“RAMBO MENCIUM BAU TAK SEDAP DI PEKAB. BANYU ASIN BKBK Rp 78 MILIAR DI PERTANYAKAN”

BANYU ASIN SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo ( Rambo ) Sesuwai Program persiden RI ke 8 Prabowo Subianto yang sedang prang dengan koruptor yang harus di tumpas dan dibersihkan dari muka bumi Nusantara demi membela rakyat . Rakyat Makmur sehat negara Kuwat. Rambo ambil bagian ikut perangi pejabat koruptor tegas Ali Sopyan

Ali Sopyan Dengan suwara lantang. Pasalnya BKBK Gubernur Sumsel, ada aroma taksedap pasalnya BKBK Cair pada saat sedang gencar gencarnya pilkada . Terbukti Pj Bupati Banyuasin menerima Bantuan Keuangan Bersipat Kusus sebesar Rp 78 Milar yang untuk di gunakan Gunakan untuk Ini Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Gubernur Sumatera Selatan sebesar Rp 78 miliar.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, dalam sebuah acara yang diadakan di Griya Agung, Palembang, pada Minggu, 23 Juni lalu.

Pemkab Banyuasin mengusulkan BKBK kepada Pemerintah Provinsi pada 19 Februari lalu,” kata Hani Syopiar Rustam.

Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuasin, termasuk pembangunan jalan, jembatan, lampu jalan, serta perbaikan rumah tidak layak huni.

“Pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Kabupaten Banyuasin,”tambahnya
Hani juga menjelaskan bahwa BKBK adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Bantuan ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

Dengan adanya bantuan ini, Pemkab Banyuasin berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaannya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Kabupaten Banyuasin,”ungkapnya.

Hani menambahkan BKBK sendiri adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bantuan sebesar Rp 78 miliar ini merupakan langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Banyuaasin provinsi Sumatera selatan “.

1. ( Redaksi)*

RAMBO AMBIL BAGIAN PRANG LAWAN PEJABAT KORUPTOR SUMSEL.

SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Relawan Rakyat membela Prabowo ( Rambo ) Mengudara di wilayah Sumsel Menurut Ali Sopyan kita membawa panji Relawan Rakyat Membela Prabowo.turut ambil bagian program persiden RI ke 8 Prabowo Subianto yang sedang giat perang melawan koruptor di muka bumi nusantara.dengan hal tersebut Rambo Melesat di Sumatera Selatan Untuk perang dengan pejabat koruptor termasuk kasus korupsi yang terpendam harus di bongkar dan tidak tertutup kemungkinan ada maling berteriak maling sehingga banyak perkara korupsi tertimbun.pasalnya hasil LHP.BPK Sangat mengerikan di berbagai kabupaten dan kota. Diwilaya Sumsel Ratusan melyar uwang rakyat berantakan pasalnya Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Belum Mempertimbangkan Kondisi dan Kemampuan Keuangan Daerah
Pemprov Sumsel pada TA 2024 menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar
Rp11.429.573.726.458,00 dengan realisasi sebesar Rp10.965.288.224.934,90 atau
95,94% serta menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp11.613.884.803.146,00 dan
merealisasikan sebesar Rp10.908.424.497.431,90 atau 93,93%. Diantara realisasi
belanja tersebut digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
(BKBK) dengan anggaran sebesar Rp2.141.561.993.237,00 dan realisasi sebesar
Rp1.896.976.798.838,25 atau 88,58%.
Dalam LHP Nomor 44/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tanggal 11 Mei 2024 atas
Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun 2023 mengungkap penganggaran Lainlain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tidak didasarkan pada potensi riil,
penganggaran BKBK membebani keuangan daerah, dan rendahnya kemampuan
keuangan untuk mengembalikan kewajiban. Permasalahan yang sama juga diungkap
dalam LHP Kinerja Nomor 04/LHP/XVIII.PLG/01/2025 tanggal 7 Januari 2025 atas
Pengelolaan APBD dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023
s.d. Semester I 2024. LHP Kinerja tersebut mengungkapkan antara lain bahwa
anggaran dan realisasi mandatory spending bidang infrastruktur dan bidang
pendidikan belum sesuai ketentuan, penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil
(DBH) TA 2024 melebihi alokasi anggaran yang telah ditetapkan, dan anggaran
belanja BKBK membebani keuangan daerah.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur
Sumsel untuk memerintahkan TAPD menyusun rencana aksi mengatasi defisit,
penyelesaian utang dan kebijakan pembatasan penggunaan dana terikat, serta
menyusun perencanaan anggaran PAD berdasarkan potensi riil. Menindaklanjuti
rekomendasi tersebut, Pemprov Sumsel menyampaikan dokumen perencanaan
anggaran berdasarkan potensi riil, namun belum sesuai dengan rekomendasi
berdasarkan rencana aksi.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proses penganggaran dan realisasi APBD
Tahun 2024 menunjukkan permasalahan-permasalahan, berikut.Penganggaran BKBK dilakukan secara global tanpa rincian dan tidak
terukur.
Hasil pemeriksaan atas penganggaran BKBK Tahun 2024 menunjukkan Belanja
BKBK dianggarkan secara global sebagai nilai estimasi pagu keseluruhan, dan
belum berdasarkan rencana alokasi per masing-masing kabupaten/kota.
Berdasarkan wawancara dengan TAPD diketahui bahwa Pergub Sumsel Nomor
3 Tahun 2022 belum mengatur mekanisme perencanaan pemberian Belanja
BKBK, sehingga nilai penganggaran dibuat global tanpa rincian, dan telah
berlangsung sejak Tahun 2021 s.d. Tahun 2024.
Nilai alokasi BKBK terus mengalami peningkatan setiap tahun dengan porsi
anggaran belanja yang besar dalam postur APBD Pemprov Sumsel yang disajikan
pada Tabel 1.1 berikut.
TabelPenganggaran BKBK secara global dan tanpa rincian dikarenakan proses
pengajuan proposal penggunaan BKBK dari pemerintah kabupaten/kota beserta
penetapan alokasinya baru dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan,
sedangkan APBD sudah ditetapkan TA-1.
Hasil pemeriksaan atas dokumen usulan kabupaten/kota, hasil verifikasi SKPD
teknis, serta SK alokasi Belanja BKBK Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan
bahwa usulan kegiatan yang diajukan kabupaten/kota tidak seluruhnya dianggap
memadai dan disetujui Pemprov Sumatera Selatan. Rincian nilai usulan, hasil
verifikasi SKPD teknis, dan SK alokasi Belanja BKBK setiap kabupaten/kota
pada Tabel 1.2 berikut.
Tabel 1.2 Usulan, Hasil Verifik
(Redaksi)

Pemkab Purwakarta Hadapi Persoalan Utang Jangka Pendek Akibat Anggaran Belanja Tak Terukur

PURWAKARTA, JABAR | MEDIACAKRABUANA.ID

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menghadapi masalah utang jangka pendek senilai total Rp144,95 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2023. Kondisi ini timbul akibat penganggaran belanja daerah yang dinilai tidak didukung oleh kepastian ketersediaan kas yang memadai.

Analisis menunjukkan bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 tidak mempertimbangkan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional. Meskipun target Pendapatan Daerah TA 2023 tidak tercapai, sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan tetap dilaksanakan. Akibatnya, meskipun masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), jumlah total kegiatan yang dilaksanakan melebihi kas yang tersedia, yang kemudian memicu timbulnya utang.

Utang jangka pendek yang diakui oleh Pemkab Purwakarta tercatat sebesar Rp144.948.064.367,00 kepada pihak ketiga. Jumlah ini terdiri dari tiga komponen utama:

* Utang Belanja Kontraktual TA 2023 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp59.309.173.921,00.

* Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp28.204.254.916,00.

* Utang yang timbul dari penggunaan kas yang seharusnya ditentukan peruntukannya sebesar Rp57.434.635.530,00 untuk membayar kegiatan yang tidak sesuai alokasinya.

Masalah utama yang teridentifikasi adalah penetapan target PAD TA 2023 yang tidak realistis dan diiringi dengan alokasi Belanja yang bersumber dari dana tersebut. Realisasi PAD yang berada di bawah target menjadi kontributor utama ketidakcukupan kas untuk membayar pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang telah dianggarkan.

