“DIDUGA DINAS PENDIDIKAN PRABUMULIH SARANG PREMAN KADIS BERGAYA MAFIA”
Prabumulih, Mediacakrabuana.id
Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Prabumulih diduga bersikap arogan, menantang wartawan di acara publik, dan stafnya menggebrak meja saat wartawan datang meminta klarifikasi di kantor dinas.
Seorang wartawan berinisial SN mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat berupaya meminta klarifikasi kepada seorang kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Insiden tersebut diduga berkaitan dengan pemberitaan yang sebelumnya diterbitkan mengenai pejabat dan instansi terkait.
Menurut pengakuan SN, persoalan bermula saat dirinya bertemu dengan kepala dinas tersebut dalam sebuah acara besar beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, sang pejabat diduga menunjukkan sikap kurang ramah dan terkesan menantang di hadapan banyak orang.
Wartawan berinisial SN bertemu Kadis Pendidikan di sebuah acara besar. Tanpa sebab jelas, pejabat tersebut menunjukkan sikap arogan dan menantang SN di hadapan banyak orang. SN menduga ini berkaitan dengan pemberitaan yang sebelumnya dimuat mengenai kinerja Dinas Pendidikan.
Guna meluruskan persoalan, SN berinisiatif mendatangi kantor dinas yang bersangkutan untuk meminta penjelasan secara langsung. Namun, alih-alih mendapatkan klarifikasi, suasana pertemuan disebut berlangsung tegang. Salah seorang staf di kantor dinas tersebut bahkan diduga sempat menggebrak meja di hadapan SN.
“Seharusnya persoalan ini bisa dibicarakan dengan baik. Saya datang untuk meminta penjelasan, bukan mencari keributan. Kalau memang keberatan dengan pemberitaan, silakan sampaikan keberatan atau gunakan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar SN 21-11-2026 kepada awak media ini”.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan memiliki mekanisme hak jawab maupun hak koreksi untuk meluruskan informasi secara proporsional.
Ketentuan pidana Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ( terkait penyensoran,pembredelan,pelarangan penyiaran,serta hak mencari,memperoleh, dan menyebar luaskan gagasan/informasi ) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupia ).
Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Prabumulih sampai berita ini diterbitkan belum bisa dikomfirmasi.
“BERSAMBUNG KE EDISI SELANJUTNYA”
HERI AS & NITA YUPIKA
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”
















