“Dugaan Mark-Up Anggaran Proyek Penataan Kios PKL Bungursari Purwakarta, APH Didesak Segera Turun Tangan”
Purwakarta.Jabar || Mediacakrabuana.id
“Untuk Meningkatkan perekonomian masyarakat Pemerintah mengucurkan pembagunan Proyek penataan kios Pedagang Kaki Lima (PKL) yang baru sesuai di kerjakan menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Proyek yang awalnya ditujukan untuk mempercantik kawasan kota dan memberdayakan pelaku usaha kecil tersebut diduga kuat mengalami pembengkakan anggaran atau mark-up yang tidak wajar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, indikasi penyimpangan terlihat dari ketidaksesuaian antara besarnya alokasi dana yang dikucurkan dengan realisasi fisik bangunan kios di lapangan. Material yang digunakan serta fasilitas yang disediakan dinilai jauh dari standar anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pengamat anggaran publik.
Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, didesak untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh atas proyek tersebut.
“Kami meminta APH segera memeriksa seluruh dokumen perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban proyek penataan kios PKL ini.
Jika ditemukan ada indikasi kerugian negara akibat manipulasi harga atau mark-up, maka pihak-sidak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas demi keadilan publik,” ujar salah satu perwakilan elemen masyarakat yang mengawal kasus ini.
“Suardi mandor Cv.Warga Utama prima mandiri Saat di konfirmasi melalui Whatsapp mengenai proyek mengatakan Alhamdulillah sedit lagi pak tinggal pemasangan listrik dari pln untuk pekerjaan kita hanya seperti itu saja pak.untuk lebih lengkapnya bisa ke dinas pak lebih lengkapnya 🙏🙏🙏🙏
Kalau jumlah kios 19 pk”. Tegas” Suardi mandor
Iwan Sukma Kasi DPUTR saat di konfirmasi melalui Whatsapp membalas whatsapp mengatakan”. Maaf pk sudah Koordinasi bu kabid Tata baguna belum terkait proyek yang yg di bungursari biar bu yang menjelaskan 🙏
Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas Kabid Kadis DPUTR terkait selaku pembuat komitmen proyek belum memberikan keterangan resmi mengenai kejelasan rincian anggaran
transparansi pengelolaan anggaran dapat segera dibuka terang-benderang agar tidak merugikan keuangan negara”.
Bersambung Edisi berikut nya ……
( Red/ Tslm )
