereka yang memilih. Ia berharap mendapatkan dukungan penuh dalam menjalankan amanah ini, agar pembangunan dan kemakmuran yang mereka cita-citakan untuk masyarakat, demi mewujudkan Empat Lawang Madani jilid 2, dapat segera terwujud.

Joncik juga sempat menyinggung kehadiran beberapa pihak yang mungkin datang karena “takut” setelah ia dan Arifa’i dilantik. “Walaupun hari ini ada yang datang karena takut karena yang dilantik Joncik-Arifa’i, tidak apa-apa, tetap menyala,” ujar Joncik, yang diyakini membuat degup jantung beberapa ASN berdegup kencang.

Joncik berjanji akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat Empat Lawang dan Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun ke depan. Ia juga menginstruksikan Sekda untuk segera melakukan MoU dengan BPJS, mengingat pentingnya layanan tersebut bagi masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Joncik menyatakan keyakinannya bahwa Empat Lawang memiliki banyak sumber daya yang belum digarap. Ia optimis bahwa dalam lima tahun kepemimpinannya yang kedua, pemerintahan akan jauh lebih baik dari lima tahun sebelumnya.

(Heri.ck)

DUL ROHIM KADES MAKARTITAMA LAHAT REALISASIKAN FISIK DD TA 2024 DIDUGA ASAL JADI TERINDIKASI MELANGGAR UU NO 6 THN 2014 (LULUS P3K TIDAK MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KADES)

0

DUL ROHIM KADES MAKARTITAMA LAHAT REALISASIKAN FISIK DD TA 2024 DIDUGA ASAL JADI TERINDIKASI MELANGGAR UU NO 6 THN 2014 (LULUS P3K TIDAK MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KADES)

LAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID
Menurut peraturan di Indonesia, kepala desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan tertentu, termasuk menjadi tenaga honorer, berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah lainnya. Kemudian dilarang terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa
Pasal 29 mempertegas larangan bagi kepala desa untuk merangkap jabatan atau melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa.

Setelah itu, berdasarkan Prinsip Konflik Kepentingan, larangan kepala desa menjadi tenaga honorer didasarkan pada prinsip mencegah konflik kepentingan, memastikan independensi, dan fokus pada tugas-tugas pemerintahan desa.

Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak secara langsung mengatur larangan atau perizinan kepala desa menerima gaji dari dua sumber yang sama.

Lulusnya Kades Makartitama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dalam penerimaan tes PPPK untuk formasi Kabupaten Lahat baru-baru ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyrakat. Kades Makartitama lulus sebagai Formasi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang menurut jawaban kades saat dikomfirmasi Via WhatApps sudah 20 tahun menjadi Honorer sebagai PPL .Diduga Kades Makartitama melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat (4) bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah lainnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang desa pasal 29 mempertegas larangan bagi kepala desa merangkap jabatan.
Diduga Pembangunan Pembuatan Embung Sumber dana Dana Desa TA 2024 panjang 50M, Lebar 30 M,Tinggi 3M dengan total anggaran Rp.170.420.364,.dibuat asal jadi, sudah banyak yang retak terindikasi rugikan negara. Diduga Kades memonopoli hasil Sandang Pangan hasil telur Ayam.

Warga Desa Makartitama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang mengaku bernama Boydi Kepada awak media ini 15-06-2025 mengatakan
Kades kami lulus P3K sebagai PPL , berarti saat menjabat sebagai Kades dia juga sebagai Honorer , wajar saja Kades tidak bisa efisien melaksanakan tugas karena harus bekerja didua tempat dengan gaji yang bersumber dari Dana Pemerintah.Salah satu contoh pembangunan didesa kami yang dibuat asal jadi dan asal ada saja, baru dibuat tahun lalu belum genap satu tahun sudah banyak yang retak, “ujarnya”.

Hal yang sama diungkapkan warga desa Makartitama yang mengaku bernama Warli 15-06-2025 mengatakan Bukan hanya masalah kades yang rangkap jabatan tetapi kades juga sangat memonopoli setiap pekerjaan contohnya dibidang sandang pangan ayam yang hasil telurnya tidak tahu kemana dan disetor kemana, semuanya kades yang pegang kendali. Bangunan dibuat asal jadi padahal dana yang dikeluarkan sudah ratusan juta rupiah. Saya berharap untuk pemerintah pihak yang berwenang untuk menindak tegas setiap temuan yang ada didesa kami, “harapnya”.

Dul Rohim Kepala Desa Makartitama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi awak media ini Via WhatApps 17-06-2025 nomor 0822-4979-XXXX menjawab ” “Saya tidak tau SPEK,sudah diAudit”P3K apa mas dilantik aja belum, itukan hak kami, kami honor 20 tahun kami punya hak kalaupun nanti kami dilantik tetap kami cuti, kami tidak dapat gaji tidak apa -apa yang penting ada solusinya, yang penting tidak makan uang negara, KOK WONG BUYAN NIAN TOH KAMU ITU, nanti aku izin cuti selama dua tahun, disitu tidak apa-apa tidak dapat gaji, karena P3K dengan Kades duluan kami karena pada waktu itu Honor dipertanian artinya masa tidak bisa menghargai orang.”jawabnya”.

“BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA”

HERI AS & NITA YUPIKA
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Pemerintah Kabupaten Subang Diduga Belum Penuhi Kewajiban Dana Pilkada 2024 Sebesar Rp30 Miliar

0

Pemerintah Kabupaten Subang Diduga Belum Penuhi Kewajiban Dana Pilkada 2024 Sebesar Rp30 Miliar

Subang. Sumsel || Mediacakrabuana.id

Persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Subang kembali menjadi sorotan setelah terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Subang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban penyediaan dana penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan pendanaan kegiatan Pilkada dalam bentuk belanja hibah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Dana hibah tersebut harus dianggarkan dengan komposisi 40% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan sisanya 60% pada APBD Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Kabupaten Subang sendiri telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Subang pada 9 November 2023, dengan nilai total sebesar Rp71,97 miliar. Pencairan dana dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama paling lambat 14 hari setelah penandatanganan NPHD dan pada akhir triwulan pertama tahun 2024, sedangkan tahap kedua dicairkan paling lambat lima bulan sebelum hari pemungutan suara.
Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan penyediaan dana cadangan Pilkada yang seharusnya dianggarkan pada APBD 2023 sebesar Rp30 miliar. Dana cadangan ini sangat penting untuk menjamin kelancaran tahapan Pilkada yang memerlukan biaya besar dan tidak dapat ditanggung dalam satu tahun anggaran.
Keterlambatan penyediaan dana tersebut dapat berpotensi mengganggu jadwal dan kelancaran seluruh tahapan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera memenuhi kekurangan tersebut agar tidak menimbulkan kendala administratif maupun operasional menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Sejumlah pihak juga mendesak Pemkab Subang agar lebih transparan dan disiplin dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran Pilkada demi memastikan pesta demokrasi berjalan lancar, tertib, dan sesuai regulasi.
(red)

PROGRAM BAJU. GRATIS. WALI KOTA PRABUMULIH OLENG

0

PROGRAM BAJU. GRATIS. WALI KOTA PRABUMULIH OLENG

PRABUMULIH SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID
Berbagai program walikota Prabumulih Sumsel Sangat baik terutama dibidang pendidikan, salah satunya adalah Terkait baju seragam anak sekolah yang nilainya. Mencapai meliaran rupiah sampai saat ini masih berlum jelas skema tender, sumber dana berapa, dan teknis pengadaannya, sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Sehingga program baju seragam gratis tersebut Oleng. Ali Sopyan pimpinan Umum Media Rajawali news. Mengamati program tersebut sangat bagus namun disayangkan ke manpaatannya kurang begitu epektip. Ali Sopyan Pimpinan Umum Media Rajawali news.dengan tegas mengatakan angaran pemerintah khususnya angaran pendidikan haruslah lewat telaah skala prioritas, kenyataan yang ada masih banyak sekolah yang ber komplek ( 1 komplek dihuni 1-3 skolah) sehingan proses pendidikan di Prabumulih terganggu, bahkan sangat memalukan kota Prabumulih, sekelas kota Prabumulih masih ada sekolah yang berkompleks seperti itu. bayangkan jika dana tersebut di gunakan untuk membangun sarana gedung untuk menunjang pendidikan di Prabumulih yang dapat menampung ratusan orang anak didik siswa siswi agar mereka tidak lagi bersekolah pada siang hari. Bahkan Pemkot Prabumulih otomatis menambah aset . Lanjut Ali Sopyan dengan suwara lantang mengatakan jika wali kota Prabumulih kontiyu menganggarkan pembangunan Ruang kelas Baru untuk skolah. Agar persoalan sekolah Komplek dan anak anak masuk siang bisa teratasi. karena belajar pada siang hari sangatlah tidak efektif, bagaimana kita mau Prabumulih emas, kalau anak2 dalam belajar tak efektif. Ironisnya kepala dinas pendidikan kota Prabumulih diduga tidak memprioritaskan penyelesaian sekolah berkomplek dan masih banyaknya sekolah melaksanakan KBM di siang hari. Malah mendahulukan baju gratis yang diduga sangat rawan praktek penyimpangan nantinya.
Kami dari rajawalinews dengan tegas menyatakan Kami meminta untuk transparansi pengadaan baju sekolah tersebut. Mulai dari pengadaan, proses tender, sampai dengan nantinya apakah benar2 bantuan tersebut memang sampai ke siswa. Selain itu kami tegas menyatakan segera selesaikan persoalan sekolah yang masih banyak berkomplek, dan kami menuntut agar tidak ada lagi anak-anak yang masuk siang. Prioritaskan pembagunan ruang kelas belajar siswa dari pada hal lain yang tak begitu bermanfaat. Seperti renovasi-renovasi gedung terbengkalai, mending kita dahulukan untuk persoalan sekolah berkomplek dan masih banyaknya sekolah yang melaksanakan KBM di siang hari. ( Redaksi)

Banjir Bandang Terjang Desa Bendungan, TPT Sungai Cisande Ambruk dan 4 Rumah Warga Terdampak

0

Banjir Bandang Terjang Desa Bendungan, TPT Sungai Cisande Ambruk dan 4 Rumah Warga Terdampak

Kuningan, Mediacakrabuana.id Musibah banjir bandang kembali melanda wilayah Kabupaten Kuningan. Kali ini, Desa Bendungan, Kecamatan Lebakwangi, menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup serius akibat intensitas hujan tinggi di bagian hulu pada Senin sore, 16 Juni 2025.

Sekitar pukul 17.00 WIB, derasnya aliran sungai Cisande menyebabkan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang terbuat dari pasangan batu belah dengan tinggi 4 meter dan panjang sekitar 25 meter ambruk. Selain kerusakan fisik pada infrastruktur, peristiwa ini juga memicu abrasi tanah di bantaran sungai yang lokasinya berdekatan dengan permukiman warga.

