Pj Lagi, Pj Terus…. Strategi Menahan Kepastian di Tengah Ketidakpastian
Kuningan, Mediacakrabuana.id
Waktu terus berjalan. Masa tugas Pj Sekda Beni Prihayatno akan segera berakhir pada 25 Agustus 2025, namun tanda-tanda pelantikan Sekda definitif belum juga terlihat.
Alih-alih mengakhiri ketidakpastian, Pemerintah Kabupaten Kuningan justru kembali melempar wacana penunjukan Pj Sekda baru, sekali lagi tanpa kejelasan kapan jabatan definitif akan ditetapkan.
Ini bukan sekadar kelambanan administratif. Ini adalah strategi. Sebuah cara untuk menunda keputusan sambil tetap menjaga kendali atas jantung birokrasi.
Dalam aturan, Penjabat (Pj) Sekda memang solusi sementara saat jabatan Sekda definitif belum terisi. Tapi ketika satu Pj selesai masa jabatannya dan langsung diganti dengan Pj lain, lalu diganti lagi, pertanyaan publik pun mencuat, apa yang sebenarnya sedang dilindungi?
Bila dicermati secara politik birokrasi, kecenderungannya bukan semata menunggu waktu, melainkan menjaga posisi tetap berada dalam lingkar pengaruh kepala daerah.
Pj Sekda tidak memiliki kekuatan seperti Sekda definitif. Ia bisa digeser kapan saja. Ia tidak punya keleluasaan penuh dalam membuat kebijakan, dan secara struktural, ia sangat bergantung pada restu kepala daerah.
Maka, dengan terus menunjuk Pj secara berulang, kepala daerah bisa mempertahankan pengaruh penuh atas pemerintahan, tanpa harus “terikat” pada pejabat definitif yang bisa saja menunjukkan sikap independen.
Apa yang terjadi di Kuningan bukanlah sekadar menunggu waktu. Ini adalah penguluran waktu yang disengaja untuk membaca ulang peta kekuasaan.
Bisa jadi karena tarik-menarik antar faksi, atau strategi untuk menempatkan figur “aman” sebagai Pj terlebih dahulu, sebelum akhirnya dikunci sebagai definitif.
Namun di balik itu semua, birokrasi menjadi korban. SKPD berjalan tanpa kepastian komando. ASN menunggu arahan yang tak kunjung jelas. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat yang mendapatkan layanan dalam suasana stagnan.
Menunjuk Pj Sekda sekali waktu adalah langkah konstitusional. Namun jika ini dilakukan terus-menerus, itu bukan lagi transisi, melainkan pengabaian. Ini menandakan bahwa pengambilan keputusan tengah disandera oleh kalkulasi politik.
Publik sudah mendengar sejumlah nama yang disebut-sebut akan dijadikan Pj Sekda berikutnya: Deni Hamdani, Wahyu Hidayah, U Kusmana, Deden Kurniawan, bahkan Guruh Irawan yang sebenarnya sudah masuk tiga besar hasil open bidding.
Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah ini hanya penjaga kursi sementara, atau bagian dari rencana kekuasaan yang lebih dalam?
Pj bukan solusi abadi. Jika terus diulang, ia kehilangan fungsinya sebagai jembatan, dan justru menjelma sebagai alat kendali kekuasaan yang fleksibel.
Pemerintahan yang sehat membutuhkan ketegasan, bukan keraguan. Kabupaten Kuningan tidak kekurangan figur kompeten.
Tapi jika keputusan tak segera diambil, maka jangan salahkan publik bila mulai menilai bahwa jabatan Sekda hanya dijadikan alat dagang dalam dinamika kekuasaan yang tak transparan.
(GUNTUR – Kaperwil Jabar)