Analisis tren Laporan Keuangan (LK) Pemkab Purwakarta selama lima tahun terakhir (TA 2019 s.d. 2023) menunjukkan adanya kondisi serupa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Ketidakakuratan penetapan target terbukti pada beberapa jenis pendapatan:

* Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Meskipun realisasi BPHTB cenderung stabil dalam lima tahun terakhir, target yang ditetapkan terus meningkat signifikan. Kesenjangan antara anggaran dan realisasi mencapai titik tertinggi pada TA 2023, menandakan bahwa penetapan target tidak mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya secara rasional.

* Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB): Realisasi Pajak MBLB pada LRA TA 2023 hanya mencapai 76,67% atau Rp10.920.769.225,00 dari anggaran. Anggaran awal MBLB pada APBD murni TA 2023 bahkan mencapai Rp25.000.000.000,00. Tren anggaran yang jauh melebihi realisasi historis mengindikasikan target yang kurang terukur.

* Jasa Giro pada Kas Daerah: Realisasi Pendapatan Jasa Giro pada LRA TA 2023 hanya 11,55% atau Rp1.154.921.051,00 dari target anggaran Rp10.000.000.000,00.

Selain itu, disebutkan pula adanya kesenjangan yang semakin besar antara target dan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada TA 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang juga menunjukkan penetapan target yang tidak rasional.

Publisher -Red

“PEMBANGUNAN SIRING TERSIER SAWAH DESA TANJUNG BARU KEC TANJUNG TEBAT KAB LAHAT TA 2025 DIDUGA DIKERJAKAN ASAL-ASALAN”

LAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Mekanisme pembuatan siring tersier melibatkan persiapan lahan (pembersihan, pengukuran, penggalian), pekerjaan pondasi (bekisting, tulangan, pengecoran), dan pekerjaan siring (pemasangan material). Material yang digunakan bisa beragam, seperti beton bertulang untuk pondasi, atau pasangan batu dan plesteran, tergantung desain. Untuk siring tersier beton, materialnya meliputi beton, besi tulangan, dan bekisting, sedangkan untuk siring pasangan batu meliputi batu, semen, dan pasir.Memasang cetakan (bekisting) untuk pondasi sesuai dengan bentuk dan ukuran yang ditentukan.
Pemasangan Tulangan: Memasang besi tulangan pada pondasi sesuai spesifikasi untuk memperkuat struktur.
Pengecoran Mengisi bekisting dengan beton secara bertahap dan merata agar padat dan kuat. Setelah pengecoran, pondasi perlu dirawat, misalnya dengan penyiraman air secara berkala. Pekerjaan Siring Memasang material siring yang telah dipilih
Siring Beton Bertulang Materialnya adalah beton, besi tulangan, dan bekisting.

Pembangunan siring Tersier di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Dusun Satu(1)dan Dusun Dua(2) Diduga dikerjakan Asal-asalan Material yang di gunakan Pasir Kotor bercampur batu atau SIRTU kotor,Pembesian menggunakan Besi Enam(6) untuk besi U dan Besi Delapan (8) untuk pembesian yang memanjang,Jarak Besi diduga tidak sesuai Spek berjarak kurang lebih 50cm ,pengecoran di isi dengan batu yang seharusnya untuk pondasi, Dari Titik Nol sampai tahap pengerjaan tidak ditemukan Papan informasi.

Masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera yang mengaku Bernama Henzo 11-10-2025 menjelaskan
bangunan di Desa kami ada Dua diDusun (1) dan ada di Dusun(2) kami tidak tahu dari Dinas mana karena dilokasi bangunannya tidak ada papan informasi untuk mengetahui berapa dana dan yang lainnya,Bangunan dikerjakan Asal-asalan, Pembesiannya menggunakan Besi Enam(6) dan delapan,sebagian coran dimasukkan Batu. Pengadukan menggunakan tenaga manusia tidak menggunakan mesin Molen agar bisa tercampur merata. materialnya menggunakan Pasir bercampur batu dan tanah kotor(SIRTUNA), Pembesiannya jarak kurang lebih 50 cm.Dikhawatirkan dalam jangka beberapa bulan sudah banyak yang rusak dan hancur, “jelasnya”.