Pemerintah Desa Bendungan melalui Pj. Kepala Desa, Ucu Samsuri, S.Kom, dan Sekretaris Desa Supriatna, menyampaikan laporan resmi atas kejadian tersebut kepada Bupati Kuningan melalui kanal Hotline Kuningan Melesat sebagai bentuk respons cepat tanggap darurat. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa sebanyak 4 rumah terdampak langsung dan 1 rumah lainnya dalam kondisi terancam akibat abrasi dan longsoran tanah.

Adapun daftar warga yang terdampak musibah ini meliputi:

1. Bapak Hasan (67 tahun)
2. Sdr. Bayu Pamungkas Bagaskara (pemilik rumah, berdomisili di Jakarta)
3. Bapak Jaedi (75 tahun) dan Ibu Aminah (73 tahun)
4. Bapak Mulyana (50 tahun) dan Ibu Aan Anengsih (40 tahun)

Sementara satu rumah yang berada dalam kondisi rawan longsor adalah milik Ibu Hj. Atik Mulyani (72 tahun).

Pemerintah Desa Bendungan memperkirakan total kerugian material mencapai Rp.150.000.000. Selain kerusakan fisik, musibah ini juga menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai.

“Kami mohon agar ada tindak lanjut segera dari pemerintah kabupaten maupun pihak terkait untuk melakukan normalisasi sungai, guna mencegah bencana susulan dan melindungi keselamatan warga,” ujar Ucu Samsuri dalam keterangannya.

Pemerintah desa berharap agar penanganan tanggap darurat, bantuan logistik, serta langkah teknis seperti pembangunan kembali TPT dapat segera dilakukan, mengingat kondisi cuaca yang masih fluktuatif dan berpotensi menimbulkan bencana lanjutan.
(Guntur – Kaperwil Jabar)

Pelajar Dipukul di Depan Sekolah, LSM BIDIK Kritik Keras Unit PPA Polres Sumenep

0

Pelajar Dipukul di Depan Sekolah, LSM BIDIK Kritik Keras Unit PPA Polres Sumenep

Sumenep,- Mediacakrabuana.id

Kasus dugaan penganiayaan terhadap pelajar SMA di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, belum juga menunjukkan perkembangan berarti. Hal ini membuat LSM BIDIK angkat bicara dan menyemprot keras Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sumenep karena dianggap tidak hadir membela korban.

Korban, Agus Fian Pratama, siswa SMA Negeri 1 Arjasa, mengalami pemukulan pada 4 Desember 2024. Ia diserang oleh DV dan beberapa rekannya tepat di depan sekolah, menggunakan tangan kosong dan kunci kontak motor. Akibatnya, Agus mengalami luka di kepala dan telinga kiri.

Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Kangean dan teregister dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/19/XII/2024. Namun hingga kini, belum ada kejelasan hukum dan tidak ada pendampingan dari Unit PPA, padahal korban adalah anak di bawah umur.

“Ini kasus kekerasan terhadap anak. Tapi PPA seolah tidak peduli. Tidak datang, tidak dampingi, bahkan menanyakan keadaan korban saja tidak. Kalau begini, untuk apa ada Unit PPA?” ujar Muhlis Ketua DPC LSM BIDIK Kangean, Senin (16/6/2025).

Susanto, ayah korban, juga menyampaikan kekecewaannya. Ia mengaku tidak pernah dihubungi oleh pihak PPA sejak melapor. Padahal anaknya masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut.

“Kami sudah lapor secara resmi. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang datang atau bantu dari PPA. Anak saya ini korban, bukan pelaku. Tapi malah seperti diabaikan,” katanya.

LSM BIDIK menilai diamnya Unit PPA adalah bentuk pembiaran terhadap kekerasan anak. Mereka meminta Kapolres Sumenep untuk mengevaluasi kinerja Unit PPA dan menindak siapa pun yang lalai dalam tugas perlindungan.

“Tugas PPA itu melindungi anak, apalagi jika jadi korban. Kalau mereka diam, artinya mereka gagal menjalankan tugas. Dan kegagalan ini harus dibenahi,” tegas Ketua DPC BIDIK.

Demi menjaga keberimbangan berita tim masih mencoba menghubungi pihak Unit PPA Polres Sumenep untuk meminta klarifikasi resmi. Dan akan terus mengikuti perkembangan kasus ini demi keadilan bagi korban.

( Tim )

DANA HIBAH KAB. LAHAT SUMSEL DIDUGA JADI SANTAPAN GEROMBOLAN PEJABAT RAMPOK

0

DANA HIBAH KAB. LAHAT SUMSEL DIDUGA JADI SANTAPAN GEROMBOLAN PEJABAT RAMPOK

LAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan pimpinan Umum Media Rajawalinews Group
Menyikapi dana hibah kabupaten lahat sarat dengan penyimpangan . Yang menimbulkan kerugian uang negara menjadi santapan gerombolan pejabat Rampok pasalnya

Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja
Modal pada Tiga SKPD Tidak Tepat Pemkab Lahat pada tahun 2023 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp745.494.466.663,
Rp216.969.542.248,00, dan Rp1.164.843.031.374,00 dengan realisasi masing- masing sebesar Rp645.613.816.353,02, Rp209.272.541.406,00, dan Rp1.110.490.579.102,25 atau sebesar 86,60%, 96,45%, dan 95,33% dari anggaran.
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen realisasi Belanja Barang dan Jasa,
Belanja Hibah, dan Belanja Modal menunjukkan terdapat tiga SKPD yang menganggarkan
dan merealisasikan kegiatan TA 2023 secara tidak tepat, dengan rincian sebagai berikut.

