“17 PAKET BELANJA DINAS KETAHANAN PANGAN MURATARA 2025 CAPAI Rp823 JUTA DISOROT, DIDUGA MARK -UP DAN FIKTIF”
MURATARA, MEDIACAKRABUANA.ID
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, menjadi sorotan publik. Berdasarkan penelusuran data dan pantauan LSM KOMANDO, 17 paket belanja yang bersumber dari APBD dan APBDP Tahun 2025 senilai total *Rp823.960.000* diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan mengarah pada praktik mark-up hingga fiktif.
Seluruh paket tersebut dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung.
Berdasarkan data yang dihimpun, rincian belanja tersebut terbagi dalam dua tahap:
A. APBD Awal Januari 2025 – Total Rp370.536.000
Terdiri dari 9 paket, antara lain Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp70,9 Juta, Rp89,5 Juta, Rp54 Juta, Belanja Jasa Iklan/Reklame Rp12 Juta, Sewa Kendaraan Rp7 Juta, dan Belanja Bahan Kimia Rp25,4 Juta.
B. APBDP Perubahan Oktober 2025 – Total Rp453.424.000
Terdiri dari 8 paket yang mayoritas adalah belanja modal di akhir tahun, meliputi:
– Belanja Modal Kursi Pejabat Rp25 Juta
– Belanja Alat Kantor Rp17,2 Juta
– Belanja Modal Komputer & Personal Computer Rp68,8 Juta
– Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Baju Lapangan Rp30,7 Juta
– Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp238 Juta dan Rp118,3 Juta
Yang menjadi sorotan utama* adalah pos *”Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat” yang muncul 9 kali* dengan total nilai lebih dari Rp596 Juta.* Pos ini sangat rawan disalahgunakan karena pertanggungjawabannya hanya berupa daftar penerima.
Selain itu, belanja modal seperti kursi pejabat, komputer Rp45 Juta, dan alat pendingin yang dianggarkan di bulan Oktober (APBDP) juga menjadi pertanyaan besar terkait urgensi dan realisasi fisiknya di akhir tahun anggaran.
“Kegiatan tersebut tidak terlaksana sesuai ketentuan dan patut diduga fiktif atau di-mark-up. Kami minta Inspektorat dan APH audit,” ujar sumber dari LSM KOMANDO.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara belum memberikan keterangan resmi terkait bukti pertanggungjawaban (SPJ), foto dokumentasi, dan daftar penerima manfaat dari ratusan juta belanja tersebut.
Tim Cakrabuana.id akan terus menelusuri dugaan penyimpangan ini dan mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk melakukan audit investigasi guna memastikan akuntabilitas penggunaan APBD/APBDP Muratara.
Redaksi: Tim Investigasi MediaCakrabuana.id – Muratara
Red Andika