Salah satu Warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 11-10-2025 yang mengaku Bernama Usdi kepada awak media ini
menjelaskan,kami cuma meminta bangunan Siring disawah tempat kami ini dengan bagus, tetapi mengapa di bangun seperti Asal-asalan saja,mengapa besinya kecil-kecil seperti besi enam dan besi delapan,saya pernah bekerja sebagai tukang bangunan untuk besi enam biasanya digunakan untuk cincin rakitan pembesian dan besi delapan untuk besi panjang,Jika menggunakan besi tidak lagi menggunakan batu,Untuk material mereka menggunakan pasir kotor bercampur batu,Coran Bangunan diisi dengan batu besar yang biasa digunakan untuk pondasi.Dari titik nol sampai tahap pengerjaan dilokasi pekerjaan tidak dipasang Papan Kegiatan sehingga masyarakat tidak tahu berasal darimana dan berapa dananya”Ungkapnya.

Sampai Berita ini diterbitkan Dinas terkait Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan belum bisa di Konfirmasi

“BERSAMBUNG KE EDISI SELANJUTNYA”

NITA YUPIKA & HERI AS
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

*Skandal Prioritas Anggaran di Tangerang: Rp 70 Miliar untuk Mal Pelayanan Publik, Jalan Rakyat Dibiarkan “Neraka”*

Tangerang – Mediacakrabuana.id

Di tengah kepungan “neraka” tentang jalan rusak di Jl. Raya Kramat Pakuhaji yang dikeluhkan warga hingga viral di media sosial, Pemerintah Kabupaten Tangerang justru memicu sorotan tajam dengan alokasi fantastis sebesar Rp 70 Miliar untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kontradiksi prioritas ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas, transparansi, dan komitmen Pemkab Tangerang di bawah kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

*Jalan Rusak Parah vs. Proyek Mercusuar*

Keluhan warga atas infrastruktur yang “sangat memprihatinkan” telah membanjiri ruang publik. Pengguna jalan menyebutkan bagaimana motor mogok, sandal putus, bahkan kendaraan “copot kelelep di kobakan” di jalan yang rusak parah. Ironisnya, di saat yang sama, proyek mercusuar MPP senilai puluhan miliar ini menjadi fokus utama.

“Meskipun pemerintah berdalih bahwa MPP akan meningkatkan pelayanan publik, banyak pihak berpendapat bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 70 miliar untuk gedung baru terasa timpang,” tulis laporan. Sentimen ini menguatkan kecurigaan publik bahwa pemerintah daerah lebih mementingkan citra daripada kesejahteraan masyarakat.

*Temuan BPK Perkuat Dugaan Buruknya Pengawasan*

Keputusan untuk mengutamakan MPP menjadi semakin kontroversial mengingat temuan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Banten. Laporan BPK tahun anggaran 2024 menemukan 33 proyek jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) tidak sesuai kontrak, dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,89 Miliar.

Temuan ini secara langsung terkait dengan keluhan warga yang menyoroti kualitas buruk perbaikan jalan sebelumnya—bahkan beberapa jalan yang baru diperbaiki setahun sudah rusak lagi, Ini mengindikasikan adanya dua masalah besar.

– Prioritas yang Keliru: Mengalihkan dana besar ke proyek baru (MPP) sementara infrastruktur dasar kritis dibiarkan.

– Akuntabilitas yang Buruk: Gagal mengawasi puluhan proyek perbaikan jalan yang sudah berjalan, sehingga merugikan negara dan masyarakat.

*Bupati Dituding ‘Duduk di Kantor’,*

Pemerintah Bungkam
Frustrasi publik juga mengarah pada pimpinan daerah. Komentar sinis yang menyebut “Bupati nya g ada d Tangerang MH pada ddk aja d kantor” mencerminkan kemarahan atas minimnya respons dan kehadiran pejabat di tengah masalah nyata.

Hingga berita ini diturunkan (Jumat, 11 Oktober 2025), pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang—baik Bupati Moch. Maesyal Rasyid maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait—belum memberikan penjelasan resmi mengenai kontradiksi prioritas anggaran ini.

*Publik menuntut transparansi:*

Apakah anggaran Rp 70 Miliar untuk MPP memang lebih mendesak daripada keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat di jalan? Dan langkah apa yang akan diambil terhadap puluhan proyek JIJ yang terbukti merugikan negara senilai Rp 1,89 Miliar?