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Dinas PUPR menganggarkan dan merealisasikan kegiatan Rehab Rumah Dinas Kejari
Kabupaten Lahat sebesar Rp150.000.000,00 pada Belanja Modal Gedung dan
Bangunan. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja
Hibah karena hasil pekerjaan dimaksudkan untuk diserahkan kepada instansi vertikal. Selain itu, terdapat kegiatan Normalisasi Irigasi Ataran Desa Muara Danau Kecamatan Tanjung Tebat sebesar Rp193.484.000,00 yang dianggarkan dan direalisasikan padabelanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan
dan direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa karena berupa kegiatan penggalian sedimen aliran dan tidak terdapat pembangunan struktur bangunan hasil pekerjaan, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Aset Tetap dengan masa manfaat tertentu yang telah ditetapkan.

b. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP)
Dinas PRKPP menganggarkan dan merealisasikan Belanja Modal Tanah berupa
kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur’an di Desa
Ulak Lebar Kecamatan Lahat sebesar Rp150.000.000,00 dan kegiatan pengadaan
tanah untuk Relokasi Korban Banjir Desa Keban Agung Kecamatan Mulak Sebingkai
sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Hibah karena pengadaan tanah tersebut ditujukan untuk
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

c. Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menganggarkan dan merealisasikan Belanja
Modal Gedung dan Bangunan untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana
olahraga pada lahan milik Pemerintah Desa dan Polisi Resort Kabupaten Lahat serta akan diserahterimakan kepada pihak terkait sehingga seharusnya dianggarkan pada
Belanja Hibah. Rincian kegiatan pembangunan dan rehabilitasi tersebut disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2. Kegiatan

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi

” Bersambung Edisi berikut nya ….!!!
( Redaksi)

Isu Traktor Bantuan Disembunyikan atau Dijual di Susukan Terbukti Hoaks

0

Isu Traktor Bantuan Disembunyikan atau Dijual di Susukan Terbukti Hoaks

Kuningan || Mediacakrabuana.id

* TMI dan Pemerintah Desa Pastikan Isu Penjualan Traktor Bantuan Hanya Hoaks
*DPD TMI Kuningan: Traktor Bantuan Tidak Disembunyikan, Isu di Medsos Hoaks
* Viral Traktor Bantuan Disembunyikan, Kepala Desa Susukan: Itu Tidak Benar!
*Hoaks! Traktor Bantuan untuk Kelompok Tani Susukan Tidak Pernah Dijual
* Isu Traktor Dijual atau Disembunyikan Dibantah TMI dan Kepala Desa Susukan
* Klarifikasi TMI Kuningan: Traktor Dititipkan, Bukan Disembunyikan atau Dijual
* Tegas! Bantuan Traktor di Susukan Aman, Isu Penjualan Hanya Miskomunikasi

 

KUNINGAN – Kabar yang beredar di media sosial mengenai dugaan traktor bantuan pemerintah yang disembunyikan atau dijual di Desa Susukan, Kecamatan Cipicung, dipastikan tidak benar alias hoaks. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Kuningan, H. Taufik, bersama Kepala Desa Susukan Toto Cipta Rasa dan Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cipicung, Didi.

Traktor bantuan yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2025 tersebut telah diserahkan kepada kelompok tani Daniang Kertaraharja dan Unggul Lestari pada Minggu (15/6/2025) di Balai Desa Susukan. Bantuan ini diberikan melalui Tani Merdeka Indonesia (TMI) untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Traktor memang dititipkan sementara di rumah saudara Kadi karena pengiriman dilakukan malam hari, dan beliau dipercaya untuk menjaga alat tersebut. Tidak ada niat menyembunyikan atau menjual. Ini hanya persoalan teknis penyimpanan alat baru agar tetap aman,” jelas H. Taufik.

Kepala Desa Susukan, Toto Cipta Rasa, juga menegaskan bahwa informasi yang beredar di salah satu akun TikTok tersebut tidak benar. “Kami pastikan kabar itu hoaks. Traktor dititipkan sementara sampai serah terima lanjutan dilaksanakan. Tidak ada penjualan atau upaya menyembunyikan alat bantuan,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cipicung, Didi, menjelaskan bahwa bantuan alat mesin pertanian diberikan sesuai prosedur melalui permohonan kelompok tani terdaftar di SIMLUHTAN. “Bantuan diberikan berdasarkan data yang sah dan diawasi. Jadi tidak mungkin alat bantuan dijual atau disembunyikan begitu saja,” katanya.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas sumbernya dan selalu memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya.

Pasien Meninggal Usai Operasi Caesar di RS Swasta Kuningan, Keluarga Pertanyakan Prosedur dan Komunikasi Medis

0

Pasien Meninggal Usai Operasi Caesar di RS Swasta Kuningan, Keluarga Pertanyakan Prosedur dan Komunikasi Medis

Kuningan, Mediacakrabuana.id

Seorang ibu muda asal Kabupaten Kuningan meninggal dunia usai menjalani operasi caesar di salah satu rumah sakit swasta di wilayah Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, pada Selasa, 6 Mei 2025. Pihak keluarga merasa kecewa dan mempertanyakan perubahan jadwal operasi yang dilakukan secara sepihak serta minimnya penjelasan medis selama proses berlangsung.

Korban, dalam keadaan sehat dan sedang mengandung anak ketiga, telah menjalani serangkaian pemeriksaan ultrasonografi (USG) sejak awal tahun. Berdasarkan hasil konsultasi terakhir pada April 2025, korban disarankan menjalani operasi caesar pada usia kehamilan 38 minggu, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dokter untuk datang ke rumah sakit pada Selasa pagi, 6 Mei 2025, guna menjalani operasi di malam harinya.

Namun, begitu tiba di rumah sakit pada hari yang telah dijadwalkan, pihak keluarga mulai merasakan sejumlah kejanggalan. Setelah melakukan pendaftaran dan pemeriksaan awal di Unit Gawat Darurat (UGD), korban dibawa ke ruang kebidanan tanpa penjelasan yang memadai. Selang beberapa waktu, keluarga mendapati korban sudah mengenakan pakaian bedah dan dipindahkan menggunakan kursi roda menuju ruang intensif.

“Saya dan keluarga tidak diberi tahu kalau istri saya akan langsung dioperasi siang itu. Kami baru sadar setelah melihat beliau sudah berada di kursi roda dengan pakaian operasi,” ujar suami korban, yang menemani sejak awal.

Sebelumnya, dokter menyampaikan bahwa operasi akan dilakukan malam hari setelah korban menjalani puasa. Namun tanpa adanya komunikasi lanjutan, operasi dilakukan justru sekitar pukul 12.00 WIB siang hari itu.

Selama operasi berlangsung, pihak keluarga semakin cemas. Seorang dokter kemudian keluar dari ruang bedah dan menyampaikan kepada suami korban bahwa operasi mengalami komplikasi. “Pak, ini istri Bapak plasentanya nempel ke rahim. Harus kita angkat rahimnya,” ucap dokter kepada suami korban.

Suami korban, dalam kondisi tertekan dan cemas, mengiyakan tindakan medis tersebut demi menyelamatkan nyawa istri dan anaknya. Ia juga mengaku teringat bahwa dokter sebelumnya pernah menyebutkan bahwa karena ini kehamilan ketiga dan riwayat dua kali caesar, maka rahim berisiko tinggi dan kemungkinan tidak bisa dipertahankan.

Namun kekhawatiran keluarga semakin menjadi saat proses operasi memakan waktu lebih lama dari yang dibayangkan. Terlihat dokter keluar masuk ruang bedah dengan ekspresi panik. Dugaan pendarahan hebat pun muncul, terlebih ketika tim medis meminta pihak keluarga mengambil darah sebanyak tujuh kantong dari PMI Kuningan dalam dua tahap.

Di tengah situasi yang semakin genting, seorang dokter kembali menyampaikan kabar kepada suami korban. “Sekarang Bapak berdoa saja. Yang penting kan bayinya selamat,” ucap sang dokter. Namun jawaban itu membuat suami korban kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai keluarga pasien.

“Saya bilang ke dokter: bukan hanya bayinya saja, istri saya juga harus selamat. Istri saya datang ke rumah sakit dalam keadaan sehat,” ujarnya penuh emosi.

Dokter kemudian menimpali, “Ya, Pak, kemungkinan besar ibunya bisa meninggal.”

Kondisi korban terus memburuk. Ia tidak sadarkan diri dan harus dipasangi alat bantu pernapasan. Dokter lalu menawarkan prosedur tambahan berupa pemasangan selang ke mulut, dengan alasan gangguan pernapasan dan pendarahan yang tidak terkendali.

“Kalau tidak dilakukan sekarang, bisa makin parah,” ucap dokter yang kembali menekankan bahwa ini keputusan mendesak. Suami korban, yang saat itu sudah sangat lelah secara fisik dan emosional, menyetujui tindakan tersebut tanpa sempat membaca atau memahami isi surat persetujuan operasi lanjutan yang diminta untuk ditandatangani.

Selang waktu berjalan, keluarga diminta menunggu di luar ruang ICU. Tak lama kemudian, salah satu dokter memanggil dan meminta perwakilan keluarga untuk menyaksikan prosedur kejut jantung terakhir. Suami korban menolak karena tidak sanggup melihat langsung, sehingga ibunda korban dan adik suami korban yang masuk.

Tak berselang lama, seorang dokter menyampaikan kabar duka tersebut.
“Sudah kami lakukan semua prosedur, kami tekan dadanya, kami coba kejut listrik, tapi tidak ada reaksi. Kalau terus ditekan bisa patah tulang dadanya. Kami mohon maaf, istri Bapak tidak tertolong,” ujarnya.

Korban dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 21.00 WIB. Suami korban menyatakan bahwa sejak awal prosedur penanganan terlihat tidak profesional dan komunikasi sangat minim. Ia menyayangkan perubahan jadwal operasi yang tidak disampaikan lebih awal, serta ketidaksiapan rumah sakit dalam menangani komplikasi.

“Saya kecewa terhadap rumah sakit ini. Tidak ada itikad baik dari awal hingga akhir. Semua berjalan tanpa kami tahu apa-apa,” tuturnya.

Keluarga korban meminta kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Mereka menegaskan bahwa tindakan medis harusnya disampaikan dengan jujur dan jelas, tidak hanya dalam kondisi darurat.