Apakah pembangunan MPP dengan mengorbankan perbaikan jalan dasar merupakan sebuah bentuk ‘Pengkhianatan’ Anggaran terhadap masyarakat Tangerang? Karena isu perbaikan jalan sampai kini masih menjadi polemik. (Red)

KORUPSI DANA DESA LAHAT! KADES DIDUGA RAMPAS UANG RAKYAT, MENGAPA KAPOLDA DAN KAJATI SUMSEL DIAM? DESAK TANGKAP SEKARANG JUGA!!!

LAHAT , SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

11 Oktober 2015– Skandal dugaan korupsi brutal melanda Desa Lubuk Layang Ilir, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel), di mana Dana Desa (DD) yang semestinya menjadi nadi pembangunan, disinyalir kuat telah beralih fungsi menjadi rekening pribadi dan bancakan keluarga Kepala Desa (Kades) Didi Kusnadi. Warga desa yang marah dan merasa haknya dirampok, melancarkan kritik pedas, mendesak keras agar Kapolda Sumsel dan Kajati Sumsel segera mencopot seragam indolen, bertindak cepat, dan menangkap pelaku korupsi yang merampok uang rakyat miskin!

Suara jeritan warga Lubuk Layang Ilir mengungkapkan betapa parahnya tata kelola desa di bawah kepemimpinan Didi Kusnadi. Mereka menuding Kades menjalankan pemerintahan desa layaknya “kerajaan pribadi” tanpa akuntabilitas sepeser pun.

“Apa pun yang dibangun, dan dalam bentuk apa pun, TIDAK ADA TRANSPARANSI! Semuanya dikendalikan Kades. Uang yang seharusnya dinikmati bersama oleh kami, dia nikmati sendiri bersama keluarganya!” ujar seorang sumber kunci dari desa yang meminta perlindungan identitas.

Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Sumber tersebut bahkan menyebut bahwa banyak proyek yang dilaporkan telah menelan biaya besar, namun fisiknya ‘hilang ditelan bumi’ atau ‘dibangun’ tanpa fungsi yang jelas. “Banyak yang tidak jelas bahkan banyak juga yang dibangun tetapi tidak ada fungsinya. Sudah menelan biaya yang besar tetapi malah tidak ada kemana fisiknya di desa kami,” tambahnya, menuding adanya proyek fiktif atau mark-up besar-besaran.

Kekacauan dalam pengelolaan dana desa ini diperparah dengan anarki administrasi di tubuh pemerintahan desa. Warga juga mengungkap dugaan pemalsuan tanda tangan Sekretaris Desa (Sekdes) yang terjadi selama bertahun-tahun.

“Selama bertahun-tahun tanda tangan SEKDES dipalsukan! Sampai sekarang antara Kades dan SEKDES tidak sejalan, SEKDES tidak berfungsi!” ungkap sumber. Situasi ini mengindikasikan adanya pelanggaran pidana serius dan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan melanggengkan praktik korupsi tanpa pengawasan.

Masyarakat desa kini menuntut keadilan, mendesak penegak hukum untuk tidak lagi bersikap pasif.

“Harapan kami, laporkan saja Kades yang tidak bertanggung jawab, bahkan berani korupsi uang desa!” ujar warga.

Tim media ini mengeluarkan desakan keras dan pedas kepada Kapolda Sumatera Selatan dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel: Tunjukkan taring Anda! Dana Desa adalah uang rakyat miskin; merampoknya adalah kejahatan moral dan hukum tertinggi. Kami menuntut Anda segera menurunkan tim Jatanras/Penyidik Khusus, melakukan audit investigasi terbuka, dan menangkap Didi Kusnadi jika terbukti merampok hak rakyat.

Hukum tidak boleh tumpul ke atas! Jangan biarkan pelaku korupsi berkeliaran bebas di tengah penderitaan rakyat!

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, Tim Pemburu Koruptor telah berupaya maksimal memberi hak jawab kepada Kepala Desa Didi Kusnadi. Konfirmasi via telepon ke nomor 0812-7896-XXXX pada tanggal 11 Oktober 2025 telah dilakukan TIGA KALI BERTURUT-TURUT, namun Kades tidak memberikan jawaban atau respons. Sikap diam Kades ini semakin menguatkan dugaan bahwa yang bersangkutan sengaja menghindari pertanggungjawaban publik.