Kepada tim media Rajawalinews.online, pada Jumat, (13/06/2025) di kediamannya, suami almarhumah menyampaikan kesedihannya yang mendalam atas peristiwa yang menimpa istrinya serta kekecewaan terhadap pelayanan medis yang diterima di rumah sakit. Ia berharap kejadian serupa tidak dialami oleh pasien lain, dan meminta adanya kejelasan serta tanggung jawab dari pihak rumah sakit.

Tim redaksi Rajawalinews akan terus menelusuri kasus ini dengan menggali informasi dari berbagai pihak, termasuk pengurus rumah sakit, dokter penanggung jawab, serta pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.(Redaksi/G)

Iwan Mabruri Nyatakan Siap Pimpin PDAM Tirta Kamuning, Fokus pada Air Bersih dan Tata Kelola Transparan

0

Iwan Mabruri Nyatakan Siap Pimpin PDAM Tirta Kamuning, Fokus pada Air Bersih dan Tata Kelola Transparan

KUNINGAN — MEDIACAKRABUANA.ID

Iwan Mabruri secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kamuning. Komitmen ini ditegaskannya sebagai bentuk pengabdian untuk mendukung program pembangunan Kabupaten Kuningan di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Rahmat Yanuar, M.Si, dan Wakil Bupati Tuti Ansiani, S.H., M.Kn.

Iwan menegaskan, motivasinya bukan sekadar mengisi posisi strategis, melainkan untuk mewujudkan pelayanan air bersih yang layak, aman, dan merata bagi seluruh masyarakat. “Saya merasa terpanggil untuk berkontribusi nyata. PDAM memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Saya siap menghadirkan perubahan, mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga keterbukaan informasi publik,” ungkap Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menekankan bahwa PDAM harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Efisiensi distribusi air bersih dan peningkatan mutu layanan pelanggan menjadi fokus utama yang akan diusungnya.

Sebagai sosok yang juga berkontribusi dalam pemenangan pasangan Dian Tuti pada Pilkada Kuningan, Iwan memandang bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus terus diperluas. “Posisi ini adalah amanah pelayanan. Jika diberikan kepercayaan, saya siap bekerja sepenuh hati demi kemajuan masyarakat Kuningan,” ujarnya.

Pernyataan Iwan ini dinilai sejalan dengan semangat pemerintahan daerah yang inklusif dan kolaboratif, yang membuka ruang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. / Moris

PULUHAN MELIAR DANA PT. SMS PEMPROF SUMSEL DIRAMPOK GEROMBOLAN PEJABAT BANGSAT DI ERA PLT GUBERNUR 2023.

0

PULUHAN MELIAR DANA PT. SMS PEMPROF SUMSEL DIRAMPOK GEROMBOLAN PEJABAT BANGSAT DI ERA PLT GUBERNUR 2023.

PALEMBANG SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID
Ali Sopyan Pimpinan umum Media Rajawali news , Menyikapi adanya dugaan kerugian pendapatan ke uangan Pemvrop. Sumsel. Dimintak pihak aparat penegak hukum segera bertindak . Pasalnya terdapat hasil

Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/130/LHP/ITDAPROV.V/2024 tanggal 17 September 2024 menyatakan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik,

Pakta Integritas dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan pada PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (PT SMS),

sejak tanggal 8 Desember 2022
angkutan batubara menggunakan gerbong kereta api PT SMS dihentikan PT KAI karena PT SMS tidak membayar Jaminan dann Uang Muka angkutan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

PT SMS sejak saat itu hanya melayani jasa layanan bongkar muat dan sewa peti kemas kepada mitra pengguna layanan dan sampai tanggal 31 Agustus 2024 PT Etika Sumber Alam merupakan satu-satunya mitra kerja PT SMS.

Temuan inspektorat Sumsel bahwa sejak Desember 2023, Mei 2024 dan Juni 2024 PT Etika Sumber Alam mengangkut batubara PT Mustika Indah Permai menggunakan layanan sewa peti kemas PT SMS atau terkesan mengambil alih bisnis PT SMS.

Pemuatan angkutan batubara ini tidak dalam perjanjian kerjasama sewa peti kemas namun tercatat dalam Berita Acara Rekapitulasi Pengangkutan Batubara sehingga merugikan keuangan PT SMS (diduga tidak membayar sewa)

Uang Muka tidak diterima PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan sebesar Rp. 25.999.782.643,00 karena terjadi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proses bisnis PT SMS.

Menurur auditor inspektorat Sumsel, Adi Trenggana Wirabhakti (ATW), selaku Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan tidak menjalankan komitmen sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati sehingga hilangnya Hak PT SMS atas pembayaran uang muka dari customer.

Kemudian ATW tidak menerapkan sistem manajemen risiko sebagaimana langkah mitigasi yang diatur dalam Rencana Bisnis PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan Tahun 2022-2026.

ATW mengakomodir permintaan Direktur PT Etika Sumber Alam (PT ESA) dengan mengurangi tarif harga layanan dan menjadikan satu – satunya mitra usaha.

PT Etika Sumber Alam mengangkut batubara PT Mustika Indah Permai menggunakan peti kemas milik PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan tanpa perjanjian kerjasama.

PT Mustika Indah Permai sesungguhnya berpotensi menjadi mitra baru PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dalam kerjasama angkutan batubara di luar kerjasama angkutan dengan PT Etika Sumber Alam.

Hal tersebut mengakibatkan PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan kehilangan potensi keuntungan atas angkutan batubara milyaran rupiah per bulan.

Menjadikan PT SMS miliki hutang usaha kepada vendor pelaksana layanan bongkar batubara milik customer, mengalami keterbatasan likuiditas arus kas perusahaan dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha.

Prilaku curang ATW berdampak pada Kinerja operasional perusahaan menjadi terganggu dan hanya bergantung pada satu-satunya mitra yang gagal memenuhi komitmen dalam melaksanakan perjanjian kerjasama.

Selanjutnya inspektorat Sumsel juga menyatakan saudara Cecep Kurniawan selaku Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Usaha PT SMS merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Etika Sumber Alam sejak 18 Agustus 2022.

Cecep Kurniawan tidak melaksanakan tanggungjawabnya membantu Direktur Utama PT SMS ATW melakukan negosiasi kepada PT Etika Sumber Alam karena menjadi Komisaris PT Etika Sumber Alam.

Cecep membantu permintaan Direktur PT Etika Sumber Alam kepada Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan untuk mengurangi tarif layanan bongkar batubara dan Pemutusan seluruh perjanjian kerjasama oleh PT Etika Sumber Alam terhadap PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan sebelum berakhirnya masa kerjasama yg berdampak kerugian keuangan PT SMS.

Kemudian inspektorat Sumsel juga menyatakan Direktur PT Besemah Anugrah Mandiri tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimuat pada Perjanjian Kerja sama usaha dengan PT SMS dalam melakukan kajian dan memberikan masukan terkait pengembangan usaha PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan.

Auditor inspektorat Sumsel juga menyatakan Irwan Septianto, selaku Staf Perpajakan dan SDM PT SMS bertindak di luar kapasitas, lingkup tanggung jawab dan tugas pokoknya dalam rencana pengembangan bisnis PT Besemah Anugrah Mandiri.

Anugerah Pratama, selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal PT Sriwijaya Mandiri Sumatera tidak menjalankan fungsinya yang berdampak berkurangnya pendapatan PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan.

PT SMS hanya bergantung pada PT Etika Sumber Alam yang gagal memenuhi komitmen dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dan PT Etika Sumber Alam memiliki beban piutang usaha kepada PT Etika Sumber Alam.

Hutang usaha PT Etika Sumber Alam kepada vendor pelaksana layanan bongkar batubara milik PT Etika Sumber Alam di tanggung PT SMS dan dampaknya PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan kehilangan potensi penerimaan.

Gierry Helvan, Manager Pemasaran PT SMS bertindak di luar kapasitasnya dengan mengatur operasional pengangkutan gerbong muatan batubara milik PT Etika Sumber Alam langsung kepada pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kontrak PT SMS (telikung).

Padahal lingkup pekerjaan antara PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dengan PT Etika Sumber Alam yang disepakati dalam perjanjian kerjasama adalah sebatas penyediaan jasa layanan bongkar peti kemas dan sewa peti kemas batubara.

Pengaturan pengangkutan batubara milik PT Mustika Indah Permai menggunakan peti kemas milik PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan tanpa adanya perjanjian kerjasama kedua pihak.

Terkait layanan sewa peti kemas batubara, PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Etika Sumber Alam dan tidak memiliki perjanjian kerjasama sewa peti kemas batubara dengan PT Mustika Indah Permai.

Dampaknya Volume batubara PT Mustika Indah Permai yang diangkut menggunakan peti kemas PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan menjadi tidak dapat ditagihkan.

Pencatatan piutang PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan tanggal 31 Agustus 2024, PT Etika Sumber Alam masih memiliki kewajiban kepada PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan berupa hutang Usaha, senilai Rp 12.366.741.742,00; dan hutang Diluar Usaha, senilai Rp 23.190.000,00.

Berdasarkan pencatatan terhadap Piutang, Hutang dan Uang Muka Diterima PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan per tanggal 31 Agustus 2024, diketahui nilai Piutang Usaha PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan terhadap seluruh customer pengguna layanan sejumlah Rp 59.439.754.426

Nilai Piutang Diluar Usaha PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan terhadap seluruh customer pengguna layanan sejumlah Rp5.584.622.275,00.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi.

Bersambung Edisi berikut nya …!!
( Redaksi)

Pakta Integritas dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Pada PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (PT SMS), Di Pertanyakan….

0

Pakta Integritas dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Pada PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (PT SMS), Di Pertanyakan….

Palembang. Sumatera Selatan || Mediacakrabuana.id

Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/130/LHP/ITDAPROV.V/2024 tanggal 17 September 2024 menyatakanadanya dugaan Pelanggaran Kode Etik, Pakta Integritas dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan pada PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (PT SMS),

sejak tanggal 8 Desember 2022
angkutan batubara menggunakan gerbong kereta api PT SMS dihentikan PT KAI karena PT SMS tidak membayar Jaminan dann Uang Muka angkutan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

PT SMS sejak saat itu hanya melayani jasa layanan bongkar muat dan sewa peti kemas kepada mitra pengguna layanan dan sampai tanggal 31 Agustus 2024 PT Etika Sumber Alam merupakan satu-satunya mitra kerja PT SMS.

Temuan inspektorat Sumsel bahwa sejak Desember 2023, Mei 2024 dan Juni 2024 PT Etika Sumber Alam mengangkut batubara PT Mustika Indah Permai menggunakan layanan sewa peti kemas PT SMS atau terkesan mengambil alih bisnis PT SMS.