TIM PEMBURU KORUPTOR
NITA YUPIKA & HERI AS

“DIDUGA KADES LUBUK LAYANG ILIR KIMTIM LAHAT RAJA KORUPSI DANA DESA PEMALSU TANDA TANGAN”

LAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Seorang kepala desa yang membuat proyek fiktif dapat dijerat pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001), dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda. Selain itu, kepala desa juga dapat diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara dan subsider kurungan.

Pasal 263 KUHP ayat 1 KUHP mengatur mengenai pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan, dengan ancaman hukuman maksimal selama enam tahun penjara.

Menindaklanjuti keluhahan laporan narasumber yg dapat dipercaya menyangkut dugaan korupsi Dana Desa (DD) senilai lebih dari Rp 5,4 Miliar di Desa Lubuk Layang Ilir Kecamatan Kikim Timur dari tahun 2018 hingga 2025,dugaan pemalsuan tanda tangan Sekretaris Desa (Sekdes)
diduga Sekdes Tidak Tahu Aliran Dana.Sekdes yang seharusnya bertanggung jawab sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), diduga sekdes tidak pernah dilibatkan dalam pencatatan aliran serta total jumlah Dana Desa yang masuk maupun keluar.

Diduga tanda tangan Sekdes pada seluruh Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa selama Kades menjabat, diduga kuat telah dipalsukan.

Diduga Manipulasi dokumen memuluskan penyalahgunaan dana yang mencapai Rp 5,4 Miliar.

Dugaan Proyek Mangkrak Proyek Sumur Bor yang menelan total anggaran Rp 1,12 Miliar (2019-2024) dilaporkan tidak berfungsi.anggaran satu unit Sumur Bor pada 2019 mencapai Rp 360,4 Juta, mengindikasikan markup.

Dugaan Proyek Fiktif: Proyek ‘Kolam Ikan Gaib’ sebesar Rp 87,4 Juta (2024) yang dicairkan untuk Pemeliharaan Karamba Perikanan Darat, namun secara fisik diklaim tidak ada di lokasi desa.

Diduga Gagal Membangun Dana fantastis ini berbanding terbalik dengan status desa yang tercatat TERTINGGAL selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023).

Warga Desa Lubuk Layang Ilir Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang mengaku bernama Boyliam 05-10-2025 kepada awak media ini mengatakan terlalu banyak yang disembunyikan oleh Kades kepada kami masyarakat seolah-olah dana desa yang digunakan itu miliknya pribadi. Sumur bor tidak berfungsi mubazir saja membuatnya tidak ada gunanya bagi kami bangunan sia-sia.Katanya ada kolam ikan akan tetapi sampai sekarang kami tidak tahu dimana dan kemana bangunannya atau jenis ikannya, “ujarnya”

Hal yang sama diungkapkan Efrindo yang mengaku warga Desa Lubuk Layang Ilir Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 05-10-2025 dari tahun ketahun Kades selalu tidak jelas apa saja yang dibangunkan dan apa saja bentuknya, tidak ada transparansi kepada masyarakat Semuanya dikendalikan oleh Kades.Uang yang seharusnya dinikmati bersama oleh kami selaku warga dia nikmati sendiri bersama keluarganya, banyak yang tidak jelas bahkan banyak juga yang dibangun tetapi tidak ada fungsinya. Sudah menelan biaya yang besar tetapi malah tidak ada kemana fisiknya didesa kami bahkan selama bertahun-tahun tanda tangan SEKDES dipalsukan dan sampai sekarang antara Kades dan SEKDES tidak sejalan SEKDES tidak berfungsi.Harapan kami laporkan saja kades yang tidam bertanggung jawab bahkan berani korupsi uang desa, “ujarnya”.

Didi Kusnadi Kepala Desa Lubuk Layang Ilir Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Saat Dikomfirmasi oleh awak media ini 11-10-2025 Nomor 0812-7896-XXXX tiga kali dikomfirmasi tidak memberikan jawaban

“BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA”

NITA YUPIKA & HERI AS
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”