Pemuatan angkutan batubara ini tidak dalam perjanjian kerjasama sewa peti kemas namun tercatat dalam Berita Acara Rekapitulasi Pengangkutan Batubara sehingga merugikan keuangan PT SMS (diduga tidak membayar sewa)

Uang Muka tidak diterima PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan sebesar Rp. 25.999.782.643,00 karena terjadi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proses bisnis PT SMS.

Menurur auditor inspektorat Sumsel, Adi Trenggana Wirabhakti (ATW), selaku Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan tidak menjalankan komitmen sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati sehingga hilangnya Hak PT SMS atas pembayaran uang muka dari customer.

Kemudian ATW tidak menerapkan sistem manajemen risiko sebagaimana langkah mitigasi yang diatur dalam Rencana Bisnis PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan Tahun 2022-2026.

ATW mengakomodir permintaan Direktur PT Etika Sumber Alam (PT ESA) dengan mengurangi tarif harga layanan dan menjadikan satu – satunya mitra usaha.

PT Etika Sumber Alam mengangkut batubara PT Mustika Indah Permai menggunakan peti kemas milik PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan tanpa perjanjian kerjasama.

PT Mustika Indah Permai sesungguhnya berpotensi menjadi mitra baru PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dalam kerjasama angkutan batubara di luar kerjasama angkutan dengan PT Etika Sumber Alam.

Hal tersebut mengakibatkan PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan kehilangan potensi keuntungan atas angkutan batubara milyaran rupiah per bulan.

Menjadikan PT SMS miliki hutang usaha kepada vendor pelaksana layanan bongkar batubara milik customer, mengalami keterbatasan likuiditas arus kas perusahaan dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha.

Prilaku curang ATW berdampak pada Kinerja operasional perusahaan menjadi terganggu dan hanya bergantung pada satu-satunya mitra yang gagal memenuhi komitmen dalam melaksanakan perjanjian kerjasama.

Selanjutnya inspektorat Sumsel juga menyatakan saudara Cecep Kurniawan selaku Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Usaha PT SMS merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Etika Sumber Alam sejak 18 Agustus 2022.

Cecep Kurniawan tidak melaksanakan tanggungjawabnya membantu Direktur Utama PT SMS ATW melakukan negosiasi kepada PT Etika Sumber Alam karena menjadi Komisaris PT Etika Sumber Alam.

Cecep membantu permintaan Direktur PT Etika Sumber Alam kepada Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan untuk mengurangi tarif layanan bongkar batubara dan Pemutusan seluruh perjanjian kerjasama oleh PT Etika Sumber Alam terhadap PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan sebelum berakhirnya masa kerjasama yg berdampak kerugian keuangan PT SMS.

Kemudian inspektorat Sumsel juga menyatakan Direktur PT Besemah Anugrah Mandiri tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimuat pada Perjanjian Kerja sama usaha dengan PT SMS dalam melakukan kajian dan memberikan masukan terkait pengembangan usaha PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan.

Auditor inspektorat Sumsel juga menyatakan Irwan Septianto, selaku Staf Perpajakan dan SDM PT SMS bertindak di luar kapasitas, lingkup tanggung jawab dan tugas pokoknya dalam rencana pengembangan bisnis PT Besemah Anugrah Mandiri.

Anugerah Pratama, selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal PT Sriwijaya Mandiri Sumatera tidak menjalankan fungsinya yang berdampak berkurangnya pendapatan PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan.

PT SMS hanya bergantung pada PT Etika Sumber Alam yang gagal memenuhi komitmen dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dan PT Etika Sumber Alam memiliki beban piutang usaha kepada PT Etika Sumber Alam.

Hutang usaha PT Etika Sumber Alam kepada vendor pelaksana layanan bongkar batubara milik PT Etika Sumber Alam di tanggung PT SMS dan dampaknya PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan kehilangan potensi penerimaan.

Gierry Helvan, Manager Pemasaran PT SMS bertindak di luar kapasitasnya dengan mengatur operasional pengangkutan gerbong muatan batubara milik PT Etika Sumber Alam langsung kepada pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kontrak PT SMS (telikung).

Padahal lingkup pekerjaan antara PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dengan PT Etika Sumber Alam yang disepakati dalam perjanjian kerjasama adalah sebatas penyediaan jasa layanan bongkar peti kemas dan sewa peti kemas batubara.

Pengaturan pengangkutan batubara milik PT Mustika Indah Permai menggunakan peti kemas milik PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan tanpa adanya perjanjian kerjasama kedua pihak.

Terkait layanan sewa peti kemas batubara, PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Etika Sumber Alam dan tidak memiliki perjanjian kerjasama sewa peti kemas batubara dengan PT Mustika Indah Permai.

Dampaknya Volume batubara PT Mustika Indah Permai yang diangkut menggunakan peti kemas PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan menjadi tidak dapat ditagihkan.

Pencatatan piutang PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan tanggal 31 Agustus 2024, PT Etika Sumber Alam masih memiliki kewajiban kepada PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan berupa hutang Usaha, senilai Rp 12.366.741.742,00; dan hutang Diluar Usaha, senilai Rp 23.190.000,00.

Berdasarkan pencatatan terhadap Piutang, Hutang dan Uang Muka Diterima PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan per tanggal 31 Agustus 2024, diketahui nilai Piutang Usaha PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan terhadap seluruh customer pengguna layanan sejumlah Rp 59.439.754.426

Nilai Piutang Diluar Usaha PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan terhadap seluruh customer pengguna layanan sejumlah Rp5.584.622.275,00.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi “Bersambung Edisiberikut nya …!!!

(Redaksi)

BERITA TERBARU